bab1 - DOC

Document Sample
bab1 - DOC Powered By Docstoc
					BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dewasa ini era globalisasi menuntut kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Bidang pendidikan merupakan salah satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Persiapan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dilakukan sejak dari masa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk memenuhi harapan di bidang pendidikan, peran sarana pendidikan sangat penting, yaitu untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar. Di satu sisi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, tetapi di sisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sekolah adalah masalah sarana pendidikan. Masalah-masalah sarana pendidikan yang dihadapi sekolah antara lain sarana penunjang pendidikan belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang memadai. Hal ini dapat dilihat misalnya sarana belajar seperti peralatan olahraga rusak. Kondisi yang demikian, selain akan berpengaruh pada ketidaklayakan, ketidaknyamanan pada proses belajar mengajar, juga akan berdampak pada keengganan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Fasilitas lainnya yang mempengaruhi mutu

1

2

pendidikan ialah ketersediaan buku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Depdiknas diketahui bahwa secara nasional, rata-rata rasio buku per siswa untuk SD adalah 0,80, yang belum menunjukkan rasio satu siswa satu buku. Padahal buku merupakan alat pelajaran yang sangat penting yang ketiadaannya dapat menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar (Bappenas, 2004 & Program Kebijakan Depdiknas, 2004). Adanya masalah-masalah sarana pendidikan berupa sarana penunjang pendidikan kurang memadai disebabkan karena satuan-satuan pendidikan dan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak mengalokasikan sebagian anggaran untuk gaji guru, sementara biaya operasi satuan pendidikan di luar gaji hanya mencapai paling tinggi 5-10%. Akibatnya, pembiayaan untuk sarana pembelajaran, biaya pembelajaran, pengembangan staf, dan biaya perawatan dan pemeliharaan sarana sekolah sangat kecil sehingga tidak menunjang upaya peningkatan mutu dan relevansi. Selain itu disebabkan oleh variasi antardaerah dan satuan pendidikan mengenai pengeluaran biaya pendidikan, termasuk dalam pembiayaan untuk gaji dan di luar gaji, masih sangat besar sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dalam pemerataan kesempatan belajar yang bermutu (Bappenas, 2004 & Program Kebijakan Depdiknas, 2004). Dari pihak sekolah sendiri masalah sarana pendidikan muncul disebabkan karena kurang optimalnya perawatan yang dilakukan terhadap sarana pendidikan yang sudah ada. Kurangnya perawatan terhadap sarana pendidikan yang sudah ada menyebabkan sarana pendidikan di sekolah

3

banyak yang rusak, sehingga pada saat akan digunakan sarana tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Agar sarana pendidikan dapat difungsikan dengan baik, maka diperlukan manajemen sarana pendidikan. Manajemen adalah proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu (Ngalim Purwanto, 2006: 6). Dalam konteks sarana pendidikan, maka manajemen sarana pendidikan dapat diterjemahkan sebagai proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi sarana pendidikan yang ada di sekolah. Dalam manajemen sarana pendidikan hal-hal yang dibicarakan dan dilaksanakan berkaitan dengan lima hal, yaitu penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban (Suryosubroto, 2004: 115). Terkait dengan ruang lingkup manajemen itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di Sekolah Dasar seKecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Penulis memilih Kecamatan Gamping sebagai lokasi penelitian karena dari survey awal yang dilakukan, terdapat banyak masalah manajemen sarana pendidikan di SD Kecamatan Gamping. Masalah yang ditemukan antara lain tidak ada tahapan penentuan kebutuhan di sekolah, sehingga sarana yang dimiliki hanya tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan pihak atasan sedangkan pihak atasan sendiri tidak mengetahui kebutuhan sarana pendidikan di masing-masing sekolah. Hal ini menimbulkan dampak ada sarana pendidikan yang sangat dibutuhkan tetapi

4

tidak diberikan, dan ada sarana pendidikan yang sudah ada tetapi justru ditambah dari pihak atasan. Dalam hal pengadaan sarana pendidikan juga sering terjadi masalah, yaitu dalam hal ada suatu kebutuhan sarana pendidikan, tetapi pihak atasan tidak memberikan sarana tersebut. Di lain pihak kegiatan belajar mengajar dapat terhambat jika sarana pendidikan itu tidak ada. Hal ini menuntut pihak sekolah untuk mengadakan sarana pendidikan dengan cara membeli sendiri, padahal dana untuk itu tidak ada. Hal ini membuat pengadaan sarana pendidikan menjadi terhambat. Masalah lain adalah pada proses pencatatan/pengurusan. Pencatatan sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui inventarisasi sarana yang ada dan keadaan sarana itu sendiri. Akan tetapi ada sekolah yang tidak melakukan pencatatan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kartu laporan untuk sarana pendidikan yang menjadi inventaris sekolah. Ketiadaan kartu laporan ini membuat pihak sekolah tidak memiliki data yang valid mengenai keadaan masing-masing sarana pendidikan. Akibat lebih jauh, pihak atasan tidak dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan masing-masing sekolah sehingga ketika memberi bantuan sarana pendidikan, belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Masalah manajemen sarana pendidikan yang juga ditemukan adalah masalah pertanggungjawaban. Seharusnya semua aspek pelaksanaan

manajemen sarana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk penghapusan sarana pendidikan. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata di

5

Sekolah-sekolah Dasar Kecamatan Gamping, proses penghapusan itu tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa barang-barang yang menjadi sarana pendidikan dapat dimiliki oleh guru atau kepala sekolah tanpa melalui prosedur yang benar. Seharusnya pemilikan barang tersebut tidak dapat diambil begitu saja, tetapi harus diberikan kepada instansi atasan (Dinas) Departemen Pendidikan Nasional. Oleh instansi atasan, barang tersebut dapat dilelang atau dapat juga langsung dilimpahkan pengelolaannya kepada kepala sekolah. Jika sudah diserahkan pengelolaannya kepada Kepala Sekolah barulah barang itu boleh dimiliki secara perorangan sesuai dengan kebijakan Kepala Sekolah. Akan tetapi dalam prakteknya, biasanya barang yang sudah tidak dipakai itu langsung diambil begitu saja oleh guru atau kepala sekolah. Hal ini berdampak pada terjadinya perilaku ingin memiliki barang yang menjadi sarana pendidikan diantara para guru yang ada, sehingga bisa mengganggu ketersediaan sarana pendidikan di sekolah. Adapun contoh sarana pendidikan yang sering dimiliki secara langsung adalah meja dan kursi untuk sarana belajar siswa. Munculnya masalah-masalah sarana pendidikan sebagaimana

dikemukakan di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

6

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1. Sebaran sarana pendidikan masih kurang merata. 2. Banyak sekolah yang belum lengkap sarana pendidikannya. 3. Sarana penunjang pendidikan banyak yang rusak dan jumlahnya tidak mencukupi. 4. Perawatan yang dilakukan terhadap sarana pendidikan tidak optimal. 5. Biaya perawatan dan pemeliharaan sarana sekolah sangat kecil sehingga tidak menunjang upaya peningkatan mutu dan relevansi. 6. Pelaksanaan manajemen sarana pendidikan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pembatasan Masalah Penelitian ini akan dibatasi pada masalah pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping yang meliputi aspek penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, dan

pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban.

D. Rumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dilakukan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

7

1. Bagaimana kegiatan pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam aspek penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban? 2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman? 3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

E. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Kegiatan pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri seKecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam aspek penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban. 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. 3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

F. Manfaat Penelitian Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi sekolah Dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam pelaksanaan manajemen sarana pendidikan.

8

2. Bagi guru Dapat memberi masukan bagi guru mengenai penggunaan sarana

pendidikan dalam membantu pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. 3. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperkaya kajian bidang administrasi pendidikan dalam bidang manajemen sarana pendidikan di Sekolah Dasar.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3849
posted:5/15/2009
language:German
pages:8