Docstoc

8Reinventing Keuangan Daerah-TJAHYAHNULIN Domai

Document Sample
8Reinventing Keuangan Daerah-TJAHYAHNULIN Domai Powered By Docstoc
					REINVENTING KEUANGAN DAERAH
(Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
Oleh: Tjahjanulin Domai

Drs. Tjahjanulin Domai, MS adalah Pengajar tetap pada Fakultas Ilmu Administrasi dan Program S2 Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Unibraw Malang. Sekarang menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas Brawijaya Malang

PENDAHULUAN Ada tiga permasalahan yang melandasi penulisan naskah ini: Pertama : krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung abat 20 tidak terlepas dari kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance (Accountability, Democratic, Responcibility dan Rule of the Law). Kedua : Era Reformasi di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menuntut kualitas kinerja "Birokrasi" pemerintahan yang didalamnya mencakup aspek pertanggungjawaban. Hal demikian diwujudkan dalam TAP MPRI NOMOR : XI/MPR/1999 dan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang, Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang telah menegaskan tekat bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

didasarkan pada prinsip Good Governance. Sebagai tindak lanjut dari TAP tersebut, pemerintah menerbitkan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Ketiga : semangat reformasi juga berdampak terhadap Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Mengakibatkan terjadi perubahan yang mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensinya perlu penataan terhadap berbagan momen pemerintahan daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah. Paling tidak ada 6 (enam) elemen yang membentuk Pemerintahan Daerah yang perlu ditata yaitu : 1. Adanya urusan otonomi. 2. Adanya Kelembagaan. 3. Adanya Personil. 4. Adanya Sumber Keuangan Daerah. 5. Adanya unsur perwakilan. 6. Adanya Manajemen Urusan Otonomi. Dari 6 (enam) aspek tersebut dalam naskah ini yang dijadikan fokus penulisan adalah pada aspek keuangan daerah, yang merupakan salah satu aspek yang esensial

52

Tjahjanulin Domai, Reinventing Keuangan Daerah yang mengatakan maju mundumya pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh penyelenggaraan Manajemen Keuangan Daerah (Tjahjanulin Domai, 2002). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a, Pengertian Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Tjahjanulin Domai, 2002). Sejalan dengan pengertian tersebut di atas Abdul Halim (2001) mengatakan, membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah : oleh karena itu anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka selama satu tahun anggaran. b. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah Devas (1989) mengemukakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah: 1. Pertanggung jawaban. Pemerintah daerah harus mempertanggung-jawabkan tugas keuangannya pada lembaga yang sah. 2. Mampu memenuhi kewajiban. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. 3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur.

dalam proses penyelenggaraan dan keberlangsungan Pemerintah Daerah. Pemilihan judul Reinventing Keuangan Daerah ini semata-mata meminjam popularitas DAVID OSBORNE dan TED GEABLER dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government. MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Tuntutan mengenai otonomi daerah dan kepemerintahan yang demokrasi di daerah sebagai konsekuensi dan implikasi globalisasi. Otonomi selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonomi jika ia menentukan diri sendiri, membuat aturan (Hukum) sendiri, mengatur diri sendiri, dan berjuang berdasarkan kewenangan kekuasaan dan prakasa sendiri (A. Suryadi. C, 2000). Dcngan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai konsekuensinya adalah perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sebagai manifestasi dari Otonomi Daerah. Salah satu aspek yang esensial adalah penataan terhadap keuangan daerah untuk terselenggaranya daerah otonomi, baik propinsi, kabupaten dan kota, perlu terselenggaranya Manajemen Keuangan Daerah secara tertib mempakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini didorong penyelenggaraannya sangat membutuhkan perencanaan keuangan daerah yang memadai, perencanaan yang demikian itu membutuhkan penyelenggaraan Manajemen Keuangan Daerah yang tertib dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan penmdang-undangan yang berlaku (Tjahjanulin Domai, 2002). Atas dasar itu proses manajemen keuangan daerah dalam sistem pemerintahan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan otonomi Daerah, bahkan ada

Jurnal Administrasi Negara Voi II No. 02Maret2002 4. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah. Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. 5. Pengendalian petugas keuangan pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran. Menurut Tjahjanulin Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah : 1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumbersumber pendapatan suatu daerah. 2. Setiap anggaran daerah yang dibuat / disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya. 3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan - pengawasan. 4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh Pemerintah Daerah. 5. Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyekproyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi. Berkaitan dengan pemyataan diatas tujuan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. II. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH, UndangUndang nomor 22 tahun 1999

53

aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang telah ada antara lain adalah: a. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. b. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan. c. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. d. Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan. e. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. f. Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tugas Dekonsentrasi Tugas Pembantuan. g. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. h. Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah. i. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. j. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. k. Peraturan Daerah masing-masing daerah. 1. Keputusan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. III. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Dalam pengelolaan keuangan daerah dikenal adanya dua macam pengelolaan yaitu. Pertama: Pengelolaan Umum Dalam hal ini Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan darah. Kekuasaan ini meliputi antara lain : • Fungsi perencanaan umum. • Fungsi pemungutan pendapatan. • Fungsi perbendaharaan umum daerah. • Fungsi penggunaan anggaran, serta • Fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban (Dedy, Dadang 2001) Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum Kepala Daerah mendelegasikan sebagian

54

Tjahjanulin Domai, Reiventing Keuangan Daerah 8. Format anggaran Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas Tjahjanulin Domai ( 2002 ) mengatakan ada beberapa prinsip dalam mengelola keuangan daerah yaitu : 1. Akuntabilitas : adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindakselaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. 2. Tranparansi : yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan hams selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. 3. Keterbukaan pemberian informasi secara terbuka baik terhadap saran maupun kritik dari masyarakat. 4. Aturan Hukum : pengelolaan keuangan daerah hams berdasarkan Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. V. TAHAP PENYUSUNAN APBD

atau seluruh Kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelola keuangan daerah. Kedua : Pengelolaan Khusus Dalam hal ini adalah bendahara umum daerah yang berwenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempcrtanggungjawabkan kepada kepala daerah (Abdul Halim 2001). Dalam pengelolaan keuangan daerah dikenal istilah otorisator, ordonator. Kewenangan otorisator adalah kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan atau penerimaan daerah serta wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat adanya tindakan "Otorisator". Sedangkan kewenangan ordonator adalah wewenang ordanansi yang menimbulkan tindakan ordonansi dibidang pendapatan daerah adalah berupa pembebanan dan tindakan pungutan terhadap wajib pajak, wajib bayar karena adanya hak tagih oleh daerah (Tjahjanulin Domai 2002). IV. PRINSIP DALAM KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN

Menurut Dedy dan Dadang (2001) ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang beriaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Sedangkan Abdul Halim (2001) mengungkapkan bahwa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Akuntabilita 2 Value for money 3. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah 4. Tranparansi dan 5. Pengendalian 6. Disiplin anggaran 7. Efisien dan efektivitas anggaran

Tahap penyusunan dan penetapan APBD pada tahap ini melibatkan Eksekutif dan Legislatif, dalam rangka menetapkan pokok-pokok pembangunan daerah diantaranya : 1. Arah kebijaksanaan Pembangunan Daerah. 2. Sasaran Pembangunan Daerah. 3. Semua namptak pada visi-misi dan RENSTRA Pemerintah Daerah. VI. STRUKTUR APBD Anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja dan berorientasi kepada kepentingan Publik. Dilihat dari struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah bahwa dokumen APBD mempakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Untuk jelasnya struktur anggaran pendapatan dan belanda daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002 No Uraian 1 PENERIMAAN 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahunan lalu 2. Pendapatan asli daerah a. Hasil pajak daerah b. Hasil restribusi daerah c. Hasil BUMD dan kekayaan yang disahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah e. Dana perimbangan 3. Dana perimbangan a. Bagian daerah dari bagi hasil b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Lain-lain pendapatan yang sah PENGELUARAN Pengeluaran belanja a. Belanjarutin Administrasi Umum 1. Belanja pegawai 2. Belanjabamng 3. Belanja perjalanan dinas 4. Belanja pemeliharaan b. Belanja investasi : 1. Publik 2. Aparatur 3. Peneguran transfer 4. Angsuran pinjaman dan bunga 5. Bantuan 6. Danacadangan "Pengeluaran tak terduga" m IV SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN PEMBIAYAAN 1. Dalam negeri 2. Luarnegeri IX. PERUBAHAN APBD Jumlah VII. PROSES PENYUSUNAN APBD.

55

a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal / pembangunan. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya (bagian kedua PS. 20 PP. 105/2000) VIII. PROSES PENETAPAN APBD • Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. • Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPR, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. • Penyempurnaan rancangan APBD harus disampaikan kembali kepada DPRD • Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah (PS. 22 : 1-4).

II

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijakan Pemerintah Pusat atau Daerah yang bersifat Pemerintah strategis. b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan yang ditetapkan.daerah c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Pembahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan sebelum anggaran tertentu berakhir ( PS. 23 : 1-2 )

56

Tjahjanulin Domai, Reiventing Keuangan Daerah konsekuensinya terjadi pada perubahan yang mendasar dalam keuangan daerah. 2. Dengan Undang Undang nomor 22 tahun 1999, kewenangan pengelolaan keuangan daerah diberikan secara luas kepada daerah, karena daerahlah yang tahu persoalan yang ada di daerah. Kondisi mi merupakan peluang bagi daerah untuk memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah (Abdul Halim 2001). 3. Tanggung jawab pengelolaan keuarigan daerah ada pada kepala daerah dengan segala perangkat daerah berdasarkan prinsip, akuntabilitas transparan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan seta keterbukaan.

X. PELAKSANAAN APBD Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, APBD disahkan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah bersama perangkat daerah melaksanakan APBD tersebut selama satu tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. XI. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD ( PS. 40 PP. 1052000) Di samping itu kepata daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dilakukan sesuai dengan per Undang-Undangan yang beriaku (PS.43PP. 105tahun2000). XII. PEHITUNGAN APBD Pertanggungjawaban keuangan daerah (evaluasi) pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri dari : 1. Laporan perhitungan APBD. 2. Pola periutungan APBD. 3. Laporan aliran kas. 4. Neraca daerah (PS. 38 PP. 105. 2000 ). Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggung jawaban ditetapkan dengan keputusan kepala daerah (PS.39PP. 105. tahun 2000). KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dengan bergulirnya reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan daerah,

DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP. AMP YPKN, 2001 Yogyakarta. Dadang, Otonomi Penyelenggaraan Penierintah Daerah 2001. Gramedia Jakarta.

Deddy

Tjahjanulin Domai, Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah 2002 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tjahjanulin Domai, Makalah Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2001, 2002 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 105 tahun 2000 tentang, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:2669
posted:5/15/2009
language:Indonesian
pages:7