Muluk-Resensi-Democracy at local level

Document Sample
Muluk-Resensi-Democracy at local level Powered By Docstoc
					TINJAUAN BUKU Timothy D. Sisk, et.al.. Democracy at the Local Level: the International IDEA Handbook on participation, conflict management, and governance. Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2001, xiv+238 pp. MENGEMBANGKAN DEMOKRASI PADA ARAS LOKAL M.R. Khairul Muluk Staf Pengajar Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya, dan sedang menempuh Program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Awal abad ke dua puluh satu ini ditandai dengan maraknya demokratisasi di berbagai negara di seluruh dunia. Berbeda dengan demokratisasi yang berlangsung pada beberapa dekade sebelumnya, kini demokratisasi mengalami penekanan luar biasa pada pengembangan demokrasi pada aras lokal. Ada tiga pertimbangan mendasar mengapa hal ini terjadi. Pertama, penerapan secara lebih nyata subsidiarity principle, yakni prinsip yang menyatakan bahwa keputusan seharusnya dibuat pada level yang paling dekat dengan rakyat sepanjang ia masih layak dan tidak memerlukan koordinasi regional dan nasional. Kedua, pengutamaan capaian partisipasi yang efektif yang diyakini sebagai situasi partisipasi ketika warga memiliki peluang yang sama dan memadai untuk mengungkapkan keinginan mereka, mengajukan pertanyaan tentang agenda tertentu, dan mengartikulasikan alasan untuk mengesahkan suatu kebijakan. Ketiga, penguatan sistem demokrasi pada aras lokal merupakan basis utama bagi penguatan sistem demokrasi pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sehingga sistem demokrasi suatu negara akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada konteks tersebut, International IDEA mengeluarkan buku ini sebagai buku pedoman bagi para aktivis, akademisi, dan pejabat pemerintahan dalam pengembangan demokrasi lokal di berbagai penjuru dunia. Buku ini dihasilkan dari hasil kajian tentang pengembangan demokrasi di tingkat lokal yang telah dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia, sehingga para penulisnya beranggapan bahwa buku ini dapat dijadikan acuan yang memadai. Sebagai pedoman, buku ini disusun agar mampu menjadi intrumen praktika penguatan demokrasi lokal sehingga pembaca diperkaya gagasan dan pilihannya. Pengayaan ini dilengkapi pula dengan contoh yang telah dipraktekkan di seluruh dunia sehingga dapat bermanfaat untuk mengembangkan makna dan kualitas demokrasi lokal. Secara umum buku ini menyajikan lima hal. Pertama, buku ini memberikan saran-saran praktis untuk mengembangkan desain sistem local governance. Sistem ini dicapai melalui kebijakan desentralisasi, otonomi, dan pengembangan jaringan yang bahkan melampaui batas-batas negara. Selain itu, dibahas pula keunggulan dan kelemahan dari setiap kebijakan tersebut. Kedua, buku ini merinci prinsip dan kebijakan untuk mengelola kota atau kabupaten yang

berbeda secara kultural, sekaligus menyediakan instrumen untuk mengelola konflik antar suku dan instrumen untuk meningkatkan rekonsiliasi sosial. Ketiga, buku ini memberikan pilihan-pilihan praktis untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum di tingkat lokal dan pengembangan demokrasi perwakilan. Pilihan tersebut meliputi aturan main pemilihan umum, reformasi administrasi, dan pengembangan partai politik. Keempat, buku ini juga memberikan garis besar pilihan-pilihan yang dapat dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat sekaligus menawarkan sebuah model desain bagi para pemimpin masyarakat yang hendak meluncurkan proses pembuatan kebijakan partisipatif. Kelima, dalam bagian terakhir dari buku ini dibahas tentang rekomendasi bagi masyarakat internasional untuk membantu pengembangan lebih lanjut suatu jaringan kebijakan internasional dalam pengembangan demokrasi lokal. Ide dasar yang diusung buku pegangan ini berangkat dari keyakinan bahwa inti demokrasi adalah kepercayaan (trust) bahwa posisi seseorang dalam berhadapan dengan orang lain berupaya untuk mencapai tujuan bersama secara adil. Kepercayaan dasar yang disebut pula sebagai modal sosial hanya dapat dibangun dari dasar, yakni pada aras lokal. Menyadari hal ini, International IDEA berupaya mencapai misi untuk mengembangkan demokrasi berkelanjutan di seantero dunia. Lembaga ini berharap dapat mengembangkan institusi dan proses demokrasi sekaligus juga kualitas tata pemerintahan (governance) pada aras lokal. Disadari pula bahwa efektivitas demokrasi dan tata pemerintahan lokal menghadapi hambatan berupa muncul dan meluasnya konflik inter dan antar masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dan metode partisipasi masyarakat yang dipilih seyogyanya mampu menyelesaikan persoalan ini. Lembaga ini mengakui bahwa fungsi esensial dari semua jenis demokrasi adalah mengelola konflik sosial. Esensi dari demokrasi pada dasarnya adalah partisipasi masyarakat dalam tata pemerintahan. Sehingga wajar dipahami apabila partisipasi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya good governance. Pemilihan pendekatan partisipasi tertentu akan sangat menentukan kualitas demokrasi dan tata pemerintahannya. Timothy D. Sisk dan kawan-kawan sangat menyadari hal ini sehingga membangun demokrasi pada aras lokal membutuhkan pemahaman yang memadai terhadap pendekatan partisipasi. Mereka menyebut ada dua jenis tipe, yakni: traditional participation dan enhanced participation. Tipe pertama ditandai dengan: representative democracy, standing for office, voting for candidates, active in political parties, election monitoring, communicating with elected officials, involvement in the legislative or official policy making process. Sementara itu, tipe yang kedua bercirikan: direct democracy, citizen initiatives, information gathering, consultation, community decision making, dispute resolution mechanisms and peace-building efforts, involvement in civil society process. International IDEA jelas menunjukkan dukungannya agar enhanced participation dipergunakan dalam mengembangkan demokrasi lokal. Tipe tersebut dapat dipergunakan dalam empat metode partisipasi, yakni: information gathering and sharing, consultation, decision-making, dan public dispute resolution. Penggunaan keempat metode di atas disebut sebagai collaborative policy making methods.

Secara keseluruhan buku ini memang menarik memiliki arti penting bagi pemerhati dan pendukung partisipasi publik dalam pemerintahan daerah karena bahasannya yang cukup mendalam tentang berbagai isu yang terkait. Artikel pendukung yang disajikan tidak sekedar pelengkap penderita sebagaimana yang terjadi di banyak buku melainkan memiliki kekuatan yang tidak kalah dibandingkan dengan tulisan pokok. Sebut saja essay berjudul local governance and democracy in the twenty-first century yang ditulis oleh Gerry Stoker yang terkenal dengan bukunya the Politics of Local Government. Selain itu, studi kasus yang disajikan merupakan kasus pilihan yang tidak saja mewakili isu partisipasi, demokrasi, dan tata pemerintahan tertentu tetapi juga mewakili beragam masyarakat yang ada di berbagai belahan dunia ini. Dengan demikian, upaya buku ini menjadikannya sebagai buku pegangan di seluruh dunia memang memiliki kekuatan yang memadai. Ditinjau dari segi kepraktisannya maka buku pegangan ini terlalu rumit apabila dibandingkan dengan Guide of Effective Participation yang ditulis oleh David Wilcox pada tahun 1994. Selain itu, bagi pendukung partisipasi publik Indonesia kemanfaatan buku ini sebagai buku pegangan masih terbatas karena masih terbatas persebarannya dan belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, arti penting buku pegangan ini tentu tidak berkurang karena beberapa kelemahan tersebut.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:148
posted:5/15/2009
language:Indonesian
pages:3