BOOK REVIEW
Judul buku: Social Capital: A Multifaceted Perspective Oleh: Partha Dasgupta & Ismail Serageldin Pengantar buku: Kenneth J. Arrow Penerbit The World Bank, Washington, 2000 Tebal 424 halaman, tidak termasuk daftar isi, kata pengantar, daftar tabel, tetapi termasuk referensi dan overviews Reviewer: Drs. Sarwono, MSi
Buku ini disuguhkan sebagai keinginan serius oleh editor untuk menjembatani pandangan para pihak di paruh terakhir dasawarsa 1990-an dan dalam menyongsong abad 21. Buku ini juga merupakan refeleksi Bank Dunia atas kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih menekankan pada kinerja ekonomi negara. Pembangunan yang selama ini dilakukan telah menghasilkan prestasi yang spektakuler, meski dengan
strategi yang linear, analisa makro dan sangat ekonomistik. Terpokok adalah berbagai pandangan dari para aktor pembangunan, para pakar dan LSM yang menekankan 2 (dua) isu besar: Pertama: Prestasi pembangunan ekonomi yang menonjol bagi negara-negara berkembang belum secara serta merta diikuti oleh derajat efisiensi yang memadai. Isu pertama ini disebabkan oleh penggunaan kapital konvensional (finansia) yang lebih mudah terukur ketimbang pemanfaatan kapital sosial. Kedua: Dalam pandangan empirisme, kesadaran akan peran penting kapital sosial baru dipandang sebagai cara memecahkan persoalan dan bukan sebagai universalitas ilmu pengetahuan.
1
Kedua isu dikupas dari berbagai perspektif sudut pandang baik dari sosiologi, politik ,ekonomi maupun administrasi-organisasi. Berawal dari konsep “a means of living or of supporting life and meeting individual and community needs" . Konsep ini menunjukkan bagaimana individu dan komunitas di sekitarnya berinteraksi saling mendukung, termasuk di dalamnya kehendak bersama yang telah disepakati. Maka cara-cara yang telah meragi dalam komunitas masyarakat diasumsikan sebagai potensi lokal sebagai basis networking. Pola kultur komunitas masyarakat ini patut dikaji secara mendalam apakah beberapa kegagalan kebijakan pembangunan bukan disebabkan oleh karena konsep ini terabaikan. Jika demikian halnya, maka kebijakan pembangunan seharusnya menjawab terlebih dahulu tentang how people can meet their needs in sustainable way. Jawabannya adalah fungifungsi interrelationships komunitas dan berkaitan dengan area apapun; dapat bermakna ekonomis, sosial, politik ataupun yang lain. Kelahiran konsep ini sangat aplikatif dalam kasus-kasus tertentu dengan mengembangkan self-regulation yang memiliki implikasi terhadap struktur dan piranti keorganisasian, seperti collective model, pro-live movement, human scala. Sehingga konsep seperti ini merupakan pola yang harus diperjuangkan dalam mengembangkan alternatif kebijakan pembangunan. Konsep SC, pada dasa warsa terakhir ini menjadi menonjol kembali sejalan dengan 3 alasan utama, yakni: pertama, kenyataan bahwa nilai-nilai moral dan aturanaturan sosial bukan merupakan kendala bagi setiap pilihan, bahkan sangat dimungkinkan bahwa nilai dan aturan sosial merupakan prasyarat bagi setiap kerja kooperatif. Kedua, setiap individu berinteraksi dengan komunitasnya, yang terikat oleh nilai, norma dan pengalaman komunitasnya. Semakin dalam dan semakin mengakar nilai-nilai tersebut
2
bagi individual akan semakin kokoh rasa komunitasnya. Ketiga, realitas menunjukkan bahwa nilai dan aturan sangatlah beragam bahkan beribu jenis berdasarkan culture setting, karena pertimbangan ini pula aras konsep yang mengandalkan relativisme kultural patut diperhitungkan. Secara sederhana social capital diartikan sebagai ....a set of informal values or norms shared among members of a group that permits cooperation among them. Pengertian ini merujuk pada serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu komunitas tertentu yang memungkinkan terjadinya jalinan kerjasama diantara mereka. Makna yang terkandung dalam informal values or norms dapat diilustrasikan: Pertama, ...if members of the group come to expect that the others will behave realibly and honestly, then they will come to trust one another. Trust is like a lubricant that makes the running of any group or organization more efficient. Ilustrasi ini memberi gambaran bahwa perilaku jujur dan terpercaya menimbulkan trust sekaligus sebagai pelumas bagi kerja komunitas yang lebih efisien. Kedua, ... is perfectly possible to form successful group in the absence of social capital, using variety of formal coordination mechanisms like contracts, hierarchies, constitutions, legal system and the like. Adalah sangat mungkin membentuk kelompokkelompok tanpa SC, yakni dengan menggunakan mekanisme formal seperti halnya kontrak. Dalam kondisi tertentu SC justru dapat memperlancar inovasi dan adaptasi kelompok tertentu yang menggunakan mekanisme ini. Ketiga, ...has benefits that go well beyond the economic sphere..... allows the different group within a complex society to band together to defend their interests, which might
3
otherwise be disregarded by a powerful state. SC memiliki keuntungan dan kemanfaatan melampaui batas-batas ekonomi. Hubungan berdasarkan trust dapat dianggap sebagai upaya menekan costs; demikian pula jaringan komunitas satu dengan yang lain, bisa menjadi kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap setiap dominasi atas dirinya. Serageldin & Grootaert (45) menyatakan bahwa dalam ilmu politik, sosiologi dan antropologi pengertian SC secara umum adalah .... refers to set norms, networks and organization through which people gain access to power and resources that are instrumental in enabling decision making and policy formulation. Adalah serangkaian norma-norma, jaringan kerja dan organisasi yang masyarakatnya dapat mengakses kekuasaan dan sumberdaya sebagai piranti yang memungkinkan dalam pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan. Pengertian ini mengandung makna adanya pelembagaan masyarakat memiliki daya menentukan apa yang diinginkan melalui keputusan dan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Pengertian menekankan pada konteks pengambilan keputusan besar yang mempertautkan keputusan itu dengan ruang sosial tertentu, seperti halnya collective action-nya Etzioni atau social structure Coleman. Sementara para ahli ekonomi senantiasa mengkaitkan SC dengan pertumbuhan ekonomi. Pada level ekonomi mikro, pandangan kapital sosial terutama sangat menonjol untuk menguji kemampuan memperbaiki fungsi pasar; sementara pada level makro ekonomi selalu mempertimbangkan institusi, acuan legal dan peran pemerintah dalam upaya memperbaiki kinerja produksi. World Bank (1993) dan Stiglitz (1996) secara jelas mengungkap bahwa SC adalah memperkaya kreasi kebijakan pertumbuhan ekonomi melalui ... institutional arrangements and organizational designs than enchance
4
efficiency, facilitate the exchange of information and promote cooperation between goverment and industry. Agak berbeda dengan definisi di atas, pengalaman riset diberbagai belahan dunia tentang kemiskinan memberi gambaran tolok ukur dan arti yang berbeda menurut setting riset,......the voice of the poor in developing countries differ from those who have experienced sudden poverty. Pendek kata kemiskinan adalah erat kaitannya dengan kultur, sehingga ide pokok menghilangkan kemiskinan dalam perpektif kultur adalah...built through the sharing of common history or common culture, common pride in the past, and, in some, common sharing the passion menurut Narayan. Kemiskinan karena kultural berkaitan kuat dengan maintaning social solidarity, local customs and norms, karena itu makna SC secara positif, tetapi bersifat umum adalah mencakup ....to benefit of membership within a social network. Stiglitz (60) mengkaitkan SC dengan kemungkinan pengembangan administrasi dan organisasi, setidak-tidaknya berkaitan dengan 4 hal, yaitu: Pertama, SC is tacit knowledge, merupakan perekat komunitas yang tidak sekedar pengetahuan lokal yang dimiliki saja, melainkan kemampuan menghasilkan produk sesuai dengan kognisi, perilaku dan predisposisi yang dimilikinya. Kedua, SC maybe thought of as collection networks, bagaimana para sosiolog menggambarkan sebagai social group, yang menekankan pada bagaimana para anggota komunitas menyosialisasikan dan tersosialisasikan idenya sehingga terjadi proses peragian dalam perilaku dan harapan bersama. Ketiga, SC is both an aggregation of reputations and way to sort out reputations, terdapatnya proses tawar menawar antara anggota dengan yang lain dalam komunitas , antara anggota dalam komunitas dengan pihak lain di luar komunitas untuk
5
meningkatkan relasi komunitas. Keempat, SC includes the organizational capital, hal ini berkaitan dengan bagaimana komunitas menciptakan preferensi yang mengatur agar sistem komunitas dapat hidup. Drucker (1998:15) mengeritik.... komunitas dan anggotanya memiliki
kemungkinan kebebasan sebagai dirinya, dan bukan diberlakukan dengan kepercayaan yang doktriner maupun yang diktatorial yang bertolak belakang dengan kebebasan tersebut. Bahkan tidak mustahil pengalaman Philipina, justru dalam relasi pertukaran, nilai-nilai komunitas lokal diintrodusir dalam level nasional, seperti: bayanihan (corporation), pakikipagkapwa-tao (fellowship) dan pakikisama (working together) (De Ayala II, 1998). Krishna (2000) membangun konsep untuk analisis SC yang dapat ditinjau
perspektif norm yang disebut dengan relational capital dan perspektif network yang disebut dengan institutional capital. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan analisis Strong-Weak melalui skema klasifikasi untuk memperoleh gambaran strategi analisa social capital. Perspektif Social Capital Relational Capital Basis of collective action Source of motivation Relations Beliefs Values Ideology Nature of motivation Examples Appropriate behavior Family, ethnicity, religion Institutional Capital Transactions Roles Rules & Procedures Sanctions Maximazing behavior Markets, legal framework
6
Strategi Social Capital Relational Capital Strong 1 High Social Capital Strong Task: extend scope of activities Instititional Capital 3 4 Anomic, atomistic, or Weak Traditional associations Task: introduce rules, procedures, and skills Task: assist development of structures and norms amoral Task: legitimation, intensification Weak 2 Strong Organizations
Paduan kekuatan kedua perspektif tampak pada figur (1), sebagai tipe ideal SC yang secara jelas menggambarkan paduan kapital yang ideal, yakni paduan kekuatan norm dan network. Figur (2) dan (3) menggambarkan kondisi yang bertolak belakang, secara ekstrim menampakkan bentuk organisasi yang berbeda, figur (2) lebih menampakkan network-nya, sedangkan figur (3) menampakkan norm-nya. Berbeda dengan figur (4) dalam mana ditujukkan kelemahan dalam norm dan network atau lemah dalam norm ke dalam maupun network keluar. Strategi yang terpapar pada tabel 2 di atas
7
dapat dipergunakan utamanya upaya untuk menghasilkan perlakuan kebijakan secara lebih pada komunitas masyarakat. Dinamika masyarakat dalam mempertahankan penghidupan melalui cara-cara kultural ini menurut Coleman (2000:19) dianggap sebagai kunci pijakan untuk melihat SC, menemu-tunjukkan kapasitas masyarakat sebagai enerji publik, namun belum secara
tergarap dengan baik dalam kebijakan. Sungguhpun banyak kebijakan yang
normatif dan obyektif diharapkan mampu memecahkan problema, namun masyarakat masih terbatas ditentukan oleh kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya dan bukan atas preferensi, kebiasaan dan keyakinan diri sebagai komunitas yang memiliki SC. Kritik Pandangan posmodern lebih menekankan pada perspektif reasoning daripada rationalization dapat merupakan pemicu munculnya moral sights dan tindakan korektif untuk memperbaiki the works of mankind, lebih menekankan the public energy serta prinsip of, by and for citizentry (Bogason, 2000). Tidak seperti pendekatan pembangunan yang dideterminasi oleh perspektif ekonomi makro. Upaya ini akan memberi ruang bagi diversity concepts of development. Dan menekankan pada
pembangunan harus lebih berorientasi pada human needs dan sustainable development. Sementara Schick (1996) menyarankan agar dalam upaya reformasi administrasi, craft worker menjadi bagian utama reformasi yang holistik yang lekat dengan civic culture (Putnam, 1995). Cooper (1997) perspektif holistik dengan civic culture-nya memiliki keunggulan bagi terciptanya corporate trust, kohesi social capital & institusionalisasi layanan dan bukan sekedar efisiensi.
8