Docstoc

Susilo Zauhar-birokrasi

Document Sample
Susilo Zauhar-birokrasi Powered By Docstoc
					BIROKRASI, BIROKRATISASI DAN POST BUREAUCRACY Soesilo Zauhar
Staf Pengajar Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Menamatkan pendidikan sarjana di FKK Universitas Brawijaya, pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada, dan sedang menyelesaikan pendidikan Doktor dalam bidang Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran.

Abstrak Birokrasi sebagai konsep yang netral keberadaannya tak bisa dihindarkan. Namun karena ia sering menciutkan kebebasan dalam bertindak dan dalam aktivitasnya cenderung mengarah untuk mempertahankan kekuasaan, ia sering diidentikkan dengan birokratisasi yang sering kurang menarik dan menjadi sasaran kritik. Atas dasar itu muncul konsep "tandingan" yang disebut post bureaucracy yang dianggap lebih human. Keyword: Birokrasi, birokratisasi, post bureaucracy.

Hampir dapat dipastikan apabila orang berbicara tentang birokrasi, kesan umum yang diperoleh ialah bahwa birokrasi itu adalah sesuatu yang jelek, negatif dan korup. Dan hampir dapat dipastikan pula tidak seorang pun (sedikit saja kalau ada) yang menganggap birokrasi itu baik. Ia laksana momok yang siap menerkam dan memangsa siapa saja yang mendekati dan berurusan dengannya, dan karenanya ia mengandung penuh keseraman, kekejaman dan sarat dengan nada pesimisme. Sejatinya persoalannya tidaklah sesederhana itu. Birokrasi dan birokratisasi sebenarnya merupakan gejala universal, yang dapat ditemui dalam setiap sistem pemerintahan, baik liberal maupun komunis. Bahkan ia dapat pula dijumpai pada organisasi bisnis dan nirlaba. Sekalipun ia merupakan gejala yang umum, namun secara empirik ia menampakkan corak perilaku dan kinerja yang berbeda, jika ia berada dalam konteks atau sistem budaya yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa birokrasi tak selamanya menampakkan bentuk idealnya seperti yang digagas oleh

pencetusnya, Weber. Ada beberapa alasan kenapa bentuk ideal birokrasi rasional jarang (tidak) nampak dalam praktek sehari-hari. Pertama, manusia maujud tidak hanya untuk organisasi, kedua, birokrasi tidak kebal terhadap perubahan, Ketiga, birokrasi dirancang memang untuk untuk orang "rasional", sehingga dalam realitas mereka tidak dapat saling dipertukarkan untuk fungsi keseharian organisasi (Perrow, 1979). Atas dasar itu maka Bendix (1957) berkesimpulan bahwa birokrasi rasional lebih cocok dan dapat hidup di negeri barat daripada di negeri timur. Memang harus diakui bahwa birokrasi itu mempunyai banyak makna, banyak dimensi serta efek yang positif maupun yang negatif. Itu pula sebabnya kenapa konsep dan terminologi ini senantiasa mengundang perdebatan dan pertentangan yang tidak habis-habisnya di kalangan ilmuwan, politisi serta mereka yang menaruh perhatian terhadap masalah ini. Pertentangan itu mulai dari tingkat dan ranah epistemologiontologi pada tataran filsafati sampai kepada penilaian atas buah hasil kegiatan birokrasi pada tataran empirik. Sebagai akibatnya lahir beragam asumsi, persepsi dan konklusi terhadap birokrasi.

Birokrasi dan Birokratisasi Sangat sulit kiranya untuk menemukan karya yang sebegitu berpengaruh terhadap studi birokrasi setaraf karya Max Weber. Karyanya yang cukup menghebohkan (impact full) dunia tersebut adalah kitabnya yang berjudul The Theory Of Social And Economic Organization. Karya tersebut dipandang cukup menghebohkan karena dari kitab ini muncul beragam reaksi dan gagasan yang berkaitan dengan birokrasi, baik yang pro maupun yang kontra.

Telaah ilmiah yang dilakukan Evers (1987) mengelompokkan birokrasi ke dalam 3 pola, (a) Weberisasi yang memandang birokratisasi sebagai proses rasionalisasi prosedur pemerintah dan aparat; (b) Parkinsonisasi yang melihat birokratisasi sebagai pertumbuhan atau membengkaknya jumlah pegawai negeri dan (c) Orwelisasi yang memandang birokratisasi sebagai proses memperluas kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dengan regulasi dan kalau perlu dengan paksaan. Jauh hari sebelum itu, Eisenstadt (1959) telah mengelompokkan gagasan birokrasi ke dalam 2 pandangan, yaitu: a. Gagasan tentang birokrasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk mewujudkan lesan-lesan tertentu; b. Gagasan tentang birokrasi sebagai alat untuk mempeoleh, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Bagi mereka dari kelompok pertama yang memandang birokrasi sebagai alat perwujudan lesan tertentu, unsur kekuasaan dilihat sebagai sesuatu perintang utama di dalam mewujudkan lesan-lesan yang ditetapkan secara rasional dan efisien. Pada fihak lain, bagi mereka yang berpandangan birokrasi sebagai alat kekuasaan maka perwujudan lesanlesan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sekunder saja. Hegel misalnya melihat birokrasi sebagai institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil, yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Sedangkan Marx memandang birokrasi dari sifatnya yang parasitik dan eksploitatif. Bagi dia, birokrasi merupakan instrumen kelas

yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain. Fungsinya adalah untuk mempertahankan privilege dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Karenanya, birokrasi akan mengalami proses pemudaran (withering away), kalau revolusi sosial telah mewujudkan masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas sosial. Dipihak lain Weber melihat birokrasi sebagai invensi sosial yang muncul sebagai konsekuensi berkembangnya sistem sosial dan sistem politik yang kompleks. Kalau Marx membicarakan birokrasi di dalam konteks teorinya tentang pertentangan kelas, maka Weber mempelajari birokrasi dalam kaitannya dengan teorinya tentang dominasi. Dominasi menurut Weber, merupakan salah satu bentuk hubungan kekuasaan dalam mana si penguasa sadar akan haknya untuk memerintah, sedang yang diperintah sadar bahwa adalah menjadi kewajibannya untuk menaati segala perintah atasannya. Weber membedakan tiga tipe dominasi yaitu tradisional, kharismatis, dan legal rasional. Menurut Weber birokrasi yang legal rasional dimaksudkan untuk mencapai dan menerapkan nilai-nilai yang dianggap baik yaitu hirarki kewenangan yang jelas, pembagian kerja atas dasar spesialisasi fungsional, sistem pengaturan hak dan kewajiban pada pejabat, hubungan pribadi yang bersifat impersonal dan seleksi pegawai atas dasar kompetensi teknis. Birokrasi yang mempunyai ciri-ciri di atas adalah birokrasi yang dapat meningkatkan efisiensi organisasi, dan karena itu dinamakan birorasionalitas dan biroefisiensi. Sedangkan yang lain, yang tidak dapat menimbulkan efisiensi alias pemborosan disebut sebagai biropatologi. Sekalipun banyak fihak yang beranggapan bahwa kedua pandangan tersebut tidak dapat disatukan, namun Eisenstadt (1959) berkeyakinan bahwa kedua pandangan tersebut dapat dipertemukan dengan cara mengkaji kondisi-kondisi yang menumbuhkan

kecenderungan-kecenderungan pada kedua kelompok tersebut. Ia berkeyakinan bahwa organisasi sebagai suatu sistem sosial terbuka yang bersaling-tindak secara sinambung dengan lingkungan yang mengitarinya (Eisenstadt : 1959, 320). Jika pada aras teoritik gagasan tentang birokrasi dan birokratisasi mengarah kepada 2 kecenderungan, maka pada aras empiris, penelitian di bidang ini mengarah pada 3 kecenderungan pokok (Warwick, 1996). Pertama, penelitian yang mengkaji perkembangan historis bentuk organisasi birokrasi, seperti yang dilakukan Weber sendiri yang kemudian menghasilkan 3 bentuk dan tipologi birokrasi. Selain penelitian yang dilakukan oleh Weber, pada tahun 1959 Udy melakukan penelitian komparatif terhadap 150 organisasi formal di 150 masyarakat sedang berkembang (pertanian). Hasil kajian Weber yang menghasilkan 7 ciri birokrasi, oleh Udy dikelompokkan ke dalam 3 peubah birokratis dan 4 peubah rasional. Dari kedua jenis peubah tersebut menghasilkan temuan sebagai berikut: a. Teknologi tugas yang sedang dikerjakan menentukan aras birokrasi dan rasionalitas yang ada di dalam organisasi. b. Antara birokrasi dan rasionalitas cenderung untuk tidak saling berurutan. c. Menghadapi ketidak- urutan tersebut lahir suatu mekanisme akomodatif yang memberi peluang bagi suatu organisasi untuk beroperasi pada suatu aras efisiensi. Kedua, penelitian terhadap besarnya organisai pemerintahan, yang fokusnya berkisar pada pertanyaan kenapa organisasi pemerintah cenderung membesar dan kurang efisien. Down (1967) misalnya dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa membesarnya birokrasi disebabkan oleh peubah-peubah seperti: a. Pertumbuhan penduduk beserta tuntutannya baik kuantitas maupun kualitas;

b. Lahirnya spesialisasi dan pembagian kerja dalam masyarakat; c. Munculnya elit manajerial; d. Pemusatan kekuasaan badan usaha; dan e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian yang memberikan perhatian terhadap keragaman derajat birokrasi baik di dalam organisasi maupun antar organisasi. Landasan pemikirannya disandarkan pada mata asumsi bahwa derajat birokratisasi sangat tergantung pada kondisi dakhil dan lingkungan serta interaksi antar keduanya. Presthus (1959) misalnya melakukan penelitian untuk melakukan analisis terhadap persyaratan-persyaratan sosial dan struktur birokrasi. Hasil penelitiannya di Timur Tengah menyimpulkan bahwa kegiatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut dilakukan di bawah naungan birokrasi yang kharismatik. Nilai dan pertimbangan subjektif dan politis ditempatkan di atas pertimbangan objektif dan persyaratan profesional. Dari perspektif teoritik maupun empirik tersebut jelas birokrasi mempunyai wajah ganda, bisa berwajah positif bisa berwajah negatif. Jikalau begitu masihkan birokrasi diperlukan dalam memecahkan persoalan sosial, ekonomi masyarakat?. Dari sekian banyak jawaban terhadap persoalan ini, kiranya jawaban Eisenstadt yang dianggap paling moderat. Menurut dia, diperlukan atau tidaknya birokrasi sangat tergantung dari kondisi-kondisi yang ada. Jika kondisi-kondisi berikut ada maka birokrasi sangat diperlukan, namun jika tidak maka birokrasi tidak diperlukan. Interaksi dinamis antara kondisi lingkungan dan birokrasi itulah yang akan menghasilkan dinamik equlibrium yang oleh Eisenstadt (1959, 311) digambarkan bergerak antara (a) mempertahankan

otonomi dan kekuasaanya, (b) birokratisasi dan (c) debirokratisasi. Ketiga macam equilibrium itulah yang mencerminkan derajat birokrasi suatu organisasi. Kondisi-kondisi yang menyebabkan dan memungkinkan terjadinya birokratisasi, yakni proses terjadinya atau terbentuknya ciri-ciri birokrasi, meliputi: 1. Terjadi diferensiasi yang luas di antara macam-macam peran dan lembaga utama; 2. Peran-peran sosial terpenting diagihkan tidak berdasarkan tolok ukur keanggotan dalam kelompok partikularistik dasar (kekerabatan atau kedaerahan) melainkan berdasarkan tolok ukur yang universalistik dan capaian; 3. Berkembang banyak kelompok yang secara fungsional khas (ekonomis, kultural, religius, integratif sosial) yang tak termasuk dalam kelompok partikularistik dasar; 4. Garis batas komuniti total tidak jatuh sama dengan dan konsekuensinya lebih luas daripada kelompok partikularistik dasar macam apapun; 5. Kelompok utama dan strata di dalam masyarakat berkembang bertahan dan berusaha mewujudkan lesan yang jelas dalam bidang politik, ekonomi serta pelayanan sosial. Lesan tersebut tak dapat diwujudkan di dalam kelompok partikularistik dasar; 6. Bertumbuh diferensiasi di dalam struktur sosial sehingga meningkatkan kompleksitas dalam banyak bidang kehidupan;

7. Perkembangan-perkembangan di atas nebyebabkan terjadinya, sampai satu derajat tertentu, sumber daya yang mengambang bebas (Eisenstadt, 1959). Menarik sekali apa yang dikemukakan di atas, bahwa semakin maju suatu masyarakat dan semakin banyak kegiatan suatu masyarakat semakin diperlukan organisasi birokrasi. Bahkan Albrow (1970) menyebut birokrasi sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi. Meskipun birokrasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari gagasan demokrasi, ternyata birokrasi seringkali menghambat gagasan demokrasi. Ini karena birokrasi diragukan untuk dapat bersifat netral. Sebagaimana digagas oleh Weber, birokrasi yang profesional dan rasional merupakan piranti politik dan bukan kekuatan politik. Birokrasi merupakan agen, bukan master. Karena kedudukan sebagai piranti dan agen itu, birokrasi menjadi strategis, peka dan labil terhadap kepentingan politik kelompok dominan. Jika ditilik dari gagasan dasar birokrasi, nampak bahwa birokrasi dan demokrasi bisa berjalan seiring sejalan. Birokrasi untuk kepentingan rakyat kecil, dan bukan kepentingan penguasa semata. Namun demikian, kecenderungan empirik tidak banyak mendukung prinsip keseiringan birokrasi dengan demokrasi. Berdasarkan kecenderungan empirik tersebut, Yates (1982) secara tersirat lebih mempertentangkan birokrasi dengan demokrasi. Menurutnya, ada dua model dominan dalam birokrasi pemerintahan. Model pertama adalah demokrasi-pluralis (pluralist democracy), sedang yang kedua adalah efisiensi-administratif (administrative-efficiency). Model demokrasi-pluralis beranggapan bahwa:

1. Terdapat sebaran dan aneka-ragam kelompok kepentingan dalam proses politik yang saling bersaing; 2. Pemerintah harus memberi tawaran berbagai kelompok tersebut untuk mendapatkan butir-butir masalah serta sarana partisipasi; 3. Pemerintah harus memiliki pusat-pusat kekuasaan yang banyak dan menyebar baik vertikal maupun horizontal untuk menjamin persaingan ambisi dan menghasilkan perimbangan kekuasaan; 4. Oleh karena itu pemerintah dan politik, paling baik dipahami sebagai persaingan di antara kepentingan-kepentingan minoritas; 5. Ada suatu kemungkinan yang tinggi bahwa kelompok yang aktif dan sah dari penduduknya dapat membuat mereka mendengar secara efektif beberapa tahap penting dalam proses pengambilan keputusan; 6. Persaingan antar lembaga pemerintah dan kelompok kepentingan diharapkan bukan pemerintah mengarah pada tawar-menawar, kompromi dan menghasilkan suatu kesetimbangan kekuasaan umum di dalam masyarakat. Sebaliknya, model efisiensi-administratif beranggapan bahwa: 1. Demokrasi pluralis menjadi penyebab penyalahgunaan kekuasaan dan telah gagal dalam memberikan dasar-dasar yang memadai untuk keputusan-keputusan publik yang rasional dan bebas nilai;

2. Nilai pokok dalam pengambilan keputusan harus berupa efisiensi -- sebesar-besar hasil sesedikit mungkin biaya; 3. Para birokrat harus profesional, dipilih dan dipromosikan secara kompetitif berdasarkan kompetensi dan merita; 4. Merita dan keahlian sangat efektif diorganisasikan dalam suatu hirarki dengan spesialisasi fungsi dan secara jelas dipisahkan antara tanggung jawab dengan tugas; 5. Politik dan adminstrasi, fakta dan nilai harus dapat dipisahkan satu sama lain; 6. Perencanaan bersufat esensial bagi keputusan publik yang baik dan pengelolaan keuangan yang terpusat bersifat esensial untuk pencapaian yang efektif dan jujur; dan 7. Suatu kecakapan menyeluruh untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan bagianbagian dari sistem harus dibebankan pada pimpinan eksekutif terpilih, yang mewakili kepentingan dari semua orang. Menyimak berapa kegiatan yang dilakukan bangsa Indonesia dewasa ini, terutama dalam kegiatan pelayanan dan pembangunan, jika pendapat Eisenstadt diterima, berarti semakin diperlukan organisasi birokrasi. Ihalauw (1982) menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya birokratisasi di Indonesia. Faktor tersebut meliputi: 1. Penduduk; 2. Teknologi; 3. Tuntutan baru yang timbul sebagai akibat meningkatnya aras kesejahteraan;

4. Peningkatan teba pembangunan baik dari segi bidang jangkauan maupun volume arus finansial; 5. Peranan pemerintah sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan. Memang tidak terlalu salah apa yang dikemukakan oleh Ihalauw tersebut. Namun dengan semakin gencarnya tuntutan akan pelibatan sektor lain, masyarakat dan dunia usaha, seperti dituntut oleh teori governance dan enterpreneur government, validitas pendapat Ihalauw semakin dipertanyakan.

KEMUNCULAN ERA POST BUREAUCRACY Kurang lebih satu tahun setelah Weber pergi ke alam baka, kritik keras terhadap birokrasi bermunculan. Kritisi sosial Veblen (1921) berpendapat bahwa birokrasi membuat para anggotanya untuk bersandar pada aturan-aturan dan hukum yang panggah dan kaku serta menerapkannya dalam suatu penampilan yang mekanik, otomatis dan tidak kreatif. Pola demikian disebut sebagai trained incapacity. Sebagai hasil sosialisasi dalam organisasi, individu sering mengembangkan wawasan searah atau tunnel vision yang membatasi kecakapannya untuk menggapai situasi perubahan dengan cara-cara baru. Karena ketidak-mampuan yang terlatih ini, birokrasi sering menjadi tidak luwes dan tidak efisien pada masa yang berubah pesat. Kritik yang paling banyak dilontarkan terhadap birokrasi adalah yang bersangkut-paut dengan kecenderungan empirik birokrasi yang mengarah pada pemusatan kekuasaan (oligarchy). Kritik yang dilontarkan oleh Michels (1966:365)

misalnya mengemukakan bahwa siapa saja yang membicarakan birokrasi, berarti membicarakan oligarkhi. Ini menunjukkan adanya kecenderungan organisasi birokrasi mengarah kepada oligarkhi, yaitu suatu pemusatan kekuasaan di tangan sebagian kecil individu, yang menggunakan kantornya untuk meningkatkan keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Kecenderungan ini disebutnya sebagai hukum besi oligarkhi. Kritik lain dikemukakan oleh Parkinson (1962). Pandangan bahwa birokrasi adalah mekanisme organisasi untuk mencapai efisiensi ditolak keras oleh Parkinson dengan hukum Parkinsonnya (Parkinson Law). Dikemukakan bahwa tugas-tugas birokrasi meluas sehingga menutupi waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya, jumlah pejabat tidak berhubungan sama sekali dengan volume pekerjaan. Birokrasi menurutnya cenderung meluas bukan karena meningkatnya beban kerja, melainkan karena para pejabat ingin memiliki tambahan bawahan dalam rangka memperbanyak jumlah bawahan di bawah hirarki mereka. Meski beberapa pakar administrasi di negara-negara sedang berkembang masih meyakini pentingnya mentransformasi birokrasi tradisional atau patrimonial menuju birokrasi rasional, ternyata para pakar administrasi di negara-negara maju justru sudah memikirkan alternatif penggantinya yang mereka sebut post bureaucracy. Cara birokrasi mendayagunakan intelegensi, memisahkan yang formal dengan informal, serta reaksinya dalam menanggapi krisis, menurut Broad (1987) dan Heckscher (1994) malah meruwetkan masalah-masalah dan merupakan keterbatasan birokrasi. Oleh karena itu, telah dirintis perumusan ideal-type baru yang dikenal dengan organisasi pasca-birokrasi atau model interaktif (Heckscher dan Donellon, 1994).

Rourke (1992) malah membayangkan suatu bentuk pemerintahan tanpa birokrasi. Gagasan organisasi pasca-birokrasi muncul sebagai tanggapan atas kecenderungan para pengkaji dan pengembang birokrasi yang gagal mengidentifikasi dua jenis kelemahan birokrasi. Masing-masing adalah: kelemahan karena pengelolaan yang salah, dan kelemahan yang melekat (inherent) dalam birokrasi itu sendiri. Menurut para pencetus gagasan organisasi pasca-birokrasi, sebagus apapun pengelolaannya, birokrasi tidak mampu manghapus keterbatasan yang melekat dalam dirinya sendiri. Hukum dasar birokrasi adalah orang bertanggung jawab hanya pada bidang spesialisasi dan tugasnya sendiri. Akibat langsung dari hukum ini adalah kerancuan antara tanggung jawab dengan kewenangan. Karena itu, paradigma sikap birokrat adalah: "tugas saya hanya ini dan itu bukan tugas saya" atau bisa juga " tugas anda bukan ini dan itu bukan tugas anda". Birokrasi yang memang memerlukan pemilahan dan pemisahan tanggung jawab menimbulkan beberapa akibat yang tidak diharapkan. Pertama, secara sistematik birokrasi membatasi kreasi dan inovasi atau membelenggu intelegensi para anggotanya. Artinya, dengan mengasumsikan bahwa kualitas pribadi setiap manusia hanya sebatas pada spesialisasinya, birokrasi pun hanya membutuhkan sebagian kecil dari kecakapan para anggotanya. Kecakapan-kecakapan lain di luar jabaran tugas yang bersangkutan, menjadi sama sekali tidak berguna, dan bahkan tidak berwenang untuk diterapkan dalam birokrasi. Kedua, segmentasi tanggung jawab mengakibatkan kegagalan birokrasi dalam mengontrol kelompok informal dalam organisasi formal secara efektif. Meski kelompok tersembunyi ini berhubungan langsung dengan kinerja sistem, sifat tersembunyinya menyulitkan birokrasi mengintrolnya. Setiap kontrol akan tersandung kontrol balik

(counter-control). Ketiga, birokrasi memiliki keterbatasan dalam pola perubahan dan penyesuaian. Kekakuan struktur segmental birokrasi mengakibatkan inertia. Gebrakangebrakan untuk menangkal inertia hanya berbuah perubahan musiman untuk kembali lagi pada "budaya lama". Sebagai alternatifnya, diperlukan organisasi di mana setiap orang bertanggung jawab atas keberhasilan keseluruhan (the whole). Untuk itu, pemisahan orang berdasar fungsi secara apriori harus dihapuskan. Hubungan antar anggota lebih didasarkan pada hakekat permasalahan ketimbang struktur organisasi, dan kerangka kerja lebih didasarkan pada kesepakatan terbuka ketimbang pada hirarki dan otoritas. Ini semua merupakan ciri dasar organisasi pasca-birokrasi yang memandang setiap anggota organisasi sebagai manusia yang utuh dan karenanya dianggap lebih cocok bagi kebanyakan negara sedang berkembang. Organisasi pasca-birokratik memiliki kelebihan atau perbedaan dengan organisasi birokrasi karena: 1. Lebih melembagakan dialog ke arah konsensus ketimbang otoritas, peraturan dan tradisi; 2. Lebih menggunakan pengaruh persuasif ketimbang kekuasaan dan perintah; 3. Lebih mempercayai anggota ketimbang menakutinya; 4. Lebih mementingkan misi organisasi keseluruhan daripada sebagian. 5. Lebih terbuka pada verifikasi dan publikasi ketimbang kerahasiaan.

DISKUSI Pertentangan antara birokrasi dan birokratisasi di suatu fihak dan post bureaucracy di lain fihak, melahirkan beberapa isu dan persoalan yang perlu dijadikan wacana. Tulisan ini tidak memberi solusi atas pertentangan tersebut dalam menciptakan organisasi administrasi yang sehat. Tulisan ini dianggap telah memenuhi sasaran jika ia bisa melontarkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan diskusi. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kebanyakan negara sedang berkembang (Indonesia), bukankah disebabkan oleh tiadanya atau tipisnya hubungan impersonal dalam organisasi publik? Dengan begitu maka tidakkah organisasi publik perlu lebih "dibirokrasikan" sehingga ciri birokrasi yang lugas seperti hubungan impersonal yang merupakan musuh bebuyutan KKN dapat lebih hidup? Tidakkah organisasi yang fleksibel dan longgar, sebagaimana di kehendaki oleh Post Bureaucracy menjadi lahan subur bagi KKN? Mungkinkah nilai-nilai birokrasi yang lugas dapat hidup dalam masyarakat sedang berkembang yang lebih menonjolkan nilai humanistik daripada nilai rasional-ekonomik? Atau mungkin ide birokrasi humanistik sebagaimana diserukan oleh Duorin dan Simmons dan bukannya Post Bureaucracy yang diperlukan oleh negara sedang berkembang? Serangkaian pertanyaan tersebut dan mungkin juga pertanyaan serupa merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua, yang mengundang kita untuk bersama-sama memikirkan dan mendiskusikan secara jernih dan objektif.

KEPUSTAKAAN Albrow, Martin, 1970, Bureaucracy, New York: Praeger Publisher. Bendix, Reinhard, 1977, Bureaucracy, International Encyclopedia of the Social Sciences, New York: Free Press. Blau, Peter M.,1956, Bureaucracy in Modern Society, New York: Random House. Downs, Anthony, 1967, Inside Bureaucracy, Boston: A Rand Corporation Research Study, Little, Brown and Company. Evers, Hans Dieter, 1987, "The Bureaucratization of Southeast Asia", dalam Comparative Studies in Society and History, Volume 29, Number 4, 1997. Heckscher, C., 1994, Defining the Post-Bureaucratic Type, dalam Heckscher, C., and a. Donellon, eds., 1994, Post- Bureaucratic Organization, Thousands Oaks: Sage Publications. Rourke, Francis, 1992, American Exceptionalism: Government Without Bureaucracy, dalam L.B. Hill, ed., The State of Public Bureaucracy, M.E. Sharpe, Inc., New york. Vroom, C.W., 1982, Pembangunan Organisasi: Sebuah Telaah ulang tentang Tesis Birokrasi Patrimonial-Rasional di Asia, Prisma, 6 Juni 1982, 28-39. Weber, Max, 1946, The Theory of Social and Economic Organization, Ed. and Trans A.M. Henderson and Talcott Parson, Macmillan, New York. Yates, Douglas, 1982, Bureaucratic Democracy: The Search for Democracy and Efficiency in American Government, Harvard University Press., Cambridge.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:3505
posted:5/15/2009
language:Indonesian
pages:16