DPRD DALAM MASA TRANSISI MENUJU DEMOKRASI
A.B.Barrul Fuad
Drs.A.B.Barrul Fuad, MSi, adalah Staf Pengajar pada Jurusan Administrasi Negara dan Program Pascasarjana Unibraw. Memperoleh gelar Sarjana (dalam bidang Ilmu Pemerintahan) dan Magister (Ilmu Politik) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Pendahuluan Dalam masa transisi otoritarian menuju demokrasi terjadi suatu perubahan–perubahan dalam sistem politik yang sangat penting. Perubahan yang dimaksud khususnya yang menyangkut struktur kekuasaan. Dari kekuasaan yang sentralistik/terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang berubah menjadi kekuasaan yang terpencar dan terdesentralisasi. Dari kekuasaan yang serba tertutup berubah menjadi transparan, dari yang serba negara (state center) berubah menjadi serba masyarakat. Pendek kata dalam masa transisi ini terjadi reduksi kekuasaan negara. Perubahan-perubahan di atas tidak mungkin terjadi secara instan begitu saja, artinya dari sistem politik yang otoriter langsung berubah menjadi sistem politik yang demo-kratis, namun melalui proses transisi. Oleh karena itu tidak mengherankan dalam masa proses transisi tersebut seringkali terjadi ke-rentanan dalam sistem politik. Di samping itu perubahan-perubahan tersebut juga menyangkut masalah nilai-nilai, yaitu nilai yang bersifat konservatif/otoriter yang ingin tetap dipertahankan –karena me-
mang menguntungkan bagi sekelompok orang- berbenturan dengan nilai pembaharuan/demokrasi yang merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari dari sebuah proses perubahan menuju demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem politik, tentu mengalami perubahan dalam peranannya dari masa sebelumnya. Ia bukan lagi lembaga yang bertugas memberi “stempel” dari apa yang dimaui eksekutif, tapi menjadi lembaga yang kritis terhadap eksekutif. Selanjutnya, tulisan ini diarahkan untuk memahami perubahan-perubahan dalam masa transisi, dan kedudukan DPRD dalam masa tersebut. Dinamika Hubungan Negara-Masyarakat Bentuk rezim yang diterapkan dalam suatu negara pada dasarnya dapat dilihat sebagai pencerminan dari hubungan antara negara dan masyarakat, lebih spesifik lagi hubungan timbal balik antara kekuatan negara dan kekuatan masyarakat sipil. Secara umum terdapat tiga kemungkinan pola hubungan antara negara dan masyarakat
19
Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000 : 19-27
(Stepan, 1985). Pola yang pertama adalah yang ber-corak zero sum. Dalam pola ini kekuatan negara berbanding terbalik dengan kekuatan masyarakat. Meningkatnya kekuatan negara akan diikuti oleh berkurangnya kekuatan masyarakat sipil. Atau sebaliknya, hubungan bisa terjadi dalam bentuk menguatnya kekuatan masyarakat sementara kekuatan negara menurun. Hubungan antara negara dan ma-syarakat dapat juga memiliki pola kedua yang berkarakter positive sum. Hubungan timbal balik antara kedua faktor tersebut memberikan peningkatan kepada keduanya. Pola yang ketiga adalah yang memiliki karakter negative sum. Dalam pola ini, kemampuan negara untuk menentukan pola hubungannya dengan masyarakat menurun ataupun menentukan struktur hubungan dalam masyarakat menurun, sementara kekuatan masyarakat terpecah-pecah dan mengimplikasikan lemahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan bargaining meng-hadapi negara. Demokrasi sebagai suatu rezim dapat pula dilihat dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan masyarakat. Tatanan yang demokratis sebenarnya menggambarkan adanya suatu bentuk hubungan yang memiliki karakter positive sum antara negara dan masyarakat sipil. Kekuatan antara keduanya relatif seimbang dalam artian bahwa masyarakat memiliki bargaining position yang cukup kuat dan dapat “memaksa” negara mempertimbangkannya dalam suatu proses politik. Posisi masyarakat yang sangat kuat ini tidak berarti mengorbankan negara. Negara yang kuat dalam arti mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif mutlak diperlukan. Suatu tatanan yang ditandai oleh menguatnya peranan masyarakat tanpa diikuti oleh menguatnya peran negara tidak akan dapat berlangsung secara efektif dan hanya akan menimbulkan suatu bentuk tatanan yang anarkhis, yang ditandai oleh disorder bahkan disintergrasi. Sementara
pada kutub ekstrem yang lain, menguatnya negara tanpa diimbangi tanpa diimbangi oleh menguatnya peran masyarakat akan memunculkan bentuk-bentuk hubungan seperti otoritarian, diktator, tiran dan semacamnya. Negara hanya dapat menjalankan otoritas dan fungsi-fungsinya jika memiliki kekuatan. Negara yang lemah tidak akan cukup mampu menjalankan fungsi ekstraktif, seperti misalnya, menarik pajak dari masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatannya ataupun fungsi-fungsi yang lain. Negara yang lemah juga tidak akan mampu memberikan jaminan hukum dan keamanan maupun menyelenggarakan pelayanan publik yang baik bagi warga negaranya (fungsi regulatif dan distributif). Sebaiknya kuatnya peran negara harus diimbangi oleh kuatnya posisi masyarakat. Masyarakat harus mampu mempe-ngaruhi jalannya pembuatan kebijaksanaan yang menyangkut hidupnya. Peran ini tidak akan dapat dijalankan jika masyarakat me-miliki bargaining position yang memadai untuk menyatakan pendapatnya hingga dipertimbangkan oleh negara. Menguatnya posisi masyarakat disini juga dapat diartikan bahwa masyarakat menjadi subyek, dan bukan obyek, dengan ikut menentukan dalam setiap kegiatan yang menyangkut dirinya, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. (Dewanta, 1998). Transisi ke arah demokrasi sebenarnya mengandung pengertian pergeseran dari suatu sistem non-demokratis (apapun bentuknya) ke arah sistem yang demokratis. Na-mun dalam banyak pembahasan, transisi ke arah demokrasi seringkali dikaitkan dengan perubahan dari hubungan yang memiliki sifat zero sum dalam artian negara sangat kuat dan masyarakat sipil sangat lemah menjadi hubungan yang positive sum. Dengan pengertian seperti ini maka diperlukan strategi dan taktik untuk meningkatkan kekuatan masyarakat sipil sehingga
20
DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi
memiliki posisi tawar menawar yang lebih kuat. Upaya untuk mencapai masyarakat sipil yang lebih kuat, dilakukanlah apa yang disebut liberalisasi dan demokratisasi. (O’Donnell, 1988). Liberalisasi merupakan proses untuk mendefinisikan kembali, memperluas dan menjamin hak-hak individu dan kelompokkelompok sosial dari kesewenang-wenangan dan tindakan-tindakan ilegal baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh pihak ketiga. Dalam tingkat individu jaminan-jaminan ini meliputi elemen-elemen klasik tradisi liberal seperti diperiksa di depan pengadilan, hak untuk didampingi pembela dalam suatu perkara pengadilan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, kebebasan untuk mengadakan suatu pergerakan, berbicara dan petisi dan semacamnya. Pada tingkat kelompok meliputi misalnya bebas dari hukuman untuk mentakan ketidakpuasan kelompok terhadap kebijaksanaan pemerintah, bebas dari penyensoran terhadap sarana-sarana komunikasi sera kebebasan untuk berserikat secara sukarela dengan warga negara lain. Sementara itu, demokratisasi menunjuk pada proses untuk menerapkan aturanaturan dan prosedur kewarganegaraan dalam lem-baga-lembaga politik. Sebelum proses ter-sebut, prinsip-prinsip pendukung (seperti pengawasan yang koersif, tradisi sosial, penilaian para ahli ataupun praktek-praktek administrasi) perlu dilakukan. Prinsip-prinsip pendukung tersebut diperluas hingga mencakup orang-orang yang sebelum memperoleh hak dan kewajiban semacam itu (misalnya warga negara yang tidak membayar pajak, yang buta huruf, wanita pemuda, etnis minoritas dan lain-lain), dan juga mencakup isu dan lembaga-lembaga yang sebelumnya memperoleh partisipasi warga negara (misalnya badan-badan negara, militer, organisasi-organisasi partisan, asosiasiasosiasi kepentingan, perusahaan-perusa-
haan produsen, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya). Kedua proses ke arah demokrasi tersebut mengasumsikan adanya polarisasi orientasi ke tingkat negara (elit) dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan kekuasaan, maupun di tingkat masyarakat dalam kaitannya dengan cara-cara pencapaian demokrasi. Di tingkat negara, elit terpolarisasi menjadi dua kelompok yakni kelompok reformis (yang menghendaki terbukanya akses menuju kekuasaan) dan kelompok garis keras (yang menghendaki status quo). Sedangkan dalam tingkat masyarakat, polarisasi yang ada menghasilkan kelompok radikal (yang menghendaki perubahan radikal dalam suatu sistem ke arah sistem yang lebih demokratis) dan kelompok moderat (yang meskipun me-nginginkan perubahan tetapi dengan cara yang ikremental dan juga secara konstitusional). Liberalisasi dan Demokratisasi Dalam liberalisasi peran elit sangat penting, karena prosesi ni merupakan suatu proyek yang diluncurkan oleh elit dalam pemerintahan. Proses ini diawali dengan terjadinya polaritas dalam tubuh elit menjadi dua kelompok di atas (kelompok reformis dan kelompok garis keras) dan ditandai dengan kemenangan kelompok reformis. Pada dasarnya liberalisasi diluncurkan untuk kepentingan elit sendiri, yakni melanggengkan kekuasaannya. Liberalisasi mencerminkan kemenangan kelompok reformis atas kelompok garis keras. Dalam upayanya untuk memperkokoh kekuasaannya, kelompok reformis berupaya untuk menciptakan dukungan diluar sistem politik sambil terus meyakinkan kelompok garis keras bahwa sistem secara keseluruhan akan tetap terkendali walaupun proses keterbukaan berlangsung. Untuk memperoleh dukungan yang lebih luas, kelompok reformis berusaha untuk mengurangi tekanan dalam masyarakat dengan memberikan keleluasaan kepada organisasi21
Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000 : 19-27
organisasi otonom dalam masyarakat serta sedikit membuka keran akses menuju ke kekuasaan bagi masyarakat, dengan demikian berarti memperkuat basis sosial elit tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan status quo elit sendiri, maka liberalisasi sebenarnya lebih mengacu pada reformasi dalam artian yang terbatas dalam bentuk-bentuk keterbukaan, de-compression, pembaharuan ataupun restrukturisasi (Przeworski, 1991). Akan tetapi tindakan liberalisasi ini tidaklah selalu berakhir dengan suatu sistem yang demokratis. Terdapat beberapa faktor yang akan sangat berpengaruh terhadap akhir proses liberalisasi ini. Faktor-faktor yang dimaksudkan ialah (a) kelompok garis keras dalam tubuh elit, dan (b) sikap masyarakat dalam menanggapi liberasasi yang dilancar-kan oleh elit tersebut. Yang pertama harus dihadapi oleh kelompok reformis adalah kelompok garis keras. Kelompok ini akan selalu menginginkan dipertahankannya status quo dan selalu kwatir akan munculnya balas dendam politik dari kalangan oposisi jika mereka membiarkan kebijaksanaan keterbukaan. Reaksi awal kelompok ini biasanya berupa peringatan bahwa mereka tetap mengandalkan sarana-sarana koersi negara serta dapat mengguna-kannya sewaktu-waktu. Negoisasi dan bar-gaining antara kelompok dalam tubuh elit ini merupakan tahap yang penting dalam penen-tuan hasil liberalisasi. Jika kelompok reformis gagal untuk meyakinkan kelompok garis keras tentang pentingnya liberalisasi maka proyek tersebut dapat berhenti dan bahkan bukannya tidak mungkin menimbulkan set back ke arah otoritarianisme. Sebaliknya jika kelompok reformis berhasil meyakinkan kelompok garis keras, maka proses tersebut akan dapat berlanjut. Namun kemenangan kelompok reformis tersebut baru sebagian saja dari seluruh perjalanan menuju demokrasi. Setelah berhasil
meyakinkan kelompok garis keras, kelompok reformis harus menghadapi reaksi dari masyarakat terhadap liberalisasi ter-sebut. Ada dua kemungkinan reaksi masya-rakat. Pertama, kekuatan-kekuatan yang terorganisir dalam organisasi-organisasi masyarakat bersedia masuk ke dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi baru yang diciptakan oleh elit serta tidak brusaha menuntut liberalisasi lebih lanjut, maka tujuan liberalisasi yang diinginkan oleh kelompok reformis tercapai. Elit berhasil melipatkan partisipasi masyarakat dalam proses politiknya meskipun terbatas dan tetap memegang kekuasaan, yang oleh Przeworski diistilahkan sebagai Broardened Dictatorship (BDIC). Kemungkinan yang kedua ialah timbulnya tahap krisis dalam periode liberalisasi, yaitu apabila masyarakat menanggapi kebijaksanaan elit tersebut dengan menuntut liberalisasi lebih lanjut dengan mengorganisir kekuatan-kekuatan di dalamnya. Kemungkinan ini bukannya mengada-ada. Selama berada dalam sistem yang tidak demokratis, kekuatan-kekuatan dalam masyarakat seakan-akan membeku oleh berbagai aturan-aturan represif. Oleh karena itu sekali represi itu dikurangi maka akan muncul ledakan organisasi otonom dalam masyarakat-indi-vidu, kelompok-kelompok kepentingan, atau masyarakat umum- yang telah menemukan kembali kebebasannya untuk berpendapat, berkumpul, dan bersaing. Selain itu, kelom-pok oposisi dan masyarakat umum kembali diajak berunding oleh penguasa. Dalam tahap ini, berbagai kekuatan yang terlibat akan berusaha mengambil keputusan nasional tentang liberalisasi lebih lanjut. Akibatnya dimensi gerakan prodemokrasi yang semakin komplek itu akan semakin besar pengaruhnya terhadap liberalisasi. Komplek-sitas dan luasnya gerakan prodemokrasi akan menghadapkan kelompok elit reformis pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah membiarkan terus laju liberalisasi dengan memenuhi tuntutan-tun-
22
DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi
tutan dari kelompok otonom dalam masyarakat. Pilihan kedua adalah menekan tuntutan-tuntutan kelom-pok-kelompok tersebut. Pilihan yang diambil akan memiliki konsekuensi yang sangat berbeda. Jika diambil pilihan pertama, berarti kelompok reformis memberikan jalan bagi munculnya sistem yang demokratis. Liberalisasi akan berlanjut dengan demokratis. Tetapi jika kelompok reformis mengambil pilihan yang kedua, terdapat dua kemungkinan yang mun-cul. Pertama jika kelompok elit cukup kuat, maka elit tersebut akan mampu menekan kelompok-kelompok otonom dalam masyarakat dan mengembalikan pada sistem sebelumnya. Tetapi jika ternyata kelompok masyarakat cukup kuat, maka besar kemungkinan akan terjadi pemberontakan, kekacauan dan semacamnya. Kelompok-kelompok otonom dalam masyarakat yang tidak memiliki akses ke kekuasaan tersebut akan turun ke jalan dalam bentuk demonstrasi, kerusuhan dan protes yang bersifat massal. Inilah yang seringkali menjelaskan mengapa suatu kebijaksanaan liberalisasi ternyata harus ber-akhir dengan kembalinya pemerintah yang otoriter setelah sebelumnya didahului oleh bentrok fisik antara massa dengan aparat keamanan. Keadaan ini dapat berlangsung sangat lama dan seringkali memakan korban yang besar baik nyawa maupun kerusakan material. Jika proses pencapaian demokrasi melalui liberasasi lebih banyak ditentukan oleh inisiatif elit, sekalipun hasil akhir proses tersebut juga sangat ditentukan oleh reaksi dari kekuatan-kekuatan otonom dalam masyarakat, maka pencapaian demokrasi melalui demokratisasi sangat ditentukan oleh bar-gaining antara berbagai kekuatan, baik dari kalangan elit yang berkuasa maupun oposisi. Divisi internal dan manuver yang berlang-sung di kalangan elit juga memiliki konse-kuensi besar. Dalam hal ini, elit yang meme-rintah dan oposisi terlibat dalam
negoisasi yang kemungkinan besar akan berlangsung penuh kesulitan, tapi kedua belah pihak tetap berusaha menghindari benturan-benturan keras. Demokratisasi juga merupakan suatu kebijaksanaan yang dilancarkan setelah melalui proses negoisasi tersebut. Dengan demikian ada dua kemungkinan kenapa kebijaksanaan tersebut diambil. Yang pertama adalah demokratisasi sebagai kebijakan yang diambil oleh rezim yang sedang berkuasa. Dalam dua dekade terakhir, kebijakan ini paling banyak diambil oleh negaranegara demokrasi baru. Yang kedua adalah demokratisasi sebagai kebijakan yang muncul sebagai desakan kekuatan sosial politik dari masyarakat. Dengan kata lain, jika yang pertama dimulai oleh rezim, yang kedua dipimpin oleh masyarakat. Cara yang kedua ini sering melibatkan gerakan-gerakan massa seperti pemogokan, demonstrasi, dan protes jalanan. Perjuangan ke arah demokratisasi secara sepintas tampak sebagai suatu pertentangan antara masyarakat melawan elit yang berkuasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Padahal pertentangan yang terjadi ternyata cukup kompleks dan bukan saja antara dua tingkat tersebut, melainkan juga di tiap-tiap tingkat. Dalam tingkat elit, jelas terdapat dua kelompok yakni yang ingin mempertahankan tatanan yang ada dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya tetapi dengan membuka peluang bagi kekuatan dalam masyarakat untuk masuk dan terlibat di dalamnya. Dalam tingkat masyarakat, sekalipun tampak tunggal, sebenarnya terpecah dengan cukup tajam, dengan demokratisasi sebagai slogan pemersatu. Dengan perpecahan tersebut, sebenarnya dalam masyarakat terdapat dua perjuangan yakni, pertama, melawan elit yang berkuasa untuk mencapai demokrasi, dan kedua, menghadapi kelompok lain dalam masyarakat untuk memperebutkan tempat paling strategis dalam tatanan yang demo-
23
Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000 : 19-27
kratis. Kelompok reformis dalam tubuh elit memiliki dua pilihan untuk tetap berkuasa. Pilihan yang pertama adalah beraliansi dengan kelompok garis keras dan menekan setiap indikasi ke arah demokrasi yang muncul dalam masyarakat atau, sebagai pilihan yang kedua, melakukan aliansi dengan kelompok-kelompok moderat yang dianggap dapat bicara “baik-baik” mengenai demokratisasi. Sementara itu dalam masyarakat, kelompok radikal hanya memilik satu tuntutan yakni perubahan dari sistem yang ada. Kelompok moderat sekali-pun menuntut demokrasi, meiliki dua pilihan strategi yakni ber-aliansi dengan kelompok radikal dan meng-hasilkan tuntutan radikal ke arah demokrasi atau melakukan negoisasi dengan kelompok reformis di tingkat elit dengan kemungkinan hasil yang berupa demokratisasi secara inkremental. Dalam nuansa yang agak berbeda, Huntington (1983) menjelaskan bahwa proses transisi menuju demokrasi (dalam konteks modernisasi) melahir-kan gerakan/ partisipasi politik masyarakat yang semakin tinggi, namun bila meningkatnya partisipasi politik masyarakat tidak diimbangi oleh proses pelembagaan politik, maka yang sering terjadi adalah ketidakstabilan politik. Bila ketidakstabilan politik terjadi secara terus menerus, tentu akan melahirkan keterpurukan di bidang ekonomi karena, para investor baik dari dalam maupun luar negeri akan mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi. Hal ini berarti lapangan kerja akan semakin sedikit yang mengakibatkan jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Kedudukan DPRD Secara ringkas persoalan-persoalan di masa pemerintahan yang lalu (orde baru) DPRD secara struktural tidak bisa berperan sebagaimana seperti yang diharapkan oleh masyarakat, karena :
1. Pemerintah daerah adalah DPRD dan kepala daerah 2. Adanya lembaga oligarki di dalam DPRD 3. Tata-tertib DPRD yang memasung hakhak Dewan 4. Rekrutmen anggota DPRD yang ditentukan oleh eksekutif 5. Ketidakjelasan status hukum mengenai fungsi pengawasan Dewan 6. Pengendalian keuangan DPRD oleh eksekutif. Persoalan di atas membawa implikasi : 1. a. Tidak adanya pemisahan fungsi dan wewenang b. Pengawasan DPRD yang sangat lemah 2. a. Munculnya struktur oligarki dalam DPRD berupa lembaga pimpinan dan rapat pimpinan Dewan b. Keputusan-keputusan politik di daerah ditentukan oleh sekelompok kecil orang 3. Ketidakmampuan Dewan dalam menjalankan hak-haknya guna mewujudkan fungsi-fungsinya. 4. Ketergantungan anggota Dewan pada eksekutif 5. Tidak berjalannya fungsi pengawasan Dewan secara maksimal 6. Ketiadaan otonomi DPRD dalam bidang penganggaran. DPRD dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, merupakan salah satu cermin kekuatan masyarakat. Hal ini berarti DPRD memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis di daerah. Ia tidak lagi berada pada posisi yang subordinatif terhadap eksekutif, melainkan sejajar. Sehingga DPRD bisa lebih kritis terhadap eksekutif. DPRD merupakan institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam posisinya yang demikian DPRD
24
DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi
dituntut lebih peka, lebih proaktif, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah, DPRD harus memiliki peran yang besar dalam proses perencanaan dan evaluasi terhadap kelangsungan pembangunan, termasuk kinerja eksekutif di daerah. Untuk mewujudkan seperti apa yang di atas, maka perlu : 1. Memisahkan DPRD dari pemerintah daerah; 2. a. Pengaturan kembali lembaga oligarki dalam DPRD, seperti lembaga pimpinan dewan dan rapat dewan; b. Lembaga pimpinan dewan dan rapat pimpinan dewan, hanya menjalankan tugas koordinasi dan tidak berhak mengambil keputusan politik; 3. Penghapusan tata tertib DPRD yang dipandang membelenggu anggota dewan; 4. Semua bentuk keterlibatan eksekutif dalam rekrutmen anggota dewan ditiadakan; 5. Pembiayaan DPRD melalui APBD dan dilepaskan dari eksekutif. Dalam Undang-undang yang baru (UU 22/1999), DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah merupakan untuk melaksanakan demokrasi, sebagai Badan Legis-lative Daerah DPRD berkedudukan “sejajar” dan menjadi “mitra” dari Pemerintah Daerah. Kedudukan kesejajaran dan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk terciptanya hubungan kerja yang harmonis, stabil dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, merupakan kewajiban bagi DPRD dan Kepala Daerah untuk mewujudkan kerjasam yang saling menghargai. Pemberdayaan DPRD melalui pemberian tugas dan wewenang kepada DPRD cukup luas, meliputi :
a. Memilih Gubernur/Bupati/Walikota beserta wakil-wakilnya. b. Memilih anggota MPR untuk Utusan Daerah c. Mengajukan pengesahan dan mengusulkan pemberhentian pejabat d. Membentuk Peraturan Daerah e. Menetapkan APBD f. Melakukan pengawasan g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepetingan Daerah h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat. Untuk melengkapi pemberdayaan DPRD, mereka diberi hak sebagai berikut: a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah c. Mengadakan penyelidikan d. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah e. Mengajukan pernyataan pendapat f. Mengajukan rancangan peraturan daerah g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD h. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD Sebagai konsekuensi diberikannya hak penyelidikan, DPRD dalam mejalankan tugasnya, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara dan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya Contempt of Parliament, Undang-Undang tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa bagi mereka yang menolak dan tidak memenuhi permintaan dan tidak memenuhi permintaan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun (pasal 20, UU no.22/ 1999). Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban, Kepala Daerah wajib menyampai-
25
Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000 : 19-27
kan pertanggungjawaban kepada DPRD, pada setiap akhir tahun anggaran, dan/atau untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Bila pertanggungjaw aban ditolak oleh DPRD, maka Kepala Daerah diberi waktu paling lama 30 hari untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Akan tetapi bila untuk kedua kalinya pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh DPRD, maka dimungkinkan seorang Kepala Daerah diproses untuk di “impeachment” yaitu pemberhentian Kepala Daerah sebelum masa jabatannya berakhir. Terdapat tujuh kategori kemungkinan Kepala Daerah dapat diproses pemberhentiannya sebagai Kepala Daerah, sebelum masa jabatannya berakhir yaitu : 1. Pertanggung jawabannya ditolak DPRD 2. tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah 3. Melanggar Sumpah/Janji Kepala Daerah 4. Melanggar larangan bagi Kepala Daerah 5. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas 6. Melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman kurungan 5 tahun atau lebih.
7. Apabila diduga melakukan makar dan terbukti melakukan perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan RI. Proses impeachment yang dilakukan oleh DPRD, setidak-tidaknya dalam sidang 2/3 anggota DPRD harus hadir, dan 2/3 dari anggota yang hadir harus menyetujuinya untuk dapat diajukan usul pemberhentiannya kepada Presiden. Beberapa ketentuan di atas, mencerminkan suatu proses demokratisasi yang ditandai dengan penguatan masyarakat. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun system yang demokratis. Penutup Transisi menuju demokrasi membawa implikasi perubahan nilai yang seringkali mengejutkan masyarakat. Namun kondisi semacam itu adalah wajar dan memang harus dihadapi. Kesiapan masyarakat menghadapi perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keberhasilan terbentuknya sistem yang demokratis. Tentunya, termasuk kesiapan anggota dewan yang terhormat dan pejabat eksekutif. Terimakasih.
ι∗π
DAFTAR PUSTAKA
Arfani, Riza Noer, (Ed), Demokrasi Indonesia Kontemporer, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1996, Jakarta. Bobbio, Norberto,. The Future of Democracy, Polity Press, Cambridge, 1987.
Budiman, Arif., (Ed), State and Civil Society in Indonesia, Centre of Southeast Asian Studies, Monash Universitiy Australia, 1990. Hutington, Samuel. P., Tertib Politik : Di dalam masyarakat yang sedang berubah, (terjemahan), CV. Rajawali, 1983, Jakarta.
26
DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi
Stepan, Alfred, The State and Society, Princeton University Press, New Jersey, 1978. Przeworski, Adam., Democracy and The Market : Political and economic reforms in eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, 1991.
Capitalism, Socialism, & Democracy dalam Journal of Democracy, John Hopkins University Press, Washington DC., 1992 Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 1999. Universitas Gadjah Mada, Demokratisasi Politik, Yoyakarta, 1998
27