5Strategi Pengembangan Perekonomian Rakyat & Koperasi

Document Sample
5Strategi Pengembangan Perekonomian Rakyat & Koperasi Powered By Docstoc
					STRATEGI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN RAKYAT DAN KOPERASI DI DAERAH
Choirul Saleh

Drs. Choirul Saleh, M.Si., adalah Staf Pengajar pada Jurusan Administrasi Negara dan Program Pascasarjana Unibraw. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Administrasi Negara Unibraw dan Magister dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kini menjabat Sekretaris Jurusan Administrasi Negara FIA Unibraw.

Pendahuluan Pembahasan tentang strategi pengembangan perekonomian rakyat pada umumnya meliputi beberapa bidang yang meliputi; pengembangan ekonomi sektor informal, home industri, industri kecil, Industri menengah dan Koperasi. Secara konseptual pembahasan perekonomian rakyat tersebut merupakan bahasan bidang ekonomi makro yang banyak dipengaruhi oleh keberlakukan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Itulah sebabnya maka pemahaman tentang sistem ekonomi negara menjadi prasyarat mutlak bagi kita sebelum melakukan pembahasan mendalam tentang strategi pengembangan sektor informal, home industri, industri kecil, menengah dan Koperasi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem ekonomi yang berlaku di negara kita hingga Orde Reformasi ini adalah masih berpijak pada Sistem Ekonomi Pancasila yang selanjutnya lajim disingkat dengan istilah SEP, yang secara yuridis formal mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Keberlakuan Sistem Ekonomi Pancasila ini masih dianggap relefan bagi Indonesia sebab hingga saat ini struktur 28

ekonomi masyarakat kita masih berupa dual society structures yang terdiri dari Traditional society dan Industrial society. Traditional society adalah masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang merupakan kelompok mayoritas dari masyarakat kita. Golongan ini dalam menjalankan aktivitas ekonominya masih sangat mengandalkan pada kegiatan usaha yang intensif tenaga kerja dan teknologi sederhana. Sedangkan Industrial society adalah masyarakat Golongan Ekonomi Kuat (GEK), yang di dalam menjalankan aktivitas usahanya lebih mengandalkan pada kegiatan usaha yang intensif modal dan teknologi modern. Kegiatan Usaha Perekonomian Rakyat Dalam Sektor Industri Pada dasarnya usaha perekonomian rakyat dalam sektor industri lebih ditekankan pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang tersebar diberbagai pelosok Indonesia. Hingga saat ini keberadaan sektor informal masih relatif belum tersentuh oleh kebijakan negara sedangkan keberadaan home industri, industri kecil dan industri

Strategi Pengembangan Perekonomian…(Choirul Saleh)

sedang pengklasifikasiannya masih belum seragam, dan belum teridentifikasi secara jelas, sehingga menyulitkan pihak pemerintah dalam melakukan pembinaan secara efektif dan terarah. Ketidak seragaman tersebut tampak ketika kita membicarakan tentang pengertian dan pengklasifikasian tentang apa yang disebut dengan home industri, industri kecil maupun industri menengah/ sedang, dimana masing-masing instansi/ lembaga pemerintah memiliki ketentuan yang berbeda-beda atau memiliki kreteria yang bersifat doble standard. Berbagai kreteria yang bersifat double standard tersebut diantaranya dapat dilihat pada uraian di bawah ini. Menurut Biro Pusat Statistik dalam mengklasifikasi besar kecilnya kegiatan industri didasarkan pada jumlah tenaga kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut; (1) Industri rumah tangga (Home Industri) adalah kegiatan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari lima orang. (2) Industri kecil mempekerjakan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. (3) Industri sedang mempekerjakan tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang dan (4) Industri besar mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang. Namun apabila dilihat dilapangan ketentuan tersebut banyak yang tidak sesuai, bahkan banyak ditemui sektor home industri yang mempekerjaan tenaga kerja lebih dari 20 orang, yang menurut ketentuan pihak BPS Industri ini telah memasuki wilayah industri kecil, dan banyak pula industri kecil yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 20 orang, yang berarti telah memasuki wilayah industri sedang berdasarkan kreteria yang disusun oleh pihak BPS. Berbeda dengan pihak BPS, pihak Departemen Perdagangan menyusun klasifikasi besar kecilnya Industri didasarkan pada aspek permodalannya, sedangkan pihak Departemen Perindustrian mengklasifikasi besar kecilnya industri berdasarkan pada pemilikan aset usahanya.

Akibat dari adanya kreteria yang bersifat double standard itu menyebabkan tingkat kesulitan yang tinggi bagi pihak pemerintah pusat untuk menyusun pedoman pembinaan yang bersifat universal. Oleh karena di era reformasi ini sistem pemerintahan di Indonesia lebih ditekankan pada sistem yang bersifat desentralistik dengan memberikan otonomi luas bagi Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu maka, sudah selayaknya apabila pihak pemerintah daerah harus bisa berkonsentrasi penuh dalam melakukan pembinan kepada sektor ekonomi ini dengan hasil yang lebih baik, sebab didasarkan pada asumsi bahwa pihak pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui seluk beluk mereka secara detail dan rinci. Dengan semakin besarnya peran yang dipegang oleh pihak pemerintah daerah ini, maka keterlibatan pihak DPRD dalam menyusun strategi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan menjadi sangat berarti. Oleh sebab itulah pihak DPRD dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menyusun kebijakan perekonomian daerah, khususnya dalam mengembangkan kegiatan usaha masyarakat Golongan Ekonomi Lemah di sektor Industri. Menurut (Mudrajad Kuncoro, 1997: 315) perbedaan persepsi dan pengklasifikasian besar kecilnya industri ini mengakibatkan pembinaan yang bersifat sector oriented, dimana masing-masing Instansi pembina dalam melakukan pembinaannya hanya menekankan pada bidang yang berbeda-beda sesuai dengan persepsinya masing-masing. Pembinaan semacam ini paling tidak mengakibatkan terjadinya dua hal negatif yakni; (1) Arah pembinaan menjadi kurang bahkan tidak efektif dan (2) berupa Tiadanya indikator keberhasilan yang seragam. Berkaitan dengan masih terdapatnya kesimpangsiuran tentang pendefinisian dan pengklasifikasian besar kecilnya kegiatan

29

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000 : 28 - 36

usaha perekonomian rakyat tersebut, maka disarankan agar pengklasifikasian yang dimaksud sebaiknya didasarkan pada faktorfaktor dibawah ini; 1. Faktor pembagian tugas, dengan asumsi apabila dalam kegiatan usaha itu tidak didasarkan pada pembagian tugas yang jelas antara kegiatan administratif dan kegiatan operasional, maka kegiatan usaha ini diklasifikasi sebagai kegiatan usaha home industri atau industri kecil. 2. Sistem kepemilikan usaha, dengan asumsi bahwa pada umumnya home industri dan industri kecil pemilik usaha sekaligus merangkap sebagai pengelola serta memanfaatkan anggota keluarga (unpaid famely worker) sebagai tenaga kerja utamanya. 3. Sistem pembukuan, dengan asumsi bahwa hampir semua indutri rumah tangga dan industri kecil tidak dilengkapi dengan sistem pembukuan yang rapi, sehingga sulit diprediksi berapa besar laba usaha yang diperolehnya. 4. Sumber permodalan, dengan asumsi bahwa sebagian besar home industri dan industri kecil dimodali secara pribadi dan kurang memanfaatkan lembaga finansial (Perbankan). 5. Status pendirian, dengan asumsi bahwa keberadaan home industri dan industri kecil sebagain besar tidak dilengkapi dengan badan hukum. 6. Pemanfaatan teknologi dan tenaga kerja, dengan asumsi bahwa dalam proses produksi home industri dan industri kecil lebih banyak memanfaatkan teknologi sederhana dengan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, dan tingkat keterampilan/keahlian yang rendah pula. Pentingnya Pengembangan Perekonomian Rakyat Bagi Daerah Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sektor industri formal (besar) yang telah dicanangkan oleh reijim Orde 30

Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang seolah-olah tumbuh pesat itu, ternyata mengandung berbagai kelemahan bagi kemajuan ekonomi nasional di Indonesia. Berbagai kelemahan yang dimaksud dapat dilihat pada angka-angka dibawah ini. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 14% dengan menyumbangkan kenaikan PDB sebesar 17% pada tahun 1970 dan melonjak tajam menjadi 31% pada tahun 1991, dan merupakan peningkatan yang sangat fantastis bagi sebuah negara berkembang. Namun dibalik itu semua keberadaan industri besar pada kurun waktu yang sama hanya mampu menyediakan kesempatan kerja hanya sebesar 11% menjadi 13% saja dari seluruh angkatan kerja yang tersedia di Indonesia. Lebih dari itu ketika keberadaan industri besar dan menengah menguasai sebesar 82% nilai tambah ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 33%, sedangkan keberadaan sektor ekonomi rakyat yang terdiri dari, sektor informal, home industri dan industri kecil yang menguasai nilai tambah hanya sebesar 18% ternyata mampu menyerap tenaga kerja sebesar 67% (BPS;1993). Berdasarkan kenyataan yang semacam itu, dapat dilihat betapa perkem-bangan sektor industri besar dan menengah pada saat itu tidak hanya menyebabkan munculnya akibat negatif baik yang berupa; terjadinya kesenjangan ekonomi dan disparitas pendapatan serta membengkaknya angka pengangguran. Sudah barang tentu munculnya berbagai dampak yang negatif tersebut merupakan akibat dari pola kebijakan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan yang bertumpu pada pendekatan yang bersifat liberalistik. Ironisnya pola kebijakan semacam ini hanya bisa diapresiasi oleh mereka yang bermodal kuat, dimana mereka yang bermodal kuat ini jumlahnya masih sangat sedikit. Sedangkan pada sisi lain keberadaan perekonomian rakyat yang le-

Strategi Pengembangan Perekonomian…(Choirul Saleh)

mah modal (sektor informal, home industri dan industri kecil) yang jumlahnya sangat besar itu masih belum mampu mengapresiasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Akibatnya meskipun pembangunan ekonomi berjalan pesat dan mengalami pertumbuhan yang tinggi. Ternyata masih banyak rakyat yang merasa tergilas oleh roda pembangunan itu sendiri. Mungkin pihak pemerintah pada waktu itu sudah mengantisipasi kondisi semacam itu, sehingga pemerintah telah menggalakkan kegiatan perkoperasian. Namun sayang keberadaan lembaga Koperasi yang disebut sebagai soko gurunya perekonomian Indonesia itu, sebagain besar masih belum mampu berbuat banyak untuk mengangkat harkat dari para anggotanya yang sebagian besar terdiri dari para golongan ekonomi lemah itu. Menurut beberapa pengamat perkoperasian, kecilnya peran koperasi dalam mengangkat dan meningkatkan perekonomian terhadap para anggotanya itu, salah satunya adalah masih dominannya campur tangan dari pihak birokrat (pemerintah). Hal ini bukan berarti bahwa peran pemerintah harus dihilangkan, tetapi hendaknya peran pemerintah itu jangan lagi bersifat “intervensi”, melainkan hanya sekedar “pembinaan”. Strategi dan Perencanaan Pengembangan Perekonomian Rakyat Berbicara tentang strategi perekonomian rakyat yang meliputi; sektor informal, home industri, industri kecil dan koperasi bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, oleh sebab itu harus dilakukan penuh kesungguhan, sistematis, terarah dan benar-benar tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang benar-benar dan dialami oleh masingmasing sektor. Pernyataan tersebut intinya adalah untuk mengingatkan kita, walaupun keberadaan perekonomian rakyat di berbagai sektor tersebut hingga saat ini sebagian besar kondisinya belum baik bukan berarti bahwa pemerintah Orde Baru lalu tidak

melakukan pembinaan dan pengembangan, tetapi pembinaan dan pengambangannya kurang didasarkan pada strategi yang tepat, kurang terarah, kurang sistematis sehingga tidak mengena pada sasaran yang sesungguhnya. Dikatakan dimikian sebab, pada masa itu sedikitnya ada delapan (8) Instansi Pemerintah yang telah berperan melakukan pengembangan perekonomian rakyat, namun hasilnya masih belum banyak bisa dirasakan oleh para pengusaha yang berkecimpung dalam sektor perekonomian rakyat tersebut. Kedelapan (8) Instansi Pemerintah tersebut terdiri dari; Deperindag, Depdikbud, Depnaker, Depsos, Depkeu, Bappenas dan Depkop. Kurang maksimalnya hasil kerja berbagai instansi tersebut dalam melakukan pembinaan dan pengembangan sektor perekonomian rakyat dikarenakan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah; 1. Ketidak tepatan pihak pemerintah pusat pada waktu itu dalam memilih paradigma pembangunan, yakni paradigam pembangunan yang berorientasi pertumbuhan semata. 2. Unsur “modal” dianggap sebagai faktor utama yang bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh sektor perekonomian rakyat, sehingga pihak pemerintah cenderung menggelontor berbagai macam jenis pinjaman (kredit), tanpa perhitungan matang, yang mengakibatkan kucuran kredit tidak tepat sasaran dan banyak kredit yang tidak dapat dikembalikan. Berbagai macam kredit itu diantaranya; BIMAS INMAS, KUPEDES, KUK, KIK, KMKP KCK, IDT dan KUT serta berbagai paket kredit yang lain. 3. Unsur SDM dalam melakukan pembinaan relatif terabaikan, sehingga kemampuan mereka dalam menjalankan proses produksi relatif lemah dan tidak berkembang, yang berakibat pada lemahnya daya saing mereka dengan pihak-pihak lain terutama para industri besar.

31

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000 : 28 - 36

4. Kurangnya perhatian terhadap pembinaan manajemen usaha, sehingga keberadaan sektor perekonomian rakyat kurang bisa dikelola dan dimanag secara efisien, boros dan tipisnya keuntungan atau laba usaha yang diperoleh. 5. Penyusunan kreteria yang dibuat oleh masing-masing instansi dalam menentukan besar kecilnya lembaga industri perekonomian rakyat masih bersifat double standard, sehingga tidak ada kesatuan gerak dan langkah dalam melakukan pembinaan. 6. Dalam melakukan pembinaan, pada umumnya tidak didasarkan pada tindakan analisis situasi sebagai langkah pendahuluan untuk menentukan masalah yang benar-benar dihadapi oleh masingmasing sektor perekonomian rakyat. Disamping itu masih banyak lagi berbagai kelemahan pembinaan yang pernah dilakukan pemerintah selama Orde Baru pada saat itu. Barangkali berbagai kelemahan atau kesalahan yang pernah diperbuat oleh pemerintahan orde baru dalam melakukan pengembangan dan pembinaan perekonomian rakyat pada waktu itu, masih bisa dipermaklumkan, sebab pada waktu itu sistem pemerintahan Indonesia relatih masih bersifat sentralistik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada sistem pemerintahan yang sentralistik itu bahwa hampir semua perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi telah ditentukan oleh pihak pusat. Sementara itu pihak pusat pada umumnya kurang menguasai kondisi dari masing-masing daerah. Oleh sebab itu apabila dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan kurang berhasil dengan baik adalah masih wajar. Namun dalam Orde Reformasi seperti saat sekarang ini, serta telah disusunnya UU tentang Sistem Pemerintahan Daerah yang berintikan pada otonomi daerah yang diperluas seyogyanya berbagai kesalahan tersebut diatas bisa diminimalisir kalau toh tidak bisa dihilangkan sama sekali. 32

Hal ini merupakan tuntutan yang logis sebab dengan otonomi daerah yang diperluas, pihak pemerintah daerah mempunyai keleluasaan yang besar dalam menyusun dan membuat kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya sektor perekonomian rakyat yang terdiri dari sektor informal, home industri, industri kecil dan Koperasi yang tersebar di daerah. Mengapa pembinaan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah harus lebih baik ?, sebab telah diasumsikan bahwa pihak pemerintah daerah adalah merupakan instansi pemerintah yang dianggap paling tahu situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Namun demikian, baik tidaknya pihak pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sangat tergantung dari kualitas pikir dan kualitas kerja dari pihak DPRD dalam melakukan fungsi kelegislatifannya, yang diantaranya adalah fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan bagi lembaga pemerintah digunakan sebagai pedoman yang harus diambil dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya Siagian (1989 : 108) Suatu perencanaan jelas ditujukan pada pencapaian yang dicitakan di masa yang akan datang, oleh sebab itu agar perencanaan yang dibuat oleh organisasi betul-betul realistis maka dibutuhkan daya forecasting (prakiraan) yang benar-benar logis, dari seorang perencana. Seorang perencana yang baik agar dapat membuat suatu rencana yang baik dan realistis paling tidak harus mampu mengenali situasi dan kondisi lingkungan yang ada disekitarnya baik itu lingkungan dalam organisasi maupun lingkungan luar organisasi yang dikelolanya. Agar perencanaan benar-benar bersifat realistis dalam rangka mencapai tujuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang perencana antara lain; 1. Know the nature of the problems (mengetahui secara hakiki dari masalah yang dihadapi)

Strategi Pengembangan Perekonomian…(Choirul Saleh)

2. Collect data (kumpulkan data) 3. Analysis of the data (penganalisaan data) 4. Determination of several alternatives (penentuan beberapa alternatif) 5. Selection of the seemingly best way from among alternatives (Menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada) 6. Execution (Pelaksanaan) 7. Evaluation of results (Penilaian/evaluasi terhadap hasil yang dicapai) Sebenarnyalah bahwa antara perencanaan dan strategi memiliki skala yang berbeda, namun keduanya mempunyai hubungan hirarkhis yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa perencanaan tanpa strategi tidak mungkin bisa mencapai tujuan, sasaran maupun target secara efektif dan efisien. Sedangkan tanpa perencana an strategi tidak mungkin terbentuk, sehingga tidak ada pedoman yang dapat dipakai sebagai pijakan operasional dalam pencapaian tujuan. Atas dasar itulah maka perencanaan dan strategi sangat dibutuhkan keberadaannya dalam mengembangkan sektor perekonomian rakyat dan koperasi. Terlebih lagi dalam perspektif teori organisasi modern yang berkembang belakangan ini yang berasumsi bahwa organisasi baik itu lembaga perekonomian rakyat maupun koperasi adalah merupakan sebuah sebuah organisasi dengan sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan disekitar organisasi itu berada, maka keterkaitan antara perencanaan dan strategi semakin kentara. Dalam pandangan teori organisasi modern

tersebut, mengkalisifikasi jenis lingkungan organisasi menjadi dua bagian besar yang terdiri dari; 1. Internal environment (lingkungan dalam) 2. External environment (lingkungan luar) Kedua jenis lingkungan ini secara intensif mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi kelangsungan hidup organisasi. Apabila sebuah organisasi tidak mampu membaca bahkan menguasai lingkungan, maka eksistensi organisasi tersebut bisa terancam. Sejalan dengan pengklasifikasian jenis lingkungan di atas, secara teoritis Siagian lebih jauh mengklasifikasi kondisi lingkungan organisasi menjadi tiga yang terdiri dari: 1. Predictable environment 2. Semi predictable environment 3. Unpredictable environment Sedangkan John H. Jackson dan Cyril P. Morgan juga membagi kondisi lingkungan menjadi tiga karakteristik yang terdiri dari; 1. Certainty environment (lingkungan yang stabil) 2. Changing environment (lingkungan yang berubah) 3. Turbelent environment (lingkungan bergejolak) Dimana letak pentingnya pemahaman lingkungan dengan berbagai karakteristik tersebut diatas dengan penyusunan rencana dan strategi dari sebuah organisasi ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, barang kali ada baiknya apabila kita perhatikan diagram atau gambar di bawah ini;

33

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000 : 28 - 36

Gambar 1 Perencanaan Pengembangan Perekonomian Rakyat & Koperasi

Lingkungan Eksternal Lingkungan Internal Teknologi Variabel-variabel Sosial Budaya Variabel-variabel Ekonomi Variabel-variabel Perk. Teknologi Kegiatan
Variabel-variabel Politik dll

Dimensi

Orang

Struktur Internasional

Kesempatan & Ancaman

Strategi Tujuan/Nilai Kepercayaan

Kekuatan & Kelemahan

Dengan memahami gambar atau diagram tersebut, dapat diilustrasikan bahwa, mungkin ada dua organisasi atau lebih yang memiliki Tujuan/sasaran atau target yang sama, sehingga mempunyai aspek-aspek rencana yang sama pula, tetapi strategi masing-masing organisasi harus berbeda tergantung dari situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing. Sejalan dengan kajian teoritik tersebut maka langkah awal dalam menyusun strategi dan perencanaan

pengembangan perekonomian rakyat maupun koperasi faktor utama yang sebaiknya diperhatikan dahulu adalah faktor lingkungannya, baru kemudian memperhatikan faktor-faktor lainnya. Secara skematis langkah-langkah penyusunan strategi pengembangan lembaga perekonomian rakyat (sektor informal, home industri, industri kecil, industri menengah) dan koperasi dapat disusun sebagai berikut;

34

Strategi Pengembangan Perekonomian…(Choirul Saleh)

Gambar 2. Langkah-langkah Penyusunan Strategi Pengembangan Perekonomian Rakyat & Koperasi Analisa Situasi
Identifikasi Permasalahan

Penentuan Masalah

Penyusunan Alternatif Rencana Pemecahan Masalah Penentuan Alternatif Pemcahan Masalah

Penyusunan Strategi Penentuan Strategi Terbaik

Teknologi Yang Digunakan

Penentuan Dana

Penentuan Personil Pelaksanaan

Penentuan Waktu Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan

Uji Coba

Tidak

Evaluasi Hasil Uji Coba

Ya
Pelaksanaan Evaluasi Akhir

35

Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut maka strategi pengembangan lembaga perekonomian dan koperasi dapat disusun secara lebih terarah karena berbagai permasalahan yang ada dapat dikenali dengan baik. Bertolak dari pengenalan masalah yang tepat itulah maka strategi pengembangan dapat dibuat dan metode dapat ditempuh secara operasional.

Penutup Demikianlah prasaran yang bertopik strategi pengembangan perekonomian rakyat dan koperasi ini disampaikan dalam acara Pentaloka Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ngawi. Somaga uraian ini membawa manfaat yang positif bagi pihak-pihak yang memerlukan. Paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan reverensi dalam rangka pengembangan lembaga perekonomian rakyat dan koperasi yang ada di wilayah ini.

ι∗π
DAFTAR BACAAN Abdul Madjid dan Sri Edi, S, 1981, Wawasan Ekonomi Pancasila, Penerbit, UI Press, Jakarta Choirul Saleh, 1999, Sistem Ekonomi Indonesia, Suatu Pengantar, Lembaga Penerbitan FIA, Universitas Brawijaya, Malang Gunawan Sumodiningrat, 1998, Membangun Perekonomian Rakyat, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Johanes Mardinin, 1996, Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia, Penerbit Kanisius, Yogyakarta Mudrajad Kuncoro, 1987, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta Tom Gunadi, 1981, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila Dan UUD 1945, Penerbit, Angkasa, Bandung Revrison Baswir, 1997, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Soekanto Reksohadiprojo, 1982, Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur Dan Perilaku, Penerbit, BPFE UGM, Yogyakarta Zulkarnain Djamin, 1993, Perekonomian Indonesia, Penerbit, Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta

36

Strategi Pengembangan Perekonomian…(Choirul Saleh)

37


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:3530
posted:5/15/2009
language:Indonesian
pages:10