9Petani Lokal & Kapitalisme -Hidayatur Rahman

Document Sample
9Petani Lokal & Kapitalisme -Hidayatur Rahman Powered By Docstoc
					PETANI LOKAL DAN KAPITALISME
(Studi Respon Petani Lokal Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa Nungga dan Desa Maria Kabupaten Bima)
Hidayaturrahman

Hidayaturahman,S.Sos.,M.Si, adalah Staf Pengajar STIA Mataram. Menempuh Pendidikan S1 dan S2 di bidang Ilmu Administrasi Negara di Universitas Brawijaya. Pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FIA Unibraw serta aktif di HMI dan Persatuan Mahasiswa Administrasi Indonesia.

PENDAHULUAN Latar Belakang Modernisasi pertanian melalui revolusi hijau yang berkembang sejak tahun 1950-an merupakan konsekuensi logis dari paradigma modernisasi dimana pembangunan dianggap sebagai upaya untuk merubah masyarakat tradisional menuju modern. Karena asumsi dari paradigma ini dalam melihat masyarakat tradisional adalah merupakan masyarakat yang masih terbelakang dalam pengetahuan, teknologi maupun pola pikir maka kegiatan untuk memajukan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik (modern) diperlukan adanya upaya intervensi dari pihak luar seperti negara ataupun pihak lain untuk melakukan akselerasi perubahan masyarakat dari masyarakat yang bercirikan tradisional menjadi masyarakat modern. Modernisasi di bidang pertanian dilakukan para peralatan, peningkatan cara berfikir, cara berorganisasi dari para petani. Juga cara bercocok tanam dengan varietas tanaman yang memiliki sifat unggul adalam waktu tanam yang tinggi serta produknya yang mempunyai pemasaran yang baik. 72

Revolusi hijau dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berproduksi tanah petani melalui mekanisasi pertanian sehingga produksi pertanian tidak hanya untuk kebutuhan bagi masyarakat yang bersangkutan tetapi yang lebih penting adalah komoditi pertanian akan dapat dieskpor ke negara lain. Modernisasi pertanian adalah komoditi pertanian akan dapat diekspor ke negara lain. Diharapkan dengan adanya revolusi hijau, negara-negara berkembang dapat mengejar pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi maupun meningkatkan ekspor pertanian. Teori yang dimaksud berasal dari berbagai ahli ekonomi sejak Keynes tentang teori konsumsi, tabungan inverstasi dan kesempatan kerja, HaroldDomar tentang model pertumbuhan ekonomi dan fungsi produksi, teori “bigh-push” dan “balanced growth” dari RosensteinRodan (Sasono, 1980). Sasaran dari pendekatan ini adalah pada sektor modern walaupun sektor tradisional tidak dilupakan tetapi tidak terlalu dipentingkan bahkan kerapkali harus dikorbankan demi untuk mencapai tujuan pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan tergantung dari produktivitas yang diperoleh

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

melalui teknologi, modal dan keterampilan yang tinggi. Disinilah maka lapisan masyarakat yang kurang terampil, kurang pendidikan, kurang mudal dan kurang mampu menyerap teknologi maju terpaksa harus ditinggal atau ditinggalkan dalam proses pembangunan. Revolusi hijau di Indonesia yang dicanangkan pemerintah orde baru pada awal tahun 1970-an melalui program-program Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas) kemudian dikembangkan kegiatan melalui kelompok tani seperti Intensifikasi Khusus (Insus) dan juga berbagai perangkat untuk membantu petani meningkatkan produktivitas usaha taninya telah diadakan misalnya, dalam hal kelembagaan, penyuluhan, kredit, pemasaran dan koperasi, telah menyebabkan perubahan besar bagi kehidupan petani, yaitu timbulnya komersialisasi dalam pengambilan keputusan terutama di bidang produksi. Hal ini karena dipengaruhi penggunaan sarana produksi yang harus dibeli dari dari luar desa. Program modernisasi pertanian melalui Bimas dan Inmas, alih-alih memberikan nilai tambah kepada petani justru semakin memperbesar hutang petani karena biaya produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual hasil panen. Dampak sosial yang lebih parah adalah musnahnya sebagian besar kekayaan hayati petani, padahal aset tersebut merupakankekayaan yang sangat bernilai bagi keberlangsungan hidup petani. Terjadinya erosi genetik untuk berbagai jenis padi tradisional disebabkan oleh arogansi pemerintah yang melarang petani menanam berbagai varietas lokal, padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa jenis padai lokal terbukti lebih tahan terhadap serangan hama daripada varietas bibit unggul, bersamaan dengan itu muncul pula hama tanaman yang lebih tahan terhadap obat pembasmi, hal ini disebabkan penggunaan pestisida yang berlebihan.

Kondisi petani lokal pedesaan di Indonesia sejalan dengan ungkapan yang diberikan oleh Scott (1976) bahwa bagaimanapun sesungguhnya petani ibarat orang yang selamanya sudah cukup menenggelamkannya. Secara dialektis Scott memberikan deskripsi bahwa persepsi moral merupakan dasar dari setiap tindakan petani dalam aktivitasnya. Secara moral petani tidak akan mengambil tindakan yang berbahaya, beresiko tinggi dan mengancam tingkat subsis-tensi mereka namun secara dialektis pula Samuel Popkin (1979) justru menunjukkan bahwa bukan soal moral yang paling menentukan setiap tindakan petani melainkan rasionalitas kerjanya. Dalam pandangan Popkin petani bukan tidak mau ambil resiko dalam segala tindakannya. Persepsi petani kerap kali justru dipengaruhi oleh aspek-aspek spekulatif dan perhitungan untung rugi yang sangat cerdik. Sejarah pembangunan dengan idiologi modernisasi dalam beberapa dasawarsa kita ihta bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu memang “masuk dari luar” atau “dari atas”, maka kaum birokrat atau teknokrat pada waktu itu memelopori menjadi “agen pembangunan”. Ada sejumlah hal yang dinomorsatukan oleh golongan profesi-onal dan ada pula yang dinomorduakan ketika mereka menyusun rencana program dan memilih teknologi, sejumlah nilai dan preferensi sudah membentuk sistem yang bekerja di otak mereka, yang oleh Hoksber-gen disebut “Subjective and unsubstan-tiable word and life views” (Hoklsbergen ; 1986), kalau bekerja mereka punyai selera sendiri dalam memilih waktu dan tempat. Tentu saja kesemuanya ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu stretegi pembangunan. Sehingga persoalan pembangunan tidak lagi menjadi persala teknis semata” dimana persoalan-persoalan pembangunan hanya pantas dilaksanakan dan merupakan hak prerogratif para profesional dan pakar (Dryzek; 1989).

73

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000 : 72 - 87

Teknik-teknik yang dipergunakan dalam menjalankan peran berhadapan dengan target group akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai profesional tersebut sehingga akan banyak menyingkirkan variabel-variabel yang oleh warga setempat dianggap penting dan layak diperhitungkan. Pembangunan yang menyangkut harkat dan martabat manusia, dilakukan, dipikirkan, dan diimplementasikannya untuk mengatasnamakan kemanusiaan. Pada proyek pembangunan seperti itu diskursus yang terbuka dan kritis untuk mempertemukan asumsi dari dunia yang berbeda tidak terjadi sebab interaksi sosial biasanya berlangsung dalam suasana kaku, didominasi oleh pakar dan birokrasi dalam wacana resmi dan tak jarang dalam bahasa teknis yang tidak dimengerti oleh masyarakat kebanyakan (Abdul Wahab, 1998). Kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pakar profesional terperangkat oleh bias sebagai “outsider”, mereka juga tidak percaya bahwa rakyat (petani) itu sumber ilmu dan tahu teknologi (Chambers, 1983). Berpuluh-puluh tahun bahkan sudah berabad-abad, petani telah dan harus hidup dengan teknologi tapi barangkali mereka memiliki bahasa teknologi yang lain, yang tidak dimengerti oleh jargon-jargon profesional ataupun aparat. Karena persoalan petani dipikirkan, diimplementasikan oleh orang-orang luar seperti birokrat maupun para profesional maka paket-paket modernisasi dalam program pembangunan pertanian sering mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh tidak tersentuhnya kepentingan-kepentingan petani pada tingkat lokal. Teknologi pertanian yang bermaksud untuk mensejah-terakan kehidupan petani ternyata di lapangan sering menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial akibat ketidaksesuaian antara teknologi dengan kondisi riil serta lingungan yang dihadapi oleh petani.

Penyeragaman penggunaan varietas padi unggul yang direkomendasikan pada petani ternyata tidak diterima secara keseluruhan oleh petani walaupun penilaian dan pemahaman secara umum bahwa penggunaan varietas unggul lebih memberikan hasil yang lebih baik. Masih banyak petani lebih memilih menanam varietas lokal/tradisional daripada memilih varietas unggul. Begitu juga dalam penggunaan pupuk, pestisida maupun teknik-teknik bercocok tanam masih menjalankan pola tradisional (dalam kategori profesional). Petani sebagai aktor sosial tidak hanya dilihat sebagai obyek pasif dari sebuah intervensi namun dianggapsebagai partisipan aktif yang memproses informasi dan ikut membentuk strategi dalam menghadapi berbagai aktor lola dan intitusi atau personel luar (Boot, 1994). Sehingga ketika melihat kebijakan pemerintah (aras makro) yang berhubungan dengan petani sebagai pelaksana lapangan (aras mikro) tidak harus terbatas pada intervensi dari atas, model top down atau oleh pemerintah, agen-agen pembangunan tetapi harus juga melihat para aras mikro dimana petani sebagai aktor. Hal ini disebabkan kelompok-kelompok lokal secara aktif merumuskan dan berusaha mewujudkan program pembangunan hasil rencananya sendiri yang sering berbenturan dengan kepentingan otoritas sentral dan agen-agen pembangunan (Long dan Ploeg, 1989). METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan bentuk siklus, simultan, alami dan wajar yang dilakukan di desa Nungga dan desa Maria, Kabupaten Bima, Nuta Tenggara Barat, dengan fokus penelitian sebagai berikut : 1. Karakteristik dan profil petani lokal, hal yang diungkap melalui fokus ini antara lain karakteristik petani lokal apakah termasuk petani subsistensi ataukah

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

2.

3.

4.

5.

petani rasional yang mampu menerima ide-ide baru dan berorientasi pada pasar. Pola pengerjaan pertanian oleh petani di desa Nungga dan desa Maria. Urutan pengerjaan pertanian yang menjadi kebiasaan petani lokal di lokasi penelitian, mulai dari awal pengerjaan tanah sampai masa panen. Makna intervensi negara dalam bentuk teknologi pertanian yang diintroduksikan dalam kehidupan petani lokal. Dengan mendalami makna yang diberikan oleh petani terhadap penggunaan varietas padi unggul, penggunaan pestisida, pupuk dan teknik bercocok tanam Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh petani dalam melakukan pilihan terhadap penggunaan teknologi pertanian. Faktor-faktor yang menjadi landasan bagi petani untuk menentukan digunakan atau tidak digunakannya varietas padi unggul, penggunaan pestisida, pupuk dan teknik bercocok tanam dalam pola pertanian petani serta strategi yang dilakukan oleh petani dalam mengatasi persoalan sub-sistensinya di satu pihak dan berhadapan dengan target-target tertentu dari program-program pemerintah di pihak lain. Kekuatan posisi tawar petani berhadapan dengan kekuatan pasar terutama dalam menentukan harga produk.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa tahap. 1. Proses memasuki lokasi (Getting in) 2. Ketika berada di lokasi Penelitian (Getting along) 3. Mengumpulkan data (Logging the Data) Analisis Data Analisis data dilakukan sesuai dengan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis yaitu serangkaian alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu ; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan Data Moleong (1991) mengemukakan ada empat kriteria yangdigunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan kepercayaan (credibility), keteralihan (transverability), kepastian (confirmability), dan ketergantungan (dependability). KARAKTERISTIK PETANI LOKAL DAN PROFIL

Informan Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah tujuh petani lokal di desa yang menjadi latar penelitian. Penentuan ketujuh petani lokal tersebut dengan mengunakan teknik snow ball. Informasi yang berkembang pada petani kemudian dicrosscheck pada pejabat penyuluh pertanian dan petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan petani sebagai agen pelaksana sehingga faktor penelitian dapat diperoleh secara utuh dan komprehensif.

Pembahasan ini ditempatkan pada awal sangat penting, agar dapat menempatkan posisi bagi pembahasan selanjutnya dengan mengetahui dan memahami karakteristik atu profil petani lokal akan dapat memperjelas posisi petani lokal sebagai subyek penelitian. Melihat dari karakteristik petani lokal, maka dapat dikatakan bahwa mereka disamping usaha pertaniannya untuk subsistensi artinya untuk kebutuhan kelangsungan hidup keluarga juga melakukan usaha pertanian untuk dapat dijual di pasar. Ciri petani lokal masih bersifat subsistensi artinya dengan moral ekonomi sebagai dasar tindakannya adalah dalam pola pengerjaan pertanian sandaran pada kelompok untuk dapat mengatasi persoalan biaya produksi masih 75

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000 : 72 - 87

dilakukan petani lokal ataupun penggunaan lembaga-lokal yang masih tradisional yaitu “Panggawa” dalam melakukan usaha pertaniannya. Dalam tradisi “Ncoru” yaitu gotong royong beberapa orang petani yang membentuk kelompok kecil dalam pengerjaan lahan, penanaman secara bergiliran sehingga lahan semua anggota terselesaikan masih menjadi praktek dalam pola pertanian lokal. Hasil panen seperti halnya padi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, walaupun beberapa produik pertanian seperti kedele langsung dijual di pasar. Sisa dari kebutuhan keluarga tentunya akan dijual ke pasar. Bahkan petani lokal dalam hal tertentu ikut mempengaruhi pasar terutama kebiasaan petani menjual produk pertanian pada masa “Ncoki” ataupun penciptaan “Fare to’i´dan “Fare sa’ari” merupakan strategi petani untuk ikut mengontrol dan mempengaruhi pasar dengan ikut menentukan harga produk pertanian. Petani lokal juga bukan tidak menerima ide-ide baru berupa teknologi di bidang pertanian, mereka sudah terlibat dalam penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida ataupun teknik bercocok tanam walaupun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan konflik akibat nilai-nilai baru tersebut kadang tidak sesuai dengan preferensi petani lokal sehingga penggunaan bibit lokal masih mendominasi dalam pola pertanian petani. Teknik bercocok tanam yang dianjurkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan tidak diikuti secara linier oleh petanai tetapi perhitungan rasional petani berdasarkan pengalamannya telah menjungkirbalikkan teori yang disampaikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan dalam hal teknik bercocok tanam terutama dalam pengolahan tanah. Dengan penjelasan ini petanipun cukup rasional dalam menerima teknologi baru artinya selektivitas dalam menerima teknologi berdasarkan perhitungan yang rasional yang didasarkan pada pe-

ngalamannya yang cukup lama berkecimpung dalam dunia pertanian. Perdebatan antara kelompok petani moral dan petani rasional menjadi relevan untuk dikaji dalam rangka meningkatkan aktualitasnya dalam kenyataan sehari-hari. Prof. Soediono Tjondronegoro berpendapat bahwa analisa Scott tampaknya lebih sesuai dengan keadaan petani di Indonesia (Rachbini, 1996). Terlepas dari perdebatan diatas dengan data yang sudah dipaparkan, bahwa pernyataan Scott mengenai moral ekonomi petani berlebihan karena dalam kehidupan suasana pedesaan yang kental dengan sifat kekeluargaan, saling membantu dalam kehidupan petani adalah kondisi relaistis yang selalu ada dalam masyarakat tetapi bukan nerarti mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kebijakan di bidang pertanian yang tidak memihak kepadanya, petani lokal adalah seorang rasional yang mampu memproses informasi untuk kepentingan usaha pertaniannya. Sementara pandangan Popkin bahwa petani tradisional secara individual bersifat rasional juga tidak memadai untuk melihat kondisi petani lokal. Artinya serasional apapun petani lokal dalam membuat keputusan berhubungan dengan pengelolaan pertaniannya, dia tidak akan terlepas dari sifat kekeluargaan yang begitu kental hidup di masyarakat pedesaan dan penggunaan perangkat tradisional “Panggawa” dalam melakukan aktivitas pertaniannya. Dan harus diakui keterlibatan mereka dalam tradisi “Ncoru” dan penggunaan perangkat tradisional seperti itu tidak membuat petani lokal terasing dari kehidupan pedesaan yang semakin dinamis dalam perkembangannya termasuk merasuknya pengaruh kapitalisme dalam kehidupan petani lokal. Perekonomian desa yang pada awalnya dilakukan pada perekonomian barterr telah berganti dengan perekonomian uang. Aktivitas masyarakat pedesaan yang menjual hasil pertanian atau aktivitas lain diluar pertanian untuk men-

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

dapatkan uang kontan telah menjadi hal yang wajar terlebih lagi dengan berdirinya lembaga-lembaga perekeonomian desa telah mempercepat masuknya kapitalisme di pedesaan. Perdebatan teoritik tentang karakteristik petani yang ditampilkan pada implikasi praktisnya akan bermuara pada penentuan kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan petani lokal atau pembangunan masyarakat pedesaan. Dengan mendasarkan diri pada pandangan Scott akan membawa implikasi pada kebijakan yang dibuat, tentunya moral ekonomi petani tidak mungkin bisa dipahami dengan membuat kebijakan dalam konteks teori ekonomi klasik maupun neo-klasik yang mendasarkan pada asumsiasumsi tindakan rasional., misalnya kebijakan rasional yang diimplementasikan pada sektor pertanian pedesaan tentu akan berhadapan dengan berbagai masalah norma dan kelembagaan pedesaan. Begitu juga sebaliknya ketika mendasarkan diri pada pandangan Popkin, pendekatan ekonomi pasar yang sangat rasional dijadikan dasar untuk pembangunan pertanian di pedesaan, bukan berarti tidak terjadi masalah. Program koperasi Unit Desa, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian dan Kredit Usaha Tani, banyak mengalami hambatan dan kemacetan akibat partisipasi petani yang lemah. Persoalan bagi kita dan selalu akan muncul pertanyaan adalah petani lokal telah melakukan tindakan rasional dan efisien serta mengikuti perkembangan teknologi pertanian namun kondisi tingkat kesejahteraan petani lokal tidak berubah. Harus diakui bahwa berbagai kebijakan khususnya yang ditujukan untuk petani di kawasan pedesaan sering berhadapan dengan banyak kendala karena kurangnya pemahaman para pengambil keputusan tentang fakta-fakta yang berkembang di pedesaan. Tidak jarang kebijakan yang diterapkan bukan hanya tidak dapat menyelesaikan persoalam tetapi justru menimbulkan masalah baru bagi petani.

Pengamatan menunjukkan kebijakan pembangunan di Indonesia oleh Lipton disebut sebagai “kebijakan pembangunan yang telalu bias ke kota”. Kebijakan yang terlalu bias ke kota oleh Corbridge pada hakekatnya merupakan perwujudan dari strategi pembangunan yang “anti pedesaan” (anti rural strategy). Kebijakan inilah yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan masyarakat desa (Solichin, 1999). Palele atau perdagang pengumpul yang membeli hasil pertanian semuanya berasal dari luar desa (orang-orang kota) sehingga dalam mengamati masyarakat desa tidak mungkin lepas begitu saja dari masyarakat perkotaan. Petani lokal mempunyai pusat-pusat politik maupun ekonominya di kota. Perdagangan produk pertanian pedesaan pada umumnya ditangai oleh orang luar yang mempunyai akses bisnis ke kota. Kita harus menyadari bahwa kehidupan di kota sepenuhnya didukung petani lokal pedesaan tetapi petani sendiri sangat tergantung pada sistem yang ada di kota. Penyediaan imput dalam pengelohan pertanian seperti pupuk semuanya ditangani oleh orang luar yang sangat gencar dengan mengandalkan pada “perburuan rente” (rent seeking). Akibat monopoli dalam penjualan pupuk, harga yang timbul di atas harga apabila pupuk diserahkan pada mekanisme pasar. Akibatnya petani menjadi korban dengan sulitnya mendapatkan pupuk pada saat yang diinginkan. Petani telah rasional dan dapat berkembang dengan dinamika yang ada pada lingkungannya, namun kesulitan-kesulitan tetap melekat pada kehidupan petani lokal yang membawa petani pada situasi yang tidak berujung pangkal. Sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan yang begitu berat dihadapi oleh petani adalah persoalan struktural. Dengan asumsi tersebut diupayakan program pembangunan pertanian dan insentif dikembangkan agar sesuai dengan kelembagaan lokal yang berkembang di pedesaan. Adalah

77

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000 : 72 - 87

sesuatu yang wajar apabila dalam pembangunan masyarakat memperhatikan inisiatif lokal, mengingat hasil pembangunan itu sendiri untuk masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap makna pembangunan sudah tinggi. Munandar (1998) mengemukakan insisiatif lokal yang diartikan keinginan masyarakat setempat dalam pembangunan dapat dipelajari dari sumber daya sosial budaya masyarakat desa berupa kepemimpinan, kelembagaan dan idiologi. Pandangan ini sejalan dengan Dove dan Cernea dalam memandang pentingnya kelembagaan lokal maupun inisiatif lokal sebagai mekanisme adaptif yaitu budaya dan sikap yang kurang menghargai potensi dan fungsi historis organisasi dan inisiatif lokal tidak akan memahami esensi bentuk-bentuk organisasi sebagai netuk sosialkultural untuk mengharap dan memanfaatkan teknologiteknologi modern (Munandar ; 1998). Oleh karena itu tradisi untuk mendiagnosa persoalan-persoalan poko yang dihadapi masyarakat penting dimiliki dan menjadi komitmen bagi pengambil keputusan (decision maker). Kebijakan tanpa dialektik dan tanpa tradisi ilmiah cenderung bersifat monolitik. Pembenaran ilmiah terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang dilakukan secara obyektif atas dasar etika yang bisa dipertanggung-jawabkan perlu dilakukan sebagai dasar pokok bagi pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan pembangunan. Kebijakan untuk mengatasi persoalan petani dan pembangunan masyarakat pedesaan adalah menjadi sangat penting tentang keterlibatan petani dengan organisasi lokal yang berkembang dan prinsip yang harus dipertimbangkan adalah petani sebagai “aktor sosial” mempunyai daya dinamiknya sendiri dan harus disadari pula bahwa petani dalam partisipasinya harus ditempatkan sebagai pelaku sekaligus instrumen bagi suatu perubahan untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.

POLA PENGERJAAN PERTANIAN Pola pertanian padi yang dilaksanakan meliputi pola pertanian padi sawah irigasi, lahan tadah hujan dan ladang. Dalam pelaksanaan/pengerjaan ternyata tidak linier seperti yang disampaikan oleh petugas lapangan. Petani berhadapan dengan persoalanpersoalan yang mengharuskan mereka untuk mengambil keputusan dalam usaha pertanian demi kelangsungan hidupnya. Pandangan Edward (Long dan Ploeg ; 1989) yang melihat bahwa pembangunan sebagai serangkaian transfer teknis yang dimediasi oleh para ahli dan dengan transfer tersebut maka disitulah pembangunan akan terjadi. Akibat pandangan ini memberikan implikasi bahwa pembangunan menjadi terkonsentrasi ditangan pihak yang mempunyai keahlian teknis karena punya kemampuan untuk memahami metode yang dipakai. Pada kondisi realita bahwa hanya dengan keberadaan ekspert pembangunan akan terlaksana tidak selamanya benar pada tingkat petani lokal. Petugas lapangan sebagai ekspert dalam menyampaikan teknologi pertanian terlalu berdasarkan pada teori-teori yang mereka dapatkan, aturan-aturan baku yang harus dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Petugas lapangan dalam menjalankan tugas terhambat oleh struktur birokrasi yang telah menstrukturkan perilaku mereka, sehingga ketika mereka berhadapan dengan perilaku yang tidak biasa dalam berhadapan dengan aktor lokal (petani) maka petugas lapangan tidak dapat berbuat apa-apa. Petugas lapangan terpola oleh target mereka sebagai birokrat yang mengharuskan mereka berperilaku penuh dengan tatacara yang baku dalam menyampaikan sesuatu kepada petani padahal kondisi di lapangan tidaklah linier seperti yang direncanakan oleh petugas lapangan. Seringkali petani mengambil inisiatif sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya dalam mensikapi intervensi program pemerintah. Hayami dan Ruttan menegaskan

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

bahwa, intervensi oleh orang luar terutama Petugas Penyuluh Lapangan niscaya perlu dipertimbangkan agar proses pembangunan bisa dipacu, meskipun tak satupun yang menjamin bahwa bila tidak ada intervensi berarti tidak ada pembangunan (Long dan Ploeg ;1989). Walaupun terbatas oleh kurangnya sumber-sumber penting namun petani lokal bukanlah obyek yang pasif, juga tidak seharusnya dilihat sebagai aktor yang hanya mengikuti peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan. Petani menggunakan caracara menghadapi situasi sulit dengan kreatif memanfaatkan sumber-sumber kususnya pengetahuan praktis dalam usahanya untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi. Petani juga mencoba menciptakan ruang untuk kepentingannya yang bisa dimanfaatkan. Petani adalah seorang yang dapat memproses segala macam informasi berhubungan dengan kebijakan di bidang pertanian seperti turunnya bibit unggul banyak ditolak oleh petani yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian jenis bibit dengan kondisi lahan yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Petani bukanlah orang yang pasif, akan selalu siap menerima segala kebijakan yang diturunkan kepadanya, tetapi mereka dapat saja menolak segala kebijakan yang dapat merugikan usaha pertaniannya. Diungkapkan oleh Gidness, the individual actor capasity to process social experience and to device ways of coping with life, even under the most extreme forms of coersion. Within the limits information, uncertainty of the other constraints (e.g. physical, normative or politico-economic) that exost, social actor are knowledgeable and capable. They attemp to solve problems, learns to intervine in the flow or social events arround them (Ritzer ; 1988). Bahwa sebagai aktor dalam keadaan yang paling ekstrim pun dengan segala kekurangan sumber-sumber informasi, dalam sua-

sana ketidakpastian dan hambatan-hambatan politik, sosial, ekonomi mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapi. MAKNA DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI BAGI PETANI Teknologi bagi petani seperti adanya pengolahan tanah yang baru, penggunaan bibit unggul, pupuk telah memberikan manfaat positif bagi petani dengan dilihat dari berubahnya musim tanam yang pada awalnya hanya sekali setahun berubah menjadi dua bahkan tiga kali setahun. Penggunaan taktor memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan pengolahan tanah. Dilain pihak teknologi yang ditawarkan telah membawa dampak buruk bagi petani, penggunaan bibit unggul telah menambah beban bagi petani dari segi biaya karena penggunaannya harus dengan pema-kaian teknologi yang lain yaitu pupuk dan tanaman padi memerlukan perawatan yang intensif. Penggunaan pupuk yang telah dilakukan petani telah membawa perubahan kondisi tanah yaitu semakin lama semakin keras dan liat, sehingga tidak lagi menjadi tanah yang ideal bagi usaha pertanian, sehingga kondisi tanah yang demikian mengharuskan petani untuk secara terus menerus menggunakan pupuk bagi tanaman padi, kalau tidak, akan mendapatkan hasil panen jauh dari harapan. Bagi petani, teknologi modern dalam bidang pertanian telah memberikan konsekuensi dalam usaha pertaniannya. Dalam aspek penggunaan waktu, usaha pertanian modern dengan segala teknologi harus memberikan waktu yang lebih besar karena tingkat pemeliharaan usaha pertanian modern memerlukan lebih banyak waktu yang harus dicurahkan. Bagi petani di lokasi penelitian kondisi ini memnyebabkan mereka lebih menyukai pertanian tradisional karena tidak memerlukan perawatan yang intensif dan tidak memerlukan pencurahan waktu yang banyak dalam mengerjakan pertaniannya.

79

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000 : 72 - 87

Bibit unggul yang diberikan kepada petani bernuansa bisnis oleh penyalur bibit daripada memperhatikan kepentingan petani. Pemberian bibit unggul dalam rangka meningkatkan hasil pertanian sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup petani ternyata tidaklah menjadi kenyataan karena dalam penggunaan bibit unggul, banyak digunakan oleh pihak terkait untuk kepentingan-kepentingan pribadi bukan memperhatikan kepentingan petani. Karena petani diharuskan memakai bibit ungguk dalam penyalurannya telah menjadi ajang bisnis bagi penyalurnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bebbington, In the modernization of agriculture in the developing countries, seeds dan varieties play an essential role. However the seeds sector has been isolated from the crop development initiatives of small farmers, amd has primary been influenced by commercial conditions, rather than the needs of the majority of farmers in the marginal areas (Bebington Cs, 1993). Dalam modernisasi pertanian di egara berkembang,, bibit dan varietas memainkan peran penting. Namun sektor bibit terisolasi dari inisiatif para petani dan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan komersial, bukan dipengaruhi oleh kebutuhan mayoritas petani. Petani sudah terbiasa dengan teknologi pertanian modern, walaupun harus diakui petani memanfaatkan teknologi sesuai dengan kepentingannya, tidak semua instrumen teknologi dipergunakan dalam menjalankan usaha pertaniannya. Kapitalisme melalui instrumen penggunaan teknologi selalu berhadapan dengan perilaku petani yang mempuntai preferensi ataupun nilai-nilai yang tentunya sangat berbeda dengan rasionalitas teknologi. Penggunaan bibit unggul berlabel yang dianjurkan pemerintah ternyatatidak seua petani menggunakan bibit unggul tersebut karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang

sangat diperlukan oleh petani yang tidak dapat dipahami oleh instrumen teknologi berupa bibit unggul. Kebutuhan petani akan rasa nasi dari padi lokal, kebutuhan petani tentang solidaritas dan nilai keagamaan dalam masyarakat, kesederhaan dalam pengelolaan serta kesesuaian dengan kondisi lahan mengharuskan petani untuk tidak menanam bibit unggul dan lebih memilih untuk menanam bibit padi lokal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Adi (Sayogo ; 1996) yang menyimpulkan bahwa petani di desa cukup tanggap terhadap varietas yang dianjurkan, mereka menganggap bahwa antara bibit anjuran dengan bibit lokal setara antara satu dengan yang lain yang kemudian diputuskan ditanam atau tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Tesis Unpad, 1986). Juga didukung oleh hasil penelitian Dominican Land Reform Institute (Box dan Dusseldorp ; 1992) di Republik Dominica yang menyimpulkan bahwa banyak petani yang tidak mengikuti rekomendasi yang berhubungan dengan penggunaan bibit unggul, lebih dari setengah petani di daerah Selada lebih memilih varietas lokal karena tahan terhadap penyakit, lebih toleran terhadap kondisi kekeringan dan biaya produksi yang rendah. Petani bukanlah orang yang buta terhadap informasi tyang berhubungan dengan kebijakan pertanian serta dampak terhadap dirinya, petani merupakan sorang yang aktif memproses informasi dan mengelola informasi tersebut demi kepentingan dalam pemenuhan kebutuhannya. Penggunaan bibit padi yang akan ditanam pada lahan pertaniannya telah melalui seleksi yang ketat yang disesuaikan dengan kondisi lahan serta kebutuhannya dan petani sangat mengerti akan kondisi lahannya tersebut sehingga pemberian bibit unggul banyak ditolak oleh petani yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian dengan kondisi lahan yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh.

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

Adanya anggapan bahwa tidak digunakannya instrumen teknologi oleh petani dalam usaha pertaniannya lebih diakibatkan oleh karena ketidaktahuan petani ataupun serba keterbelakangan yang melekat pada dirinuya tidaklah benar. Hasil penelitian oleh Rusidi (Sayogo;1996) yang mengatakan bahwa dinamika petani dalam menerapkan teknologi pertanian sangat rendah terutama dalam penerapan teknologi pasca usaha tani ditolak oleh temuan penelitian ini, bahwa kegagalan petani dalam mengadopsi teknologi bukan karena keterbelakangan para petani tetapi lebih diakibatkan oleh desain teknologi yang tidak tepat dan kurang memperhatikan kondisi sosial-ekonomi dan ekologi petani. Hal ini diperkuat oleh Elide dan Mellor (Bebbington;1993) bahwa “ A number of researchers argued that the failure to adopt technoogy was not the result of their conservation, but emanated from inappropriate design of the technology for the farmers ; ecological and socio-economic conditions”. Dalam proses adaptasi tidak semua ide diterima. Itu terjadi karena adanya dua kecenderungan ilmiah yaitu modifikasi adaptif dan kecenderungan untuk mempertahankan yang ada. Adaptasi bukan berarti menyerap seluruh ide baru begitu saja, melainkan upaya kompromi antara budaya yang telah ada dan peluang-peluang yang diberikan oleh keadaan baru karena menurut Barret kebudayaan itu sendiri memiliki fungsi adaptasi, “cultural practices have functins or, alternatively, that they are part of society adaptation to its environmental circumstances (Adimihardja; 1999). Bagi petani, apabial teknologi tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan hasil yang baik bagi usahanya, maka dengan mudah mereka menerapkan dan menggunakan teknologi dalam usaha pertaniannya. Banyaknya fenonema penolakan oleh petani pemakaian bibit unggul dalam penen-

tuan teknologi yang akan dipergunakan dalam pertaniannya. Jenis teknologi yang akan dipergunakan dalam pengolahan lahan dalam pemgolahan lahan selamanya berdasar pada pertimbangan orang luar (ekspert) yang tidak semuanya mengerti tentang kebutuhan petani. Mungkin mereka sangat tahu tentang pertanian tetapi tidak tahu semuanya tentang kehdupan petani. Ketiadaan keterlibatan petani akan menyebabkan teknologi tersebut tidak menyentuh kebutuhan riil petani karena didesain oleh orang-orang diluar petani. Yang sangat tahu tentang kondisi petani adalah mereka yang dalam kesehariannya bergelut dalam bidang itu. Adalah sewajarnya apabila mereka seharusnya terlibat dalam menentukan apa-apa yang akan mereka lakukan dengan usaha pertaniannya. Petani dianggap tidak mengetahui apaapa karena terbelakang dan tradisional, dianggap buta dalam teknologi, padahal sebaliknya petani sangat tahu tentang teknologi karena mereka telah berkecimpung dalam dunianya sebelum teknologi modern diperkenalkan pada mereka. Petani tentunya mempunyai bahasa yang lain tentang teknologi tersebut sehingga tidak dimengerti oleh ekspert. Adalah tidak mungkin mereka tidak mengerti sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas mereka sendiri yang sudah mereka jalankan beratus-ratus tahun yang lalu. Chambers (1987) mengemukakan, kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh ilmuwan maupun ekspert adalah mereka ttidak percaya bahwa rakyat adalah sumber ilmu dan tahu tentang teknologi. Padahal berpuluh-puluh bahkan sudah berabad-abad rakyat telah dan harus hidup dengan teknologi. Tapi barangkali, mereka memiliki bahasa teknologi yang lain yang tidak dapat dipahami oleh jargon-jargon pembangunan. Strategi pembangunan kurang menghargai sistem pengetahuan dan teknologi yang ada dalam masyarakat. Padahal kelompok petani telah berhasil menunjukkan keberha-

81

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000 : 72 - 87

silan yang sangat mengagumkan melalui proses adaptasi yang terus menerus selama berabad-abad dengan lingkungan alam dimana mereka hidup. Kurang dihargainya pengetahuan lokal petani boleh jadi karena adanya mitos pembangunan atau modernisasi yang dipersepsikan selama ini sebagai perubahan yang mencabut nilai-nilai tradisi yang dianggap terbelakang dan diganti dengan nilai baru yang sesungguhnya asing bagi masyarakat. Nilai-nilai baru yang lebih modern tersebut menurut pandangan para perencana dan pengambil keputusan pembangunan saat itu dipahami sebagai unsur pendorong kemajuan. Itulah sebabnya, semua hal yang berbau tradisi dianggap sebagai hal yang kuno dan terbelakang. Namun harus disadari bahwa dalam keterbelakangan tersebut terkandung hal-hal yang dapat dikembangkan dalam proses moder-nisasi. Uraian yang terjadi hingga sekarang semakin membuktikan bahwa kebudayaan ilmiah yang telah memisahkan dunia ilmuwan sebagai pemikir dan penemu dari dunia manusia petani sebagai pemakai dan penerima menimbulkan sebuah gap. Sekarang dapat kita sadari bahwa teknologi ternyata tidak mampu menghasilkan emansipasi petani, berbagai kasus dan fakta didepan telah menghantar kita kepada kesadaran bahwa ratio dalam rupa iptek, yang semula bertujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu dogmatisme telah mengalami pergeseran menjadi aspek teknis belaka yang menyingkirkan aspek manusia dan moral. As-pek teknis ini berlangsung secara otomatis seperti mesin yang tidak menghiraukan lagi komunikasi inter-subyektif untuk mencapai saling pemahaman. Betapa teknologi menjadi begitu otoriter, penuh kuasa untuk menawarkan ajakan-ajakannya guna memecahkan persoalan petani dalam sistem pertanian. Cacat pembangunan manusia petani selama ini disebabkan oleh tindakan rasional bertujuan (zwekrationales handeln). Tindak-

an ini sebenarnya memuat dimensi kerja yang hanya bisa diterapkan untuk kenyataan nonsosial. Tindakan rasional bertujuan ini nampak pada pembentukan berbagai sistem yang penuh dengan aturan teknis, penentuan prediksi atas hasil yang dicapai demikian pula dengan kesadaran teknokratis, lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi ideologi yang pada gilirannya menyingkirkan dimensi komunikasi. Hal ini berlangsung karena proses rasionalisasi berasal dari atas dan berorientasi pada pemecahan masalah-masalah teknis masyarakat kapitalis lanjut sementara perwujudan nilai-nilai moral terabaikan. Jurgen Habermas (Soetomo, 1997), mengingatkan perlu mempelajari kembali teori rasionalisasi serta menyusun rasionalisasi baru yang memadai, ia menegaskan bahwa proyek modernisasi belum selesai harus terus dilakukan kritik emansipatoris dalam paradigma komunikasi. Habermas mengajukan tindakan komunikasi dalam proses rasionalisasi. Tindakan ini merupakan langkah melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang bersifat intersubyektif. Yang hakiki adalah komunikasi atau interaksi sosial, sementara teknologi modernisasi bukan merupakan faktor penentu. Bila kita ingin mengangkat harkat martabat petani dalam penerapan teknologi dibutuhkan evolusi sosial melalui proses belajar petani yang didalamnya dimungkinkan wacana yang komunikatif. Kompetensi dikembangkan bukan secara individual dan terisolasi melainkan lewat interaksi sosial dan sarana yang dipakai adalah sebuah “dialog yang bebas dari dominasi”. AKSES PETANI PADA PASAR Berlakunya sistem kapitalis dalam kehidupan sistem ekonomi ikut mempengaruhi kesejahteraan petani. Bermainnya instrumen kapitalis dalam penentuan harga bagi komoditas pertanian harus berhadapkan dengan posisi tawar petani yang tidak memadai

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

sehubungan dengan penjualan produk hasil panen. Kondisi ini diperparah oleh tidak bertahan lamanya hasil panen atau dengan kata lain semakin lama produk disimpan oleh petani akan menyebabkan semakin rendah nilai produk tersebut. Sehingga mau tidak mau petani harus sesegera mungkin untuk menjual produk tersebut, tentunya keadaan ini akan mempengaruhi tinggi-rendahnya harga. Berbeda dengan produk hasil panen yang dapat disimpan lama oleh petani dalam penentuan harga petani mempunyai posisi tawar yang tinggisehingga dapat ikut mempengaruhi harga penjualan produk tersebut. Petani cukup informasi berhubungan dengan harga produk pertanian bagi produk yang tidak dapat disimpan terlalu lama, maka ketika harga dipasaran cukup tinggi maka mereka akan melepas untuk menjual produk pertaniannya, berbeda dengan beras, semakin lama disimpan akan semakin menaikkan harga, sehingga petani akan menjual selalui dalam kondisi harga yang menguntungkan. Khusus untuk beras petani di Bima tidak akan langsung menjual saat panen tetapi akan disimpan dalam waktu yang cukup lama sambil menunggu musim tanam tahun berikutnya saat tanaman mulai berbulir dan sudah siap akan dipanen, saat seperti ini adalah saat yang tepat untuk menjual beras, karena harga sedang tinggi dan petani tidak akan khawatir dengan habisnya persediaan kebutuhan keluarga, karena pada yang dilahan sebentar lagi akan dapat mulai dipanen. Sistem pengaman yang berlaku dikalangan petani setidak-tidaknya untuk produk beras dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan posisi tawar bagi petani dalam ikut menentukan harga, sehingga harga produk pertanian tidak semata ditentukan oleh kapitalis-kapitalis yang selalu mengambil keuntungan dengan tidak pernah memperhatikan kepentingan petani. Temuan ini dalam tingkatan tertentu menolak pandangan pesimisme dari Scott maupun Geertz yang

menyatakan bahwapn tradisional sulit masuk kedalam pola pikir rasional seperti halnya di dalam sistem masyarakat kapitalis (Rachbini, 1996). Artinya kemampuan menciptakan sistem sendiri dalam menghadapi kekuatan pasar yang tidak memihak padanya, merupakan bukti bahwa petani lokal dapat berperilaku rasional berhadapan dengan sistem kapitalis. Walaupun harus diakui dalam beberapa posisi petani sangat lemah dalam ikut bermain khususnya dalam mempengaruhi harga-harga produk pertanian. REAKSI PETANI TERHADAP KAPITALISME Petani dalam berhadapan dengan sistem kapitalisme yang mengharuskan mereka terlibat di dalamnya mampu memanfaatkan celah-celah kapitalisme untuk tetap mempertahankan subsistensinya. Mereka menciptakan sendiri sistem yang dapat dipakai sebagai jaring pengaman subsistensinya dengan mengandalkan pola pertanian yang dianggap sederhana serta sifat kegotong-royongan yang melekat pada masyarakat pedesaan. Walaupun kehadiran sistem kapitalis melanda kehidupan kaum petani mereka justru dapat memanfaatkan sistem tersebut dengan baik misalnya mengadopsi teknik-teknik pertanian yang dapat menguntungkan dan tidak ragu-ragu untuk tidak menggunakan apabila ia merugikan subsistensinya. Kehadiran instrumen kapitalisme tidak merubah fungsi panggawa yang dijadikan acuan bagi petani untuk melakukan fungsi-fungsi pertanian walaupun dalam pelaksanaannya terjadi konflik antara instrumen kapitalisme dengan istitusi lokal (panggawa) namun dalam hal ini petani tetap memanfaatkan panggawa sebagai imam dalam menjalankan usaha pertaniannya. Petani lokal dalam tingkat tertentu dapat mengimbangi kekuatan-kekuatan kapitalisme dalam kehidupan mereka, bagaimana petani lokal berperilaku dalam mengantisipasi perkembangan yang tidak menguntung83

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000 : 72 - 87

kan usaha pertaniannya seperti selektivitas yang begitu tinggi terhadap pemakaian teknologi bibit unggul, teknik bercocok tanam dan mengakses pasar agar kepentingan mereka tidak dirugikan oleh kapitalis yang selalu mencari keuntungan dari usaha pertanian. Cara produksi petani lokal telah mengalami perubahan, merasuknya kapitalisme dalam kehidupan petani lokal adalah sumber perubahan tersebut. Penggunaan bibit lokal telah berganti dengan bibit unggul, penggunaan pupuk kandang telah diganti dengan pupuk kimia. Dulu petani tidak mengenal pestisida sekarang dipakai secara luas di kalangan petani. Penggunaan tenaga kerja dalam pengolahan tanah pertanian atau proses pengerjaan pertanianpun sudah dilandasi pada ikatan formal karena harus dibayar, telah merubah cara produksi petani lokal. Semua input produksi yang dipakai oleh petani haruslah dibeli oleh lokal sehingga melahirkan komersialisasi dalam proses produksi ataupun dalam usaha pertanian. Gejala kapitalisasi dikalangan petani lokal mulai merebak dan petani selalu berhadapan dengan kekuatan kapitalisme. Petani dengan sikap menerima ide-ide baru, teknologi modern pertanian seperti penggunaan pupuk, bibit unggul, pestisida, berhadapan dengan perekonomian modern dan kekuatan akses terhadap pasar dalam kehidupannya dengan sikap selektivitas yang tinggi. Petani dengan caranya sendiri mampu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan tersebut terutama menghadapi kekuatan kepitallisme yang tidak menguntungkan pihak petani. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan kemampuan dan kemandiriannya petani lokal tidak dibuat tergantung oleh keberadaan kapitalisme justru petani menemukan strategi ataupun kiat dalam menghadapi kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak memihak atau tidak menguntungkan padanya. Sehingga kekhawatiran bahwa kehadiran kapitalisme akan membuat ketergan-

tungan (dependent) yang begitu besar pada kaum petani tidak memiliki landasan yang begitu kuat. Petani berusaha memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan segala potensi lingkungan yang ada disekitarnya. Petani dengan sangat cerdik memanfaatkan kebijakan demi kepentingan pemenuhan kebutuhannya. Kebijakan pemerintah yang bernuansa kapitalisasi dalam penyediaan stok kopi daerah dan juga untuk tetap dapat mensuplai kebutuhan daerah lain dengan mengijinkan pembukaan lahan dimanfaatkan oleh petani untuk usaha lain demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan tertentu dalam impelemtasinya oleh petani menajdi sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pembuat keputusan. Hal ini memungkinkan karena petani dengan sangat cerdik memanfaatkan segala peluang dari kebijakan demi pemenuhan kebutuhannya. Kenyataan ini menolak paradigma mekanis antara perumusan kebiakan, implementasi kebijakan dan hasil. Anggapan bahwa kebijakan merupakan proses linear yang meliputi beberapa macam langkah maju sesuai dengan tahap-tahap tertentu mulai dari formulasi hingga pada implementasi untuk meraih hasil/tujuan adalah terlalu menyederhanakan terhadap kompleksitas proses yang melibatkan upaya transformasi dan proses reinterpretasi selama proses implementasi. Dengan demikian proses dari kebijakan hingga hasil tidaklah bersifat linear. Begitu juga hasil mungkin akibat dari faktor-faktor yang tidak berkaitan langsung dengan implementasi dari suatu program pembangunan. Hal ini dipertegas oleh Long dan Ploeg, Issue of policy implementation should not be restricted to the case of top down planed interventions, since local group actively formulate and pursue their own, development project that often clach with the interests of central authority (1989).

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

KESIMPULAN Petani lokal mempunyai perhitungan dan preferennsi sendiri dalam usaha pertanian yang didasarkan pada perhitungan untung dan rugi sehingga dapat saja menolak anjuran atau kebijakan yang bertentan gan atau dapat menghancurkan usaha pertaniannya. Oleh karena hasil penelitian ini menolak pandangan yang tepusat pada pola mekanis mengenai hubungan antara perumusan kebijakan, imlementasi kebijakan dan hasil. Proses tersebut besifat linier yang merupakan beberapa langkah maju dengan tahapan tertentu. Pemikiran seperti itu telalu menyederhanakan persoalan, dimana pada realitasnya petani lokal dengan kemampuan yang dimiliki telah menjungkirbalikan keinginan perumus maupun pelaksana kebijakan pertanian yaitu ko ndisi di lapangan bisa saja keinginan kebijakan bisa saja sama dengan apa yang dilakukan oleh petani

tetapi hasilnya bisa saja sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan. Penelitian ini memperkuat pandangan Long dan Ploeg bahwa, petani sebagai aktor atau kelompok aktor secara aktif merumuskan dan beusaha mewujudkan proyek-proyek pembangunan berdasarkan rencana yang mereka susun sendiri yang sering berbenturan dengan kepentingan pemerintah. Sehingga proses kebijakan tidak harus terbatas pada model top down karena petani sebagai aktor menciptakan ruang untuk kepentingannya sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi intervensi dari kelompok luar atau lembaga luar. Petani sebagai aktor sosial mempunyai kepentingan, pengalaman sendiri yang menyebabkan dalam pelaksanaan kegiatan pertanian mempunyai cara-cara tersendiri yang mungkin sama atau berbeda dengan apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh pembuat kebijakan pertanian.
ι∗π

DAFTAR BACAAN

Abdul Wahab, Solichin (1997) Evaluasi Kebijakan Publik, FIA Unibraw-IKIP Malang. ______(1990) Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta. ______ (1999) ekonomi Politik Pembanngunan; Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan Ditengah Krisis Moneter, Danar Wijaya, Brawijaya University Press, Malang Alvin, Y.So (1990) Social Change and Development; Modernization Dependency, and World-System Theory, Sage Publication, California.

Anne, Marie Ambert, Patricia A, Adler, Peter Adler and Daniel F. Deztner (1995) Understanding and Evaluating Qualitative Recearch, Journal of Marriage and the Family. Adimihardja, K (1999) Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi, Humaniora Utama Press, Bandung. Bebington, A. Walter de B., Kojo A., Kate W (1993) Cultivating Knowledge ; Genetic Diversity Farmer Experimentation and Crop Research, Intermediate Technology Publications Box, Louk, Dirk Van D (1992) Sociologist in Agricultural Reseacrh ; Finding of Two Reseach Project in The 85

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000 : 72 - 87

Dominican Republic and the Philippines, Agricultural University Wageninngen, Netherland. Booth, David (1994) Rethinking, Social Development, Theory, Research, and Pratice, Longman Scientific & Technical Malaysia. Budiman, Arif (1995) Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta. Chambers, Robert, (1997) Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang, LP3ES, Jakarta. ________(1996) PRA Participatory Rural Appraisal ; Memahami Desa Secara Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta. Coralie, Bryant dan Louise G. W. (1987) Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta. Geertz, C (1970) Agricultural Imvolution ; The Process of Ecological Change in Indonesia, University of Californai Press, Berkeley. Hoksbergen, R (1986) Approaches to Evaluation of Development Intervention : The Importance of World and Life Views, World Development, 14 (2) ; 283-300. Huberman, A, Muchael dan M.B. Miles (1992) Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Islamy, M.I (1992) Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. J. Rachbini, Didik (1996) Ekonomi Politik ; Paradigma Teori dan Perspektif Baru, CIDES. Long, Norman and Jan Douwe Van Der Ploeg, (189) Dymytheologizing Planed Intervention ; An Actor

Perspective, Scioogia, Vol. XXIX-3/4 hal. 226-249. Munandar, Soelaiman, M (1998) Dinamika Masyarakat Transisi; Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Mubyarto (1994) Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal, Aditya Media, Yogyakarta. Moleong, Lexy J (1994) Penelitian Metode Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung. Nasikun (1980) Revolusi Hijau dan Masalah Pengangguran di Negara-negara Berkembang, Prisma, Oktober (10) tahun IX, LP3ES, Jakarta. O. Johanes, Charles (1991) Pengantar Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta. Popkin, Samuel L. (1979) The Rational Peasant;The Political Economy of Rural Society in Vietnam, University of Cvalifornia Press, Berkeley. Ritzer, G (1988) Contemporary Sociological Theory, Alfred A. Knoff, New York. Scoot, James C (1981) Moral Ekonomi Petani ; Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta. Santoso, A (1988) Analisa kebijakan Publik, Suatu Pengantar. Jurnal Ilmu Sosial 3, AIP-LIPI, Gramedia, Jakarta. Strauss, Ansel L and Yuliet Corbin (1990) Basic of Qualitative, Sage Publication, London. Soetomo, Greg (1997) Kekalahan Manusia Petani; Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian, Kanisius, Yogyakarta.

Petani Lokal dan Kapitalisme… (Hidayaturrahman)

Sasono, A (1980) Tesis Ketergantungan dan Kasus Indonesia, Prisma, Desember (12) Tahun IX, LP3ES. Suwarsono (1994) Perubahan Sosial dan Pembangunan : Teori-teori Modernisasi Dependensia, dan Sistem Dunia, LP3ES, Jakarta. Sayogo (1996) Panen 20 Tahun : Ringkasan Tesis dan Disertasi 1975 - 1994 Studi

Sosiologi Pedesaan Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Penebar Swadaya, Jakarta. Siahaan, H (1996) Perlawanan Terselubung Petani Dalam Program tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Subsistensi, Disertasi Universitas Airlangga.

87


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1196
posted:5/15/2009
language:Indonesian
pages:16