Docstoc

pajak - DOC

Document Sample
pajak - DOC Powered By Docstoc
					                                           BAB 9
               PENGERTIAN UMUM DAN NPWP/ PPKP

A. DASAR HUKUM
   UU no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah
    diubah dengan UU no. 9 tahun 1994.
   UU No. 16 tahun 2000
   UU No. 28 tahun 2007

B. PENGERTIAN – PENGERTIAN UMUM DALAM PAJAK :
  1. Pajak : Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
      bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
      langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Wajib Pajak (WP) : Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-
      undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut
      pajak atau pemotong pajak tertentu.
  3. Badan : Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
      usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
      komanditer, perseroan lainnya, BUMN / BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
      kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
      organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya.
  4. Pengusaha : orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau
      pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
      perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha
      jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
  5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) : Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang
      melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang
      dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil
      yang batasannya ditetapkan dengan Kep. Men Keu, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk
      dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana
      dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
      wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  7. Masa Pajak : Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang
      ditetapkan dengan Kep. Men. Keu paling lama 3 bulan.
  8. Tahun Pajak : Jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun
      buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  9. Bagian Tahun Pajak : adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
  10. Pajak yang terutang : Pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam
      tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
      perpajakan.
  11. Surat Pemberitahuan (SPT) : Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
      penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau
      harta dan kewajiban, menurut ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan.
  12. Surat Pemberitahuan Masa : Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
  13. Surat Pemberitahuan Tahunan : Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian
      tahun pajak.
  14. Surat Setoran Pajak (SSP): Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan
      pembayaran atau penyetoan pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau
      bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh menteri
      keuangan.


                                                                                                    1
15. Surat Ketetapan Pajak (SKP): Suat Ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang
    bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih
    bayar, atau surat ketetapan pajak nihil.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) : Surat ketetapan pajak yang menentukan
    besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
    besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT): Surat ketetapan pajak yang
    menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB): Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
    kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang
    terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN): Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
    pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak (STP): surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
    berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Paksa (SP): Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Kredit Pajak untuk PPN : Pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan
    pengembalian, pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi denan pajak yang telah
    dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. Kredit Pajak untuk PPh : pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dfitambah dengan pokok
    pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena PPh dalam tahun berjalan tidak atau
    kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak
    atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri, dikurangi dengan pengembalian
    pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
24. Pekerjaan bebas : pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian
    khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat 0leh suatu hubungan
    kerja.
25. Pemeriksaan : serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau
    keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan
    lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Bukti Permulaan : keadaan, perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, benda yang
    dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindakan
    pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian
    pada pendapatan Negara.
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan : Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti
    permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak : orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak,
    termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan
    peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. Pembukuan : suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
    dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta
    jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
    laporan keuangan berupa neraca danlaporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
30. Penelitian : serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat
    pemberitahuan dan lampiran – lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
    penghitungannya.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan : serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
    penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang dengan bukti itu membuat terang
    tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik : pejabat PNS tertentu dilingkungan Dirjen Pajak yang diberi wewenang khusus
    sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sesuai dengan
    ketentuan Undang-undang.
33. Surat Keputusan pembetulan : surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,. Kesalahan
    hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
    perpajakan yang terdapat dalam surat ketapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan

                                                                                             2
        keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat
        keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat
        keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  34.   Surat Keputusan Keberatan : surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak
        atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wawjib pajak.
  35.   Putusan Banding : putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan
        keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
  36.   Putusan Gugatan : putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang
        berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat diajukan
        gugatan.
  37.   Putusan Peninjauan Kembali : putusan mahkamah agung atau permohonan peninjauan
        kembali yang diajukan oleh wajib pajak/ Dirjen Pajak terhadap putusan banding atau putusan
        gugatan dari badan peradilan pajak.
  38.   Surat Keputusan Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak ; surat keputusan yang
        menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu.
  39.   Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga : surat keputusan yang menentukan jumlah
        imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak.
  40.   Tanggal dikirim atau tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faximili, atau dalam hal
        disampaikan secara langsung : tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan
        secara langsung.
  41.   Tanggal diterima : tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faximili, atau dalm hal diterima
        secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan diterima secara langsung.

C. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA
   KENA PAJAK (PPKP)
  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur dalam Undang-undang KUP pasal 2 ayat (1)

  FUNGSI NPWP:
         Identitas Wajib Pajak
         Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
         Sarana dalam administrasi perpajakan
         Menjaga ketertiban pembayaran pajak.

  Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
    a. System self assessment, semua Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen
       Pajak.
    b. Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah, berdasarkan perjanjian pemisahan
       penghasilan dan harta.

  Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP
    a. Badan,
    b. Orang pribadi yang berpenghasilan diatas PTKP
    c. Pengurus, komisaris, dan pemegang saham perusahaan

  Pola NPWP/ PPKP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama kode NPWP dan 6 digit
  berikutny kode administrasi pajak.

  Undang-undang KUP psal 2 ayat 2 mengatur tentang PPKP
  Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan usaha untk dikukuhkan sebagai PKP.
    (1) setiap pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
        PKP dan diberikan PPKP.
    (2) Orang Pribadi, wajib melaporkan usahanya pada Dirjen Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat
        tinggal pengusaha yang apabila di rumah tersebut ada kegiatan usaha.

                                                                                                 3
    (3) Pengusaha badan, wajib melaporkan usahanya pada Dirjen Pajak wilayah kerjanya, meliputi
        Tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

  Jangka Waktu Pendaftaran/ Pelaporan Kegiatan Usaha
    1) Wajib pajak Orang pribadi/ badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling
       lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
    2) Wajib pajak orang pribadi yng tidak menjalankan usaha/ pekerjaan bebas tetapi sampai
       dengan 1 bulan memperoleh penghasilan lebih dri PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri
       untuk memproleh NPWP.
    3) Wajib pajak selain diatas (1 & 2) yang memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri.
    4) Wajib pajak Orang pribadi/ Wajib pajak badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
       sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
    5) Wajib Pajak pengusaha kecil sebagimana dimaksud UU pajak pertambahan nilai Barang dan
       Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yang :
       a. Memilih sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan.
       b. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan 1 tahun masa pajak nilai peredaran
           bruto telah melampaui btas yang ditentukan sebagai PKP wajib lapor usahanya untuk
           dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
    6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban akan diterbitkan NPWP dan PPK secara
       jabatan.

Tempat Pendaftaran
  1. Kantor Pelayanan Pajak diwilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan.
  2. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dibeberapa tempat, wajib mendaftarkan diri
     ke tempat-tempat wilayah usaha tersebut.
  3. Wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM
     melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
     kegiatan usaha.
  4. Dirjen Pajak dapat menetapkan tempat pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Pajak Bagi
Pengusaha Kena Pajak Tertentu.
Wajib Pajak dan PKP terdiri dari BUMN, BUMD, PMA, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan orang asing dan
Perusahaan Masuk Bursa.

Tempat Pendaftaran/ Pelaporan Usahanya :
   Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah yang berkedudukan di DKI Jakarta
    atau tempat wajib pajak berkedudukan.
   Kantor Pelayanan Pajak PMA I ( Industri Non Logam )
   Kantor Pelayanan Pajak PMA II ( Industri Logam dan Mesin )
   Kantor Pelayanan Pajak PMA III ( Non Industri )
   Kantor Pelayanan Pajak badan dan orang asing.
   Kantor Pelayanan Pajak Perusahan Masuk Bursa

Fungsi pengukuhan PKP
  1. Untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak sebenarnya.
  2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
     atas barang mewah.
  3. Untuk pengawsan administrasi perpajakan.

Manfaat NPWP dan PPKP
  NPWP
      a. Memperoleh pinjaman modal dari bank.

                                                                                             4
      b. Memudahkan hubungan dengan instansi seperti kantor imigrasi, bea cukai, KPKN, PLN
         telkom dsb.
  PPKP
      a. Dapat menjadi rekanan pemerintah dalam mendapatkan tender proyek.
      b. Memperoleh pembayaran dari KPKN

Sanksi
Terhadap wajib pajak yang tidak melapor akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan.

Syarat untuk memperoleh NPWP dan PPKP
  Mengisi formulir peandaftaran, terdiri dari :
    Formulir bentuk KP. PDIP.4.1 untuk perorangan.
    Formulir bentuk KP. PDIP.4.2 untuk Badan.
    Formulir bentuk KP. PDIP.4.3 untuk Pemungut/ Pemotong.
  Melampirkan Fotocopy :
    KTP/ KK/ SIM untuk perorangan.
    KTP/ KK/ SIM/ Paspor dan SIUP/ TDP dari instansi berwenang untuk Pribadi Usahawan.
    KTP Pengurus/ akta pendirian dan SIUP/ TDP untuk Badan.
    Surat pengajuan sebagai bendaharawan, KTP/ KK/ SIM/ Paspor untuk Pemungut/
       Bendaharawan.
Kewajiban setelah memperoleh NPWP/ Pengukuhan PKP
  Sehubungan dengan PPh
   1. Pembayaran pajak
   2. Pemungutan
   3. Penyetoran
   4. Pelaporan
  Sehubungn dengan PPN & PPnBM
   1. Pembayaran / penyetoran
   2. Faktur pajak
   3. Pelaporan

Tata cara pemindahan wajib pajak
 1.   Mengajukan permohonan pindah
 2.   Mengisi surat pernyatan
 3.   Menyertakan persyaratan
 4.   Kantor pelayanan pajak menerbitkan : surat pindah dan NPWP baru.

Penghapusan NPWP dan Pencabutan NPPKP
 1. Penghapusan NPWP, karena :
     Diajukan permohonan apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif/ objektif
       (meninggal).
     Warisan yang belum terbagi, selesai dibagi.
     WP bubar secara resmi (ada proses likuidasi).
     BUT kehilangan status sebagai BUT.
     Dirjen pajak memberi keputusan jangka waktu 6 bulan sejak diterima permohonan.
 2. Pencabutan NPPKP
     PKP pindah alamat.
     WP badan telah bubar secara resmi (ada proses likuidasi)
     PKP lain yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Hak-Hak Wajib Pajak
 1. Mendapatkan pelayanan, pembinaan, dan penyuluhan pajak.
 2. Memperpanjang penyampaian SPT.

                                                                                        5
  3.    Membetulkan SPT.
  4.    Memperoleh kelebihan pembayaran pajak.
  5.    Mengajukan keberatan dan banding.
  6.    Mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak dan penundaan pembayaran pajak.
  7.    Mengurangi penghasilan bruto dengan biaya fiscal.
  8.    Menggunakan Norma Penghitungan.
  9.    Memperoleh fasilitas perpajakan.
  10.   Mengkreditkan Pajak Masukan.
  11.   Menunjuk kuasa.

 Kewajiban Wajib Pajak
  1.    Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.
  2.    Mengisi dan menyampaikan SPT.
  3.    Membayar atau menyetor pajak yang terutang.
  4.    Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
  5.    Membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak.
  6.    Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
  7.    Membuat Faktur Pajak.
  8.    Melunasi bea meterai.

D. HAK DAN KEWAJIBAN FISKUS
  Di samping Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pelayanan,
  pembinaan dan penerangan/ penyuluhan (Fiskus) juga memiliki Hak dan Kewajiban.

  Hak-Hak Fiskus
       Menerbitkan NPWP/Pengukuhan PKP secara jabatan.
       Menerbitkan ketetapan pajak (SKP, STP, SPPT).
       Menerbitkan Surat Paksa, dan melaksanakan penyitaan.
       Melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
       Melakukan penyidikan.
       Menghapuskan dan mengurangkan sanksi administrasi.

  Kewajiban Fiskus
   Membina Wajib Pajak
   Menerbitkan SKPLB.
   Merahasiakan data Wajib Pajak.




                                                                                           6
                                             BAB 10
                                       UTANG PAJAK
A. DEFINISI UTANG PAJAK SECARA UMUM
     Menurut Rochmat Sumitro, utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus karena negara
(kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya , seperti
dalam hukum perdata (Hukum Privat). Hal ini terjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang
(Berdasarkan atas asas-asas yuridis pemungutan pajak).
     Ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan. Akan tetapi perikatan pajak berbeda
dengan perikatan perdata. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian
dan juga undang-undang (Perikatan Hukum Privat yang mengatur hubungan hukum individu), sedangkan
perikatan pajak terjadi karena undang-undang (secara umum). Perikatan perdata dilingkupi oleh suasana
hukum privat yang mengatur hubungan-hubungan hukum dari subyek-subyek yang yang sederajat,
sedangakan perikatan pajak dilingkupi oleh hukum publik dimana salah satu pihaknya adalah negara
yang mempunyai kewenangan untuk memaksa.

B. TIMBULNYA UTANG PAJAK
     Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :
     Secara umum terjadinya hukum pajak terjadi karena adannya insiden hukum publik. Dalam hal ini
yang dimaksud adalah kesesuaian antara hukum pajak secara umum (Formil dan Material) dengan
insiden pajak* yang terjadi.
     1. Ajaran Formal (Official assesment System)
         Utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh
         Direktur Jenderal Pajak (fiskus). Jadi selama belum ada Surat Ketetapan Pajak maka belum ada
         utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subyek dan syarat obyek telah
         dipenuhi bersamaan. Ajaran ini ditetapkan pada official assesment system.
     2. Ajaran Material (Self assesment System)
         Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subyek dan
         syarat obyek. “Dengan sendirinya” artinya bahwa untuk timbulnaya utang pajak tidak diperlukan
         campur tangan dari pejabat Pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah
         terpenuhi. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan
         pada self assesment system.
         *. Insiden pajak disini diartikan sebagai kesesuaian antara kejadian yang terjadi oleh pihak yang
         diputuskan atau didefinisikan oleh undang-undang untuk menjadi pihak-pihak yang berhubungan
         dengan perpajakan.atau dalam kata lain kejadian yang melibatkan pihak-pihak tersebut dapat
         mengakibatkan undang-undang melegalkan hutang pajak tertanggung kepada pihak dimaksud.

Urgensi Timbulnya Utang Pajak
Mengenai pentingnya menentukan saat timbulnya utang pajak, Rochmat Sumitro menyebut adanya
beberapa hal :
  a. Pembayaran / penagihan
  b. Pemasukan surat keberatan
  c. Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
  d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan.


C. UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA
    Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak apabila jumlah pajak yang
    terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat
    Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
    bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.


                                                                                                        7
    TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
    Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan
    tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan tersebut, meliputi:
       a. Surat Teguran
           Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo
           pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.
       b. Surat Paksa
           Utang Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi,
           diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya
           penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Utang
           pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh
           Jurusita Pajak.
       c. Surat Sita
           Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita
           Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani
           biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu
           rupiah).
       d. Lelang
           Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang
           pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa.
           Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita,
           dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
           Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan
           dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar
           dan biaya lelang pada saat pelelangan.
Catatan :
Barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak berhak:
 a. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
 b. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan.
 c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang
 d. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk
      melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan
      melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.
 e. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan
      pajak sebelum pelaksanaan lelang.


Kewajiban Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
 a. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya;
       Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal WP/
         Penanggung Pajak;
       Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
 b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

D. HAPUSNYA UTANG PAJAK
    Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh :
    a. Pembayaran
       Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran pajak yang
       dilakukan ke kas negara.
    b. Kompensasi



                                                                                                      8
     Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak.
     Jumlah kelebihan pembayarn pajak yang diterima wajib pajak harus dikompensasikan dengan
     pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensai pembayarn (pasal
     11 undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
  c. Daluwarsa
     Daluwarsa disini dimaksudkan sebagai daluwarsa penagihan.
     Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung
     sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak
     yang bersangkutan. Hal ini memberikan kepastian hukum kapan uatang pajak tidak dapat ditagih
     lagi. Namum daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila
     diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
  d. Pembebasan
     Utang pajak tidak berakhir pada waktu yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan
     pajak umumnya diberikan pada sanksi administrasinya.
  e. Penghapusan
     Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena
     keadaan wajib pajak misalnya keuangan wajib pajak.

E. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
      Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak
  yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke Kas Negara. Contoh: Ditinjau dari tingkatan
  negara, maka negara adalah suatu suprasistem, Keuangan Negara adalah sistem dan perpajakan
  adalah subsistem Ditinjau dari tingkatan perpajakan, maka perpajakan di Indonesia adalah suatu
  suprasistem, pajak penghasilan adalah sistem dan pajak penghasilan atas karyawan adalah
  subsistem. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal Self Asssessment System, Official
  Assessment System dan Withholding tax System.

    A. Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan
        kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak
        perpajakannya.
    B. Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi
        kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (empowerment) oleh undang-undang perpajakan
        untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada
        Wajib Pajak.
    C. Official Assessment System adalah suatu sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk
        memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus.
      Sumber buku Dasar-dasar Perpajakan karya Sapri Nurmantu.




                                                                                                9
                                         BAB 11
               PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

A. FUNGSI KETETAPAN PAJAK
  Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :
    a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau
         berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil
         dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
    b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
    c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
    d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
    e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

B. JENIS-JENIS KETETAPAN PAJAK
    a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ( Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16
       TAHUN 2000 ) : Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
       kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
       jumlah yang masih harus dibayar.
       Menurut ketentuan Pasal 13 ayat 9 (1) huruf b, bahwa SPT yang tidak disampaikan pada
       waktunya, walaupun telah ditegur secara tidak tertulis dan tidak juga disampaikan dalam
       jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, membawa akibat bahwa Dirjen pajak dapat
       menerbitkan SKPKB secara jabatan. Terhadap ketentuan seperti ini dikenakan sanksi
       administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari penghasilan yang tidak atau kurang bayar
       dalam satu tahun pajak.
       Sanksi untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang PPN dan PPnBm yang
       mengakibat pajak terutang atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi dengan
       menerbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.
    b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ( Pasal 15 Undang-Undang
       Nomor 28 Tahun 2007) : Surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen pajak menentukan
       tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ( dalam surat ketetapan pajak yang telah
       diterbitkan sebelumnya Pasal 15 UU KUP). Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak
       terutang berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data
       baru (Novum) dan atau data semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan
       jumlah pajak yang terutang. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
       Bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi 100% dari jumlah kekurangan pajak
       tersebut.
    c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) ( Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN
       2000 ) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
       karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
       terutang.
    d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) ( Pasal 17 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
       Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
       jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
    e. Surat Tagihan Pajak (STP) ( Pasal 14 Undang-undang Nomor 28 TAHUN 2007 ) Adalah surat
       ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal :
        Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
        Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan
            atau salah hitung;
        WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga;- Pengusaha yang dikenakan
            pajak berdasarkan Undangundang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk
            dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;


                                                                                                10
            Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur
             Pajak,
            Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi
             tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Surat Tagihan Pajak
             mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam
             hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.
            Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan
             faktur pajak dikenai sanksi
            Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak
             masukan

          Sanksi Administrasi
          1. Pajak penghasilan dalam satu tahun berjalan tidak/ kurang bayar, dikenakan denda bunga
               2% sebulan maksimal 24 bulan
          2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak
               sebagaimana salah tulis dan atau salah hitung, dikenakan sanksi bunga 2% sebulan
               maksimal 24 bulan.
          3. Denda administrasi berupa denda atau bunga
          4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
               tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
               (PKP), 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
          5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, tetapi membuat faktur pajak, denda 2% x
               DPP
          6. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak
               tetapi tepat waktu atau tidak mengisi lengkap faktru pajak, denda 2% x DPP.
  f.   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) : Surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak
       bumi dan bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dlam satu tahun pajak. SPPt
       diterbitkan berdasarkan SPOP dan pelunasannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak
       diterimanya SPPT oleh Wajib pajak. Jika terlambt dikenakan sanksi 2% perbulan, maksimal 24
       bulan.

C. PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK
  1. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan surat
     ketetapan pajak (SKP), surat Tagihan Pajak (STP), Surat keputusan pembetulan, surat
     keputusan keberatan, Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan
     penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat
     keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan
     pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, yang dalam penerbitanya terdapat
     kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
     perundang-undangan perpajakan.
  2. Dirjen pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan
     pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan
     oleh wajib pajak.
  3. Apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat, tetapi Dirjen pajak tidak memberi suatu keputusan,
     permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan
  4. Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis
     mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan
     wajib pajak.

D. PELUNASAN PAJAK
  1. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang
     Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
     Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
     dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

                                                                                                11
  2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
     Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
     serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
     bertambah, pada sat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang
     tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan
     untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan
     atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan.
  3. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai
     sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dari jumlah pajak yang masih harus
     dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan.

E. HAK MENDAHULU PAJAK
  1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung
     Pajak.
  2. Hak mendahulu dimaksud meliputi pokok pajak sanksi administrasi berupa bunga, denda,
     kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
  3. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak-hak mendahulu lainnya, kecuali
     tehadap:
         a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu
              barang bergerak dan atau barang tidak bergerak ;
         b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
         c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu
              warisan.
  4. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi maka curator, likuidator, atau orang
     atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, dilarang membagikan harta wajib pajk
     dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum
     menggunakan harta tersebut untuk membayar utang Wajib Pajak tersebut.
  5. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan
     pajak, Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat
     keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan
     kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
  6. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut :
         a. Dalam hal surat paksa untuk membyar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5
              tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak pemberitahuan surat paksa;
              atau
         b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran
              maka jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

F. DALUWARSA
  a. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan
     pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya
     pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
  b. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
      Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
      Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
      Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT.
     Mulai tahun pajak 2008, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
     kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
     terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan
     Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
     Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan kembali.
     Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila :
          a. diterbitkannya Surat Paksa;
          b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

                                                                                                     12
          c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang
             Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut
             dipidana karena;
          d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

G. GUGATAN
  Gugatan Wajib pajak atau penanggung pajak terhadap hal-hal berikut hanya dapat diajukan kepada
  badan peradilan pajak:
  a. Pelaksanaan Surat paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman Lelang;
  b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain putusan
      keberatan; atau
  d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya
      tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan
      perundang-undangan perpajakan.




                                                                                             13
                                         KESIMPULAN
        Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib
Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan
hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi
dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
        Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di
bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal
tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan
pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut,
Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
        Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Disamping melalui KPP atau KP4, pendaftaran NPWP juga dapat
dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line
(internet).
        Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti :
sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu
Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.
        Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4, atau
dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-register. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut
maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan.
Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa
kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.
        Tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan kealpaan disini adalah Wajib Pajak alpa tidak menyampaikan SPT
atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang
isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan dapat
diartikan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya.
        Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun
Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Apabila WP tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam
STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan
dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat
dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang
tidak/belum dibayar.




                                                                                                  14
                                         KASUS
Sebuah Perusahaan bergerak dalam bidang jasa pelaksana konstruksi. Perusahaan ini membeli
bahan-bahan material kepada suppliers. Sebagian dibeli dari supplier yang mempunyai NPWP
dan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dan sebagiannya lagi bahan-bahan tadi dibeli dari
supplier yang tidak mempunyai NPWP dan bukan PKP. Untuk supplier yang punya NPWP dan
berstatus PKP bisa memungut PPN nya. Dan PPN tersebut dijadikan PPN Masukan bagi
perusahaan jasa pelaksana konstruksi tadi. Dan nantinya dapat dikreditkan, karena mempunyai
bukti berupa faktur pajak masukan. Tetapi bhan-bahan yang dibeli dari supplier yang tidak
mempunyai NPWP tidak ada bukti berupa faktur pajak. Tetapi anehnya, pihak fiskus meminta
setoran pajak berupa PPh pasal 23 dengan tarif 6 %. Karena pihak fiskus beranggapan
kontraktor pertama tadi men sub kan lagi kepada subkontraktor sebanyak uang yang dikeluar
untuk membeli bahan material yang dibeli dari supplier yang tidak mempunyai NPWP tadi. Dan
menarik PPN lagi karena kegiatan mensubkan itu. Pertanyaannya adalah : 1. Apakah tindakan
fiskus itu sudah benar ? 2. Dan adakah dasar hukumnya ?

   1. Hingga saat ini tidak ada ketentuan perpajakan yang tidak memperkenankan sebuah
      perusahaan (apakah statusnya PKP atau Non-PKP) membeli barang kena pajak atau
      jasa kena pajak dari penjual Non-PKP. Penjelasan pasal 33 UU PPN yang mengatur
      tanggungjawab renteng hanya mengatakan bahwa “pembeli atau konsumen barang dan
      penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila
      ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau
      pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah
      melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”. Apabila pihak
      penjualnya benar –benar merupakan Non-PKP, sehingga tidak ada implikasi tanggung
      renteng bagi PKP pembeli. ketentuan ini tentu tidak relevan
   2. Tindakan Fiskus yang memperlakukan Supplier barang (material) menjadi seolah-olah
      sebagai Subkontraktor yang oleh karenanya terkena pemotongan PPh pasal 23 sama
      sekali tidak ada dasar hukumnya, kecuali Fiskus (pemeriksa) dapat membuktikan
      dengan sah bahwa Supplier tersebut sebenarnya adalah Subkontraktor. Kalaupun Fiskus
      menganggapnya sebagai Subkontraktor, tarif PPh pasal 23 yang berlaku saat ini untuk
      jasa pelaksana jasa konstruksi bukan 6%, melainkan 2% dengan syarat yang
      bersangkutan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi (PER-
      70/PJ/2007 lampiran II angka 20). Tarif efektifpemotongan PPh pasal 23 sebesar 6%
      oleh Fiskus kemungkinan besar diambil dari KEP-170/PJ/2002 yang berlaku hingga akhir
      Desember 2006 sebelum berlakunya PER-178/PJ/2006 yang kemudian dicabut dengan
      terbitnya PER-70/PJ/2007) untuk Jasa instalasi mesin, listrik, telepon, gas dst dan Jasa
      perawatan.




                                                                                           15
                                   DAFTAR PUSTAKA


Erly Suandy, 2002, Hukum Pajak, Salemba Empat

H.Rochmat Soemitro,1988, Pajak ditinjau Dari Segi Hukum, Eresco,Bandung

__________________,1991, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung

Sapri Nurmantu. 2003,Dasar-Dasar Perpajakan.Jakarta: UT,

http://ngoogle.wordpress.com/2009/05/10/dasar-dasar-perpajakan/

http://www.manajemen-it.co.cc/2010/02/wajib-pajak.html




                                                                          16
   16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4353
posted:11/1/2010
language:Indonesian
pages:16