Docstoc

makalah Sastra

Document Sample
makalah Sastra Powered By Docstoc
					Makalah Sastra

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sastra Indonesia pasca 1965 tidak ter- lepas dari faktor situasi sosial
politik pada masa awal kelahiran Orde Baru. Pada periode tersebut terjadilah peristiwa
penting baik pada bidang sosial, politik, maupun kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan
termasuk di dalamnya kesusastraan, peristiwa yang cukup penting dan menentukan bagi
kehidupan kesusastraan untuk masa berikutnya adalah kemenangan kubu Manikebu
dengan paham humanisme universalnya dan kekalahan kubu Lekra dengan paham
realisme sosialnya. Teeuw (1986: 43) mencatat bahwa di bidang kebudayaan, segala
macam kelompok dan perorangan, yang praktis tutup mulut sejak 8 Mei 1964, menjadi
kembali bergerak dan mulai memperdengarkan suara mereka. Koran-koran dan majalah
yang pernah dilarang pada masa Orde Lama, memulai kembali penerbitannya. Juga terbit
majalah baru, yakni Horison sebagai majalah sastra. Keith Foulcher (Prisma, 1988: 20)
mengatakan bahwa sebagian dari karya sastra terpenting awal periode Orde Baru dapat
dilihat sebagai pemekaran energi yang kemungkinan tampak tidak mempunyai tempat
dalam iklim sekitar tahun 1965, ketika pendefisian kesetiaan politik mendominasi
sebagian kerja dan hasil kreatif orang Indonesia.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah munculnya pembaruan dan eksperimen
penciptaan karya sastra yang lebih bebas. Berkaitan dengan munculnya pembaruan dan
eksperimen penciptaan karya sastra, Jakob Surmadjo (1984: 6-7) membuat analisis
sosiologis dengan menyebut tiga faktor sebagai titik tolak. Latar belakang sosiologis
munculnya pembaruan dan inovasi tersebut, selain karena situasi sosial politik awal Orde
Baru, Jakob Sumardjo menambahkan dengan faktor maecenas Dewan Kesenian Jakarta
dan faktor pergantian generasi sastra. Dengan adanya Dewan Kesenian Jakarta, aktivitas
kesenian memperoleh subsidi dari pemerintah DKI. Dewan ini memberikan kesempatan
kepada para seniman untuk berkreasi secara merdeka. Dengan demikian, kebebasan yang
dimiliki ditambah dengan penyediaan fasilitas menyebabkan kegairahan mencipta
semakin semarak. Sedangkan faktor pergantian generasi sastra menekankan pada
munculnya kecenderungan untuk bereksperimen pada sastrawan yang baru mulai karier
kesastraannya pada dekade 70-an, seperti Sutardji Calzoum Bachri, Danarto, Budi Darma
dan Putu Wijaya.

Putu Wijaya merupakan salah seorang sastrawan yang produktif. Karya-karya Putu
Wijaya banyak mendapatkan tanggapan dari para kritikus sastra. Berbagai komentar
terhadap novel-novel Putu Wijaya baik yang bersifat sekilas atau yang sifatnya
mendalam dalam bentuk esei bermunculan di media massa, buku, maupun dalam forum-
forum seminar. Demikian pula karya-karya Putu Wijaya banyak dipergunakan sebagai
objek penelitian bagi penyusunan skripsi oleh mahasiswa fakultas sastra.
Imran T. Abdullah dkk. (1978 :12) mengatakan bahwa sebagai seorang novelis, Putu
Wijaya menempatkan dirinya tak jauh dari kelihaiannya sebagai penulis naskah drama.
Dalam prosanya ia cenderung mempergunakan gaya atau metode objektif dalam pusat
pengisahannya dan gaya stream of consciousness dalam pengungkapannya. Ia lebih
berani mengungkapkan kenyataan hidup karena dorongan naluri yang terpendam dalam
bentuk bawah sadar, lebih-lebih libodo seksual yang ada dalam daerah kegelapan id.

Jakob Sumardjo (1983 : 133) menyebut Putu Wijaya sebagai tokoh utama sastrawan
Indonesia pada dasa warsa 1970-an. Lebih lanjut Jakob mengatakan bahwa Putu Wijaya
muncul dan berkembang dalam dekade itu. Dialah sastrawan paling produktif dan paling
kreatif pada saat itu. Novel Putu Wijaya juga penuh potongan-potongan kejadian yang
padat, intens dalam pelukisan, ekspresif bahasanya dan disatukan oleh suasana tema (ibid
: 133).

Y.B. Mangunwijaya (1988 : 50) telah membuat esei tentang novel Telegram (1973) dan
mengatakan bahwa novel tersebut merupakan karya yang matang dan dewasa, sedangkan
bentuknya sangat berhasil. Sementara itu, Mursal Esten (1990 : 49) mengatakan bahwa
novel-novel Putu Wijaya : Telegram dan Stasiun dan pada naskah-naskah drama yang
ditulisnya seperti Anu, Aduh, dan Lho merupakan klimaks dari proses perubahan yang
terjadi dan telah diperlihatkan sebelumnya. Analisis yang lebih mendalam dilakukan oleh
Jiwa Atmaja dalam bukunya Novel Eksperimental Putu Wijaya (1993). Dalam bukunya
tersebut Jiwa Atmaja menganalisis salah satu novel Putu Wijaya yaitu Keok (1978). Jiwa
Atmaja juga telah berhasil merekonstruksi kelas sosial pengarang dan menemukan
pandangan dunia Putu Wijaya. Pada bagian kesimpulan, Jiwa Atmaja (1993 : 86-87)
menyebutkan:

Sekalipun “struktur dalam” novelnya menunjukkan sifatnya yang kompleks namun masih
mungkin dilihat keterikatannya dengan subjeknya, yakni kelompok intelektual yang di
dalamnya termasuk pengarangnya. Kondisi sosial menjelang dan sesudah Orde Baru
memang belum memberi kemungkinan bagi kelompok ini menempatkan diri pada posisi
yang menentukan arah perkem- bangan politik dan ekonomi. Meskipun demikian,
kelompok ini masih mencoba tampil ke depan sebagai subjek yang penuh percaya diri
dalam menanggapi perubahan sosio-budaya berdasarkan visi dunianya. Usaha-usaha
yang dilakukan antara lain, berupa perlawanan terhadap sistem (dalam novel Keok)
terimplisit dalam sistem lalu lintas yang kacau, penyesuaian diri malahan pengasingan
diri yang terimplisit melalui adegan tokoh wanita menutup mulut dan tidak mau
melakukan komunikasi.

Sesungguhnya masih banyak tanggapan positif dari kritikus sastra terhadap karya-karya
Putu Wijaya yang tidak mungkin penulis uraikan satu per satu. Tanggapan dan analisis
serta esei tersebut menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap karya-karya Putu
Wijaya. Demikian pula hal itu membuktikan bahwa posisi Putu Wijaya cukup penting
dalam percaturan kesusastraan Indonesia. Namun demikian, tidak semua karya Putu
Wijaya memperoleh porsi yang sama. Dari sekian banyak komentar, Telegram, Stasiun,
Pabrik, dan Keok memperoleh porsi yang besar. Karena itu, analisis terhadap karya Putu
Wijaya yang lain patut di-lakukan. Dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada
novel Nyali (1983) yang merupakan novel Putu Wijaya yang kurang banyak mendapat
tanggapan dibadingkan Telegram dan Stasiun, padahal novel Nyali tidak kalah menarik
dibanding novel-novel Putu Wijaya yang lain.

Hal yang menarik dalam novel Nyali adalah permasa- lahan yang diungkapkannya. Novel
ini mengungkap konflik sosial dan politik yang penuh dengan kekejaman. Konflik sosial
dan politik tersebut memiliki kesejajaran dengan konflik sosial dan politik dalam sejarah
Indonesia. Keith Foulcher (dalam Robert Cribb, ed, 1990 : 104) memberikan
komentarnya terhadap novel ini sebagai novel luar biasa yang mempunyai kemiripan
dengan peristiwa sejarah sekitar tahun 1965, meskipun samar-samar dan dalam bentuk
yang berlainan dari tradisi kesusastraan Indonesia.

Sesungguhnya banyak novel yang menyinggung atau memiliki latar peristiwa sejarah
sekitar tahun 1965. Ashadi Siregar pada tahun 1979 menerbitkan novelnya yang berjudul
Jentera Lepas (1979) yang menceritakan nasib sebuah keluarga yang berkaitan dengan
PKI sesudah peristiwa tahun 1965.

Yudistira ANM dengan novelnya Mencoba Tidak Menyerah (1979) yang melukiskan
kesengsaraan sebuah keluarga setelah sang bapak yang disangka oleh masyarakat
beraliran komunis ditahan oleh aparat pemerintah. Demikian juga dengan novel Kubah
(1980) karya Ahmad Tohari juga bercerita tentang seorang yang terlibat dalam Partai
Komunis Indonesia ditahan di Pulau Buru. Sekembalinya dari tahanan ia kembali ke
masyarakat dan sadar serta taat kepada agama. Novel Ahmad Tohari yang berikutnya
yakni trilogi Ronggeng Dukuh Paruk sedikit banyak juga menyinggung permasalahan ini.
Tema dan permasalahan serupa juga termuat dalam novel karya Ayip Rosidi yang
berjudul Anak Tanah Air Secercah Kisah (1985).

Hal lain yang menarik pada novel Nyali bila diban- dingkan dengan novel yang
menyinggung atau bercerita tentang peristiwa sejarah sekitar tahun 1965 lainnya, adalah
gaya penceritaannya tidak menunjuk secara langsung tentang konflik politik yang terjadi
pada kurun sejarah sekitar tahun 1965. Demikian juga novel Nyali tidak menunjuk secara
langsung pada latar tempat dan nama-nama tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah
tersebut. Namun sesungguhnya konflik sosial dan politik dalam novel Nyali mempunyai
kesejajaran dengan konflik sosial dan politik yang terjadi dalam sejarah Indonesia sekitar
tahun 1965. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk menganalisis novel
Nyali dan penulis ingin membuktikan bahwa konflik sosial dan politik dalam novel Nyali
punya kesejajaran dengan sejarah Indonesia sekitar tahun 1965.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Karya sastra merupakan dunia kemungkinan, artinya ketika pembaca berhadapan dengan
karya sastra, maka ia berhadapan dengan kemungkinan penafsiran. Setiap pembaca
berhak dan seringkali berbeda hasil penafsiran terhadap makna karya sastra. Pembaca
dengan horison harapan yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan penafsiran
terhadap sebuah karya sastra tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah sifat, fungsi dan
hakikat karya sastra. Sifat- sifat khas sastra ditunjukkan oleh aspek referensialnya
(acuan), “fiksionalitas”, “ciptaan” dan sifat “imajinatif” (Wellek dan Warren, 1993:18-
20). Sedangkan fungsi sastra tergantung dari sudut pandang serta ditentukan pula oleh
latar ideologinya. Hakikat keberadaan karya sastra selalu berada dalam ketegangan antara
konvensi dan inovasi. Ketiga unsur itulah yang menyebabkan masalah yang luas dan
kompleks dalam dunia sastra. Hal ini juga telah memungkinkan beragamnya teori dan
pendekatan terhadap karya sastra, beragamnya aliran dalam sastra dan memungkinkan
beragamnya konsep estetik karya sastra.

Mengingat masalah yang ditawarkan dunia sastra sangat luas dan kompleks, dalam
kesempatan ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahannya dengan maksud agar
pembicaraan tidak terlalu mengambang. Pembatasan tersebut adalah pemahaman
terhadap novel Nyali dengan berdasarkan sosiologi sastra. Sesungguhnya sosiologi sastra
itu pun sangat rumit dan luas, karena itu penulis membatasi ruang lingkup permasalahan
hanya dari aspek karya sastra sebagai cermin masyarakat atau dengan kata lain karya
sastra dilihat sebagai dokumen sosial budaya.

Berkaitan dengan pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel Nyali dengan
analisis sosiologis.

2. Bagaimana korelasi antara novel Nyali dengan kenyataan dalam sejarah masyarakat
Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Alasan-alasan yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang merupakan faktor
pendorong dilakukannya penelitian ini. Sedangkan tujuan penelitiannya menyangkut
masalah teoritis dan praktis. Hal ini berkaitan dengan latar belakang penulis sebagai
orang yang bergerak dalam kalangan akademik sastra yang selalu dituntut untuk
menitikberatkan landasan ilmiah dalam kegiatan penelitian sastra.

Secara ringkas tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, melalui penelitian ini diharapkan dapat membuktikan sejauh mana sosiologi
sastra dapat diaplikasikan kepada novel Indonesia modern dalam hal ini novel Nyali
dilihat sebagai dokumen sosio-budaya.

Kedua, meskipun penelitian terhadap novel karya Putu Wijaya sudah banyak dilakukan,
namun demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang sudah ada
dengan cara dan persepsi yang berbeda sehingga dapat diperoleh keanekaragaman
pemahaman dan penafsiran dengan masing-masing argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Ketiga, menyangkut tujuan praktis, penelitian ini diharapkan membantu pembaca untuk
memahami novel Putu Wijaya.

1.4. Kerangka Teori

Kritik sastra memiliki korelasi yang erat dengan perkembangan kesusasteraan. Menurut
Andre Hardjana (1991 : 1) kritik sastra merupakan sumbangan yang dapat diberikan oleh
para peneliti sastra bagi perkembangan dan pembinaan sastra. Hal senada juga
diungkapkan oleh Subagio Sastrowardoyo (1983:6) bahwa untuk bisa menentukan
bagaimana sesungguhnya perkembangan kesusasteraan Indonesia, dibutuhkan suatu
kritik. Pendekatan dalam kritik sastra cukup beragam. Pendekatan-pendekatan tersebut
bertolak dari empat orientasi teori kritik. Yang pertama, orientasi kepada semesta
(universe) yang melahirkan teori mimesis. Kedua, teori kritik yang berorientasi kepada
pembaca (audience) yang disebut teori pragmatik. Penekanannya bisa pada pembaca
sebagai pemberi makna dan pembaca sebagai penerima efek karya sastra. Resepsi sastra
merupakan pendekatan yang berorientasi kepada pembaca. Ketiga, teori kritik yang
berorientasi pada elemen pengarang dan disebut sebagai teori ekspresif. Keempat adalah
teori yang berorientasi kepada karya (work) yang dikenal dengan teori objektif (Abrams,
1976: 6-29). Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada
semesta (universe), namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan
pembaca.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai landasan
teori dalam menganalisis novel Nyali. Menurut pandangan teori ini, karya sastra dilihat
hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan.
Kenyataan di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di
luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra.

Wilayah sosiologi sastra cukup luas. Wellek dan Warren (1993: 111) membagi telaah
sosiologis menjadi tiga klasifikasi yaitu:

a. Sosiologi pengarang: yakni yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi
politik, dan lain-lain yang menyangkut diri pengarang.

b. Sosiologi karya sastra: yakni mempermasalahkan tentang suatu karya sastra; yang
menjadi pokok telaah adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa
tujuan atau amanat yang hendak disampaikannya;

c. Sosiologi sastra: yang mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosialnya
terhadap masyarakat.

Klasifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan bagan yang dibuat oleh Ian Watt
(Damono, 1979: 3) dengan melihat hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan
masyarakat. Telaah suatu karya sastra menurut Ian Watt akan mencakup tiga hal, yakni:
a. Konteks sosial pengarang, yakni yang menyangkut posisi sosial masyarakat dan
kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial yang
bisa mempengaruhi diri pengarang sebagai perseorangan di samping mempengaruhi isi
karya sastranya.

b. Sastra sebagai cermin masyarakat, yang ditelaah adalah sampai sejauh mana sastra
dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat.

c. Fungsi sosial sastra, dalam hal ini ditelaah sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan
dengan nilai sosial, dan sampai seberapa jauh pula sastra dapat berfungsi sebagai alat
penghibur dan sekaligus sebagai pendidikan masyarakat bagi pembaca.

Umar Junus (1986 : 3) mengemukakan bahwa yang menjadi pembicaraan dalam telaah
sosiologi sastra adalah sebagai berikut:

1. Karya sastra dilihat sebagai dokumen sosio-budaya;

2. Penelitian mengenai penghasilan dan pemasaran karya sastra;

3. Penelitian tentang penerimaan masyarakat terhadap sebuah karya sastra seorang
penulis tertentu dan apa sebabnya;

4. Pengaruh sosio-budaya terhadap penciptaan karya sastra, misalnya pendekatan Taine
yang berhubungan dengan bangsa, dan pendekatan Marxis yang berhubungan dengan
pertentangan kelas.

5. Pendekatan strukturalisme genetik dari Goldman; dan

6. Pendekatan Devignaud yang melihat mekanisme universal dari seni, termasuk sastra.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang pertama yakni karya sastra
dilihat sebagai dokumen sosio-budaya yang mencatat kenyataan sosio-budaya suatu
masyarakat pada suatu masa tertentu. Pendekatan ini bertolak dari anggapan bahwa karya
sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Bagaiamanapun karya sastra itu
mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan
masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya (Abrams, 1981:178).

Demikian pula objek karya sastra adalah realitas kehidupan, meskipun dalam menangkap
realitas tersebut sastrawan tidak mengambilnya secara acak. Sastrawan memilih dan
menyusun bahan-bahan itu dengan berpedoman pada asas dan tujuan tertentu (Saini,
1986: 14-15). Henry James (Michel Zerraffa dalam Elizabeth and Burns, 1973:36)
mengatakan bahwa sastrawan menganalisis “data” kehidupan sosial, memahaminya dan
mencoba menentukan tanda yang esensial untuk dipindahkan ke dalam karya sastra.

Apabila realitas itu adalah sebuah peristiwa sejarah, maka karya sastra dapat, pertama,
mencoba menterjemahkan peristiwa itu dalam bahasa imajiner dengan maksud untuk
memahami peristiwa sejarah menurut kadar kemampuan pengarang; kedua, karya sastra
dapat menjadi sarana bagi pengarangnya untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan
tanggapannya mengenai peristiwa sejarah dan ketiga seperti juga karya sejarah, karya
sastra dapat merupakan penciptaan kembali peristiwa sejarah dengan pengetahuan dan
daya imajinasi pengarang (Kuntowijoyo, 1987: 127).

Hubungan dialektik antara karya sastra dan realitas sosial budaya memperkuat anggapan
bahwa sastra merupakan salah satu institusi sosial. Sastra tidak hanya mendapat pengaruh
dari realitas sosial tetapi juga dapat mem- pengaruhi realitas sosial. Memang benar sastra
mengambil sebagian besar karakternya dari bahasa, namun bentuk dan isi novel lebih
banyak berasal dari fenomena sosial daripada dari seni lain, terkecuali film; novel
seringkali merupakan ikatan dengan momentum tertentu dalam peristiwa sejarah
masyarakat (Michel Zerraffa dalam Elizabeth and Burns, 1973:35). Lebih lanjut Zerraffa
(ibid) mengatakan bahwa karya sastra merupakan analisis estetis dan sintesis sebuah
realitas tertentu dan novelis senantiasa melakukan analisis dan sintesis sebelum memulai
menulis.

Dalam mengaplikasikan pendekatan ini, karya sastra tidak dilihat sebagai keseluruhan,
melainkan hanya tertarik pada unsur sosio-budaya di dalamnya yang dilihat sebagai
unsur-unsur yang lepas dari kesatuan karya. Sehubungan dengan analisis terhadap novel
Nyali, penulis mengambil unsur yang dominan dalam karya tersebut, yakni konflik sosial
dan politik. Untuk menganalisis konflik sosial dan politik dibutuhkan teori yang relevan
dengan permasalahan yang dianalisis, yakni teori konflik. Dalam penelitian ini teori
konflik yang penulis pergunakan adalah klasifikasi konflik politik yang dikemukakan
oleh Ramlan Surbakti (Memahami Ilmu Politik, 1992), Lewis A. Coser (dalam David L.
Sills, The International Encyclopedia of The Social Sciences, 1968), Maurice Duverger
dalam bukunya Sosiologi Politik (1993), dan Tom Bottomore dalam bukunya Sosiologi
Politik (1992).

Sebagaimana telah penulis sebutkan bahwa konflik sosial dan politik yang terkandung
dalam novel Nyali memiliki kesejajaran dengan konflik sosial dan politik dalam sejarah
Indonesia sekitar tahun 1965. Sedangkan penulisan novel tersebut dilakukan pada tahun
1980-an. Dalam penelitian ini penulis tidak memfokuskan pada faktor genesis kelahiran
novel tersebut, tetapi menitikberatkan pada faktor mimesis. Hal ini mengingat peristiwa
dominan yang terbayang dalam novel tersebut terjadi pada sekitar tahun 1965. Dengan
kata lain rentang waktu antara tahun novel tersebut ditulis dan peristiwa yang tersirat
dalam novel tersebut cukup jauh.

1.5. Metode

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pertama-tama
dipilih salah satu unsur dalam novel Nyali yakni aspek konflik sosial dan politik.
Selanjutnya konflik sosial dan politik dalam novel tersebut dideskripsikan dengan dibantu
oleh teori-teori tentang konflik serta dihubungkan dengan peristiwa sekitar tahun 1965.
Deskripsi ini dilengkapi dengan data-data sejarah yang diperoleh dari kepustakaan.
1.6. Kerangka Penyajian

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang terbagi dalam bab yang bersifat teoritis, bab yang
berisi analisis dan interpretasi, dan bab yang bersifat konklusi. Bab I merupakan
pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, ruang lingkup dan
permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori dan metode, serta sistematika pe- nulisan.
Bab II berupa analisis sosiologis yang membahas aspek konflik sosial dan politik dalam
novel Nyali. Bab III mengungkapkan masalah realitas sosial, yakni membahas
kesejajaran antara konflik sosial dan politik dalam novel Nyali dengan konflik sosial dan
politik dalam sejarah Indonesia. Bab IV membahas aspek simbolis dalam novel Nyali.
Bab V berupa kesimpulan.

BAB II

KONFLIK SOSIAL DAN POLITIK DALAM NOVEL NYALI

Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi
dalam hubungan proses produksi yang termanifestasikan dalam pemogokan buruh yang
memiliki tuntutan ekonomis berupa kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja.
Pertikaian antar kelompok etnis yang berbeda dalam memperebutkan sumber yang sama
juga tidak jarang terjadi dalam masyarakat yang mejemuk. Demikian juga konflik yang
memiliki motif keagamaan. Pertentangan antara kelompok keagamaan yang satu dengan
kelompok ke- agamaan yang lain sering kali terjadi, karena masing- masing berusaha
mempertahankan kemurnian ajaran yang diyakininya. Sedangkan dalam kehidupan
politik masyarakat sering dihadapkan pada konflik dalam rangka untuk mendapatkan dan
atau memperjuangkan sumber daya langka yang tidak jarang disertai dengan kekerasan.

Konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok
kepentingan(Surbakti, 1992:109).

, lembaga-lembaga, organisasi, dan kelas-kelas sosial yang tidak selalu memiliki

kepentingan yang sama dan serasi. Di antara kelompok- kelompok tersebut memiliki
perbedaan taraf kekuasaan dan wewenang. Demikian pula dengan distribusi dan alokasi
sumber daya yang langka di antara kelompok-kelompok masyarakat tidak selalu
seimbang. Kondisi seperti ini tidak terelakkan, sehingga konflik merupakan gejala yang
senantiasa terjadi dalam masyarakat. Weber (Coser dalam David L. Sills 1968 : 232)
berpendapat konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Simmel (Soerjono
Soekanto, 1988 : 69) berpendapat bahwa terjadinya konflik tidak terelakkan dalam
masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses
asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut ia
mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri
untuk bermusuhan.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:18), mengingat konflik merupakan gejala yang serba
hadir dalam masyarakat, maka konflik tidak mungkin dihilangkan, melainkan hanya
dapat diatur mekanisme penyelesaiannya. Thomas Hobbes, seorang filosof sosial
terkemuka abad tujuh belas, berpendapat tentang konflik yang bertolak dari keadaan
alamiah masyarakat. Thomas Hobbes (Soerjono Soekanto, 1988:9) menyatakan:

Keadaan alamiah masyarakat manusia senantiasa di- liputi oleh rasa takut dan terancam
bahaya kematian karena kekerasan. Kehidupan manusia selalu dalam keadaan
menyendiri, miskin, penuh kekotoran dan ke- kerasan serta jangka waktu kehidupan
pendek. Apabila manusia dibiarkan menanggung nasibnya sendiri, maka manusia akan
menjadi korban keinginan merebut ke- kuasaan dan keuntungan, sehingga sebetulnya
manusia dikuasai oleh motif-motif untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dalam
menghadapi situasi yang secara potensial mengembangkan hasrat untuk berperang dan
adanya konflik, perlu diciptakan suatu organisasi dan ketertiban sosial yang dapat
dipelihara dengan baik.

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa diartikan sebagai
perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, kekuasaan dan sumber
daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan
nilai-nilai yang di- inginkan tapi juga menetralkan, melukai atau mengurangi saingan-
saingan mereka (Lewis A. Coser dalam David L. Sills : 232). Konflik bisa terjadi di
antara individu dan individu, antara individu dan organisasi atau kelompok, antara
organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi
atau kelompok (Robert C. North dalam David L. Sills 1968 : 226).

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti
kerusuhan, kudeta, teror- isme, dan revolusi. Konflik politik dirumuskan secara longgar
sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangaan di antara sejumlah individu,
kelompok, ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan
sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah (Surbakti, 1992:
151). Secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga
masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya,
menentang perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang
mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik (ibid).Konsep konflik
seringkali dipertentangkan dengan harmoni dan integrasi. Konflik sering dianggap
sebagai patologi sosial, perilaku abnormal, dan sebagai sebuah penyimpangan yang
mengganggu keberhasilan integrasi masyarakat. Ketiadaan konflik dan adanya kerja sama
dan peng- aturan kadang digunakan sebagai acuan keberhasilan integrasi atau stabilitas
masyarakat. Namun sesungguhnya, konflik memiliki fungsi positif bagi masyarakat.
Menurut Dahrendorf (Surbakti, 1992: 150) konflik berfungsi sebagai pengintegrasian
masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Selain itu, konflik berfungsi untuk
menghilangkan unsur- unsur pengganggu dalam suatu hubungan. Dalam hal ini konflik
sebagai penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang bertentangan, yang mempunyai
fungsi stabilisator dan menjadi komponen untuk mempererat hubungan (Nasikun via
Surbakti 1992: 150). Konflik juga berfungsi sebagai unsur pengikat di antara kelompok-
kelompok yang sebetulnya tidak berhubungan. Lewis A. Coser (dalam David L. Sills :
232) juga menilai secara positif fenomena konflik. Coser mengatakan bahwa:
Konflik adalah unsur penting bagi integrasi sosial. Selama ini konflik selalu dipandang
sebagai faktor negatif yang memecah belah. Konflik sosial dalam beberapa cara
memberikan sumbangan pada keutamaan kelompok serta mempererat hubungan
interpersonal.

Gluckman ( Laura Nader dalam David L. Sills :238) berpendapat bahwa konflik tidak
mengacaukan sistem sosial, akan tetapi memberikan kontribusi menuju terpeliharanya
masyarakat. Ia mengambil contoh kasus di Afrika Selatan. Gluckman menjelaskan bahwa
perjuangan antara ratu-ratu Zulu Afrika Selatan untuk memperebutkan tahta terjadi dalam
keberlangsungan sistem sosial. Dalam contoh ini masyarakat memimpin dan mengontrol
perselisihan melalui konflik kesetiaan, sehingga meskipun pembrontakaan terjadi di
antara masyarakat Zulu, sistem sosial tidak berubah.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Duverger (1993:33) yang berpendapat bahwa
setiap fenomena politik memiliki aspek konflik dan integrasi. Kekuasaan merupakan
salah satu fenomena politik yang penting. Kekuasaan merupakan sumber daya langka
yang menjadi penyebab konflik. Orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk
mempertahankan kekuasaan. Di samping itu, ada pihak lain yang menentang kekuasaan
dan ingin merebut kekuasaan itu untuk tujuan yang sama. Kekuasaan mempunyai aspek
integrasi dalam arti bahwa kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan ketertiban dan
keadilan; sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteran umum melawan tindakan
berbagai kelompok kepentingan. Selanjutnya Duverger (1993: 275) mengatakan:

Konflik dan integrasi bukan dua aspek yang kontradiktif di dalam politik; mereka juga
saling melengkapi satu sama lain. Dalam mempelajari sebab-sebab antagonisme, kita
mendapatkan bahwa hal ini agak ambivalen. Antagonisme menghasilkan konflik, akan
tetapi, dalam kesempatan tertentu, juga menolong membatasi konflik dan meningkatkan
integrasi. Berbicara secara umum, integrasi dalam hal-hal tertentu muncul sebagai akibat
terakhir dari antoganisme politik, dan paham integrasi memainkan peranan penting justru
di dalam perkembangan konflik. Setiap tantangan tehadap ketertiban sosial yang ada
meliputi suatu visi dan rencana bagi suatu ketertiban sosial yang lebih tinggi dan lebih
otentik. Setiap per- juangan berisikan tujuan tentang perdamaian dan merupakan usaha
untuk merealisir tujuan tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa konflik dan integrasi
tidak berlawanan, akan tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses umum yang
sama — bahwa antoganisme cenderung, justru oleh perkembangannya, ke arah
menghapus dirinya sendiri dan berikutnya menghasilkan harmoni sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada konflik sosial dan politik. Sesungguhnya
konflik yang ber- aspek sosial dan konflik yang beraspek politik tidak bisa diadakan
pembatasan yang tegas. Dalam beberapa kasus konflik sosial bisa mengarah kepada
konflik politik. Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok yang
memiliki perbedaan kepentingan yang bisa diselesaikan oleh kedua orang atau kelompok
tersebut tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah adalah konflik yang
bisa dikategorikan sebagai konflik sosial. Akan tetapi, apabila pertentangan tersebut
diselesaikan dengan keterlibatan pemerintah dan lembaga politik, maka konflik tersebut
berkembang menjadi konflik politik. Demikian pula dengan pemogokan buruh akibat
perselisihan dengan pengusaha. Pada umumnya pemogokan tersebut beraspek sosial dan
ekonomi. Akan tetapi, bisa berubah menjadi konflik politik apabila pemogokan tersebut
berkembang menjadi besar dan memiliki tuntutan politis, serta melibatkan lembaga-
lembaga politik dan pemerintah. Gerakan- gerakan sosial yang nampak tidak punya
tendensi politik terkadang memiliki tujuan politik untuk masa jangka panjang. Demikian
pula dengan gerakan-gerakan intelektual seperti pendirian organisasi-organisasi
intelektual yang melibatkan tokoh-tokoh yang punya sumber kekuasaan potensial bisa
dijadikan sarana politik dan ada kemungkinan bisa menimbulkan konflik politik.

Konflik yang murni beraspek politik misalnya konflik di antara kelompok masyarakat
yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan dan atau
mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah. Demikian juga dengan
ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap pemerintah yang berkembang menjadi
gerakan separatis atau pemberontakan.

Dalam novel Nyali karya Putu Wijaya, konflik yang dominan adalah konflik politik.
Namun demikian konflik sosial dalam novel tersebut juga dianalisis karena konflik
politik dan konflik sosial dalam novel Nyali saling berkaitan. Konflik sosial merupakan
akibat dari terjadinya konflik politik dan mempunyai pengaruh terhadap situasi politik.

2.1. Konflik Sosial

Jenis konflik yang dapat dikategorikan sebagai konflik sosial antara lain konflik dalam
lembaga perkawinan, konflik dalam merebut jabatan, persaingan, permusuhan, dan
konflik etnis. Dalam novel ini terdapat konflik yang bisa dikategorikan sebagai konflik
sosial, yakni konflik dalam rangka memperebutkan jabatan. Konflik ini tidak murni
beraspek sosial akan tetapi mempunyai tendensi politik. Akan tetapi, jenis konflik ini bisa
ditinjau dari aspek sosial. Konflik semacam ini seringkali terjadi dalam sebuah organisasi
dan biasanya disertai dengan persaingan. Dalam persaingan biasanya disertai dengan
pertikaian tidak langsung.

Perebutan jabatan terjadi dalam dinas kemiliteran. Jendral Leonel memiliki kedudukan
yang baik dalam dinas kemiliteran. Ia punya wewenang untuk menentukan kebijakan
yang menyangkut keamanan negara. Atas dasar kedudukan itu ia memiliki
kecenderungan mempertahankan jabatan ini. Segala usaha dilakukan termasuk
pembunuhan yang memiliki motif politik. Ia berusaha menghambat saingan-saingannya,
termasuk mencurigai bawahannya yang punya reputasi dan karier yang baik.

Dalam novel tersebut diceritakan bahwa kematian ayah Krosy sesungguhnya masih
misterius. Kolonel Krosy menduga bahwa kematian ayahnya karena dibunuh oleh Jendral
Leonel. Hal ini dilakukan karena ayah Krosy punya peluang yang baik untuk menjadi
saingan.

kematian tersebut. Ia curiga kalau itu semua dilakukan oleh Jendral Leonel yang waktu
itu masih berpangkat kolonel.
Seluruh reputasi Leonel sangat terpuji, kecuali dalam kasus ayah Krosy. Semua orang
menyadari bahwa Leonel berada satu strip di bawahnya. Dan tak seorang pun dapat
membayangkan apa yang bisa atau mungkin mendorong Leonel untuk membetot teman
seperjuangannya itu —seandainya memang Leonel yang bertanggung jawab. Krosy
sendiri tak bisa memastikan. Ia sempat menyusun beberapa teori. Seandainya saja Leonel
yang membunuh ayahnya, pastilah itu ia lakukan dalam keadaan terjepit, atas desakan
orang lain. Atau semacam kekhilapan : yang kemudian terus-menerus disesalinya.

Ayah Krosy meninggal sebagai seorang pahlawan. Ia disergap di sebuah bukit dengan
tiba-tiba oleh gerombolan Zabaza…Sejak itu Leonel memegang kekuasaan tertinggi di
wilayah. (halaman 19-20).

Kematian Kolonel Krosy juga tidak terlepas dari persaingan jabatan ini. Kolonel Krosy
punya reputasi yang baik dan menjadi calon untuk menduduki jabatan penting dalam
dinas kemiliteran, bahkan mungkin lebih dari itu, yakni peluang untuk mendapatkan
kedudukan yang punya wewenang untuk menentukan kebijakan secara luas. Selain
peluang, ia juga mempunyai ambisi untuk memperoleh ke- dudukan yang baik tersebut.

Tak pelak lagi, ia menjadi calon yang paling meyakinkan untuk mengganti kedudukan
jendral itu, apabila masa pensiunnya tiba. Tapi masih beberapa tahun lagi. Krosy hampir
tak sabar. Ia ingin memegang pimpinan dan menentukan garis besar segala
kebijaksanaan. Bukan hanya sebagai pelaksana semata-mata. (halaman 19)

Sejak kecil Krosy selalu bercita-cita mencapai puncak dari kekuasaan militer….
(halaman 19)

Kematiannya sesungguhnya bukan karena ditembak oleh Kropos, akan tetapi sengaja
dibunuh oleh Jendral Leonel. Sewaktu Kropos menembaknya, Kolonel Krosy tidak mati.
Ia sempat di bawa ke rumah sakit. Dokter Combla tidak sanggup untuk mengembalikan
Kolonel Krosy seperti semula.

Krosy tidak mati karena tembakan saudara. Ia dibunuh oleh Leonel….(halaman 35)

2.2. Konflik Politik

Konflik politik dalam novel Nyali merupakan konflik yang dominan. Konflik tersebut
meliputi hampir keseluruhan cerita. Konflik tercermin dalam tema, alur, penokohan dan
latar. Analisis sosiologis terhadap novel Nyali dengan mengambil konflik politik meliputi
penyebab terjadinya konflik, tipe konflik, struktur konflik, tujuan konflik, intensitas
konflik, pengaturan konflik, serta konflik dan perubahan politik.

Novel Nyali mengisahkan pergolakan politik yang terjadi di sebuah negara. Negara ini
senantiasa mengalami konflik yang tajam, pemberontakan dan kekerasan serta
fragmentasi dalam tubuh militer. Hal ini disebutkan secara eksplisit oleh pengarangnya:
“….Baginda tahu sendiri selain Zabaza banyak sekali dendam, sengketa, keinginan
membunuh yang ada di seluruh kerajaan….” (halaman 42)

Negara ini mengalami dua periode sejarah, yakni masa Orde Lama dan Orde Barusejarah
monarkhi dan Orde Baru untuk masa periode sejarah dengan sistem republik.

. Orde Lama ditandai dengan sistem politik otokrasi tradisional atau monarkhi. Kepala
negara adalah seorang raja (Baginda Raja). Sedangkan Orde Baru ditandai dengan sistem
pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara. Konflik politik terjadi
pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Konflik politik yang terjadi pada masa Orde Baru
merupakan akibat dari konflik politik pada masa Orde Lama.

2.2.1. Penyebab KonflikKondisi yang harus ada bagi timbulnya konflik adalah
kemajemukan struktur masyarakat, baik kemajemukan kultural maupun sosial.
Kemajemukan sosial dan kultural ini dikategorikan sebagai kemajemukan horisontal
(Surbakti, 1992: 151). Selain itu kemajemukan vertikal juga merupakan kondisi yang
memungkinkan terjadinya konflik. Kemajemukan vertikal ditandai dengan struktur
masyarakat yang ter- polarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan
kekuasaan. Kemajemukan tersebut memungkinkan perbedaan kepentingan di antara
kelompok-kelompok masyarakat. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan
konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan
karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Sedangkan kemajemukan horisontal
sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang mendasarkan
pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan
saling bertentangan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian
besar masyarakat tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan dan kekuasaan.
Namun demikian, perbedaan-perbedaan masyarakat ini akan menimbulkan konflik
apabila kelompok-kelompok tersebut memperebutkan sumber-sumber yang sama dan
manakala terdapat benturan kepentingan. Taraf kepincangan distribusi yang diungkapkan
oleh Jonathan H. Turner (Soerjono Soekanto, 1988: 66) merupakan pendapat yang punya
kesejajaran dengan penyebab konflik di atas. Menurut Turner, taraf kepincangan pada
distribusi sumber daya akan mempengaruhi keleluasaan bagian-bagian suatu sistem sosial
untuk mengungkapkan konflik kepentingan.

Semakin tidak seimbang distribusi sumber daya langka dalam sebuah sistem, konflik
kepentingan antara kelompok dominan dan subordinat dalam sebuah sistem semakin
meningkat

Demikian pula dengan pendapat Coser yang menitik- beratkan pada sistem distribusi.
Coser menyatakan bahwa penyebab terjadinya konflik adalah kondisi-kodisi yang
menyebabkan ditariknya legitimasi dari sistem distribusi yang ada dan intensifikasi
tekanan terhadap kelompok- kelompok tertentu yang tidak dominan (ibid: 93).

Maurice Duverger (1993) mengajukan penyebab konflik bertolak dari sudut pandang
pelaku konflik. Menurut Duverger (1993: 174) penyebab antagonisme politik (konflik
politik) meliputi sebab-sebab individual dan sebab- sebab kolektif. Sebab-sebab
individual menurut Duverger, karena terdapat perbedaan bakat individual di antara
manusia. Ia mendasarkan diri pada konsep-konsep biologi Charles Darwin tentang
struggle for life yang menyatakan bahwa setiap individu harus bertempur melawan yang
lain untuk kelangsungan hidup dan hanya yang paling mampu akan memenangkannya.
Dari kecenderungan ini menjelma menjadi perjuangan untuk memuaskan kebutuhan
manusia. Dalam arena politik hal ini menjadi perjuangan untuk posisi utama. Selain itu,
dalam diri manusia terdapat naluri untuk berkuasa yang dianggap sebagai kecenderungan
manusiawi yang fundamental. Ambisi individual ini merupakan faktor primer di dalam
konflik politik.

Konflik politik yang disebabkan oleh kolektif bertolak dari kondisi masyarakat. Di dalam
masyarakat terdapat kelas-kelas sosial yang mempunyai perbedaan kepentingan.
Kontradiksi yang tajam antara kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain
mengakibatkan perjuangan kelas yang disertai dengan kekerasan. Perjuangan kelas
merupakan bentuk konflik politik. Bentuk-bentuk konflik lainnya seperti konflik antara
buruh dan pengusaha, petani dengan tuan tanah, konflik kelompok-kelompok ideologis
menurut analisis ini adalah pencerminan dari perjuangan kelas.

Konflik politik dalam kerajaan yang diceritakan dalam novel Nyali terpolarisasi dalam
kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan-perbedaan peran dan kepentingan.
Dengan kata lain kondisi sosial dan kultural serta kondisi politiknya sangat majemuk.
Struktur masyarakatnya terpolarisasi menurut kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.
Sistem sosial dan struktur masyarakatnya belum stabil. Hal ini ditandai dengan tiadanya
konsensus politik dan ideologis, yakni konsensus yang disepakati bersama dan
dilaksanakan untuk kepentingan umum.

Kekuasaan dan wewenang merupakan sumber daya langka yang sering kali menjadi
penyebab terjadinya konflik dan perubahan pola-pola yang telah melembaga. Distribusi
sumber kekuasaan dalam negara tidak seimbang. Dalam negara dengan sistem politik
otokrasi tradisional ke-kuasaan mutlak pada raja. Distribusi kekuasaan pada partai-partai
politik tidak ada karena kerajaan tersebut tidak memiliki partai politik atau kelompok-
kelompok korporatis yang bisa digunakan sebagai pengendali konflik politik, sehingga
kelompok dominan dalam hal ini raja memiliki kekusaan mutlak (absolut). Adanya
ketidakseim-bangan distribusi sumber kekuasaan ini merupakan penyebab terjadinya
konflik politik.

Dalam negara ini terdapat tiga pihak yang terlibat dalam konflik. Pihak pertama adalah
Baginda Raja. Kelompok kedua adalah gerombolan Zabaza. Pihak ketiga yaitu Jendral
Leonel yang pada awalnya memanfaatkan kelompok kedua. Ketiga pihak tersebut
mempunyai kepentingan yang berbeda dan masing-masing berusaha mewujudkan
kepentingannya sehingga terjadi perbenturan kepentingan.

Baginda Raja mempunyai kepentingan untuk mempertahankan sistem sosial dan struktur
masyarakat yang lama, yakni sistem pemerintahan kerajaan dan sistem perekonomian
yang mengandalkan agraris. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan ia
memiliki kewenangan yang sah untuk menggunakan paksaan fisik dalam menyelesaikan
konflik. Sarana paksaan fisik adalah tentara, intelejen, persenjataan, penjara, kerja paksa,
pengadilan dan lain-lain.

Pihak kedua yakni gerombolan yang bernama Zabaza mempunyai tujuan mengadakan
revolusi kepribadian, yakni mereka ingin menegakkan moral baru bagi masyarakat.
Masyarakat yang dicita-citakan adalah semua orang menjadi hamba kerajaan yang baik.
Setiap orang atau kelompok tidak memiliki ambisi dan kepentingan yang berbeda dengan
kebijakan pemerintah. Dengan demikian pertentangan-perten- tangan dalam masyarakat
bisa dihindarkan.

Gerakan gerombolan ini merupakan satu kelompok yang bersimpati terhadap pandangan
sosial atau doktrin tertentu, yang mengaktualisasikan diri dalam konflik dengan bentuk
pemberontakan. Gerakan ini memiliki ideologi tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk
menyatukan komunitas anggotanya dengan cara mendorong setiap anggota untuk
menerima kekuasaan yang memerintahnya dan dengan mengembangkan rasa kepatuhan
terhadap yang memerintah. Ideologi ini juga berfungsi sebagai tujuan perjuangan. Selain
itu, ideologi ini bersifat doktriner yang mampu meningkatkan antusiasme dan komitmen
untuk mendukung kegiatan politik. Doktrin ini menjanjikan bentuk alter- natif
masyarakat baru yang menjadikan setiap warga negara menjadi hamba kerajaan yang
baik untuk menggantikan bentuk masyarakat lama yang dikendalikan oleh kekuatan
fasisme yang hirarkis dan otoriter. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gerakan
gerombolan ini adalah revolusioner, karena mempunyai tujuan mengadakan perubahan
sosial. Menurut Surbakti (1992:71) sebuah gerakan revolusioner menekankan motivasi
dan tindakan merealisasikan ide-ide revolusioner, sedangkan keberhasilan gerakan
tersebut menjadi pertimbangan kedua. Motivasi untuk mencapai tujuan sangat kuat,
apabila harapan keberhasilan sangat tinggi.

Pihak ketiga, yakni Jendral Leonel memanfaatkan kelompok pertama dan kedua demi
meraih tujuan pribadi. Ia mempunyai ambisi untuk merebut kekuasaan dengan cara yang
tidak sesuai dengan konsensus kerajaan. Ambisi untuk merebut kekuasaan ini
menimbulkan konflik-konflik politik yang mendalam dan luas.

Kemungkinan terjadinya konflik politik semakin lebar jika negara tidak memiliki
konsensus berupa konstitusi yang mengatur penyelesaian konflik. Dalam kerajaan ini
tidak memiliki konsensus tersebut. Selain itu, cara yang dipergunakan oleh pihak yang
bertikai memiliki konsekwensi timbulnya pertentangan yang bersifat kekerasan.

Ketiga pihak yang terlibat dalam konflik politik tersebut sama-sama mempunyai sumber
kekuasaan. Baginda Raja mempunyai sumber kekuasaan karena kedudukannya sebagai
raja yang memperoleh legitimasi karena tradisi. Kekuasaan dan peralihan
kewenangannyayakni dengan diadakannya pemilihan umum.

berlangsung secara turun temurun. Pemimpin gerombolan Zabaza, yakni Kropos
memiliki sumber kekuasaan potensial karena dia memiliki massa yang terorganisasi
secara rapi dan berdisiplin tinggi. Ia menggunakan sumber kekuasaan tersebut untuk
aktivitas politik berupa gerakan untuk mengadakan revolusi kepribadian dengan
menggunakan cara-cara kekerasan seperti teror- isme dan kudeta berdarah. Dengan
demikian, sumber kekuasaan tersebut menjadi kekuasaan aktual. Demikian halnya
dengan Jendral Leonel. Ia memiliki sumber kekuasaan potensial karena kedudukannya
sebagai panglima militer yang punya wewenang untuk mengatur kebijaksaan dalam
bidangnya. Sebagai panglima militer berarti ia memiliki massa terorganisasi berupa
tentara. Ia juga punya kekuasaan aktual karena dia telah menggunakan sumber-sumber
kekuasaan di dalam kegiatan politik secara efektif. Setelah ia berhasil merebut kekuasaan
dan menjadi pemimpin negara, ia memiliki kewenangan.

Berdasarkan penyebab konflik yang diajukan oleh Duverger, maka penyebab konflik
politik dalam masyarakat yang dikisahkan oleh Nyali hanya memiliki relevansi dengan
sebab-sebab individual. Dalam novel tersebut tidak digambarkan adanya kelas-kelas
sosial seperti halnya dalam masyarakat industri. Masyarakat dalam kerajaan tesebut
masih dalam tahap feodaltradisional sesungguhnya adalah negara yang berada dalam
tahap feodalisme.

. Dalam masyarakat feodal tidak terdapat kelas-kelas sosial seperti konsep Marx, yakni
kelas kapitalis dan buruh (proletar). Kelas borjuasi (kaum kapitalis) dan kelas proletar
(buruh) hanya terdapat dalam masyarakat industri dengan sistem kapitalisme.Sebab-
sebab individual tercermin dari ambisi-ambisi pribadi untuk berkuasa. Kolonel Krosy
punya ambisi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Jendral Leonel memiliki ambisi
untuk merebut kekuasaan dan menggantikan sistem pemerintahan dan bentuk negara.
Kepentingan pribadi ini didukung oleh sumber kekuasaan potensial berupa jabatannya
sebagai panglima tertinggi dalam dinas ke- militeran.

2.2.2. Tipe Konflik

Dalam teori konflik politik dikenal dua tipe konflik. Paul Conn membuat kategori tipe
konflik, yakni konflik positif dan konflik negatif (Surbakti 1992: 153). Yang dimaksud
dengan konflik positif ialah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang
biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang dise- pakati bersama
dalam konstitusi. Sebaliknya konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam
eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan lewat cara-cara nonkonstitusional
seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi (Surbakti, 1992: 71). Kedua tipe
konflik ini berkaitan dengan tipe masyarakat, yakni masyarakat yang mapan dan
masyarakat yang belum mapan. Masyarakat yang mapan telah memiliki dan
mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi. Sedangkan
masyarakat yang belum mapan tidak memiliki struktur kelembagaan yang mendapat
dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Tipe konflik politik dalam novel Nyali dapat
dikategorikan sebagai tipe konflik negatif. Konflik tersebut mengancam eksistensi sistem
sosial dan politik serta struktur masyarakat. Apalagi pihak-pihak yang berkonflik
menggunakan cara kekerasan untuk memperjuangkan kepen- tingannya dan
mempertahankan sistem lama. Tipe konflik negatif juga mempunyai karakteristik
dipergunakan cara- cara kekerasan oleh pihak yang bertikai seperti kudeta, separitisme,
revolusi dan terorisme.
Konflik politik yang dalam novel tersebut tidak mungkin diselesaikan lewat mekanisme
konstitusional karena tidak ada konstitusi dan konsensus yang disepakati oleh masyarakat
dan mengatur penanganan konflik. Struktur masyarakat yang dikisahkan dalam novel
tersebut adalah struktur masyarakat yang belum mapan atau belum stabil. Masyarakat
yang belum stabil pada umumnya belum punya konsensus yang disepakati bersama
sehingga sering dihadapkan pada konflik untuk memperebutkan atau memperjuangkan
aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat. Tiadanya konsensus yang mampu
mengakomodir dan mengatur kepen- tingan-kepentingan berbeda dari berbagai kelompok
masyarakat semakin memperlebar konflik. Bagaimanapun negara harus mampu
menampilkan diri sebagai pengemban kepentingaan umum dan mampu mengatasi
kemajemukan dan antagonisme dalam masyarakat. Bagi kelompok dominan yang punya
kewenangan dan kekuasaan berusaha mempertahankan sistem yang dipergu

nakan walau belum secara penuh mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang
diperintah. Kondisi seperti ini memungkinkan konflik berlangsung berkepanjangan dan
punya konsekwensi lebih jauh yakni terancamnya sistem yang ada. Ke- tiadaan
kelompok-kelompok korporatis atau partai yang bisa dipergunakan sebagai alat
pengendali konflik akan cenderung memperparah kondisi ini.

Pihak-pihak yang bertikai menggunakan cara-cara kekerasan. Sekelompok masyarakat
yang terorganisasi dalam sebuah gerombolan bernama Zabaza mempergunakan cara-cara
terorisme dan kekerasan untuk mewujudkan tujuannya. Zabaza menekankan aspek
paksaan fisik atau kekerasan sehingga cenderung mengarah pada pertentangan dan
konflik yang

berkepanjangan. Zabaza yang punya disiplin tinggi, terorganisasi secara rapi, punya pola
kepemimpinan yang ketat dan hirarkis, memang sengaja dibentuk dengan menggunakan
cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Zabaza tidak meng- inginkan cara-cara damai
tetapi menggunakan perang dan kekerasan untuk merombak masyarakat. Dengan kata
lain Zabaza mencita-citakan revolusi kepribadian dengan tujuan agar setiap orang
menjadi hamba kerajaan yang baik. Hal ini secara eksplisit disebutkan oleh pengarangnya
:

“….Gerombolan ini tidak memiliki target merebut pemerintahan. Dia adalah usaha untuk
menegakkan moral baru. Semacam revolusi kepribadian yang membuat setiap orang
menjadi hamba kerajaan yang baik. Ini terjadi karena sekarang setiap orang sudah terlalu
banyak bicara tentang kepentingan-kepentingannya. Dalam kelompok Zabaza, tidak ada
lagi kepentingan pribadi. Setiap orang merasa dirinya alat….” (Halaman 65-67) Pihak
kerajaan dalam hal ini tentara kerajaan tidak menggunakan cara lain dalam mengatur
konflik ini. Tentara yang dipimpin oleh Jendral Leonel juga menggunakan cara kekerasan
dalam rangka membasmi gerombolan Zabaza. Beberapa bawahannya ada yang
mengusulkan diadakan perundingan, tetapi Jendral Leonel tidak setuju.

Teror dan pembunuhan politik yang dilakukan gerom- bolan Zabaza sangat kejam dan
tanpa kompromi. Zabaza membunuh Kolonel Krosy yaitu bekas atasan Kropos dalam
dinas kemiliteran. Demikian juga dengan penyerbuan ke sebuah desa yang merupakan
pertahanan paling kuat tentara kerajaan, yaitu Desa Tongtong. Desa tersebut dihancurkan
dan penduduknya dibinasakan sama sekali.

Pada saat yang tepat Zabaza melakukan penyerbuan ke istana, tapi mampu digagalkan
oleh tentara kerajaan. Ini memang sesuai dengan rencana Jendral Leonel. Ia menghendaki
Zabaza menyerbu istana dan ia menghendaki Baginda Raja terbunuh. Lalu tentara akan
menumpas seluruh anggota gerombolan.

Pada akhirnya konflik ini mengancam eksistensi sistem politik yang lama yaitu sistem
otokrasi tradisional yang mengandalkan sistem agraris. Negara dalam bentuk kerajaan ini
diubah secara total dan menjadi republik seperti yang dikehendaki Jendral Leonel.

2.2.3. Struktur Konflik

Menurut Paul Conn (Surbakti, 1992: 154) struktur konflik dibedakan menjadi dua, yakni
konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik menang-menang (non zero- sum
conflict). Konflik memang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga
tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat
dalam konflik. Ciri utama dari struktur konflik menang-kalah adalah tidak mungkin
diadakan kerja sama dan kompromi. Sedangkan konflik menang-menang memiliki ciri
bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan
kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari
konflik tersebut. Kompromi adalah salah satu fungsi politik yang utama. Dalam
masyarakat demokratis, lembaga-lembaga disesuaikan dengan tujuan ini. Proses-proses
demokratis tidak saja berlaku luntuk mengungkapkan pergolakan politik oleh cara- cra
non violent; mereka juga ditentukan untuk memutuskan konflik dengan kompromi
(Duverger, 1993:346).

Konflik politik yang terjadi di sebuah negara yang diceritakan dalam novel Nyali ini
memiliki struktur konflik menang-kalah. Situasi konflik tidak memungkinkan
diadakannya kompromi dan kerja sama. Atau dengan kata lain konflik ini bersifat
antagonistik. Dalam konflik seperti ini hanya terdapat dua pilihan, yakni ada pihak yang
menang dan pihak lain mengalami kekalahan. Gerombolan Zabaza tidak punya keinginan
untuk mengadakan kompromi. Sesungguhnya Baginda Raja menawarkan diadakannya
kompromi agar tidak terlalu banyak jatuh korban. Akan tetapi Jendral Leonel yang
sesunggguhnya merupakan otak dari seluruh rencana tidak menghendaki cara-cara damai
melalui perun- dingan.

“….Saya tak ingin jalan damai, tapi jalan yang berdarah. Bukan karena haus darah, tapi
karena segala kekerasan ini akan mengatur suasana tertentu. Dia merupakan satu proses
yang akan berguna untuk menyeleksi rakyat kita menuju hari depan yang gemilang. Di
masa depan, bayangan saya kerajaan ini akan menjadi satu republik dengan rakyat
pilihan….” (Halaman 41)

Karena tidak mungkin diadakan kompromi maka jalan satu-satunya adalah ada pihak
yang memenangkan konflik dan pihak lain terkalahkan. Ketika terjadi kudeta oleh
gerombolan Zabaza, Baginda Raja beserta keluarganya terbunuh. Dalam cerita ini tidak
disebutkan siapa yang sesungguhnya membunuh keluarga raja. Zabaza sesungguhnya
tidak punya niat untuk membunuh Baginda Raja. Kemudian tentara kerajaan yang
dipimpin langsung oleh Jendral Leonel berhasil menumpas gerombolan, walau pemimpin
gerombolan yakni Kropos berhasil lolos. Dengan tertumpasnya gerombolan Zabaza
berarti gerombolan ini merupakan pihak yang kalah. Akan tetapi pihak kerajaan dalam
hal ini Baginda Raja beserta seluruh keluarganya juga merupakan pihak yang kalah.
Pihak yang menang adalah Jendral Leonel. Dengan kata lain ia berhasil mengalahkan
kedua lawannya untuk mencapai tujuan yakni merebut kekuasaan dengan cara
memanipulasi keadaan yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan rencana Jendral
Leonel. Ia dapat dikatakan pihak yang menang dan memperoleh jalan untuk merebut
kekuasaan dan mengganti sistem negara yang otokrasi tradisional dengan sistem republik
dengan program industrialisasi yang menggantikan sistem agraris.

2.2.4. Tujuan Konflik

Secara umum tujuan konflik dapat dirumuskan sebagai mendapatkan dan atau
mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Menurut Surbakti (1992: 163)
tujuan konflik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama
berupaya mendapatkan;

2. Disatu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berusaha keras
mempertahankan apa yang dimiliki.

Sesungguhnya pihak yang berkonflik ada tiga, yakni gerombolan Zabaza, Jendral Leonel
dan Baginda Raja. Gerombolan Zabaza mempunyai tujuan untuk menegakkan moral
baru, untuk mengadakan revolusi kepribadian yang menjadikan setiap warga negara
menjadi hamba kerajaan yang baik. Ia tidak punya ambisi untuk merebut pemerintahan.
Ia juga tidak punya tujuan membunuh Baginda Raja beserta keluarganya. Dengan adanya
Zabaza tentara kerajaan yang sebelumnya mempunyai moral yang kurang baik menjadi
bersatu karena dihadapkan pada musuh yang kuat.

Mengingat Zabaza tidak memiliki tujuan merebut ke- kuasaan maka ia bisa dipandang
sebagai kelompok penekan (pemaksa). Menurut Duverger (1993: 292) kelompok penekan
tidak berusaha untuk merebut kekuasaan atau berpartisipasi di dalam pelaksanaan
kekuasaan; tujuannya adalah mempengaruhi mereka yang memegang kekuasaan,
membawakan “tekanan” yang harus dipikulnya.

Sedangkan pihak kedua adalah Baginda Raja. Ia punya keinginan untuk tetap
mempertahankan sistem lama, yakni sistem kerajaan (monarkhi) yang mengandalkan
sistem per- ekonomian agraris. Ia memiliki dasar legitimasi bagi kewenangan untuk
berkuasa. Legitimasi yang mendasari kewenangan Baginda Raja adalah sah, karena
terdapat konsensus dalam masyarakat berupa tradisi peralihan kewe- nangan secara turun
temurun.
Sedangkan pihak ketiga adalah Jendral Leonel. Ia menghendaki bentuk legitimasi yang
lain, yakni peralihan kewenangan secara demokratis melalui pemilihan umum. Negara
yang diinginkan Jendral Leonel adalah negara re- publik. Dengan kata lain ia memiliki
kepentingan untuk merebut kekuasaan dan mengganti sistem otokrasi tradisi- onal dengan
sistem republik.

Jadi apabila disimpulkan, dalam konflik ini ada pihak yang menginginkan perubahan dan
ada pihak lain yang mempertahankan sistem dan struktur sosial masyarakat yang lama.
Pada akhirnya konflik dimenangkan oleh pihak ketiga yang memperalat pihak pertama.
Gerombolan Zabaza diciptakan oleh Jendral Leonel sebagai alat untuk meraih tujuannya.
Ketika gerombolan sudah besar, Zabaza diserahkan kepada Kropos. Ia juga
menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya. Otoritas Jendral Leonel yang besar terhadap
kontrol kekuatan militer cenderung menjadikan militer tidak berada dalam kekuasaan
Baginda Raja. Leonel menyalahgunakan otoritas ini untuk kepentingan pribadinya,
akibatnya militer dijadikan senjata politik oleh Jendral Leonel untuk melakukan kudeta
dengan cara yang halus dan melimpahkan kesalahan tersebut kepada gerombolan Zabaza.
Selanjutnya gerombolan Zabaza ditumpas sampai habis.

2.2.5. Intensitas Konflik

Intensitas konflik lebih merujuk pada besarnya energi (ongkos) yang dikeluarkan dan
tingkat keterlibataan partisipan dalam konflik. Menurut Surbakti (1992: 156-158)
intensitas konflik ditentukan oleh berbagai faktor:

1. Konflik akan cenderung intens apabila dari stratifikasi sosial ekonomi, pertentangan
antara pihak- pihak yang berkonflik mencakup pelbagai jenis.

2. Terdapat kelas yang dominan dalam industri.

3. Apabila pihak yang berkonflik menilai tidak mungkin terjadi peningkatan status bagi
dirinya.

4. Besar kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan dan tingkat resiko yang timbul dari
konflik tersebut. Semakin besar sumber-sumber yang diperebutkan, maka konflik akan
semakin intens. Demikian pula dengan resiko. Semakin besar tingkat resiko yang akan
ditimbulkan maka konflik akan semakin intens.

Coser (Soejono Soekanto, 1988: 94) mengajukan proposisi intensitas konflik sebagai
berikut:

1. Semakin disadarinya kondisi yang menyebabkan pecahnya konflik, maka konflik
semakin intens.

2. Semakin besar keterlibatan emosional peserta dalam konflik, maka konflik semakin
intens.
3. Semakin ketat struktur sosial, tidak tersedianya alat yang melembaga untuk menyerap
konflik dan ketegangan, konflik semakin intens.

4. Semakin besar perlawanan kelompok-kelompok dalam konflik terhadap kepentingan
objektif mereka, maka konflik semakin intens.

Secara kronologis konflik politik dalam novel Nyali semakin intens. Faktor
meningkatnya intensitas konflik adalah sumber yang diperebutkan yakni kekuasaan.
Kekuasaan merupakan sumber yang sangat besar dan langka. Demikian juga dengan
resiko yang akan ditanggung. Masing-masing pihak yang bertikai akan memiliki resiko
yang besar apabila kalah dalam konflik. Baginda Raja akan terguling dari kekuasaannya
jika ia kalah. Demikian juga dengan gerombolan Zabaza. Apabila gerombolan ini kalah
maka resikonya adalah tidak tercapai cita-citanya dan akibat lebih jauh adalah
kehancuraan bagi gerombolan itu. Sedangkan bagi Jendral Leonel kekalahan dalam
konflik akan berakibat pada hancurnya seluruh reputasi dan kemungkinan mati atau
dipenjara seumur hidup. Karena itu konflik semakin intens.

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik tersebut telah menyadari kondisi objektif
masyarakat, terutama kondisi yang menyebabkan terjadinya konflik. Masyarakat tersebut
memiliki struktur yang ketat dan tidak memiliki sarana atau lembaga-lembaga politik dan
konstitusi untuk menyerap konflik. Demikian juga dengan keterlibatan emosional dan
tingkat perlawanan kelompok-kelompok dalam konflik yang semakin tinggi, sehingga
konflik semakin intens.

Keterlibatan emosional peserta konflik sangat besar. Gerombolan Zabaza mempunyai
ideologi yang sangat dipatuhi oleh setiap anggotanya. Mereka bersedia mati demi ke-
muliaan tujuan. Apapun dilakukan dengan sikap patuh tanpa sedikit pun merasa gentar.
Demikian juga dengan tekad Jendral Leonel. Ia bertekad untuk menghancurkan
gerombolan Zabaza dengan kekerasan. Jendral Leonel tidak menghendaki jalan damai.
Keterlibatan emosional yang besar dari pihak- pihak yang bertikai ini semakin
meningkatkan intensitas konflik. Hal ini berakibat semakin besar perlawanan masing-
masing kelompok yang terlibat dalam konflik politik. Gerombolan Zabaza terus-menerus
meningkatkan perla- wanannya dengan menghancurkan kubu-kubu pertahanan tentara
kerajaan. Di pihak tentara kerajaan juga meningkatkan pertahanannya dan perlawanannya
terhadap gerombolan Zabaza. Besarnya tingkat perlawanan ini juga menjadi faktor
semakin intensnya konflik politik tersebut.

2.2.6. Pengaturan Konflik

Pengaturan konflik merujuk pada bentuk-bentuk pengendalian konflik yang lebih
diarahkan pada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik. Dengan asumsi konflik
tidak akan dapat diselesaikan dan dibasmi maka konflik dapat diatur saja sehingga
konflik tidak mengakibatkan perpecahan masyarakat (Surbakti, 1992: 160). Ralf
Dahrendorf menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik (ibid). Pertama bentuk
konsiliasi seperti parlemen atau kuasi-parlemen yang membuka kemungkinan semua
pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan
tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
Kedua, bentuk me- diasi, yakni kedua pihak yang berkonflik sepakat mencari nasihat
kepada pihak ketiga (sebagai mediator) tetapi nasihat ini tidak mengikat. Ketiga bentuk
arbitrasi, yakni kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat
legal sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator.

Metode pengaturan konflik yang dikemukakan ilmuwan lain lebih melihat pengaturan
konflik yang cenderung bersifat kekerasan (political violence) . Metode ini dilandasi oleh
asumsi bahwa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:9310
posted:10/31/2010
language:Indonesian
pages:22