BAPPENAS
File Presentasi ini bisa didownload di
http://www.ziddu.com/download/4622992/2009_019_Ibis_ManggaDua.pdf.html
www.dadangsolihin.com
2
Materi
• • • • • Tujuan dan P T j d Permasalahan P b l h Pembangunan D Daerah h Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Perwakilan Rakyat Anggaran Berbasis Kinerja dan Aplikasinya dalam Penyusunan gg j p y y Rencana Pembangunan Daerah
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
Apa Tujuan Pembangunan? p j g
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (l l f l k d h d (levels of living) setiap orang, baik ) b k pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self‐esteem) setiap orang. Peningkatan kebebasan (f d /d P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. ) ti
2. 3. 3
www.dadangsolihin.com
6
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan d k b antar daerah antar sub daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
Pembangunan Daerah (1) Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk b d h d h k k d l h k meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
www.dadangsolihin.com
7
www.dadangsolihin.com
8
Pembangunan Daerah (2) Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan b d h k k b d k masyarakat di seluruh daerah sehingga: e c p a sua u g u ga ya g e u g a asya a a u u • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. i k t h k t t b t d h di i •
Pembangunan Daerah (3) Pembangunan Daerah (3)
Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah b d hdl k k l l d h dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. dunia usaha swasta dan masyarakat
•
www.dadangsolihin.com
9
www.dadangsolihin.com
10
Pembangunan Daerah (4) Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (l h (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang l f k k f d d k f) k menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur‐unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan d l i t i t ki i l k id politik.
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance G tt G
• •
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k
www.dadangsolihin.com 11
Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
www.dadangsolihin.com
12
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang , , y y g bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police
CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
organized into:
Dunia Usaha Swasta
Nilai Pertumbuhan
Pemerintah
Masyarakat
Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d
www.dadangsolihin.com 13
www.dadangsolihin.com
14
Troika
Troika: Pola Hubungan a Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d Usaha Swasta, an Masyarakat Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara
Masyarakat y Pemerintah
VISI
Good Governance
Dunia Usaha
www.dadangsolihin.com
15
www.dadangsolihin.com
16
Perumusan Visi Daerah Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Perumusan Visi Daerah Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
PEMDA
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan Pemerintah Masih Diperlukan
Permasalahan Pembangunan Daerah (1) Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi b k Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi b l d j kk k i k i i antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan‐pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Permasalahan Pembangunan Daerah (2) Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah b l h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. k i d k di b d li ik Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.
Permasalahan Pembangunan Daerah (3) Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup b b d l d k d Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). g g ( , , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman lih f il h i d k if j di l h ki secara signifikan.
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
Permasalahan Pembangunan Daerah (4) Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) b d (l ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. i k Sk i i Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan g p y , p yang berfungsi lindung. 6.
Permasalahan Pembangunan Daerah (5) Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
Permasalahan Khusus l h h Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Definisi Perencanaan Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan‐pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan‐pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com
26
Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran‐sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran‐sasaran tersebut. Masalah‐masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan‐kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. • • • •
Fungsi/Manfaat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com
27
www.dadangsolihin.com
28
Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, metodologinya belum dikuasai perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b
www.dadangsolihin.com
30
Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti se a us ya. seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. mendukungnya 3.
Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (3)
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak g p g y g y sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata‐ mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin b bk ki melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang g y g keliru bukan semata‐mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com
31
www.dadangsolihin.com
32
Kegagalan Perencanaan (4) Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). • •
Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Berhasil
Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasa da pe a se a asya a a pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran‐sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha k i d l k t d l h k td h swasta.
www.dadangsolihin.com
33
www.dadangsolihin.com
34
Perencanaan yang Ideal
• • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan h ih b l j hi j i d k j terus‐menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
Perwakilan Rakyat
•
• •
www.dadangsolihin.com
35
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Wadah Perwakilan Rakyat Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
www.dadangsolihin.com
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan g
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk‐produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM
Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik
Mana yang paling dekat dengan M li d k d rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan y rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari
Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai, Biro‐biro dalam Bi bi d l Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O
Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus F ki K k
Berbagai bentuk dan jenis LSM d j i LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya
Gender
Laki
Ekonomi
Kaya Miskin
Domisili
Tetap Tidak Tetap www.dadangsolihin.com
Keamanan
Mapan Rentan
Organisasi
Kelompok Individual
38
37
Perempuan
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Kelompok M Kelompok Kelompok Median
Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang k d l h l kd k ' ' h cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada o ge a a da sasa a e e a se g a sa ga d e u a pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam M k d tb k ti 'b l li ' k kd l berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap j g j p gg g f p berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari kelas menengah di lingkungan Pada umumnya mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
Pendukung Pemilu endukung P endukung
Pada umumnya mereka mendapatkan akses d k d k k pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.
www.dadangsolihin.com
39
www.dadangsolihin.com
40
Fungsi DPRD menurut UU Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh e se u eksekutif. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, U b h APBD di j k l hk l d h dan menerapkan Perda tentang APBD. g g p g Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
Sumber: UU 32/2004
Peran dan Fungsi DPRD (1966‐1998) Peran dan Fungsi DPRD (1966‐ Peran dan Fungsi DPRD (1966
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan DPRD h t j ik k k tif k k it d kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. i t hd ht l h i k i it k tit Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.
2.
•
•
3.
•
www.dadangsolihin.com
41
www.dadangsolihin.com
42
Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• • DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. DPRD t i i l bih d d k t dib di k di l l Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan‐ keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. •
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat S ti di b kt t l i di d i liti i i k li t lih t sebagai orang‐orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari‐hari di Indonesia. Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. menjauhkan diri dari masyarakat biasa
•
•
•
www.dadangsolihin.com
43
www.dadangsolihin.com
44
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus T d h k id l h b d blik t menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena b t l bih b kl i A d h i l t t d k keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. •
Mengapa Hal Ini Terjadi? Mengapa Hal Ini Terjadi?
Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih Si t t i t t b t t DPR/D j di l bih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. li t h k li b i b i d i k ilih k b li “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
•
•
•
• •
www.dadangsolihin.com
45
www.dadangsolihin.com
46
Kemauan untuk Mereformasi Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar A t DPRD if d b iki f i ki d bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari‐hari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.
Best Practices (1) Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi P t D ht t T i d P ti i i • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna P M R B k • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing‐masing.
•
•
www.dadangsolihin.com
47
www.dadangsolihin.com
48
Best Practices (2) Best Practices (2)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah K t lib t P blik d l P P t D h • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok‐kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. peraturan daerah • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.
Best Practices (3) Best Practices (3)
Dengar Pendapat Publik D P d t P blik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
www.dadangsolihin.com
49
www.dadangsolihin.com
50
Best Practices (4) Best Practices (4)
Transparansi Anggaran T iA • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. untuk membicarakan anggaran daerah Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD
Orientasi Dasar Politik DPRD Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; k lit didik d k h t Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
www.dadangsolihin.com
51
www.dadangsolihin.com
52
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang ij k k d l li ik berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung g p g y g g g diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. 3.
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. perbaikan Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
www.dadangsolihin.com
53
www.dadangsolihin.com
54
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. umpanbalik yang cepat dan efektif Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up‐date terhadap informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
Siklus Representasi Wakil Rakyat Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat M d t litik b if t t d ti b h k t hanya memberikan sebagian hak‐haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara p politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. y g g g g p
www.dadangsolihin.com
55
www.dadangsolihin.com
56
Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1) Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat D l l k d t k t d l k d t menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi‐fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok‐ d k h d k k di ik l ik l l i k l k kelompok dalam masyarakat maupun individu‐invidu warga negara.
Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)
DPRD
Fungsi Legislasi
MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Perlindungan hak‐ hak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP
Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat
www.dadangsolihin.com
57
www.dadangsolihin.com
58
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2) Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)
Secara substansial S bt i l perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, d l i l i LSM i i dan lain‐lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup gg , , anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadangsolihin.com
59
www.dadangsolihin.com
60
Pengertian Indikator Kinerja Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex‐ ante), pelaksanaan (on‐going), maupun setelahnya (ex‐post) ) l k ( ) l h ( ) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
Pengertian Kinerja Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) tujuan misi dan visi organisasi (LAN 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
www.dadangsolihin.com
61
www.dadangsolihin.com
62
Fungsi Indikator Kinerja Fungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja g p g , , j program pembangunan
Kedudukan Indikator Kinerja edudu a d ato e ja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif
Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64
Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Manfaat yang diperoleh dalam j g jangka menengah untuk g beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Indikator Kinerja INPUT Indikator Kinerja INPUT
Apa yang ingin diubah
•
Meto ode Peny yusunan n
OUTCOME
Apa yang ingin p y g g dicapai
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi D i j di ib i b d d di li i k h l k i sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
•
OUTPUT
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
www.dadangsolihin.com
Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan
KEGIATAN
Metode Pelaksanaan
Apa yang dikerjakan
Apa yang digunakan dalam bekerja
65
INPUT
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
www.dadangsolihin.com
66
Indikator Kinerja OUTPUT d ato e ja OU U
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah pelatihan / peserta pelatihan J l h l tih / t l tih Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 67
Indikator Kinerja OUTCOME Indikator Kinerja OUTCOME
• P Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan k i dik H il i k li d pengukuran indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
•
Contoh: •
Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
www.dadangsolihin.com
68
Menentukan Indikator Outcome (1) ( )
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting OUTCOME
Indikator outcome : I dik t t 1. Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 3 Indikator output 3b 4. Indikator output 4a
Menentukan Indikator Outcome (2) ( )
2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output i dik – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot output b b t t t
OUTCOME OUTCOME Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt‐1) x 100)
OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1b Indikator 1c
OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2b Indikator 2c
OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3b Indikator 3c
OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4b Indikator 4c
OUTPUT 1 OUTPUT 1 Indikator : (Pta)
OUTPUT 2 Indikator : dk (Ptb)
OUTPUT 3 Indikator : (Ptc)
www.dadangsolihin.com
69
www.dadangsolihin.com
70
Menentukan Indikator Outcome (3) ( )
3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, dk h d k meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome indikator outcome
OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) •
Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal‐hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal‐hal yang negatif l h lh l if – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 72
•
OUTPUT 1 OUTPUT 1 Indikator output
OUTPUT 2 OUTPUT 2 Indikator output
OUTPUT 3 OUTPUT 3 Indikator output
•
www.dadangsolihin.com
71
Indikator Kinerja IMPACT j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, d l hd h lk h l dk f indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 73
Persyaratan Indikator Kinerja: Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC‐jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE‐dapat diukur (“What gets measured gets EASUREABLE‐dapat diukur ( What gets measured gets
managed”)
Contoh: •
• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE‐dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
• RELEVANT ( f (information needs of the people who will use the d f h l h ll h
data)
• TIMELY‐tepat waktu (collected and reported at the right time
to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 74
Sumber Pembuktian (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey What source is most appropriate? • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?
3. 1. 2. 2
Langkah‐ Langkah‐Langkah Menyusun Indikator Kinerja
Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator Id ifik i d /i f i d dik b k j di i dik kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan y , , g p p pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. tepat dan relevan Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. k b k / /k
www.dadangsolihin.com
75
www.dadangsolihin.com
76
A Anggaran Berbasis Kinerja B b i Ki j
Apa itu ABK? Apa itu ABK?
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja. did k ki j ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).
www.dadangsolihin.com
77
www.dadangsolihin.com
78
Landasan Hukum
TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengertian ABK Pengertian ABK
ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan ABK d l h d h ik keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang p p p diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. ( (Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004) y ( ) / ) Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan Dalam ABK diperlukan indikator kinerja standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004) (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004)
Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable t t ffi i t t bl
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; g g g UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional; UU 1 /2004 tentang P 15/2004 Pemeriksaan P ik Pengelolaan d T l l dan Tanggung J Jawab b Keuangan Negara; PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
www.dadangsolihin.com 79
www.dadangsolihin.com
80
Tujuan ABK Tujuan ABK
Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program program Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program‐program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada: – terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, – dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, – tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. k di i i l – mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. g y g
Reformasi Sistem Penganggaran Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Misi: Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin d pengeluaran ti dan l pembangunan
Visi: Melaksanakan program kerja presiden terpilih Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP Anggaran disusun b d A di berdasarkan k RKP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
82
www.dadangsolihin.com
81
www.dadangsolihin.com
Reformasi Sistem Penganggaran Reformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Lama Paradigma Baru Paradigma Baru
Penerapan ABK Penerapan ABK
Mengubah Fokus Pengukuran M b hF k P k
Penganggaran g gg Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran 2 P l Pembangunan
Penganggaran g gg dengan Pendekatan: 1. Anggaran Terpadu 2. 2 KPJM 3. Anggaran Kinerja Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya
bergeser
Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
FLEKSIBILITAS
www.dadangsolihin.com
83
www.dadangsolihin.com
84
Latar Belakang: 3 Tuntutan Latar Belakang: 3 Tuntutan
1. azas keseimbangan (checks and balances) dalam penganggaran 2. penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) 3 Komitmen dalam 3. menggunakan sumber daya yang terbatas.
Pendekatan Sistem Penganggaran Pendekatan Sistem Penganggaran
Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, f pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi u gs a o as d a sa a a aga su be daya ya g a g a dapa Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara; Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi P d k t t di i l (li it b d t) tk kl ifik i ekonomi (jenis‐belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran; Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel.
www.dadangsolihin.com
85
www.dadangsolihin.com
86
Manfaat Penerapan ABK (1) Manfaat Penerapan ABK (1)
Transparansi p
Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya. meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program‐program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami. dipahami Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula bil k di i b ik b j l l mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan; Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik.
Manfaat Penerapan ABK (2) Manfaat Penerapan ABK (2)
Pola Penganggaran g gg
Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function). Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan tujuan dan sasaran program kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan tradisional ditinggalkan, akan tetapi tetap digunakan dalam rangka pencatatan dan pengendalian, hanya saja pengelolaannya di k d l k d d li h j l l diserahkan kepada K/L. Tujuan yang luas & strategis ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud. Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan.
87 www.dadangsolihin.com 88
www.dadangsolihin.com
Manfaat Penerapan ABK (3) Manfaat Penerapan ABK (3)
Penentuan Prioritas Penentuan Prioritas
Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, b k l k t i id j i b l j akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai. Pendekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas. b i dib i di b b i i i
Manfaat Penerapan ABK (4) Manfaat Penerapan ABK (4)
Efisiensi Birokrasi
Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil. i d t f k k i h il Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung‐ jawab p y y g j p atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi.
www.dadangsolihin.com
89
www.dadangsolihin.com
90
Tentang Narasumber
Terima Kasih
www.dadangsolihin.com
91
www.dadangsolihin.com
92