Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Description

Capacity Building DPRD Kabupaten Lombok Timur; Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 7 Mei 2009

Reviews
Shared by: Dadang Solihin
Categories
Stats
views:
1370
rating:
not rated
reviews:
0
posted:
5/7/2009
language:
Bahasa Indonesia
pages:
0
BAPPENAS File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4597943/2009_018_LombokTimur.pdf.html www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • • Pendahuluan Latar Belakang: 3 Tuntutan Sistem Pengendalian Intern Pengawasan Intern Stakeholders SPIP Unsur SPIP Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Pendahuluan 1. 1 UU keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem k b i lik i l i pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. 2. Seluruh tingkat pimpinan perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masingmasing. masing 3. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Pendahuluan 4. Dibutuhkan 4 Dib hk suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai i d b ik ki d i bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat: mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 5. 5 Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Pengendalian. www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Latar Belakang: 3 Tuntutan 1. Azas keseimbangan (checks and balances) dalam penganggaran 2. Penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) 3 Komitmen dalam 3. menggunakan sumber daya yang terbatas. • Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan. Dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. • • www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Pengawasan Intern Pengawasan Intern adalah P I d l h • Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan t l h dilaksanakan sesuai d k i t telah dil k k i dengan t l k ukur yang t l h tolok k telah ditetapkan secara efektif dan efisien p g pimpinan dalam mewujudkan tata j Untuk kepentingan p p kepemerintahan yang baik. Stakeholders SPIP • • • • • • • BPKP Inspektorat Jenderal Inspektorat Provinsi Inspektorat Kabupaten/Kota K/L Gubernur Bupati/Walikota • • www.dadangsolihin.com 9 10 Unsur SPIP 1. c. c Lingkungan Pengendalian g g g a. P Penegakan integritas d nilai etika. k i i dan il i ik 1. 2. 3. 4. 5. Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern  www.dadangsolihin.com 11 b. Komitmen terhadap kompetensi. Kepemimpinan yang kondusif. kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. g g gg g jawab y g tepat. yang p e. Pendelegasian wewenang dan tanggung j f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. h. h Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait terkait. www.dadangsolihin.com 12 a. a • • • Penegakan integritas dan nilai etika • b. b • • Komitmen terhadap kompetensi Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. M d k il k Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. il k Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau p g pengabaian p g pengendalian intern. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Mengidentifikasi d menetapkan k i M id ifik i dan k kegiatan yang dib hk untuk dibutuhkan k menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. Menyelenggarakan pelatihan d pembimbingan untuk membantu M l k l tih dan bi bi t k b t pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah • • • www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 c. c • • • • • • Kepemimpinan yang kondusif • • • • • d. d Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Mempertimbangkan risiko d l M i b k i ik dalam pengambilan k bil keputusan. Menerapkan manajemen berbasis kinerja. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP SPIP. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. Secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Menyesuaikan d M ik dengan ukuran d sifat k i k dan if kegiatan I Instansi i Pemerintah. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah. d l I t iP i t h Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan p g g g perubahan lingkungan strategis. g g g Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 e. e • • Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat • • • f. f Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM Wewenang diberikan k W dib ik kepada pegawai yang tepat sesuai d d i i dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan bersangkutan. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. Penetapan k bij k d prosedur sejak rekrutmen sampai d P kebijakan dan d j k k i dengan pemberhentian pegawai. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. • www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 g. g • • Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif h. h Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait Memberikan keyakinan yang memadai atas k M b ik k ki d i ketaatan, k h kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pemerintah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. • Adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait. • www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 2. Penilaian Resiko Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. pemerintah Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko. 3. c. c Kegiatan Pengendalian eg ata e ge da a a. Identifikasi resiko. a. Di Diutamakan pada k i k d kegiatan pokok i k k instansi pemerintah. i i h b. Harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah. d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. f. f Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. b. Analisis resiko. Prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko. Menentukan dampak dari resiko. www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Kegiatan pengendalian terdiri atas: a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. b. Pembinaan SDM. c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. 4. • • Informasi dan Komunikasi K ik i d. Pengendalian fisik atas aset. e. e Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja kinerja. f. Pemisahan fungsi. g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. i. j. k. k Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Menyediakan d memanfaatkan b b M di k dan f k berbagai b i bentuk d sarana k dan komunikasi. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 5. • – supervisi supervisi, – pembandingan, – rekonsiliasi, , Pemantauan dan Pengendalian P d li • • a. BPKP. a BPKP Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Pimpinan O Pi i Organisasi sebagai penanggung j i i b i jawab b Aparat pengawasan intern terdiri atas: Lintas Sektoral Kebendaharaan Umum b. Irjen. c. Inspektorat Provinsi. d. Inspektorat Kabupaten/Kota. • Kode etik p ditetapkan Menkeu Pemantauan berkelanjutan: P b k l j – pengelolaan rutin, – tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. • Evaluasi terpisah: – penilaian sendiri, – review, – pengujian efektivitas Sistem Pengendalian I ji f ki i Si P d li Intern. • Tindak lanjut rekomendasi. www.dadangsolihin.com 25 26 Pembangunan Daerah (1) Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com 28 Pembangunan Daerah (2) Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa P d l h k k i d k depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 31 Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 32 Tahapan Perencanaan (1) 1. P Penyusunan R Rencana Tahapan Perencanaan (2) p ( ) 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b 33 www.dadangsolihin.com 34 www.dadangsolihin.com Pengertian Pengendalian P d li Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya Evaluasi Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya Pemantauan/Monitoring Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. standar Sumber: PP39/2006 S b www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu 36 program. Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan 1. Evaluasi Formatif: Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program. • • • Kegunaan Evaluasi Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program d k i t mampu M j dik k bij k dan kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik j y g j , Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan 2. Evaluasi Summatif: Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan capaian capaian program. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar? Monitoring dan Evaluasi • Monitoring – Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar? • Evaluasi – Periodik dan berkala – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi Aspek 1. Tujuan Kriteria Evaluasi 1. Relevansi 1 R l i 2. Efektifitas 3. Efisiensi 4. Dampak 5. Keberlanjutan Monitoring Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Akuntabilitas penyampaian input program Dasar untuk aksi perbaikan Penilaian keberlanjutan program Evaluasi Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Akuntabilitas penggunaan sumberdaya Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya K f kif bi Pembelajaran 2. Fokus 3. Cakupan Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan te sebut tersebut dapat d be a a dibenarkan? 4. Waktu pelaksanaan Dilaksanakan terus-menerus Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan www.dadangsolihin.com Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program 41 www.dadangsolihin.com 42 Kriteria Evaluasi dan Logic Model Policy Overall Goal (Impact) Program Relevance Project Purpose (Outco e) (Outcome) Impact Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts) Program Overall Purpose (Outcome) Ouputs Relevance Effectiveness Project Output Efficiency Input www.dadangsolihin.com Sustainability Project Inputs 43 www.dadangsolihin.com 44 Efektivitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts) IRR Project Purpose (Outcome) Use of Outputs Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. masukan Levels Policy y Logframe Overall Goal (Impacts) Program Program Effectiveness Project Purpose (Outcome) Ouputs Project Ouputs Project Efficiency Inputs Project Period Project C t P j t Cost Inputs 45 www.dadangsolihin.com 46 www.dadangsolihin.com Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Levels Policy y Logframe Overall Goal (Impacts) Levels Policy y Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan jangka panjang) Logframe Overall Goal (Impacts) I t Impacts Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions Program Project Purpose (Outcome) Ouputs Program Project Purpose (Outcome) Ouputs Operation & Maintenance Sustainability Project Project Inputs www.dadangsolihin.com 47 Inputs www.dadangsolihin.com 48 Penilaian Evaluasi e aa a uas a (4) Sustainability Apa Output Sistem M&E? A Highly Satisfactory b c a a a a (1) Relevance b (2) Effectiveness ( ) (3) Efficiency b y • Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah. – Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, yang tidak berjalan, & mengapa demikian; – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: p g j p pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. c a (3) Efficiency b b c (4) Sustainability b c a B Satisfactory c a (2) Effectiveness c (4) Sustainability b ( ) y C Moderately Satisfactory b c (4) S t i bilit Sustainability c a b c D Unsatisfactory www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50 Apa implikasi jika tidak ada M&E? • Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal • Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan d bagaimana penggunaan i f dif k k pada b i informasi M&E i M&E. Kenapa M&E diperlukan? 1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya k keputusan anggaran) ) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; g ; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. apakah telah www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran www.dadangsolihin.com 54 Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). Fungsi Indikator Kinerja • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56 Kedudukan Indikator Kinerja Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Meto ode Peny yusunan n Logic Model Theory DAMPAK Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  j g jangka menengah untuk  g beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output Apa yang ingin  diubah OUTCOME Apa yang ingin  p y g g dicapai Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa) Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif OUTPUT Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output KEGIATAN Metode Pelaksanaan Apa yang  dikerjakan Apa yang  digunakan dalam  bekerja 58 Sasaran dan Tujuan www.dadangsolihin.com 57 INPUT www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 Indikator Kinerja INPUT • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan • Indikator Kinerja OUTPUT Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan k i t apabila t l k ukur dik itk d bil tolok k dikaitkan dengan sasaran k i t yang kegiatan terdefinisi dengan baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. instansi Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – J l hk Jumlah komputer yang dib li t dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 60 • Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com 59 Indikator Kinerja OUTCOME • • Pengukuran indikator H il seringkali rancu d P k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran k indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. gg g pencapaian atas hasil lebih tinggi p gg Outcome menggambarkan tingkat p yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil ya g telah diperoleh dalam bentuk yang te a d pe o e da a be tu output memang dapat e a g dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. • Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg www.dadangsolihin.com 62 • • • • www.dadangsolihin.com 61 Indikator Kinerja IMPACT j • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Seperti halnya indikator kegiatan. manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan menggambarkan dilaksanakan, aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan p p perkapita masyarakat p y – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 63 Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur ( p (“What g gets measured g gets managed”) • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) • RELEVANT (information needs of the people who will use the data) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 64 Sumber Pembuktian (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected? Terima Kasih www.dadangsolihin.com 65 Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com 67

Related docs
Other docs by Dadang Solihin