Docstoc

Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Document Sample
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di
http://www.ziddu.com/download/4597943/2009_018_LombokTimur.pdf.html

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• • • • • • • • • Pendahuluan Latar Belakang: 3 Tuntutan Sistem Pengendalian Intern Pengawasan Intern Stakeholders SPIP Unsur SPIP Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Pendahuluan
1. 1 UU keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem k b i lik i l i pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. 2. Seluruh tingkat pimpinan perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masingmasing. masing 3. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pendahuluan
4. Dibutuhkan 4 Dib hk suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai i d b ik ki d i bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat: mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 5. 5 Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Pengendalian.

www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Latar Belakang: 3 Tuntutan
1. Azas keseimbangan (checks and balances) dalam penganggaran 2. Penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) 3 Komitmen dalam 3. menggunakan sumber daya yang terbatas. •
Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern
SPI adalah
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan. Dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. • •

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pengawasan Intern
Pengawasan Intern adalah P I d l h • Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan t l h dilaksanakan sesuai d k i t telah dil k k i dengan t l k ukur yang t l h tolok k telah ditetapkan secara efektif dan efisien p g pimpinan dalam mewujudkan tata j Untuk kepentingan p p kepemerintahan yang baik.

Stakeholders SPIP
• • • • • • • BPKP Inspektorat Jenderal Inspektorat Provinsi Inspektorat Kabupaten/Kota K/L Gubernur Bupati/Walikota

•

•

www.dadangsolihin.com

9

10

Unsur SPIP

1.
c. c

Lingkungan Pengendalian g g g

a. P Penegakan integritas d nilai etika. k i i dan il i ik

1. 2. 3. 4. 5.

Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern 
www.dadangsolihin.com 11

b. Komitmen terhadap kompetensi. Kepemimpinan yang kondusif. kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. g g gg g jawab y g tepat. yang p e. Pendelegasian wewenang dan tanggung j f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. h. h Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait terkait.

www.dadangsolihin.com

12

a. a
• • •

Penegakan integritas dan nilai etika
•

b. b
• •

Komitmen terhadap kompetensi

Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. M d k il k Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. il k Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau p g pengabaian p g pengendalian intern. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Mengidentifikasi d menetapkan k i M id ifik i dan k kegiatan yang dib hk untuk dibutuhkan k menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. Menyelenggarakan pelatihan d pembimbingan untuk membantu M l k l tih dan bi bi t k b t pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah

• •

•

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

c. c
• • • • • •

Kepemimpinan yang kondusif
• • • • •

d. d

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Mempertimbangkan risiko d l M i b k i ik dalam pengambilan k bil keputusan. Menerapkan manajemen berbasis kinerja. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP SPIP. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. Secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Menyesuaikan d M ik dengan ukuran d sifat k i k dan if kegiatan I Instansi i Pemerintah. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah. d l I t iP i t h Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan p g g g perubahan lingkungan strategis. g g g Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

e. e
• •

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
• • •

f. f

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Wewenang diberikan k W dib ik kepada pegawai yang tepat sesuai d d i i dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan bersangkutan. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Penetapan k bij k d prosedur sejak rekrutmen sampai d P kebijakan dan d j k k i dengan pemberhentian pegawai. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

•

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

g. g
• •

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

h. h

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Memberikan keyakinan yang memadai atas k M b ik k ki d i ketaatan, k h kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pemerintah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

• Adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

•

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

2.

Penilaian Resiko
Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. pemerintah Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

3.
c. c

Kegiatan Pengendalian eg ata e ge da a

a. Identifikasi resiko.

a. Di Diutamakan pada k i k d kegiatan pokok i k k instansi pemerintah. i i h b. Harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. f. f Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

b. Analisis resiko.
Prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko. Menentukan dampak dari resiko.

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Kegiatan pengendalian terdiri atas:
a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. b. Pembinaan SDM. c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

4.
• •

Informasi dan Komunikasi K ik i

d. Pengendalian fisik atas aset. e. e Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja kinerja. f. Pemisahan fungsi. g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. i. j. k. k Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menyediakan d memanfaatkan b b M di k dan f k berbagai b i bentuk d sarana k dan komunikasi. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

5.
• – supervisi supervisi, – pembandingan, – rekonsiliasi, ,

Pemantauan dan Pengendalian P d li
• • a. BPKP. a BPKP

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan
Pimpinan O Pi i Organisasi sebagai penanggung j i i b i jawab b Aparat pengawasan intern terdiri atas: Lintas Sektoral Kebendaharaan Umum b. Irjen. c. Inspektorat Provinsi. d. Inspektorat Kabupaten/Kota. • Kode etik p ditetapkan Menkeu

Pemantauan berkelanjutan: P b k l j – pengelolaan rutin,

– tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. • Evaluasi terpisah: – penilaian sendiri, – review, – pengujian efektivitas Sistem Pengendalian I ji f ki i Si P d li Intern. • Tindak lanjut rekomendasi.
www.dadangsolihin.com 25

26

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

www.dadangsolihin.com

28

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa P d l h k k i d k depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y
www.dadangsolihin.com 31

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

32

Tahapan Perencanaan (1)
1. P Penyusunan R Rencana

Tahapan Perencanaan (2) p ( )
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b
33 www.dadangsolihin.com 34

www.dadangsolihin.com

Pengertian
Pengendalian P d li
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya

Evaluasi
Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. standar Sumber: PP39/2006 S b
www.dadangsolihin.com 35

www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu 36 program.

Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi Formatif:
Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program. • • •

Kegunaan Evaluasi
Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program d k i t mampu M j dik k bij k dan kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik j y g j , Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan

2. Evaluasi Summatif:
Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan capaian capaian program.

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

Monitoring dan Evaluasi
• Monitoring
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

• Evaluasi
– Periodik dan berkala – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

www.dadangsolihin.com

39

www.dadangsolihin.com

40

Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi
Aspek
1. Tujuan

Kriteria Evaluasi
1. Relevansi 1 R l i 2. Efektifitas 3. Efisiensi 4. Dampak 5. Keberlanjutan

Monitoring
Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Akuntabilitas penyampaian input program Dasar untuk aksi perbaikan Penilaian keberlanjutan program

Evaluasi
Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Akuntabilitas penggunaan sumberdaya Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya K f kif bi Pembelajaran

2. Fokus

3. Cakupan

Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan te sebut tersebut dapat d be a a dibenarkan?

4. Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan terus-menerus Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan
www.dadangsolihin.com

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

41

www.dadangsolihin.com

42

Kriteria Evaluasi dan Logic Model
Policy Overall Goal (Impact) Program Relevance Project Purpose (Outco e) (Outcome) Impact

Relevansi
Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts)

Program Overall Purpose (Outcome) Ouputs

Relevance

Effectiveness

Project Output Efficiency Input
www.dadangsolihin.com

Sustainability

Project

Inputs
43 www.dadangsolihin.com 44

Efektivitas
Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts) IRR Project Purpose (Outcome)
Use of Outputs

Efisiensi
Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. masukan
Levels Policy y Logframe Overall Goal (Impacts)

Program

Program

Effectiveness

Project Purpose (Outcome) Ouputs

Project

Ouputs

Project

Efficiency
Inputs
Project Period Project C t P j t Cost

Inputs
45 www.dadangsolihin.com 46

www.dadangsolihin.com

Dampak
Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
Levels Policy y Logframe Overall Goal (Impacts) Levels Policy y

Keberlanjutan
Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan jangka panjang)
Logframe Overall Goal (Impacts)

I t Impacts
Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions

Program Project Purpose (Outcome) Ouputs

Program Project Purpose (Outcome) Ouputs

Operation & Maintenance

Sustainability

Project

Project

Inputs
www.dadangsolihin.com 47

Inputs
www.dadangsolihin.com 48

Penilaian Evaluasi e aa a uas
a
(4) Sustainability

Apa Output Sistem M&E?
A
Highly Satisfactory

b c a

a a a
(1) Relevance b (2) Effectiveness ( ) (3) Efficiency b y

• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, yang tidak berjalan, & mengapa demikian; – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: p g j p pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.

c a
(3) Efficiency b

b c

(4) Sustainability

b c a

B
Satisfactory

c a
(2) Effectiveness

c

(4) Sustainability b ( ) y

C
Moderately Satisfactory

b c
(4) S t i bilit Sustainability

c a b c

D
Unsatisfactory

www.dadangsolihin.com

49

www.dadangsolihin.com

50

Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal • Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan d bagaimana penggunaan i f dif k k pada b i informasi M&E i M&E.

Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya k keputusan anggaran) ) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; g ; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. apakah telah

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
www.dadangsolihin.com 54

Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

www.dadangsolihin.com

55

www.dadangsolihin.com

56

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Meto ode Peny yusunan n

Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  j g jangka menengah untuk  g beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output

Apa yang ingin  diubah

OUTCOME

Apa yang ingin  p y g g dicapai
Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa)

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output

KEGIATAN
Metode Pelaksanaan

Apa yang  dikerjakan
Apa yang  digunakan dalam  bekerja
58

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 57

INPUT

www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
•

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan k i t apabila t l k ukur dik itk d bil tolok k dikaitkan dengan sasaran k i t yang kegiatan terdefinisi dengan baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. instansi Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – J l hk Jumlah komputer yang dib li t dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 60

•

Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan

www.dadangsolihin.com

59

Indikator Kinerja OUTCOME
• • Pengukuran indikator H il seringkali rancu d P k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran k indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. gg g pencapaian atas hasil lebih tinggi p gg Outcome menggambarkan tingkat p yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil ya g telah diperoleh dalam bentuk yang te a d pe o e da a be tu output memang dapat e a g dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. •

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 62

• •

•

•

www.dadangsolihin.com

61

Indikator Kinerja IMPACT j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Seperti halnya indikator kegiatan. manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan menggambarkan dilaksanakan, aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan p p perkapita masyarakat p y – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 63

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
• SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur ( p (“What g gets measured g gets
managed”)

• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate
collection method)

• RELEVANT (information needs of the people who will use the data) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to
influence many manage decision)

www.dadangsolihin.com

64

Sumber Pembuktian (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

65

Tentang Narasumber

www.dadangsolihin.com

67


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3184
posted:5/7/2009
language:Indonesian
pages:17
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Lombok Timur; Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 7 Mei 2009