Kerjasama Antar daerah

Merajut Kepentingan, Menebar Kesejahteraan : Upaya Peningkatan Pelayanan Dasar Melalui Kerjasama Antar Daerah Oleh : Thres Sanctyeka 2009 Teringat saya terhadap anekdot seorang fasilitator, motivator dan penggiat pengorganisasian yang pernah dia ucapkan dalam sebuah forum yang sedang di fasilitasi oleh nya – dia sempat membuat lelucon “ dua hal yang membuat masyarakat negri ini berkumpul, tuk bersatu dan bekerjasama adalah acara kematian dan kejadian bencana” sontak peserta tertawa mengiyakan pada saat itu, tentu yang ia katakan tidaklah dimaksud bersungguh-sungguh, pada konteks pelatihan saat itu. Hanya sebagai pembuka materi kerjasama tim yang akan dia fasilitasi. Tapi menarik juga ketika mencoba memadankan dengan realitas yang ada saat ini - terkesan ada benarnya juga. Bahwa masyarakat negri ini lebih mudah bekerjasama ketika terjadi “bencana” dibandingkan bekerjasama untuk “kaya” bersama. Mencoba bercermin dengan menarik dalam skala yang lebih luas – bukan sekedar kerjasama individu tapi juga sebuah kerjasama lintas daerah atau yang disebut dengan Kerjasama antar daerah - terminologi yang digunakan oleh perundanganundangan (UU 32 tahun 2004 pasal 195 dan pasal 196) yang ada serta derivasi peraturan dibawahnya (PP no 50 tahun 2007), menjadi suatu yang penuh tantangan untuk direalisasikan dan efektif pengimplementasiannya – atas nama sebuah kerjasama antar daerah. Semenjak ditetapkannya kebijakan desentralisasi tahun 1999, pemerintah daerah mendapatkan angin segar didalam mengelola secara “leluasa” daerahnya masing-masing dalam bidang kepemerintahan kecuali politik luar negri, moneter dan fiskal, hankam, peradilan, agama serta bidang lain. Sangat berbeda sekali dibandingkan masa sebelumnya, dimana daerah selalu “termarjinalkan” terhadap konteks pengelolaan daerahnya sendiri. Namun semenjak kebijakan desentralisasi ditetapkan maka perubahan signifikan begitu dirasakan oleh daerah di dalam mengelola daerahnya secara otonom, bagaimana tidak – dua pilar kebijakan desentralisasi berupa desentralisasi fungsi dan desentralisasi fiscal yang menjadi kekuatan otonomi daerah telah diatur dalam UU no 22/1999 dan UU no 25/1999. Namun juga perlu diakui rangkaian proses pengimplementasian kebijakan desentralisasi sempat menimbulkan pencitraan negatif seperti yang kerap dilontarkan dalam setiap forum seminar, surat kabar, hasil penilitian lembaga-lembaga nasional non pemerintah maupun lembaga internasional pada masa itu, hingga pada akhirnya muncul wacana untuk merevisi UU tersebut. Kondisi tarik menarik antara pro desentralisasi dan perlunya pembatasan kewenangan tersebut merupakan suatu yang alami tentunya sebagai sebuah proses untuk menemukan titik keseimbangan dan sebagai proses pendewasaan berpolitik. Namun diluar dari proses penyempurnaan sebuah tatanana pengelolaan daerah, ditemukan sisi lain yang ternyata dihadapi oleh daerah sebagai suatu wilayah yang otonom – yaitu Pertama. ketika daerah dibenturkan dengan isu kewenangan wajib yang mereka miliki namun bersifat lintas wilayah administrasi kepemerintahannya; Kedua, ketika daerah memiliki keinginan untuk mengembangan perekonomian wilayahnya yang bersifat lintas batas (regional); Ketiga, Ketika daerah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik di wilayah 1 perbatasan; dan Keempat, Ketika daerah berupaya meminimalisir dan menyelesaikan konflik horizontal di wilayah perbatasan yang memiliki potensi tersebut. Kondisi lain yang juga sempat teridentifikasi - Prof.Dr. Bambang P S Brojonegoro (2007) dalam tulisannya menguraikan fakta, tidak semua sumber daya yang dibutuhkan daerah didalam membangun atau menyelenggarkan pelayanan publik dimiliki oleh daerah, oleh karena itu daerah memerlukan daerah lain untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkannya, adanya keterbatasan anggaran belanja publik dalam suatu daerah sehingga apabila daerah satu dengan daerah yang lain memiliki tujuan yang sama maka kerjasama merupakan jawaban untuk efisiensi terhadap penggunaan anggaran daerah. Hal-hal tersebut menjadikan daerah –daerah yang bersangkutan merasa perlu untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan dan upaya pencapaian beberapa keinginan daerah yang muncul tersebut. Potret Kerjasama Antar Daerah Secara genial, kerjasama antar daerah telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia baik level antar provinsi maupun kabupaten/kota, sebut saja kerjasama antar daerah level provinsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKJUR yang telah dirintis semenjak tahun 1975, atau Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) diwilayah DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusatenggara Barat dan Nusatenggara Timur dan yang lainnya adalah Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulewesi (BKPRS), sedangkan pada level kab/kota kita bisa melihat Sekretariat Bersama KARTAMANTUL – merupakan kerjasama Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul, di daerah Solo raya kita mengenal Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSERATEN badan kerjasama yang terdiri dari Kota Surakarta, Kab Boyolali, Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Wonogiri, Kab Sragen dan Kab Klaten, dan wilayah lain yang merupakan kerjasama level kabupaten namun lintas provinsi kita mengenal BKAD PAWONSARI, badan kerjasama yang terdiri dari Kab Pacitan, provinsi Jawa Timur, Kab Wonogiri provinsi Jawa Tengah dan Wonosari, Kab Gunungkidul provinsi DIY serta Java Promo sebuah kerjasama antar daerah disektor pariwisata yang melibatkan 13 kab/ kota yang berasal dari provinsi DIY dan Jawa Tengah. Untuk di provinsi Jawa tengah - Bentuk kerjasama lain yang dapat kita lihat adalah Regional Managemen BARLINGMASCAKEB sebuah kerjasama kab/kota di wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari Kab Banjarnegara, Kab Purbalingga, Kab Banyumas, Kab Cilacap dan Kab Kebumen, Regional Managemen Sapta Mitra Pantura atau yang sering disebut dengan RM SAMPAN, sebuah kerjasama yang terdiri dari tujuh kab/kota di wilayah pantura yang terdiri dari Kota Tegal, Kab Tegal, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab Batang, Kab Pemalang dan Kab Brebes. Dan saat ini di wilayah Jawa Tengah juga sedang diinisiai kerjasama Antar daerah di wilayah ex karesidenan KEDU yang terdiri dari Kab Purworejo, Kota Magelang, Kab Magelang, Kab Temanggung, Kab Wonosobo dan Kab Purbalingga. Dalam skala yang lebih besar, dimana melibatkan seluruh kab/kota se Indonesia kita mengenal Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang sekarang telah berubah menjadi Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI). Dan masih ada beberapa lagi kerjasama antar daerah yang sedang berjalan maupun yang sedang diinisiasi baik oleh 2 lembaga non pemerintah maupun oleh lembaga pemerintah. Dengan melihat bentuk kerjasama antar daerah yang sedang dilakukan sebenarnya kita menjadi optimis terhadap langkah-langkah pemerintah daerah didalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat maupun pola pengelolaan kepemerintahannya untuk menjadi lebih efisien dan efektif . Namun muncul pertanyaan kembali, apakah kerjasama antar daerah yang sudah dilakukan dapat berjalan efisien dan efektif ? Apakah Kerjasama Antar Daerah sudah dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat? Adakah hambatan yang dialami didalam implementasinya sehingga Kerjasama Antar Daerah kurang berhasil? Dan bentuk keberhasilan apa yang sudah dihasilkan dengan pola kerjasama antar daerah? Dalam sebuah kajian dampak kerjasasama antar daerah yang pernah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerjasama Antardaerah (LEKAD) yang bekerjasma dengan GTZ GLG (Good Local Governance) provinsi Jawa Tengah di beberapa institusi kerjasama antar daerah di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2008, didapatkan kesimpulan hasil analisa sebagai berikut : Pertama; terjadinya peningkatan regional cohesivness melalui upaya minimasi konflik daerah; Kedua, Peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan – pada kasus pemberantasan penyakit menular di wilayah perbatasan; Ketiga, Terjadinya peningkatan sarana prasarana antar desa – pada kasus peningkatan jalan dan jembatan di perbatasan serta pemanfaatan sumber air; Keempat, Peningkatan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk wilayah perbatasan; Kelima, Adanya koordinasi penataan ruang dan pembangunan antar wilayah - dengan terselenggarannya secara rutin musyawarah rencana pembangunan regional (musrenbangreg). Namun dalam penelitian ini juga menemukan bahwa Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan masih sedikit program-programnya menyentuh pada peningkatan pelayanan umum (terutama wanita dan penduduk miskin). Dampak pada sektor ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat atau pihak swasta (pengusaha) pada pengkajian ini adalah Pertama, kemudahan informasi dan investasi; Kedua, terjadinya peningkatan citra wilayah; Ketiga, kemudahan informasi dan proses perizinan; Keempat, Peningkatan omzet dan pendapatan; Kelima, Kemudahan akses pasar dan jejaring konsumen; Keenam, Peningkatan margin pendapatan petani; serta Ketujuh, peningkatan teknologi produksi. Dampak positif disektor ekonomi yang teridentifikasi diatas banyak dipengaruhi oleh praktek-praktek pemerintah daerah yang didorong oleh provinsi di dalam bekerjasama maupun secara sendiri di kab/kota nya masing-masing didalam menerapkan kebijakan yang pro investasi, baik melalui pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dan perbaikan regulasi dengan menggunakan pisau analisa Regulatory Impact Assasment (RIA). Di wilayah lain seperti DIY yang juga memiliki kerjasama antara daerah antar kab/kota (Kertamantul) setali tiga uang juga dampak positif yang dihasilkan – Pengolahan air limbah di wilayah Sewon Bantul, berdampak berkurangnya pencemaran air yang dikarenakan limbah domestik pada wilayah setempat karena sistem sanitasi dengan cubluk atau septic tank yang umum dipakai masyarakat dapat diminimalisir (Sutrisno et.al, 2006), begitu juga jembatan Blambangan yang dibangun antara Kab Sleman dan Kota Yogyakarta, sebagai pembuka akses transportasi yang berdampak pada penghematan biaya sosial dan ekonomi. Dari beberapa potret kerjasama antar daerah yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkannya, sebenarnya peluang terhadap percepatan pembangunan kualitas masyarakat di daerah bisa dipercepat. Tapi kondisi 3 tersebut tidak serta merta dapat terwujud, karena beberapa kendala juga yang kerap ditemukan dilapangan ketika berupaya membangun sebuah kerjasama antar daerah. Sebuah Tantangan Terhadap Kapasitas Dari pengalaman langsung yang pernah dilakukan serta pengalaman orang lain didalam meng-inisiasi serta mengimplementasikan sebuah kerjasama antar daerah dapat dikelompokan tantangan berdasarkan analisa terhadap kapasitas terhadap tiga aspek, Pertama, kapasitas sistem/kebijakan berkaitan Kerjasama Antar Daerah; Kedua, kapasitas organisasi/kelembagaan yang dimiliki kerjasama antar daerah dan yang Ketiga, kapasitas individual yang mengimplementasikan Kerjasama Antar Daerah. Berkaitan dengan kapasitas kebijakan atau sistem - isu Kerjasama Antar Daerah, telah diatur di dalam UU no 32/2004 serta PP 50/2007. Kondisi yang demikian buat sebagian daerah, cukup dijadikan pegangan didalam menjalin kerjasama antar daerah. Namun tidak, bagi banyak daerah lainnya. Belum lahirnya peraturan menteri yang diamanatkan oleh PP 50/2007 sebagai tata cara pembinaan dan pengawasan umum atas kerjasama antar daerah provinsi atau antar kabupaten/kota dari lain provinsi menjadi “kehati-hatian” (baca :ketakutan) bagi pemerintah daerah didalam membangun suatu Kerjasama Antar Daerah. Apalagi masalah regulasi pengelolaan keuangan daerah yang mengatur secara spesifik Kerjasama Antar Daerah belum ada. Regulasi mengenai pangaturan keuangan daerah yang ada saat ini - seperti PP 58/2005, Permendagri 13/2006, Permendagri 59/2007, Permendagri 32/2007, dan SE Mendagri 900/2677/SJ tahun 2007 yang mengatur tentang hibah, belum secara spesifik mengatur pengelolaan keuangan daerah dalam Kerjasama Antar Daerah, hal ini menjadikan sebagian pemerintah daerah semakin khawatir terjebak didalam permasalahan pelaporan keuangan ketika terjadi pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang berwenang. Sejauh ini daerah-daerah yang telah melaksanakan kerjasama antar daerah menggunakan anggaran melalui pos di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bersangkutan dalam sebuah kerjasama atau pos hibah sebagai salah satu sumber pembiayaan kerjasama antar daerah. Berkaitan dengan hibah, hibah dalam SE Mendagri disebutkan sebagai salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat (SE Mendagri 900/2677/SJ tahun 2007). Berdasarkan analisa kapasitas organisasi atau kelembagaan, diketahui beberapa kondisi berdasarkan tipe nya. Bagi organisasi kelembagaan yang bersifat struktural seperti BKAD SUBOSUKO WONOSRATEN, dimana struktur organisasi diisi oleh staf pemerintah daerah hanya dari satu Kab/kota, maka mekanisme komunikasi jejaring menjadi sangat tidak efektif, pun tingkat partisipasi serta kepemilikan dari wilayahwilayah lain. Kondisi kapasitas struktur organisasi yang demikian justru melemahkan 4 potensi kekuatan berkerjasama antar daerah. Salah satu potret dengan model kelembagaan tersebut mengingatkan pada pola Weberian type bureaucarcy yang di kenalkan pertama kali oleh Martin Albrow (2004) – dimana hirarkhial menjadi ciri yang mengemuka pada pola hubungan yang ada. Sedangkan struktur lembaga/organisasi yang lebih desentralistik dan menggunakan semangat jejaring sebagai kekuatannya, dimana kab/kota semua terlibat didalam struktur dan memiliki posisi yang sama dalam pengurus harian (pada kasus Forum Merapi – kerjasama antar daerah pada isu bencana), walaupun hanya memiliki fungsi koordinatif antar kab/kota serta tidak memiliki akses koordinasi ke pusat dan tidak memiliki law enforcement seperti yang terjadi pada Badan Kerjasama Pembangunan JABODETABEKJUR (BKSP) – dapat berjalan lebih efektif. Potret organisasi yang mengedepankan konsep jaringan yang fleksibel dengan menggantikan model birokrasi klasik, menjadikan organisasi tersebut lebih dinamis seperti yang dilansir oleh Waugh&Streib (2006). Serta organisasi yang demikian lebih mengandalkan fungsi atau upaya melakukan adaptasi dalam menghadapi perubahan (jenkins, 2006) Pada analisa kapasitas individu, ditemukan bahwa belum terbangunnya kesadaran terhadap pentingnya kerjasama antar daerah didalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Hal tersebut juga teridentifikasi oleh Benjamin (2008) bahwa “adanya Keterbatasan kesadaran para aktor pembangunan & penentu kebijakan untuk memanfaatkan KAD sebagai instrumen strategis dalam peningkatan Pelayanan Publik”, kondisi rendahnya kapasitas individu baik pada level pimpinan daerah maupun level implementator terhadap pemahaman dan kesadaran tersebut berdampak pada hal lain seperti terjadinya tumpang tindih program, tidak harmonisnya antara program kerjasama dengan perencanaan jangka panjang atau menengah daerah yang disebabkan cara pandang sempit - “ego sector”. Hal lain yang juga teridentifikasi adalah kapasitas jumlah sumber daya manusia yang ada didalam mengelola satu lembaga kerjasama tidak sebanding dengan wilayah cakupan kerja, hal ini berdampak kepada tidak maksimalnya capaian hasil program yang telah direncanakan bersama. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan : Sebuah pengalaman aksi Kondisi kapasitas yang telah teridentifikasi, baik pada kapasitas kebijakan/sistem, kapasitas organisasi/kelembagaan maupun kapasitas individu. Menjadi pijakan didalam menentukan strategi peng-inisiasian maupun pengimplementasian sebuah Kerjasama Antar Daerah. Rajutan dari berbagai pengalaman yang ada, menekankan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan (baca: berjalan efektif) sebuah Kerjasama Antar Daerah. Faktor Pertama adalah, Komitmen pimpinan daerah. Hal ini menjadi faktor utama di dalam terselenggaranya kerjasama antar daerah agar menjadi lebih efisien-efektif dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan sebuah pemahaman bersama terhadap keuntungan yang didapat bagi masing-masing daerah ketika menjalankan sebuah kerjasama antar daerah, berdasarkan pengalaman bahwasanya besar dan kuatnya komitmen pimpinan daerah (eksekutif dan legislative), seringkali menghasilkan keberanian dalam mengambil langkah inovasi walaupun dari segi regulasi terkadang masih “lemah”. Faktor yang kedua adalah Identifikasi kebutuhan. Yaitu pengidentifikasian kebutuhan daerah terhadap objek yang akan dikerjasamakan. Untuk itu diperlukan sebuah penjajakan terhadap kebutuhan tersebut. Beberapa medote yang di gunakan didalam melakukan 5 pengidentifikasian kebutuhan antara lain Capacity Building Need Assasment (CBNA). Sebuah teknik yang mencoba menganalisa kapasitas terhadap tiga aspek yaitu aspek sistem/kebijakan, aspek kelembagaan/organisasi maupun aspek individu. Metode lain yang juga pernah digunakan didalam melakukan kajian kerjasama antar daerah adalah metode SKAD (Skenario Kerjasama Antar Daerah), metode ini mencoba mengidentifikasi kegiatan KAD yang layak dan mendesak untuk dilakukan dalam konteks KAD (lekad, 2008). Pentingnya mengidentifikasi kebutuhan adalah untuk efektifitas serta sinergisnya program yang dikerjasamakan dengan perencanaan pemerintah daerah yang telah dibuat. Faktor yang ketiga adalah Pengintegrasian dan harmonisasi. Yaitu mengintegrasikan serta Mengharmonisasikan kebutuhan isu atau sektor yang akan dikerjasamakan kedalam sistem perencanaan daerah yang telah ada atau yang akan dibuat (RPJP, RPJMD, atau RKPD). Dalam proses pengidentifikasian, kerap kali kita temui banyak isu maupun sektor yang dapat dikerjasamakan, sehingga analisis prioritas terhadap isu / sektor tersebut perlu dilakukan, dan yang terpenting adalah mencoba mengintegrasikannya kedalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang ada, ini bermaksud agar program kerjasama nantinya lebih berkelanjutan. Dalam kasus kerjasama antar daerah pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan atau sektor-sektor yang merupakan urusan wajib pemerintah seperti yang telah diatur dalam PP 38/2007, perlu juga dilakukan perumusan pengintegrasian strategi regional didalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap perencanaan pembangunan daerah. Sebagai contoh Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes 828/2008 tentang SPM Kesehatan, maka wilayah yang sedang melakukan kerjasama antar daerah pada sektor kesehatan, dapat merumuskan secara bersama strategi regional didalam mencapai standar pelayanan minimal tersebut. Faktor yang keempat adalah partisipatif. Yaitu melibatkan multi stakeholder untuk berpartisipasi di dalam setiap proses – baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program serta pengawasan dan evaluasi terhadap program kerjasama tersebut. Ini dimaksudkan agar sebuah kerjasama antar daerah adalah milik bersama, bukan hanya milik pemerintah daerah saja, milik lembaga donor saja atau pemerintah provinsi/pusat. Faktor yang kelima adalah analisa kelembagaan atau model kelembagaan. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan model atau format kelembagaan yang efektif terhadap kondisi wilayah kerjasama serta kapasitas dari daerah yang bekerjasama (SDA, Keuangan dan SDM). Tidak selalu lembaga yang memiliki fungsi yang kuat dan otonom menjadi sebuah model lembaga yang ideal. Pada kasus RM BARLINGMASCAKEB di wilayah Jawa Tengah, pada saat ini dengan kapasitas yang ada, peran-peran koordinatif menjadi lebih tepat, dibandingkan ketika lembaga terebut diberikan kewenangan dan fungsi kelembagaan yang lebih tinggi, tapi berbeda bagi BKSP Jabodetabekjur kebutuhan peningkatan kewenangan lembaga hingga law enforcement menjadi sebuah keniscahyaan pada kapasitas nya saat ini. Sebagai memperkuat proses analisa, baik juga menjadikan beberapa pengalaman kelembagaan kerjasama antar daerah di negara lain sebagai refrensnsi. Sebagai contoh, bentuk kerjasama Cooperation Board atau Working Group (dewan kerjasama) di wilayah Frankfurt Jerman, dimana dewan hanya merupakan kesepakatan kerjasama tanpa perlimpahan tanggung jawab ataupun wewenang, bentuk lain juga bisa kita lihat Special Purpose Association yang diterapkan di wilayah Cologne Jerman, dimana pada bentuk kelembagaan seperti ini pemerintah daerah melimpahkan tanggung jawab dan wewenang 6 khusus kepada asosiasi, dan begitu juga dengan bentuk kelembagaan kerjasama di SALGA Afrika Selatan, Sound Transit di Washington, LAA di Korsel serta LCP di Filiphina. Semuanya memiliki pola berdasarkan kapasitas daerah serta kebutuhan yang akan dikerjasamakannya. Faktor keenam yang juga sangat menentukan keberhasilan adalah adanya Champion, yaitu satu aktor yang berfungsi sebagai penggerak, memotivasi, mendorong tahap awal atau pada saat sudah berjalan proses Kerjasama Antar Daerah. Pentingnya aktor yang berperan tersebut sangat dibutuhkan didalam memulai dan mengawal berjalannya proses kerjasama. Aktor / champion tersebut akan mempengaruhi dan mendorong pimpinan daerah lainnya untuk terlibat aktiv didalam mengawal kerjasama antar daerah – dengan selalu memonitoring perkembangan kepada SKPD atau tim yang terlibat di dalam operasional kerjasama yang sedang dilaksanakan Berbagi Peran dalam Penguatan KAD Kerjasama Antar Daerah merupakan sebuah proyek bersama, yang melibatkan lebih dari satu pihak, Baik itu antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga sebagai pelaksana dari program yang menamakan sebuah kerjasama antar daerah. Dalam proses yang pernah dilakukan - beberapa elemen yang dianggap sebagai aktor kunci adalah Pemerintah daerah kab/kota, pemerintah provinsi, Pemerintah pusat serta pihak ketiga yang memiliki komitmen serta kompetensi terhadap isu yang akan dikerjasamakan – baik itu masyarakat setempat, masyarakat usaha maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Gambaran peran-peran apa saja yang diperlukan oleh masing-masing elemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Peran pemerintah daerah kab/kota adalah keberpihakan atau komitmen kepala daerah (eksekutif dan legislatif) terhadap isu kerjasama antar daerah. Hal lain yang juga merupakan bagian peran dari pemerintah daerah yang dapat mendukung kerjasama antar daerah adalah pengalokasian sumber daya daerah yang dimiliki serta kejelasan terhadap kebutuhan daerah atas kerjasama (Warsono, 2009). Sedangkan menurut Pratikno dan masudi (2007) pemerintah kab/kota perlu juga mempersiapkan format kelembagaan yang sesuai dengan tujuan atau misi pembentukan dengan melibatkan stakeholder. Pada kasus perlunya sebuah aturan pengelolaan keuangan daerah yang spesifik mengenai kerjasama antar daerah, maka perlunya peran kab/kota di dalam mendorong kementrian terkait dan Badan Pengawasan yang berkompeten untuk dapat segera memberikan kejelasan kepada daerah-daerah mengenai pengelolaan keuangan terhadap kerjasama antar daerah Peran Pemeritah Provinsi adalah memberikan insentif program pembangunan bagi kerjasama antar daerah, Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program bagi implementator (Dewan Eksekutif, Regional Manager, Koordinator forum, dsb), bagi wilayah yang memiliki bakorlin/bakorwil - lembaga tersebut perlu dikuatkan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi, memfasilitasi PP 50/2007 kepada kab/kota diwilayahnya mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah, Mendukung sinkronisasi musrenbangreg (bagi wilayah yang memiliki mekanisme musrenbangreg) dengan program kab/kota dan provinsi. Selain itu – menurut pratikno dan masudi (2007) terkait dengan aspek legal, provinsi bisa melakukan supervisi untuk memastikan bahwa kerjasama antar daerah otonom berada dalam koridor perundangan yang ada. 7 Peran Pemerintah Nasional adalah Berdasarkan kendala yang ditemui dalam proses pengembangan Kerjasama Antar Daerah, tentunya peran pemerintah lebih mengarah pada mempersiapkan peraturan-peraturan terkait seperti yang telah diamanatkan dalam kebijakan terdahulunya, baik yang berupa tata cara pembinaan dan pengawasan umum maupun mengenai pengelolaan keuangan daerah yang secara spesifik mengatur kerjasama antar daerah. Peran Masyarakat dan lembaga non pemerintah adalah memastikan bahwa isu-isu yang dipilih untuk dikerjasamakan adalah benar-benar berangkat dari sebuah kebutuhan dan memiliki tujuan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat, memastikan konsistensi antara perencanaan yang dibangun sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah yang ada dan atau memastikan terintegrasinya isu yang akan dikerjasamakan kedalam sistem perencanaan daerah (RPJMD, RKPD), memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terhadap program yang dikerjasamakan. Peran lain yang kerapkali di lakukan oleh lembaga pendana adalah melakukan asistensi terhadap daerah didalam membangun kelembagaan yang sesuai dengan kapasitas daerah dengan mengedepankan asas good governance, melakukan peningkatan kapasitas bagi sumberdaya manusianya, dan memberikan dukungan dana operasional pada tahap awal lembaga kerjasama antar daerah itu berdiri. Pentahapan proses menuju perbaikan kualitas pelayanan dasar : dalam bingkai kerjasama Proses yang hingga kini dilakukan merupakan hasil pembelajaran dari waktu ke waktu – dari wilayah ke wilayah lain atas bingkai sebuah kerjasama antar daerah. Isu kerjasama pada sektor ekonomi selalu lebih seksi dibandingkan mengeksplorasi sebuah kerjasama antar daerah dalam sektor pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan lainnya. Tapi secara garis besar mekanisme dan proses inisiasi kerjasama antar daerah serta tantangan yang dihadapi pengelolaan kerjasama antar daerah hampir memiliki kesamaan. Dari praktek-praktek kerjasama antar daerah yang telah ada, maka upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam bingkai kerjasama menjadi lebih mudah. Karena tinggal mengikuti tahapan-tahapan yang pernah dilakukan sebelum – tentunya dengan pembelajaran strategi didalam menghadapi kendala. Secara singkat proses kerjasama antar daerah pada sektor pelayanan dasar dimulai dari tahap pertama, membangun komitmen pimpinan-pimpinan daerah yang kemudian diikat dalam dokumen kesepahaman antar daerah; Tahap kedua, perlu sebuah identifikasi berdasarkan kajian dengan menggunakan metode yang ada baik itu CBNA maupun SKAD untuk mendapatkan kebutuhan / objek yang akan dikerjasamakan dan tentunya perlu diprioritaskan dan disinergiskan berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Terkhususkan dengan pelayanan dasar yang telah memiliki Stadar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka proses pengintegrasian strategi pencapaian SPM regional perlu dilakukan kedalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD atau RKPD); Tahap ketiga, Upaya ini kemudian 8 dilanjutkan dengan proses penganalisisan bentuk lembaga yang sesuai dengan kapasitas daerah. Bisa berbentuk Regional Manajemen, Sekretariat Bersama, Forum dsb. Dan semuanya itu dilakukan dengan menjadikan prinsip good governance sebagai rujukan dalam penerapannya. Tahap keempat, adalah adanya rumusan visi, misi, strategi serta kegiatan bersama dengan membangun kerangka kerja, rencana kerja, pembagian peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengawasan dan pelaporan. Dan tahap kelima adalah proses pengawasan serta evaluasi terhadap proses yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disepakai bersama – proses pengawasan ini tentunya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap isu yang dikerjasamakan. Namun kembali kita katakan bahwasanya sebuah aksi terhadap kata-kata yang tersepakati dan catatan pengalaman tertulis ini tentu lebih menarik dan penuh kompleksitas – selamat mencoba ! 9