Docstoc

Pajak Bumi dan Bangunan

Document Sample
Pajak Bumi dan Bangunan Powered By Docstoc
					         Pajak Bumi dan Bangunan
 Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
                    Hukum Pajak


                      Pengampu:
                 Muyassarotussolichah




                      Penyusun:
           M. Shalahuddin Fahmy (06390115)




           FAKULTAS SYARIAH
PROGARAM STUDY KEUANGAN ISLAM
          UIN SUNAN KALIJAGA
                YOGYAKARTA
                        2008




                          1
                                                        BAB I
                                                        UMUM
A. Pendahuluan
          Peran pajak dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material dan darah
kehidupan (lifeblood) bagi negara dan roda kekuasaanya. Dalam catatan sejarah, tidak ada negara
otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya
tanpa adanya pajak dari rakyat. Sehingga dapat diteorikan, apabila basis material dan darah
kehidupan ini “pajak” bisa berjalan dengan lancar baik dari segi penganggaran maupun
pembelanjaannya, akan tercipta suatu negara yang sejahtera. Pajak dibayar, negara tegak; pajak
diboikot negara ambruk.
           Walaupun sebenarnya banyak sekali sektor pendapatan negara ini yang telah
dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara. Mulai dari pemanfatan sumber daya alam
yang melimpah sampai penyelenggaraan usaha-usaha perusahaan negara. Akan tetapi sektor-
sektor tersebut masih belum bisa membawa negara ke jenjang yang lebih baik seperti yang
diharapkan.
          Pajak ditinjau dari prespektif ekonomi dapat dipahami sebagai paralihan sumber daya
dari sektor privat (swasta) ke sektor publik (pemerintah). Pemahaman seperti ini paling tidak
memberikani gambaran bahwa dengan adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.
Pertama, berkurangnya kemampuan individu atau perusahaan dalam menguasai sumber daya
untuk penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam
penyediaan barang dan jasa untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
          Penguasaan hak atas tanah di Indonesia dimulai sejak Indonesia dipengaruhi oleh pikiran
Raffles1. Dengan hasil penyelidikan statistik mengenai keadaan agraria, ia berkesimpulan bahwa
semua tanah adalah milik raja atau pemerintah. Dengan pegangan ini, maka dibuatlah sistem
penarikan pajak bumi. Jadi bisa dikatakan bahwa tonggak pertama pengaturan mengenai hak atas
tanah di Indonesia dimulai sejak saat itu.




1
    Pada masa penjajahan Inggris sekitar tahun (1811)


                                                          2
B. Pengertian dan Ruang Lingkup PBB2
            Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh
pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessmen
system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan
objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak
ikut menentukan besarnya pajak.
            Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Tingkat I, akan tetapi sebagian besar dari
penerimaan pajak diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II3 sebagai pendapatan daerah
yang bersangkutan. Pemungutan PBB harus benar-benar diatur dengan undang-undang sehingga
dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebelum diterbitkannya Undang-
Undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985, pengaturan tentang pajak yang berkaitan dengan
bumi dan /atau bangunan sudah ada sejak zaman kolonial seperti Ordonansi Pajak Rumah
Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 1923, Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi
Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Jalanan 1942, Iuran Pembangunan Daerah 1957, Pajak
Hasil Bumi 1959.
            Dan sejak tahun 1986 PBB dipungut berdasarkan UU No. 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, yang merupakan penyederhanaan dari undang-undang di atas. Dalam sejarah
perkembangannya, UU PBB tahun 1985 mengalami perubahan pada tahun 1994. Adapun tujuan
dan arah penyempurnaannya adalah seperti disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 12
Tahun 1994:
        Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan
        pembangunan yang sumber utamanya berasal dari pajak.
        Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi
        dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.




2
    3
        UU PBB pasal 18 ayat 1-2


                                                3
C. Dasar Hukum PBB
          Dalam mewujudkan atau merealisasikannya, PBB juga diatur oleh Peraturan Pemerintah
serta Keputusan Menteri Keuangan. Jadi sebagai acuan untuk pelaksanaan Pajak Bumi dan
Bangunan adalah sebagai berikut4:
         UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang
         Pajak Bumi dan Bangunan.
         PP No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk
         Pajak Bumi dan Bangunan.
         Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran
         Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
         Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan Pajak
         Bumi dan Bangunan dan penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
         Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/1985 tentang pelimpaham wewenang
         penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /
         Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
         Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang penentuan Klasifikasi dan
         Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
         Bangunan.
         Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya Nilai
         Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi
         dan Bangunan.
         Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2002 sebagaimana telah diubah dengan
         Keputusan No. 552/KMK.03/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan
         Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.




   4
       Tjahjono, Achmad dan Husein, Fahri,M., Perpajakan, yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005. Edisi 3 halaman 438-
439.


                                                        4
                                                   BAB II
                                       SUBJEK dan OBJEK PBB
A.1 Subjek / Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
          Yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan5. Jangkauan subjek dalam UU PBB sangat luas,
karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas
bumi dan / atau bangunan. Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak,
penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan /bangunan.
          Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam UU PBB, yang menjadi
subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan /baru menjadi wajib
pajak apabila sudah memenuhi sayarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang
dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak
(memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak). Misalanya si A memperoleh
manfaat dari bangunan yang Nilai Jual Kena Pajaknya kurang dari Rp. 8000.0006,-. Si A tetap
menjadi subjek pajak akan tetapi bukan merupakan wajib pajak. Yang berarti dia akan
dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak. Ketentuan ini bermaksud untuk tidak mengenakan
atas rumah /bangunan milik subjek pajak yang kurang mampu.
          Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen
Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak
sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam
hal ini adalah7:
        Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain
        bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai
        wajib pajak.
        Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek
        pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
        Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang /badan untuk merawat
        (mengurus) bumi dan /bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang /badan yang telah
        diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

   5
       UU PBB Pasal 4 ayat 1.
   6
       UU PBB tahun 1994 (bisa selalu berubah sesuai dengan Kep.Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah )
   7
       Soemitro, Rochmat, Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung: Eresco, 1989 halaman 18.


                                                      5
A.2 Pengecualian Subjek PBB
          Sebenarnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengenal adanya pengecualian terhadap
subjek pajak, karena pajak ini bersifat objektif. Yang ada hanya pengecualian objek pajak.
          Wakil-wakil diplomatik (konsulat) dan wakil-wakil organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, bukan
berarti pengecualian subjektif, melainkan karena pembebasan /pengecualian objektif, yaitu yang
digunakan oleh wakil-wakil tersebut, pengecualian /pembebasan pajak tersebut dengan syarat
timbal balik atau pembebasan itu baru diberlakukan, jika negara yang bersangkutan juga
memberikan pembebasan yang sama dari pajak yang dikenakan kepada wakil-wakil diplomatik
Indonesia. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya pembebasan pajak itu tidak
berlaku.


A.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak8.
A.3.1 Hak Wajib Pajak.
       1.Hak untuk memperoleh SPOP, SPPT, STTS beserta informasinya dari Kantor Pelayanan
        PBB.
       2.Hak untuk memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan.
       3.Hak untuk menunjuk pihak lain selain pegawai pajak dengan surat kuasa untuk mengisi
        dan menandatangani SPOP.
       4.Hak untuk mengajukan permohonan mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum
        batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.
       5. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan atas penetapan PBB.


A.3.2 Kewajiban Wajib Pajak
       1.Mendaftarkan Objek Pajak.
       2.Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap.
       3.Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi ke Kantor Pelayanan PBB.
       4.Melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB
        setempat apabila ada perubahan dengan cara mengisi SPOP baru sebagai perbaikan.


   8
      http://masalahpajak.blogspot.com/2007/09/atas-permintaan-mas-anang-maka-saya.html, diakses tgl 02-11-
’08, pkl 21.00 wib.


                                                     6
B.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan
          Dalam UU PBB tahun 1985 menyebutkan bahwa yang menjadi objek PBB adalah bumi
dan /bangunan. Keduanya (bumi dan bangunan) dapat berdiri sendiri (bumi saja atau bangunan
saja) maupun secara bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan.
          Pengertian bumi dijelaskan meliputi permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang ada di
bawahnya. Apa yang disebut “permukaan bumi” di sini tak lain adalah tanah itu sendiri yang
meliputi perairan. Sedangkan “tubuh bumi” adalah apa-apa yang berada di dalam bumi dan yang
berada di bawah air. Apa yang disebut dengan air (perairan) disini mencakup perairan pedalaman
(termasuk rawa-rawa) serta laut wilayah Indonesia9. Jadi yang menjadi objek PBB itu adalah
tanah, air (perairan) dan tubuh bumi. Contoh : sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang, dll.
          Bangunan sebagai objek PBB adalah Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan
sebagai tempat tinggal atau tempat usaha10. Yang termasuk dalam pengertian bangunan dalam
penjelasan UU PBB adalah:
      • Jalan lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan.
      • Kolam renang.
      • Galangan kapal, dan dermaga.
      • Jalan tol.
      • Pagar mewah.
      • Taman mewah.
      • Tempat penampungan / kilang minyak.
      • Tempat olah raga, dan lain-lain.
          Apabila seseorang atau badan memiliki rumah (bangunan) yang berada di atas tanah
orang lain sehingga pemilik bangunan terpisah dari pemilik tanah. UU PBB memungkinkan
pemilik bangunan dikenakan pajak sendiri terlepas dari pajak yang dikenakan pada pemilik
tanah. Dalam keadaan seperti itu, pengaturan hukum (Undang-Undang Pokok Agraria) menganut



  9
       UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, bab 1 pasal 1 ayat 4-5.
  10
        Soemitro, Rochmat, Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung: Eresco, 1989 hlm 9.


                                                       7
asas “pemisahan horizontal11” yang bertumpu pada hukum adat. Masalah ini sering terjadi di
kota-kota besar yang banyak dibangun rumah bertingkat dan di setiap tingkat dimiliki oleh orang
lain. Yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan rumah susun atau apartemen.
         Sedangkan untuk bumi atau bangunan                yang digunakan oleh negara dalam
menyelenggarakan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah12. Sedangkan mengenai bumi dan /bangunan milik perorangan atau badan
(swasta) yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan, kewajiban
pajakannya tergantung dari perjanjian.


B.2 Pengecualian Objek PBB
         Sedangkan objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan
menurut UU PBB adalah:
    a. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan
        timbal balik.
    b.Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
    c. Objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan internasional yang ditentukan oleh
        Menteri Keuangan.
    d.Objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
        sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
        mencari keuntungan13.
    e. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata alam, taman
        nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum
        dibebani suatu hak.


B.3 Cara Mendaftarkan Objek PBB.
         Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB berkewajiban mendaftarkan objek pajaknya
ke Kantor Pelayanan PBB /Kantor Penyuluhan Pajak yang yang berada di daerah objek pajak,


   11
      Di mana hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan yang ada di atasnya.
   12
      UU PBB, pasal 3 ayat 2.
   13
      Yang dimaksud tidak mencari keuntungan di sini adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani
kepentingan umum semata, untuk mengetahuinya dapat dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
yayasan / badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut.


                                                   8
dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di
Kantor Pelayanan PBB /Kantor Penyuluhan Pajak atau Kantor Kelurahan setempat.
          Setelah SPOP selesai diisi dengan benar, jelas dan lengkap14, maka surat tersebut harus
diserahkan kembali paling lambat 30 hari setelah diterimanya SPOP. Sebab jika SPOP lewat
jangka waktu tersebut dan setelah ditegur secara tertulis SPOP belum dikembalikan juga, maka
Dirjen Pajak akan menagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berisikan jumlah pokok
pajak ditambah dengan denda administrasi.


B.4 Klasifikasi Objek PBB.
          Bumi dan bangunan yang banyak macamnya adalah tidak mungkin nilainya
disamaratakan dalam pengenaan pajak. Setelah adanya pendaftaran objek pajak maka akan
diadakan pengkategorian dan pengklasifikasian, ini bertujuan untuk menentukan besarnya Nilai
Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar (pedoman) untuk memudahkan penghitungan pajak
bumi dan bangunan yang terutang.
Faktor-fakor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi/ tanah adalah sebagai
berikut:
    o Letak.
    o Peruntukan .
    o Pemanfaatan.
    o Kondisi lingkungan.
Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan
adalah:
    o Bahan yang digunakan.
    o Rekayasa.
    o Letak.
    o Kondisi lingkungan.
          Penentuan klafisikasi dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap periodik atau tiga tahun
sekali, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada umumnya kondisi objek PBB tidak
begitu     cepat   mengalami     perubahan     (kecuali    daerah-daerah      tertentu   sesuai    dengan

   14
      Maksudnya disini sesuai dengan kondisi objek pajak seperti luas tanah maupun luas bangunan serta
komponen utama dan pendukung bangunan serta fasilitas lainnya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang
dapat merugikan.


                                                    9
perkembangannya15).         Dari    pengklasifikasian      itu,   akan    diperoleh   pandangan   untuk
                                                             16
mengkategorikan suatu objek ke kelas-kelas tertentu . Misalnya, tanah dapat dikategorikan ke
dalam:


   o Tanah sawah.
   o Tanah kebun.
   o Tanah perumahan.
   o Tanah industri.
   o Tanah empang, dan alin-lain.
Sedangkan untuk bangunan ke dalam:
   o Bangunan beton, bangunan bertingkat /susun.
   o Bangunan terbuat dari batu.
   o Bangunan semi permanen, dan sebagainya.
         Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 kemarin, objek pajak
berupa bumi dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Setiap
kelompok dibagi menjadi 50 kelas berdasarkan penggolongan nilai jualnya. Sedangkan objek
berupa bangunan dikelompokkan menjadi dua kelompok juga yaitu kelompok A dan kelompok
B. Setiap kelompok dibagi menjadi 20 kelas.




  15
       Misalnya: daerah-daerah perindustrian dan perumahan dan kota-kota besar.
  16
       Biasanya dilihat dari produktifitas tanah dan /bangunan.


                                                      10
                                                  BAB III
                            PENGENAAN dan PENGHITUNGAN PBB
A. Nilai Jual Obje Pajak (NJOP)
         Nilai jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP dapat ditentukan
melalui beberapa pendekatan, diantaranya:
  1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan /metode
       penentuan nilai jual suatu objek dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang
       sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
       (pendekatan Data Pasar).
  2) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekata /metode penentuan nilai jual suatu objek pajak
       dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut
       pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik
       objek tersebut (Pendekatan Biaya).
  3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan /metode penentuan nilai jual suatu objek
       pajak yang berdasarkan pada hasil produksi tersebut (Pendekatan Pendapatan).
         Selain tiga pendekatan di atas, Rochmat Soemitro (1989) menawarkan perhitungan
dengan hasil sewa setahun (pendekatan Produksi), dalam metode ini penentuan nilai jual pajak
dihitung dengan harga sewa setahun objek tersebut17.
         Besarnya nilai jual ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan
penggolongan       kelasnya.    Misalnya     (dalam        tabel   Keputusan   Menteri   Keuangan   No.
523/KMK.04/1998) , sebuah objek pajak bumi mempunyai harga jual Rp.550.000,00 per m2,
maka bumi tersebut termasuk kelompok A kelas 20 (berada diantara Rp.501.000,00 dan
Rp.573.000,00) dengan nilai jual per m2 ditetapkan sebesar Rp.537.000,00. Dan untuk bangunan
misalnya objek tersebut mempunyai nilai jual per m2 Rp.260.000,00, maka bangunan tersebut
termasuk kelompok A kelas 10 (berada diantara Rp.256.000,00 dan Rp.274.000,00) dengan nilai
jual per m2 ditetapkan sebesar Rp.264.000,00.
Contoh penghitungan NJOP:
   Anggap saja luas bumi di atas 500 m2, maka cara menghitungnya adalah 500 x
   Rp.537.000,00 = Rp.268.500.000,00. Dan untuk bangunan di atas 400 m2, maka cara

  17
       Soemitro, Rochmat, Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung: Eresco, 1989 hlm 15.


                                                      11
    menghitungnya adalah 400 x Rp.264.000,00 = Rp.105.600.000,00. Jika kedua objek pajak
    tersebut milik seorang wajib pajak, maka total NJOPnya adalah Rp.374.100.000,00


B. Nilai Jual Objak Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
         Selain NJOP di atas, pemerintah juga memberikan kepada wajib pajak sejumlah NJOP
yang tidak dikenakan pajak, hal ini bertujuan untuk mengurangi NJOP pengenaan pajak, yang
dinamakan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP18). Kompensasi semacam ini
mirip dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam UU Ph.
         Besarnya NJOPTKP menurut Pasal 3 ayat 3 Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah
sebesar Rp.8000.000,- untuk setiap wajib pajak. Ketentuan besarnya NJOPTKP bisa diubah atau
disesuaikan     berdasarkan     Keputusan      Menteri     Keuangan      menjadi      setingg-tingginya
Rp.12.000.000,-. Sedangkan besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten /kota,
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan
mempertimbangkan pendapatan Pemerintah Daerah setempat.
         Apabila seorang wajib pajak memiliki lebih dari sebuah objek pajak (beberapa objek
pajak), entah yang terletak disatu desa atau desa lainnya, maka NJOPTKP hanya ditetapkan
terhadap satu objek yang nilainya paling tinggi. Sedangkan objek pajak yang lain tetap
dikenakan secara penuh tanpa adanya pengurangan.
         Misalnya: Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak di desa A berupa tanah senilai
Rp.20.000.000,- dan rumah senilai Rp.20.000.000,- di samping itu wajib pajak juga mempunyai
tanah di desa B senilai Rp.10.000.000,-. Besarnya NJOPTKP yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah (Kabupaten) tersebut sebesar Rp.10.000.000,-. Maka NJOPTKP akan diberikan pada
objek pajak yang berada di desa A, karena objek pajak tersebut nilainya lebih besar dari objek
pajak yang berada di desa B. Dan untuk objek pajak yang berada di desa B tetap dikenakan pajak
penuh.


C. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
         Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai
dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Hal ini dilakukan


   18
     Sebelum tahun 1995 namanya Bangunan Tidak Kena Pajak (hanya untuk bangunan). Besarnya tahun 1986-
1988; Rp.2 juta, tahun 1989-1991; Rp.3.5 juta, tahun 1992-1994; Rp.7juta.


                                                   12
supaya tidak terlalu membebani wajib pajak dan tetap memperhatikan penerimaan negara.
Besarnya NJKP adalah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP19.
        Persentase NJKP berdasarkan PP No.25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya NJKP,
terdiri dari dua tarif yaitu 40% dan 20% yang diterapkan pada:
   a) Objek pajak Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan sebesar 40% dari NJOP.
   b) Objek pajak lainnya :
        - Sebesar 40% dari NJOP apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp1.000.000.000,00 (satu
           milyar rupiah) atau lebih;
        - Sebesar 20% dari NJOP apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari
           Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).


D. Tarif Pajak
Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0.5%20, tarif pajak ini merupakan tarif
tunggal.


E. Cara Perhitungan PBB Terutang.
        Setelah mengetahui tentang NJOP, NJOPTKP,NJKP dan juga besar tarif pajak tunggal,
maka PBB terutang dapat dihitung sebagai berikut21:

NJOP Bumi dan Bangunan                           =Rp. xxxx
NJOPTKP                                          =Rp. xxxx ( - )
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak
20 % atau 40 %                                   =Rp. xxxx ( x )
NJKP sebagai dasar perhitungan pajak
0,5 %                                            =Rp. xxxx ( x )
PBB Terutang                                     =Rp.xxxx
            Perhitungan juga bisa dilakukan dengan menjumlah seluruh nilai objek pajak yang
dimiliki wajib pajak kemudian dikurangi dengan NJOPTKP. Hasil pengurangan tersebut
dikalikan dengan persentase NJKP, hasilnya kemudian dikalikan dengan tarif pajak.

  19
     UU PBB 1985 pasal 6 ayat 3.
  20
     Ibid pasal 5.
  21
     Markus, Muda, Perpajakan Indonesia (suatu pengantar), Jakarta, PT Gramedia: 2005, hlm.423.


                                                    13
      PBB       = Tarif Pajak x NJKP

                = 0,5 % x 20 % = 0, 1% x (NJOP - NJOPTKP)

                             atau

                = 0,5 % x 40 % = 0, 2% x (NJOP - NJOPTKP)

Contoh perhitungan:
⊕ Wajib pajak A memiliki objek pajak berupa tanah seluas 1000 m2 dengan nilai jual per m2
    sebesar Rp.285.000,00. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan seluas 800 m2 yang
    berfungsi sebagai tempat tinggal bernilai jual per m2 Rp.429.000,00. Dan untuk NJOPTKP
    yang ditetapkan untuk daerah tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 sedangkan NJKP yang
    ditetapkan untuk wajib pajak adalah 20 %.


Cara pertama:
   NJOP Bumi                        =Rp.285.000.000,00
   NJOP Bangunan                    =Rp.343.200.000,00
                                                      =Rp.628.200.000,00
   NJOP TKP                                           =Rp. 10.000.000,00
   NJOP sebagi pengenaan pajak                        =Rp.618.200.000,00
                                             20 % x
   NJOP sebagai perhitungan pajak                     =Rp.123.640.000,00
                                             0,5% x
   Jadi Pajak Terutang                                =Rp.618.200,00


Cara kedua:
   Pajak Terutang     = Tarif Pajak x NJKP

                      = 0,5% x 20% (Rp.628.200.000,00 - Rp. 10.000.000,00)

                      = 0, 1% x (Rp. 618.200.000,00)

                      = Rp.618.200,00



                                                14
                                                     BAB IV

                       TAHUN, SAAT dan TEMPAT PAJAK TERUTANG
        Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim (sama dengan tahun kalender22),
yaitu mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Sehingga apabila terjadi perubahan selama tahun
berjalan, tidak akan mempengaruhi besarnya pajak terutang.
        Saat pajak terutang ditentukan dengan kondisi atau keadaan per 1 januari pada tahun
yang bersangkutan. Jika terjadi perubahan pada tahun yang bersangkutan, maka akan diakui pada
tahun pajak berikutnya.
Contoh:
    Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2007 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 15
    Januari 2007 bangunan tersebut terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan
    keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, yaitu berupa tanah dan bagunan yang belum
    terbakar.
    Objek pajak pada tanggal 1 januari 2007 berupa tanah kosong. Pada tanggal 1 agustus 2007
    diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan (rumah), maka pajak
    yang terutang untuk tahun 2007 tetap berdasarkan keadaan tanggal 1 januari, sedangkan
    tambahan bangunan (rumah) akan diperhitungkan pada tahun 2008.
Sedangkan tempat terutangnya pajak adalah:
    Untuk daerah Jakarta, tempat terutangnya pajak adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota
    Jakarta.
    Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah tingkat II atau Kotamadya Daerah
    tingkat II yang meliputi letak objek pajak23.




   22
      Tahunpajak berbeda dengan tahun anggaran yang dianut Indonesia yang berjangka waktu mulai 1 April
sampai 31 Maret.
   23
      UU PBB 1985 pasal 8 ayat 3. (untuk daerah-daerah tertentu, tergantung dari kebijakan pemerintah. Misalnya,
untuk kotamadya Batam, tempat terutang pajaknya ada di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau).


                                                      15
                                                    BAB V
                         TATA CARA PEMBAYARAN dan PENAGIHAN
A. Waktu Pembayaran.
        Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus
dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak24.
Misalnya, wajib pajak A menerima SPPT pada tanggal 1 Mei 2007, maka tanggal jatuh tempo
pembayarann PBB adalah 31 Oktober 2007. Sedangkan apabila pajak yang terutang berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak, maka harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal
diterimanya SKP tersebut25. Misalnya, SKP diterima tanggal 1 Mei 2007, maka jatuh tempo
pembayarannya adalah 31 Mei 2007.
        Jadi jangka waktu pembayaran pajak yaitu 6 bulan dan 1 bulan. Jangka waktu enam
bulan diberikan karena wajib pajak memenuhi segala peraturan sehingga diberi kelonggaran
waktu selama enam bulan. Sedangkan untuk jangka waktu satu bulan diberikan kepada wajib
pajak yang bermasalah.
        Sistem pembayaran dapat diatur sendiri oleh wajib pajak, dapat dibayar secara tunai atau
dicicil yang penting tidak melampui batas waktu yang ditentukan. Sebab jika pada saat jatuh
tempo ternyata pajak belum dibayar kurang dalam pembayaran maka wajib pajak akan
dikenakan denda administrasi sebesar 2 % tiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai
dengan hari pembayaran paling lama 24 bulan.


B. Tempat dan Cara Pembayaran.
        Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dapat dibayar di Bank, kantor pos dan Giro atau
tempat-tempat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada saat membayar PBB yang
terutang cukup menunjukkan STTP /SKP /STP PBB dan memberikan uangnya sebagai bukti
pembayaran wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari kantor
penerima pembayaran PBB. Selain membayar langsung kepada petugas di kantor-kantor yang
ditunjuk, wajib pajak juga bisa membayar lewat transfer atau wesel pos26.



   24
      UU PBB 1985 pasal 11 ayat 1.
   25
      SKP timbul apabila; (1) SPOP tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan. (2) Apabila dari pemeriksaan
ternyata pajak terutang lebih besar dari perhitungan SPOP yang ditulis wajib pajak.
   26
      Markus, Muda, Perpajakan Indonesia (suatu pengantar), Jakarta, PT Gramedia: 2005, hlm. 428.


                                                       16
       Untuk wajib pajak yang berada di pedesaan terutama yang jauh dari tempat-tempat
pembayaran, masih dapat membayar melalui Petugas Pemungut PBB. Di sini Petugas Pemungut
akan mendaftarkannya dalam daftar penerima harian dan memberi Tanda Terima Sementara
(TTS) kepada wajib pajak sebagai bukti pembayarannya.


C. Penagihan dan Pelimpahan.
       Jika wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak pada waktunya, maka tidak
akan dilakukan penagihan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Sebab penagihan
baru dilakukan apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak pada tanggal jatuh tempo
atau terlambat membayar pajak.
       Misalnya,   wajib   pajak     mempunyai    hutang   pajak berdasarkan   SPPT   sebesar
Rp.100.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2007, akan tetapi sampai tanggal 2
Nopember 2007 masih belum dibayar, maka wajib pajak tersebut akan diberi tegoran dan
kemudian dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Kantor Pelayanan Pajak ditambah denda
sebesar 2 % untuk setiap bulannya.
       Jika dalam jangka waktu 1 bulan STP tidak juga dibayar maka kantor pelayanan Pajak
dapat menagih pajak dan dendanya dengan menerbitkan Surat Paksa (SP).
       Menteri Keuangan oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk melimpahan penagihan
pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati /Walikotamadya Kepala
Daerah tingkat II. Pelimpahan wewenang ini hanya terbatas sebagai pemungut pajak saja. Dalam
hal pendataan dan penetapan pajak yang terutang Gubernur, Bupati atau walikota tidak
dibenarkan untuk mengubahnya, dan harus tetap melaporkan hal tersebut kepada Menteri
Keuangan (Dirjen Pajak).




                                             17
                                             BAB VI
                                      KEBERATAN dan BANDING
          Surat keberatan adalah surat permohonan wajib pajak yang ditujukan kepada Dirjen
Pajak untuk meminta pengurangan atau pembebasan pajak dengan alasan bahwa wajib pajak
tidak dapat menyetujui atau merasa keberatan atas perhitungan pajak yang terutang. Surat
keberatan harus jelas dalam menyebutkan jenis pajak, tahun pajak, jumlah pajak yang ditentang
dengan alasan-alasannya. Sebab di setiap tahun hanya ada satu surat keberatan yang dapat
diajukan dari wajib pajak, yang berarti bahwa wajib pajak tidak dapat mengajukan surat
keberatan untuk jangka waktu 2 tahun sekaligus.
Biasanya surat keberatan diajukan karena dua hal:
    Wajib pajak merasa bahwa besarnya PBB dalam SPPT /SKP yang diterima tidak sesuai
    dengan keadaan objek pajak. Pada umumnya hal ini terjadi karena adanya beberapa
    kesalahan seperti kesalahan pada luas objek pajak, kesalahan klasifikasi objek pajak atau
    kesalahan dalam pengenaan dan penetapan PBB terutang.
    Adanya perbedaan penafsiran mengenai peraturan /undang-undang antara wajib pajak dan
    petugas pajak.
          Surat keberatan diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia27 dalam
jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan atau surat ketetapan.
Apabila jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaannya,
maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Dirjen
Pajak.
          Atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, Dirjen Pajak akan memberi keputusan
atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Apabila
dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum memberi keputusan, maka surat keberatan yang
diajukan dianggap dianggap diterima28, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
bagi wajib pajak. Keputusan atas keberatan yang diajukan dapat berupa:
       Menerima seluruhnya atau sebagian, jika Dirjen Pajak menganggap bahwa keberatan yang
       diajukan itu beralasan seluruhnya atau sebagian.
       Menolak keberatan, jika alasan-alasan yang diajukan tidak dapat diterima seluruhnya.


  27
       UU PBB 1985 pasal 15 ayat 2.
  28
       Ibid pasal 16 ayat 5.


                                                18
     Menambah besar pajak yang terutang, jika terbukti setelah diadakan pemeriksaan ternyata
     besar pajak terutang lebih kecil dari yang seharusnya.
       Jika wajib pajak merasa belum puas dengan keputusan atas keberatannya, maka wajib
pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan, dapat mengajukan banding ke
Pengadilan Pajak. Alasan pengjuan banding bisa karena:
    Data objek tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
    Adanya perbedaan penafsiran mengenai peraturan /undang-undang antara wajib pajak
    dengan Keputusan Keberatan.
    Subjek pajak tidak bersedia menjadi wajib pajak atas penunjukkan Dirjen Pajak, meskipun
    subjek pajak telah memberikan alasan dan keterangan, namun tetap ditolak oleh Dirjen
    Pajak.
       Tidak ada batas waktu kapan keputusan banding harus dikeluarkan oleh Pengadilan
Pajak. Putusan banding itu sendiri bisa menerima seluruh /sebagian, menolak bahkan menambah
jumlah pajak terutang.
       Yang perlu diingat, pengajuan keberatan dan /atau banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.




                                               19
                                                  BAB VII
                             PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB
          Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah
Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya untuk
Pemerintah Pusat. Kebijakan seperti ini dimaksudkan untuk merangsang masyarakat dalam
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sekaligus mencerminkan sifat gotong royong
rakyat dalam membiayai pembangunan.
          Pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai
berikut:
        10% dari jumlah hasil penerimaan PBB merupakan bagian Pemerintah Pusat dan harus
        disetorkan ke Rekening Kas Negara untuk dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten
        /kota.
        90% dari jumlah penerimaan PBB merupakan bagian Pemerintah Daerah. Dengan
        pembagian setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 10%.
         - Pemda propinsi          = 20%.
         - Kabupaten /Kota         = 80%.
Jadi masing-masing penerimaan PBB adalah sebagai berikut:
        Pemerintah Pusat                                                    = 10%.
        Biaya pemungutan                           10% x 90%                = 9%.
        Pemerintah daerah propinsi                 20% x (90% - 9%)         = 16,2%.
        Pemerintah daerah kabupaten /Kota          80% x (90% - 9%)         = 64,8%.
          Jumlah Penerimaan PBB                                             = 100%
          Bagian 10% untuk pemerintah adalah sebagai pengganti karena pemerintah pusat sudah
tidak menerima hasil pajak kekayaan lagi. Dan penerimaan yang diterima oleh Pemerintah
daerah Tingkat I dan II sebagai pengganti atas hasil Ipeda dan PRT (yang telah dihapuskan)29.




   29
        Soemitro, Rochmat, Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung: Eresco, 1989 hlm 50.


                                                      20
                                            BAB VIII
                                    KETENTUAN LAIN
A. Pengurangan Pajak
       Pemajakan yang dilakukan pada awal tahun pajak dengan stelsel fiksi mengandung
kelemahan karena tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau keadaan objek pajak yang
sebenarnya.untuk mengeliminasi kelemahan itu, Menteri Keuangan dapat memberikan
pengurangan pajak yang terutang karena kondisi berikut:
1) Kondisi tertentu dari objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak seperti:
     Lahan yang hasilnya sangat terbatas.
     Lahan yang nilai jualnya meningkat akibat perubahan positif pembangunan.
     Subjek dari objek pajak tersebut berpenghasilan dari pensiunan semata dan /atau
     berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi.
     Subjek (badan) dari objek pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sepanjang
     tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
     Besarnya pengurangan antara 0% - 75%.
2) Objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Pengurangan atas
  objek pajak ditetapkan sebesar 25%, 50%, 75%, dan 100% berdasarkan pertimbangan yang
  wajar dan objektif.


B. Penghapusan Pajak
       Pajak terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, pada umumnya
disebabkan karena:
     Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris ataupun harta warisan.
     Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi (objek PBB).
     Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan lain-lain.
       Untuk mengetahui terhapus tidaknya pajak terutang, bisa dilihat dari hasil penelitian atau
verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pejabat /petugas perpajakan.


C. Pejabat Terkait atau Yang Ada Hubungan Dengan Objek Pajak.
       Yang dimaksud dengan pejabat terkait adalah pejabat yang dalam jabatannya atau tugas
pekerjaannya berkaitan langsung dengan dengan objek pajak, seperti:


                                               21
     Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
     Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
     Pejabat Pembuat Akta Tanah.
       Sedangkan yang dimaksud pejabat yang ada hubungan adalah pejabat yang dalam
tugasnya ada hubungannya dengan objek pajak, seperti:
     Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
     Pejabat Dinas Tata Kota.
     Pejabat Dinas Pengawas Bangunan.
     Pejabat Agraria /Badan Pertahanan Nasional.
     Pejabat-pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Kewajiban pejabat tersebut adalah:
       Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek /
       subjek pajak kepada Kantor Pelayanan PBB selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
       berikutnya.
       Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Dirjen Pajak (untuk pejabat
       terkait atau yang ada hubungannya dengan objek pajak)




                                             22
                                            BAB IX
                                   SANKSI PERPAJAKAN
A. Sanksi administrasi.
1. Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis,
   SPOP tidak disampaikan juga sebagaimanan ditentukan dalam surat teguran, maka wajib
   pajak akan ditagih pokok pajaknya ditanbah dengan sanksi administrasi berupa denda 25%
   dari pajak terutang.
Contoh:
      Wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP. Berdasarkan data yang ada, maka kantor
      pelayanan PBB akan mengeluarkan SKP yang berisi:
      Pokok pajak yang dihitung berdasarkan objek pajak dengan data yang ada misalnya
      Rp.1000.000,00.
      Sanksi administrasi berupa denda 25% x Rp.100.000,00 = Rp.250.000,00.
      Jadi, jumlah pajak terutang Rp.1.250.000,00
2. Apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan /kenyataan yang sebenarnya.
   Dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungan
   data yang sebenarnya. Maka wajib pajak akan ditagih dengan jumlah selisih pajak terutang
   ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut.
Contoh:
      Berdasarkan SPOP, pajak terutang sebesar             Rp.1.000.000,00
      Berdasarkan pemeriksaan, pajak terutang sebesar      Rp.1.500.000,00
      Selisih                                              Rp. 500.000,00
      Sanksi administrasi 25% x Rp.500.000                 Rp. 125.000,00
      Jumlah pajak terutang                                Rp. 625.000,00
       Mengenai jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPPT sebesar Rp.1.000.000,00,
apabila belum dilunasi oleh wajib pajak, maka penagihannya dilakukan berdasarkan SPPT
tersebut.


3. Apabila wajib pajak tidak membayar /kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo. Maka
   wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi
   sebesar 2% sebulan.


                                               23
Contoh:
     Wajib pajak A menerima SPPT 2003 pada tanggal 1 Maret 2003 sebesar Rp.1.000.000,00
     yang berarti jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2003. Namun wajib pajak baru
     melakukan pembayaran pada tanggal 10 September 2003, maka wajib pajak akan
     dikenakan denda sebesar Rp.20.000,000 (2% x Rp.1.000.000,00). Jadi jumlah pajak
     terutang sebesar Rp.1.020.000,000.


B. Sanksi pidana
       Dalam UU PBB 1985 menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara
sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan
sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak
melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar
pada negara.
       Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada
negara, dalam hal:
     Tidak mengembalikan SPOP
     Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.
     Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali
     pajak yang terutang.
       Sedang wajib pajak yang terbukti karena kesengajaanya sehingga menimbulkan kerugian
pada negara, dalam hal:
     Tidak mengembalikan SPOP.
     Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
     Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.
     Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan.
     Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali
     lipat pajak terutang.
       Sedangkan kalau Pejabat yang terkait terbukti dengan sengaja sehingga menimbulakan
kerugian pada negara dalam hal:
     Memperlihatkan surat /dokumen yang palsu atau dipalsukan.
     Tidak menunjukkan atau menyampaikan data /dokumen yang diperlukan.


                                            24
      Sanksi pidananya, kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya
      Rp.2.000.000,00.
       Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sanksi akan dilipatduakan, terhitung sejak ia selesai
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar.


DAFTAT PUSTAKA
BUKU-BUKU
  -   Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis, Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi dan
      Penuntun Praktis), Edisi-1, Andi, Yogyakarta: 2004.
  -   Marsyahrul, Tony, Pengantar Perpajakan, Grasindo, Jakarta: 2005.
  -   Markus, Muda, Perpajakan Indonesia (Suatu Pengantar), PT. Gramedia, Jakarta: 2005.
  -   Soemitro, Rochmat, Pajak Bumi dan Bangunan, Eresco, Bandung: 1989.
  -   Saidi, Djafar M, Pembaruan Hukum Pajak, Edisi-1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta:
      2007.
  -   Supriadi, Hukum Agraria, Edisi-1, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.
  -   Tjahjono, Achmad dan Husein, Fahri, Perpajakan, Edisi-3, UPP AMP YKPN, Yogyakarta:
      2005.
WEBSITE
  -   http://masalahpajak.blogspot.com/2007/09/atas-permintaan-mas-anang-maka-saya.html,
      (diakses tgl 02-11-’08, pkl 21.00 wib).
  -   http://organisasi.org/pengertian-arti-definisi-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-info-
      pendaftaran-tarif-pembayaran-keberatan-sanksi-media-sppt, (diakses tgl 02-11-’08, pkl
      21.00 wib).
  -   http://www.ortax.org/ortax/?mod=panduan&page=show&id=78&q=&hlm= (diakses tgl
      02-11-’08, pkl 21.00 wib).




                                                25

				
DOCUMENT INFO