Docstoc

Lembaga Zakat

Document Sample
Lembaga Zakat Powered By Docstoc
					                                        LEMBAGA ZAKAT

A. PENDAHULUAN
        Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk mengemban
risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat. Tugas ummat Islam adalah
mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada.
Karena itu ummat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bahwa kenyataan
ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat belum mampu mengubah apa yang
ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd : 111). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan
Allah kepada ummat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal ummat Islam
memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan
ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai
dengan potensi aqidah Islamiyah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat
yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin
juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin
dapat dipersempit.
        Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah
penanggulanagn kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan
zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh
Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal ummat Islam
(Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. Apabila potensi tersebut
dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak, tentunya dapat digunakan sebagai
sarana dalam meningkatkan perekonomian penduduk yang notabennya negara yang
berpenduduk islam terbesar di dunia.

B. PENGERTIAN ZAKAT
       Menurut Bahasa(lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; membersihkan;
mensucikan. Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu
pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk
diberikan kepada golongan tertentu. Penyebutan kata zakat dalam bentuk ma’rifah dalam Al-
Qur’an sebanyak 30 kali, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan
sisanya disebutkan disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak di
dalam satu ayat. Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat Al-Baqarah
ayat 110 yang berbunyi “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat”.
       Selain zakat, Islam juga mengenal adanya istilah shadaqah dan infaq, yang bahkan
dalam beberapa ayat zakat diungkapkan dengan istilah shadaqah2 dan infaq3. Sampai sini bisa

1
  “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri”
2                                                                                [658]                [659]
  “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan       dan mensucikan
mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At- Taubah ayat 103)
3
  “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-
rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”
(QS. At - Taubah ayat 34)
kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya ketiga kata tersebut mempunyai unsur makna yang
sama yaitu sama-sama perintah untuk mengeluarkan harta bagi orang-orang yang tertentu,
sedangkan perbedaannya terletak pada wajib dan tidaknya mengeluarkan harta serta jumlah
banyak harta yang harus dikeluarkan.
Adapun syarat untuk dapat mengeluarkan zakat, antara lain:
          Sampai Nisab
          Haul (telah dimiliki satu tahun)
          Harta yang halal
          Terbebas dari hutang
          Milik penuh dan berkuasa menggunakannya

C. SEJARAH ZAKAT
       Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 H, walaupun ada sebagian ahli hadist yang
berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun
setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau
ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai zakat muncul pada tahun ke-9 H ketika dasar islam
telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong
masuk islam. Peraturan yang di susun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang
yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang
berbeda-beda.
       Zakat pada masa Rasulullah saw merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara.
Yang pengeluaran hanya untuk golongan terterntu4 dan tidak dapat di belanjakan untuk
pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak lokal5.
Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:
    1. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen, atau dalam
       bentuk lainnya.
    2. Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas,ornamen atau dalam
       bentuk lainnya.
    3. Binatang ternak seperti unta,sapi,domba, dan kambing.
    4. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
    5. Hasil pertanian termasuk buah – buahan.
    6. Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.
    7. Barang temuan.
       Di masa pemerintahan Abu Bakar , masalah keakuratan perhitungan zakat sangat
diperhatikan. Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari
semua umat islam termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda
pembangkangan sepeninggal Rasulullah saw. Pada waktu itu Abu Bakar memerintahkan
4
  Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Taubah: 60)
5
  Rasulullah berkata kepada Muadz (ketika mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zaka
“…Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar
zakat yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara
mereka”. (HR. Bukhori)
pasukannya untuk menyerang suku-suku Arab yang menolak membayar zakat dan
meninggalkan Islam (murtad).
       Di masa pemrintahan Umar bin Khatab, zakat juga diposisikan sebagai sumber
pendapatan utama negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka
memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin
penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam
pajak pendapatan. Hal ini juga akan memberi keseimbangan antara perdagangan dan
pengeluaran. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang
membahayakan. Semua surplus pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan
kepada negara, kemudian dana itu di kelola sedemikian rupa sehingga tak seorangpun yang
memerlukan bantuan, perlu merasa malu mendapatkan sumbangan. Hal ini juga berkaitan
dengan hukuman berat bagi orang yang tidak mau membayar zakat sehingga orang tersebut
dapat didenda sebesar 50% dari jumlah kekeyaannya.
       Pada masa pemerintahan Usman bin Affan dilaporkan bahwa untuk mengamankan
dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas dari beberapa
pengumpul yang nakal, Usman mendelegasikan kepada para pemilik untuk menaksir
kepemilikannya sendiri.
       Pelaksanaan pemungutan zakat di masa pemerintahan Rasulullah saw dan Khulafaur
Rasyidin menjadi bukti arti penting zakat bagi pembangunan negara. Sehingga sebenarnya
tidak beralasan bagi sebagian pendapatan yang meragukan keefektifan zakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan selama ini, zakat sering di kaitkan dengan
masalah politik, sebenarnya hal itu tidak terjadi jika satu sama lain meyakini bahwa zakat
sebagai suatu kewajiban yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, baik muslim dan non muslim (bagi non muslim dikenekan jizyah).
       Usaha untuk mengoptimalkan kosep zakat telah lama dilakukan di negara Indonesia,
namun karena disebabkan banyak hal, baru akhirnya pada masa pemerintahan Habibie
konsep zakat baru dapat dilegalisasikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999
tentang Pengelolan Zakat.

D. PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA
1. Pengelolaan Zakat sebelum UU No 38 tahun 1999
       Pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tangal 4 Agustus 1893 pemerintah
kolonial mengeluarkan kebijakan mengenai zakat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam
bijlad Nomor 1892 yang berisi tentang intervensi pemerintah kolonial terhadap para
penghulu yang berwenang mengelola harta zakat, dengan alasan mencegah terjadinya
penyelewengan zakat oleh para penghulu dalam melaksanakan administrasi kekuasaan
pemerintah Belanda. Ironisnya, para penghulu yang diberi wewenang mengelola zakat
tersebut sama sekali tidak diberi gaji dan kesejahteraan keluarganya. Kemudian dalam Bijlad
nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905, pemerintah kolonial mengeluarkan aturan baru tentang
pelarangan kepada semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk ikut serta dalam
membantu pelaksanaan zakat.
       Setelah Indonesi merdeka, para tokoh muslim merasakan perlunya zakat sebagai salah
satu sumber pemberdayaan umat. Mr. Yusuf Wibisono, Menteri Keuangan pada tahun 1950
menulis artikel, -yang dimuat dalam majalah Hikmah-, mengenai perlunya zakat dimasukkan
ke dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Prof. Hazairin.
Dalam ceramahnya di Salatiga tanggal 16 Desember 1950, ia mengusulkan didirikannya bank
zakat. Dari bank zakat ini kemudian disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan tanpa
bunga bagi rakyat miskin agar dapat membangun lapangan hidup yang produktif.
        Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun
1968 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan
baitul mal, di tingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Presiden Soeharto pada tangal 22
oktober 1968 menganjurkan untuk mengelola zakat secara sistematis dan terorganisir. Dia
sendiri menyatakan sanggup untuk menjadi amil zakat tingkat nasional. Peraturan Menteri
Agama tersebut kemudian ikut mendorong terbentuknya badan amil zakat di tingkat Propinsi
yang dipelopori oleh Pemda Dki Jaya. Kemudian diikuti oleh beberapa Propinsi lain seperti
Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Lampung dan lain-lain dengan nama yang
berbeda-beda seperti BAZID, BAZI, BAKAT, dan BAZ.
        Kemudian, untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pada tahun 1982, Presiden
Soeharto melembagakannya dengan membentuk Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila.

2.   Pengelolaan Zakat Pasca UU No 38 tahun 1999
       Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat adalah sebuah kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Yang bertujuan:
    1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakt sesuai dengan
       tuntunan agama.
    2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
       kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
    3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
       Masih dalam Undang-undang yang sama pada Bab III pasal 6 dan pasal 7 dinyatakan
bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi yaitu:
  a. Badan Amil Zakat (BAZ); yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh
      pemerintah. Meskipun ia dibentuk oleh pemerintah, kepengurusannya harus melibatkan
      unsur masyarakat. Menurut Peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari
      pejabat Departemen Agama.
       Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:
          1. Nasional, dibentuk Presiden atas usul Menteri Agama.
          2. Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen
             Agama.
          3. Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor
             Departemen Agama.
          4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.
       Fungsi dan Strutur Organisasi BAZ terdiri dari 3 bagian:
          1. Dewan Pertimbangan, berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan,
             saran, fatwa dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman
             mengenai pengelolaan zakat.
       2. Komisi Pengawas, memiliki fungsi sebagai pengawas internal (meliputi aspek
          syariah dan aspek manajerial) atas operasional kegiatan yang dilaksanakan
          badan pelaksana.
       3. Badan Pelaksana, mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam
          program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
    Tahapan-tahapan penetapan BAZ:
       1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur Ulama’, cendekia, tenaga
          profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan
          pemerintah.
       2. Menyusun kriteria calon pengurus
       3. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat
       4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus sesuai dengan keahliannya.
       5. Calon Pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.
          Garis besar kegiatan BAZ:
       1. Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
       2. Menyususn laporan tahunan termasuk laporan keuangan
       3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau
          lembaga pemerintah yang berwenang selambat-lambatnya enam bulan setelah
          tahun buku berakhir
       4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan
          tingkatannya
       5. Merencanakan kegiatan tahunan
       6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh
          di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.
b. Lembaga Amil Zakat; yaitu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk
   oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Jika LAZ telah mendapatkan
   pengukuhan dari Pemerintah, bukti setoran zakat Muzakki dan LAZ ini dapat
   mengurangi pajak. Sebagaimana BAZ, LAZ juga memiliki beberapa tingkatan sebagai
   berikut:
       1. Nasional dikukuhkan oleh Menetri Agama.
       2. Daerah Propinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala kantor Wilayah
          Departemen Agama Propinsi.
       3. Daerah kabupaten/Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala
          kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota.
       4. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama
          Kecamatan.
    Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, LAZ harus memenuhi dan melampirkan
    persayaratan sebagai berikut:
       1. Akte Pendirian.
       2. Data Muzakki.
       3. Daftar susunan Pengurus.
       4. Rencana Program jangka pendek, menengah dan panjang.
       5. Neraca atau laporan posisi keuangan.
       6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
       Setelah LAZ mendapatkan pengukuhan, ia memiliki kewajiban sebagai berikut:
         1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
         2. Menyusun laporan
         3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media masa
         4. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah.

E. ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)
Organisasi pengelola zakat berdasarkan sifat operasinya termasuk organisasi nirlaba (Not for
profit organisation). Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki
karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:
  1. Sumber daya (baik dana mapun barang) berasal dari donatur yang memercayakan
      hartanya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan dari
      lembaga tersebut.
  2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk layanan kepada masyarakat. Berbagai
      layanan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, tetapi juga tidak semua
      bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan fee/biaya.
  3. Kepemilikan lembaga bukan berada pada pendiri, tetapi berada pada umat. Jika terjadi
      likuidasai atas lembaga tersebut, kekayaan yang dipunyai lembaga tersebut
      dikembalikan kepada umat.
  4. Pengelola zakat (amil) dapat disebut sebagai sebuah profesi yang selayaknya
      mendapatkan imbal balik dari profesinya (diambilkan dari dana zakat yang terkumpul).
Sedangkan hal-hal yang membedakan organisasi pengelola zakat dengan organisasi nirlaba
lainnya adalah:
  1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
  2. Sumber dana utama adalah zakat, infaq dan shadaqah, serta bisa juga menerima dana
      wakaf.
  3. Biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya.
  4. Aturan penggunaan dana sesuai dengan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60.
Adapun jenis dana yang dikelola OPZ
  1. Dana zakat berasal dari zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa) dibedakan menjadi:
     a. Dana zakat umum, yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa
         permintaan tertentu.
     b. Dana zakat khusus, diberikan dengan permintaan tertentu. Misalnya permintaan oleh
         muzakki untuk disalurkan kepada anak yatim, untuk program beasisiwa dan lain-
         lain.
  2. Dana infaq/shadaqoh (juga dibedakan menjadi 2, umum dan khusus)
  3. Dana Pengelola (operasional), yang dimaksud disini adalah dana hak amail yang
      dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dapat bersumber dari:
     a. Hak amil dari dana zakat.
     b. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqoh.
     c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
 F. ASPEK EKONOMI
        Dari tinjauan ekonomi tidak ada bukti yang menunjukkan zakat menjadikan
masyarakat menjadi melarat. Ketetntuan zakat tidak saja mengedepankan keadilan tetapi pada
kemaslahatan. Ketentuan nisab dan kadar barang yang berbeda pada setiap jenis barang, dan
ditentukannya waktu satu tahun dalam menarik zakat dimaksudkan supaya zakat akomodatif
dengan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Misalnya, di sektor non-produktif
semacam uang kas, perhiasan, tabungan dan lain-lain kewajiban membayar zakat lebih besar
dari pada zakat disektor produktif.
        Zakat disektor non-produktif lebih besar dengan tujuan mendorong masyarakat untuk
mengalihkan dananya ke sektor produktif. Sebab dengan mengalihkan dananya ke sektor
produktif, input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas
sejumlah faktor produksi sepeti tenaga kerja. Terserapnya tenaga kerja ke sektor produktif
akan mempengaruhi peningkatan output produksi yang selanjutnya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat.

G. POTENSI ZAKAT DI INDONESIA
 1. Diasumsikan kota A memiliki 500.000 tenaga kerja yang beragama muslim yang rata-
    rata penghasilan sebulannya Rp800.000,00. kemudian diklasifikasikan 10 % kelas
    pendapatan tinggi dengan rata-rata pendapatan sebulan Rp10.000.000,00. 20 % kelas
    pendapatan sedang dengan rata-rata pendapatan sebulan Rp5.000.000,00, dan sisanya
    kelas pendapatan rendah dengan rata-rata pendapatan sebulan Rp1.000.000,00. maka
    kira-kira zakat yang akan terkumpul dalam setahun adalah sebagai berikut:
      Cara perhitungan:
       % x Jumlah tenaga kerja x rata-rata pendapatan sebulan x 12 x 2.5 % = potensi
       zakat yang diperoleh
     Tinggi (10%) x 500.000 = 50.000 x 10.000.000 = 500M x 12= 6T x 2,5% = 150 M
     Sedang (20%) x 500.000 = 100.000 x 5.000.000 = 500M x 12= 6T x 2,5% = 150 M
     Rendah (70%) x 500.000 = 350.000 x 1.000.000 = 350M x 12 = 4.2 T x 2,5% = 105
       M
       Maka total pendapatan Zakat yang diperoleh adalah 405M.
 2. Jika total penduduk muslim indonesia adalah + 90% dari 240.000.000 penduduk
    Indonesia dan 30% dari penduduknya berpenghasilan tinggi maka indonesia tidak akan
    kekurangan apapun.
    Belum lagi dengan zakat fitrah yang wajib dibayar setiap tahunnya sebesar 2,5 kg beras
    atau setara dengan jika harga beras@ Rp 5.000 = 12.500 X + 90% X 240.000.000 =
    27T

H. KENDALA PENGEMBAGAN LEMBAGA ZAKAT
      Saat ini peran lembaga zakat sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat walaupun terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapai diantaranya:
    Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan makna, tujuan dan hikmah zakat.
    Pengaruh sistem perekonomian kapitaslisme dalam mayarakat yang begitu kental.
    Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang masih kurang
      teratur.
    Kurangnya implementasi dari pemerintah terhadap undang-undang zakat.
I. STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA ZAKAT
    Memahamkan masyarakat akan zakat bukan hanya dari sudut keagamaan saja.
    Peningkatan kordinasi antar lembaga zakat, agar tercipta kondisi yang baik.
    Implementasi undang-undang zakat dari pemerintah yang perlu ditingkatkan.

J.  PENUTUP
       Mengingat potensi zakat di Indonesia yang begitu besar karena Indonesia merupakan
negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Maka apabila dana zakat mampu dikelola
dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah dan disalurkan kepada yang berhak, akan
sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah-masalah ekonomi negara Indonesia
umumnya dan pengentasan kemiskinan khususnya.

Daftar Pustaka
Heri Sudarsono, 2007, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed. kedua, Ekonisia Kampus
       Fakultas Ekonomi UII, yogyakarta
Rifki Muhammad, 2008, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK
       Syariah, Ed. Pertama, P3EI Press, yogyakarta




                             LEMBAGA ZAKAT
 Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
        Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam


                      Pengampu:
                Syafiq M. Hanafi, MA




                      Penyusun:
           M. Shalahuddin Fahmy (06390115)




           FAKULTAS SYARIAH
PROGARAM STUDY KEUANGAN ISLAM
          UIN SUNAN KALIJAGA
                YOGYAKARTA
                        2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1168
posted:10/20/2010
language:Indonesian
pages:9