Docstoc

surat perjanjian - DOC

Document Sample
surat perjanjian - DOC Powered By Docstoc
					                            SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
                                         ANTARA
                              PT. MAHAKAM RAYA (MHR)
                                        DENGAN
                                   PT. JAYA MAKMUR
                             Nomer: 68 / I /MHKR.JM /L SS / IX / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

   I   Nama            : Eny Susanti
       Jabatan         : General Manager
       Alamat          : Jl. KH.Ahmad Muksin . NO. 16 Tenggarong


       Bertindak untuk dan atas nama PT. Mahakam Raya(MHR),selanjutnya disebut sebagai
       Pihak Pertama.


   II Nama             : H.Adiansyah.S.,Sos
       Jabatan         : Direktur
       Alamat          : Jl. Mayjen Sungkono Komplek Palaran I Blok II B No 8-9 Samarinda


       Bertindak untuk dan atas nama PT. Jaya Makmur sebagai Perusahaan penyedia jasa
       pekerja / buruh disebut sebagai Pihak Kedua.


Pada hari ini Selasa tanggal 19 oktober 2010, masing-masing pihak bersepakat mengadakan
perjanjian kerja sama dalam hal penyediaan jasa tenaga kerja, dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

                                           Pasal 1
                                           UMUM
   1. Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan jasa
       tenaga kerja yang digunakan atau ditempatkan di Pihak Pertama.
   2. Permintaan jasa tenaga kerja dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
       dengan menyebutkan syarat-syarat kualifikasi, jumlah dan lama pemakaian secara
       tertulis sesuai kebutuhan Pihak Pertama.
   3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib memenuhi dan mengikuti semua peraturan
       dan ketentuan yang telah disepakati bersama.
                                 Pasal 2
                       STATUS DAN JOB DESCIPTION
1. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan permintaan dari Pihak Pertama
   dan apabila diperlukan maka kebutuhan sebagai tenaga kerja dapat diperpanjang,
   ditambah, dikurangi, dirumahkan,diliburkan atau diberhentikan sewaktu-waktu
   dengan pemberitahuan tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-
   lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak pemberitahuan diterima oleh Pihak Kedua
   sebelum atau segera bila ada pelanggaran peraturan perusahaan Pihak Pertama.
2. Job Discription Tenaga Kerja :
     1. Memulai kerja dengan melakukan pengecekan tugas atau pekerjaan yang
        tertunda serta merencanakan terlebih dahulu tugas-tugas sesuai skala prioritas
        sebelum dikerjakan.
     2. Melakukan fungsi-fungsi sebagai karyawan :
           Mengerti pekerjaan sesuai dengan Job Discription.
           Melakukan pelayanan terhadap tamu atau costumer dengan baik dan tanpa
            harus mengecewakan sesuai dengan ketentuan perusahaan Pihak Pertama.
           Bersikap sopan, santun serta berpakaian seragam rapi sesuai dengan
            ketentuan pihak pertama.
           Murah senyum.
           Menjaga keutuhan dan kejujuran karyawan Pihak Pertama.
           Saling berkoordinasi dengan sesama rekan kerja dan atau pihak atasan.
           Siap ditempatkan di semua cabang store AJBS Swalayan


                               Pasal 3
              PERSYARATAN / SPESIFIKASI TENAGA KERJA
1 Kriteria tenaga kerja (disesuaikan dengan kriteria dari Pihak Pertama) dan akan
   ditentukan dikemudian hari.
2 Pihak Pertama berhak menolak tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua,apabila
   teryata tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan Pihak
   Kedua wajib menggantikannya segera paling lambat 1 hari kalender sejak
   pemberitahuan diterima oleh Pihak Kedua.
                                         Pasal 4
                                      TATA TERTIB
Tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua wajib menaati ketentuan / peraturan yang berlaku
di lingkungan kerja Pihak Pertama antara lain:
   1 Tenaga kerja wajib menjaga dan memegang teguh kerahasiaan Pihak Pertama dan
       atau Pihak Kedua dengan tidak memberikan keterangan dalam bentuk apapun dan
       kepada siapapun tentang hal-hal yang bersifat rahasia


                                    Pasal 5
                       HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Kewajiban Pihak Pertama :
   1 Berkewajiban memberikan product training kepada tenaga kerja dari Pihak Kedua
       yang ditempatkan di area Pihak Kedua.
   2 Berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian yang bersifat
       obyektif, adil dan berimbang terhadap kinerja tenaga kerja dari Pihak Kedua.
   3 Berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap jasa tenaga kerja dan jasa
       pelayanan penyediaan tenaga kerja yang ditagihkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan
       kesepakatan bersama (terlampir) maksimal 14 hari kalender dari tanggal pembayaran
       gaji pekerja.
   4 Bahwa kewajiban tersebut termasuk kewajiban membayar Managemen Fee (10%) dari
       total seluruh tagihan [ Jasa Tenaga Kerja (UMK) + Jamsostek + Kesehatan +Seragam]
   5 Berkewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga kerja Pihak
       Kedua yang telah bekerja lebih dari 3 bulan.
   6 Berkewajiban memberikan seragam kepada tenaga kerja Pihak Kedua.

Hak Pihak Pertama :
   1 Berhak mendapatkan pelayanan penyediaan tenaga kerja dari Pihak Kedua sesuai
       dengan spesifikasi yang telah ditetapkan seperti sebelumnya.
   2 Berhak melakukan pengaduan (complain) atas kinerja dari Pihak Kedua apabila
       tenaga kerja tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung
       jawabnya sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Pihak Pertama.
   3 Berhak meminta ganti personil / tenaga kerja yang dianggap tidak mampu
       melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya ataupun tidak disiplin.
   4 Berhak mendapatkan tenaga kerja pengganti maksimal 1 X 24 jam sejak surat
      pengaduan (complain) di terima oleh Pihak Kedua untuk :
         Tenaga kerja yang tidak dapat hadir di tempat \ berhalangan hadir baik karena ijin
          sakit atau mengundurkan diri.
   5. Berhak melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga kerja Pihak Kedua secara
      obyektif dan adil berimbang.

                                  Pasal 6
                      HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Kewajiban Pihak Kedua :
  1 Berkewajiban menyediakan tenaga kerja untuk Pihak Pertama sesuai dengan
      spesifikasi yang telah di tetapkan oleh Pihak Kedua.
   2 Berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku
      tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan Pihak Pertama.
   3 Berkewajiban memberikan tenaga kerja pengganti untuk tenaga kerja yang tidak dapat
      hadir di tempat kerja: maksimal 1 X 24 jam sejak surat pemberitahuan diterima.
   4 Berkewajiban memberi tenaga kerja pengganti kepada Pihak Pertama terhadap
      tenaga kerja yang dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik: maksimal 1
      X 24 jam sejak surat pengaduan diterima Pihak Kedua.
   5 Berkewajiban memberikan PA tehadap karyawan yang mana penilaian PA dilakukan
      oleh Pihak Pertama.
   6 Berkewajiban memberikan slip upah kepada seluruh karyawan yang telah di
      tempatkan di AJBS Swalayan.
   7 Berkewajiban memberikan Tunjangan (Jamsostek + Kesehatan) kepada seluruh tenaga
      kerja.
   8 Berkewajiban untuk menyediakan back up tenaga kerja.

Hak Pihak Kedua :
   1 Berhak mendapatkan pembayaran tepat waktu dari Pihak Pertama sesuai dengan
      perjanjian yang disetujui bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
   2 Berhak untuk melakukan penyesuaian gaji dalam penagihan jika ada perubahan
      keputusan pemerintah misalnya ada keputusan upah minimum kabupaten / kota
      (UMK).
   3 Berhak mendapatkan pembayaran management fee atas pelayanan jasa penyediaan
      tenaga kerja dari Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan.
   4 Berhak mendapatkan penilaian yang obyektif, adil dan berimbang dari Pihak
      Pertama atas jasa penyediaan tenaga kerja yang diberikan pihak Pihak Kedua kepada
      Pihak Pertama

                                  Pasal 7
                      HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Kewajiban Tenaga Kerja Pihak Kedua
  1 Wajib tepat waktu ditempat kerja minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja
      dimulai.
   2 Wajib mengikuti dan menataati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
   3 Wajib menjalankan tugas dan fungsinya sebagai karyawan dengan cekatan, ramah,
      teliti dan bertanggungjawab.
   4 Wajib menjaga kerahasian Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua dengan tidak
      memberikan keterangan apapun dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tentang
      hal – hal yang bersifat rahasia.
   5 Wajib mengganti barang yang hilang (shringkate) yang berada dibawah tanggung
      jawabnya dengan cara diangsur dan atau potong gaji.


Hak Tenaga Kerja Pihak Kedua
   1 Berhak mendapatkan pembayaran gaji dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua
      sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik mengenai
      jumlah maupun waktunya.
   2 Berhak untuk mendapatkan penyesuaian gaji jika ada perubahan keputusan
      pemerintah misalnya jika ada keputusan upah minimum Kabupaten / Kota (UMK).
   3 Berhak mendapatkan THR (untuk tenaga kerja yang telah lebih dari 3 bulan; prorate)
      dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua.
   4 Berhak mendapatkan seragam yang disediakan oleh Pihak Pertama melalui Pihak
      Kedua
   5 Berhak mendapatkan libur mingguan 1 (satu) minggu sekali dan libur hari besar
      nasional / agama (tanggal merah) sebagaimana yang telah di tentukan dalam kalender”
      kecuali store AJBS tetap buka dengan perhitungan sebagai lembur pada hari libur
      nasional / libur agama.”
   6 Berhak mendapatkan waktu libur kerja.
                                  Pasal 8
                                JAM KERJA
1 Ketentuan jam kerja untuk karyawan
    STORE           Jam Operasinal
                    Senin – Sabtu            Minggu
    Banyuwangi
                    08.00 – 17.00 WIB        Libur
2. Jika karyawan bekerja melebihi jam kerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada
   ayat 1 diatas maka jam kerjanya akan dihitung sebagai lembur.
3. Prosedur lembur mengikuti ketentuan pasal 9.


                                       Pasal 9
                                      LEMBUR
1 Pihak Pertama berhak untuk meminta tenaga kerja Pihak Kedua untuk melakukan
   lembur apabila diperlukan.
2 Ketentuan akan melaksanakan lembur harus terlebih dahulu mengisi Surat Perintah
   Kerja Lembur ( SPKL ) yang sudah ditanda tangani oleh Pihak Pertama.
3 SPKL disediakan oleh Pihak Pertama.
4 Ketentuan upah dan jam kerja lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
   ketenaga kerjaan dengan upah minimum kerja yang berlaku.

                                  Pasal 10
                           SANKSI DAN LAIN-LAIN
1 Selama hubungan kerja antara karyawan           Pihak Kedua dan Pihak Pertama
   berlangsung , maka karyawan Pihak Kedua wajib mematuhi dan melaksanakan
   peraturan Pihak Pertama, serta tunduk pada standar pekerjaan dan peraturan /
   ketentuan yang berlaku beserta perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya.
2 Karyawan Pihak Kedua wajib (i) menjaga nama baik dan reputasi dimana karyawan
   Pihak Kedua ditempatkan; (ii) mematuhi dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh
   tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku; dan (iii) mentaati dan
   melaksanakan setiap kewajiban dan peraturan di store (MHR).
3 Pihak Pertama berhak sesuai dengan Peraturan Pemerintah          (PP) yang berlaku,
   sewaktu-waktu dapat memutuskan Perjanjian dengan karyawan Pihak Kedua dengan
   tidak memberikan ganti kerugian apapun bila ternyata tenaga kerja Pihak Kedua
   melakukan kesalahan antara lain:
   a   Penipuan, pencurian dan penggelapan / uang milik orang lain atau milik relasi
       Pihak Pertama dimana karyawan pihak kedua ditempatkan.
   b   Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pihak
       Pertama dan atau merugikan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
   c   Pihak Kedua memahami dengan seksama atas target yang diinginkan oleh Pihak
       Pertama baik secara lisan maupun secara tulis yang akan diberikan langsung oleh
       Pihak Pertama.
   d   Mabuk atau minum minuman keras yang memabukkan menggunakan obat bius
       atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya
       di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
   e   Melakukan perbuatan asusila ataupun melakukan perjudian ditempat kerja.
   f   Melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu
       Pihak Pertama dan atau teman sekerja memperdagangkan barang terlarang baik
       didalam maupun di luar Pihak Pertama.
   g   Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar
       karyawan Pihak Pertama / lain dan atau Pihak Pertama, keluarga Pihak
       Pertama atau rekan sekerja.
   h   Menghasut Pihak Pertama atau teman sekerja atau melakukan sesuatu perbuatan
       yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-
       undangan yang berlaku.
   i. Dengan ceroboh atau sengaja, merusak, merugikan atau membiarkan dirinya atau
       teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
   j. Membongkar atau membocorkan rahasia Pihak Pertama, data atau informasi
       berkaitan dengan ketentuan dan peraturan operasional antara lain kebijakan
       internal dan sistem prosedur serta produk milik store, atau mencemarkan nama
       baik karyawan Pihak Pertama atau keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.
   k. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir
       yang masih berlaku.
   l. Menjanjikan sesuatu hak/barang kepada pengguna jasa layanan sebagai hadiah /
       bonus diluar ketentuan yang ada dan meminta jasa imbalan kepada pengguna jasa
       layanan.
4 Tindakan pelangaran disiplin akan diambil oleh Pihak Pertama terhadap tenaga kerja
   Pihak Kedua yang melanggar peraturan tata tertib dalam bentuk Surat Peringatan
   (SP), dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dilaksanakan sesuai dengan
   peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku pada saat perjanjian di tandatangani oleh
   para pihak (PERMENAKER No.5/MEN/1993, TGL 27 FEB 1993).
5 Surat Peringatan (SP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana di jelaskan
   diatas (ayat 5) harus melalui Pihak Kedua dahulu.
6 Pihak Pertama melalui Pihak Kedua akan memberikan Surat Peringatan (SP)
   apabila tenaga kerja Pihak Kedua melakukan pelanggaran tata tertib kerja ataupun
   melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku di store. Surat peringatan ini dapatdi
   berikan secara tidak urut dinilai dari besar kecilnya kesalahan Pihak Kedua.
7 Dalam hal karyawan Pihak Kedua ingin mengundurkan diri/ berhenti bekerja
   sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian maka tenaga kerja Pihak Kedua harus :
     a. Menyelesaikan segala bentuk kewajiban yang menjadi tanggungan tenaga kerja.
     b. Maka Pihak Kedua wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Pihak
        Pertama/ Pihak Kedua paling lambat 1 bulan (30 hari) kalender sebelum
        tanggal efektif berhenti bekerja.


                                 Pasal 11
                           PROGRAM JAMSOSTEK
1 Pihak Pertama akan mengikut sertakan karyawan Pihak Kedua pada program
   JAMSOSTEK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya biaya pengobatan
   / kesehatan tenaga kerja Pihak Kedua disediakan sejalan dengan program tersebut.
   Sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku pada saat perjanjian
   ditandatangani oleh kedua pihak (PERMENAKER NO.5/MEN/1993).
2 Pihak Pertama harus mengikut sertakan karyawan Pihak Kedua dalam program
   JAMSOSTEK yang total tagihannya sebesar 6,24% dimana 4,24% ditanggung oleh
   Pihak Pertama dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja sendiri.
3 Program JAMSOSTEK diikutkan meliputi :
   a. Jaminan kecelakaan kerja.
   b. Jaminan kematian.
4. Tenaga kerja Pihak Kedua berhak juga mendapatkan asuransi kesehatan (rawat inap)
                          Pasal 12
         PENAGIHAN PEMBAYARAN DAN MANAGEMENT FEE
1. Waktu Penagihan.
   a. Penagihan Pihak Kedua dilakukan setiap tanggal 26 – 1 setiap bulannya.
   b. Waktu penagihan (memasukkan invoice) akan dilakukan Pihak Kedua kepada
       Pihak Pertama satu hari setelah tanggal penggajian tanaga kerja Pihak Kedua
       yang dipekerjakan Pihak Pertama.
2. Waktu Pembayaran.
   a. Pembayaran dilakukan 1 minggu setelah penggajian.
   b. Pembayaran dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai imbalan
       atas jasa penyediaan tenaga kerja.
   c. Waktu jatuh tempo pembayaran adalah selambat-lambatnya dari 15 hari kalender
       setelah tanggal penggajian Pihak Kedua.
3. Cut Off Penggajian.
       Perhitungan penggajian yang dibayarkan kepada tenaga kerja dimulai tanggal 16-
       15 bulan berikutnya setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap tanggal 25 tiap
       bulannya.
4. Jumlah Pembayaran
       Besarnya pembayaran adalah hasih dari penjumlahan komponen gaji pokok
       (UMK) + JAMSOSTEK (4,24%) + komponen lain-lain kalau ada +
       MANAGEMENT FEE 10%.


                                    Pasal 13
                                 FORCE MAJEUR
1 Bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti permasalahan hukum dan
   ketenaga kerjaan maka Pihak Pertama tidak di ikut sertakan dalam permasalahan
   tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
2 Dalam hal terjadi Force Majeur yang diakibatkan kejadian-kejadian alam Gempa
   Bumi, Banjir besar, Peperangan dan atau yang lainnya maka para pihak harus
   memberitahukan kepada pihak lain satu hari kalender setelah kejadian Force Majeur
   dinyatakan aman terkendali secara tertulis dan akan mengadakan musyawarah untuk
   menentukan akibat dari Force Majeur tersebut serta cara penyelesaiannya.
                                           Pasal 14
                                        KERAHASIAAN
    1 Para pihak sepakat untuk saling menjaga informasi dan kerahasiaan sehubungan
        dengan perjanjian ini.
    2 Apabila terjadi informasi yang akan disampaikan kepada pihak ketiga oleh salah satu
          pihak sehubungan dengan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memberitahukan
          terlebih dahulu informasi tersebut kepada pihak lainnya dan dengan persetujuan
          pihak lainnya.


                                           Pasal 15
                              JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini dimulai sejak ditanda tangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak
tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 18 Oktober 2011 dan dapat diperpanjang kembali
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
    1 Apabila Pihak Pertama tidak bermaksud memperpanjang perjanjian kerja
       sebagaimana disebut pada ayat 1 dalam pasal ini, maka Pihak Pertama harus
       memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua minimal 30 hari sebelum jangka
       waktu perjanjian ini berakhir.
   2 Berakhirnya perjanjian ini apabila :
           Kegiatan pekerjaan ini telah diakhiri oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.


                                      Pasal 16
                           AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN
   1 Berakhirnya perjanjian kerja ini maka para pihak wajib melaksanakan tugas dan
       tanggung jawabnya masing-masing.
   2 Dengan berakhirnya perjanjian ini para pihak berhak meminta atau memiliki kembali
       semua sarana dan prasana baik itu data-data ataupun barang-barang pendukung yang
       disediakan oleh para pihak pada waktu perjanjian kerja ini dinyatakan berakhir.
   3 Jika salah satu pihak masih mempunyai kewajiban apapun kepada pihak lainnya
       maka atas kewajiban tersebut pihak lain yang mempunyai tanggungan tetap
       berkewajiban untuk menyelesaikan dan atau melaksanakan kewajiban tersebut.
   4 Apabila sebelum masa perjanjian ini berakhir Pihak Pertama memutuskan hubungan
       kerja sama dengan Pihak Kedua tanpa pemberitahuan sebagaimana dijelaskan pada
       pasal 15 ayat 3 maka Pihak Pertama akan dikenakan pinalti yang besarnya sebesar
       tagihan bulan sebelumnya.
   5 Apabila sebelum masa perjanjian ini berakhir Pihak Pertama memutuskan hubungan
       kerjasama dengan Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu maka Pihak
       Kedua beserta tenaga kerjanya tidak lagi dikenakan beban biaya pengganti Shrinkage
       dan atau sisanya.

                                            Pasal 17
                                  PENYELESAIAN PERSELISIHAN
   1 Segala sesuatu yang mungkin timbul di kemudian hari akibat pelaksanaan perjanjian
      ini baik karena perbedaan pendapat atau penafsiran maupun sebab lainnya akan
      diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan oleh Pihak Pertama dan
      Pihak Kedua.
   2 Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan tidak berhasil,
       maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikan secara jalur hukum yang
       berlaku dengan mengambil tempat pengadilan negeri Surabaya.


                                      Pasal 18
                                  SURAT MENYURAT
Para pihak sepakat bahwa untuk alamat surat menyurat masing-masing dialamatkan pada:
Pihak Pertama
      Nama           : PT. MAHAKAM RAYA (MHR)
      Alamat         : Jl. KH.Ahmad Muksin . NO. 16 Tenggarong
      Up             : Eny Susanti
      Jabatan        : General Manager
Pihak Kedua
       Nama          : PT. JAYA MAKMUR
      Alamat         :Jl.Mayjen Sungkono Komplek Palaran I Blok II B No 8-9 Samarinda
      UP             : H.Adiansyah.S.,Sos
       Jabatan       : Direktur


                                       Pasal 19
                                      LAIN-LAIN
   1 Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dikemudian
      hari dalam bentuk ADDENDUM (Perjanjian tambahan).
   2 Sepanjang mengenai penyelesaian perjanjian ini para pihak sepakat untuk melepaskan
       / mengesampingkan pemberlakuan pasal 1266 KUHPerdata dimana salah satu jika
    ingin membatalkan perjanjian ini tidak perlu lagi untuk mendaftarkan pembatalan ke
    Pengadilan Negeri.
 3 Seluruh lampiran-lampiran, apabila ada yang melekat pada perjanjian ini baik yang
    dibuat sekarang atau dikemudian hari merupakan satu kesatuan dan tidak dapat
    dipisahkan dari perjanjian ini.
 4 Apabila dalam masa perjanjian kontrak ada perubahan baik peraturan tertulis maupun
    tidak tertulis maka akan diatur dikemudian hari dalam bentuk ADDENDUM
    (Perjanjian tambahan).

                                       Pasal 20
                                      PENUTUP
 1 Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani diatas materai
    secukupnya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan tanpa
    paksaan dari pihak manapun.
 2 Bahwa dengan ditanda tangani kontrak ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua
    benar-benar telah membaca, memahami dan mengerti tentang isi dari perjanjian ini.




    PIHAK KEDUA                                          PIHAK PERTAMA
PT. JAYA MAKMUR                                    PT. . MAHAKAM RAYA (MHR)


                                                       Materai 6000


    H.Adiansyah.S.,Sos                                           Eny Susanti
    Direktur                                                    General Manager

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1949
posted:10/19/2010
language:Indonesian
pages:12