makalah - Download Now DOC

Document Sample
makalah - Download Now DOC Powered By Docstoc
					                                    BAB I

                            PENDAHULUAN

 1.1.Latar Belakang

        Dalam rangka      penegakan reformsibirokrasi      sebagai organisasi
 terbesar di tuntun melakukan pengembangan organisasi sebagaimana tujuan
 reformasi untuk menciptakan profesionalisme dalam meberikan pelayanan
 publikserta menciptakan stabilitas nasioanal.namun kenyataan saat ii dalm
 perkembangannya di hadapkan dengan             situasi politik -ekonomi yang
 memiliki kecendrungan pada arah terciptanya krisis ekonomi dan politik yang
 semakin parah. Harga-harga bahan pokok semakin membumbung tinggi,
 kelangka minyak dimana-mana, para pejabat semakin terampil dalam
 melakukan korupsi, defisit anggaran negara yang semakin menganga,
 hutang pada pihak luar negeri yang semakin melilit dan konflik elit politik pun
 semakin menjadi-jadi.

        Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, rakyat
 Indonesia justru masih menghadapi kemiskinan dalam berbagai sektor
 kehidupannya. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan jaminan atas
 penghidupan yang manusiawi dengan tersedianya lapangan kerja yang
 mudah diakses semakin sulit diperoleh bagi rakyat kecil, mengakibatkan
 bertambah banyaknya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Bagian
 terbesar dari penduduk miskin Indonesia yang berada di wilayah pedesaaan
 dengan presentasi 63,41% dari jumlah total penduduk Indonesia. Mereka
 terdiri dari kaum tani, komunitas masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan
 para pemuda yang hidup di wilayah pedesaan. Konsentrasi penguasaan
 tanah di tangan sekelompok kecil orang yang memiliki modal besar dan
 hubungan kuat dengan pihak pemerintah membuat kehidupan kaum tani di



Pengembangan organisasi                                                       1
 wilayah pedesaan samakin mengalami kesulitan (untuk mempertahankan)
 hidup. Di samping monopoli penguasaan tanah di tangan sekelompok kecil
 pemilik modal, kaum tani Indonesia juga menghadapi konflik dan sengketa
 tanah yang seringkali disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan oleh
 aparat militer, kepolisian dan birokrasi.

        Birokrasi sebagai organisasi negara yang memegang peranan untuk
 menentukan arah kebijakan bagi tercapainya tujuan negara Republik
 Indonesia    seharusnya     lebih   megembangkan   diri   demi   tercapainya
 tujuan,sebagaima terruang dalam pembukaan UUD 45.


 1.2.Rumusan masalah

        Pengembangan organisasi birokrasi yang bercorak kapitalistik yang
 dibangun di atas ‘politik upah murah’ benar-benar telah berhasil membawa
 pemiskinan massal di kalangan kaum buruh Indonesia akibat ketidak-
 mampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan upah
 yang terlalu rendah. Sistem kerja sub-kontak outsourcing, ancaman
 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pembatasan aksi mogok dan
 kebebasan berorganisasi, telah melucuti penghormatan dan perlindungan
 hak-hak kaum buruh Indonesia. Besaran atau nominal upah buruh yang telah
 dikeluarkan di berbagai tingkatan (mulai dari sektoral, kabupaten/Kota,
 hingga Provinsi) sama sekali jauh dari kebutuhan hidup yang layak, apalagi
 jika dikaitkan dengan harga barang kebutuhan pokok yang justru selalu
 mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

        Hal demikian menimbulkan dampak ekonomi bagi rakyat menengah
 kebawah,karena kebijakan yang di keluarkan senantiasa berbumbu dengan
 kepentingan kelompok politis sebagai contoh bagaimana program pemerintah
 seperti program BLT,PNPM MANDIRI.terkadang di monopli oleh birokrat utuk




Pengembangan organisasi                                                    2
 memenuhi tercapainya tujuan pribadi bukan sebagai tujuan sebuah
 organisasi.

        Saat ini dalam perkembangannya birokrasi dalam kebijakan nya
 senantiasa di tunggangi poltik kepentingan sehingga berakibat menurunya
 perekonomian masyarakat..




Pengembangan organisasi                                                3
                                   BAB II

                                PEMBAHASAN

 2.1.Pengertian Organisasi

     Organisasi Menurut Chester I. Bernard :Organisasi merupakan suatu
        sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
     Organisasi Menurut Stoner Organisasi adalah suatu pola hubungan-
        hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan
        manajer mengejar tujuan bersama

 Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal
 dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah
 ditetapkan.

 Pengembangan Organisasi proses bertahap untuk menilai organisasi
 menunjukkan setruktur dan segi-segi pekerjaannya.

 Pengertian Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah susunan
 komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi
 menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-
 fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan
 (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan
 spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian
 laporan.


 2.2.Pengembangan orgnisasi berpengaruh terhadap ekonomi dan
 politik.


Pengembangan organisasi                                                         4
 Negara adalah organisasi terbesar dan untuk mencapai tujuan negara telah
 tertuang dalam landasan IDIIL dan konstitusioanal.dan untuk melaksanaknan
 adalah birokrsai untuk memberikan pelayanan dan menciptkan stabilitas
 nasional Karena para birokrat di gaji dari uang rakyat.namun sangat ironis
 ketika para pejabat mengeluarkan kebijakan cenderung bersifatpolitis dengan
 mengabaikan kepentingan perekonomian kemasyarakatan. Sudah menjadi
 kesadaran kita bersama bahwa berbagai kenyataan dan persoalan-persoalan
 yang menimpa negara saat ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah,
 tapi merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang
 yang lebih mengabdi pada kepentingan ekonomi neo-liberal dengan
 mengorbankan kepentingan dan hak-hak rakyat banyak. Paket perundang-
 undangan di bidang ketenagakerjaan misalnya, secara sistematis dirancang
 sedemikian rupa untuk melegalkan sistem kerja out-sourcing, memberi
 perlindungan dan keuntungan berlipat-ganda kepada investor, mengurangi
 pendapatan kaum buruh, dan membatasi ruang-gerak kaum buruh untuk
 memperjuangkan kepentingannya. Contoh paling mutakhir adalah upaya
 keras pemerintah di dalam merevisi Undang-undang No. 13 tahun 2003
 (UUK No.13/2003) karena desakan dari rejim neo-liberal. Di bidang agraria,
 meskipun upaya amandemen Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960
 saat ini telah dihentikan untuk sementara waktu oleh pemerintah, namun
 berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang melegalisasi praktek
 perampasan sumber-sumber agraria milik rakyat untuk kepentingan modal
 besar seperti di bidang kehutanan, perkebunan, pengelolaan wilayah pesisir
 dan kelautan, sumber daya air, dan seterusnya, masih terus-menerus
 dipertahankan, bahkan berupaya direvisi kalau dibutuhkan bagi kepentingan
 modal. Perlindungan pemerintah kepada badan usaha pemilik HGU, HPH,
 Konsesi Pertambangan yang selama ini telah menyingkirkan rakyat dari
 wilayah kelolanya, tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat
 yang masih terus-menerus dijalankan secara terbuka baik oleh aparat militer,




Pengembangan organisasi                                                    5
 kepolisian, birokrasi maupun dengan menggunakan paramiliter sipil di
 berbagai level,     hal ini mempertanyakan kesungguhan komitmen politik
 pemerintah di dalam menjalankan Reforma Agraria yang sejati.


 2.3. Alas Pikir Pengembangan Organisasi

        Menghadapi        sejumlah   situasi    yang   tengah   dihadapi        tersebut,
 sesungguhnya muncul satu pertanyaan penting yang patut kita jawab
 bersama-sama: Apa yang hendak diperbuat aktor-aktor BIROKRAT di
 tengah-tengah proses transisi ini? Pertanyaan ini bukan saja relevan dalam
 konteks waktu dimana saat ini kita sedang berada di tengah-tengah proses
 transisi menuju demokrasi yang menurut suatu studi yang dipimpin oleh
 Adam Przeworski – seorang profesor ilmu politik dari Universitas Chicago –
 yang mengatakan bahwa pada masyarakat-masyarakat yang berada dalam
 transisi      demokrasi     akan     muncul       fenomena-fenomena             seperti:
 berkembangnya ketidakpercayaan politik, skeptisisme, dan sikap apatis yang
 berhubungan erat dengan pengalaman panjang masyarakat yang hidup di
 tengah-tengah      kediktaktoran,    sejarah     kekacauan     dan     keterputusan
 hubungan-hubungan politik, ingatan-ingatan atas perilaku manipulatif, dan
 suatu kehancuran perekonomian masyarakat yang sistematik. Melalui buku
 terakhirnya, Bebas dari Neoliberalisme, Mansour Fakih menyampaikan hal-
 hal yang terkait dengan sejumlah agenda penting pengembangan organisasi
 dalam proses transisi yang lebih banyak dipandu oleh faham neoliberalisme
 ini. Pertama adalah mempertahankan dan merebut kembali negara untuk
 menjadi pembela hak-hak rakyat dengan memastikan negara untuk menjaga
 dan        melindungi     hak   ekonomi,        budaya,    dan       sosial,      serta
 mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB atas Hak Asasi Manusia.
 Kedua, terus menerus melakukan protes sosial untuk mengubah kebijakan
 negara dan mencermati kesepakatan negara dengan pasar bebas dan
 kebijakan neoliberal. Ketiga, PR terbesar dan tersulit yang mesti dihadapi



Pengembangan organisasi                                                                6
 adalah melakukan pengembangan kapasitas.pendidikan etika dengan
 mengedepankan moralitas untuk para birokrat/aparatur pemerintah terhadap
 demokratisasi, untuk menuju good governance, dan civil society.

 Karena itu, upaya-upaya untuk memperkuat daya ubah pengembangan
 organisasi di Indonesia tidak hanya sekedar mengembangkan sejumlah
 tindakan teknis yang diperlukan untuk kerja-kerja advokasi atau aksi-aksi
 kolektif itu sendiri, melainkan yang terpenting adalah:

    1. bagaimana mengembalikan pengembangan organisasi ke dalam rel
        kehidupan politik yang sesungguhnya;
    2. sebagai implikasinya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas
        berpolitik dari rakyat atau kelompok-kelompok rakyat yang selama ini
        terpinggirkan. Jadi, gerakan rakyat di Indonesia tidak lagi sekedar
        diletakkan sebagai upaya untuk mendorong perubahan kebijakan
        publik atau sekedar terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan
        publik, tetapi menjadi bagian dari manuver-manuver politik kelompok-
        kelompok rakyat yang selama ini terpinggirkan di dalam ruang-ruang
        politik untuk menggeser kekuasaan atau tegasnya dapat disebut
        sebagai ruang-ruang perebutan kekuasaan.
    3. Memberika pendidikan perekonimian kerakyatan dalam arti yang
        sesungguhnya .tanpa di tunggangi kepentingan politis

 Pada relasi gerakan pengembangan organisasi           aktor-aktor dan institusi
 kunci dalam bidang politik. Tarrow (1994) melihat bahwa ada stuktur peluang
 politik yang kompleks dan dinamis yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk
 mencapai tujuan. Pengembangan Organisasi ada dalam konteks politik kerja
 sama dan kompetisi di dalam masyarakat, yang merefleksikan hubungan
 formal dan informal Sehubungan dengan perjuangan politik, maka konsep
 umum mengenai kekuasaan itu berkaitan dengan kesadaran struktur peluang




Pengembangan organisasi                                                       7
 politik yang spesifik (hubungna dalam bidang poltk) Program Nasional
 Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program
 pemerintah    untuk      pengentasan    kemiskinan    dan    penurunan   tingkat
 pengangguran      yang     berbasis    pada   partisipasi   dan   pemberdayaan
 masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi bahwa masih terdapat kesenjangan
 antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,
 yaitu angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup besar.
 Pemerintah menargetkan langkah untuk menurunkan. Salah satu upaya
 penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran adalah
 dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
 Program ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang telah disampaikan
 oleh Presiden Republik Indonesia pada Pidato Kenegaraan tanggal 16
 Agustus 2006 sebagai bentuk pengembangan organisasi untuk mencapai
 keadilan sosial bagi rakyat indnesia. Dalam konteks upaya penanggulangan
 kemiskinan, dibutuhkan perubahan paradigma pembangunan dari top down
 menjadi bottom up, dengan memberi peran masyarakat sebagai aktor utama
 atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.
 Proses bottom up akan memberi ruang bagi masyarakat desa untuk
 berpartisipasi dalam merencanakan, menentukan kebutuhan, mengambil
 keputusan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan. Kondisi ini
 akan terlihat jika menempatkan kaum miskin dalam posisi terhormat,
 memberi ruang pada mereka untuk mengembangkan partisipasi dan
 prakarsa lokal, sehingga konsep kaum miskin sebagai penerima manfaat
 proyek tidak terlalu relevan dibicarakan dalam konsep pembangunan
 manusia. Ada beberapa dimensi terkait pengertian kemiskinan, baik yang
 melihat dari dimensi kesejahteraan material, maupun kesejateraan sosial.
 Konsep yang menempatkan kemiskinan dibagi dalam dua jenis, seperti yang
 disampaikan Suwondo (1982:2) bahwa kemiskinan terbagai menjadi
 kemiskinan mutlak (absolute proverty) yaitu: individu atau kelompok yang




Pengembangan organisasi                                                        8
 tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, bahkan kebutuhan fisik
 minimumnya, dan kemiskinan relatif (relative proverty) yaitu menekankan
 ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan diantara lapisan masyarakat
 untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan dalam menikmati
 kehidupannya.     Pengertian kemiskinan yang lebih luas disampaikan oleh
 John Friedman (Ala, 1996:4) yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai
 ketidaksamaan untuk mengakumulasikan basis kekuasaaan sosial, yaitu
 kemampuan untuk menguasai peluang strategis yang bisa mempengaruhi
 kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Sebagai salah satu langkah
 penanggulan kemiskinan maka proses partisipasi masyarakat paling tidak
 ada tiga tahapan mulai dari perencanaan, pelaksaanaan, dan pemanfaatan.
 Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari: keterlibatan mental dan emosi,
 kesediaan memberi sumbangan/atau sukarela membantu, dan adanya
 tanggung jawab. Untuk itu, Y. Slamet (1993:3) memberi pengertian bahwa
 sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan
 yang berbeda,

    1. dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-
        tujuan kemasyarakatan,
    2. pelaksanaan program-program atau proyek secara sukarela,
    3. pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.

    Untuk meminilimasir terjadinya peyimpangan dari aparatur dan masuknya
    kepentingan elite politik sebagai ajang untuk mencari simpatisan dan
    untuk mewujudkan kepentingan pribadi maupun kelomoknya




Pengembangan organisasi                                                  9
                                       BAB III

                                  PENUTUP
 3.1.Kesimpulan

        mengukur maju-mundurnya, kuat-lemahnya dalam perkembangan
 capaian-capaian atas pengembanganyang dilakukan tidak sesederhana
 sebagai produk dari karakteristik dan aktivitas pengembangan itu sendiri, tapi
 lebih dari itu sebagai hasil dari interaksi antara organisasippemerintah
 dengan, organ-organ yang menjadi target perubahan dan aktor-aktor relevan
 pada lingkungan yang lebih luas, serta semua perjuangan untuk memperoleh
 sumberdaya dan cara memanfaatkannya untuk keuntungan mereka
 dibandingkan yang lain (Paul Burstein et al in the success of political
 movements; 1995, p.277). Dalam konteks agenda-agenda pengembangan
 organisasi yang dijalankan pemerintah, tingkat kesuksesannya harus
 didefinisikan dalam bentuk tanggungjawab sistem politk pada organisasi
 secara menyeluruh meskipun dapat dicapai setahap demi setahap. Pertama,
 capaian ’akses’ yaitu kesediaan pemerintahan untuk mendengarkan apa
 yang menjadi konsern kepentingan publik. Kedua, capaian pada tingkatan
 agenda      yaitu   kesediaan   pemerintahan untuk menempatkan agenda
 kebutuhan rakyat         menjadi agenda-agenda politiknya. Ketiga, capaian
 kebijakan     yaitu    pemerintahan     mengadopsi   kebijakan   baru   yang
 mencerminkan berbagai tuntutan rakyat untuk meningkatkan perekonomian
 rakyat bukan hanya memkmurkan para kaum kapitalis. .keempat, capaian
 pada level impak yaitu implementasi kebijakan baru tersebut memberikan
 dampak pada perbaikan kehidupan kelompok-kelompok rakyat marjinal yang
 terlibat




Pengembangan organisasi                                                      10
                            DAFTAR PUSTAKA

 Arief, Saeful, 2000. Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta

 Salim, Emil, 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Jakarta, Inti
 Idayu Press.

 Umar Nimran .MA.Perilaku organisasi laros




Pengembangan organisasi                                               11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4315
posted:10/19/2010
language:Indonesian
pages:11
Description: makalah pengembangan organisasi