Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila

Document Sample
Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila Powered By Docstoc
					                                   BAB I
                            PENDAHULUAN


1.1   Latar Belakang Penelitian
      Kemiskinan saat ini menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negeri kita
Indonesia sejak lama. Penghisapan kekayaan negara mengakibatkan kemiskinan
struktural yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki aset dan alat produksi.
Kemiskinan diperparah oleh etos kerja dan kultur masyarakat yang lemah.
      Berbagai sistem perekonomian dilakukan untuk bisa mengatasi masalah ini.
Sejak zaman Orde Baru kemiskinan menjadi target utama yang harus diselesaikan
lewat pembangunan ekonomi. Kemiskinan pada masa Orde Baru relatif dapat
diatasi dengan penerapan sistem Ekonomi Pancasila. Tetapi, usaha-usaha
pengentasan kemiskinan terhambat dan tidak dapat dilanjutkan karena krisis
ekonomi dan proses reformasi. Sehingga kemiskinan bukannya berkurang tetapi
bertambah luas. Ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem ekonomi yang
memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah sehingga pelaku ekonomi
lemah dapat maju.
      Kemiskinan bangsa kita memang sangat khas dan sulit diatasi karena
kemiskinan struktural tersebut berjumlah sangat besar dan tersebar di wilayah
yang sangat luas. Kemiskinan dapat menyebabkan daya saing sebagian
masyarakat kita sangat rendah. Daya saing yang sangat rendah tersebut
memperburuk kondisi kemiskinan. Menurut laporan World Economic Forum,
daya saing negara kita berada pada urutan ke 50 dari 125 negara yang disurvei,
sementara Singapura masuk ke 10 besar.
      Daya saing negara kita yang lemah dapat terlihat bahwa bangsa kita masih
sangat tergantung dari dunia luar. Rendahnya daya tawar bangsa ini ketika
berhadapan dengan bangsa lain, dan masih banyaknya orang yang mencari
kepentingan sendiri sehingga tidak peduli pada negara. Hutang bangsa ini juga
yang cukup tinggi membuat kita belum bisa memiliki kemandirian.




                                         1
                                                                              2



        Revitalisasi mungkin merupakan salah satu jawaban dari kemiskinan yang
dialami bangsa Indonesia. Pemerintah perlu untuk membangkitkan kembali dan
sekaligus mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi nasional pasca krisis
moneter. Sehingga saat ini perlu dipikirkan konsep dan implementasi sistem
ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia.
        Sehingga   kelompok    kami   mencoba     untuk   membahas     mengenai
“Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila” dari berbagai sumber yang kiranya
dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.


1.2     Identifikasi Masalah
         Perekonomian Indonesia saat ini masih berpegang pada sistem ekonomi
pancasila. Sistem perekonomian yang dimiliki sendiri sudah menunjang untuk
Indonesia bisa mengatasi kemiskinan. Namun masih diperlukannya revitalisasi di
berbagai hal agar sistem perekonomian ini bisa terlaksana dan kesejahteraan
masyarakat bisa tercapai. Dan kemiskinan itu sendiri tidak menjadi momok lagi di
masa yang akan datang.


Krisis moneter garis besar.
Krisis Ekonomi mulai diidentifikasi. Karena selama orde baru masih banyak
terjadi kemiskinan. Sehingga ketika terjadi krisis moneter maka perlu sistem
ekonomi yang perlu diganti


1.3     Maksud dan Tujuan Penelitian
         Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan makalah
yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia pada
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
         Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan
diadakan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui apakah sistem ekonomi Pancasila telah dilaksanakan secara
      memadai.
2. Untuk mengetahui apakah revitalisasi dapat dilaksanakan secara efektif.
                                                                                   3




1.4     Kegunaan Hasil Penelitian
          Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian di atas maka kegunaan
yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :
1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengalaman untuk menambah wawasan dan
      pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan
      praktek yang sebenarnya tentang revitalisasi sistem ekonomi pancasila.
2. Bagi pembaca lainnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi,
      serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas mengenai
      judul yang diteliti.


1.5     Rerangka Pemikiran
        Revitalisasi artinya memberdayakan kembali, menambah kemampuan,
menambah vitalitas, menambah intensitas agar sesuatu saran atau prasarana lebih
berdaya guna dan lebih berhasil guna.
        Ekonomi Pancasila dapat didefinisikan dengan kegiatan yang dilakukan
oleh seluruh lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk menghasilkan produk
barang, produk jasa dan atau kombinasi dari keduanya, yang dapat dipasarkan
guna      memenuhi      kebutuhan   dan   keinginan   masyarakat     dalam     rangka
meningkatkan kesejahteraan hidup. Artinya ekonomi kerakyatan merupakan suatu
proses transformasi dari input menjadi output.
        Sejarah sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sejarah republik
Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila sila
kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat pasal 27 (2), 33-
34 dalam UUD 1945. Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi
berbangsa dan bernegara-politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya adalah
dijiwai semangat keadilan keseluruhan dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Khusus dalam hal ekonomi diperjelas lagi dalam pasal 27 ayat (2) yang
berbunyi; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 berbunyi; ayat (1) Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
                                                                              4



banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam bab penjelasan dari pasal 33 bab
kesejahteraan sosial lebih jauh dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi adalah
produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau
penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan,
bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Perekonomian berdasarkan
atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, banyak rakyat yang akan ditindas
karena dikuasai oleh orang yang berkuasa. Hanya perusahaan yang tidak
menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh dipegang oleh tangan orang
seorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pasa;
34 berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
      Keberadaan sistem ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai
landasan idealnya dan UUD -45 sebagai landasan konstitusionalnya. Keduanya
lebih lanjut dijabarkan dalam TAP MPR/S (GBHN), UU dan peraturan
pemerintah.
      Sebutkan sedikit kasus dan perubahan dari berbagai sistem mulai dari
sistem perbankan, dan privatisasi BUMN.




1.6   Metodologi Penelitian
       Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang
dikumpulkan terdiri dari data primer dan data skunder. Adapun teknik
pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
                                                                                    5



      a. Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi
         dari literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh
         di bangku kuliah maupun media masa lainnya.
      b. Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan data
         sekunder sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam
         bahasan.


                                       BAB II
                           ISI DAN PEMBAHASAN

2.1    Pengertian Sistem Perekonomian
        Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara
untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu
maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem
ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu
mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh
memiliki semua faktor produksinya. Sementara dalam sistem lainyya, semua
faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia
berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
        Sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur
produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies)
memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan
alokasi hasil produksi. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu
komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme
adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh
faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor
produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap
telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi
kepada para buruh. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Kuba,
Korea Utara, Vietnam.
                                                                             6



      Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasarlah yang
mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran
dan permintaan. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan perusahaan
swasta untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen
bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas
tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku
ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.
      Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah
gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak
ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian
pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun
dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa
peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual
barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan
(advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian
terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan
privatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan
swasta.


2.2   Pengertian Revitalisasi
      Revitalisasi artinya memberdayakan kembali, menambah kemampuan,
menambah vitalitas, menambah intensitas agar sesuatu saran atau prasarana lebih
berdaya guna dan lebih berhasil guna.


2.3   Gambaran Umum Keadaan Ekonomi Indonesia (Krisis dan Setelah
      Krisis)
      Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan
peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan
harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah
krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga
                                                                             7



banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak
berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
      Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan
kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal
dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan
di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7%
dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi
industri dan pasar utama yang berkembang.
      Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi
beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat
lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan
hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana,
dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan
pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif,
penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke
perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan
ekonomi.
      Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997
dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama
Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik
untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan
memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International
Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi
yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa
kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan
Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto.
Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada
akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan
Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah
Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada
Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
                                                                                 8



      Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas
jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah
mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi
ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran
publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis,
sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
      Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada
dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi
karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit
anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah
mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001
yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja
pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama
pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat
menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol,
mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun
terdapat resiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong
tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani
untuk memotong subsidi minyak.
      Keputusan    tersebut   memberikan     US$10     milyar   tambahan     untuk
pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006
tambahan US$5 milyar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan
pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara
keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti
pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar ekstra untuk dibelanjakan
pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang
demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan
minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama
adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-
mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya,
                                                                               9



ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan
pemerintah yang hati hati dan tepat. Walaupun demikian, sementara Indonesia
telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber
keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan
untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan
beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi
pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar dari belanja
pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.
      Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk
mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian
besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah
daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang
membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat
desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.


      Analisis:


      Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang
kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk
memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati,
hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia
untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal
indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke
generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas
layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu,
alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut
pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di
Indonesia kedepannya.
      Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen
dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain
dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan
                                                                               10



dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001- sebaliknya total belanja
kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi
infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis
dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi
perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa
tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006, menunjukkan suatu
penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
      Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi
subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar
belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke
subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
      Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial
kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya
menimbulkan berbagai masalah sosial.
      Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
      Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan
kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu
ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang
salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah.
      Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa
utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan
Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan
                                                                                    11



dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali
mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk
kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10
jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal
ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit
perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan
dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya
investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan
kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan
anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar
negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.

         Ekonomi Indonesia                  Inflasi            6.6% (2004)


Mata uang             Rupiah                Pop di bawah       8.% (1998)
                                            garis kemiskinan
Tahun fiskal          Tahun kalender
                                            Tenaga kerja       105,7 juta (2004)
Organisasi            APEC, ASEAN,
perdagangan           WTO                   Tenaga kerja       produksi 46%,
                                            berdasarkan        pertanian 16%, jasa
               Statistik [1]                pekerjaan          39% (1999)

Peringkat PDB         ke-15                 Pengangguran       8.7% (2004)

PDB                   $863,6 milyar         Industri utama     minyak bumi dan
                      (2005)                                   gas alam; tekstil,
                                                               perlengkapan, dan
Pertumbuhan           4,8% (2004)
                                                               sepatu;
PDB
                                                               pertambangan,
PDB per kapita        $3.200 (2004)                            semen, pupuk
                                                               kimia, plywood;
PDB berdasarkan       pertanian (16.6%),                       karet; makanan;
sektor                industri (43.6%),                        pariwisata
                      jasa (39.9%) (2004)
                                                                                       2



       Perdagangan Internasional[2]          Mitra dagang        Jepang 13%,
                                                                 Singapura 12,8%,
Ekspor               $113,99 milyar
                                                                 China 9,1%,
                     (2007)
                                                                 Amerika Serikat
                                                                 8,3%, Thailand
Komoditi utama       minyak dan gas,
                                                                 5,2%, Australia
                     plywood, tekstil,
                                                                 5,1%, Korea
                     karet
                                                                 Selatan 4,7%, Arab
Mitra dagang         Jepang 22,3%,                               Saudi 4,6% (2003)
                     Amerika Serikat
                                                       Keuangan publik [3]
                     12,1%, Singapura
                     8,9%, Korea
                                             Utang pemerintah $454.3 milyar
                     Selatan 7,1%, China
                                                                 (56.2% dari GDP)
                     6.2% (2003)
                                             Pendapatan          $40.91 milyar
Impor                $74,40 milyar
                                                                 (2004)
                     (2007)
                                             Belanja             $44,95 milyar
Komoditi utama       mesin dan
                                                                 (2004)
                     peralatan; kimia,
                     bahan bakar,            Bantuan ekonomi     $43 milyar dari IMF
                     makanan                                     (1997–2000)




2.4    Sistem Ekonomi Pancasila (tidak usah)
       Ekonomi Pancasila dapat didefinisikan dengan kegiatan yang dilakukan
oleh seluruh lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk menghasilkan produk
barang, produk jasa dan atau kombinasi dari keduanya, yang dapat dipasarkan
guna     memenuhi    kebutuhan       dan   keinginan   masyarakat   dalam      rangka
meningkatkan kesejahteraan hidup. Artinya ekonomi kerakyatan merupakan suatu
proses transformasi dari input menjadi output.
       Sejarah sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sejarah republik
Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila sila
kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat pasal 27 (2), 33-
                                                                              2



34 dalam UUD 1945. Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi
berbangsa dan bernegara-politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya adalah
dijiwai semangat keadilan keseluruhan dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Khusus dalam hal ekonomi diperjelas lagi dalam pasal 27 ayat (2) yang
berbunyi; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 berbunyi; ayat (1) Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam bab penjelasan dari pasal 33 bab
kesejahteraan sosial lebih jauh dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi adalah
produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau
penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan,
bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Perekonomian berdasarkan
atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, banyak rakyat yang akan ditindas
karena dikuasai oleh orang yang berkuasa. Hanya perusahaan yang tidak
menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh dipegang oleh tangan orang
seorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pasa;
34 berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
       Keberadaan sistem ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai
landasan idealnya dan UUD -45 sebagai landasan konstitusionalnya. Keduanya
lebih lanjut dijabarkan dalam TAP MPR/S (GBHN), UU dan peraturan
pemerintah.


2.2   Strategi Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila
                                                                               3



       Agar kemiskinan dapat segera diatasi dan kemandirian bangsa segera
tercapai, kita memerlukan revitalisasi sistem ekonomi Pancasila. Ada banyak
pilihan, yaitu
   1. Membuat undang-undang sistem perekonomian nasional dan garis-garis
       besar arah strategi pembangunan jangka panjang yang penerapannya
       disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini dan mendatang sesuai
       perintah UUD-45 dengan menampung lebih tegas dan jelas semua ciri-ciri
       sistem ekonomi Pancasila.
   2. Menyempurnakan UU anti monopoli dan persaingan tidak sehat menjadi
       UU kemitraan sebagai gerakan nasional.
   3. Membangun resource-base industry yang berdaya saing tinggi sebagai
       prioritas utama.
   4. Pemberdayaan koperasi agar berperan utama dalam ekonomi rakyat.
   5. Memperkuat BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak dan
       strategis agar berdaya saing tinggi dan menjadi lokomotif ekonomi rakyat.
   6. Melakukan gerakan cinta produksi dalam negeri.
   7. Melaksanakan gerakan produktivitas dan efisiensi nasional. (berikan
       buktinya)
   8. Menyegerakan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan bersih
       dan beribawa.


Kebijakan dari pemerintah ambil salah satu yang bisa menjadi bukti, UU
antimonopoli tepung terigu, saat ini tepung terigu diambil sangat mahal.
Kebijakan BBM yang saat ini mahal.
                                                                               4



                                   BAB IV
                        SIMPULAN DAN SARAN


4.1   Simpulan
       Di tengah SDA yang makin menipis dan kelangkaan SDM yang bermutu
maka tidak ada pilihan kecuali secara sadar kita harus memilih dan
mengembangkan terus sistem Ekonomi Pancasila sebagai ekonomi jalan
tengah/alternatif dari ekonomi komando maupun kapitalisme. Intinya, sistem
ekonomi Pancasila adalah beyond right and left yang terbukti dan khas Indonesia.
       Ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem sudah mulai terlihat dari ciri dan
tujuannya. Sebagai sebuah praksis, sistem ini juga sudah diimplementasikan oleh
para pelaku dan terbukti hasilnya. Tetapi, sistem ini membutuhkan implementasi
yang lebih kongkrit, jelas dan kuat. Ia memerlukan usaha yang lebih konsisten dan
serius dari para pelaku di lapangan agar melebihi hasil yang telah diperoleh dari
pelaku sebelumnya. Namun, dari sisi body of knowledge, sistem Ekonomi
Pancasila masih menjadi perdebatan sehingga perlu kajian lebih lanjut. Para pakar
ekonomi ditantang untuk mematangkan body of knowledge ekonomi Pancasila
agar menyempurna di masa depan.
       Di atas segalanya, sistem Ekonomi Pancasila harus selalu dikaji dan
disebarkan dalam kegiatan semangat "ada ekonomi lain” di luar ekonomi
komando dan ekonomi kapitalisme. Ekonomi Pancasila harus disubtansikan,
diimplementasikan bahkan diinternasionaliskan agar dikenal luas di seluruh dunia.
Harapannya, Indonesia akan dapat dipahami oleh pihak luar sebagai bangsa yang
memiliki dan mempraktekkan ide yang khas berupa "sistem ekonomi Indonesia."
Dengan begitu, pihak-pihak luar akan memberikan kesempatan pada kita untuk
membangun bangsa dan negara dengan nilai-nilai dan kemampuannya sendiri.


4.2   Saran
       Selama kita tidak mau mengubah Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD)
1945, menjadi pasal yang memihak rakyat, yaitu membuat setiap rakyat memiliki
                                                                                 5



hak, kewajiban, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk pelatihan,
pendidikan, pekerjaa, usaha, berinvestasi, dan membela negara, juga tanah
diberikan kepada rakyat, serta hak milik pribadi diakui dan dilindungi negara,
serta sistem perekonomian untuk mengayakan rakyat, selama itu pula kita
semakin terpuruk. Bahkan bisa-bisa kita menjadi negara yang gagal (failure state).
        Apalagi setelah tahun 2020 di mana globalisasi total atau era kesejagadan
sudah berlaku, Indonesia bisa-bisa menjadi negara yang warga negaranya secara
ekonomi terjajah di tanah airnya sendiri. Untuk itu saat ini kita harus memiliki
pimpinan negara yang mau melakukan perubahan sistem perekonomian, sehingga
hasil akhirnya mengayakan rakyat Indonesia.
                                                                              6



                            DAFTAR PUSTAKA


Griffin R dan Ronald Elbert. 2006. Business. New Jersey: Pearson Education.


Creutzberg, Pieter, dan JTM Van Laanen. 1987. Buku modul mata kuliah Sejarah
Pemikiran Ekonomi


Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan.1996. Sejarah Statistik
Ekonomi Indonesia. Yayasan Obor Indonesia:Jakarta.


Sejarah Perekonomian Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
RI:Jakarta.


Mustopo, M.Habib, dkk. 2005. Sejarah 3. Yudhistira:Jakarta

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1405
posted:10/19/2010
language:Indonesian
pages:17