Docstoc

contoh perhitungan zakat

Document Sample
contoh perhitungan zakat Powered By Docstoc
					            Tata Cara menghitung zakat mal hasil profesi kekinian
                          Dan Contoh-contohnya

        Setiap harta yang memiliki sifat lebih dan berkembang pada dasarnya wajib
dikeluarkan zakatnya. Banyak sekali harta dengan sifat tersebut yang dihasilkan dari
profesi yang tidak ditemukan dalam praktek Nabi. Maka penghitungan harta dari
hasil pekerjaan seperti ini menggunakan metode ijithadi (qiyas). Oleh karena itulah
maka cara penghitungannya pun di kalangan Ulama’ terdapat perbedaan pendapat.
Di bawah ini, disajikan beberapa contoh penghitungan zakat mal dari hasil profesi
kekinian, yang diambil; dari karya Husein Syahathah yang berjudul “Kaifa Tahsibu
Zakata Malika…”

A. Langkah-langkah menghitung zakat zakat

   Secara garis besar Langkah-langkah menghitung zakat antara lain:
   1. menentukan waktu penghitungan zakat dan penunaiannya. Artinya seorang
      muslim harus menentukan untuk dirinya sendiri waktu tahunan untuk
      menghitung dan menunaikan zakat baik berdasarkan penanggalan hijriyah
      maupun masehi.
   2. menentukan harta-harta yang wajib dizakati. Artinya seorang msulim harus
      menentukan harta-harata yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati.
   3. menentukan kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) yang harus dibayarkan
      dari harta yang wajib dizakati.
   4. Menentukan bejana zakat, yaitu jumlah bersih harta wajib yang wajib
      dizakati. Caranya adalah dengan mengurangi harta yang wajib dizakati
      dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar.
   5. menghitung nishab sesuai dengan jenis zakat. Setiap harta memiliki nishab
      yang khusus. Jika zakat mencapai nishab, maka zakat dihitung.
   6. menentukan prosentase zakat yang wajib diterapkan.
   7. menghitung kadar zakat dengan cara mengalikan bejana zakat dengan
      prosentase yang telah ditentukan..

B. Menghitung zakat harta moneter

   Hukum-hukum umum yang mengatur zakat moneter adalah sebagai berikut:
   1. Harta-harta moneter wajib dizakati. Dan dia dinamakan dengan zakat
      naqdain
   2. Contoh harta moneter yang wajib dizakati adalah:
       -   Emas dan perak batangan
       -   Uang kertas
       -   Uang emas dan perak
       -   Saham dan sejenisnya
       -   Piutang yang diharapkan dibayarkan

                                         1
        -   Rekening bank.
     3. Hutang-hutang yang harus dibayarkan oleh muzaki, harus dibayarkan terlebih
        dahulu.
     4. bejana zakat harta moneter adalah selisih antara jumlah harta moneter yang
        harus dizakati dan hutang-hutang yang harus dibayarkan kepada orang lain.
     5. kadar zakat harus dihitung dari jumlah bersih bejana zakat, jika dia mencapai
        nishab, yaitu seharga 85 gram emas murni 24 karat.
     6. prosentase zakat harta moneter adalah 2,5 % setiap tahun berdasarkan
        penanggalan hijriyah atau 2,75% setiap tahun berdasarkan penanggalan
        masehi.

                  Berikut contoh praktis penghitungan zakat moneter


Harta-harta yang wajib dizakati                               Jumlah
a.   Uang tabungan                                    10.000.000
b.   Sertifikat investasi dan pertumbuhannya          15.00.0000
c.   Piutang lancar                                    5.000.000
d.   Deposito dan pertumbuhannya                      17.500.000
e.   Rekening bank                                     7.500.000

Jumlah Keseluruhan                                                        55.000.000
Kewaiban yang harus dibayar
Hutang                                                                     6.000.000
Bejana Zakat                                                              49.000.000
Kadar nishab adalah seharga 85 gram emas
murni. Seandainya harga setiap gram emas
murni Rp 150.000,- maka nishabnya sebesar
Rp 12.750.000,- dengan besar zakat 2,5 %;
maka harta tersebut sudah wajib dizakati
dengan perhitungan :
Rp 49.000.000,- X 2,5 % = Rp. 1.225.000,-


C. Menghitung zakat Emas dan Mahar
     Yang dimaksud dengan perhiasan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh
     perempuan untuk mempercantik diri baik terbuat dari emas, perak, permata,
     maupun batu-batu mulia.
     Fuqaha’ berselisih pendapat tentang zakat perhiasan perempuan. Para pengikut
     mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat perhiasan adalah wajib. Sebaliknya,
     para pengikut Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa perhiasan tidak
     wajib dizakati. Sementara para pengikut Mazhab Syafi’I memandang bahwa
     perhiasan tidak wajib dizakati jika masih berada dalam batas kewajaran. Dan apa-
     apa yang melebihi batas kewajaran wajib dizakati dengan prosentase 2,5 % setiap
     tahun hijriyah atau 2,575 % setiap tahun Masehi. Pendapat yang terakhir inilah
     yang kita ambil, karena berlebihan dalam perhiasan tidak boleh.


                                               2
   Contoh praktis penghitunagn zakat perhiasan :
   Kita andaikan perempuan muslimah memiliki 500 gram perhiasan. Batas
   kewajaran memakai perhiasan dalam masyarakat kurang lebih 200 gram. Maka
   yang wajib dizakati adalah 300 gram. Berat 300 gram tersebut diambil zakatnya
   dengan nishab seharga 85 gram emas murni (24 karat). Jika harga emas terebut
   Rp. 125.000,- maka zakatnya 125.000 X 300 gram X 2,5 % = 937.000,-
   Sedangkan untuk mahar tetap ia wajib dizakati jika mencapai nishab dan satu
   tahun. Mahar ada dua macam; mahar yang dibayar kontan dan mahar yang
   ditangguhkan. Mahar yang dibayar kontan wajib dizakati jika dia telah berada di
   tangan istri atau walinya selama satu tahun dan mencapai nishab berdasarkan
   kiyas atas zakat naqdayn.
   Sementara mahar yang ditangguhkan, padanya ditetapkan zakat piutang yang
   tertahan. Dengan demikian, dia tidak dizakati kecuali setelah diterima. Ketika dia
   telah diterima, dia digabungkan bersama harta moneter lainnya sebagai mal
   mustafad (harta yang diperoleh).
   Kemudian jika jumlah keseluruhan mencapai satu nishab pada akhir haul, maka
   dia wajib dizakati dengan prosentase 2,5 % berdasarkan penanggalan hijriyah
   atau 2,575 % penanggalan Masehi. Inilah pendapat fuqaha’ yang kuat dan
   pendapat inilah yang kita ambil.

D. Menghitung Zakat investasi
   Hukum-hukum umum yang mengatur tentang zakat inevsatsi harta adalah:
   1. Investasi harta adalah investasi dalah bentuk saham, surat obligasi, cek,
      serifikat investasi, deposito tabungan dan sejenisnya.
   2. Padanya diperlakukan zakat naqdayn.
   3. Bejana zakat invesatsi harta adalah nilai keseluruhan investasi yang dihitung
      berdasarkan harga pasar pada akhir haul, dikurangi dengan kewajiban-
      kewajiban yang harus dibayarkan, jika ada.
   4. Jika invesatsi harta ini memiliki keuntungan yang sudah diterima dan dalam
      bentuk yang halal, maka keuntungan tersebut ditambahkan padanya.
   5. Jika bejana zakat menacapai nishab, yaitu seharga 85 gram emas murni, maka
      zakat dihitung dengan prosentase 2,5 % setiap tahun.
   6. keuntungan investasi harta yang berbentuk riba tidak masuk ke dalam harta
      yang wajib dizakati, karena dia adalah harta haram dan kotor yang harus
      dihilangkan secara keseluruhan dengan menyalurkannya kepada kebaikan.
   7. zakat saham untuk investasi dan perdagangan dihitung berdasarkan harga
      pasarnya ketika waktu pembayaran zakat tiba. Jika itu tidak diketahui, maka
      nilainya dihitung berdasarkan pengetahuan para spesialis dalam bidang
      tersebut.
   8. zakat surat obligasi untuk investasi dan perdagangan dihitung berdasarkan
      daftar nilai nominalnya. Sementara keuntungannya yang berbentuk riba
      dihilangkan dengan menyalurkannya kepada kebaikan.


                                         3
   9. zakat cek investasi Islami dihitung berdasarkan harga pasarnya, ditambah
      keuntungannya yang halal, jika tidak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan
      hidup.
   10. zakat sertifikat investasi, rekening, deposito dihitung berdasarkan daftar
       harga nominalnya, ditambah keuntungannya yang halal.
   11. berdasarkan prinsip pencampuran, investasi-investasi harta yang telah
       disebutkan di atas digabungkan dengan kekayaan moneter lainnya pada akhir
       tahun, dan dizakati dengan nishab seharga 85 gram emas murni dengan
       prosentase 2.5%
   12. Saham yang dimiliki bukan untuk investasi dan perdaganya, tapi untuk
       memproteksinya –dan ini yang disebut dengan saham jangka panjang-,
       sebagian fuqoha’ berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah
       keuntungannya dengan prosentase 10 % setiap tahun, berdasarkan qiyas atas
       tanah produktif.

                Berikut contoh praktis penghitungan zakat investasi


Harta-harta yang wajib dizakati                              Jumlah
Pemasukan dalam setahun:
a. Cek                                                 2.500.000
b. Saham                                               2.500.000
c. Saham                                              10.000.000
d. Surat Obligasi                                      7.500.000
e. Sertifikat investasi                               10.000.000
f. Deposito                                            5.000.000

Jumlah Keseluruhan                                                        37..500.000
Kewaiban yang harus dibayar
a. Hutang                                              5.000.000
b. Hak-hak orang lain                                  2.500.000

                                                                           7.500.000
Bejana Zakat                                                              30..000.000
Kadar nishab adalah seharga 85 gram emas
murni. Seandainya harga setiap gram emas
murni Rp 150.000,- maka nishabnya sebesar
Rp 12.750.000,- dengan besar zakat 2,5 %;
maka harta tersebut sudah wajib dizakati
dengan perhitungan :
Rp 30.000.000,- X 2,5 % = Rp. 750.000,-
       Namun demikian, ada pendapat lain dalam menentukan zakat investasi. Zakat
investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil
investasi. Bentuk usaha invesatsi adalah bangunan atau kantor yang disewakan,
saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll
       Maka, jika dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak
dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka menurut pendapat ini zakat
investasi lebih mendekati zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama’ modern

                                         4
seperti Yusuf Qaradlawi, Muhammad Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf,
Abdurrahman Hasan dll. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat
menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan
sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor, 10 % untuk penghasilan bersih.

E. Zakat Perdagangan
   Hukum-hukum umum yang mengatur zakat perdagangan adalah sebagai berikut:
   1. aktifitas perdagangan wajib dizakati, karena dia termasuk sumber penghasilan
      yang baik. Dalilnya QS al-Baqarah: 267.
   2. pokok-pokok yang tetap dalam perdagangan, seperti bangunan (toko),
      instalasi, peralatan, mobil, mesin hitung dll tidak wajib dizakati.
   3. seorang pedagang harus menentukan waktu tahunan yang khusus baginya
      untuk menghitung zakat, dia mendata dan menilai barang-barang dagangan
      yang dimilikinya, sebagaimana dia mendata dan menilai hutang-hutang yang
      harus dibayar.
   4. bejana zakat adalah selisih antara nilai keseluruhan barang-barang yang harus
      dizakati dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar.
   5. barang-barang dagangan dihitung berdasarkan harga pasar, yakni harga grosir
      pada saat penghitungan zakat dilakukan. Piutang yang menjadi tanggungan
      orang lain dihitung apabila kondisinya baik dan diharapkan akan dibayar.
      Berbagai bentuk investasi dihitung berdasarkan harga pasar. Dan uang yang
      ada di bank atau brankas dihitung berdasarkan saldonya.
   6. jika bejana zakat mencapai nishab, yaitu seharga emas 85 gram emas murni,
      maka kadar zakat dihitung dengan prosentase 2,5 % setiap tahun.
   7. jika terdapat persekutuan dagang, maka zakat dibagi atas orang-orang yang
      bersekutu berdasarkna porsi masing-masing dalam modal.

              Berikut contoh praktis penghitungan zakat Perdagangan


Harta-harta yang wajib dizakati                             Jumlah
Pemasukan dalam setahun:
a. Barang-barang dagangan                           50.000.000
b. Hutang Pelanggan                                 20.000.000
c. Piutang                                          10.000.000
d. Nota penerimaan                                   5.000.000
e. Uang di bank                                     8.0000.000
f. Invesatsi                                         5.000.000
g. Uang di brankas                                   2.000.000

Jumlah Keseluruhan                                                     100.000.000
Kewaiban yang harus dibayar:
a. Hutang                                           20.000.000
b. Setoran pada penyuplai                           20.000.000
c. Nota pembayaran                                  10.000.000
d. Hak-hak orang lain                               10.000.000

                                        5
                                                                        60.000.000
Bejana Zakat                                                            40.000.000
Kadar nishab adalah seharga 85 gram emas
murni. Seandainya harga setiap gram emas
murni Rp 150.000,- maka nishabnya sebesar
Rp 12.750.000,- dengan besar zakat 2,5 %;
maka harta tersebut sudah wajib dizakati
dengan perhitungan :
Rp 40.000.000,- X 2,5 % = Rp. 1.000.000,-


F. Menghitung Zakat Industri
   Hukum-hukum umum yang mengatur zakat perdagangan adalah sebagai berikut:
   1. aktifitas perindustrian wajib dizakati, karena dia termasuk sumber
      penghasilan yang halal baik berdasarkan keumuman ayat-ayat tentang zakat.
   2. Padanya diperlakukan zakat barang dagangan. Ini adalah pendapat yang kuat.
      Sementara sebagian fuqaha’ menganalogikan dengan zakat hasil pertanian
      dan buah-buahan
   3. Setiap akhir haul pemilik harus mendata dan menghitung harta-hartanya yang
      wajib dizakati, dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan.
   4. Bejana zakat adalah selisih antara nilai keseluruhan barang-barang yang harus
      dizakati dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar.
   5. Jika bejana zakat mencapai nishab, yaitu seharga emas 85 gram emas murni,
      maka kadar zakat dihitung dengan prosentase 2,5 % setiap tahun.
   6. Jika terdapat persekutuan industri, maka zakat dibagi atas orang-orang yang
      bersekutu berdasarkna porsi masing-masing dalam modal.

                 Berikut contoh praktis penghitungan zakat Industri


Harta-harta yang wajib dizakati                             Jumlah
Pemasukan dalam setahun:
a. Produk jadi                                      50.000.000
b. Produk setengah jadi                             20..000.000
c. Bahan Mentah                                     10.000.000
d. Nota penerimaan                                   5.000.000
e. Piutang                                          8.0000.000
f. Uang di bank                                      5.000.000
g. Uang di brankas                                   2.000.000

Jumlah Keseluruhan                                                     100.000.000
Kewajiban yang harus dibayar:
a. Hutang                                           15.000.000
b. Cicilan                                           5.000.000
c. Pembayaran pekerja                               10.000.000
d. Dana alokasi pesangon                            15.000.000

                                        6
e. Pajak                                            5.000.000


                                                                       50.000.000
Bejana Zakat                                                           50.000.000
Kadar nishab adalah seharga 85 gram emas
murni. Seandainya harga setiap gram emas
murni Rp 150.000,- maka nishabnya sebesar
Rp 12.750.000,- dengan besar zakat 2,5 %;
maka harta tersebut sudah wajib dizakati
dengan perhitungan :
Rp 50.000.000,- X 2,5 % = Rp. 1.250.000,-


G. Menghitung zakat upah dan Gaji
   Hukum-hukum umum yang mengatur penghitungan upah dan gaji adalah sebagai
   berikut:
   1. Upah dan gaji termasuk penghasilan yang baik dan halal yang wajib dizakati,
      jika pekerjaan yang menghasilkannya disyariatkan.
   2. Pekerja atau pegawai harus menentukan waktu tahunan untuk menghitung
      dan menunaikan zakat. Waktu itu disebut dengan akhir haul.
   3. Bejana zakat adalah jumlah pemasukan bersih pada akhir haul dikurangi
      dengan biaya kebutuhan-kebutuhan pokok, pembayaran hutang, pembelian
      barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan dan sejenisnya. Yang
      dianggap adalah saldo terakhir pada akhir tahun, tanpa melihat perubahannya
      sepanjang tahun.
   4. Ditambahkan pada bejana zakat, harta yang diperoleh dari sumber lain
      sepanjang haul.
   5. jika bejana zakat mencapai nishab, maka kadar zakat dihitung dengan
      prosentase 2,5% setiap tahun hijriyah.



             Berikut contoh praktis penghitungan zakat Upah dan Gaji


Harta-harta yang wajib dizakati                           Jumlah
Pemasukan dalam setahun
f. Gaji dan tunjangan                              25.000.000
g. Kompensasi                                       5.000.000
h. Bonus                                            5.000.000
i. Honor Ceramah dalam setahun                      5.000.000
j. Harta yang diperoleh dari sumber lain            2.500.000

Jumlah Keseluruhan                                                    42..500.000
Kewaiban yang harus dibayar
a. Biaya Kehidupan sehari-hari                      6.000.000

                                           7
b. Pembayaran cicilan                                  6.000.000
c. Pajak                                               2.000.000
d. Biaya sekolah anak-anak                             9.000.000

                                                                         23.000.000
Bejana Zakat                                                             19..500.000
Kadar nishab adalah seharga 85 gram emas
murni. Seandainya harga setiap gram emas
murni Rp 150.000,- maka nishabnya sebesar
Rp 12.750.000,- dengan besar zakat 2,5 %;
maka harta tersebut sudah wajib dizakati
dengan perhitungan :
Rp 19.000.000,- X 2,5 % = Rp. 475.000,-


H. Zakat Pertanian
   Nisab zakat pertanian: 5 wasaq atau 652,8 Kg gabah digenapkan 653 gabah atau
   520 Kg beras.
   Besar zakat yang dikeluarkan:
   1. Jika dialiri secara alamiah seperti air hujan, amat air maka zakatnya 10 %
   2. Jika dialiri dengan air bantu seperti binatang pembawa air, mesin atau tenaga
      manusia, maka zakatnya 5 %
   Adanya perbedaan tersebut berarti setiap meningkat biaya operasional berarti
   mengurangi kewajiban atau beban yang harus dikeluarkan. Terkait dengan hasil
   bumi lain, Yusuf Qaradlawi berpendapat bahwa semua tanaman, buah-buahan
   dan perkebunan yang ada sekarang wajib dikeluarkan zakatnya saat panen
   dengan nisab tersebut di atas. pendapat ini juga telah dikemukakan oleh Imam
   Abu Hanifah, bahwa semua yang keluar dari bumi wajib zakat, jika dimaksudkan
   untuk dikembangkan.




                                         8
                  Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta
                                DI INDONESIA


A. Baitul Mal
   Adalah sebuah lembaga yang mengelola keuangan negara, mulai dari
   mengidentifiksi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara hingga
   menyalurkannya. Ia diinisiasi sebagai lembaga yang berwenang mengatur
   keuangan negara.
   Masa Rasulullah; ia dikenal sebagai lembaga keuangan negara yang diserahi
   tugas untuk mengelola keluar masuk uang negara. Sumber pemasukan dari
   lembaga ini adalah zakat, infak, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang
   dikenakan bagi non muslim), ghanimah (rampasan perang), fai’ dan lain-lain.
   Sedangkan penggunaannya adalah untuk delapan asnaf yang telah ditentukan. 8
   asnaf tersebut jika dijabarkan lebih luas juga dapat digunakan untuk kepentingan
   dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infra struktur
   dsb.
   Saat ini baitul mal mengalami penyempitan, tidak lagi seperti zaman Rasulullah
   dan para sahabat, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan
   menyalurkan dana-dana zakat, infak, shadaqah, wakaf atau lebih dikenal sebagai
   lembaga pengelola zakat.


B. Organisasi Pengelola zakat di Indonesia
   Pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tangal 4 Agustus 1893
   pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan mengenai zakat. Kebijakan tersebut
   dituangkan dalam bijlad Nomor 1892 yang berisi tentang intervensi pemerintah
   kolonial terhadap para penghulu yang berwenang mengelola harta zakat, dengan
   alasan mencegah terjadinya penyelewengan zakat oleh para penghulu dalam
   melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda. Ironisnya, para
   penghulu yang diberi wewenang mengelola zakat tersebut sama sekali tidak
   diberi gaji dan kesejahteraan keluarganya. Kemudian dalam Bijblad nomor 6200
   tanggal 28 Februari 1905, pemerintah kolonial mengeluarkan aturan baru tentang
   pelarangan kepada semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk ikut
   serta dalam membantu pelaksanaan zakat.
   Setelah Indonesi merdeka, para tokoh muslim merasakan perlunya zakat sebagai
   salah satu sumber pemberdayaan umat. Mr. Yusuf Wibisono, Menteri Keuangan
   pada tahun 1950 menulis artikel, -yang dimuat dalam majalah Hikmah-,
   mengenai perlunya zakat dimasukkan ke dalam sistem perekonomian Indonesia.
   Hal yang sama juga dilakukan oleh Prof. Hazairin. Dalam ceramahnya di Salatiga
   tanggal 16 Desember 1950, ia mengusulkan didirikannya bank zakat. Dari bank
   zakat ini kemudian disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan tanpa
   bunga bagi rakyat miskin agar dapat membangun lapangan hidup yang produktif.
   Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4
   tahun 1968 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan
   pembentukan baitul mal, di tingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Presiden

                                        9
Soeharto pada tangal 22 oktober 1968 menganjurkan untuk mengelola zakat
secara sistematis dan terorganisir. Dia sendiri menyatakan sanggup untuk
menjadi amil zakat tingkat nasional. Peraturan Menteri Agama tersebut kemudian
ikut mendorong terbentuknya badan amil zakat di tingkat Propinsi yang
dipelopori oleh PEMDA DKI JAYA. Kemudian diikuti oleh beberapa Propinsi
lain seperti Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Lampung dll dengan
nama yang berbeda-beda seperti BAZID, BAZI, BAKAT, BAZ.
Kemudian, untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pada tahun 1982, Presiden
Soeharto melembagakannya dengan membentuk Yayasan Amal Bhakti Muslim
Pancasila.


Pengelolaan Zakat Pasca UU No 38 tahun 1999
Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat adalah sebuah kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Sedangkan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa
peraturan perundang-undangan, yaitu: UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat, peraturan Menteri Agama No 581 1999 tentang pelaksanaan UU No 38
tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan haji No D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat
dan keputusan Menteri Agama No 373 tahun 2003 tentang aturan pengelolaan
zakat (Amil Zakat).
Dalam peraturan perundang-undangan di atas dakui adanya dua jenis organisasi
pengelola zakat, yaitu:
a. Badan Amil Zakat (BAZ); yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk
   oleh pemerintah. Meskipun ia dibentuk oleh pemerintah, kepengurusannya
   harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut Peraturan hanya posisi
   sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama.
   Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sbb:
   1) Nasional, dibentuk Presiden atas usul Menteri Agama
   2) Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah
      Departemen Agama
   3) Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor
      Departemen Agama
   4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama
   Strutur Organisasi BAZ terdiri dari 3 bagian:
   1) Dewan Pertimbangan
   2) Komisi Pengawas
   3) Badan Pelaksana
   Tahapan-tahapan penetapan BAZ:



                                     10
   1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur Ulama’, cendekia,
      tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya
      masyarakat dan pemerintah
   2) Menyusun kriteria calon pengurus
   3) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada
      masyarakat
   4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus sesuai dengan
      keahliannya.
   5) Calon Pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara
      resmi.
   Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikan sebagai berikut:
   1) Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan,
      saran, fatwa dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan
      pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
   2) Komisi Pengawas memiliki fungsi pengawasan internal atas operasional
      kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.
   3) Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam
      program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
   Garis besar kegiatan BAZ:
   1) Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
   2) Menyususn laporan tahunan termasuk laporan keuangan
   3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan
      publik atau lembaga pemerintah yang berwenang selambat-lambatnya
      enam bulan setelah tahun buku berakhir
   4) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan
      tingkatannya
   5) Merencanakan kegiatan tahunan
   6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang
      diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.


b. Lembaga Amil Zakat; yaitu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya
   dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Jika LAZ telah
   mendapatkan pengukuhan dari Pemerintah, bukti setoran zakat Muzakki dan
   LAZ ini dapat mengurangi pajak. Sebagaimana BAZ, LAZ juga memiliki
   beberapa tingkatan sebagai beikut:
   1) Nasional dikukuhkan oleh Menetri Agama
   2) Daerah Propinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala kantor
      Wilayah Departemen Agama Propinsi
   3) Daerah kabupaten/Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul
      Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota

                                   11
      4) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan
         Agama Kecamatan.
      Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, LAZ harus memenuhi dan
      melampirkan persayaratan sebagai berikut:
      1) Akte Pendirian
      2) Data Muzakki
      3) Daftar susunan Pengurus
      4) Rencana Program jangka pendek, menengah dan panjang
      5) Neraca atau laporan posisi keuangan
      6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
      Setelah LAZ mendapatkan pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sbegai
      berikut:
      1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah
         ditetapkan.
      2) Menyusun laporan
      3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media
         masa
      4) Menyerahkan laporan kepada Pemerintah.


C. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat
   Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik
   seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:
   1) Sumber daya (baik dana mapun barang) berasal dari donatur yang
      memercayakan hartanya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak
      mengharapkan keuntungan dari lembaga tersebut.
   2) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk layanan kepada masyarakat.
      Berbagai layanan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, tetapi
      juga tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan
      fee/biaya.
   3) Kepemilikan lembaga bukan berada pada pendiri, tetapi berada pada umat.
      Jika terjadi likuidasai atas lembaga tersebut, kekayaan yang dipunyai
      lembaga tersebut dikembalikan kepada umat.
   4) Pengelola zakat (amil) dapat disebut sebagai sebuah profesi yang selayaknya
      mendapatkan imbal balik dari profesinya (diambilkan dari dana zakat yang
      terkumpul).




                                        12
kumpul).




                                         12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2197
posted:10/18/2010
language:Indonesian
pages:12