Docstoc

Relevansi Pancasila Terhadap Ajaran Agama Islam

Document Sample
Relevansi Pancasila Terhadap Ajaran Agama Islam Powered By Docstoc
					                                      BAB I

                              PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

          Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam memiliki

   sebagian kelompok yang fanatik terhadap Islam. Mereka menginginkan Indonesia

   direkonstruksi sebagai negara Islam, atau setidaknya menjadikan Islam sebagai dasar

   negara. Sehingga menurut mereka Pancasila yang merupakan nilai dasar, kaidah

   pokok fundamental, serta sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik

   Indonesia perlu dihapuskan dan diganti dengan hukum Islam.

          Menurut dosen FISIP UI, Dr. Muhammad Nasih, konsep negara-bangsa

   sebagai konsep negara modern bagi Indonesia diformat dalam bentuk negara

   berdasarkan Pancasila, sehingga pada mulanya menimbulkan pertentangan antara

   Pancasila dengan Islam. Pancasila dinilai tidak relevan dengan konsep umat Islam

   yang berpegang pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits.

          Akan tetapi, Indonesia bukan merupakan negara Islam. Indonesia adalah

   negara kesatuan. Indonesia tidak hanya memiliki agama Islam semata, tetapi juga

   memiliki agama-agama yang lain seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

   Sehingga diperlukan suatu ideologi yang dapat mempersatukan agama-agama

   tersebut untuk tercapainya kebersamaan dalam sebuah negara. Ideologi tersebut harus

   dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

          Pancasila yang dibuat pada tahun 1945 dengan sepuluh kali perumusan,

   menjadi sebuah ideologi negara Indonesia yang sah. Pancasila merupakan suatu

   upaya untuk mempersatukan Negara Republik Indonesia yang memiliki banyak suku

   dan budaya serta agama. Sehingga Pancasila dapat diterima oleh seluruh warga

   masyarakat Indonesia.



                                         1
          Berdasarkan hal tersebut, melalui makalah ini penulis bermaksud untuk

   mengemukakan apakah Pancasila sudah sesuai dengan sumber ajaran Islam,

   bagaimana Islam menyikapi Pancasila sebagai suatu dasar negara sebagai sumber

   hukum negara Indonesia.



1.2 Identifikasi Masalah

          Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas, maka masalah

   yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

      Adanya penolakan dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap Pancasila

       sebagai dasar negara

      Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila

      Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Islam



1.3 Rumusan Masalah

          Berdasarkan identifikasi dan permasalahan yang terjadi maka didapat

   rumusan masalah sebagai berikut:

      Bagaimana Islam menyikapi Pancasila sebagai dasar negara?

      Apakah Pancasila sesuai dengan sumber ajaran Islam?



1.4 Tujuan Penelitian

          Adapun tujuan dalam penyusunan makalah ini adalah:

      Mengemukakan relevansi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

       terhadap sumber ajaran agama Islam.

      Meluruskan pandangan masyarakat Islam fanatik yang menolak Pancasila

       sebagai dasar negara.


                                        2
1.5 Manfaat Penelitian

          Penyusunan      karya    ilmiah       yang   dilakukan   diharapkan   dapat

   memberikan manfaat sebagai berikut:

      Mengembangkan konsep pengetahuan pembaca tentang sudut pandang

       Islam terhadap Pancasila.

      Mengetahui relevansi Pancasila terhadap sumber ajaran agama Islam


1.6 Metode Pengumpulan Data

          Data yang dikemukakan dalam makalah ini diperoleh melalui berbagai

   berbagai cara. Pertama, dengan membaca buku-buku sumber yang ada

   hubungannya dengan Pancasila dan Islam. Tidak hanya buku, tetapi juga

   majalah, koran , dan artikel di internet.




                                            3
                                  BAB II

                        TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Negara Pancasila Sebagai Negara Kebangsaan yang Ber-Ketuhanan

   Yang Maha Esa

          Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang

   ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan Pokok sebagai pangkal tolak

   paham tersebut adalah Tuhan sebagai Sang Pencipta segala sesuatu, dengan

   prinsip sebab akibat. Kodrat alam semesta, keselarasan antara mikro kosmos

   dan makro kosmos, keteraturan segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

   kesatuan saling berhubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan

   yang lainnya, atau dengan lain perkataan kesatuan integral (Ensiklopedi

   Pancasila, 1995).

          Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam

   Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah memberikan sifat yang khas

   kepada negara Kebangsaan Indonesia, yaitu bukan negara sekuler yang

   memisahkan antara negara dengan agama, namun bukan pula negara teokrasi

   yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu.

          Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama karena agama

   adalah merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari

   dan tidak dapat dipaksakan. Tidak ada satu agamapun yang membenarkan

   untuk memaksakan kepada orang lain untuk menganutnya. Dengan perkataan

   lain, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama




                                      4
   dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing

   (Kaelan, 2010).

          Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat

   dikekang ataupun dipaksakan. Kebebasan beragama merupakan suatu hak

   untuk setiap individu sebagai hubungan antara kodratnya sebagai manusia

   dengan Tuhan Yang Menciptakan. Karena itu Pancasila yang menjunjung

   tinggi hak asasi manusia memberikan sebuah kebebasan untuk memeluk

   agama sesuai dengan pilihannya masing- masing.

          Selain itu negara Indonesia menganut paham integralistik. Negara

   Indonesia merupakan suatu kesatuan integral yang mencakup banyak suku,

   budaya dan agama, serta berbagai golongan lainnya baik golongan mayoritas

   maupun minoritas. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila

   meletakkan azas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam

   hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini paham

   integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi

   mayoritas maupun tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai

   kebersamaan, kekeluargaan, ke “bhinneka tunggal- ika”an, nilai religius serta

   selaras (Ensiklopedia Pancasila, 1995).



2.2 Munculnya Penolakan Pancasila di Indonesia

          Penolakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai setelah

   Indonesia merdeka pada tahun 1945. Suatu kelompok dengan fanatisme

   terhadap Islam yang kuat tidak menyetujui Pancasila sebagai dasar negara.

   Pada tahun 1949 kelompok tersebut diproklamirkan di desa Cisampah




                                       5
Tasikmalaya, dengan nama NII (Negara Islam Indonesia) atau DI (Daarul

Islam). Sebelumnya pun dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam

menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus

berdasar atas “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi

pemeluk-pemeluknya”, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22

Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari

setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha

Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini.

       Gerakan        ini      bertujuan        menjadikan Indonesia sebagai

negara teokrasi dengan agama    Islam sebagai     dasar    negara.   Dalam

proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia

adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang- undangnya dinyatakan

bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al

Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas

menyatakan kewajiban negara untuk memproduk undang-undang yang

berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi

selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir",

sesuai dalam Qur'an surah Al-Maidah, ayat 50.

       Kelompok ini berkembang dan menyebar di beberapa wilayah,

terutama Jawa Barat (perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah), Sulawesi

Selatan dan Aceh. Walaupun pada tahun 1962 kelompok ini telah terpecah

karena penangkapan Kartosoewirjo, namun perkembangannya tetap berjalan

hingga sampai saat ini secara diam-diam.




                                   6
       Perkembangan gerakan NII ini menyebabkan terjadinya banyak

perdebatan tentang hukum Pancasila dan hukum Islam. Akibatnya banyak

masyarakat yang terprovokasi dalam perdebatan-perdebatan ini. Contohnya

masalah undang-undang perkawinan, terorisme, serta masalah- masalah

kontroversial lainnya. Selain itu, gerakan NII memprovokasi masyarakat

untuk berupaya menghapuskan Pancasila dari negara Indonesia sebagai dasar

negara Indonesia.




                                  7
                                  BAB III

                             PEMBAHASAN


3.1 Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Dasar Filsafat Negara

          “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sila pertama dari Pancasila.

   Sila tersebut merupakan dasar filsafat negara yang merupakan nilai dasar, dan

   sumber norma. Dengan kata lain, setiap aspek aktivitas penyelenggaraan

   negara seperti bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, dan sistem negara,

   harus sesuai dengan nilai- nilai dan norma agama. Hal ini ditegaskan oleh

   Moh. Hatta, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai dasar

   yang memimpin cita-cita kenegaraan untuk menyelenggarakan yang baik bagi

   masyarakat dan penyelenggara negara. (Hatta, Panitia Lima, 1980)

          Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara filosofis menggambarkan

   kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia dan negara.

   Manusia kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

   Esa. Maka antara Tuhan dengan manusia mempunyai hubungan sebab akibat

   yang langsung. Hakikat Tuhan adalah sebagai causa prima (sebab pertama),

   sedangkan manusia adalah akibat dari penciptaan manusia oleh Tuhan.

          Hubungan antara manusia dengan negara mempunyai sebab akibat

   yang langsung. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:

                 
  
     ....    




                                      8
   “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya

   Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..” (QS. Al-Baqarah

   2: 30)

            Kata “khalifah” mempunyai arti pengelola, dan yang dimaksud

   “khalifah” disini adalah manusia. Manusia diperintahkan untuk menjadi

   khalifah di muka bumi, untuk mengelola dan mengatur apa yang ada di bumi.

   Adanya sebuah negara karena disebabkan oleh buah tangan manusia.

   Manusia mengelola suatu wilayahnya dengan suatu sistem tertentu, sehingga

   terciptalah suatu keteraturan, dan terbentuklah suatu negara. Dengan kata

   lain, manusia yang membentuk suatu negara, sehingga hubungan antara

   Tuhan dengan negara mempunyai hubungan sebab-akibat tidak langsung

   melalui perantara manusia. Sehingga di dalam suatu negara diperlukan

   adanya dasar agama sebagai suatu kontrol sosial. Hal ini telah didapatkan di

   sila pertama dalam Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.



3.2 Pandangan Ulama Te rhadap Ideologi Suatu Bangsa

            Sebagaimana   disebutkan   tadi,   Indonesia   merupakan   Negara

   Kebangsaan yang di dalamnya memiliki banyak suku, budaya dan agama.

   Indonesia tidak hanya terdiri dari masyarakat Islam saja, tetapi juga dengan

   agama yang lain. Singkatnya, Indonesia bukan negara Islam, Indonesia

   merupakan negara integralistik yang memiliki keberagaman masya rakat.

            Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, penetapan dasar suatu negara serta

   penyelenggaraannya harus berdasarkan syari’at Islam. Namun walaupun

   demikian, hal itu berlaku relatif pada negara yang mempunyai keberagaman




                                       9
 agama (contohnya Indonesia). Bahkan dalam negara Islam di negara Timur

 Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Iran, memiliki sebagian sistem

 hukum buatan manusia. Jadi, tidak murni 100% menganut sistem teokrasi.

        Hukum memberikan kaidah pokok, perundang- undangan pada suatu

 negara, dapat bermacam- macam. Tergantung penerapan dari kaidah pokok

 tersebut. Hukum ushul-nya adalah mubah (boleh). Dikatakan boleh, jika

 isinya tidak melenceng dari ajaran agama. Hukum ushul tersebut dapat

 berganti menjadi sunah, jika isinya tidak melenceng dari ajaran agama, dan

 isinya dapat mengajak umat ke arah kebaikan. Dan hukumnya bisa berganti

 menjadi haram, jika isinya melenceng dari agama, dan isinya dapat mengajak

 umat ke arah kesesatan.

        Tentang paham NII yang mengatakan hukum kafir terhadap hukum

 selain Al-Qur’an dan hadits, menurut sebagian ulama, mereka salah

 menafsirkan ayat. Disebutkan dalam surat Al- Maidah ayat 50:

         
    
            
                 
        “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)

 siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang

 yakin?” (QS. Al-Maidah 5: 50)

        Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, ayat tersebut

 memberikan pengertian bahwa, di muka bumi muncul berbagai macam

 syari’at, namun Allah tidak menjadikannya satu. Karena Allah menciptakan

 manusia dengan kemampuan akalnya untuk memilih mana yang benar dan




                                   10
   mana yang salah. Karena itu, diharapkan muculnya toleransi sesama untuk

   menciptakan keharmonisan menuju ke arah yang lebih baik.

          Hukum jahiliyah yang dikatakan dalam surat al-Maidah tersebut

   bermaksud hukum yang menolak hukum dari Allah. Sebagaimana dikatakan

   oleh Dr. Yusuf Qardhawi bahwa yang diharamkan itu adalah ketika isinya

   melenceng dari agama dan isinya mengajak umat ke arah kesesatan.

          Dr. Yusuf Qardhawi juga menambahkan, bahwa dalam suatu

   penilaian tidak diperkenankan untuk berlebihan, apalagi hingga mengkafirkan

   suatu kelompok. Islam mengajarkan toleransi, bukan sikap keras kepala.

   Sehingga seharusnya kelompok NII ini melakukan suatu tindakan dengan

   sikap yang wajar (tidak berlebihan). Sebagaimana disebutkan: khairul umur

   awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah.

          Fanatisme pula pernah disinggung oleh Syaikh Ibnu Qoyyim al-

   Jauziy, “Hati- hatilah kalian dari ghuluw (ekstrim) dalam agama. Karena

   sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah

   ghuluw dalam agama.” (Ibnu Qoyyim, Shaidul Khathir)



3.3 Relevansi Pancasila terhadap sumbe r ajaran agama Islam

          Pada wacana sebelumnya telah penulis kemukakan tentang hukum

   jahiliyah yang melenceng dari agama dan isinya mengajak umat ke arah

   kesesatan. Tetapi yang perlu dibahas di sini adalah apakah Pancasila

   merupakan hukum jahiliyah yang sesat? Untuk itu penulis mengidentifikasi

   nilai dari Pancasila dan relevansinya terhadap ajaran agama Islam.




                                      11
       Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sebuah bukti

bahwa Indonesia menganut suatu sistem ketuhanan, dimana negara Indonesia

bukan merupakan negara atheis ataupun negara sekuler. Indonesia

mempercayai adanya Tuhan sebagai hubungan sebab-akibat antara Tuhan-

manusia dengan negara. Hal ini sepadan dengan agama Islam yang

mempunyai dasar aqidah. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan suatu

aqidah yang kuat untuk membangun suatu peradaban, karena segala aktivitas

pembangunan negara selalu didasarkan oleh nilai dan norma agama.

       Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan sebuah

implementasi dari bidang mu’amalah dalam ajaran agama Islam. Manusia

sebagai makhluk sosial membutuhkan perlakuan yang manusiawi terhadap

sesama manusianya. Dengan mu’amalah, manusia akan mempunyai potensi

yang sangat besar. Islam sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Nabi SAW bersabda: “Dan Allah selalu menolong seseorang selama orang

tersebut selalu menolong saudaranya” (HR. Muslim).

       Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Islam mengedepankan nilai- nilai

ukhuwah (persaudaraan/persatuan). Persatuan itu sangat penting untuk

keberhasilan membangun suatu negara yang baik. Di zaman Rasulullah pun

kota Madinah memiliki rakyat dengan agama Islam, Kristen, dan Yahudi,

tetapi pada saat itu mereka dapat berbaur dan meningkatkan persatuan mereka

tanpa melihat agama yang mereka anut.

       Sama dengan di Indonesia, Pancasila merupakan alat untuk

mempersatukan bangsa yang mempunyai keragaman masyarakat. Sehingga

masyarakat Indonesia dapat bersatu dan terorganisir. Imam Ali mengatakan,



                                  12
“Sesungguhnya kebaikan yang            tidak terorganisir dapat   dikalahkan

dengan kejahatan yang terorganisir.”

       Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksa naan

dalam permusyawarahan/perwakilan.” Negara Indonesia adalah menganut

sistem demokrasi, bukan sistem absolut. Sehingga segala sesuatunya harus

diputuskan oleh bersama tidak melalui keputusan sepihak. Islam pun

mengajarkan demikian. Untuk menyelesaikan suatu perkara, maka perlu

adanya musyawarah agar tercipta kedamaian serta sikap bijaksana dalam

penyelesaian suatu masalah.

 
         
        
        
    
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami

berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syuura 42: 38)

       Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini

relevan dengan ajaran Islam. Keadilan merupakan komponen utama dalam

sebuah syari’at. Islam menyuruh umatnya untuk memperlakukan sama atau

lebih baik terhadap individu atau kelompok. Membalas suatu kebaikan

dengan kebaikan yang sama atau lebih baik adalah tuntutan setiap masyarakat

yang menginginkan hubungan harmonis antar anggota-anggotanya.




                                   13
         
   
                      ....  
 “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan

 jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri..” (QS. Al-

 Israa’ 17: 7)




                                     14
                                   BAB IV

                                  PENUTUP


4.1 Kesimpulan

           Berdasarkan pembahasan makalah ini, maka kesimpulan yang

   didapatkan adalah:

      Islam memberikan kebebasan untuk mengatur negara masing- masing,

       sesuai dengan keadaan negara itu sendiri asalkan tidak keluar dari ajaran

       agama Islam.

      Pancasila merupakan hal yang baik menurut Islam, karena mempunyai

       nilai positif dan dapat membangun umat ke arah yang lebih baik.

      Adanya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Pancasila menunjukkan

       negara Indonesia bersifat terbuka pada ajaran agama, termasuk agama

       Islam.

      Pancasila merupakan penghubung antara nasionalisme denga n Islam

      Pancasila mempunyai kecocokan dengan ajaran agama Islam di setiap

       silanya, antara lain:

          Sila pertama dengan aqidah

          Sila kedua dengan mu’amalah

          Sila ketiga dengan ukhuwah

          Sila keempat dengan musyawarah




                                        15
          Sila kelima dengan ihsan




                           DAFTAR PUSTAKA



   Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

   Ibnu Qayyim. 2005. Shaidul Khathir. Jakarta: Maghfirah.

   Ibnu Athaillah. 2008. Al-Hikam. Jakarta: Khatulistiwa Press.

   Faridl, Miftah. 1996. Pokok-Pokok Ajaran Islam. Bandung: Pustaka.

   Qardhawi, Yusuf. 1996. Fatawa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan dan

    Hikmah. Surabaya: Risalah Gusti.

   Qardhawi, Yusuf. 1997. Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur’an dan

    Sunnah. Solo: Citra Islami Press.

   Yusril Ihza Mahendra. Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum

    Nasional       Indonesia.       Artikel      diunduh       dari     website

    http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum- islam-dan-pengaruhnya-

    terhadap-hukum- nasional- indonesia/

   Anonim. Pancasila, Islam, dan Nasionalisme. Artikel diunduh dari website

    http://bataviase.co.id/node/359500




                                         16

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1038
posted:10/13/2010
language:Indonesian
pages:16