Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

BAPPENAS File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4484847/2009_016_Bontang_LP3E.pdf.html www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • • • • • Apa Tujuan Pembangunan? Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan g g Bias-bias dalam Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti www.dadangsolihin.com 6 How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). Pembangunan Daerah (1) Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Pembangunan Daerah (2) Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. • Pembangunan Daerah (3) Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. • www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Pembangunan Daerah (4) • Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik. Pergeseran Paradigma: From G Government to Governance tt G • • Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k www.dadangsolihin.com 11 Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 12 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Dunia Usaha  Swasta Nilai Pertumbuhan Pemerintah Masyarakat Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Troika Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas dan k t it d ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (l j dan (lanjutan) ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 24 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 25 Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 26 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, lengkap metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b www.dadangsolihin.com 28 Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya mendukungnya. Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti p g paradigma y g ternyata tidak g yang y sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara g berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang t b h menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, perencanaannya tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan S permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Bias (1): Rasional vs Moral Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, di i l – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. Bias (2): Top Down vs Aspiratif Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan k di i yang nyata d k k ti b k kondisi t dan hidup di masyarakat. www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Bias (3): Bantuan Material vs Keterampilan Pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. Bias (4) :Teknologi Masyarakat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor impor. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Bias (5): Lembaga Masyarakat Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. b h i k t t b d k Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan g g yang g j lembaga-lembaga baru y g asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Bias (6): Keterlibatan Masyarakat Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena it mereka h Ol h k itu, k harus dit t d dib i petunjuk d dituntun dan diberi t j k dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah dan bahkan merugikan rakyat masalah, rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Bias (7): Miskin karena Bodoh dan Malas Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. Bias (8): Investasi untuk Pertumbuhan Investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Misalnya penggunaan ICOR. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Bias (9): Sektor Pertanian Kurang Produktif • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran besar besaran di sektor itu. Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian d perdesaan di t i dan d dipandang tid k menguntungkan d d tidak t k dan memiliki risiko tinggi. gg p juga g p y g Anggapan ini j g telah mengakibatkan upaya untuk membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan menjadi terhambat. Bias (10): Investasi di Perkotaan Kegiatan investasi sebaiknya dipusatkan di perkotaan, yaitu di sektor industri. Akibatnya mendorong urbanisasi dan berbagai permasalahan lainnya. Pengalaman T i P l Taiwan d J dan Jepang menunjukkan b h j kk bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. • • www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42 Sistem Perencanaan yang Berhasil • • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat d usaha swasta. d l h k t dan h t • Perencanaan yang Ideal y g Prinsip partisipatif: Masyarakat yang akan memperoleh manfaat y y g p dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam ) p g p , keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). system) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). • • • www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44 Tahapan Perencanaan (1) 1. P Penyusunan R Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah www.dadangsolihin.com 46 Tahapan Perencanaan (2) p ( ) 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengertian Pengendalian P d li Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemantauan/Monitoring Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b www.dadangsolihin.com 47 Evaluasi Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. standar Sumber: PP39/2006 S b www.dadangsolihin.com 48 Evaluasi Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan 1. Evaluasi Formatif: Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program. 2. Evaluasi Summatif: Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan capaian capaian program. www.dadangsolihin.com terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu 49 program. www.dadangsolihin.com 50 Kegunaan Evaluasi • • • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program d k i t mampu M j dik k bij k dan kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, j y g j , program dan kegiatan Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar? Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar? Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Monitoring dan Evaluasi • Monitoring – Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi Aspek 1. Tujuan Monitoring Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Akuntabilitas penyampaian input program Dasar untuk aksi perbaikan Penilaian keberlanjutan program Evaluasi Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Akuntabilitas penggunaan sumberdaya Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya K f kif bi Pembelajaran 2. Fokus • Evaluasi – Periodik dan berkala – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama 3. Cakupan Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan te sebut tersebut dapat d be a a dibenarkan? 4. Waktu pelaksanaan Dilaksanakan terus-menerus Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan www.dadangsolihin.com Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program www.dadangsolihin.com 53 54 Kriteria Evaluasi 1. Relevansi 1 R l i 2. Efektifitas 3. Efisiensi 4. Dampak 5. Keberlanjutan Kriteria Evaluasi dan Logic Model Policy Overall Goal (Impact) Program Relevance Project Purpose (Outco e) (Outcome) Impact Effectiveness Project Output Efficiency Input www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com Sustainability 56 Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts) Levels Policy Efektivitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan Logframe Overall Goal (Impacts) IRR Project Purpose (Outcome) Use of Outputs Program Overall Purpose (Outcome) Ouputs Relevance Program Effectiveness Project Project Ouputs Inputs www.dadangsolihin.com 57 Inputs www.dadangsolihin.com 58 Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. masukan Levels Policy y Logframe Overall Goal (Impacts) Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Levels Policy y Logframe Overall Goal (Impacts) I t Impacts Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions Program Project Purpose (Outcome) Ouputs Program Project Purpose (Outcome) Ouputs Project Project Efficiency Inputs Project Period Project C t P j t Cost Inputs 59 www.dadangsolihin.com 60 www.dadangsolihin.com Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan jangka panjang) Levels Policy y Logframe Overall Goal (Impacts) a (1) Relevance b Penilaian Evaluasi e aa a uas a (4) Sustainability A Highly Satisfactory b c a a a (2) Effectiveness (3) ( ) Efficiency b y c a (3) Efficiency b b c (4) Sustainability b c a B Satisfactory Program Project Purpose (Outcome) Ouputs c Operation & Maintenance a c (4) Sustainability b ( ) y C Moderately Satisfactory Sustainability (2) Effectiveness b c (4) S t i bilit Sustainability c a b c Project D Unsatisfactory Inputs www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62 Apa Output Sistem M&E? • Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah. – Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, yang tidak berjalan, & mengapa demikian; – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: p g j p pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. Apa implikasi jika tidak ada M&E? • Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal • Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan d bagaimana penggunaan i f dif k k pada b i informasi M&E i M&E. www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64 Kenapa M&E diperlukan? 1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya k keputusan anggaran) ) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & g ; kegiatan; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. apakah telah www.dadangsolihin.com 65 Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Gambaran Sistem M$E (Sekarang dan Akan Datang) ( g g) Sekarang Akan Datang Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k mewujudkan integrasi dan saling LAN keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg p yang Memperkenalkan evaluasi y g K/L terkait t k it terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil Adanya 68 evaluasi Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi www.dadangsolihin.com 67 Who does what? Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran 69 www.dadangsolihin.com 70 + 30 Laws and Regulations regarding M&E di www.dadangsolihin.com Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). Fungsi Indikator Kinerja • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72 Kedudukan Indikator Kinerja Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Meto ode Peny yusunan n Logic Model Theory DAMPAK Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  j g jangka menengah untuk  g beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output Apa yang ingin  diubah OUTCOME Apa yang ingin  p y g g dicapai Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa) Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif OUTPUT Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output KEGIATAN Metode Pelaksanaan Apa yang  dikerjakan Apa yang  digunakan dalam  bekerja 74 Sasaran dan Tujuan www.dadangsolihin.com 73 INPUT www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 Indikator Kinerja INPUT • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan • Indikator Kinerja OUTPUT Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan k i t apabila t l k ukur dik itk d bil tolok k dikaitkan dengan sasaran k i t yang kegiatan terdefinisi dengan baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. instansi Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – J l hk Jumlah komputer yang dib li t dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 76 • Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com 75 Indikator Kinerja OUTCOME • P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output p yang p p memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com 77 Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg www.dadangsolihin.com 78 • • Indikator Kinerja IMPACT j Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Seperti halnya indikator kegiatan. manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan menggambarkan dilaksanakan, aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan p p perkapita masyarakat p y – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 79 Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What gets managed”) • • ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat appropriate collection method) • RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill use the data) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 80 Sumber Pembuktian (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected? Menentukan Indikator Outcome (1) ( ) 1. Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting OUTCOME Indikator outcome : I dik t t 1. Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 3 Indikator output 3b 4. Indikator output 4a OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c www.dadangsolihin.com 81 www.dadangsolihin.com 82 Menentukan Indikator Outcome (2) ( ) 2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator t t i dik t output – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot o tp t output OUTCOME Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100) In 0) Menentukan Indikator Outcome (3) ( ) 3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam p y penyusunan indikator outcome OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 1 Indikator : (Pta) OUTPUT 2 Indikator : I dik (Ptb) OUTPUT 3 Indikator : (Ptc) OUTPUT 1 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 3 Indikator output www.dadangsolihin.com 83 www.dadangsolihin.com 84 Penyusunan Indikator (1) 1. Indikator masukan (input) 1 I dik k (i ) Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci. Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. kegiatan 2. Indikator keluaran (output) j jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya y Tentukan jenis dan j seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang yang dilatih dan lainnya. www.dadangsolihin.com 86 Penyusunan Indikator (2) 3. Indikator hasil (outcome) 3 I dik h il ( ) Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi langsung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang. Tentukan k T t k ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung k l k lit tif j kk l keluaran, misalnya : biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu. Uraikan dengan singkat fungsi dan manfaat langsung y g g g g g g yang diharapkan dari keluaran Penyusunan Indikator (3) 3. Indikator Impact Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari p p (diperlukan analisis dan rentang g satu tempat ketempat lain ( p waktu). www.dadangsolihin.com 87 www.dadangsolihin.com 88 Proses Penggunaan Indikator 1. Tentukan I dik 1 T k Indikator Kuantitatif ( K i if (sumber d b daya yang di digunakan), k ) Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber d b daya 20 % 2. Tentukan Indikator Kualitatif ( hasil fisik dan Non fisik) Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar ) Bagaimana d B i dampaknya, apakah b d k k h berdampak positif/negatif k i if/ if Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ? www.dadangsolihin.com 89 Framework Evaluasi (1) Jenis J i M/E Evaluator E l Tujuan T j Memonitor t g at put tingkat input dan output Kegunaan K - Usulan Revisi DIPA/ Dokumen / o u e Keuangan - Bahan Evaluasi Midterm Renja SKPD/RKPD - Bahan Evaluasi Akhir Renja SKPD/RKPD 1 Monitoring SKPD Triwulanan Metode M/E Monitoring April/ p September (on going (o go g evaluation) Waktu W k Ju Juni Januari www.dadangsolihin.com 90 Framework Evaluasi (2) Jenis M/E 2 Evaluasi Tengah Tahun RKPD Evaluator Bappeda Tujuan Menilai kemajuan capaian RKPD Kegunaan - Masukan untuk penyempurnaan Renja SKPD dan RKPD tahun berikutnya Waktu Juli Agustus Metode M/E Evaluasi Formatif Jenis M/E Framework Evaluasi (3) Evaluator Bappeda Tujuan Kegunaan Waktu JanuariFebruari Setiap Tahun 3 Evaluasi Hasil RKPD Menilai Hasil - Bahan Awal RKPD dan Penyusunan RKPD (n+2) kemajuan capaian RPJMD Menilai Hasil - Bahan Awal Renja SKPD Penyusunan Renstra dan kemajuan SKPD(n+2) p capaian Renstra SKPD - Bahan Evaluasi Mid Term RPJMD - Bahan Evaluasi Akhir RPJMD - Bahan Penyempurnaan Evaluasi Akhir RPJMD www.dadangsolihin.com Metode M/E Evaluasi Sumatif SKPD Evaluasi Tengah Tahun Renja SKPD - Masukan untuk Menilai kemajuan penyempurnaan capaian Renja Renja SKPD tahun SKPD yang sedang berjalan dan APBD-P Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD Tahun ke 4 Tahun ke 5 www.dadangsolihin.com 91 92 Framework Evaluasi (4) Jenis M/E 4 Evaluasi Tengah Tahun RPJMD Evaluasi Tengah Tahun Rensta SKPD Evaluator Bappeda Tujuan Menilai kemajuan capaian RPJMD Menilai kemajuan capaian Renstra K/L Metode M/E - Bahan penyususunan Semester I Evaluasi RPJMD berikutnya Formatif tahun RPJMD ke 4 Kegunaan Waktu - Bahan penyususunan Renstra K/L be ut ya berikutnya - Bahan pidato p pertanggungjawaban Presiden Framework Evaluasi (5) Jenis M/E 5 Evaluasi Hasil RPJMD Evaluasi Hasil Renstra SKPD Evaluator Bappeda Tujuan Menilai Hasil akhir capaian RPJMD Kegunaan - Penyempurnaan RPJMD Metode M/E Semester II Evaluasi Sumatif tahun RPJMD ke 5 Waktu SKPD SKPD Menilai Hasil - Penyempurnaan Akhir Renstra Renstra SKPD S SKPD www.dadangsolihin.com 93 www.dadangsolihin.com 94 Target Kinerja • • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. Target Kinerja harus: T t Ki j h 1. Berupa angka numerik 2. 2 Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Bontang 2005-2025 Aspek SDM Sasaran Terwujudnya masyarakat y g yang ... Parameter Peningkatan kualitas manusia www.dadangsolihin.com Realisasi/Capaian Kinerja • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang p y g dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. • Realisasi/capaian kinerja harus: p j 1. Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya • Indikator Target 2025 IPM ? 95 www.dadangsolihin.com 96 Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009 2004Da apat diimpleme entasika seca oper an ara rasional LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja 1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh b b h besar terhadap k b h il pelaksanaan h d keberhasilan l k kebijaksanaan/program/kegiatan. VISI STRATEGI POKOK MISI AGENDA SASARAN Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan Fo okus pada tu ujuan p pemba anguna an PRIORITAS SASARAN PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 97 98 Visi Pembangunan Nasional 1. Terwujudnya k hid 1 T j d kehidupan masyarakat b k bangsa, d negara yang dan aman, bersatu, rukun, dan damai; 2. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya k hid 3 T j d kehidupan masyarakat b k t bangsa, d negara yang dan mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan Strategi Pokok 1. STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA Menyelamatkan sistem ketatanegaraan RI berdasarkan semangat ,jiwa, dan konsensus dasar; jiwa Tetap tegaknya NKRI; p g y pluralisme dan keberagaman dengan g g Tetap berkembangnya p prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA Diarahkan untuk membangun di segala bidang merupakan perwujudan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 terutama p y penciptaan landasan p dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan p pembangunan yang kokoh. www.dadangsolihin.com 99 www.dadangsolihin.com 100 Misi Pembangunan Nasional 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; j yang ; 2. Mewujudkan Indonesia y g Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera. Agenda Pembangunan Nasional 1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai j yang 2. Mewujudkan Indonesia y g Adil dan Demokratis 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia www.dadangsolihin.com 101 www.dadangsolihin.com 102 Agenda Aman dan Damai Sasaran RPJM Nasional 2004-2009 1. 1 Menurunnya konflik 2. Menurunnya kriminalitas 3. Menurunnya kejahatan di lautan dan lintas batas 4. Tertanganinya separatisme 5. 5 Tertanganinya terorisme 6. Berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia 7. Terjaganya kedaulatan NKRI Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan Daerah 1. 1 Jumlah konflik etnis dan sosial 2. HDI dan HPI wilayah konflik 3. Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus kriminalitas 4. Jumlah pecandu narkoba 5. 5 Angka illegal logging dan illegal trading 3. 4. 5. 1. 2. 2 Agenda Adil dan Demokratis Sasaran RPJM Nasional 2004-2009 2004 2009 Meningkatnya keadilan hukum dan penegakan hukum Terciptanya sistem hukum yang konsekuen dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia Meningkatnya pelayanan masyarakat Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah Terpeliharanya konsolidasi demokrasi Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan Daerah 1. 2. 2 3. 4. 5. Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Angka Gender-related Development Index (GDI); dan Angka Gender Empowerment Measurement (GEM) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Status gizi balita buruk Persalinan b i oleh t P li bayi l h tenaga k kesehatan h t Perlindungan anak Pekerja anak (%) Jumlah anak yang memiliki akte Kelahiran 104 Kesejahteraan anak K j ht k 1. 2. 3. 3 4. 5. 5 www.dadangsolihin.com 103 www.dadangsolihin.com Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (1) Sasaran RPJM Nasional 2004-2009 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8 2% pada tahun 2009 8,2% 2. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen p j , p pada tahun 2009 Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan Daerah Ekonomi 1. Pertumbuhan 1 P t b h PDRB 2. Struktur PBRB dan PDRB per kapita 3. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka P T b k Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (2) Sasaran RPJM Nasional 2004-2009 Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan Daerah Pendidikan 1. Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas 2. Angka Partisipasi Kasar ( g p (APK) untuk setiap j j g ) p jenjang pendidikan 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah 4. Angka Melanjutkan Sekolah 5. Angka Putus Sekolah 6. 6 Angka Mengulang Kelas 7. Rata-rata Lama Penyelesaian Pendidikan 3. Angka pertumbuhan rata-rata 6,6 persen 4. Jumlah penduduk miskin pertahun 4. Berkurangnya kesenjangan pendapatan 5. Investasi dan aktivitas ekspor impor dan kesenjangan daerah 5. Meningkatnya kualitas manusia dengan terpenuhinya hak sosial rakyat p y y 6. Membaiknya mutu lingkungan hidup 7. Meningkatnya dukungan infrastruktur. 6. Peningkatan peran UKM www.dadangsolihin.com 105 www.dadangsolihin.com 106 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (3) Sasaran RPJM Nasional 2004-2009 Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan Daerah Kesehatan 1. Umur Harapan Hidup (UHH) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian Ibu ( g (AKI) ) 4. Prevalensi Gizi Kurang Kependudukan dan KB 1. Laju pertumbuhan penduduk (%) 2. Unmet need KB (%) 3. Total Fertility Rate/TFR (per perempuan) 4. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%) 5. Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) ( ) www.dadangsolihin.com 107 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (4) Sasaran RPJM Nasional 2004-2009 Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan Daerah Lingkungan Hidup 1. Kualitas air permukaan dan air tanah 2. Tingkat Pencemaran Pesisir dan Laut 3. Angka Illegal Logging g g gg g 4. Luas lahan kritis Prasarana dan Sarana 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana www.dadangsolihin.com 108 Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Sasaran g y 1. Meningkatnya rasa aman dan damai Prioritas 1. Peningkatan rasa saling p g g percaya dan y harmonisasi antar kelompok; 2. Pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai nilai luhur; nilai-nilai 3. Peningkatan keamanan ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas 2. Semakin kokohnya NKRI 1. Pencegahan dan penanggulangan separatisme; 2. Pencegahan d penanggulangan 2 P h dan l terorisme; 3. Peningkatan kemampuan p g p pertahanan negara. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Sasaran 1. Meningkatnya keadilan dan p penegakan hukum g Prioritas 1. Pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum; 2. Penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk; 3. Penghormatan, pemenuhan, d 3 P h t h dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia 2. Keadilan gender 1. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah 3. Otonomi Daerah www.dadangsolihin.com 109 4. Meningkatnya pelayanan 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa birokrasi 5. 5 Terlaksananya pemilu 2009 1. 1 Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh secara demokratis, jujur, dan adil www.dadangsolihin.com 110 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Sasaran 1. Penurunan Prioritas 1. Penanggulangan kemiskinan; Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Sasaran 3. Meningkatnya kualitas manusia Indonesia Prioritas 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas y y g 3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 4. 4 Pembangunan kependudukan dan kependudukan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; 5. 5 Peningkatan kualitas kehidupan beragama 4. Membaiknya mutu LH 5. Membaiknya Infrastruktur 1. Perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian mutu lingkungan hidup 1. Percepatan pembangunan infrastruktur • j l h penduduk miskin jumlah d d k i ki 2. Peningkatan i 2 P i k t investasi dan ekspor non t id k dari 16,6% menjadi 8,2%, migas • pengangguran terbuka dari 9,5% menjadi 5,1%. 3. Peningkatan daya saing industri manufaktur 4. Revitalisasi pertanian; 5. 5 Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro mikro, kecil, dan menenngah; 6. Peningkatan pengelolaan BUMN 7. Peningkatan kemampuan I t k 7 P i k t k Iptek 8. Perbaikan iklim keytenaga-kerjaan 9. Pemantapan stabilitas ekonomi makro p 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah 1. Pembangunan perdesaan 2. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah t il h 111 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 112 Kebutuhan akan Indikator Pembangunan Contoh: Prioritas Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Penanggulangan Keamanan, Ketertiban, Kriminalitas Sasaran Prioritas 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik; 2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; p y 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan j publik dan p y penyelesaian kebijakan p persoalan sosial kemasyarakatan. Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Ekonomi M k (1) Ek i Makro Indikator d ato 2005 Penggangguran terbuka Jumlah (juta orang) % t h d angkatan k j terhadap k t kerja Penduduk miskin Jumlah (juta orang) % terhadap p p penduduk Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan PDB (%) PDB per kapita (ribu Rp.) Laju inflasi, Ind Harga Kons (%) Neraca Pembayaran Transaksi Berjalan/PDB (%) Cadangan d i (US$ miliar) C d devisa ili ) Keuangan Negara Keseimbangan Primer APBN/PDB ( ) (%) Surplus/Defisit APBN/PDB (%) 9,9 9,5 95 5,5 7.946 7,0 1,6 36,8 36 8 1,8 -0,7 07 Sasaran 2006 9,4 8,9 89 6,1 8.333 5,5 0,5 36,0 36 0 1,7 -0,6 06 2007 8,5 7,9 79 6,7 8.791 5,0 0,1 35,6 35 6 1,9 -0.3 03 2008 7,3 6,6 66 7,2 9.317 4,0 -0,2 35,2 35 2 1,9 -0,0 00 2009 5,7 5,1 51 18,8 8,2 , 7,6 9.914 3,0 -0,6 35,9 35 9 2,0 0,3 03 114 Indikator?? Indeks Kriminalitas di wilayah konflik www.dadangsolihin.com 113 www.dadangsolihin.com Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Ekonomi M k (2) Ek i Makro Sasaran Indikator I dik t 2005 2006 2007 5,0 16,3 6,4 10,2 3,6 7,8 8,7 87 6,9 99,7 , 44,9 45,1 12,0 12,0 42,7 42,9 Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Sektor Utama Lainnya Sektor Sasaran 1. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. 2 Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah 3. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini 4. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5 persen 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun; 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 25 8 persen menjadi 20 0 persen. j di 20,0 www.dadangsolihin.com 116 2008 5,8 14,3 7,4 10,8 3,6 8,6 9,4 94 7,4 103,0 , 45,4 44,1 12,7 12,3 44,9 43,6 2009 6,3 12,8 10,1 11,0 3,8 9,5 10,2 10 2 7,6 106,6 , 45,7 42,9 13,4 12,6 47,4 44,5 115 Pendidikan Pertumbuhan PDB sisi pengeluaran (%) 5,2 4,1 Konsumsi 17,8 14,6 Investasi 6,0 5,7 Ekspor 8,6 10,3 Impor Pertumbuhan PDB sisi produksi (%) Pertanian 3,2 3,4 6,1 6,9 Industri Pengolahan Industri Pengolahan N I d tiP l h Non-migas i 6,8 68 7,7 77 Lainnya 5,8 6,3 Tenaga Kerja Kesempatan Kerja (j p j (juta orang) g) 94,2 , 96,7 , Pertanian 43,8 44,4 distribusi (%) 46,5 45,9 11,1 11,5 Industri Pengolahan 11,8 11,9 distribusi (%) Lainnya 39,3 40,8 distribusi (%) 41,7 42,2 www.dadangsolihin.com Kesehatan Sasaran Penting RPJMN 2004-2009 2004Sektor Utama Lainnya Sektor Lingkungan Hidup Sasaran 1. Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian p p dan pemantauan terpadu antar sektor 2. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut 1. 1 Meningkatnya kondisi dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat backlog pemeliharaan. 2. Meningkatnya aksesibilitas setiap golongan masyarakat dan setiap daerah terhadap layanan prasarana dan sarana yang berkualitas. 3. Revitalisasi pengelolaan kelembagaan prasarana dan sarana 4. Peningkatan kapasitas penyediaan prasarana dan sarana bagi pemerintah daerah www.dadangsolihin.com 117 Prasarana dan Sarana Terima Kasih Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com 119