Contoh Etika dan Profesi Hukum - MAL PRAKTEK DALAM ETIKA PROFESI KEDOKTERAN - by. Sulfikar Aferil Praditya

Document Sample
Contoh Etika dan Profesi Hukum - MAL PRAKTEK DALAM ETIKA PROFESI KEDOKTERAN - by. Sulfikar Aferil Praditya Powered By Docstoc
					Tugas Etika Dan Profesi Hukum




 MAL PRAKTEK DALAM ETIKA PROFESI
                      KEDOKTERAN




                                OLEH :
                                ERWIN. J
                           1535.02.24.2007




      PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCA SARJANA

         UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
                          MAKASSAR
                                 2010
Sumber Kasus

      Seorang pasien rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar melaporkan
seorang dokter ahli jantung ke polisi. Dokter tersebut didapati memasangkan cincin
kepada jantung pasir,i, padahal jantungnya tak bermasalah.

      Hal itu dialami Rahmawaty Sabaruddin (42). Dia mengaku dipasangkan dua
buah cincin (stent) dibagian pembuluh darah jantungnya pada 30 April 2010.
Pemasangan Ru sesuai anjuran Ali Aspar Mappahya yang merupakan dokter ahli
jantung di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar.

      Rahmawaty mengaku sering menderita sesak pada bagian dada setelah
dipasangkan cincin tersebut.”ini adalah malappraktik. Saya justru merasa tambah
sakit usai pasang cincin. Dokter dirumah sakit Harapan Kita mengatakan keadaan
jantung saya baik baik saja, kenapa harus dipasangi cincin”.

      Karena itu, Rachmawaty ditemani penasehat hukumnya melaporkan Ali
Aspar ke Mapolda Sulselbar. Dalam keterangannya didepan polisi, Rachmawaty
mengaku sepuluh hari usai pemasangan cincin, pihaknya berkonsultasi dengan
dokter di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta.

      Pihak Harapan Kita menurut Rachmawaty menyatakan pembuluh darahnya
cukup bagus sehingga tak peduli dpasangi cincin. ” Katanya tak ada penyempitan
pembuluh darah seperti dikatakan doker Ali Aspar. Pemasangan itu dilakukan
karena ada nyeri dibagian dada”.

      Rachmawaty menjalani pemeriksaan angiografi koroner (kateterisasi
jantung) di laboratorium Kateterisasi Jantung RS Wahidin Sudiro Husodo pada 27
April 2010. Hal itu dilakukan setelah dirinya dirawat di RS Akademis Jaury Jusuf
Putera     karena   menderita   sakit   didada   berulang-ulang.   Ali   Aspar   lalu
merekomendasikan agar Rachmawaty melakukan pemasangan cincin stent di
pembuluh darah jantungnya.



Analisis Kasus

         Setelah mempelajari kasus tersebut, maka perbuatan dr. Ali Aspar
Mappahya dan merujuk hasil diagnose dokter di Rumah Sakit Harapan Kita
mengatakan keadaan jantung Rachmawaty bai – baik saja, kenapa harus dipasangi
cincin,maka perbuatan dr. Ali Aspar Mappahya telah melanggar dan/atau
bertentangan dengan lafal sumpah dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEK) Bab 11 Pasal 10, KUHP pasal 360, dan UU Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran pasal 45.

Lafal Sumpah Dokter

Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien.

Kode Etik kedokteran Indonesia (KODEK) Bab II pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakansegala ilmu dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan
sesuatu pemeriksaan agtau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib
merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pembahasan

         Malpraktek atau malpraktik terdiri dari kata mal dan praktik atau praktek.
Mal berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk. Praktik atau praktek berarti
menjalankan perbuatan yang tersebut dalam tend atau menjalankan pekerjaan. Jadi
malpraktik berarti menjalankan pekerjaan buruk yang kualitasnya, tidak lege artis,
tidak tepat.

      Dengan demikian malpraktik medic dapat diartikan kelalaian atau kegagalan
seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan
yang lazim dipergunakan dalam menbgobati pasien atau orang cedera menurut
ukuran dilingkungan yang sama.

Apapun definisi malpraktik pada intinya mengandung salah satu unsur berikut :

   1. Dokter kurang menguasai ilmuj pengetahuan kedokteran dan ketrampilan
      yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran.
   2. Dokter memberikan pelayanan medik dibawah standar (tidak lege artis).
   3. Dokter melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat
      mencakup;
      a. Tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusbya dilakukan, dan
      b. Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.
   4. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.

      Dalam praktik abnyak sekali hal yang dapat diajukan sebagai malpraktik,
   seperti salah diagnose atau terdambat diagnosis karena kurang lengkapnya
   pemeriksaan, kesalahan teknis waktu melakukan pembedahan, salah dosis obat,
   salah metode tes atau pengobatan, perawatan yang tidak tepat, kelalaian dalam
   pemantauan pasien, kegagalan komunikasi, dan kegagalan peralatan.

      Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan
   tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam
   mengobati pasien atau orang terduka menurut lingkungan yang sama. Yang
   dinaksud kelalaian disini ialah sikap kurang hati-hati melakukannya dengan
   wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati
tidak akan melakukannya apa yang seseorang dengan sikap dengan hati-hati
tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula
dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.

   Walau UU No. 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan telah dicabut oleh UU
No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, namun perumusan malpraktik/kelalaian
medik yang tercantum pada pasal 11b masih dapat dipergunakan, yaitu :

   Dengan tidak mengurangi ketentuan didalam KUHP dan peraturan
perundang – undangan lain, terahdap tenaga kesehatan dapat dilakukan
tindakan administrative dalam hal sebagai berikut :

a. Melalaikan kewajiban
b. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang
   tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya, maupun mengingat
   sumpah sebagai tenaga kesehatan.

   Dari 2 butir diatas dapat disimpulkan bahwa pada butir (a) melalaikan
kewajiban, yang berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan
sedangkan pada butir (b)_berarti melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya
tidak dilakukan.

   Kelalaian bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan jika kelalaian itu
tidak sampai membawa kerugian atau cedersn kepada orang lain dan orang itu
dapat menerimanya. Bardasarkan prinsip hukum Te minimis noncurat lex” yang
berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Akan tetapi,
jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian mated, mencelakakan bahwa
merenggut nyawa orang lain, diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa
lata), serius dan kriminil.
   Tolak ukur culpa lata, adalah :

   1. Bertentangan dengan hukum
   2. Akibatnya dapat dibayangkan
   3. Akibatnya dapat dihindarkan
   4. Perbuatannya dapat dipersalahkan.

   Jadi malpraktik merupakan kelalaian yang berat dan pelayanan kedokteran
dibawah standar.

Pasien/keluarga menaruh kepercayaan kepada dokter, karena :

   1. Dokter    mempunyai       ilmu    pengetahuan   dan     ketrampilan     untuk
      menyembuhkan penyakit atau setidak-tidaknya meringankan penderitaan.
   2. Dokter akan bertindak hati-hati dan teliti.
   3. Dokter akan bertindak berdasarkan standar profesinya.

   Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika
kedokteran hanya telah melakukan malpraktik. Untuk dapat menuntut penggantian
kerugian (perdata) karena kelalaian, penggugat harus dapat membuktikan 4 unsur :

   1. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien.
   2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipergunakan
   3. Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.
   4. Secara factual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

   Kelalaian dalam arti perdata berbeda dengan arti pidana. Dalam arti pidana
(kriminil), kelalaian menunjukkan kepada adanya suatu sikap yang sifatnya lebih
series, yaitu sikap yang sangat sembarangan atau sikap sangat tidak hati-hati
terhadap kemungkinan tiumbulnya resiko yang bisa menyebabkan orang lain
terduka atau mati sehingga harus bertanggungjawab terhadap tuntutan criminal
oleh Negara.

   Seorang pasien Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar melaporkan
seorang dokter ahli jantung ke polisi. Dokter tersebut didapati memasangkan cincin
kepada jantung pasien padahal jantungnya tak bermasalah.

   Hal itu dialami Rachmawaty Sabaruddin (42). Dia mengaku dipasangkan dua
buah cincin (stent) di bagian pembuluh darah jantungnya pada 30 April 2010.
Pemasangan Ru sesuai anjuran Ali Aspar Mappahya yang merupakan dokter ahli
jantung di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar.

               Rahmawaty mengaku sering menderita sesak pada bagian dada setelah
dipasangkan cincin tersebut.”ini adalah malappraktik. Saya justru merasa tambah
sakit usai pasang cincin. Dokter dirumah sakit Harapan Kita mengatakan keadaan
jantung saya baik baik saja, kenapa harus dipasangi cincin”.

      Karena itu, Rachmawaty ditemani penasehat hukumnya melaporkan Ali
Aspar ke Mapolda Sulselbar. Dalam keterangannya didepan polisi, Rachmawaty
mengaku sepuluh hari usai pemasangan cincin, pihaknya berkonsultasi dengan
dokter di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta.

      Pihak Harapan Kita menurut Rachmawaty menyatakan pembuluh darahnya
cukup bagus sehingga tak peduli dpasangi cincin. ” Katanya tak ada penyempitan
pembuluh darah seperti dikatakan doker Ali Aspar. Pemasangan itu dilakukan
karena ada nyeri dibagian dada”.

      Rachmawaty menjalani pemeriksaan angiografi koroner (kateterisasi
jantung) di laboratorium Kateterisasi Jantung RS Wahidin Sudiro Husodo pada 27
April 2010. Hal itu dilakukan setelah dirinya dirawat di RS Akademis Jaury Jusuf
Putera     karena   menderita      sakit   didada   berulang-ulang.   Ali   Aspar   lalu
merekomendasikan agar Rachmawaty melakukan pemasangan cincin stent di
pembuluh darah jantungnya.

PROSEDUR PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK

   Dalam Bab VIII UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dinyatakan
bahwa untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan
praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI).
Majelis ini merupakan lembaga otonom dari Konsil kedokteran Indonesia (KKI)
dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) bertugas :

   1. Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran
         disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan.
   2. Menyusun pedoman dan tatacara penangan kasus, pelanggaran disiplin
         dokter dan dokter gigi.

   Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan
dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis
kepada ketua Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) atau secara lisan
jika tidak mampu secara tertulis. Pengaduan sekurang-kurangnya berisi identitas
pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi, dan waktu
tindakan dilakukan serta alasan pengaduan.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etik, Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran (MKDKI) meneruskan pengaduan pada organisasi [Ikatan
Dokter Indonesia (1131), Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKDKI)].
Apabila terdapat bukti-bukti awal adanya dugaan tindak pidana, MKDKI
meneruskan pengaduan tersebut kepada pihak yang berwenang.

   Apabila terdapat pelanggaran disiplin oleh dokter atau dokter gigi, MKDKI
dapat member sanksi disiplin berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan
Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) atau wajib mengikuti
pendidikan/pelatihan kembali di institusi Pendidikan kedokteran. Tujuannya adalah
untuk penegakkan disiplin dokter dan dokter gigi, yaitu penegakkan aturan-
aturandan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam hubungannya dengan pasien.
Keputusan dapat berupa pemberian sanksi disiplin atau dokter/dokter gigi
dinyatakan tidak bersalah.

   Ikatan dokter Indonesia (IDI) memiliki Majelis Kehormatan Etika Kedokteran
Indonesia (MKEK) dari pusat hingga kewilayah-wilayah dan mungkin cabang-
cabangnya. Walaupun demikian, MKEK ini belum lagi dimanfaatkan dengan baik
oleh pars dokter ataupun masyarakat. MKEK tidak mungkin melakukan
pengawasan sampaii ke ruang praktik dokter-dokter. Masyarakat yang menilai
perilaku dokter bertentangan dengan etik profesi kedokteran, seharusnya
mengambil prakarsa mengajukan kasus-kasus dugaan pelanggaran etik itu kepada
IDI setempat, yang nantinya akan meneruskan kasus tersebut pada MKEK.
Namun, pengetahuan masyarakat umum tentang etika kedokteran sangat terbatas
sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah ada kasus pelanggaran etik murni
yang diajukan ke pengadilan sebelum ditangani MKEK.

   Mengingat belum lancarya penatalaksanaan pelanggaran etik, Departemen
Kesehatan (DEPKES) dengan pemenkes Nomor 554 [Menkes/Per/XiI/1982
membentuk Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika kedokteran (P3EK).
Dipusat, P3EK terdiri dari unsure-unsur DEPKES, Depdikbud cq Fakultas
Kedokteran Gigi, Pengurus Besar IDI dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia
(PDGI). Jumlah anggotanya antara 7-9 orang. Tugas P3EK pusat adalah :

   1. Memberi pertimbangan tentang etika kedokteran kepada Menteri.
   2. Membina dan mengembangkan secara aktif KODEKI dan Kode Etik
      Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) dengan bekerjasama dengan IDI
      dan PDGI
   3. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang dibidang
      kesehatan
   4. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK Provinsi
   5. Menyelesaikan rujukan terakhir dalam permasalahan pelanggaran etika
      kedokteran atau kedokteran gigi.
   6. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi yang
      berkaitan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6676
posted:10/10/2010
language:Indonesian
pages:10
Description: Tentang Sulfikar Aferil Praditya , Akademi Keperawatan Makassar, SMKN 1 Tanah Grogot , Rental Mobil Padaidi , Nurichsan Rental Car , Makassar