Docstoc

ETIKA PROFESI HUKUM

Document Sample
ETIKA PROFESI HUKUM Powered By Docstoc
					                         ETIKA PROFESI HUKUM



ETIKA
       Etika berasal dari kata-kata “ethos”. Ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan
perasaan bathin atau kecenderungan hari seseorang untuk berbuat kebaikan. Dengan kata
lain etika adalah suatu pengetahuan tentang kebaikan yang tertinggi (supreme good) dan
suatu usaha untuk menemukan norma-norma yang harus diikuti karena norma-norma itu
mengandung suatu kebaikan.
       Etika juga mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu
keputusan “moral” dengan mengarahkan mengarahkan atau menghubungkan penggunaan
akal budi individual dengan objektivitas untuk menemukan “kebenaran” atau “kesalahan”
dan tingkah individu terhadap individu lain.
       Etika lebih memusatkan perhatiannya pada individu daripada masyarakat, etika
lebih memandang motif alami suatu perbuatan, merupakan suatu hal yang terpenting.
Dengan perkataan bahwa etika mengatur suatu kehidupan manusia secara batiniah tau
menuntun motivasi-motivasi manusia kearah yang “baik atau buruk”.
       Etika juga sebagai suatu filsafat moral, yaitu yang bukan melihat fakta-fakta tetapi
terfocus pada nilai-nilai dan ide-ide tentang kebaikan di keburukan dan bukan terhadap
tindakan manusia.
       Tuntutan dari etika tidak hanya pada suatu kebenaran sebagaimana adanya tetapi
juga menuntut suatu kebenaran “sebagaimana seharusnya” dengan berdasarkan manfaat
atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.
       Perkataan etika di Indonesia sering diarikan sebagai “susila” atau “kesusilaan”
yaitu perbuatan yang baik atau perbuatan yang beradap sebagai ahlak manusia.
       Berdasarkan kaedah Islam, etika adalah bahagian dari ahlak manusia karena
ahlak bukanlah sekedar menyangku prilaku yang bersifat lahiriah saja tetapi mencakup
hal-hal yang lebih komplek yaitu bidang akidah, ibadah dan syariah.
Karena itu ahlak Islami adlah menyangkut etika, moral dan estetika. Karenanya :
   a. Ethos : menyangkut hubungan seseorang dengan khaliknya.
    b. Etis : mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan hubungannya yang terhadap
        orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
    c. Moral : adalah mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, tetapi tidak
        menyangkut kehormatan tiap pribadi.
    d. Estetika : rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan
        keadilan dirinya, serta lingkungannya agar lebih indah menuju kesempurnaan
        (Abdulah Solim, 1985:12)


        Aklak adalah merupakan suatu ilmu yhang mengajarkan tentang sesuatu ide
perbuatan baik yang harsu di pedomani dan di kerjakan dan menghindari perbuatan jahat
dalam hubungannya dengan Allah SWT, manusia, alam dan kehidupan sehari-hari.
        Dalam bertingkah laku, manusia dalam kehidupan bersama, harus mempehatikan
ide atau cita etika dalam dari manusia tersebut yang didasari oleh suatu kebajikan yang
tinggi “yang bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu dengan memperhatikan
kepentingan orang lain dalam hubungan yang sebagai makluk sosial (zoon politicon).
        Sebagai makluk sosial manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia
lainnya. Manusia itu tidak akan pernah bias memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa
bantuan manusia yang lain. Oleh karena itu manusia selalu mempadukan kontak dengan
manusia yang lain.
        Agar tidak bias terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyrakat, maka segala
tindakan atau hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, harus dilandasi
dengan etikda dan secara konkrit harus diatur oleh norma-norma hukum tertentu.
        Dalam kehidupan masyarakat banyak aspek-aspek terpenting dari masyarakat,
sebahagian besar bergantung pada berfungsinya profesi-profesi yhang baik. Kegiatan
pengembangan dan penerapan ilmu dilaksanakan dalam suatu konteks professional.
Profesi-profesi dalam system sosial, okopasi (pekerjaan) menempati kedudukan yang
sangat strategis.
        Terhadap profesi-profesi yang terdapat dalam masyarakat dapat terjadi
kemerosotan-kemerosotan dalam kegiatan dari para pengemban profesi itu, sebagai
akibat dari dilanggarnya etika dank kode etik profesi oleh sebahagian para pengemban
profesi itu.
       Pelaksanaan suatu profesi harus dikaitkan dengan etika dank ode etik profesi yang
bersangkutan. Oleh karena itu perlu bagi kita tentang kejelasan arti dan kata profesi
tersebut.


PENGERTIAN.
       Kata profesi dan professional dalam perkataan sehari-hari diartikan sebagai suatu
bentuk “pekerjaan tetap” yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh nafkah baik
secara legal maupun tidak. Jadi kata profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan (okupasi)
untuk memperoleh uang.
       Profesi adalam arti yang lebih teknis diartikan sebagai suatu kegiatan tertentu.
Untuk memperoleh nafkah          yang dilaksanakan berdasarkan suatu keahlian, yang
berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi. Keahlian dalam
profesi dapat diperoleh, lewat pengalaman, melalui proses belajar di lembaga pendidikan
tertentu, latihan-latihan secara intensif atau perpaduan dari ketiganya.
       Dari pengertian ini dapat diartikan okupasi atau pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang melalui proses tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang professional,
sedangkan orang yang melakukan pekerjaan (okopasi) tanpa didasari oleh pengalaman
dan proses pendidikan serta latihan-latihan secara intensif. Hanya dapat dikatakan
sebagai amatir atau sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan secara sambilan.


      Menurut Parsons, professional itu harus memenuhi kriteria-kriteria :
1.    Profesi mensyarakatkan suatu pekerjaan itu harus didasarkan pada suatu pendidikan
      teknis   yang    formal    yhang    dilengkapi    dengan     cara    pengujian   yang
      terinstitusionalisasikan pendidikannya, dan kompetensi orang-orang dari hasil
      dididikannya. Pengujian para calon pengemban profesi sangat mengutamakan
      evaluasi rationalitas kognitif yhang diterapkan pada bidang khusus tertentu. Oleh
      karenanya sangat menekankan pada unsur intelektual.
2.    adanya suatu penguasaan tradisi cultural dalam mengamalkan suatu keahlian
      tertentu. Dalam lingkungan suatu progesi berlaku suatu system nilai yang berfunsi
      sebagai suatu standart normative yang menjadi kerangka orentasi dalam
      mengemban suatu profesi yang bersangkutan.
3.   untuk menjamin bahwa kompetensi dari suatu okupasi (pekerjaan) akan digunakan
     cara-cara yang secara sosial bertanggung jawab, maka dari itu harus mempunyai
     institusional, berupa organisasi profesi, etika dan kode etik profesi dengan prosedur
     penegakannya, serta cara rekrutasi pengemban profesi.


          Ketiga criteria tersebut adalah merupakan criteria inti untuk mengkategorikan
suatu pekerjaan (okupasi) sebagai suatu profesi. Dari kriteria-kriteria tersebut dapat
dikatakan bahwa profesi meliputi kompleks okupasional atau meliputi berbagai bentuk
pekerjaan yang memiliki disiplin-disiplin intelektual tertentu yaitu dapat meliputi :
Humaniora, Ilmu alam, dan ilmu-ilmu sosial, terorganisasi serta system-sistem cultural
(nilai-nilai) yang di olah dari kompleks okupasi tersebut. (Telcot Person 1972:536)
          Ciri-ciri khusus profesi sebagai suatu system okupasional menurut Parsons
adalah:
1.   profesi tidak berorientasi pada dis instrestendness (tanpa pamrih). Masyarakat
     memandang para pengemban profesi sebagai seorang yang mewujudkan pelayanan
     daripada orang-orang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sikap ini merupakan
     nilai dari standart normative bagi para pengemban profesi dalam mengemban
     profesinya.
2.   adalah Rasionalitas dalam arti melawan tradisionalisme, kebenaran objektif
     dijadikan standart normati tertentu, termasuk ke dalam ruang lingkup suatu
     penelitian ilmiah. Rasionalitas berusaha untuk mencapai pertimbangan ilmiah.
3.   spesifik fungsional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang superior, para
     pengemban profesi memiliki dan menjalankan kewibawaan (otoritas) dalam
     masyarakat otoritas progesional ditandai oleh spesifik fungsi yang merupakan unsur
     essensil pada pola professional, seorang professional dianggap memiliki otoritas
     pada bidangnya.
4.   universalisme dalam mengambil suatu putusan pada landasan pertimbangan
     profesional yang didasarkan pada permasalahannya, dalam arti pertimbangan itu
     dilakukan bukan pada siapa atau pada keuntungan yang diperoleh universalisme,
     menjunjung tinggi objektivitas sebagai lawan dari subjektivitas.
           Menurut Dietrich Rueschemeyer profesi adalah pekerjaan pelayanan yang
menerapkan seperangkat pengetahuan sistematika ilmu, pada maslah-masalah yang
sangat relevan bagi nilai-nilai utama masyarakat. Masyarakat awam tidak mampu menilai
karya professional. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian diri secara individual bagi
para pengemban profesi untuk tetap berpegang kuat pada nilai-nilai dan norma-norma
yang menjiwai tugas para pengemban profesi.
           Nilai-nilai dan norma ini kemudian di institusionalisasikan dalam struktur dan
kultur dari profesi yang bersangkutan sehingga pengendalian secara individual diperkuat
oleh pengawan formal dan informal oleh komunitas sejawat sebagai imbalan masyarakat
memberikan keistimewaan (privilege) dan melindungi otonomi profesi terhadap
pengawasan dan campur tangan awam.
           Dari uraian tersebut diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa rumusan
pengertian progesi adalah :
           Pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang
tertentu, di hayati sebagai suatu panggilan hidup, serta terikat pada etika umum dan etika
khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesame
manusia.
           Profesi dapat juga dikatakan sebagai suatu fungsi kemasyarakatan tertentu yang
perwujudannya memasyarakatkan disiplin ilmu-ilmu tertentu. Dari pengertian ini ada
lima system okupasi yang dapat di kwalifikasi sebagai suatu profesi yakni:
1.    Ketuhanan, Ulama
2.    Kedokteran
3.    Hukum
4.    Jurnalistik
5.    Pendidikan


           Kelima system okupasi tersebut adalah berkaitan langsung dengan martabat
manusiawi, dalam keutuhannya berupa relasi dengan yang transcendent, kepastian
hukum, yang berkeadilan, informasi yang relevan dan solidaritas yang dinamis dan
kreatif.
        ETIKA, PROFESI KODE ETIK DAN LANDASAN HUKUMNYA.


       Seorang pengemban profesi harus dapat memutuskan apa yang harus
dilakukannya dalam melaksanakan tindakan profesinya. Untuk kepentingan orang yang
membutuhkan     bantuan    dari   profesinya   dan   pengemban     profesi   itu   harus
bertanggungjawab atas tindakan dan mutu dari profesi yang dilakukannya. Dan kliennya
harus memberikan jasa atau imbalan tertentu atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh
pengemban profesi.
          Hubungan antar pengemban profesi dengan klien atau pasiennya.


       Hubungan antara pengemban profesi dengan klien atau pasiennya adalah
hubungan yang bersifat personal. Yaitu hubungan antar subjek pendukung nilai, karena
itu secara peribadi pengemban profesi bertanggungjawab terhadap mutu dan pelayanan
dan jasanya yang dijalankan olehnya.
       Secara formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan klien atau pasiennya
adalah sejajar atau sama dan seimbang.
       Namun secara sosio psikologis dalam hubungan itu terdapat ketidakseimbangan
disebabkan oleh ketidakmampuan klien atau pasiennya untuk dapat menilai secara
objektif pelaksanaan kompetensi tekorika / pengemban profesi yang dimintai pelayanan
profesionalnya jadi hubungan horizontal antara pengemban profesi dan kliennya
sesungguhnya adlah merupakan hubungan atas dasar “kepercayaan” oleh karena itu para
pengemban progesi dalam majikan profesinya dituntut untuk menjiwai dengna sikap etis
tertentu. Sikap etis tertentu inilah yang disebut dengan etika profesi.
       Disamping hubungan secara horizontal antara pengemban profesi dan kliennya
seorang pengemban profesi dan kliennya. Seorang pengemban profesi juga harus
memperhatikan profesi juga harus memperhatikan hubungan vertical antara manusia
dengan Tuhannya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya adalah merupakan
hubungan personal vertical yang berlandasankan kepada kepercayaan kepada Tuhan
YME yang mengharuskan adanya cinta kasih sesama manusia.
       Hubungan vertical ini merupakan akar dari hubungan personal horizontal sesama
manusia yang bersifat kepercayaan kepada Tuhan YME. Sehingga seseorang akan
termotivasi untuk menghayati profesi sebagai fungsi kemasyarakatan dan memotivasi
untuk mewujudkan etika profesi sebagai sikap hidup dalam melaksanakan tugas
profesinya.
       Etika profesi adalah sebagai sikap etis, sebagai bahagian integeral dari sikap
hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Kepatuhan pada etika
profesi adalah tergantung pada ahlak pengemban profesi yang bersangkutan. Karena
orang awam tidak dapat menilai apa yang dilakukan oleh pengemban profesi dalam
menjalankan profesinya, maka pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya
pedoman objektif lebih konkrit bagi prilaku profesionalnya yang diwujudkan dalam
seperangkat kaedah atau norma prilaku yang berlaku sebagai pedoman yang harus
dipatuhi oleh para pengemban profesi yang disebut sebagai kode etik profesi, baik secara
tertulis maupun tidak tertulis.
       Kode etik profesi adalah merupakan kaedah etika, atau aturan moral positif yang
bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan dilain pihak bertujuan
untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian
dan otoritas dari pengemban profesi tersebut.


PROFESI HUKUM.
       Profesi hukum sangat berkaitan dengan masalah untuk mewujudkan dan
memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Penghormatan
terhadap martabat manusia merupakan titik tolak atau landasan tujuan akhir dari hukum.
       Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum adalah merupakan sarana
yang mewujudkan dari berbagai kaedah prilaku masyarakat yang disebut sebagai kaedah
hukum.
       Suatu kaedah hukum harus dibedakan dengan kaedah etika atau moral, karena
etika adalah merupakan suatu pengetahuan tentang kebaikan yang tertinggi. Kaedahnya
harus diikuti karena kaedahnya adalah merupakan sesuatu yang baik.
       Sedangkan kaedah hukum adalah suatu kaedah yang menentukan apa yang layak
untuk waktu dan tempat tertentu.
       Hukum lebih memperhatikan hubungan sosial manusia daripada kebaikan dan
watak individu dan memperhatikan kesesuaian perbuatan manusia dengan ukuran-ukuran
tertentu dan jarang memperhatikan motif manusia.
       Tetapi terlalu sempit untuk mengatakan bahwa etika hanya mempelajari individu
atau etika hanya memperhatikan “bathin” dan hukum yang memperhatikan yang “lahir”
saja, karena etika juga dalam memperhatikan perbuatan harus memandang akibat-akibat
yang timbul dari perbuatan itu. Tidaklah mungkin kita menganalisa kewajiban-kewajiban
etis manusia tanpa memperhatikan kewjibannya terhadap sesamanya atau kedudukannya
dalam masyarakat.
          Hukum mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan hukum dan
mendasarkan pertanggungjawaban dengan alat pemaksa atau sanksi, agar orang tidak
berbuat     prilaku   yang   bertentangan    dengan    hukum   sedangkan   etis   dinilai
pertanggungjawabannya terletak pada kesukarelaan seseorang untuk berprilaku sesuai
dengan ketentuan “etika”. Jadi hanya berdasarkan tuntutan bathin seseorang untuk
mentaati norma-norma etika itu. Namun demikian aturan etika itu menyempurnakan
aturan hukum.
          Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan barang untuk
mewujudkan dalam berbagai kaedah prilaku masyarakat yang disebut kaedah hukum.
Berupa hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang tersusun dalam suatu sistem
yang disebut sebagai tata hukum.
          Dalam kehidupan sehari-hari penegakan ketertiban yang berkeadilan diwujudkan
dalam Profesi Hakim.
          H. F. M. Crombag, mengklafikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu ke
dalam empat bidan karya hukum, yakni :
1. Penyelesaian konfik secara formal (melalui peradilan)
2. Pencegahan konflik (legal drafting, legal adries)
3. Penyelesaian konflik secara informal
4. Penerapan hukum di luar konflik


          Profesi hukum yang bergerak dalam hal tersebut adalah Hakim, Advokat, dan
Notaris sekarang ini mewujudkan bidang karya hukum secara khas.
          Untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi dalam masyarakat
diperlukan adanya suatu institusi khusus yang mampu menyelesaikan masalah secara
tidak memihak (impersial) dengan patokan-patokan yang berlaku secara objektif.
Penyelesaian konflik ini dilakukan dalam proses formal yang dalam negara modern
dikenal dengan “pengadilan” dengan aturan-aturan yang presidensial, dengan profesi-
profesi Hakim, Advokat dan Jaksa dengan kewenangan pokok yang disebut Kewenangan
Kehakiman.
       Profesi-profesi yang berkaitan dengan kewenangan kehakiman itu dilakukan oleh
oang yang profesional dibidangnya. Dalam pelaksanaan tugas pengemban profesinya
harus memperhatikan etika, moral. Untuk itu profesi hukum itu harus memiliki keadilan
dan intelektual, khususnya dalam bidangnya, harus secara mandiri mampu memenuhi
kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan bantuan atau pelayanan dari profesinya.
       Dalam pengemban profesi hukum itu harus melaksanakan tugasnya dengan
memperhatikan etika sebagai landasan moral dalam melakukan tugas profesioalnya.
Mereka harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pasiennya dan tidak
menyalahgunakan kewenangannya serta menjaga martabat dari profesi yang diembannya.
Untuk itu para pengemban profesi dibidang hukum perlu ada suatu aturan etika atau
moral positif yang merupakan standar normatif dalam suatu aturan konkrit yang disebut
sebagai etika profesi atau kode etik profesi.
       Kaedah-kaedah pokok dari etika profesi menurut Kieser (1986: 170-171) adalah
sebagai berikut:
1.     profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih (dis intrestedness)
       yaitu pertimbangan yang diambil adalah kepentingan klien dan kepentingan
       umum. Bukan kepentingan pribadi dari pengemban profesi, jika hal ini diabaikan
       maka pelaksanaan profesi akan mengarah kepada kemanfaatan yang menjurus
       kepada penyalahgunaan profesi sehingga akhirnya merugikan kliennya.
2.     pelayanan profesi dengan mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu pada
       kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan
       tindakan.
3.     pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.
4.     pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan
       seprofesi.


PROFESI HUKUM.
       Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban
yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Penghormatan terhadap martabat
manusia merupakan titik tolak atau landasan bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum.
       Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang
mewujud dalam berbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum.
Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam
suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-
kaidah hukumnya serta penegakannya merupakan produk dari perjuangan manusia dalam
upaya mengatasi masalah-masalah kehidupan. Dalam dinamika kesejahteraan manusia,
hukum dan tata hukumnya tercatat sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam
proses pengadaban dan penghalusan dari budi manusia.
       Salah satu fungsi kemasyarakatan agar kehidupan manusia tetap bermartabat
adalah dengan menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan dalam
kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari
pada tingkat peradaban yang telah majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan
dan penegakan ketertiban yang berkeadilan ini diwujudkan dalam profesi hakim. H.E.M.
Crombag dalam makalahnya yang berjudul: “notities over de juridische opleiding” yang
mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu ke dalam empat bidang
karya hukum, yakni: penyelesaian konflik secara formal, pencegahan konflik,
penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik.


Hakim.
       Untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi dalam masyarakat
dengan baik secara teratur demi terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian di dalam
masyarakat, diperlukan adanya suatu institusi khusus yang tidak memihak (imparsial)
dengan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku secara objektif.
       Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara
(konflik) yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai
hukum daripada prilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
perkara yang dihadapkan kepadanya.
       Untuk dapat menyelesaikan konflik secara imparsial berdasarkan berdasarkan
hukum yang berlaku, para hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak
manapun termasuk pemerintah sekalipun dalam mengambil keputusan. Para hakim hanya
terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan
landasan yurudis keputusannya. Seperti dikatakan Mochtar Kusumaatmadja (1974:17)
hakim memilih kekuasaan yang besar terhadap para pihak berkenaan dengan masalah
atau konflik-konflik yang dihadapkan kepadanya.
       Berdasarkan uraian tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sikap etis atau etika
profesi hakim harus berintikan : Taqwa kepada Tuhan YME, jujur, adil, bijaksana,
imparsial, sopan, sabar, memegang teguh rahasia jabatan, dan solidaritas sejati.
Kesemuanya itu harus tercermin dalam prilaku sehari-hari, karena hanya dengan bersikap
etis sedemikian para hakim akan mampu memelihara martabat dan kewibawaanya.
       Sekarang di Indonesia etika profesi telah dijabarkan ke dalam Kode Kehormatan
Kehakiman yang ditetapkan oleh Rapat Kerja pada Ketua Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri dibawah pimpinan Mahkamah Agung pada tahun 1966 yang
kemudian diteguhkan dan dimantapkan dalam musyawarah nasional Ikatan Hakim
Indonesia (IKAHI) ke IX pada tanggal 23 Maret 1988.
Adokat.
       Pada dasarnya ada dua tugas pokok advokat, yakni memberikan nasihat hukum
untuk menjauhkan klien dari konflik dan mengajukan atau membela kepentingan klien di
pengadilan. Peran utama seorang advokat pada saat berperkara di pengadilan adalah
mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan yang relevan dari sudut pihak kliennya
sehingga memungkinkan bagi hakim untuk menetapkan keputusan yang adil. Profesi
advokat pada dasarnya dapat berperan pada semua bidang karya hukum, sehingga pada
dasarnya etika profesi hakim juga berlaku bagi para advokat.
       Uraian di atas merupakan gambaran profesi dan profesi hukum dalam bentuk
ideal. Dalam kenyataan konkret, hampir tidak ada sesuatu yang dapat adil dan ideal
seutuhnya, karenanya seringkali kita menemukan penyimpangan-penyimpangan atau
pengkhususan-pengkhususan. Namun jika kita menemukan kasus penyimpangan yang
cukup jauh serta mencakup banyak aspek dan meluas sekali, maka mungkin kita dapat
berperkara tentang krisis atau perubahan          fundamental dengan    segala akibat
kemasyarakatan.
       Orang pada umumnya akan merasakan kepuasan jika berhasil menjalankan pola-
pola prilaku yang dianggap benar oleh masyarakat, sebaliknya merasa malu jika tidak
berhasil menjalankannya. Mekanisme perilaku yang mengintegrasikan kepuasan
individual dan ekspektasi kemasyarakatan akan berfungsi secara mulus jika terjadi
keselarasan antara hasil karya objektif dan landasan serta lambang-lambang rekognisi.
Jika keselarasan ini mengalami gangguan orang akan merasa kehilangan rasa aman dan
berada dalam situasi konflik. Seorang yang berpegang teguh pada hasil karya objektif
yang seharusnya tidak akan mengorbankan hasil karya objektif untuk memperoleh
lambang-lambang rekognisi.
       Phillipe Nonet dan Jeroma E. Carlin mengemukakan dalam “LEGAL
PROFFESION”, yang dimuat dalam INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE
SOCIAL SCIENCES (Vol. 9, 1972) bahwa kualitas profesi hukum akan merosot jika:
penguasa politik menguasai profesi dalam rangka menetralkan sumber kritik potensial,
para pengemban profesi hukum terperangkap oleh kepentingan klien karena takut
kehilangan klien, pengemban profesi hukum terlalu jauh terlibat dalam kepentingan klien
secara subjektif, dan kualitas lembaga peradilan sangat rendah.
       Dari uraian diatas kembali dapat kita tarik kesimpulan bahwa profesi adalah
sejumlah fungsi kemasyarakatan yang paling penting yang berjalan dalam suatu kerangka
institusional, termasuk pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan
penerapan praktikalnya dalam bidang-bidang pelayanan rohani, teknologi, kedokteran,
hukum, informasi, dan pendidikan. Bidang-bidang ini berkaitan langsung dengan nilai-
nilai yang fundamental bagi perwujudan martabat manusia dalam keadaan riil. Dalam
perwujudannya, sebagai konsekuensi dari keyakinan pada pentingnya fungsi-fungsi itu
tidaklah selalu berlangsung dengan sendirinya melainkan sangat dipengaruhi oleh
berinteraksinya berbagai kekuatan kemasyarakatan. Ini berarti perwujudannya secara
nyata memerlukan upaya tersendiri dari perpaduan berbagai kekuatan yang memerluan
usaha secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat untuk menegakkan etika dan
kode etik profesi. Untuk itu perlu diusahakan agar profesi-profesi mampu
mempertahankan ekonominya melalui organisasi profesi yang diakui dan dihormati
kemandiriannya oleh penguasa politik, didukung oleh kurikulum, proses dan metode
pendidikan yang juga memuat usaha untuk menumbuhkan sikap etis secara sistematis dan
sesuai untuk peserta didikannya.
umbuhkan sikap etis secara sistematis dan
sesuai untuk peserta didikannya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3205
posted:10/8/2010
language:Indonesian
pages:14