Docstoc

Urgensi Komponen Cadangan

Document Sample
Urgensi Komponen Cadangan Powered By Docstoc
					                        Urgensi dan Pandangan
                    Pembentukan Komponen Cadangan
                             Oleh David Raja Marpaung1
                                Dan Ristian Atriandi
A. Latar Belakang Pembentukan Komponen Cadangan

Bagi Pemerintah Indonesia, pembentukan Komponen Cadangan merupakan kebutuhan
mendesak yang tidak bisa ditunda dengan dua alasan utama: Pertama, amanat konstitusi yakni
pasal 27 dan 30 UUD’45, serta UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang didalamnya
tertera sistem pertahanan semesta (sishanta) telah menjadikan pembentukan sebuah komcad
sebagai sebuah “keharusan legal”. Kedua, karakter ancaman yang makin kompleks (non-
traditional threat). Draft RUU Komponen Cadangan sendiri mulai dimulai Departemen
Pertahanan sejak tahun 2003. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah, maka Presiden
mengeluarkan Keppres No.8 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara yang diperingati setiap 19
Desember.

Konsekuensi dari Sistem Pertahanan Keamanan Semesta membuat semua komponen terlibat
dan terpadu dalam sistem, yang semua subsistem harus berfungsi mendukung sistem. Tidak
berfungsinya salah satu subsistem akan mengganggu bekerjanya sistem. Dalam hal ini
Sishankamrata, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban
warga negara. Urgensi penyiapan adalah agar sistem itu dapat berfungsi sewaktu-waktu, karena
komponen cadangan tersebut tidak bisa disiapkan secara tiba-tiba

Fenomena komponen cadangan sebenarnya bukanlah hal yang baru, bahkan sudah jamak di
seluruh dunia. Namun, sebelum menetapkan kebijakan tentang komponen cadangan, ada
beberapa hal yang harus dilakukan:
    1. Pemerintah perlu Menganalisa Komponen Utama saat ini dan berapa jumlah Back-Up
        yang dibutuhkan.
    2. Pemerintah harus menegaskan apakah tujuan dari pembentukan komcad. Apabila untuk
        kondisi perang, maka logika tersebut bisa diterima
    3. Kompensasi bagi warga negara yang bersedia mengikuti Komcad juga harus jelas
        (transparan dan akuntabel)

Sebelum memuliai mengkritisi, Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan
Nasional (KPCN), ada baiknya menelaah penyelenggaraan komponen cadangan di negara lain.


B. Pandangan Terhadap Konsep Komponen Cadangan di Indonesia

Dalam konteks pembahasan RUU Komponen Cadangan di Indonesia, masih terdapat beberapa
hal yang perlu diperdebatkan, antara lain permasalahan teknis, pengaruh terhadap hubungan
sipil-militer, serta mekanisme komplain bagi warga negara.

B.1 Permasalahan Teknis

Melihat perbandingan regulasi dan operasionalisasi di negara lain, maka terdapat permasalahan
teknis-operasional RUU di tataran pengelolaan Komcad dalam beberapa aspek, antara lain:



1
  Email: davidrajamarpaung@gmail.com. USAID_Propatria Institute Project Manager about National
Security Bill Draft, also Associate Research University of Indonesia.
Mekanisme Perekrutan. Permasalahan terletak pada dikotomi wajib atau sukarela. Menurut
Pasal 21 ayat 1.RUU Komcad, wajib komcad hanya berlaku bagi PNS, buruh, mantan anggota
TNI/Polri, dan tenaga ahli. Sementara, bagi warga di kelompok tersebut berlaku status sukarela.
Permasalahan muncul terkait status “sukarela” tersebut karena tidak diatur dalam RUU. Selain
itu, apa yang mendasari buruh ikut menjadi wajin, karena unsure lainnya merupakan aktor
negara yang menerima gaji dari APBN.

Status. Permasalahan status bergulir seputar status kombatan/non-kombatan. Status kombatan
pada komcad perlu dipikirkan kembali, terkait dengan peran dan fungsi mereka. Pemberian
status kombatan akan menghilangkan prinsip impunitas personil komcad, yang mungkin tidak
memiliki peran bantuan tempur sekalipun. Persamaan status dan kesejahteraan personil Komcad
dengan anggota TNI sebagai komponen utama akan merendahkan moril komponen utama
mengingat mekanisme perekrutan personil komcad

Latihan dan Mobilisasi. Persoalan terletak pada mekanisme latihan bagi personil komponen
cadangan. Pasal 9 ayat 1 RUU Komcad menyebutkan bahwa syarat personil komcad ialah telah
mengikuti latihan dasar kemiliteran. Latihan ini tentunya tidak cukup untuk menjadikan personil
komcad memiliki status kombatan dan dapat masuk ke tiga matra angkatan. Perlu ada latihan
menengah atau canggih kemiliteran yang dapat meningkatkan kompetensi teknis personil
komcad hingga minimal setaraf personil TNI reguler. Kedua, waktu mobilisasi komcad belum
diatur melalui mekanisme perundangan, seperti misalnya, UU mobilisasi dan demobilisasi.
Permasalahan lainnya adalah saat komcad dimobilisasi untuk operasi militer selain perang
(OMSP). Banyak kalangan menilai kebijakan semacam ini akan cenderung menciptakan konflik
horizontal dalam masyarakat oleh karena komcad yang dapat berstatus militer dan sipil
sekaligus. Meski demikian, banyak pula yang mempermasalahkan perihal komcad yang
digunakan dalam operasi militer perang (OMP). mengingat kompetensi komcad yang serba
terbatas dari sisi teknis kompetensi tempur
.
Rumusan komprehensif mengenai komcad dari unsur non-manusia yang hingga kini
belum tersedia. Padahal, potensi komcad non-manusia lebih besar untuk direalisasikan guna
meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia daripada komcad manusia.

B.2. Hubungan Sipil Militer
Tidak dapat dipungkiri, sebagian kalangan masyarakat, khususnya organisasi masyarakat sipil
(CSO), cenderung menilai komcad dengan perasaan khawatir. Terdapat kekhawatiran bahwa
komcad berpotensi menjadi pintu bagi TNI untuk masuk ke dalam ranah sipil. Dengan kata lain,
komcad dianggap sebagai upaya militerisasi sipil. Fenomena ini dapat berujung pada konflik
horizontal dalam masyarakat antara kelompok sipil-komcad dan kelompok sipil lainnya. Bila
disederhanakan, sebagian kalangan menilai komcad justru akan cenderung memperburuk
hubungan sipil-militer yang selama 12 tahun terakhir berusaha untuk diperbaiki, terlepas dari
manfaat komcad itu sendiri bagi sistem pertahanan Indonesia.

Pertama, CSO menilai bahwa komcad selain dinilai tidak memiliki akar dalam UUD 45, juga
secara moralitas ditolak karena bertentangan dengan alasan-alasan humaniter. Penolakan
Mahatma Gandhi terhadap penerapan komcad (sebuah eufimisme dari wajib militer) di India
pada dekade 1920-an menjadi salah satu contohnya. Kedua, keberadaan pasal yang mewajibkan
PNS untuk bergabung dalam komcad memberi indikasi kuat ke arah militerisasi birokrasi dan
masyarakat. Ada kesan bahwa nilai-nilai militeristik merupakan hal positif untuk diinternalisasi
dalam kultur birokrasi di Indonesia melalui penerapan komcad. Padahal, jajaran birokrasi
bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat sipil secara optimal. Ketiga, sipil menilai
bahwa TNI masih memiliki banyak permasalahan internal untuk ditangani. Akan tetapi, hal ini
menjadi agak janggal ketika TNI yang di satu sisi belum mampu secara optimal menyelesaikan
permasalahan itu, namun di sisi lain akan diberikan wewenang melatih, membina, dan mendidik
komcad yang direkrut dari sipil. Tentunya hal ini menjadi kekhawatiran ketika komcad akan
mengalami permasalahan serupa dengan yang dialami oleh TNI sebagai komput.
Penanganan terhadap permasalahan tersebut diatas menjadi keharusan bagi pemerintah untuk
menindaklanjuti. Hal ini bukan sama sekali berarti menerima dan mengakomodasi semua
masukan, saran, kritikan, serta rekomendasi berbagai kalangan ke dalam RUU. Tetapi,
pemerintah, khususnya Kemhan, perlu memahami bahwa sematang apapun draf RUU Komcad
yang disusun, bukan berarti draf tersebut lantas merupakan sesuatu yang final. Justru,
pandangan masyarakat sipil, baik itu berupa saran ataupun kritikan, dapat dijadikan parameter
kemungkinan resistensi masyarakat terhadap draf tersebut, dan hendaknya tidak dianggap
sebagai “kerikil dalam sepatu.” Bila Kemhan benar-benar menginginkan RUU ini disahkan oleh
DPR sudah seharusnya masukan masyarakat sipil tersebut dijadikan perhatian utama.
Kewenangan pemerintah atas penyusunan RUU ini bukan berarti kontrol absolut. Kemhan perlu
memahami bahwa RUU ini memiliki implikasi signifikan terhadap hubungan sipil-militer tidak
hanya sekarang, tetapi juga di masa mendatang. Adalah kepentingan masyarakat sipil untuk
mencegah kemungkinan negatif dari implikasi tersebut




B.3. Mekanisme Komplain bagi Warga Negara

Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN High Comission for Human Rights)
mengeluarkan resolusi penolakan terhadap wajib militer melalui resolusi 1998/77. Conscientious
Objection dapat diartikan sebagai penolakan seseorang kepada wajib militer berdasarkan
kepercayaan (believe). Penolakan ini juga terkait mengenai kebebasan untuk berpikir, hati nurani,
dan beragama (freedom of thought, conscience, and religion)

Terkait dengan isu diatas, RUU Komcad belum mengatur mekanisme komplain warga negara
yang digunakan untuk tujuan tidak tepat, serta apabila terjadi tindak kekerasan atau pelanggaran
di dalam masa bakti Komcad.

Berdasarkan Prinsip demokrasi, maka mekanisme komplain ini dimungkinkan sebagai bentuk
kontrol negara terhadap unsure-unsur pemerintah dan institusi di bawahnya. Termasuk aktor-
aktor yang bertugas mengurus pertahanan negara.

Bagi negara-negara yang memiliki peraturan tentang adanya wajib militer, maka PBB
merekomendasikan untuk memberikan bagi warga yang menggunakan Conscentius Objection
dengan berbagai dinas pengganti seperti ikut melayani kepentingan public, kerja sosial, dan
lainnya.


C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rencana Pemerintah untuk membentuk Komponen Cadangan pertahanan dapat diterima, akan
tetapi harus ada penjelasan dari pemerintah tentang tujuan serta “blueprint” dalam
pengelolaannya.

Harus dipikirkan kembali efek dari komcad terhadap komponen utama. Apakah nantinya bias
berakibat positif atau negatif. Perlu juga dilihat efek dari penyatuan tugas dari Komponen utama
dan komponen cadangan.

Secara prinsipil, sebuah kebijakan pemerintah tidak hanya memikirkan kepentingan negara,
namun kepentingan hak-hak dasar warga negara juga harus terpenuhi. Oleh karena itu perlu
dibuat mekanisme concentious objection dan alternatif bagi warga yang tidak mengikuti komcad,
seperti kerja sosial, magang di instansi pemerintah, dsb

RUU Komponen Cadangan juga membuka peluang terjadinya penyalah gunaan wewenang
terkait penguasaan sumber daya non manusia mengatasnamakan pembentukan komponen
cadangan. Dikhawatirkan pula pembentukan Komcad akan memperkuat kembali komando
territorial, hal ini bertentangan dengan UU No. 34 tahun 2004 yang memandatkan restrukturisasi
komando territorial.

Hal-hal yang dapat dilakukan aktor negara dalam memperbaiki RUU Komcad:
    1. Pengadopsian nilai-nilai HAM, dan kejelasan status concentious objection
    2. Penekanan bahwa penggunaan Komcad sebagai last resort
    3. Sebelum Undang-Undang ini disyahkan, sebaiknya pemerintah menyelesaikan
        reformulasi doktrin dan postur pertahanan, membuat UU keamanan nasional sebagai
        referensi operasional Komcad

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:167
posted:10/8/2010
language:Malay
pages:4