Docstoc

Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah

Document Sample
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah Powered By Docstoc
					    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
1   Banggai                                          10/7/2010
     DASAR HUKUM


     Peraturan Menteri Dalam Negeri
       Nomor 16 Tahun 2006 tentang
       Prosedur Penyusunan Produk Hukum
       Daerah.

    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
2   Banggai                                          10/7/2010
                                                                       Program legislasi daerah
    Prosedur penyusunan produk          Produk hukum daerah adalah
                                                                         atau prolegda adalah
        hukum daerah adalah                peraturan daerah yang
                                                                       instrumen perencanaan
    rangkaian kegiatan penyusuan           diterbitkan oleh kepala
                                                                     pembentukan produk hukum
     produk hukum daerah sejak              daerah dalam rangka
                                                                      daerah yang disusun secara
     perencanaan sampai dengan          pengaturan penyelenggaraan
                                                                        terencana, terpadu dan
             penetapan.                    pemerintahan daerah.
                                                                              sistematis.




    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
3   Banggai                                                                            10/7/2010
            SIFAT PRODUK HUKUM DAERAH



    Mengatur (regelling).
    Penetapan (beschikking ).


    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
4   Banggai                                          10/7/2010
    Produk Hukum Bersifat Pengaturan

                                                     Peraturan Daerah
                                                          (Perda)

                                                     Peraturan Bupati

                                                     Peraturan Bersama
                                                       Kepala Daerah


    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
5   Banggai                                                              10/7/2010
                                                     Keputusan
                                                      Bupati

                                                     Instruksi
                                                      Bupati

    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
6   Banggai                                                      10/7/2010
    II. PROSEDUR PENYUSUNAN

         Program
      Legislasi Daerah



                                                     Disusun produk
                                                     hukum daerah

    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
7   Banggai                                                           10/7/2010
                                    SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah
                                      atau didelegasikan kepada Bagian Hukum dan
                                          Perundang-Undangan Setda Banggai.


                                                     Dibentuk Tim Antar SKPD.


                                     Tim diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa
                                    penyusunan rancangan produk hukum daerah yang
                                      ditunjuk oleh Bupati dan Sekretaris Tim Kabag
                                    Hukum dan Perundang-Undangan Setda Banggai.


    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
8   Banggai                                                                     10/7/2010
       Rancangan produk
    hukum daerah yang telah
      dibahas harus diparaf
      kordinasi oleh Kepala
       Bagian Hukum dan
    Perundang-Undangan dan
     Pimpian SKPD terkait.




                                        Pimpinan SKPD
                                          Pemrakarasa
                                         menyampaikan
                                       Rancangan Produk
                                     Hukum Daerah tersebut
                                      kepada Bupati melalui
                                       Sekretaris Daerah.

    Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
9   Banggai                                                   10/7/2010
                                              Dalam hal terjadi
       Sekretaris Daerah                         perubahan/       Hasil penyempurnaan
        dapat melakukan                        penyempurnaan       yg telah dilakukan
      perubahan dan/atau                      rancangan produk    oleh pimpinan SKPD
        penyempurnaan                           hukum daerah      disampaikan kembali
      terhadap rancangan                           tersebut           kepada Bupati
         produk hukum                         dikembalikan oleh      melalui Sekab.,
        daerah yang telah                       Sekab kepada        setelah dilakukan
       diparaf koordinasi.                     pimpinan SKPD        paraf koordinasi.
                                                 pemrakarsa.




     Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
10   Banggai                                                                 10/7/2010
                                                       Untuk pembahasan di DPRD
             Rancangan Perda tersebut
                                                          Bupati membentuk Tim
           kemudian disampaikan kepada
                                                        Asistensi yang diketuai oleh
              DPRD untuk dilakukan
                                                      Sekretaris Daerah atau pejabat
                  pembahasan.
                                                      lain yang ditunjuk oleh Bupati.




     Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
11   Banggai                                                                     10/7/2010
                                                         Pembahasan Rancangan peraturan
      Pembahasan Rancangan Perda inisiatif               daerah di DPRD, baik atas inisiatif
      DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris            pemerintah daerah maupun atas inisiatif
       Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai                DPRD, dibentuk Tim Asistensi dengan
          dengan tugas dan fungsinya.                   Sekretariat berada di Bagian Hukum
                                                            dan Perundang-Undangan.




     Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
12   Banggai                                                                         10/7/2010
        Pimpinan SKPD                       Produk hukum yangh
       menyusun produk                       bersifat penetapan
      hukum daerah yang                       tersebut diajukan     Penandatanganan
       bersifat penetapan                   kepada Sekab setelah   keputusan tersebut
      yang ditandatangani                    mendapatkan paraf     dapat didelegasikan
     oleh Bupati dilakukan                     koordinasi dari      kepada Sekretaris
      sesuai dengan tugas                    Bagian Hukum dan           Daerah.
       pokoknya masing-                          Perundang-
             masing.                             Undangan.




     Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
13   Banggai                                                                  10/7/2010
                                          Penomoran produk hukum daerah
                                      dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan
                                      Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
                                                 Kabupaten Banggai.



                                       Penomoran produk hukum daerah yang
                                       bersifat pengaturan diberi nomor bulat.



                                        Penomoran produk hukum daerah yang
                                         bersifat penetapan diberi nomor kode
                                                       klasifikasi.

     Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
14   Banggai                                                                     10/7/2010
       Produk Hukum                Produk Hukum
        dalam bentuk                dalam bentuk                            Pengundangannnya
      peraturan daerah            peraturan daerah      Pengundangannya     dapat didelegasikan
          yang telah                  yang telah         dilakukan oleh       kepada Kepala
     ditetapkan dan telah        ditetapkan dan telah   Sekretaris Daerah   Bagian Hukum dan
     diberi nomor harus          diberi nomor harus        Kabupaten.          Perundang-
     diundangkan dalam             diumukan dalam                               undangan.
      lembaran daerah.              Berita Daerah.




     Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
15   Banggai                                                                       10/7/2010
                 SEKIAN
              TERIMA KASIH

     Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab.
16   Banggai                                          10/7/2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:708
posted:10/7/2010
language:Indonesian
pages:16
Description: Presentasi ini memberikan arahan bagi setiap SKPD dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah.