Pembinaan PPNS

Document Sample
Pembinaan PPNS Powered By Docstoc
					                      KERJASAMA POLRES BANGGAI
                      DENGAN PEMDA KAB. BANGGAI

        MATERI
       CERAMAH
                             PEDOMAN
                             PEMBINAAN
                             PENYIDIK
                             PEGAWAI
                             NEGERI SIPIL
1   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                        10/7/2010
    BIO DATA PENCERAMAH
2


           HP      : 085241274400
           Nama : Fery Sujarman, SH, S.Pd
           NIP : 196605171994031011
           Pangkat/Gol. : Penata Tk.I, III/d
           Jabatan : Kabag Hukum dan
             Perundang-Undangan Setda
             Kab. Banggai.
           Diklat PPNS : Bogor, 2007.
           Status : Kawin, I/I
           Alamat : Jl. Tadulako No. 192
             Desa Boyou- Luwuk 94719
           FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010
    DASAR HUKUM
3




      1. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 06 TAHUN 2003
         TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
         SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

      2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGGAI
         NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
         SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
         TINGKAT II BANGGAI.




            FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010
                         PEMBINAAN PPNS
    PENGERTIAN
                             •PENYIDIK adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
    DASAR :
                             Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
                             oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan .

                             •PEGAWAI NEGERI SIPIL yang selanjutnya disingkat dengan PNS
                             adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
                             undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang
                             Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

                             •PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH yang selanjutnya
                             disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
                             Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
                             Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran
                             Peraturan Daerah.

                             PENYIDIK POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang selanjutnya
                             disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik
                             Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
                             untuk melakukan penyidikan .


4   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                                                              10/7/2010
                         PEMBINAAN PPNS
                              PENYIDIKAN adalah serangkaian tindakan
                               penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
                               dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk
                               mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
                               bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
                               yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

                              PEMERINTAH DAERAH adalah Pemerintah
                               Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah
                               Kabupaten/Kota ;

                              KEPALA DAERAH adalah Gubernur atau Bupati
                               /Walikota;

                              PERATURAN DAERAH adalah Peraturan Daerah
                               Propinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;


5   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                                              10/7/2010
                             KEDUDUKAN PNS
     Sesuai Ketentuan Pasal 2 Keputusan menteri dalam
       negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pedoman
       Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
       Lingkungan Pemerintah Daerah :




6   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                        10/7/2010
                     TUGAS PPNS
7


        [ Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri
        Nomor 06 Tahun 2003 ]

       PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan
        penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
       Dalam pelaksanakan tugas tersebut di atas PPNS
        Daerah berada dibawah koordinasi dan
        pengawasan Penyidik POLRI.


                           FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010
 Menerima   laporan atau pengaduan dari
  seseorang mengenai adanya tindak pidana
  atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 Melakukan tindakan pertama dan
  pemeriksaan ditempat kejadian ;
 Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa
  tanda pengenal diri tersangka;
 Melakukan penyitaan benda atau surat;
 Mengambil sidik jari dan memotret
  seseorang;
 Memanggil orang untuk didengar dan
  diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
             FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010   8
 Mendatangkan    orang ahli yang diperlukan
  dalam hubungannya dengan pemeriksaan
  perkara ;
 Mengadakan penghentian penyidikan setelah
  mendapat petunjuk dari penyidik bahwa
  tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
  tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
  selanjutnya melalui penyidik
  memberitahukan hal tersebut kepada
  penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 Mengadakan tindakan lain menurut hukum
  yang dapat dipertanggungjawabkan.

            FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010   9
FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010   10
    Pasal 5
    PPNS Daerah disamping memperoleh hak-
     haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud
     dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
     dapat diberikan uang insentif.
    Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud
     pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
     Daerah dan memperhatikan kondisi dan
     kemampuan keuangan Daerah.

10/7/2010      FERY SUJARMAN, SH,S.Pd              11
    Pasal 6
    PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :
    Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya
     pelanggaran atas Peraturan Daerah;
    Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI
     dalam wilayah hukum yang sama ;
    Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

           Pemeriksaan tersangka ;
           Pemasukan rumah ;
           Penyitaan barang ;
           Pemeriksaan saksi ;
           Pemeriksaan tempat kejadian.

    Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan
     Unit kerja masing-masing.

10/7/2010                   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                              12
    Pasal 7
    Pengangkatan PPNS Daerah Propinsi diusulkan oleh Gubernur
     kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam
     Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam
     Negeri.
    Pengangkatan PPNS Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh
     Bupati/Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui
     Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal
     Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
    Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud
     pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
     Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa
     Agung dan KAPOLRI .

10/7/2010          FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                         13
SYARAT PENGANGKATAN PPNS
   Pasal 8
   Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari :
    ◦ Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I
      (II/b) ;
    ◦ Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
    ◦ Ditugaskan di bidang teknis operasional ;
    ◦ Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2
  (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
 Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat
  keterangan Dokter.


                              10/7/2010   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   14
o   Pasal 9

   Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :

      Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik
       Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;

      Surat Keterangan Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.

      Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;

      Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;

      Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut
       yang dilegalisir ;

      Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang
       Penyidikan yang dilegalisir ;

      Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.

   Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).




Kelengkapan Berkas Persyaratan :
                                                               10/7/2010   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd             15
                              MUTASI PPNS
     Pasal 10

      Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh
        Bupati/Walikota.

      Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi,
        ditetapkan oleh Gubernur.

      Mutasi PPNS Daerah antar Propinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
        dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

      Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada
        Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam
        Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

16   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                                                 10/7/2010
            PEMBERHENTIAN PPNS
Pasal 11

• PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :
   – berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
   – atas permintaan sendiri ;
   – melanggar disiplin kepegawaian;
   – tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah
     dan
   – meninggal dunia.

10/7/2010            FERY SUJARMAN, SH,S.Pd        17
PEMBERHENTIAN PPNS
Pasal 12

    Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
     di lingkungan Propinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri
     Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini
     Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

    Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
     di lingkungan Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota
     kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri
     dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan
     tembusan kepada Gubernur.

    Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam
     Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.


    18                              FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010
            PEMBERHENTIAN PPNS


  Pasal 13




10/7/2010      FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   19
                SUMPAH JANIJI DAN PELANTIKAN PPNS
    Pasal 14

    Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

    Pasal 15

    Pelantikan PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dilakukan oleh Gubernur atau
     pejabat yang ditunjuk.

    Pelantikan PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh
     Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk

    Pasal 16

    Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :

    Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
    Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
    Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan
    Pelantikan

10/7/2010                   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                                           20
            KARTU TANDA PENGENAL
  Pasal 19

  Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus
   mempunyai Kartu Tanda Pengenal.

  Kartu Tanda Pengenal PPNS Propinsi ditanda tangani oleh Gubernur dan
     dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi atau Kepala Biro
     Hukum

  Kartu Tanda Pengenal PPNS Kabupaten/Kota ditanda tangani oleh
   Bupati/Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah
   Kabupaten/Kota atau Kepala Bagian Hukum.

  Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5
   (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.


10/7/2010              FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                                 21
 BENTUK KARTU TANDA PENGENAL
   PPNS KABUPATEN BANGGAI

        Bentuk empat persegi panjang ;
        Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm ;
        Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang
            hijau ;




10/7/2010             FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                  22
                           KARTU TANDA PENGENAL
                                     PENYIDIK
                             PEGAWAI NEGERI SIPIL




10/7/2010   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                  23
     TAMPILAN BELAKANG KTP PPNS
- Nomor               : …………………            NIP : …………………….
- Nama                : …………………
- Pangkat             : …………………
- Jabatan             : …………………
- Keputusan Menteri
  Kehakiman dan HAM   : …………………
- Nomor               : ………………..                           GUBERNUR/BUPATI/
                                                  WALIKOTA/SEKDA/KARO HUKUM /KABAG HUKUM,
- PPNS pada           : …………………
- Berlaku sampai
  Tanggal             : ………………..                               (Nama Lengkap)

                                                                    NIP




10/7/2010                FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                                         24
              PERPANJANGAN KTP
•   Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal dapat diusulkan perpanjangan.

•   Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus diajukan selambat-lambatnya dalam
    waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS
    kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi untuk PPNS Propinsi.

•   Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus diajukan selambat-lambatnya dalam
    waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS
    kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk PPNS
    Kabupaten/Kota.

•   Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung
    sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai
    diproses penerbitan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi dan
    Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.




10/7/2010                        FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                            25
              PERPANJANGAN KTP
• Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal ditandatangani oleh
  Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah Propinsi bagi PPNS
  Propinsi, dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota atas nama
  Bupati/Walikota bagi PPNS Kabupaten/Kota.

• Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi diterbitkan oleh
  Bupati/walikota dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi
  PPNS Kabupaten/Kota.

• Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi , diterbitkan oleh
  Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi bagi PPNS Propinsi.

• Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi, diterbitkan oleh
  Menteri dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen
  Dalam Negeri.

10/7/2010                    FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                       26
                  PERPANJANGAN KTP
• Pasal 21

            • Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Usulannya harus dilengkapi :

      – Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
      – Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
      – Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat
        Pegawai Negeri Sipil ;
      – Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir ;
      – Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

            • Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing
              dalam rangkap 2 (dua).




10/7/2010                        FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                         27
            PELAKSANAAN PENYIDIKAN


• Pasal 22
  Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas
  penyidikan harus dilengkapi dengan Surat
  Perintah Penyidikan.
  Surat Perintah Penyidikan ditanda tangani
  oleh atasan PPNS Daerah.


10/7/2010          FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   28
              PEMBINAAN PPNS

                              Umum




            Pembinaan                Teknis
            PPNS



                           Operasional




10/7/2010               FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   29
   Pasal 24

   Pembinaan Umum PPNS dilakukan oleh
    Menteri Dalam Negeri.

   Pembinaan Umum tersebut berupa
    pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan,
    arahan dan supervisi yang berkaitan dengan
    pemberdayaan PPNS Daerah.


                           FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010   30
   Pembinaan Teknis PPNS dilakukan oleh
  Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan
Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi
              masing-masing.




                     FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   10/7/2010   31
    Pasal 26
    (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud
     dalam pasal 20 huruf c dilakukan oleh :

             Gubernur bagi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
              Propinsi bekerjasama dengan Instansi terkait ;

             Bupati/Walikota bagi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah
              Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait.

    Pembinaan Operasional berupa petunjuk teknis Operasional
     PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan
     Pemerintah Kabupaten/Kota .
10/7/2010           FERY SUJARMAN, SH,S.Pd                                 32
10/7/2010   FERY SUJARMAN, SH,S.Pd   33

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2006
posted:10/7/2010
language:Indonesian
pages:33
Description: Presentasi ini untuk membimbing PPNS dapat lebih mengerti tugas pokok dan fungsinya sebagai penyidik dalam menegakkan peraturan daerah.