Docstoc

KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK air

Document Sample
KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK  air Powered By Docstoc
					KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN AIR LINTAS REGIONAL
oleh Dr. HIKMAT RAMDAN hikmadan@ gmail.com Pendahuluan Persepsi masyarakat terhadap keberadaan air dapat berubah sejalan dengan makin terbatasnya jumlah dan kualitas air di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan industri, pertanian, rumah tangga, dan sebagainya. Masalah inefisiensi dan alokasi air antar wilayah yang tidak merata telah mengubah keberadaan air yang awalnya merupakan barang publik (public goods) bergeser menjadi komoditas ekonomi, alat politik dan senjata pemusnah massa antar wilayah dalam aliran daerah aliran sungai (DAS). Perubahan persepsi dan paradigma dalam pemanfaatan air ini meningkatkan potensial konflik antar wilayah DAS, dimana aliran air umumnya tidak mengikuti batas administratif dan politis. Perbedaan sistem administratif dan politis antar wilayah dalam DAS secara alamiah yang terjadi di hampir semua negara di dunia. Frederick (2001) menyebutkan bahwa di dunia terdapat 214 sungai yang melintasi dua negara atau lebih, 13 sungai diantaranya melintasi lima atau lebih negara, dan 4 sungai (Sungai Kongo, Danube, Nil, dan Niger) melintasi sembilan atau lebih negara, kesemuanya memiliki potensi konflik yang cukup serius dan dapat mengganggu stabilitas wilayah. Aliran air lintas regional pun dapat pula menjadi stimulus berlangsungnya kerjasama antar wilayah. Masalah konflik air dapat terjadi di berbagai tempat di dunia, termasuk Indonesia yang sejak Januari 2001 menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas. Pelaksanaan otonomi tersebut tidak banyak mengatur mengenai mekanisme aliran sumberdaya alam yang lintas wilayah kabupaten atau propinsi, sehingga konflik pemanfaatan dan alokasi sumberdaya alam lintas regional diprediksikan akan banyak terjadi. Air yang sifat alirannya tidak mengenal batas

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

1

administratif merupakan sumberdaya alam yang dapat menjadi sumber konflik antar wilayah.

Kotak 1. Penyebab Dasar Konflik 1. 2. 3. 4. Perbedaan pengetahuan dan pemahaman Perbedaan nilai Perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian Perbedaan karena latar belakang personal dan sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan

Sumber : Dorcey, 1986 dalam Mitchel, B, et.al, 2000 Masalah air merupakan salah satu dari enam perubahan lingkungan yang dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok masyarakat/wilayah/negara. Enam perubahan lingkungan tersebut adalah : perubahan iklim global, penurunan lapisan ozon, degradasi dan kehilangan lahan pertanian yang baik, degradasi dan kehilangan ekosistem hutan, penurunan dan polusi suplai air tawar, dan penurunan perikanan (Homer-Dixon, 1994). Keenam masalah lingkungan tersebut merupakan sistem pendukung kehidupan di bumi yang keberadaannya sangat vital.

Konflik Air Lintas Regional Konflik selalu terjadi di dalam interaksi antara individu/kelompok/masyarakat dengan individu/kelompok/ masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumberdaya yang sama. Perubahan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan di suatu wilayah memiliki konsekuensi negatif terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya dan memicu timbulnya konflik lingkungan antar wilayah. Spector (2001) mengklasifikasikan perubahan lingkungan yang potensial menjadi masalah lintas regional menjadi empat aspek, yaitu : terjadinya degradasi (polusi) lingkungan, adanya kelangkaan (scarcity/shortages) dari sumberdaya alam dan lingkungan, maldistribusi sumberdaya alam (inequitable allocation), dan bencana alam/lingkungan atau kecelakaan yang terjadi secara alami atau akibat perbuatan manusia. Keempat kategori tersebut

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

2

semuanya terkait dengan ketersediaan sumberdaya alam. Apabila sumberdaya alam tersebut terbagi ke dalam beberapa wilayah dan ketersediannya mulai terancam maka potensi konflik antar wilayah (transboundary conflicts) akan terjadi. Di samping menyangkut ketersediaan sumberdaya alam, konflik lintas wilayah berinteraksi pula dengan masalah perbedaan politik, ekonomi, dan budaya. Empat model hubungan antara perubahan lingkungan dan terjadinya konflik, yaitu Scarcity Model, Modernization Model, Spillover Model, dan Leading Edge Model (Spector, 2001). Model scarcity (model kelangkaan) merupakan model yang paling populer dibandingkan model lainnya. Tiga faktor yang menyebabkan terjadiny kelangkaan : penurunan dan degradasi pasokan sumberdaya alam, peningkatan kebutuhan dan konsumsi sumberdaya alam, dan distribusi sumberdaya alam yang tidak merata di dalam populasi. Kelangkaan sumberdaya alam mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di dalam suatu wilayah. Sebagai contoh penurunan produksi pertanian akibat makin terbatasnya suplai air berpengaruh terhadap meningkatnya kesukaran ekonomi, migrasi terjadi, ketegangan etnis meningkat, dan sistem pemerintahan melemah. Dampak-dampak tersebut akan memicu konflik yang hebat. Konflik yang terjadi akibat kelangkaan air di Timur Tengah merupakan contoh konflik berdasarkan model kelangkaan (scarcity model). Model modernisasi (modernization) didasarkan atas asumsi bahwa tekanan akibat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan khususnya di negara-negara berkembang telah mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang sangat intensif dan menimbulkan polusi lingkungan yang menyebabkan pembangunan berjalan tidak berkelanjutan. Sebagai contoh dampak pencemaran air di hulu atau tengah DAS akibat buangan limbah industri akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir sungai, sehingga memicu konflik antar wilayah hulu-hilir. Perbaikan teknologi dan investasi pengolahan limbah diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik. Model spillover melihat konflik lingkungan berasal dari sengketa domestik, tetapi secara cepat berkembang menjadi sengketa antar wilayah. Dalam prosesnya sifat konflik dapat berubah dari masalah lingkungan menjadi masalah sosial,

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

3

ekonomi, dan politik. Spector (2001) mencontohkan implikasi model ini pada peristiwa dehutanisasi di Haiti yang menyebabkan erosi tanah hebat, sehingga tanah pertanian tidak bisa diolah kembali. Akibat rusaknya tanah pertanian di Haiti telah memaksa penduduknya untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Kedatangan pengungsi Haiti menjadi masalah sosial, ekonomi, da politik yag serius antara Haiti dan Amerika Serikat. Model terakhir yaitu Leading Edge Model memandang masalah-masalah lingkungan sebagai pemicu dan pemanas konflik antar wilayah yang sebelumnya telah ada tetapi tidak muncul ke permukaan (bersifat laten). Spector (2001) mencontohkan konflik antara Senegal dan Mauritania tentang kelangkaan lahan pertanian dan ancaman kekeringan di Lembah Sungai Senegal. Pada tahun 1989 terjadi peperangan untuk memperebutkan Lembah Sungai Senegal yang menewaskan ratusan orang dan ribuan penduduk mengungsi. Dari keempat model konflik berbasis masalah lingkungan tersebut, tampak bahwa permasalahan lingkungan dapat menjadi kontributor atau pemicu perselisihan antar wilayah yang selanjutnya diperbesar oleh masalah ekonomi, sosial, etnis, dan milititer. Konflik yang terjadi dalam memperebutkan sumberdaya alam akan merangsang kelompok-kelompok yang bersengketa untuk mencari solusi

menghindari konflik yang dapat mengganggu stabilitas regional. Dari berbagai jenis sumberdaya alam yang memicu konflik antar wilayah, air adalah sumberdaya alam yang paling sering menjadi media konflik antar wilayah. Air menjadi media konflik antar wilayah, karena : a. Air adalah sumberdaya alam yang sangat vital dan dibutuhkan oleh hampir semua aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga air memiliki kaitan erat dengan perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Kehancuran berbagai peradaban dunia diawali oleh kehancuran sistem pengelolaan air. b. Karakteristik aliran air bersifat dinamis dan tidak mengenal batas administrasi atau politis yang dibuat oleh manusia. Air dibatasi oleh batas ekologis DAS berupa topografi punggung bukit dan pegunungan yang tidak sama dengan

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

4

batas administrasi dan atau politis. Sistem pembagian batas administrasi dan politis sering menggunakan sungai sebagai batas tepinya tetapi batas ekologis memandang sungai sebagai batas tengah ekosistem, sehingga dalam satu aliaran DAS dapat meliputi beberapa wilayah administrasi dan atau politis. Perbedaan kebijakan pembangunan antar wilayah dalam satu DAS memicu konflik air antar wilayah. c. Dampak kegiatan pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat atau wilayah di sepanjang aliran DAS, misalnya terjadinya pembabatan hutan yang menyebabkan erosi hebat di bagian hulu akan menurunkan kualitas air sungai dan sedimentasi di bagian hilirnya. Dalam hal ini aliran air dapat menjadi media penghubung sistem ekologis dan ekonomis antara bagian hulu dan hilir sungai. d. Distribusi air berbeda menurut keruangan (spasial) dan waktu. Jumlah air tersedia secara global relatif tetap, tetapi distribusinya berbeda-beda. Di beberapa tempat ditemukan air dalam jumlah melimpah namun di daerah lainnya air tersedia dalam jumlah terbatas. Daerah yang makin terbatas sumberdaya alamnya cenderung menjadi agresor bagi daerah lainnya. Sementara itu distribusi air yang berbeda menurut waktu memaksa penduduk yang kekurangan air saat musim kemarau melakukan migrasi ke tempat lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk mendapatkan pekerjaan sampingan ketika lahan pertaniannya tidak bisa digarap karena kekurangan air.

Konflik air lintas regional pada dasarnya menyangkut sistem manajemen dan alokasi air yang efisien dan adil (equitable), seperti variabilitas dan ketidakpastian pasokan air, ketergantungan (interdependencies) diantara pemakai, serta peningkatan kelangkaan dan biaya pengadaan air (Frederick, 2001). Adapun pengaruh manusia sebagai akar dari konflik air adalah penurunan kualitas air dan ekosistem akuatik akibat kegiatan manusia, kegagalan menjadikan air sebagai komoditas ekonomi yang

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

5

menyebabkan pemanfaatan air tidak efisien, serta kebutuhan air yang tidak seimbang dengan kebutuhan pertanian dan pembangunan ekonomi lainnya. Persaingan untuk memperebutkan air telah berlangsung sejak lama, misalnya di Timur Tengah, Sub Benua India (Pakistan, India, dan Banglades), dan negara-negara Asia Selatan bekas Uni Soviet. Di Timur Tengah konflik air terjadi di Sungai Yordan dan Efrat, di Sub Benua di Sungai Indus, dan di Asia Selatan bekas jajahan Uni Soviet terjadi di Sungai Amu Dar’ya dan Sungai Syr Dar’ya. Kondisi perdamaian antar regional di Timur Tengah senantiasa terganggu karena tidak adanya kesepakatan dalam pembagian air lintas regional. Konflik air terjadi dalam mengalokasikan dan mengontrol Sungai Yordan, pemanfaatan akuifer di Tepi Barat, dan rencana Yordania untuk membangun dan mengoperasikan dam Syria di Yarmuk sebagai anak sungai utama Sungai Yordan. Perang antara Syria dan Israel pada tahun 1950-an dan 1960-an didasari oleh konflik air lintas regional (Frederick, 2001). Selain konflik di Sungai Yordan, konflik air terjadi juga di Sungai Efrat (Euphrate) yang alirannya melintasi negara Turki, Suriah (Syria), dan Irak. Hulu sungai Efrat hampir 90 % berada di wilayah Turki. Konflik di Sungai Efrat yang terjadi pada tahun 1960-an dimulai ketika Turki dan Siria merencanakan membangun dam besar untuk irigasi dengan membendung aliran Sungai Efrat. Konflik memanas pada tahun 1974 ketika Irak mengancam untuk membom dam di Tabqa, Suriah dan menyiagakan tentaranya di sepanjang perbatasan, karean keberadaan dam tersebut telah mengurangi aliran air Sungai Efrat yang masuk ke wilayah Irak. Ancaman terhadap Suriah dilontarkan kembali oleh Irak pada musim semi 1975. Selanjutnya dengan selesainya bendungan Ataturk pada Januari 1990, Turki memegang posisi sangat vital dalam mengontrol aliran air Sungai Efrat dan menjadikannya sebagai senjata yang dapat digunakan melawan negara-negara di hilirnya. Pembangunan bendungan Ataturk tersebut dapat mengurangi pasokan air ke Suriah dan Irak masing-masing sebesar 40 % dan 80 %. Ancaman untuk mengurangi pasokan air telah digunakan Turki untuk menekan Suriah dalam membantu membasmi pemberontakan Suku Kurdi di sebelah Selatan Turki. Keamanan

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

6

perbatasan dan pembagian air antar negara tersebut telah dinegosiasikan untuk menjamin stabilitas kedua negara. Konflik air lintas regional berkaitan pula dengan masih kuatnya doktrin kedaulatan wilayah tanpa batas (unlimited territorail sovereignty) dan tidak jelasnya hak kepemilikan (property rights) dari sumberdaya air. Doktrin kedaulatan wilayah tanpa batas menyatakan bahwa wilayah/negara memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air di dalam wilayahnya, sehingga wilayah/negara tersebut merasa lebih berhak untuk mengeksploitasi air termasuk mengotorinya tanpa memberikan kompensasi terhadap wilayah lain yang dirugikannya. Doktrin ini memandang air masih sebagai barang bebas atau barang publik. Akibat dari doktrin ini wilayah atau negara yang merasa dirugikan akan melakukan gugatan yang berujung kepada terjadinya konflik. Sebaliknya, doktrin keterpaduan wilayah tidak terbatas (unlimited territorial integrity) yang merupakan kebalikan dari doktrin kedaulan wilayah tanpa batas, menyatakan bahwa satu negara tidak berhak mengubah kuantitas dan kualitas dari ketersediaan air yang mengalir ke wilayah lainnya. Doktrin ini mengatur bagaimana pemanfaatan air di bagian hulu sehingga tidak menggangu daerah lainnya, seperti diaplikasikan oleh Mesir melawan negara-negara yang memiliki proyekproyek air di sepanjang Sungai Nil yang diperkirakan akan mengurangi pasokan air ke Mesir. Kedua doktrin tersebut tidak tidak akan menghasilkan penggunaan air yang efisien apabila tidak diikuti oleh proses bargaining antar wilayah yang terlibat, misalnya doktrin pertama menjadikan India tidak berkeinginan untuk menyediakan insentif dalam mengurangi dampak polusi air sungai yang dirasakan oleh Banglades. Posisi tawar (bargaining) dalam alokasi air lintas regional akan dapat dilaksanakan apabila hak kepemilikan air (water property rights) yang dimiliki oleh masingmasing wilayah dapat dinyatakan secara jelas. Adanya water property rights yang akan memunculkan posisi bargaining antar wilayah, dan selanjutnya akan menciptakan mekanisme transfer air yang secara ekonomis akan efisien.

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

7

Resolusi Konflik Air Lintas Regional Resolusi konflik air lintas regional adalah upaya-upaya mencari solusi atas sengketa/konflik air antar wilayah untuk mencapai tingkat pengelolaan air yang efisien dan berkeadilan. Ketidakefisienan penggunaan air lintas regional

merefleksikan masalah-masalah dalam pengelolaan dan alokasi sumberdaya air di masing-masing wilayah. Ketidakjelasan property rights dan upaya transfer hak air ke wilayah lain menjadi kendala sistem pengelolaan air lintas regional. Harga air yang ditetapkan belum menunjukkan nilai sebenarnya dari property rights air yang dianalisis dengan pendekatan nilai ekonomi total (total economic values), sehingga sering harga air tidak menggambarkan biaya konservasi dan perlindungan sumberdaya air. Institusi dan budaya yang mengontrol penggunaan air secara efisien di banyak wilayah masih sangat lemah, karena air masih dipandang sebagai barang publik yang bebas digunakan tanpa batas. Paradigma ini telah mendorong kelangkaan jumlah dan kualitas air. Oleh karena itu dengan makin langkanya air maka instrumen ekonomi yang terintegrasi dengan pendekatan sosial-budaya makin penting diterapkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya air lintas regioanl yang lebih efisien dan merata. Resolusi konflik air lintas regional yang efektif memerlukan penyelesaian politis terlebih dahulu diantara wilayah-wilayah yang bersengketa dan dilakukan melalui proses negosiasi dan diplomasi. Pihak-pihak yang terlibat perlu mengangkat isu tentang bagaimana membagi (to share), mengembangkan (to develop), dan mengelola (to manage) sumberdaya air lintas regional yang makin terbatas dengan memperhatikan karakteristik fisik, biologis, sosial, ekonomi, budaya (etnis) di sepanjang aliran air yang disengketakan. Proses negosiasi dilakukan untuk mencari mekanisme pembagian air yang lebih efisien dan merata bagi daerah-daerah dalam aliran air sungai tersebut.

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

8

Kotak 2. Hubungan Compliance dan Power Exertion

N o rm a t iv e

POWER EXERT ION

Re n u m e ra t iv e

C o e rc iv e

M o ra l

C a lc u la t iv e

A lie n a t iv e

C O M PLIA N C E

Kotak 2. Alternatif Resolusi Konflik
Resolusi Konflik
Informasi Lebih Fleksibel
P s se ro

Secara Konsensus
Proses

Secara Politik
Lebih memperhtikan kepentingan eksternal Kriteria : proses yang dapat beradaptasi keputusan yang mendapatkan legitimasi Nilai : keterwakilan, interpretasi, pembahasan mendalam, fakta & sumberdaya
s se ro P

Lebih memperhtikan kepentingan internal

Kriteria : proses secara partisipatif, keputusan yang nmendapat dukungan Nilai : dialektik-konflik, eksistensi, feeling, dan kompromi
an m o ed P

Secara Empiris
Kriteria : proses didasarkan atas data base, keputusan yang bertanggung-gugat Nilai : empiris, deduktif, mengunggulkan fakta

Secara Rasional
Kriteria : proses mengutamakan tujuan, keputusan yang efisien Nilai : formal-deduktif, rasional, logis, subyektif

Informasi Lebih Terkontrol

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

9

Air harus dipandang sebagai katalis kerjasama lintas regioanl daripada sebagai sumber konflik. Air sebagai katalis kerjasama memungkinkan terjadinya pengelolaan air secara bersama diantara wilayah-wilayah yang berkepentingan. Berdasarkan Deklarasi Petersberg tahun 1998, faktor-faktor penting untuk mewujudkan kerjasama pengelolaan air linta regional yaitu : a. Shared Vision (Visi untuk berbagi). Setiap wilayah perlu memiliki

keinginan untuk berbagi dalam memanfaatkan air, termasuk berbagi dalam pertukaran informasi dan teknologi pengelolaan air yang lebih efisien. b. Political commitment and public support (adanya komitmen politik dan dukungan publik) dari masing-masing wilayah untuk menciptakan sistem pembagian air yang efisien dan merata (adil). Komitmen yang kuat antar stakeholders menjadi landasan normatif pengelolaan air lintas regional. c. Broad Based Parternships (kemitraan yang luas) diantara pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan air. d. Environmental Management (pengelolaan lingkungan) harus diintegrasikan ke dalam pengelolaan air lintas regional. Alat-alat dalam pengelolaan lingkungan seperti analisis dampak lingkungan, evaluasi kuantitas dan kualitas air, dan sebagainya akan menjamin ekosistem dan konservasi di sepanjang aliran sungai.

Tahapan selanjutnya setelah negosiasi adalah menetapkan mekanisme alokasi air lintas regional yang akan dilaksanakan. Mekanisme alokasi air sebaiknya didasarkan atas water property rights yang dapat didefinisikan dengan jelas dan disepakati oleh masing-masing wilayah. Frederick (2001) mengusulkan

digunakannya instrumen ekonomi untuk mengatur sistem alokasi air lintas regional, seperti diterapkannya mekanisme pasar air (water market) yang menjamin penggunaan sumberdaya air lebih efisien.

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

10

Berbagai kesepakatan dalam pengelolaan air lintas regional perlu didukung oleh kerangka institusi yang jelas, seperti memperkuat instrumen hukum (lingkungan), memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengelolaan air, dan penggunaan instrumen-instrumen ekonomi. Pengelolaan air lintas regional harus dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan interdisiplin yang melibatkan berbagai potensi wilayah-wilayah untuk mengelola air lebih baik dan efisien. Beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk menuju pengelolaan air lintas regional yang berkelanjutan adalah : a. Prinsip pembagian manfaat lebih penting daripada pembagian air semata perlu dipahami dan diaplikasikan untuk menjadikan air sebagai katalis kerjasama pembangunan antar wilayah sebagai upaya menghindari konflik air. b. Mendefinisikan hak-hak atas air (water property rights) secara jelas sebagai bagian dari proses negosiasi, bargaining, dan alokasi sumber air yang lebih efisien. c. Mempromosikan penggunaan air yang lebih efisien. d. Penggunaan insentif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam programprogram kerjasama pengelolaan air lintas regional. e. Pertukaran pengetahuan dan informasi antar wilayah yang terlibat dalam pengelolaan air lintas regional. f. Memperkuat kerjasama dan keterkaitan pembangunan antara hulu dan hilir sungai sebagai bagian dari sistem pengelolaan DAS terpadu.

Penutup Karakteristik air yang melintasi batas wilayah administrasi dan politis menjadi pemicu terjadinya konflik air lintas regional. Konflik air selanjutnya akan memicu terjadinya konflik-konflik lain, seperti konflik ekonomi dan politik antar wilayah yang bersengketa yang mengarah kepada instabilitas regional. Oleh karena itu air

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

11

tidak lagi menjadi barang publik bebas, tetapi air telah bergeser menjadi komoditas ekonomi, alat politik, dan senjata pemusnah massa antar wilayah. Resolusi konflik air lintas regional harus didasarkan atas pertimbangan untuk menggunakan dan mengalokasikan sumberdaya air secara efisien dan adil, serta didukung oleh kesatuan visi untuk berbagi, komitmen politik dan dukungan politik, kemitraan dan partisipasi publik, serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Daftar Pustaka Barkin, D. and C. Pailles. 2001. Water as an Instrument for Sustainable Regional Development. Http : //ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln44/barkinfinal.html. [10 Nov 2001]. Charier, B., S. Dinar, and M. Hiniker. 2001. Water, Conflict Resoultion, and Environmental Sustainability in the Middle East. Http : //ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln44/charrier.html. [10 Nov 2001]. Frederick, K.D. 2001. Water as Source of International Conflict. Http : //www.rff.org/reources_articles/files/waterwar.htm.[28 Febi 2001]. Hebard, E.M. 2001. Toward Jointly Managing a Transboundary Aquifer : Creating a binational dialogue through community participation and education. Http : ////ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln44/hebardfinal.html. [10 Nov 2001]. Homer-Dixon. 1994. Environmental Scarcities and Violet Conflicts : Evidence from Cases. International Security, Vol. 19, No. I (Summer 1994), pp. 5-40. Lowi, M.R. 2001. Political and Institutional Responses to Transboundary Water Disputes in the Middle East. Http : //ecsp.edu/ecsplib.nsf/.[8 Nov 2001]. Mitchell, B., B. Setiawan, dan D.H. Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University. Yogyakarta. Spector, B. 2001. Transboundary Environmental //www.ccpdc.org/pubs/zart/ch9.htm.[7 Nov 2001]. Disputes. Http :

Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Air Lintas Regional

12


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4246
posted:4/24/2009
language:Indonesian
pages:12