Docstoc

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan - PDF

Document Sample
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan - PDF Powered By Docstoc
					BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di
http://www.ziddu.com/download/4334854/2009_015_Denpasar_Pusbin.pdf.html

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• • • • • • • • • Apa Tujuan Pembangunan? Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan g g Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti

www.dadangsolihin.com

6

How?
1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. •

Pembangunan Daerah (3)
Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat.

•

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik.

Pergeseran Paradigma:
From G Government to Governance tt G

• •

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k
www.dadangsolihin.com 11

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
12

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Dunia Usaha  Swasta
Nilai Pertumbuhan

Pemerintah

Masyarakat

Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
13 www.dadangsolihin.com 14

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d
www.dadangsolihin.com

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas dan k t it d ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan.

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (l j dan (lanjutan) ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 24

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y
www.dadangsolihin.com 25

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

26

Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, lengkap metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b

www.dadangsolihin.com

28

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti p g paradigma y g ternyata tidak g yang y sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara g berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang t b h menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, perencanaannya tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan S permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). • •

Sistem Perencanaan yang Berhasil
Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, d pelaku utamanya bid i l k i dan l k t adalah masyarakat dan usaha swasta.

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Perencanaan yang Ideal y g
• • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; t t i h d t t h tetapi harus b l j t sehingga menjamin berlanjut hi j i adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). d ti t ) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 33

•

• •

Tahapan Perencanaan (1)
1. P Penyusunan R Rencana

Tahapan Perencanaan (2) p ( )
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com 35

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b
www.dadangsolihin.com 36

Pengertian
Pengendalian P d li
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya

Evaluasi
Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. standar Sumber: PP39/2006 S b
www.dadangsolihin.com 37

www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu 38 program.

Kegunaan Evaluasi
• • • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program d k i t mampu M j dik k bij k dan kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, j y g j , program dan kegiatan

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

www.dadangsolihin.com

39

www.dadangsolihin.com

40

Monitoring dan Evaluasi
•

Kriteria Evaluasi
• • Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan j g p j Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. d k Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Keberlanjutan Keberlanj tan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi
www.dadangsolihin.com 42

• Monitoring
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

• Evaluasi
– Periodik dan berkala – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

•

•

www.dadangsolihin.com

41

Apa Output Sistem M&E?
• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, yang tidak berjalan, & mengapa demikian; – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.

Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E M&E.

•

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

44

Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya k keputusan anggaran) ) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & g ; kegiatan; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. apakah telah

www.dadangsolihin.com

45

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
www.dadangsolihin.com 47

Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

www.dadangsolihin.com

48

Fungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif Pemantauan dan Evaluasi

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50

Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  j g jangka menengah untuk  g beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output

Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Apa yang ingin  diubah

Meto ode Peny yusunan n

OUTCOME

Apa yang ingin  p y g g dicapai
Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa)

•

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output

Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan
www.dadangsolihin.com 52

KEGIATAN
Metode Pelaksanaan

Apa yang  dikerjakan
Apa yang  digunakan dalam  bekerja
51

INPUT

www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan k i t apabila t l k ukur dik itk d bil tolok k dikaitkan dengan sasaran k i t yang kegiatan terdefinisi dengan baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. instansi Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – J l hk Jumlah komputer yang dib li t dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 53

Indikator Kinerja OUTCOME
• P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output p yang p p memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 54

•

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 55

Indikator Kinerja IMPACT j
Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Seperti halnya indikator kegiatan. manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan menggambarkan dilaksanakan, aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan p p perkapita masyarakat p y – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 56

•

•

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What
gets managed”)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?

• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat
appropriate collection method) use the data)

• RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 57

www.dadangsolihin.com

58

Menentukan Indikator Outcome (1) ( )
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting OUTCOME
Indikator outcome : I dik t t 1. Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 3 Indikator output 3b 4. Indikator output 4a

Menentukan Indikator Outcome (2) ( )
2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator t t i dik t output – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot o tp t output
OUTCOME Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100) In 0)

OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c

OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c

OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c

OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c

OUTPUT 1 Indikator : (Pta)

OUTPUT 2 Indikator : I dik (Ptb)

OUTPUT 3 Indikator : (Ptc)
60

www.dadangsolihin.com

59

www.dadangsolihin.com

Menentukan Indikator Outcome (3) ( )
3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam p y penyusunan indikator outcome
OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK)

OUTPUT 1 Indikator output

OUTPUT 2 Indikator output

OUTPUT 3 Indikator output

www.dadangsolihin.com

61

Tata Cara Penyusunan RPJPD
Rancangan

Penyusunan RPJPD dan RPJMD

Visi & Misi

Saran, tanggapan, Rekomendasi stakeholders

Rumusan hasil kesepakatan & komitmen

Prediksi Kondisi Umum Daerah
Geomorfologi & lingkungan - Ekonomi & SDA
-

Rancangan Akhir RPJPD Rancangan RPJP
Merumuskan gambaran awal Visi - Misi - Arah Pembangunan
-

- Visi

- Demografi - Prasarana dan sarana - dll.

Sosialisasi, Konsultasi Publik, Publik dan jaring asmara

- Misi

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

- Arah Pembangunan ▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan

Penetapan Perda ttg RPJPD
Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah

Rancangan Arah Pembangunan
Rencana tata ruang

www.dadangsolihin.com

63

www.dadangsolihin.com

64

Outline RPJPD
1. 1 Pendahuluan; 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 3. Analisis Isu-isu Strategis; 4. Visi dan Misi Daerah; 5. Arah Kebijakan; 6. Kaidah Pelaksanaan. Pasal 40 PP 8/2008 8/

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1)
Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD 1.3 1 3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD · UU No 25/2004 · UU No 32/2004 · SE Mendagri N 050/2020/SJ M d i No 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya · RPJP Nasional · RPJP Provinsi · RTRW Nasional · RTRW Provinsi 1.5 Sistematika Penulisan
www.dadangsolihin.com 66

www.dadangsolihin.com

65

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (2)
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 Ketertiban dan keamanan 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup 2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum 6 ese a a 2.1.6 Kesehatan 2.1.7 Pariwisata dan budaya 2.1.8 Pendidikan 2.1.9 2 1 9 Perlindungan sosial

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (3)
2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 2.2.1 2 2 1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2.2 Demografi 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.4 2 2 4 Sosial Budaya dan Politik 2.2.5 Prasarana dan Sarana 2.2.6 Pemerintahan 2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan 2.3.1 Pelayanan umum 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 Pendidikan 2.3.9 Perlindungan sosial

www.dadangsolihin.com

67

www.dadangsolihin.com

68

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (4)
Bab III VISI, MISI VISI MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3.2 Misi 3.3 Arah d St t i Pembangunan D 3 3 A h dan Strategi P b Daerah J h Jangka P j k Panjang 3.3.1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah PENUTUP

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Bab IV

Lampiran
a) ) b) c) d) e) ) www.dadangsolihin.com 69

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 70

www.dadangsolihin.com

Outline RPJMD
1. 1 Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, i i tujuan d sasaran 5 Vi i misi, t j dan 6. Strategi dan arah kebijakan 7. 7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 9. Penetapan indikator kinerja daerah 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Pasal 40 PP 8/2008 P l 8/
www.dadangsolihin.com 71

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1)
Bab I Pendahuluan Latar Belakang Penyusunan RPJMD Landasan Hukum Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Kedudukan K d d k RPJMD d dengan D k Dokumen P Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan 1.1. 11 1.2. 1.3. 1.4. 14

www.dadangsolihin.com

72

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2)
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah status kondisi, situasi, pengkajian kinerja daerah, status, kondisi situasi capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 2.2 2.3 23 2.4 2.5 2.6 26 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Kondisi Geografis Daerah Pelayanan Umum Ketertiban dan Ketentraman Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pendidikan Pariwisata dan Budaya Pendidikan Perlindungan sosial g Keuangan Daerah Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
www.dadangsolihin.com

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3)
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) o s) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Mengemukakan secara jelas visi, misi d agenda ( M k k j l i i i i dan d (program) ) Kepala Daerah Terplih 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

73

www.dadangsolihin.com

74

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4)
Bab V Tujuan Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tujuan, Strategi Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 5.2 5.3 53 5.4 Tujuan Strategi Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5)
Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6 3 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan og a as e aya a 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

www.dadangsolihin.com

75

www.dadangsolihin.com

76

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6)
Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja R j SKPD d dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non g p p Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD
www.dadangsolihin.com 77

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7)
Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan d i i f i i h daerah h 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu ( g (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. 6 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

www.dadangsolihin.com

78

Checklist: RPJMD yang Berkualitas
Adanya K Ad Keterkaitan RPJMD d k i dengan D k Dokumen P Perencanaan Lainnya 2. Profil Daerah dan Prediksi ke Depan p 3. Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 4. Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5. Isu Strategis Daerah 6. Rumusan Tujuan 7. 7 Rumusan Strategi 8. Rumusan Kebijakan 9. Rumusan Program Pembangunan Daerah g g 10. Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 11. Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD 12. Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana
www.dadangsolihin.com 79

1. 1

Penyusunan Renstra SKPD SKPD, RKPD, RKPD dan Renja SKPD

www.dadangsolihin.com

80

Apa Itu Renstra SKPD (1)
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan d kh dan b daerah pada umumnya d l h d dalam j jangka k waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuan Visi, KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Penyusunan Renstra SKPD
•

www.dadangsolihin.com

81

www.dadangsolihin.com

82

Apa Itu Renstra SKPD (2)
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, p proses p y penyusunan dokumen Renstra SKPD p perlu membangun g komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
www.dadangsolihin.com 83

Outline Renstra SKPD
Pendahuluan; Gambaran pelayanan SKPD; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan program kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan kinerja, pendanaan indikatif; dan 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008 8/ 1. 2. 3. 4.

•

www.dadangsolihin.com

84

Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (1)
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 1 3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah 1.5 1 5 Sistematika Penulisan BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 2 3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu)
www.dadangsolihin.com 85

Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (2)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal) 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 3 4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang b berpengaruh pada TUPOKSI SKPD h d 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

www.dadangsolihin.com

86

Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (3)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan ( j (memenuhi kriteria Specific, Measurable, p Achievable, Results Oriented, Time Bound) 4.4 Strategi 4.5 Kebijakan BAB 5 PROGRAM 5.1 5 1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu 5 4 Pag Indikatif dan Indikasi S mber Pendanaan Sumber BAB 6 PENUTUP
www.dadangsolihin.com 87

Penyusunan Renstra SKPD y
Pasal 27 ayat 3

Masukan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD
Memuat visi, misi, tujuan, g, j ,p g strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Pasal 25 ayat 2 dan 4

Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD K K l

Pasal 26

www.dadangsolihin.com

88

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

Renstra SKPD

Step by Step Penyusunan Renstra SKPD
1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD 6. 6 Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 89 www.dadangsolihin.com 90

www.dadangsolihin.com

Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan d hk b daerah d l h dalam j jangka waktu satu t h k kt t tahun ke depan. RKPD mempunyai fungsi p p y g penting dalam sistem p g perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, program dan penganggaran tahunan. tahunan RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam l d l langkah-langkah t h k hl k h tahunan yang l bih k k it d t k untuk lebih konkrit dan terukur t k memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Penyusunan RKPD

•

•

www.dadangsolihin.com

91

www.dadangsolihin.com

92

Outline RKPD
1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. 4 Prioritas dan sasaran pembangunan; 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pasal 40 PP 8/2008 8/

Lebih Detail Lagi: Outline RKPD (1)
Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan Pelayanan SKPD Bab B b3 T j Tujuan, St t i dan Kebijakan Rencana Kerja SKPD Strategi, d K bij k R K j Bab 4 Prioritas Program SKPD g

www.dadangsolihin.com

93

www.dadangsolihin.com

94

Lebih Detail Lagi: Outline RKPD (2)
Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD disusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Ki j C T l k Uk d T t Kinerja Capaian P i Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan g j g Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan Bab 6 Penutup
www.dadangsolihin.com 95

(8)

Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret

a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD

a) b) c) d)

Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14)

(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 96
April

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

Step by Step Penyusunan RKPD
1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD

www.dadangsolihin.com

97

www.dadangsolihin.com

98

Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas K lit penyusunan R j SKPD dengan demikian akan sangat Renja d d iki k t menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.
www.dadangsolihin.com 99

Outline Renja SKPD
Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; 5. 5 Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; 7. Penutup. Pasal 40 PP 8/2008 8/ 1. 1 2. 3. 4.

•

•

•

www.dadangsolihin.com

100

Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (1)
Bab 1 PENDAHULUAN Bab 2 KONDISI, KINERJA, DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH · Pelayanan Umum · Ketertiban dan Keamanan · Ekonomi · Lingkungan Hidup · Perumahan dan Fasilitas Umum · Kesehatan · Pendidikan · Pariwisata dan Budaya · Perlindungan Sosial

Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (2)
Bab B b 3 TUJUAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TUJUAN, STRATEGI DAERAH g g · Kerangka Regulasi · Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah Bab 4 KERANGKA EKONOMI DAERAH (PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH) Bab 5 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

www.dadangsolihin.com

101

www.dadangsolihin.com

102

Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (3) Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN
· · · Program SKPD Program Lintas SKPD Program Lintas Kewilayahan

Penyusunan Renja SKPD (1)
Masukan Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD
Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan y Pasal 27 ayat 1 dan 3 Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Pasal 27 ayat 5 Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28
103 www.dadangsolihin.com 104

yang disusun menurut PERMENDAGRI No 13/2006 memuat informasi: · Kode Fungsi Pemerintahan Daerah · Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan · · · · · · · · Kode SKPD Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja K l T l k Uk d T t Ki j Keluaran K i t Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
www.dadangsolihin.com

Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, p hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Pasal P l 27 ayat 2 t

Bab 7 PENUTUP

Penyusunan Renja SKPD (2)
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.

Step by Step Penyusunan Renja SKPD
1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

•

www.dadangsolihin.com

105

www.dadangsolihin.com

106

Tentang Narasumber

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

108


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3066
posted:4/21/2009
language:Indonesian
pages:27
Description: Binteknas Perencanaan Penganggaran dan Juknis Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pembangunan; Sanur Paradise Plaza Hotel-Denpasar, 21 April 2009