NU dan Penanggulangan HIV dan AIDS by mukhotibmd

VIEWS: 344 PAGES: 5

NU tahun 2010 mendapatkan dana dari Global Fund (GF-AIDS) lembaga dana inbternasional yang menyediakan anggaran cukup besar dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Bagaimana NU bisa menjalankan program penanggulangannya, karena HIV masih selalu dikaitkan dengan moralitas?

More Info
									NU dan Penanggulangan HIV di Indonesia

Oleh Mukhotib MD



Kiprah Nahdlatul Ulama (NU) dalam bidang kesehatan bukan persoalan baru. Awal tahun 80-an,

misalnya, melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU, bekerjasama dengan BKKBN

sudah terlibat dalam program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan Pendidikan

Kependudukan dan Lingkungan Hidup bagi Kalangan Santri. Keduanya merupakan bagian

penting yang memiliki kontribusi dalam ketercapaian Program Keluarga Berencana karena daya

jangkau pesantren untuk penduduk miskin di pedalaman dan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga pesantren.

       Pada tahun 1999-2001, Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), organisasi bentukan

Pengurus Wilayah (PW) Fatayat NU Provinsi Yogyakarta, sudah mengembangkan kajian dan

advokasi di 25 pesantren di Jawa Tengah dan Yogakarta mengenai HIV dan AIDS. Tahun 2007,

kita mengenal sosok H. Sonhaji Abdussomad and Syafiq Abdul Mughni dari Surabaya yang

begitu gigih menyuarakan persoalan HIV dan AIDS. Pada tahun terakhir ini, Fahmina Institute di

Cirebon, di bawah asuhan KH. Hussein Muhammad, juga mengembangkan program untuk

response HIV di kalangan pesantren.

       Dalam catatan yang ada, pengalaman yang tersedia dalam isu HIV dan AIDS di kalangan

NU masih berada dalam ruang masyarakat mainstream yang hampir tidak memiliki cap negatif

dari sisi moral yang mengakibatkan stigma dan diskriminasi berbasis profesi, gender dan

orientasi seksual. Karenanya perlu dikembangkan pemikiran dan kritisisme, manakala NU

menjadi salah satu Principil Reciepient (PR) dalam Project Global Fund untuk AIDS pada
putaran ke-9 bersama Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

(KPAN).

Respons Paradigmatik

       Peran yang harus dimainkan NU sebagai PR GF-AIDS melakukan penguatan peran

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam kerja-kerja penanggulangan HIV dan AIDS. Lingkup

kerjanya tentu saja untuk mengembangkan berbagai startegi baru dan program dalam melakukan

Intervensi Perubahan Perilaku (IPP) di kalangan masyarakat yang selama ini tertuduh sebagai

agen penyebaran HIV, pekerja seks, waria, gay dan pengguna jarum suntik.

       Bagi NU menghadapi komunitas yang tidak diuntungkan ini (dalam bahasa Global Fund

disebut sebagai populasi kunci), memerlukan respons paradigmatik, jika perannya sebagai PR

GF-AIDS tidak hendak jatuh pada aktivitas proyek semata-mata. Tetapi justru akan mampu

memberikan warna baru dalam strategi penanggulangan HIV dan AIDS yang saat ini cenderung

macet dan tidak jelas arahnya.

       Pertama, NU harus mampu menggeser cara pandang lama mengenai HIV dan AIDS.

Ketidakmampuan dalam menghentikan laju penyebaran HIV dan AIDS, sesungguhnya karena

kesalahan memandang HIV dan AIDS hanya sebagai persoalan medis dan tubuh semata-mata.

Paradigma ini jelas tercermin dalam seluruh pengembangan program HIV dan AIDS, yang

memberikan titik tekan wacana dan strategi pada soal layanan obat dan perubahan perilaku

populasi kunci.

       NU harus mampu menggeser nalar ini dan menggantikannya dengan cara pandang baru,

HIV dan AIDS merupakan persoalan relasi kuasa yang timpang. Mereka yang terinfeksi HIV

merupakan kelompok masyarakat yang tersingkirkan oleh sistem besar politik, ekonomi dan
kebudayaan yang tidak pernah memihak kepada rakyat kebanyakan. Sebuah sistem sosial yang

melakukan penyingkiran secara terus menerus kelompok masyakarakat papa dan hina dina ini.

       Penggeseran cara pandang ini akan mampu memandu NU untuk mengembangkan strategi

baru yang lebih luas dan berefek pada perubahan sistem penanggulangan HIV dan AIDS secara

nasional dan bahkan tidak mustahil pada strategi internasional. Tetapi jika tidak melakukan

penggeseran ini, pelibatan diri NU dalam penanggulangan HIV dan AIDS tidak akan memiliki

makna apa pun.

       Kedua, positioning NU terhadap populasi kunci. Sebagai lembaga yang akan melakukan

penguatan peran OMS dalam penanggulangan HIV dan AIDS, NU harus memiliki pandangan

tegas terhadap populasi kunci yang akan diorganisasikan oleh Sub Recipient (SR) dan Sub-sub

Recipient (SSR). Terpenting dalam pandangan tegas ini, bagaimana NU bisa memperkenalkan

pandangan baru yang tidak lagi menjadikan populasi kunci sebagi obyek program

penanggulangan HIV dan AIDS.

       Pengambilan sikap tegas ini memang bukan perkara remeh temeh bagi NU. Banyak

kontradiksi-kontradiksi yang harus dihadapi oleh NU dalam cara pandang NU sebagai organisasi

Islam maupun sebagai wadah beribadah kaum nahdliyin. Sebagai contoh, manakala melakukan

IPP bagi komunitas perempuan dan laki-laki pekerja seks, secara ideologis NU harus

memandang mereka sebagai komunitas yang harus diberangus atau sebagai entitas sosial yang

berhak hidup dan dilindungi pekerjaannya.

       Manakala memilih pandangan yang pertama, NU sesungguhnya tidak memerlukan

dirinya menjadi PR GF-AIDS, karena cukuplah menggunakan nalar normatifnya dalam

menghadapi persoalan perempuan dan laki-laki pekerja seks. Pendekatan paling konservatif

dalam agama, meninggalkan pekerjaan itu dengan janji surga atau tetap memilih pekerjaan itu
dengan ancaman neraka dan mungkin ditambahkan halal darahnya. Tetapi jika memilih

pandangan yang kedua, NU akan membawa penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia

memasuki babak baru yang lebih kritis dan menjadikan populasi kunci sebagai subyek program.

       Persoalan yang juga akan menjadi kontradiktif adalah kampanye penggunaan kondom

sebagai salah satu alat yang masih dinilai efektif untuk mencegah terjadinya penularan HIV

melalui hubungan seksual penetratif. Kontradiktif ini muncul karena selama ini di kalangan

Islam masih kuat anggapan mengkampanyekan penggunaan kondom merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari nalar pelegalan perzinaan. Tentu saja kita menaruh harapan besar, NU

akan mampu merampungkan kontradiktif ini yang masih akan terus berjalan untuk beberapa

tahun ke depan.

       Persoalan yang juga tidak sederhana, ketika NU harus menghadapi persoalan identitas

jender, terutama berkaitan dengan enitatas waria di Indonesia. NU tidak saja harus

menyelesaikan pandangan-pandangan stigmatik di kalangan nahdliyin sendiri, melainkan juga

harus menghadapi stigma dan diskriminasi yang dilakukan kelompok Islam yang lain terhadap

kelompok sosial transgender ini. Tetapi, jika tidak melakukan penerimaan terhadap keberadaan

populasi kunci ini, tentu saja akan berhadapan dengan kebijakan KPAN dan juga Global Fund

sendiri, yang secara eksplisit mereka mendukung keberadaan populasi kunci, dengan

pembentukan organisasi berbasis komunitas (OBS), seperti Organisasi Pekerja Seks Indonesia

(OPSI), dan organisasi Gay-Waria-Lesbian (GWL) Indonesia. Belum lagi berkaitan dengan para

pengguna jarum suntik, yang saat ini masih cukup tinggi sebagai faktor penyebaran HIV dan

AIDS di Indonesia.

       Kedua hal inilah yang akan menentukan apakah NU memiliki makna strategis manakala

menerjunkan dirinya dalam agenda penanggulangan HIV dan AIDS atau hanya sekedar menjadi
pekerja proyek penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Apapun yang akan terjadi kelak,

NU sudah berani memastikan diri memasuki sebuah agenda nyata bagi kepentingan umat

terpinggirkan, dan tentu saja ini sesuai dengan semangat gerakan kaum sarungan ini.***


-------------
Mukhotib MD, pekerja sosial, tinggal di Magelang
Jl. Raya Sandon No. 52, Secang, Magelang, 56195 Jawa Tengah
Phone: 0815 685 0367
E-mail: mukhotibmd@gmail.com
Blog: mmdnews.wordpress.com
Rekening: Bank Niaga Cabang Magelang
Nomor: 020 1 61744 11 3 a.n Mukhotib

								
To top