Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru

BAPPENAS File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4328156/2009_014_lemhanas.pdf.html www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • • • Isu d M I dan Masalah P b l h Pembangunan D Daerah h Apa Tujuan Pembangunan? Pembangunan Daerah Permasalahan Daerah Pemekaran Pembangunan Aparatur yang Partisipatif Menuju Good Governance Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan P K l Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti www.dadangsolihin.com 6 How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). Pembangunan Daerah (1) Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Pembangunan Daerah (2) Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. • Pembangunan Daerah (3) Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. • www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Pembangunan Daerah (4) • Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). • • www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas dan k t it d ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan. www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (lanjutan) dan (l j ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Permasalahan Daerah Pemekaran (1) • Hasil H il evaluasi UNDP d B l i dan Bappenas (2002 2007) menyebutkan, (2002-2007) b k kondisi daerah-daerah pemekaran lebih buruk dibandingkan dengan daerah induk. Sulitnya daerah pemekaran setara dengan daerah induk akibat mereka banyak yang harus memulai hidup baru dari nol. Kondisi ini dihadapkan pada daerah pemekaran cenderung kesulitan SDM, sarana minim dan kurangnya pengalaman. Daerah induk dan provinsi cenderung menjadi penonton dan lepas tangan. Seharusnya daerah induk menjadi pembina dan provinsi harus memberikan perhatian khusus terhadap daerah baru tersebut tersebut. Permasalahan Daerah Pemekaran (2) • • • • Pemprov h P harus memberikan perhatian kh b ik h i khusus, tidak id k menyamaratakan antara daerah pemekaran dan daerah lain. Daerah pemekaran sebagai anak y g baru belajar berdiri, p g yang j , sementara daerah lain sudah bisa berlari. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap administrasi dan aturan hukum hukum. Hal ini menyebabkan beberapa daerah pemekaran cenderung melahirkan aparatur yang rentan berurusan dengan hukum. • • • • www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Kondisi Obyektif Aparatur Pemerintahan y p Politik Ekonomi Manajemen Tradisional Sos-Bud Kinerja Politisasi birokrasi Netralitas Birokrasi birokrasi, In-Efisiensi, Daya Saing Lemah, Kewirausahaan Rendah R d h Koord Lemah >> Manajemen Publik Tidak Berkualitas Hirarki >> Iron Laws of Oligarchy >>> Penyalahgunaan wewenang >> birokratis Kurang Tanggung jawab Sosial Budaya Feodal kuat Produktivitas Rendah, Belum Orientasi Outcomes www.dadangsolihin.com 20 Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (1) (Temuan Kajian Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah dari Survei terhadap 24 Instansi Pemerintah (IP) Pusat (Kementrian dan LPND), 16 IP Provinsi, serta 173 IP Kabupaten / Kota) Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (2) 5. Efektivitas pengawasan/monitoring atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan IP untuk mendorong peningkatan kinerja belum berjalan secara efektif khususnya di IP kabupaten/kota dan IP pusat. 6. Upaya peningkatan k li 6 U i k kualitas d efektivitas ki j pada i dan f k i i kinerja d instansi i pemerintah sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terwujudkan. 7. 7 Banyak instansi yang menyatakan bahwa antara perencanaan dan penganggaran dengan implementasinya belum konsisten khususnya di IP pusat. 8. 8 Pada IP pusat masih memperlihatkan kelemahan pelaksanaan; (i) evaluasi atas kondisi institusi, (ii) evaluasi atas individu dalam unit organisasi berdasarkan prestasi kerja dan; kerja, (iii)pemanfaatan hasil evaluasi utk kepentingan perbaikan kinerja instansi dan acuan program/kegiatan berikutnya. 1. Manajemen yang diterapkan belum optimal untuk mendorong terwujudnya etika kerja dan budaya organisasi, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja. 2. Terdapat kelemahan yang terkait dengan kompetensi individu. 3. 3 Reward and punishment yang adil dan konsisten dalam implementasinya masih bersifat parsial. p pengendalian internal untuk mendukung g 4. Penerapan sistem p g terwujudnya akuntabilitas kinerja pada IP pusat memperlihatkan kelemahan (masih parsial dan belum berjalan dengan baik). www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 6 Besar Substansi Masalah Pelayanan Publik No. 1 2 3 4 5 6 Masalah Utama dalam Pelayanan y Publik di DKI Jakarta No. 1 2 3 4 5 Substansi Penundaan berlarut Bertindak se-wenang2 Penyimpangan prosedur Melalaikan kewajiban Bertindak tidak adil Menyalahgunakan wewenang Jumlah 98 70 37 30 25 15 % 26 19 10 8 7 4 Masalah Layanan proses yang dibutuhkan Banyaknya uang tambahan Mentalitas dan kinerja petugas Rumitnya persyaratan yg dibutuhkan Ketidakjelasan prosedur pelayanan % 21,9 20,2 14,2 12,1 10,4 10 4 ( Sumber : INCIS, 2005, n = 480 ) www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Perubahan Aparatur Pemerintahan menjadi Seorang Change Master Bureaucraticmonopolistic government Pemerintah yang “berkuasa” Evolusi dari E l i d i pemerintah i t h yang hanya memiliki local orientation Menjadi entrepreneurialcompetitive government customer-driven dan accountable government pemerintah yang memiliki i t h iliki global-cosmopolit orientation Perubahan Lingkungan Strategis P b h Li k St t i TEKNOLOGI  INFORMASI DAN  KOMUNIKASI  Generasi Cyber Miniaturisasi Nano Teknologi Kesenjangan K j Digital Kompetisi Gl b l Global Knowledge  Knowledge Based  Time to  k t market On the run “On the run”  Generasi Privatisasi EKONOMI MANUFAKTURING ORGANISASI  PUBLIK Meningkatnya ekspektasi publik blik Blok  Perdagangan Dunia D i Short PLC Perubahan peran www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Bergeming t h d Perubahan B i terhadap P b h Makro • Menjadi tidak kompetitif • Tidak ada investasi • Pertumbuhan melemah g gg • Pengangguran meningkat • Kemiskinan meningkat • Ketidakpuasan Rakyat • Kegagalan Negara Mikro • Ekonomi Biaya Tinggi • Brain Drain • Organisasinya menjadi yang mahal, rapuh dan lemah g y j • Organisasinya menjadi tidak bermanfaat • Organisasinya tidak diperlukan/dihapuskan • • • • • Apa yang Harus Dilakukan? Memperbaiki k li M b iki kualitas pelayanan publik l blik Meningkatkan akuntabilitas Melakukan smart improvement dalam birokrasi Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik Meningkatkan daya saing www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k www.dadangsolihin.com 29 Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 30 Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Dunia Usaha  Swasta Nilai Pertumbuhan Pemerintah Masyarakat Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Troika Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan Good Governance Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik pengelolaan baik, pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Manfaat Good G M f t G d Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di bi k i 1 B k k ik birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap di k i i tif t h d warga negara, k l kelompok, atau golongan k t l masyarakat. g y partisipasi masyarakat dalam p g p y pengambilan 4. Meningkatnya p kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang undangan baik di tingkat pusat maupun perundang-undangan, daerah. Prinsip-p Prinsip-prinsip Good Governance p p 1. 1 Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. 4 Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi p (Profesionalism & Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) y p) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) q y) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) ) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa P d l h k k i d k depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 40 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 41 Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 42 Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana / pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. RPJM/D Proses Teknokratik: gg g p Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: P ti i tif Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut je ja g pe e ta a a sa a a e u ut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com Perencanaan dan Penganggaran: Dari RPJP sa pa APBD a J sampai 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman Tahunan Renja R j KL Pedoman RKA-KL Rincian Ri i APBN Pemerin ntah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Diacu Pedoman RAPBD APBD Pe emerintah h Daerah Pedoman Renstra SKPD Pedoman Renja j SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN 43 43 www.dadangsolihin.com UU KN 44 Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (R t KL) L b (Renstra j Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. (Ps 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL Pi i (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) DAERAH Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (RPJP D h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah P k tD h (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah j Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. (Ps 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD Pi i (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 45 www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan (1) 1. 1 Penyusunan perencanaan tidak tepat mungkin karena: tepat, informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin p pernah bisa g terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b Kegagalan Perencanaan (2) g g ( ) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya mendukungnya. www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti p g paradigma y g ternyata tidak sesuai g yang y dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, Misalnya orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi p falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan S permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50 Sistem Perencanaan yang Berhasil • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat d usaha swasta. d l h k t dan h t • • Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; t t i h d t t h tetapi harus b l j t sehingga menjamin berlanjut hi j i adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). d ti t ) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). • • • www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54