Docstoc

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)

Document Sample
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR) Powered By Docstoc
					PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN
    DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI
                KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)




                          Penulisan Hukum
                               (Skripsi)


     Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
         Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
                  Universitas Sebelas Maret Surakarta


                                oleh :
                       YUKE RIZKY AZANIA
                              E1105153




                        FAKULTAS HUKUM
                 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                            SURAKARTA
                                 2010

                                  1
              PERSETUJUAN PEMBIMBING


                  Penulisan Hukum ( Skripsi )
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN
    DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI
              KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)




                        Disusun oleh :
                   YUKE RIZKY AZANIA
                      NIM : E 1105153




                 Disetujui untuk Dipertahankan
                      Dosen Pembimbing




                EDY HERDYANTO, S.H., M.H.
                  NIP. 195706291985031002




                              2
                         PENGESAHAN PENGUJI
                            Penulisan Hukum ( Skripsi )
 PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN
       DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI
                      KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)

                                    Disusun oleh :
                               YUKE RIZKY AZANIA
                                 NIM : E 1105153

      Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
                Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta
                                        pada :
               Hari            : Rabu
               Tanggal         : 14 April 2010

                                   TIM PENGUJI


1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.                          ( ................................. )
   NIP. 196202091989031001
            Ketua

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum.                               ( ..................................)
   NIP. 195812251986011001
        Sekretaris

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H.                              ( ................................. )
   NIP. 195706291985031002
           Anggota

                                   MENGETAHUI
                                        Dekan,




                          Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
                             NIP.196109301986011001



                                          3
                            MOTTO




   Bagaimana kamu mengkufuri (tidak mensyukuri) nikmat Allah.

   Padahal tadinya kamu tiada, lalu kamu dihidupkan, kemudian

          kamu dimatikan,lalu kamu dihidupkan kembali.

                    -Qs. Al Baqarah (2):28-



Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya.

 Jadi, jangan pernah takut dihadapkan pada suatu cobaan, karena

   dengan menghadapi suatu cobaan maka dapat membuat kita

        menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

                            -Penulis-



  Pengetahuan adalah sumber kekuatan, maka janganlah pernah

                        berhenti belajar.

                            -Penulis-



  Tuhan telah memiliki rencana untuk kita, dan rencana tersebut

         akan terwujud tepat dan indah pada waktunya.

                            -Penulis-

                                .

      Jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan selalu ada

                        di hati umatnya

                            -Penulis-




                               4
    PERSEMBAHAN




Karya tulis ini aku persembahkan
kepada :
§     Allah SWT yang telah memberikan berkat dan
      anugrahnya kepadaku setiap waktu;
§     Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Farchan dan Ibunda
      Tingkat Rahayu Tercinta atas kasih sayang, nasehat,
      doa dan bimbingannya;
§     Kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu
      memberikan semangat dan dukungannya;
§     Bayu     Chrisnapati,    S.Kom.     yang     selalu
      menyemangatiku dan mendukungku;
§     Sahabat-sahabatku;
§     Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.




           5
                                   KATA PENGANTAR




   Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan anugrahnya yang sangat
luar biasa bagi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ( skripsi )
dengan judul: “PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT
DAKWAAN DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)”
   Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh
gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
   Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau skripsi ini tidak
lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril yang diberikan oleh berbagai
pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati Penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
   Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk
   mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara juga selaku
   Pembimbing Skripsi dengan segala kesabarannya membimbing Penulis dalam menyelesaikan
   Penulisan Hukum ini.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku dosen Bagian Hukum Acara Pidana atas
   segala bantuan dan petunjuk yang diberikan bagi Penulis.
4. Pak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku dosen Hukum Acara Pidana yang telah memberikan
   ilmunya kepada Penulis.
5. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis Penulis.
6. Bapak Hernawan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing KMM Penulis di Polres
   Sukoharjo.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala
   dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi
   di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

                                              6
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu
   segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS
   Surakarta.
9. Bapak Bambang Tejo M, S.H.,selaku Jaksa Bagian Hukum Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
   Karanganyar     yang telah memberikan nasehat dan bimbingan pada Penulis selama
   menjalankan penelitian skripsi di Kejaksaan Negeri Karanganyar,
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Farchan dan Ibunda Tingkat Rahayu, yang telah
   memberikan segalanya dalam kehidupan Penulis, baik materiil maupun spirituil. Tiada yang
   dapat menggantikan budi baik Ayahanda dan Ibunda, hanya ucapan terima kasih Penulis
   ucapkan. Semoga Penulis dapat mambahagiakan kalian dengan memenuhi harapan kalian.
11. Kakakku (Tiffany Setiabella), dan adik-adikku (Ardy Yoga Laksana dan Yusufa Rangga
   Ade’tya) atas semua dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.
12. Seseorang yang telah mengajari arti pengorbanan, dan kesabaran untuk menemani Penulis
   selama penulisan skripsi, Bayu Chrisnapati, S.Kom.,
13. Sahabat-sahabatku Tercinta Hermin, Mita, Retno, Nana, Herman, Puri, dan Nandika, yang
   selalu menemani hari-hariku dengan penuh kebahagiaan dan canda tawa.
14. Sahabat-sahabat karibku sejak semasa SMA Nando, Florentina, Erika, Erma, Ririn dan Andi
   yang selalu menemaniku dalam suka dan duka.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik
   secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.


       Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu
penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat
memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi
penulis maupun para pembaca.


                                                         Surakarta,      April 2010
                                                               Penulis



                                                         YUKE RIZKY AZANIA


                                              7
                                                         DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ................................................................................            i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................                                   ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................                          iii
HALAMAN MOTTO ..............................................................................             iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................                       v
KATA PENGANTAR..............................................................................             vi
DAFTAR ISI ...........................................................................................   viii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................              x
DAFTAR GAMBAR .................................................................................          xi
ABSTRAK...............................................................................................   xii
ABSTRACTION....................................................................................          xiii


BAB I        PENDAHULUAN....................................................................              1
             A. Latar Belakang Masalah ......................................................             1
             B. Perumusan Masalah .............................................................           5
             C. Tujuan Penelitian.................................................................        5
             D. Manfaat Penelitian ...............................................................        6
             E. Metode Penelitian ................................................................        7
             F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................                13


BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................                       15
             A. Kerangka Teori....................................................................       15
                  1. Tinjauan Umum Tentang Tentang Kejaksaan.................                            15
                       a. Pengertian, Kedudukan, serta Tugas dan
                            Wewenang Kejaksaan................................................           15
                       b. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum..................... ..                     17
                       c. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum..................... .                        18
                  2. Tinjauan Umum Tentang Berita Acara Pendapat........... .                            19
                  3. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan.......................                          19

                                                                  8
                      a. Pengertian Surat Dakwaan.........................................                 19
                      b. Syarat-syarat Surat Dakwaan.................................... .                 20
                      c. Pentingnya Surat Dakwaaan.......................................                  20
                      d. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan................................. .                    24
            B. Kerangka Pemikiran ..............................................................           26


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................                                            28
            A. Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat
                 Dakwaan Dari Berita Acara Pendapat....................................                    28
            B. Keterkaitan Antara Berita Acara Pendapat Yang Dibuat
                 Oleh Jaksa Penuntut Umum Dengan Berita Acara
                 Pemeriksaan Yang Dibuat Oleh Penyidik Dalam
                 Penyusunan Surat Dakwaan................................................. ..              56


BAB IV PENUTUP ................................................................................            59
            A. Simpulan .............................................................................      59
            B. Saran ...................................................................................   59


DAFTAR PUSTAKA .............................................................................               61
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....................................................................                    63




                                                                   9
                     DAFTAR GAMBAR




Gambar I    : Skema Analisis Data Kualitatif Model Interaktif
Gambar II   : Kerangka Pemikiran




                              10
                      DAFTAR LAMPIRAN




Lampiran I     : Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran II    : Surat Keterangan Penelitian di Kejaksaan Negeri Karanganyar
Lampiran III   : Berita Acara Pendapat
Lampiran IV    : Surat Dakwaan No. PDS.02/DIK.SUS/KOMPI/Ft.I/4/2003




                                 11
                                           ABSTRAK


YUKE RIZKY AZANIA E1105153. PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MEMBUAT SURAT DAKWAAN DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI
PERKARA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR). Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2010.
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Jaksa Penuntut Umum dalam
membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan untuk mengetahui keterkaitan antara
berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan
yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan.
        Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif dengan menggunakan sumber data kulitatif dan Berita Acara Pendapat dan Surat
Dakwaan No. PDS.02/DIK.SUS/KOMPI/Ft.I/4/2003. Lokasi penelitian Kejaksaan Negeri
Karanganyar. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan model analisis
interaktif.
         Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa, Jaksa
Penuntut Umum (JPU) memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat surat dakwaan untuk
suatu perkara, karena membuat surat dakwaan sudah menjadi kewenangannya. Surat dakwaan dibuat
setelah menerima berita acara pemeriksaan dari Kepolisian, JPU akan melakukan penelitian dan
membuat daftar hasil penelitian (Check List) atas berita acara pemeriksaan tersebut untuk
menyatakan apakah berita acara pemeriksaan tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Dalam
hal berkas perkara belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum wajib mengembalikan berkas perkara
tersebut kepada Penyidik beserta petunjuk untuk melengkapinya. Pengembalian berkas perkara
tersebut dilakukan dengan menggunakan surat atau formulir model P-18 perihal pemberitahuan bahwa
berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap disertai dengan surat model P-19 yang berisi petunjuk
yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan
berkas perkara. Dalam hal berkas perkara sudah lengkap Jaksa Penuntut Umum akan
memberitahukan kepada Penyidik bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan surat
pemberitahuan P-21. Dari daftar hasil penelitian dan pengamatan (Check List) atas berkas
perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun berita acara pendapat yang akan
digunakan sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan. Tidak semua perkara ada berita acara
pendapatnya, tergantung pada perkaranya apakah memerlukan berita acara pendapat atau tidak.
Perbedaan antara ada dan tidaknya berita acara pendapat pada suatu perkara adalah, jika ada berita
acara pendapat maka surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum lebih cermat, karena
telah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara dan Jaksa Penuntut Umum akan memahami berita
acara pemeriksaan dengan lebih jelas mengenai kelengkapan substansi materiil dan substansi
formilnya. Dengan demikian, berita acara pendapat yang dibuat oleh JPU memiliki keterkaitan
yang sangat erat dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik. Karena berita acara
pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan hasil penelitian dan pengamatan
terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik. Berita acara pendapat tersebut
menjadi dasar yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.



                                                12
                                        ABSTRACTION


YUKE RIZKY AZANIA E1105153. ROLE OF PROSECUTOR GENERAL
PROSECUTION IN THE MAKING OF INDICTMENT EVENTS NEWS OPINION (IN
CORRUPTION CASE STUDY KARANGANYAR DISTRIC ATTORNEY). Sebelas Maret
University Law School of Surakarta. Legal Writing in 2010.
       This study aims to determine the role of the Public Prosecutor in making an indictment of
the news events and opinions to determine the relationship between news events opinions made
by the Public Prosecutor with the minutes of the examination made by the investigators in the
preparation of indictments.
        The research included in empirical legal research is descriptive with data sources and
Minutes kulitatif Opinions and No Indictment. PDS.02/DIK.SUS/KOMPI/Ft.I/4/2003. State
Attorney Karanganyar research locations. In this research, data collection techniques used were
field studies. Data analysis techniques used are qualitative techniques with interactive analysis
model.
        Based on the research that has been the author proposes, the result that, the Prosecutor
General (prosecutor) has a pivotal role in making a case for indictment because the indictment
had been making authority. The indictment was made after receiving the official report from the
police investigation, prosecution will be to conduct research and make a list of research results
(Check List) to the news of the audit event to indicate whether the minutes of the examination is
complete or incomplete. In case the dossier is not complete, the Public Prosecutor is obliged to
return case files to the investigators along with instructions for completing them. The return of
the dossier will be conducted using a model form letter, or P-18 regarding the notification that
the dossier is incomplete investigation results along with the letter P-19 model which contains
the instructions given by the Public Prosecutor to the investigator to complete lack of case files.
In case the dossier is complete the Public Prosecutor shall notify the Investigator that the dossier
was complete with a letter of notification of the P-21. From the list of research results and
observations (Check List) for case files, the Prosecutor shall prepare an opinion news event that
will be used as a basis for making the indictment. Not all cases are the minutes of opinion,
depending on whether the matter requires no opinion or news event. The difference between
there and the minutes of opinions on whether a case is, if there is a news event, the opinion that
the indictment prepared by the Public Prosecutor more carefully, because it has conducted
research on case files and the Public Prosecutor will understand the news event with a clearer
examination of completeness of the material substance and the substance formilnya. Thus, the
minutes of opinion made by the prosecutor has a very close relationship with the minutes of the
examination made by the investigators. Because the news event of opinion made by the Public
Prosecutor is the result of research and observations on the news event inspection made by the
investigators. News events are the basis on which the opinion of Attorney General used in
making the indictment.




                                                13
                                           BAB I
                                       PENDAHULUAN




A. Latar Belakang Masalah

         Indonesia adalah negara Hukum demikian penegasan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-
   Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu
   prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang
   dihadapan hukum (equality before the law).

         Pembangunan di bidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup
   serius mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan bukan
   merupakan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Oleh karena itu
   setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,
   serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan
   yang dimaksud, perlu diadakan suatu pembangunan serta pembaharuan hukum yaitu dengan
   cara menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha
   kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran
   hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan
   kemajuan pembangunan disegala bidang.

         Pembangunan demikian itu di dalam bidang hukum acara pidana harus dilandasi oleh
   motivasi dan tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, meningkatkan
   pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang
   masing-masing ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat
   manusia. Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin yaitu
   kepentingan masyarakat yang harus selalu dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan
   hidupnya secara aman dan tenteram, dan kepentingan individu yang terdiri dari hak-hak asasi
   manusia yang harus di jamin juga.

         Hukum acara pidana      harus bisa membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak
   terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi

                                                14
berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Untuk menjaga agar di
dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dari
petugas-petugas.

      Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai tata
laksana pengaturan perkara pidana. Dalam hal ini peran dan kedudukan para aparat penegak
hukum adalah sangat penting. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk
menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan
pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran
hukum.

      Peningkatan kemampuan penegak hukum           ini penting karena kebanyakan para
penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai calon penerap hukum bukan
sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaharui hukum. Seringkali dijumpai berbagai
produk hukum seperti undang-undang yang gagal dalam menjerat pelaku kejahatan karena
sifatnya yang memiliki celah dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk terus
meningkatkan moral dan kredibilitasnya, mengabdi pada hukum sehingga keadilan dapat
terwujud.

      Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang
serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan
negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur, serta
berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai postif
yang ada. Salah satunya lembaga kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak
hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan
kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme.   Perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan
dengan perubahan-perubahan tersebut di atas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian
hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan
norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai
kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.


                                          15
      Kejaksaan menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara,
jaksa penuntut umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim.
Jaksa disini bertugas untuk membuat surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting
hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan
memeriksa perkara itu. Surat dakwaan dibuat berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) yang diterima dari Penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap
tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana
tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara menguraikan unsur-unsur dari rumusan
tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengn peristiwa tertentu yng dijadikan
dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

      Dalam KUHAP Pasal 143 hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan
ialah uraian mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu
dilakukan. Perumusan Dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana
dapat ditemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti
lain termasuk keterangan ahli. Sesuai dengan itu sebenarnya pada pemeriksaan pendahuluan
itu telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada pembuatan surat dakwaan. Disinilah
terbukti dengan jelas bahwa penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan dengan
tajam, hanya dapat dibedakan.

      Dari hasil penyidikan, Penyidik menyusun berita acara pemeriksaan yang kemudian
diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah menerima berita acara pemeriksaan dari
Penyidik, Jaksa Penuntut Umum mempelajari, mengamati dan meneliti berkas perkara
tersebut dalam tujuh hari untuk kemudian memberitahukan kepada Penyidik apakah berkas
perkara trsebut sudah lengkap atau belum. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Jaksa
Penuntut Umum wajib mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik beserta
petunjuk untuk melengkapinya. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan dengan
menggunakan surat atau formulir model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil
penyidikan belum lengkap disertai dengan surat model P-19 yang berisi petunjuk yang diberikan
oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara.
Dalam hal berkas perkara sudah lengkap Jaksa Penuntut Umum akan memberitahukan
kepada Penyidik bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan surat pemberitahuan
                                           16
  P-21. Dari daftar hasil penelitian dan pengamatan (Check List) atas berkas perkara tersebut,
  Jaksa Penuntut Umum akan menyusun berita acara pendapat yang akan digunakan sebagai
  dasar dalam membuat surat dakwaan. Namun tidak semua perkara menggunakan berita acara
  pendapat sebagai dasar penyusunannya, tergantung pada perkara itu sendiri apakah
  memerlukan berita acra pendapat atau tidak. Yang membedakan antara ada dan tidaknya
  berita acara pendapat pada suatu perkara adalah jika pada suatu perkara disusun berita acara
  pendapat tentunya surat dakwaan yang disusun atas dasar berita acara pendapat tersebut akan
  lebih cermat, jelas, dan lengkap jika dibandingkan dengan surat dakwaan yang disusun tanpa
  berita acara pendapat.

        Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
  penelitian dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan Jaksa dalam membuat surat
  dakwaan dari berita acara pendapat dan selain itu untuk mengetahui lebih jauh keterkaitan
  antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa dengan berita acara pemeriksaan yang
  dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan dengan menyusunnya dalam
  penulisan hukum dengan judul : “PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
  MEMBUAT SURAT DAKWAAN DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI
  PERKARA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR).”



B. Perumusan Masalah

        Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari suatu masalah.
  Rumusan masalah dimaksudkan untuk memperjelas masalah-masalah yang akan diteliti
  sehingga memudahkan dalam pekerjaan dan pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam
  suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan agar suatu masalah dapat terpecahkan secara
  sistematis sehinga dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemhaman serta
  mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah
  sebagai berikut:

     1. Bagaimanakah peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dari
         berita acara pendapat?




                                             17
      2. Bagaimanakah keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa
          Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam
          penyusunan surat dakwaan?


C. Tujuan Penelitian

         Suatu kegiatan penelitian pada dasarnya selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai
   dengan jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu atau untuk
   pemecahan masalah praktis tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah
   ataupun langkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh
   penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   1. Tujuan Obyektif

      a. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat
          surat dakwaan dari berita acara pendapat.

      b. Untuk mengetahui keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa
          Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam
          penyusunan surat dakwaan.



   2. Tujuan Subyektif

      a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman
          penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta
          sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori-teori tersebut dalam prakteknya.

      b. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian
          penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat formal bagi penulis dalam rangka
          mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas
          Sebelas Maret Surakarta.




                                               18
D. Manfaat Penelitian

          Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai
   berikut :

   1. Manfaat Teoritis

        a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum
           pada umumnya, dan hukum acara pidana pada khususnya, serta dapat menambah
           literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan
           kajian dan penelitian lebih lanjut.

        b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang
           diteliti.



   2. Manfaat Praktis

        a. Untuk meningkatkan pemahaman bagi penulis mengenai peranan Jaksa Penuntut
           Umum dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan keterkaitan
           antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berita
           acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan.

        b. Untuk memberi sumbangan dan masukan pengetahuan bagi para pihak yang terkait
           dan para pihak yang berminat dengan permasalahan yang sejenis.

        c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus
           untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama
           kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



E. Metode Penelitian

          Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan, maka
   metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

   1.   Jenis Penelitian



                                                 19
            Penelitian yang dilakukan oleh Penulis termasuk dalam penelitian hukum empiris
     yaitu penelitian yang mengkaji hukum dan realitas atau kenyataan di dalam masyarakat
     (law in action).



2.    Sifat Penelitian

            Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk
     memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala
     lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam
     memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru
     (Soerjono Soekanto, 1982:10). Di dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya
     terbatas pada pengumpulan data dan penggunannya, tetapi yang lebih penting adalah
     analisis dan interprestasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya.

            Tujuan penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran
     secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai peranan Jaksa dalam
     membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan keterkaitan antara berita acara
     pendapat yang dibuat oleh Jaksa dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh
     Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan.



 3. Pendekatan Penelitian

            Pendekatan    penelitian   ini   termasuk   Pendekatan    Kasus.    Penelitian   ini
     menggunakan data kasus tindak pidana korupsi atas terdakwa Bambang Hermawan
     dengan berkas perkara No. Reg. Perkara : PD8-02/KRNYAR/0403.




4.    Lokasi Penelitian

            Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang dijadikan obyek untuk
     memperoleh data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam
     penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kejaksaan Negeri Karanganyar dengan alasan

                                             20
     pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di daerah hukum
     Kejaksaan Negeri Karanganyar ditemukan adanya perkara Tindak Pidana Korupsi atas
     nama    Terdakwa    Bambang      Hermawan      dengan   No.   Reg.   Perkara   :   PD8-
     02/KRNYAR/0403.



5.   Jenis Data

            Jenis data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat
     digolongkan sebagai berikut :

     a. Data Primer

            Merupakan data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan yaitu suatu hasil
        dari penelitian berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui
        penelitian di lapangan. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Kejaksaan
        Negeri Karanganyar.

     b. Data Sekunder

            Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data
        sekunder merupakan pendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan
        terhadap data-data yang ada korelasinya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder
        antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian
        yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 1982:12).



6.   Sumber Data

     Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

     a. Sumber data primer

            Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang
        berhubungan dengan penelitian, meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh
        Bapak Bambang TM, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan
        Negeri Karanganyar.


                                             21
     b. Sumber data sekunder

            Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang sumber
        data primer dan mempunyai kaitan erat dengan sumber data primer. Yang menjadi
        sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan,
        literatur-literatur serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang
        diteliti.


7.          Teknik Pengumpulan Data

            Baik buruknya suatu hasil penelitian sebagian tergantung pada teknik
     pengumpulan datanya, akurat dan reliable. Dalam penelitian menggunakan teknik-teknik,
     prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang dependable, yang dapat diandalkan
     (Sutrisno Hadi, 1981:131).

            Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap
     bentuk penelitian. Oleh karena itu berbagai hal yang merupakan bagian dari keseluruhan
     proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti. Kurang
     mantapnya pemahaman peneliti mengenai landasan teori yang mewarnai proses
     pengumpulan data penelitian kualitatif akan sering menyesatkan arah penelitian dan
     mengaburkan karakretistik atas dasar paradigma penelitian ( H.B. Sutopo, 2002 : 47).

            Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penulisan
     hukum ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

     a. Studi Lapangan

            Yaitu dengan cara terjun pada obyek penelitian untuk memperoleh data yang
        obyektif dan valid. Data yang diperoleh, dilakukan melalui teknik wawancara, yaitu
        teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara terarah dengan
        responden guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan
        atau data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan
        pejabat di Kejaksaan Negeri Karanganyar, yaitu Bapak Bambang TM, S.H. selaku
        Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

     b. Studi Kepustakaan

                                            22
            Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data dari data tertulis. Studi ini
        dilakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku atau literatur, peraturan
        perundang-undangan, surat kabar, majalah, jurnal, dan dokumen resmi yang terkait
        dengan permasalahan yang sesuai dengan penyusunan penulisan hukum ini. Studi
        kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-
        macam materi dari data-data tertulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang
        diteliti.



8.   Teknik Analisis Data

           Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif
     dengan model analisis interaktif. Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara analisis
     yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan responden
     secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai
     sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986:252).

           Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis
     interaktif (interactive model of analisis), yaitu data yang terkumpul akan dianalisa
     melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik
     kesimpulan. Ketiga komponen analisis itu adalah sebagai berikut:

     a. Reduksi Data
                Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan
        proses seleksi , pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. Proses
        ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.
     b. Sajian Data
                Sajian data merupakan suatu rakitan organisasai informasi, deskripsi dalam
        bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, jaringan
        kerja, kaitan kegiatan dan juga table sebagai pendukung narasinya.
     c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya
                Kesimpulan akhir merupakan hasil dari pemahaman atas arti dari berbagai hal
        yang ditemukan peneliti dengan melakukan pencatatan peraturan- peraturan, pola-
        pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan

                                             23
      proposissi yang mungkin. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap disitu yang pada
      awalnya kurang jelas, kemudian meningkat secara eksplisit dan juga memiliki
      landasan yang kuat. Kesimpulan akhir perludiverifikasi agar cukup mantap dan bisa
      dipertanggungjawabkan.
            Dalam teknik analisis ini, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen
      analisis dan pengumpulan data selama pengumpulan data berlangsung. Setelah
      pengumpulan data selesai , maka peneliti bergerak antara ketiga komponen analisis
      tersebut hingga waktu tersisa bagi peneliti berakhir ( H.B Sutopo, 2002 : 91-95).
            Adapun model analisis interaktif yang digunakan dalam penelitian ini dapat
      digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



                                             Pengumpulan
                                                 Data


                            Reduksi                                   Sajian
                             Data                                      Data

                                                   Penarikan
                                                  kesimpulan/
                                                   verifikasi


                      Gambar I: Skema Analisis Data Kualitatif Model Interaktif




F. Sistematika Penulisan Hukum

        Sistematika ini disusun untuk mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian
  dan untuk mengantarkan pembaca pada inti yang diinginkan. Oleh karena itu, sistematika
  penulisan ini terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka,
  pembahasan, dan penutup ditambah dengan lampiran – lampiran dan daftar pustaka yang
  disusun dengan sistematika sebagai berikut :

  BAB I          PENDAHULUAN




                                            24
           Di dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,
           tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
           penulisan hukum.

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA

           Bab ini menguraikan kerangka teori : tinjauan umum tentang Kejaksaan,
           pengertian, kedudukan, serta tugas dan wewenang Kejaksaan, pengertian
           Jaksa dan Penuntut Umum, wewenang Jaksa dan Penuntut Umum,
           tinjauan umum mengenai berita acara pendapat, tinjauan umum mengenai
           surat dakwaan, pengertian surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan,
           pentingnya surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, dan kerangka
           pemikiran.

BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

           Dalam bab ini dijelaskan dan menjawab permasalahan yang telah
           ditentukan sebelumnnya yaitu mengenai : peranan Jaksa Penuntut Umum
           dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan keterkaitan
           antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum
           dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam
           penyusunan surat dakwaan.

BAB IV     PENUTUP

           Pada bab ini, penulis memberikan Simpulan-Simpulan dari hasil penelitian
           dan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




                                   25
                                          BAB II
                                 TINJAUAN PUSTAKA



A. Kerangka Teori

   1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

      a. Pengertian, Kedudukan, serta Tugas dan Wewenang Kejaksaan

               Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
         Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang
         melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
         berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
         kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan
         kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan
         tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu
         dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk
         mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku
         pengemban tugas negara.

               Pimpinan Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet
         karena Jaksa Agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri.
         Jaksa Agung merupakan pembantu presiden tetapi bukan presiden selaku kepala
         pemerintahan melainkan selaku kepala negara.

               M. H. Tirtaamidjaja memberikan penjelasan tentang kejaksaan yang intinya
         menyatakan kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintahan yang bertindak sebagi
         penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Dengan
         demikian   kejaksaan    mempertahankan     kepentingan    masyarakat,   dan    yang
         mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan
         yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepada kejaksaan itu pula semata-
         mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Leden
         Marpaung, 1992:176). Penyidikan yang dilakukan oleh instansi kejaksaan, pada


                                            26
umumnya untuk mengungkap suatu perbuatan kriminal atau kejahatan yaitu sejak
mulai awal sampai diketemukannya cukup bukti bagi pelaku kejahatan.

      Kejaksaan      mempertahankan       kepentingan      masyarakat,     dan     yang
mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan
yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka
di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1)   melakukan penuntutan;

2)   melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh
     kekuatan hukum tetap;

3)   melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan
     pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

4)   melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
     undang;

5)   melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan
     tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya
     dikoordinasikan dengan penyidik.



      Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan :

1)   peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

2)   pengamanan kebijakan penegakan hukum;

3)   pengawasan peredaran barang cetakan;

4)   pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
     negara;


                                     27
   5)   pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

   6)   penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

         Kekuasaan dan wewenang kejaksaan di Indonesia telah tercantum dalam
   berbagai peraturan perundangan, yang sampai sekarang masih berlaku seperti yang
   telah dijelaskan sebelumnya.



b. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

         Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah
   pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum
   serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
   tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.
   16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-
   Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang
   melaksanakan tugas penuntutan atau penyidangan perkara berdasarkan surat perintah
   yang sah disebut penuntut umum.

         Dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa
   Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
   melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.



c. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum

         Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang
   telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa
   mempunyai dua kewenangan yaitu :

   1) Sebagai penuntut umum

   2) Sebagai eksekutor

         Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut
   umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan
   jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang

                                      28
      sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi.
      Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan
      demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi penuntut umum sudah pasti jaksa.

            Dalam praktek, terutama dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana masih ada
      penggunaan jaksa penuntut umum, penggunaan istilah jaksa penuntut umum tersebut
      kurang tepat, karena secara administratif sejak seorang jaksa menerima surat perintah
      penunjukan penuntut umum (Hamrad Hamid, dkk, 1991:115).

            Meskipun antara jaksa dan penuntut umum seolah-olah dibedakan namun
      sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu
      kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat
      menjadi penuntut umum atas perintah atasannya.




2. Tinjauan umum mengenai berita acara pendapat

        Pengaturan mengenai berita acara pendapat diatur dalam Keputusan Jaksa Agung

   Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/II/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa

   Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/II/1994 Tentang Administrasi Perkara

   Tindak Pidana. Dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut diatur mengenai format

   penyusunan dan petunjuk / cara pengisian berita acara pendapat. Berita acara pendapat

   adalah suatu ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi

   yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu. Berita acara pendapat

   merupakan hasil dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut

   Umum terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.



3. Tinjauan umum mengenai surat dakwaan

   a. Pengertian Surat Dakwaan


                                         29
        Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh
   penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan
   tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana
   sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian
   tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi
   dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Husein 1994:43).


b. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

         Surat dakwaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

   1) Syarat Formil : menyebut identitas terdakwa (ada 8 item) (pasal 143 ayat (2) sub
      a), diberi tanggal, dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang
      membuatnya.
   2) Syarat Materiil : mengurai secara cermat, jelas, lengkap, dan lengkap mengenai :
      tindak pidana yang didakwakan, dan dengan menyebutkan waktu dan tempat
      tindak pidana dilakukan.

         Syarat yang mutlak ialah dicantumkannya waktu dan tempat terjadinya delik
   dan delik yang didakwakan.

         Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus :

   1) Memuat/menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan,
   2) Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya
      peristiwa yang didakwakan,
   3) Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan,
      dan
   4) Menyebutkan     pasal peraturan perundang-undangan        tindak   pidana   yang
      didakwakan.


c. Pentingnya Surat Dakwaan

         Surat dakwaan harus dibuat karena sangat berguna untuk menjalankan
   persidangan perkara pidana, baik bagi hakim, maupun terdakwa / penasehat hukum.


                                     30
1) Bagi Majelis Hakim

         Majelis Hakim menggunakan surat dakwaan sebagai dasar untuk
   melaksanakan tugasnya.

   a) Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang. Dalam menjalankan sidang
      menjalankan perkara pidana majelis hakim berpedoman pada tindak pidana
      yang didakwakan dalam surat dakwaaan.
   b) Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya. Pada dasarnya
      proses persidangan dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu :
      (a) Tahap menggali fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan (unsur-
          unsur) tindak pidana yang didakwakan, dan
      (b) Tahap menganalisis dan menyimpulkan (pembuktian)

      Bagi Jaksa Penuntut Umum, tahap menganalisis dan menyimpulkan terdapat
      dalam requisitor-nya, sedangkan bagi penasehat hukum ada pada pembelaan
      dan bagi majelis hakim ada pada putusannya. Pada saat penyusunan putusan,
      majelis hakim berpedoman pada tindak pidana yang didakwakan dalam surat
      dakwaan.

   c) Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau
      tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan. Pada dasarnya, isi
      putusan itu ada dua hal, yakni :
      (a) Pertimbangan hakim tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang
          didakwakan, dan
      (b) Amar/diktum putusan

         Dua isi putusan itu harus mengacu/mengenai tindak pidana apa yang
   didakwakan. Harus diperhatikan bahwa surat dakwaan merupakan dasar
   pemeriksaan di depan sidang pengadilan, sedangkan putusan (vonis) berdasarkan
   hasil pemeriksaan di depan persidangan. Artinya apakah tindak pidana yang
   didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti ataukah tidak
   sepenuhnya tergantung kepada hasil pemeriksaan hasil persidangan, bukan pada
   Berita Acara Pemeriksaan atau semata-mata surat dakwaan.


                                   31
2) Bagi Jaksa Penuntut Umum

           Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan surat dakwaan untuk beberapa
   hal berikut :

   a) Acuan, dasar, dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana
       yang didakwakan. Pada dasarnya, pekerjaan JPU dalam bersidang adalah :
       (a) Menggali atau mengungkap dan memaparkan fakta-fakta hukum mengenai
           unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaannya,
           dan
       (b) Kemudian menbahasnya dalam surat tuntutannya (requisitoir) sebagai
           upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Pekerjaan JPU
           tersebut diarahkan pada terbuktinya tindak pidana dalam surat dakwaan.
   b) Pedoman dalam menyusun requisitoir. Fakta-fakta yang berhasil diangkat
       atau diungkap dalam rangka pembuktian di sidang pengadilan akan disuusun
       dan dibahas, serta dianalisis secara sistematis berdasarkan hukum dan doktrin
       hukum dengan sebaik-baiknya. Tujuan bahasan itu ialah :
       (a) Untuk meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan
           terdakwalah yang bersalah melakukannya (apabila JPU berpendapat
           tindak pidana yang didakwakan terbukti), atau
       (b) Untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak
           pidana yang didakwakan (apabila JPU berpendapat tindak pidana yang
           didakwakan tidak terbukti).

       Pedoman yang digunakan dalam menyusun surat tuntutan adalah tindak
       pidana dalam surat dakwaan.

   c) Dasar melakukan upaya hukum (banding, kasasi, dan lain-lain). Apabila
       menurut JPU tidak mencerminkan kebenaran hukum dan keadilan, maka JPU
       dapat melawan putusan itu dengn upaya hukum banding atau kasasi.
       Sedangkan surat dakwaan tetap menjadi dasar pedoman dalam rangka
       mengajukan upaya hukum tersebut serta menyusun memorinya (nota
       keberatannya).



                                   32
3) Bagi Penasehat Hukum

         Surat dakwaan diperlukan oleh penasehat hukum untuk kepentingan
   sebagai berikut :

   a) Dasar mengajukan eksepsi. Eksepsi adalah nota pendapat terdakwa atau
      penasehat hukumnya tentang keberatan terhadap surat dakwaan yang tidak
      mengenai pokok perkaranya (misalnya dakwaan tidak memenuhi syarat
      materiil atau formil). Eksepsi diterbitkan dengan tujuan agar majelis hakim
      tidak menerima perkara itu untuk disidangkan. Keberatan dalam nota
      pendapat penasehat hukum harus mengacu pada formalitas surat dakwaan.
   b) Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang. Pada dasarnya, tugas tugas
      pekerjaan tim penasehat hukum dalam persidangan ada dua, yakni :
      (a) Menggali dan memaparkan fakta-fakta hukum yang dapat membebaskan
           atau setidak-tidaknya meringankan terdakwa, dan
      (b) Membahas dan menganalisisnya berdasarkan hukum dan doktrin hukum
           yang sekaligus menyimpulkan tentang sejauh mana kesalahan dan
           pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan
           dalam surat dakwaan.
   c) Dasar, acuan, dan pedoman dalam melakukan pembelaan. Fakta-fakta yang
      didapat dalam persidangan oleh penasehat hukum dibahas dan dianalisis
      berdasarkan hukum dan doktrin hukum maupun yurisprudensi secara
      sistematis dengan mengacu pada tindak pidana yang didakwakan dalam surat
      dakwaan. Tujuannya untuk membebaskan atau setidak-tidaknya dapat
      meringankan pertanggungjawaban pidana terdakwa.
   d) Dasar melawan putusan atau upaya hukum (banding, kasasi dan sebagainya).
      Jika menurut penasehat hukum atau terdakwa suatu putusan tidak sesuai
      hukum atau tidak adil, maka dapat dilawan dengan upaya hukum (biasa
      maupun luar biasa). Menyusun alas an dalam memori dari upaya hukum
      tersebut akan mengacu pada tindak pidana yang semula didakwakan.




                                  33
d. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

         Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam Undang-Undang,
  hanya dikenal dan diikuti dalam praktek hukum. Bentuk yang tepat digunakan
  bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan
  pembuktiannya.

         Menyusun surat dakwaan brhubungan dengan seni sehingga bagi setiap Jaksa
  Penuntut Umum tidak sama. Tetapi ada patokan-patokan umum bagi setiap surat
  dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Tidak dipenuhinya patokan atau standar
  tertentu surat dakwaan tentu dapat menjadi kabur dan akibatnya dapat dinyatakan
  batal atau tidak diterima oleh pengadilan.

         Pada dasarnya, dalam praktek ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai
  berikut :

  1) Bentuk tunggal,
  2) Bentuk alternatif,
  3) Bentuk primer-subsider (acap kali disebut bentuk berlapis),
  4) Bentuk kumulatif,
  5) Bentuk campuran, yang terdiri atas lima hal berikut :
     (a) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk
         alternatif,
     (b) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk
         alternatif,
     (c) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif     dan bentuk
         alternatif,
     (d) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk
         primer-subsider,
     (e) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk
         tunggal.




                                      34
B. Kerangka Pemikiran

         Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini, maka diperlukan suatu
   alur pemikiran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:


                           Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi




                               Penyelidikan dan Penyidikan




  Berita Acara                     Jaksa Penuntut Umum                  Berita Acara
  Pemeriksaan                                                            Pendapat




                                       Surat Dakwaan


                                    Gambar II: Kerangka Pemikiran




         Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai
  berikut :

         Menurut Penejelasan UUD 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas
   hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Oleh karena itu
   semua segi kehidupan warga negara Indonesia harus berdasar pada hukum yang berlaku.

         Untuk menemukan kebenaran dan menentukan sanksi pada suatu tindak pidana
   korupsi, harus diawali dari pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Setelah proses
   penyelidikan dan penyidikan, disusun berita acara pemeriksaan. Penyusunan berkas perkara
   atau berita acara pemeriksaan tersebut dilakukan dalam hal penyidik telah selesai melakukan
   pemeriksaan penyidikan untuk kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam
   dua tahap, yaitu pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal

                                                 35
tahap penyidikan sudah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang
bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

      Setelah menerima berita acara pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan
penelitian dan membuat daftar hasil penelitian (Check List) atas berita acara pemeriksaan
tersebut untuk menyatakan apakah berita acara pemeriksaan tersebut sudah lengkap atau
belum lengkap. Dalam hal berita acara pemeriksaan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut
Umum wajib mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik beserta petunjuk
untuk melengkapinya. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan
surat atau formulir model P-19 yang berisi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum
kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara, yang sebelumnya didahului
dengan pengiriman surat model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan
belum lengkap. Dalam hal berkas perkara sudah lengkap Jaksa Penuntut Umum akan
memberitahukan kepada Penyidik bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan surat
pemberitahuan P-21. Kemudian dari daftar hasil penelitian dan pengamatan (Check List) atas
berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun berita acara pendapat yang
akan digunakan sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan.




                                           36
                                               BAB III

                        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan dari Berita Acara
  Pendapat
  1. Identitas Tersangka
    Nama                   : Bambang Hermawan
    Jenis kelamin          : Laki-laki
    Tempat lahir           : Surakarta
    Tanggal lahir          : 17 Agustus 1956
    Kewarganegaraan        : Indonesia
    Pekerjaan (dulu)       : Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
    Alamat                 : Sembuh RT 2 / RW IV, Kwangsan, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar
    Agama                  : Khatolik
    Pendidikan             : SLTA


    Keterangan diri
    Tinggi badan           : 175 cm
    Berat badan            : 60 kg
    Rambut                 : hitam ikal
    Warna kulit            : kuning langsat
    Bentuk muka            : oval
    Cacat tubuh            :-


  2. Kasus Posisi
          Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002 dan hari Senin tanggal 14 Oktober 2002, bertempat
    dikantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar. Tersangka
    Bambang Hernawan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,
    yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta
    enam ratus tigabelas ribu rupiah) dengan cara Tersangka mengajukan bantuan dana parpol untuk
    DPC PDI Perjuangan Karanganyar ke Bupati dimana Tersangka selaku ketua DPC PDI
                                                37
  Perjuangan Karanganyar dengan menandatangani sendiri surat permintaan dana bantuan parpol
  tersebut tanpa mengikutsertakan Sekretaris seperti yang diatur dalam PP no. 51 tahun 2001 Pasal
  5 ayat 2 huruf b dimana setelah dana bantuan parpol tersebut turun, lalu diterima tersangka yaitu
  sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu
  rupiah) dan hanya sebesar Rp.65.525.000,- (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu
  rupiah) yang diserahkan ke Bendahara untuk kegiatan parpol, sedangkan Rp. 173.613.000,-
  (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tigabelas ribu rupiah) dikuasai Tersangka hingga
  sekarang.


3. Keterangan Saksi
  1) Drs. Yubiharno Wibowo
     - Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
         tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
         15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001. Adapun susunan organisasi DPC
         PDI Perjuangan Karanganyar adalah sebagai berikut:
         · Bambang Hermawan                   : Ketua
         · Drs. Joko Siwiyono, MBA            : Wakil Ketua
         · Drs. Yubiharno Wibowo              : Wakil Ketua
         · Sutarto DWN                        : Wakil Ketua
         · Drs. Suharso                       : Wakil Ketua
         · Lilik Pambangun                    : Wakil Ketua
         · Chandra Gunawan                    : Sekretaris
         · Aryadi Hendro N, SH                : Wakil Sekretaris
         · Dra Sugiarti                       : Wakil Sekretaris
         · Sumanto, SH                        : Bendahara
         · Totok Leksmono                     : Wakil Bendahara
         Dengan tugas-tugas :
         · Ketua DPC PDI Perjuangan mengkoordinasi semua kegiatan partai ditingkat
              cabang.
         · Wakil ketua DPC PDI Perjuangan mewakili kegiatan ketua DPC PDI
              Perjuangan.
                                              38
      · Sekretaris-wakil sekretaris melaksanakan kesekretariatan partai
      · Bendahara-wakil bendahara mengelola keuangan partai untuk kegiatan partai.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal
      14 Oktober 2002 mendapat bantuan dana Rp.1000,-untuk setiap suara yang
      didapatkan dari Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No.
      3 tahun 2002 tentang Bantuan kepada Parpol, dan PDI Perjuangan Karanganyar
      telah mendapat suara sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp.
      239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
      yang direalisasikan dalam 2 tahap dan diambil oleh ketua DPC PDI Perjuangan
      Karanganyar BAMBANG HERMAWAN dan sebagian tidak diserahkan kepada
      bendahara. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan
      kepada Bendahara SUMANTO, SH. Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp.
      154.613.000,- seluruhnya belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar mempunyai rekening di Bank Lippo
      cabang Karanganyar atas nama SUMANTO, SH dan CHANDRA GUNAWAN.
   - Bahwa BAMBANG HERMAWAN tidak pernah memasukkan dana bantuan
      tersebut ke dalam rekening DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh ketua, maka DPC
      PDI Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu sebesar : Rp. 173.613.000,-
      (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


2) Chandra Gunawan
   - Bahwa ia menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
      tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
      15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dana dari Pemda
      Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.1000,- untuk setiap suara yang didapatkan dari
      Pemilu tahun 1999.
   - Bahwa bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk
      pembiayaan Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,-
      sedangkan sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh Bambang Hermawan.

                                          39
      Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan
      disimpan oleh BAMBANG HERMAWANdan belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC
      PDI Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus
      tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).




3) Sumanto, SH
   - Bahwa ia menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
      tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
      15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal
      14 Oktober 2002 mendapat bantuan dana sebesar Rp. Rp.1000,- untuk setiap suara
      yang didapatkan dari Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo
      Perda No. 3 tahun 2002. PDI Perjuangan Karanganyar telah mendapat suara
      sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus
      tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah.
   - Bahwa dari bantuan dana tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- digunakan untuk
      pembiayaan Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,-
      sedangkan sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh Bambang Hermawan.
      Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan
      disimpan oleh BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan ke partai dan
      tidak digunakan sebagaimana proposal. Bahwa dengan adanya dana bantuan yang
      tidak diserahkan oleh Ketua, maka          DPC PDI Perjuangan Karanganyar sangat
      dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga
      belas ribu rupiah).




                                           40
4) Sutarto DWN
   - Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
      tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
      15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal
      14 Oktober 2002 mendapat bantuan dana Rp.1000,-untuk setiap suara yang
      didapatkan dari Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No.
      3 tahun 2002 tentang Bantuan kepada Parpol, dan PDI Perjuangan Karanganyar
      telah mendapat suara sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp.
      239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
      yang direalisasikan dalam 2 tahap dan diambil oleh ketua DPC PDI Perjuangan
      Karanganyar BAMBANG HERMAWAN dan sebagian tidak diserahkan kepada
      bendahara. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan
      kepada Bendahara SUMANTO, SH. Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp.
      154.613.000,- seluruhnya belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk
      pembiayaan Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,-
      sedangkan    sisanya    Rp.    19.000.000,-    masih    dikuasai    oleh   BAMBANG
      HERMAWAN. Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih
      dikuasai dan disimpan oleh BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan pada
      Bendahara.
   - Bahwa uang tersebut dalah dana bantuan yang bersumber dari APBD.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar mempunyai rekening di Bank Lippo
      cabang Karanganyar atas nama SUMANTO, SH dan CHANDRA GUNAWAN.
   - Bahwa BAMBANG HERMAWAN tidak pernah memasukkan dana bantuan
      tersebut ke dalam rekening DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC
      PDI Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,-.
5) Lilik Pambangun




                                          41
   - Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
      tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
      15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal
      14 Oktober 2002 mendapat bantuan dana Rp.1000,-untuk setiap suara yang
      didapatkan dari Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No.
      3 tahun 2002 tentang bantuan kepada Parpol, dan PDI Perjuangan Karanganyar
      telah mendapat suara sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp.
      239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
      yang direalisasikan dalam 2 tahap dan diambil oleh ketua DPC PDI Perjuangan
      Karanganyar BAMBANG HERMAWAN dan sebagian tidak diserahkan kepada
      bendahara.
   - Bahwa yang bersangkutan mengetahui partai mendapat bantuan pada saat
      organisasi, dalam hal itu disampaikan oleh BAMBANG HERMAWAN Ketua DPC
      PDI Perjuangan Karanganyar.
   - Bahwa yang mengambil dana bantuan adalah BAMBANG HERMAWAN dengan
      bukti kwitansi tanggal 14 Oktober 2002.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC
      PDI Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus
      tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


6) Totok Leksmono Dibroto
   - Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
      tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
      15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapatkan bantuan dana dari
      Pemda Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh
      sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
   - Bahwa benar dana tersebut direalisasikan dalam 2 tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002
      sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH.
      Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum

                                           42
       diserahkan pada Bendahara. Bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan
       digunakan untuk pembiayaan Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar
       Rp. 65.525.000,- sedangkan sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh
       BAMBANG HERMAWAN. Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,-
       seluruhnya masih dikuasai dan disimpan oleh BAMBANG HERMAWAN dan
       belum diserahkan pada Bendahara.


7) Dra. Sugiarti
   - Bahwa ia menjabat sebagai wakil ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
       tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
       15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapatkan bantuan dana
       dari Pemda Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh
       sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
   - Bahwa benar dana tersebut direalisasikan dalam 2 tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002
       sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH.
       Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum
       diserahkan pada Bendahara.
   - Bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk pembiayaan
       Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,- sedangkan
       sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh BAMBANG HERMAWAN. Bantuan
       tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan disimpan oleh
       BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari BAMBANG HERMAWAN untuk
       mengembalikan uang yang belum diserahkan, BAMBANG HERMAWAN harus
       mempertanggungjawabkan.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC
       PDI Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus
       tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


8) Drs. Samsi

                                            43
   - Bahwa tugas Kepala Kantor Kesbang dan Linmas adalah merumuskan kebijakan
      dan program kerja di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dana sebesar
      Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu
      rupiah) yang berasal dari suara yang didapatkan dari Pemilu tahun 1999 sebanyak
      239.138 dikalikan Rp. 1000,-. Berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3
      tahun 2002 yang menetapkan besarnya bantuan untuk setiap suara (sesuai dengan
      kemampuan masing-masing daerah).
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar telah mengambil bantuan tersebut
      yang diambil oleh Ketua BAMBANG HERMAWAN. Tahap I tanggal 13 Mei 2002
      sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH.
      Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum
      diserahkan pada Bendahara.
   - Kepala Kesbang Linmas tidak berwenang mengawasi penggunaan uang tersebut
      dan telah terjadi penyimpangan maka itu adalah wewenang Penegak Hukum.


9) Puji Hemawati
   - Bahwa ia menjabat sebagai Bendaharawan Kesbang dan Linmas Karanganyar
      dengan tugas menyimpan, mengeluarkan (mengelola uang) atas perintah langsung
      Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat dana bantuan dari
      APBD yang besarnya Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus
      tiga puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari suara yang didapatkan dari Pemilu
      tahun 1999 sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,-.
   - Dasar pemberian bantuan tersebut adalah PP No. 51 tahun 2001, Perda tentang
      Perubahan APBD No. 3 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Bantuan kepada
      Parpol yan ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3), untuk setiap parpol mendapat bantuan
      sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap setiap suara yang diperoleh. Perda Np. 17 tahun
      2002 tentang Anggaran APBD, Keputusan Bupati 200/289/02 tanggal 25
      September 2002 tentang Pembentukan Tim Asistensi Kelayakan Pemberian
      Bantuan kepada Parpol tahun 2002, Keputusan Bupati No, 304/2002 tentang

                                        44
       Petunjuk      Pelaksanaan Perda   Kabupaten    Karanganyar    tentang   Pemberian,
       Keputusan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar No.
       200/1498/2002.
   - Bahwa pengambilan dana bantuan yang diambil oleh Ketua Parpol dengan stempel
       proposal perincian penggunaan dana.
   - Bahwa semua prosedur pengambilan dana bantuan tersebut adalah diambil oleh
       Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dalam pelaksanaan karena ketiga unsur tersebut
       sulit untuk hadir bersama. Atas saran proposal prosedurnya disederhanakan yaitu
       cukup oleh Ketua atau salah satu pengurus dengan kuasa Ketua.
   - Bahwa PDI Perjuangan telah mengambil bantuan tersebut yang diambil oleh
       BAMBANG HERMAWAN. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,-
       tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH. Tahap II tanggal 14 Oktober
       2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak tahu apakah dana tersebut sudah diserahkan atau
       belum kepada Bendahara.


10) Sastro Suparjo
   - Bahwa yang bersangkutan adalah Pimpinan PAC PDI Perjuangan Kecamatan
       Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang membawahi 12 ranting.
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat dana bantuan dari
       APBD yang besarnya Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus
       tiga puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari suara yang didapatkan dari Pemilu
       tahun 1999 sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,-.
   - Bahwa yang menerima bantuan tersebut adalah BAMBANG HERMAWAN dan
       belum diserahkan kepada Bendahara Partai.
   - Bahwa pada waktu musyawarah ranting bulan Juni 2002 setiap ranting menerima
       bantuan Rp. 200.000,-. Yang bersangkutan menerima bantuan sebesar Rp.
       200.000,- dikalikan 12, yaitu sebesar Rp.2.400.000,-.
   - Menurut AD/ART yang menyimpan dana tersebut adalah Bendahara DPC PDI
       Perjuangan Karanganyar yang disimpan dalam rekening Bank Lippo.



                                         45
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua maka DPC
       PDI Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui apakah sudh ada upaya pengembalian
       dana tersebut oleh BAMBANG HERMAWAN.


11) Ir. Abdul Soleh Purwanto
   - Bahwa yang bersangkutan adalah Pimpinan PAC PDI Perjuangan Kecamatan
       Colomadu Kabupaten Karanganyar yang membawahi 11 ranting.
   - Bahwa yang bersangkutan mengetahui dana bantuan PDI Perjuangan yang berasal
       dari APBD itu diambil oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa
       sepengetahuan pengurus lainnya.
   - Bahwa yang bersangkutan mengetahui dari penjelasan Bendahara DPC PDI
       Perjuangan Karanganyar CHANDRA GUNAWAN dan SUMANTO, SH.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui pasti berapa besrnya dana yang
       diberikan Pemda Kabupaten Karanganyar.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak tahu persis siapa yang member bantuan tersebut,
       tapi mendengar dari Pengurus DPC kalau dana Tahap I yang menerima adalah
       Ketua dan Bendahara, untuk Tahap II diterima oleh Ketua sendiri.
   - Bahwa untuk keperluan ranting pada tanggal 10 Juni 2002 PAC Colomadu telah
       menerima dana bantuan dari DPC PDI Perjuangan Karanganyar Rp.1.100.000,- itu
       baru setengahnya dari yang seharusnya untuk 11 ranting dikalikan Rp. 200.000,-
       yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- dan iterima oleh Ketua dan Sekretaris PAC.
   - Bahwa dana tersebut diberikan oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan Karanganyar
       SUMANTO, SH.
   - Menurut AD/ART yang menyimpan dana tersebut adalah Bendahara dan untuk
       pengambilan uang minimal dilaksanakan oleh Ketua dan Bendahara atau Sekretaris.
   - Bahwa dengan adanya kejadian ini, PDI Perjuangankarena hanya mendapat dana
       Musting saja, untuk dana kegiatan partai tidak ada.
   - Bahwa yang harus bertanggungjawab adalah BAMBANG HERMAWAN karena
       dia yang mengambil uang tersebut dan tidak melakukan rapat tentang penggunaan
       uang tersebut.

                                         46
  12) Teguh Widayatmo, S.Pd
     - Bahwa yang bersangkutan adalah Pimpinan PAC PDI Perjuangan Kecamatan
         Mojogedang Kabupaten Karanganyar sejak 19 September 2001.
     - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat dana bantuan dari
         APBD yang besarnya Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus
         tiga puluh delapan ribu rupiah) yang direalisasikan dalam 2 tahap. Tahap I tanggal 13
         Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,-. Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp.
         154.613.000,-.
     - Bahwa menurut AD/ART yang menyimpan dana tersebut adalah Bendahara partai.
         Prosedur penyimpananya uang atas nama rekening prtai yang berhak menyimpan
         Bendahara atas dasar hasil keputusan rapat cabang dan untuk prosedur
         pengeluarannya yang mengeluarkan Bendahara setelah mendapat persetujuan dari
         Ketua Cabang.
     - Bahwa dari bantuan Tahap I Rp. 84.525.000,- digunakan untuk Musting Rp.
         65.525.000,- sisanya Rp. 19.000.000,- dikuasai BAMBANG HERMAWAN,
         sedangkan dana bantuan Tahap II seluruhnya masih dikuasai oleh BAMBANG
         HERMAWAN.
     - Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari BAMBANG HERMAWAN untuk
         mengembalikan uang yang belum diserahkan, BAMBANG HERMAWAN harus
         mempertanggungjawabkan.



4. Keterangan Tersangka
       Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa pada saat dimintai keterangannya yang bersangkutan belum didampingi oleh
     Penasehat Hukum.
  - Bahwa ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak tanggal 20
     Oktober 2000 hasil Konfercab Karanganyar dengan Keptusan DPP PDI Perjuangan No.
     1576/DPP/KPTS/1/2000, tanggal 23 Januari 2001 dan sekarang dibebastugaskan dari


                                           47
      Jabatan tersebut debgan surat DPP PDI Perjuangan No. 224/DPP/KPTS/X/2002 tanggal
      27 Nopember 2002.
  - Bahwa strukrur organisasi DPC PDI Perjuangan Karanganyar terdiri atas 6 unsur
      Ketua, 3 unsur Sekretaris dan 2 unsur Bendahara.
  - Bahwa tugas Ketua menentukan policy partai, Bendahara memegang keuangan dan
      mengamankan uang berasarkan kebijakan partai.
  - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dari APBD
      Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan sebesar Rp.1000,- untuk setiap suara yang
      yang diperoleh dalam Pemilu 1999 yang besarnya pertama Rp. 84.525.000,- dan yang
      kedua Rp. 154.613.000,-.
  - Prosedur pengambilan bantuan tersebut sesuai dengan pelaksanaan prosedur dari
      Pemerintah, yaitu adanya proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, atau
      Ketua dengan Wakil Sekretaris.
  - Bahwa pengajuan bantuan tersebut hanya ditandatangani oleh tersangka.
  - Bahwa bantuan tersebut diberikan dua tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp.
      84.525.000,-. Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,-.
  - Bahwa bantuan tersebut diambil oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar
      BAMBANG HERMAWAN.
  - Bahwa bantuan sebesar Rp. 84.525.000,- dan Rp. 154.613.000,- belum dimasukkan
      kedalam rekening DPC PDI Perjuangan Karanganyar yang dipegang oleh Bendahara
      DPC PDI Perjuangan Karanganyar, karena belum ada permintaan dari Bendahara, jadi
      uang tersebut masih dikuasai oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar
      BAMBANG HERMAWAN sampai yang bersangkutan dibebastugaskan oleh DPP PDI
      Perjuangan dengan SK No. 224/DPP/KPTS/X/2002 tanggal 27 Nopember 2002.


5. Barang Bukti dan Alat Bukti Lainnya
  a. Barang Bukti:
     1) Surat Pengajuan Bantuan Keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI
        Perjuangan Karanganyar ke Bupati.
     2) Daftar Susunan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
     3) Program kerja partai pada tahun yang bersangkutan.

                                          48
    4) Rincian Penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang diajukan (proposal).
    5) Data Perolehan Suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa (PPD).
    6) Kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Mei 2002 dan 14 Oktober 2002.
    7) Berita Acara Penyerahan Bantuan taggal 13 Mei 2002 dan 14 Oktober 2002


  b. Alat Bukti Lainnya:
    Surat berupa Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 224/DPP/KPTS/X/2002 tanggal
    27 Nopember 2002.


6. Tentang Hukumnya
  - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada perubahan APBD No. 3 tahun 2002
     tanggal 17 Juni 2002 telah mendapat bantuan keuangan parpol sesuai perolehan suara
     dalam pemilu 1999 yaitu sebanyak 239.138 suara (23 kursi), dari perolehan suara
     tersebut mendapat bantuan sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta
     seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa bantuan tersebut direalisasikan dalam dua tahap dengan terlebih dahulu DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar mengajukan proposal tertanggal 14 Mei 2002. Bantuan tahap I
     diambil pada tanggal 13 Mei 2002 sebesar 23 x Rp. 3.675.000,- = Rp. 84.525.000,- oleh
     Tersangka BAMBANG HERMAWAN. Bantuan tahap II dengan proposal tanggal 12
     Oktober 2002 diambil pada tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- oleh
     Tersangka BAMBANG HERMAWAN.
  - Bahwa dalam pembuatan proposal I tanggal 14 Mei 2002 dan proposal II tanggal 12
     Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar
     BAMBANG HERMAWAN terdapat kejanggalan, yaitu dua kali penggunaan
     kebutuhan.
  - Bahwa proposal I tanggal 14 Mei 2002, rencana penggunaan dana untuk:


     o Untuk Musting PAC PI Perjuangan Karanganyar, Pembentukan Pengurus Tingkat Desa:


         15 Kelurahan      x Rp. 300.000,-      = Rp. 4.500.000,-
         162 Desa          x Rp. 300.000,-      = Rp. 48.000.000,- +

                                                49
      Jumlah                                   Rp. 52.100.000,-


   o Biaya Pemantapan Kursus Kader partai 17 Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar
      17               x Rp. 3000.000,-    = Rp. 51.000.000,-+
      Jumlah                               = Rp.104.000.000,-


   Proposal II tanggal 12 Oktober 2002 direncanakan untuk:
   o Untuk Musting PAC PI Perjuangan Karanganyar, Pembentukan Pengurus Tingkat Desa:
      15 Kelurahan     x Rp. 500.000,-     = Rp. 7.500.000,-
      162 Desa         x Rp. 500.000,-     = Rp. 81.000.000,-+
      Jumlah                               = Rp. 88.500.000,-


   o Biaya Pemantapan Kursus Kader partai 17 Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar
      17               x Rp. 4.000.000,- = Rp. 68.000.000,-+
      Jumlah                               = Rp.156.500.000,-


- Bahwa pengajuan dana bantuan/proposal ke Kantor Kesbang dan Linmas ditandatangani
   oleh Tersangka BAMBANG HERMAWAN tanpa ditandatangani oleh Sekretaris DPC
   PDI Perjuangan Karanganyar melanggar ketentuan yang tercantum dalam PP No. 51
   tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten Karanganyar dan setelah Tersangka
   mengambil dana bantuan tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- (delapan jpuluh empat juta
   lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tersangka menyerahkan sebesar Rp.
   65.525.000,- (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke
   Bendahara SUMANTO, SH untuk biaya Musting PAC PDI Perjuangan Karanganyar,
   sedangkan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tetap dikuasai Tersangka, dan pada
   waktu Tersangka mengambil bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- (seratus lima
   puluh empat juta enam ratus tigabelas ribu rupiah) seluruhnya tidak diserahkan ke
   Bendahara tapi dikuasai sendiri padahal DPC PDI Perjuangan Karanganyar mempunyai
   rekening di Bank Lippo No. 963-19.00007-9 atas nama SUMANTO, SH yang hanya
   dapat diambil dengan syarat tanda tangan. Jadi, uang yang dikuasai tersangka



                                          50
   seluruhnya berjumlah Rp. 173. 613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus
   tigabelas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas yang diperoleh
   dari keterangan saksi-saksi, keterangan Tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti
   yang ada terdapat alat bukti yang cukup bahwa Tersangka BAMBANG HERMAWAN
   dapat disangkakan melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam:
   Primair : Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20           Tahun 2001
              jo Pasal 64 KUHP.
   Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20           Tahun 2001 jo
              Pasal 64 KUHP.


   1. Setiap Orang
      Bahwa Tersangka BAMBANG HERMAWAN selaku Ketua DPC PDI Perjuangan
      Karanganyar telah melakukan perbuatan mengambil dana dana bantuan partai
      sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan
      ribu rupiah) dari APBD 2002 dengan mengajukan proposal dan persyaratan lainnya tidak
      sesuai dengan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten
      Karanganyar antara lain menandatangani pengajuan proposal yang ditandatangani
      oleh tersangka tidak menyertakan Sekretaris seperti yang dikehendaki PP No. 51
      tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten Karanganyar.


   2. Secara Melawan Hukum
      Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999 yang dimaksud
      “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup dalam arti formil dan materiil
      yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
      undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai
      dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka
      perbuatan tersebut dapat dipidana, dalam kasus ini perbuatan Tersangka
      BAMBANG HERMAWAN yang menandatangani sendiri pengajuan/proposal dana
      bantuan partai tanpa mengikutsertakan Sekretaris partai dalam mengambil uang dua
      tahap sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh

                                         51
   delapan ribu rupiah) dan tidak menyerahkan ke Bendahara Partai adalah perbuatan yang
   tidak memenuhi PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten
   Karanganyar dan perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma
   kehidupan sosial dalam masyarakat bahwa pimpinan organisasi bukanlah pemegang
   uang, pemegang uang adalah Bendahar. Perbuatan Tersangka diatas juga dapat
   dikategorikan penyalahgunaan kewenangan.




3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain
   Bahwa dari keterangan Tersangka bahwa benar uang dari APBD 2002 untuk
   bantuan Parpol PDI Perjuangan Karanganyar sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga
   puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagian yaitu sebesar Rp.
   65.525.000,- diserahkan kepada Bendahara, sedangkan sisanya Rp. Rp. 173. 613.000,-
   (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tigabelas ribu rupiah) masih berada
   ditangan Tersangka. Apapun alasannya bahwa Tersangka adalah Ketua DPC PDI
   Perjuangan Karanganyar dan itu adalah rahasia partai karena uang tersebut diambil
   sejak 13 Mei 2002, jelas merupakan kegiatan memperkaya diri sendiri, alasan-
   alasan adanya Pilkada belum diputuskan dalam rapat partai adalah alasan yang
   dicari-cari karena kepengurusan partai adalah kolektif kologial jadi kalau Tersangka
   sibuk dapat diwakilkan oleh pengurus lain, dalam hal ini Tersangka tidak mau
   menyerahkan.
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara
   Di dalam keterangannya Tersangka BAMBANG HERMAWAN telah menerangkan
   bahwa uang bantuan parpol sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan
   juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang partai, sehingga penggunaannya
   merupakan rahasia partai dan tidak harus diserahkan ke Bendahara menunggu keputusan
   rapat partai.
   -     Di dalam penjelasan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
       Tindak Pidana Korupsi 1 umum dalam alenia 4 dijelaskan yang dimaksud
       Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang
       dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya seluruh bagian

                                      52
             kekayaan dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (b) berada dalam
             penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Hukum.
         -      Jadi jelas APBD 2002 Kabupaten Karanganyar yang sebagian dibantukan
             kepada Badan Hukum (PDI Perjuangan Karanganyar) diamana penguasaan,
             pengurusan dan pertanggungjawaban uang sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus
             tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berada di Badan
             Hukum (PDI Perjuangan Karanganyar adalah Badan Hukum) dengan Akte
             Pendirian PDI Perjuangan No. 1 Pebruari 1999 oleh Notaris Rakhmat Syamsul
             Rizal, SH dengan alamat Ruko Taman Aries Blok II No. 13 Jl. Meruya IIa Raya
             Jakarta Pusat, Ijin (SK Menteri Kehakiman RI tanggal 3 April 1999
             No.C.51.HT.03.02 tahun 1998) adalah keuangan Negara, bukan keuangan
             partai.
         -      Karena pengambilannya oleh Tersangka tidak sesuai syarat-syaratnya dengan
             ketentuan PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten
             Karanganyar dan Tersangka tidak menyerahkan ke Bendahara maka perbuatan
             Tersangka BAMBANG HERMAWAN dapat merugikan keuangan Negara.


7. Kesimpulan
       Berdasarkan       hal-hal    tersebut   dapat   disimpulkan:   Tersangka   BAMBANG
  HERMAWAN secara melawan hukum melakukan perbuatan mengambil uang bantuan
  sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu
  rupiah) bertentangan dengan PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten
  Karanganyar      dan      tidak     menyerahkan       ke   partai/DPC    PDI     Perjuangan
  Karanganyar/Bendahara (SUMANTO, SH) baik seluruhnya atau sebagian untuk
  memperkaya diri sendiri atau dengan menguasai dana bantuan tersebut yang dapat
  merugikan keuangan negara sebesar Rp. 173. 613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam
  ratus tigabelas ribu rupiah).
8. Pendapat Jaksa Penuntut Umum
       Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan BAMBANG HERMAWAN
  tersebut sudah memenuhi unsur delik yang dicantumkan dalam:



                                               53
  Primair      : Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20         Tahun 2001
                 jo Pasal 64 KUHP.
  Subsidair    : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20          Tahun 2001 jo
                 Pasal 64 KUHP.


9. Penyusunan Surat Dakwaan Dari Berita Acara Pendapat
       Penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum
  dan masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak
  pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain
  dalam Undang-Undang ini (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Jadi hukum
  acara pidana yang berlaku dalam penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan
  adalah hukum acara pidana yang berlaku pada saat itu atau hukum positif (ius constitutum)
  kecuali jika undang-undang menentukan lain.
       Menurut Bapak Bambang T.M., S.H., selaku narasumber di Kejaksaan Negeri
  Karanganyar, menjelaskan bahwa tidak semua perkara ada berita acara pendapatnya, tergantung
  pada perkaranya apakah memerlukan berita acara pendapat atau tidak. Perbedaan antara ada dan
  tidaknya berita acara pendapat pada suatu perkara adalah, jika ada berita acara pendapat maka
  surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum lebih cermat, karena telah dilakukan
  penelitian terhadap berkas perkara dan Jaksa Penuntut Umum akan memahami berita acara
  pemeriksaan dengan     lebih jelas mengenai kelengkapan substansi materiil dan substansi
  formilnya. Berita acara pendapat berfungsi sebagai dasar untuk menyusun surat dakwaan, berita
  acara pendapat juga memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai tolak ukur kecermatan dan
  ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti sebuah berkas perkara.
       Pengaturan mengenai berita acara pendapat tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang
  Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi diatur oleh peraturan intern Kejaksaan. Pengaturan dan
  petunjuk penyusunan berita acara pendapat tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung Republik
  Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/II/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung
  Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/II/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
       Dalam tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Bambang Hermawan ini, Kejaksaan
  Negeri Karanganyar bekerjasama dengan aparat Kepolisian untuk menanganinya dengan
  seksama untuk mengungkap kebenaran atas perkara tersebut. Untuk menangani perkara ini,

                                            54
Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar memerintahkan Jaksa Muda A. Darno,S.H. dan
Jaksa Madya I Made Arstiti Ardjana, S.H. untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan
melaksanakan penelitian hasil penyidikan atas perkara tersebut melalui Surat Perintah
Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Tindak
Pidana (P-16) Nomor : PRINT-119/0.3.33/Ft.1/04/2003.
     Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan
penuntutan , ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 KUHAP). Jaksa
Penuntut Umum memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat surat dakwaan untuk
suatu perkara, karena membuat surat dakwaan sudah menjadi kewenangannya. Surat dakwaan
dibuat setelah menerima berita acara pemeriksaan dari Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum
akan melakukan penelitian dan membuat daftar hasil penelitian (Check List) atas berita
acara pemeriksaan tersebut untuk menyatakan apakah berita acara pemeriksaan tersebut
sudah lengkap atau belum lengkap. Dalam hal berita acara pemeriksaan belum lengkap,
maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengembalikan berkas perkara tersebut kepada
Penyidik beserta petunjuk untuk melengkapinya. Dalam hal berkas perkara sudah lengkap
Jaksa Penuntut Umum akan memberitahukan kepada Penyidik bahwa berkas perkara
tersebut sudah lengkap dengan surat pemberitahuan P-21. Kemudian dari daftar hasil
penelitian (Check List) atas berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun
berita acara pendapat yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan.
     Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17
April 2003 No. 32/3/Pen.Pid/2003/PN Kray, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan
dakwaan:
PRIMAIR:
     Bahwa ia terdakwa BAMBANG HERMAWAN, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002,
hari Senin tanggal 14 Oktober 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002,
bertempat di Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya di
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar,
secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan ia

                                         55
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Terdakwa telah melawan hukum melakuka perbuatan
tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat yaitu
dimana menurut norma yang ada bahwa keuangan suatu badan hukum disimpan, dikelola oleh
Bendahara bukan oleh Ketua, perbuatan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu:
Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002, tersangka mengajukan rencana penggunaan dana bantuan
partai untuk partai PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar dari APBD Kabupaten Karanganyar
tahun 2002 sampai tahun 2003 sebesar Rp. 104.100.000,- (seratus empat juta seratus ribu rupiah),
dengan proposal yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan
Karanganyar tanpa mengikutsertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris DPC PDI Perjuangan
Karanganyar yaitu Chandra Gunawan. Berdasar proposal tersebut, Pemda Kabupaten
Karanganyar member bantuan dana Rp. 84.525.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus
duapuluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002, terdakwa
mengambil dana tersebut dan diterima terdakwa dengan bukti kwitansi tanggal 13 Mei 2002,
oleh terdakwa uang sebesar Rp. 65.525.000,- (enampuluh lima juta limaratus duapuluh lima ribu
rupiah) diserahkan kepada Bendahara partai yaitu Sumanto, SH untuk kegiatan partai, sedangkan
sisanya RP. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) masih dikuasai oleh terdakwa.
     Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002, terdakwa mengajukan rencana penggunaan dana
partai tahap ke II dari APBD Kabupaten Karanganyar untuk partai PDI Perjuangan Karanganyar
sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan proposal
tanggal 12 Oktober 2002 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI
Perjuangan Karanganyar tanpa mengikutsertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris DPC PDI
Perjuangan Karanganyar yaitu Chandra Gunawan. Berdasarkan proposal yang diajukan tersebut,
Pemda Karanganyar member bantuan partai sebesar Rp. 154.613.000,- (seratus lima puluh empat
juta enam ratus tigabelas ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002,
uang tersebut diambil dan ditrima oleh terdakwa dengan tanda bukti penerimaan tanggal 14
Oktober 2002, selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan kepada Bendahara partai yaitu Sumanto,
SH guna kegiatan partai, tetapi uang tersebut sampai sekarang dikuasai sendiri oleh terdakwa,
sehingga tujuan Pemerintah memberikan dana bantuan partai untuk membantu kegiatan dalam
rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara sesuai Pasal 2 PP No. 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan pada Parpol, dengan
Ketentuan ini, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI

                                           56
Perjuangan) Karanganyar mendapat bantuan keuangan parpol sebesar Rp. 239.138.000,- (dua
ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari APBD 2002 Kabupaten
Karanganyar sesuai perolehan suara dalam Pemilu 1999, yaitu sebanyak 239.138 suara / 23 kursi
yang menurut Perda No. 3 tahun 2002 tiap suara mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jadi DPC
PDI Perjuangan Karanganyar mendapat dana bantuan partai sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus
tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
      Bahwa perbuatan terdakwa mengajukan, mengambil, dan menerima sendiri dana bantuan
partai yang berasal dari APBD 2002 tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam PP No. 51 tahun
2001 Pasal 5 ayat 3 huruf b berbunyi “untuk Parpol di daerah, pengajuan bantuan diajukan oleh
Pimpinan Parpol tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada
Bupati/Walikota”. Dan dalam Perda No. 3 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Pasal 4 ayat (1), (2),
dan (4) huruf a, b, c, d berbunyi:
(1). Penggunaan bantuan keuangan diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan.
(2). Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani Ketua dan Sekretaris
     DPC/DPP Parpol yang bersangkutan dan diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada
     Kantor Kesbang dan Linmas.
(4). Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi
     dengan dokumen sebagai berikut:
      a. Daftar susunan kepengurusan yang masih berlaku
      b. Program kerja partai
      c. Rincian pengajuan dana bantuan keuangan yang diajukan
      d. Data perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah (PPD)
Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara/Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Partai PDI
Perjuangan Karanganyar dirugikan sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam
ratus tiga belas ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam:
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 64 (1)
KUHP.
SUBSIDAIR:
      Bahwa terdakwa BAMBANG HERMAWAN pada hari Senin 13 Mei 2002, hari Senin
tanggal 14 Oktober 2002 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, atau setidak-

                                             57
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Karanganyar, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang masih ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu terdakwa selaku Ketua DPC PDI
Perjuangan   Karanganyar     yang   diangkat    dengan    SK    DPP    PDI    Perjuangan   No.
1576/DPP/KPPS/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 yang selanjutnya terdakwa dibebastugaskan
dengan SK DPP PDI Perjuangan No. 224/DPP/KPTS/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002, telah
mengambil dana bantuan partai tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PP No. 51
tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 yaitu: Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002, terdakwa
mengajukan rencana penggunaan dana partai untuk PDI Perjuangan Karanganyar dari APBD
Kabupaten Karanganyar tahun 2002 sebesar Rp. 104.100.000,- (seratus empat juta seratus ribu
rupiah) dengan proposal yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI
Perjuangan Karanganyar tanpa mengikutsertakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar,
Chandra Gunawan.
     Berdasarkan proposal yang diajukan terdakwa tersebut Pemda Kabupaten Karanganyar
member dana bantuan pertain sebesar Rp. 84.525.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus
duapuluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002. Terdakwa
lalu mengambil dana tersebut dan diterima terdakwa dengan bukti kwitansi tanggal 13 Mei 2001,
oleh terdakwa uang sebesar Rp. 65.525.000,- (enampuluh lima juta limaratus duapuluh lima ribu
rupiah) diserahkan kepada Bendahara partai yaitu Sumanto, SH untuk kegiatan partai, sedangkan
sisanya RP. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) masih dikuasai oleh terdakwa.
     Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002, terdakwa mengajukan rencana penggunaan dana
partai tahap ke II dari APBD Kabupaten Karanganyar untuk partai PDI Perjuangan Karanganyar
sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan proposal
tanggal 12 Oktober 2002 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI
Perjuangan Karanganyar tanpa mengikutsertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris DPC PDI
Perjuangan Karanganyar yaitu Chandra Gunawan. Dan berdasarkan proposal tersebut, Pemda
Karanganyar memberi bantuan partai sebesar Rp. 154.613.000,- (seratus lima puluh empat juta
enam ratus tigabelas ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002, uang

                                           58
    tersebut diambil dan ditrima oleh terdakwa dengan tanda bukti penerimaan tanggal 14 Oktober
    2002, selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut tapi dikuasai oleh terdakwa.
    Sehingga jumlah keseluruhan dana partai dari APBD Kabupaten Karanganyar yang sampai
    sekarang masih dikuasai terdakwa sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam
    ratus tiga belas ribu rupiah).
          Bahwa dalam mengambil dan menerima dana bantuan partai, terdakwa menggunakan
    kedudukannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar. Akibat perbuatan terdakwa
    tersebut Negara/Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau Partai DPC PDI Perjuangan
    Karanganyar dirugikan sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga
    belas ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam:
    Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP



B. Keterkaitan antara Berita Acara Pendapat yang Dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum
  dengan Berita Acara Pemeriksaan yang Dibuat oleh Penyidik dalam Penyusunan surat
  dakwaan.

          Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat setelah proses pemeriksaan tersangka.
    Penyusunan berkas perkara atau berita acara pemeriksaan dilakukan dalam hal penyidik telah
    selesai melakukan pemeriksaan penyidikan untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
    Sesuai dengan ketentuan dalam (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP) Penyidik menyerahkan berkas
    perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara dari Penyidik
    kepada Penuntut Umum dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama Penyidik hanya
    menyerahkan berkas perkara. Dalam hal tahap penyidikan sudah selesai, penyidik menyerahkan
    tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3)
    KUHAP).
          Berbeda dengan tindak pidana umum, data awal tindak pidana Korupsi diperoleh dari
    laporan atau pengaduan. Dalam perkara korupsi atas nama Bambang Hermawan ini, Jaksa
    Muda A. Darno, S.H. selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Karanganyar pada
    tanggal 11 Nopember 2002 menerima pengaduan atas adanya tindak pidana korupsi yang
    dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan (DPC-PDIP) Karanganyar
    dengan surat Penerimaan Laporan Nomor : 01/Lap/11/2002..


                                               59
     Dengan adanya laporan tentang adanya suatu tindak pidana korupsi, maka perlu
ditindaklanjuti dengan upaya-upaya untuk menemukan kebenaran dan menentukan sanksi
pidana. Upaya tersebut diawali dengan tindakan penylidikan dan penyidikan yang
dilaksanakan oleh aparat Kepolisian. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini (Pasal 1 ayat (5) KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat
(2) KUHAP).
     Dalam hal telah Penyidikan telah selesai, Penyidik segera membuat berita acara
pemeriksaan kemudian segera menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan
berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama,
Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah
dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada
penuntut umum.
     Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum mempelajari,
mengamati dan meneliti berkas perkara tersebut dalam tujuh hari untuk kemudian
memberitahukan kepada Penyidik apakah berkas prkara trsebut sudah lengkap ataukah
belum. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum wajib
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik beserta petunjuk untuk
melengkapinya. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan surat
atau formulir model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan belum
lengkap disertai dengan surat model P-19 yang berisi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa
Penuntut Umum kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Dalam hal
berkas perkara sudah lengkap Jaksa Penuntut Umum akan memberitahukan kepada
Penyidik bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan surat pemberitahuan P-21.
Dari daftar hasil penelitian dan pengamatan (Check List) atas berkas perkara tersebut, Jaksa
Penuntut Umum akan menyusun berita acara pendapat yang akan digunakan sebagai dasar
dalam membuat surat dakwaan



                                         60
         Menurut Penulis, berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum
    memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh
    Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan. Berita acara pendapat merupakan hasil dari
    pengamatan dan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap berita acara pemeriksaan
    yang diserahkan oleh Penyidik setelah selesai melaksanakan penyidikan. Kemudian berita
    acara pendapat tersebut digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar penyusunan surat
    dakwaan.




                                          BAB IV

                                        PENUTUP


A. Simpulan
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas,
  maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :
  1. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat
     sangatlah penting. Karena membuat surat dakwaan merupakan salah satu kewenangan
     Jaksa Penuntut Umum. Dengan membuat surat dakwaan bedasarkan berita acara pendapat,
     surat dakwaan yang disusun akan lebih cermat dan lengkap jika dibandingkan dengan
     membuat surat dakwaan tanpa berita acara pendapat. Karena dengan adanya berita acara
     pendapat berarti Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap
     berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum akan memahami berita
     acara pemeriksaan dengan lebih jelas mengenai kelengkapan substansi materiil dan substansi
     formilnya.
  2. Keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
     berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan
     sangat erat. Karena berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum
     merupakan hasil penelitian dan pengamatan terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat



                                             61
     oleh Penyidik. Berita acara pendapat tersebut menjadi dasar yang digunakan Jaksa
     Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.


B. Saran
       Dengan dilakukannya penelitian ini dan terjawabnya segala permasalahan yang
  diungkap dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :
  1. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan.
  2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam meningkatkan koordinasi
     dengan penyidik untuk membantu penyidik melengkapi Berkas Perkara dengan memberi
     petunjuk-petunjuk kelengkapan Berkas Perkara.
  3. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam
     menyusun surat dakwaan dari berita acara pendapat.
                                         4. DAFTAR PUSTAKA
                                                  5.
           6.
           7. Buku
           8.
           9. Adawi Chazawi. 2005. Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana.
               Malang : Bayumedia Publishing.
           10. Andi Hamzah. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : CV. Sapta
               Artha Jaya.
           11. Anton M. Moeliono. dkk. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
               Pustaka.
           12. Bambang Waluyo, 2000, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.
           13. Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
           14. Harun M. Husein. 1994. Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan
               Permasalahannya. Jakarta: Rineka Cipta.
           15. H. B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Hukum Kualitatif. Surakarta: Sebelas
               Maret University Press.
           16. H.M.A. Kuffal. 2005. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang:
               UMM Press.


                                            62
17. Martiman Projohamidjojo. 1984. Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar.
      Jakarta: Pradnya Paramita.
18. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
19. Yahya Harahap. 2007. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
      Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika.
20.
21. Peraturan Perundang-undangan
22. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/II/2001
      Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
      132/JA/II/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
23. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

24. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

25. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

27.

28. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

29. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik

      Indonesia.




                                   63
KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR                                                  BA-5
“UNTUK KEADILAN”


                                BERITA ACARA PENDAPAT
                                         ( RESUME )


Pada hari Selasa tanggal 15 bulan April tahun 2003, bertempat dikantor Kejaksaan Negeri
Karanganyar, kami :
Nama             : A. Darno, SH
Pangkat / NIP    : Jaksa Muda / 230 009 289
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar No.
83/0.3.33/Fd.1/3/2003, tanggal 10 Maret 2003 untuk melaksanakan penyidikan adanya tindak
pidana korupsi di Organisasi DPC PDI Perjuangan Karanganyar yang dilakukan oleh tersangka
BAMBANG HERMAWAN, mantan ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar / anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar, yang telah disangka melaksanakan tindak pidana korupsi, berupa uang
bantuan dana bantuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ke DPC PDI Perjuangan
Karanganyar sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembil an juta seratus tiga puluh
delapan ribu rupiah), yang diambil Tersangka dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
dalam PP No. 51 tahun 2001 Pasal 5 jo Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten Karanganyar, dan setelah
mengambil, Tersangka tidak menyerahkan seluruhnya kepada Bendahara DPC PDI Perjuangan
Karanganyar (SUMANTO, SH) melainkan dikuasai sendiri, telah ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut :


I. KETERANGAN SAKSI
  1. Keterangan saksi
      Nama                     : Drs. YUBIHARNO WIBOWO
      Tempat/tanggal lahir     : Semarang, 28 April 1967
      Jenis kelamin            : Laki-laki
      Kebangsaan               : Indonesia
      Tempat tinggal           : Tempuran RT 01/VI, Kelurahan Bolon, Kecamatan            Tasik
                                Madu, Kabupaten Karanganyar

                                              64
Agama                    : Kristen
Pekerjaan                : Swasta
Pendidikan               : Sarjana
Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan BAMBANG HERMAWAN, tapi tidak ada
  hubungan keluarga.
- Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
  tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
  15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001. Adapun susunan organisasi DPC PDI
  Perjuangan Karanganyar adalah sebagai berikut:
  · Bambang Hermawan                    : Ketua
  · Drs. Joko Siwiyono, MBA             : Wakil Ketua
  · Drs. Yubiharno Wibowo               : Wakil Ketua
  · Sutarto DWN                         : Wakil Ketua
  · Drs. Suharso                        : Wakil Ketua
  · Lilik Pambangun                     : Wakil Ketua
  · Chandra Gunawan                     : Sekretaris
  · Aryadi Hendro N, SH                 : Wakil Sekretaris
  · Dra Sugiarti                        : Wakil Sekretaris
  · Sumanto, SH                         : Bendahara
  · Totok Leksmono                      : Wakil Bendahara
  Dengan tugas-tugas :
  · Ketua DPC PDI Perjuangan mengkoordinasi semua kegiatan partai ditingkat cabang.
  · Wakil ketua DPC PDI Perjuangan mewakili kegiatan ketua DPC PDI Perjuangan.
  · Sekretaris-wakil sekretaris melaksanakan kesekretariatan partai
  · Bendahara-wakil bendahara mengelola keuangan partai untuk kegiatan partai.
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal 14
  Oktober 2002 mendapat bantuan dana Rp.1000,-untuk setiap suara yang didapatkan dari
  Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002


                                        65
  tentang Bantuan kepada Parpol, dan PDI Perjuangan Karanganyar telah mendapat suara
  sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga
  puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang direalisasikan dalam 2 tahap
  dan diambil oleh ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar BAMBANG HERMAWAN
  dan sebagian tidak diserahkan kepada bendahara.
  · Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada
     Bendahara SUMANTO, SH.
  · Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum
     diserahkan pada Bendahara.
- Adapun syarat untuk mengambil bantuan harus ada pengajuan proposal dan penggunaan
  proposal tersebut seharusnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, yang diatur
  dalam PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 Pasal 5 ayat (3) huruf b
  berbunyi untuk parpol didaerah pengajuan bantuan diusulkan oleh (b) dewan pimpinan
  parpol tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada
  Bupati/Walikota.
- Sedangkan dalam Perda No. 3 tahun 2002 tanggal 17 juni 2002 Pasal 4 ayat 1, 2, dan 4
  huruf a, b, c, dan dberbunyi :
  (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh DPC/DPD Parpol,
  (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada (1) ini ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
      DPC/DPD Parpol yang bersangkutan dan diajukan,
  (3) Kepada Bupati dengan tembusan kepada kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas,
  (4) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus
      dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
      a.     Daftar susunan kepengurusan yang masih berlaku,
      b.     Progam kerja partai pada tahun yang bersangkutan,
      c.     Rincian penggunaan dana bantuan keuangan yang diajukan,
      d.     Dat hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa
           (PPD).
- Akan tetapi dalam kenyataannya ditandatangani oleh ketua saja, hal tersebut merupakan
  penyalahgunaan kewenangan / perbuatan melawan hukum dalam pengambilan APBD
  2002 Kabupaten Karanganyar. Dan rencana penggunaan dana tersebut:

                                          66
     · Konsolidasi PAC PDI Perjuangan Karanganyar sebanyak 17 PAC dikalikan Rp.
        4.000.000,- yaitu sebesar Rp. 68.000.000,-
     · Musyawarah ranting PDI Perjuangan Karanganyar sebanyak 177 desa dikalikan Rp.
        500.000,- yaitu sebesar Rp. 88.500.000,-. Padahal untuk musyawarah ranting sudah
        dibayar oleh Bendahara dan dananya Rp. 200.000,- per ranting.
     Jadi, proposal I, 14 Mei 2002 adalah benar, sedangkan sisa uang sebanyak
     Rp.19.000.000,- belum diserahkan kepada Bendahara. Proposal II tanggal 12 Oktober
     2002 adalah manipulasi.
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar mempunyai rekening di Bank Lippo cabang
     Karanganyar atas nama SUMANTO, SH dan CHANDRA GUNAWAN.
   - Bahwa BAMBANG HERMAWAN tidak pernah memasukkan dana bantuan tersebut ke
     dalam rekening DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh ketua, maka DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu sebesar : Rp. 173.613.000,- (seratus
     tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


2. Keterangan saksi
   Nama                      : CHANDRA GUNAWAN
   Tempat lahir/umur         : Purwokerto/42 tahun
   Jenis kelamin             : Laki-laki
   Kebangsaan                : Indonesia
   Tempat tinggal            : Jl. Balai Desa 130 Palur, Desa Ngringo, Jaten, Kabupaten
                               Karanganyar
   Agama                     : Kristen
   Pekerjaan                 : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar
   Pendidikan                : SMA
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Bambang Hermawan, tapi tidak ada hubungan
     keluarga.



                                             67
- Bahwa ia menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak tanggal
  20    Mei   2002   berdasarkan   surat     keputusan     DPP   PDI   Perjuangan   No.   :
  15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001. Adapun susunan organisasi DPC PDI
  Perjuangan Karanganyar adalah sebagai berikut:
  · Bambang Hermawan                       : Ketua
  · Drs. Joko Siwiyono, MBA                : Wakil Ketua
  · Drs. Yubiharno Wibowo                  : Wakil Ketua
  · Sutarto DWN                            : Wakil Ketua
  · Drs. Suharso                           : Wakil Ketua
  · Lilik Pambangun                        : Wakil Ketua
  · Chandra Gunawan                        : Sekretaris
  · Aryadi Hendro N, SH                    : Wakil Sekretaris
  · Dra Sugiarti                           : Wakil Sekretaris
  · Sumanto, SH                            : Bendahara
  · Totok Leksmono                         : Wakil Bendahara
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dana dari Pemda
  Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.1000,- untuk setiap suara yang didapatkan dari
  Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 Pasal 5
  ayat (3) b berbunyi untuk parpol di daerah, pengajuan bantuan diusulkan oleh (b) Dewan
  Pimpinan Parpol tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
  kepada Bupati/Walikota
- Sedangkan dalam Perda No. 3 tahun 2002 Pasal 5 ayat (3) b berbunyi untuk parpol di
  daerah, pengajuan bantuan diusulkan oleh (b) Dewan Pimpinan Parpol tingkat
  Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati/Walikota
- Hal tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan / perbuatan melawan hukum
  dalam pengambilan APBD 2002 Kabupaten Karanganyar yang direalisasikan dala 2
  tahap dan diambil oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar dan sebagian tidak
  diserahkan kepada Bendahara.
  · Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada
       Bendahara SUMANTO, SH.


                                           68
     · Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum
          diserahkan pada Bendahara.
     Bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk pembiayaan
     Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,- sedangkan
     sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh Bambang Hermawan.
     Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan disimpan
     oleh BAMBANG HERMAWANdan belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa uang tersebut dalah dana bantuan yang bersumber dari APBD.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh
     tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


3. Keterangan saksi
   Nama                      : SUMANTO, SH
   Tempat/tanggal lahir      : Karanganyar, 11 Juni 1968
   Jenis kelamin             : Laki-laki
   Kebangsaan                : Indonesia
   Tempat tinggal            : Pendem Wetan RT 01/05 Desa Suruh, Kecamatan Tasik Madu,
                             Kabupaten Karanganyar
   Agama                     : Islam
   Pekerjaan                 : Bendahara
   Pendidikan                : S1
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa yang bersangkutan kenal dengan BAMBANG HERMAAN, tapi tidak ada
     hubungan keluarga.
   - Bahwa ia menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak tanggal
     20     Mei    2002   berdasarkan      surat     keputusan   DPP   PDI   Perjuangan   No.   :
     15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001. Adapun susunan organisasi DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar adalah sebagai berikut:
     · Bambang Hermawan                            : Ketua

                                                   69
  · Drs. Joko Siwiyono, MBA             : Wakil Ketua
  · Drs. Yubiharno Wibowo               : Wakil Ketua
  · Sutarto DWN                         : Wakil Ketua
  · Drs. Suharso                        : Wakil Ketua
  · Lilik Pambangun                     : Wakil Ketua
  · Chandra Gunawan                     : Sekretaris
  · Aryadi Hendro N, SH                 : Wakil Sekretaris
  · Dra Sugiarti                        : Wakil Sekretaris
  · Sumanto, SH                         : Bendahara
  · Totok Leksmono                      : Wakil Bendahara
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal 14
  Oktober 2002 mengapat bantuan dana sebesar Rp. Rp.1000,- untuk setiap suara yang
  didapatkan dari Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3
  tahun 2002. PDI Perjuangan Karanganyar telah mendapat suara sebanyak 239.138
  dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta
  seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Pengajuan bantuan diusulkan oleh Dewan
  Pimpinan Parpol tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
  kepada Bupati/Walikota
- Sedangkan dalam Perda No. 3 tahun 2002 Pasal 5 ayat (3) b berbunyi untuk parpol di
  daerah, pengajuan bantuan diusulkan oleh (b) Dewan Pimpinan Parpol tingkat
  Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati/Walikota
- Hal ini merupakan penyalahgunaan kewenangan / perbuatan melawan hukum dalam
  pengambilan APBD 2002 Kabupaten Karanganyar yang direalisasikan dala 2 tahap.
  Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- diambil oleh Ketua DPC PDI
  Perjuangan Karanganyar BAMBANG HERMAWAN dengan bukti kwitansi tanggal 13
  Mei 2002 (copy terlampir). Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,-
  dengan bukti kwitansi tanggal 14 Oktober 2002.
  Dari bantuan dana tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- digunakan untuk pembiayaan
  Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,- sedangkan
  sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh Bambang Hermawan.


                                        70
     Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan disimpan
     oleh BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan ke partai dan tidak digunakan
     sebagaimana proposal.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh
     tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


4. Keterangan saksi
   Nama                        : SUTARTO DWN
   Tempat/tanggal lahir        : Karanganyar, 3 Februari 1954
   Jenis kelamin               : Laki-laki
   Kebangsaan                  : Indonesia
   Tempat tinggal              : Banjar Rejo RT 01/I Desa Tuban, Gondangrejo, Kabupaten
                               Karanganyar
   Agama                       : Kristen
   Pekerjaan                   : Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
   Pendidikan                  : SLTA
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa yang bersangkutan kenal dengan BAMBANG HERMAWAN, tapi tidak ada
     hubungan keluarga.
   - Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
     tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
     15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001. Adapun susunan organisasi DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar adalah sebagai berikut:
     ·          Bambang Hermawan              : Ketua
     ·          Drs. Joko Siwiyono, MBA       : Wakil Ketua
     ·          Drs. Yubiharno Wibowo         : Wakil Ketua
     ·          Sutarto DWN                   : Wakil Ketua
     ·          Drs. Suharso                  : Wakil Ketua
     ·          Lilik Pambangun                      : Wakil Ketua

                                             71
  ·         Chandra Gunawan                       : Sekretaris
  ·         Aryadi Hendro N, SH            : Wakil Sekretaris
  ·         Dra Sugiarti                   : Wakil Sekretaris
  ·         Sumanto, SH                    : Bendahara
  ·         Totok Leksmono                        : Wakil Bendahara
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal 14
  Oktober 2002 mendapat bantuan dana Rp.1000,-untuk setiap suara yang didapatkan dari
  Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002
  tentang Bantuan kepada Parpol, dan PDI Perjuangan Karanganyar telah mendapat suara
  sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga
  puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang direalisasikan dalam 2 tahap
  dan diambil oleh ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar BAMBANG HERMAWAN
  dan sebagian tidak diserahkan kepada bendahara.
  · Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada
      Bendahara SUMANTO, SH.
  · Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum
      diserahkan pada Bendahara.
  Bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk pembiayaan
  Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,- sedangkan
  sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh BAMBANG HERMAWAN.
  Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan disimpan
  oleh BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan pada Bendahara.
- Bahwa uang tersebut dalah dana bantuan yang bersumber dari APBD.
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar mempunyai rekening di Bank Lippo cabang
  Karanganyar atas nama SUMANTO, SH dan CHANDRA GUNAWAN.
- Bahwa BAMBANG HERMAWAN tidak pernah memasukkan dana bantuan tersebut ke
  dalam rekening DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
- Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC PDI
  Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh
  tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


                                          72
5. Keterangan saksi
   Nama                        : LILIK PAMBANGUN
   Tempat/tanggal lahir        : Karanganyar, 8 April 1972
   Jenis kelamin               : Laki-laki
   Kebangsaan                  : Indonesia
   Tempat tinggal              : Jl. Barito II/158 Tegalgede, Karanganyar
   Agama                       : Islam
   Pekerjaan                   : Wiraswasta
   Pendidikan                  : SLTA
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa yang bersangkutan kenal dengan BAMBANG HERMAWAN, tapi tidak ada
     hubungan keluarga.
   - Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
     tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
     15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001. Adapun susunan organisasi DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar adalah sebagai berikut:
     ·          Bambang Hermawan              : Ketua
     ·          Drs. Joko Siwiyono, MBA       : Wakil Ketua
     ·          Drs. Yubiharno Wibowo         : Wakil Ketua
     ·          Sutarto DWN                   : Wakil Ketua
     ·          Drs. Suharso                  : Wakil Ketua
     ·          Lilik Pambangun               : Wakil Ketua
     ·          Chandra Gunawan               : Sekretaris
     ·          Aryadi Hendro N, SH           : Wakil Sekretaris
     ·          Dra Sugiarti                  : Wakil Sekretaris
     ·          Sumanto, SH                   : Bendahara
     ·          Totok Leksmono                     : Wakil Bendahara
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal 14
     Oktober 2002 mendapat bantuan dana Rp.1000,-untuk setiap suara yang didapatkan dari
     Pemilu tahun 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002
                                              73
  tentang bantuan kepada Parpol, dan PDI Perjuangan Karanganyar telah mendapat suara
  sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,- yaitu sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga
  puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang direalisasikan dalam 2 tahap
  dan diambil oleh ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar BAMBANG HERMAWAN
  dan sebagian tidak diserahkan kepada bendahara.
  · Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada
     Bendahara SUMANTO, SH.
  · Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum
     diserahkan pada Bendahara.
  Bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk pembiayaan
  Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,- sedangkan
  sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh Bambang Hermawan.
  Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan disimpan
  oleh BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan pada Bendahara.
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui partai mendapat bantuan pada saat organisasi,
  dalam hal itu disampaikan oleh BAMBANG HERMAWAN Ketua DPC PDI Perjuangan
  Karanganyar.
- Bahwa yang mengambil dana bantuan adalah BAMBANG HERMAWAN dengan bukti
  kwitansi tanggal 14 Oktober 2002.
- Bahwa adapun syarat untuk mengambil dana bantuan tersebut harus ada proposal dan
  proposal tersebut dibuat dan dirapatkan dalam rapat partai, bukan oleh Pengurus.
- Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC PDI
  Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh
  tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari BAMBANG HERMAWAN untuk
  mengembalikan uang yang belum diserahkan, BAMBANG HERMAWAN harus
  mempertanggungjawabkan.




                                          74
6. Keterangan saksi
   Nama                       : TOTOK LEKSMONO DIBROTO
   Tempat lahir               : Karanganyar
   Jenis kelamin              : Laki-laki
   Kebangsaan                 : Indonesia
   Tempat tinggal             : Moyoretno RT 02/RW 07, Kecamatan Matesih, Kabupaten
                              Karanganyar
   Agama                      : Islam
   Pekerjaan                  : Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar
   Pendidikan                 : S1
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa yang bersangkutan kenal dengan BAMBANG HERMAWAN, tapi tidak ada
     hubungan keluarga.
   - Bahwa ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak
     tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan No. :
     15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapatkan bantuan dana dari Pemda
     Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta
     seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
   - Bahwa benar dana tersebut direalisasikan dalam 2 tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002
     sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH. Tahap II
     tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum diserahkan pada
     Bendahara. Bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk
     pembiayaan Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,-
     sedangkan sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh BAMBANG HERMAWAN.
     Bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan disimpan
     oleh BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari BAMBANG HERMAWAN untuk
     mengembalikan uang yang belum diserahkan, BAMBANG HERMAWAN harus
     mempertanggungjawabkan.

                                                75
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh
     tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


7. Keterangan saksi
   Nama                       : Dra. SUGIARTI
   Tempat/tanggal lahir       : Karanganyar, 20 Desember 1958
   Jenis kelamin              : Perempuan
   Kebangsaan                 : Indonesia
   Tempat tinggal             : Jl. Lawu No. 1423, Kecamatan Bejen, Karanganyar
   Agama                      : Kristen
   Pekerjaan                  : Wakil Sekretaris II
   Pendidikan                 : Sarjana
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa yang bersangkutan kenal dengan BAMBANG HERMAWAN, tapi tidak ada
     hubungan keluarga.
   - Bahwa ia menjabat sebagai wakil ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak tanggal
     20    Mei     2002   berdasarkan     surat      keputusan   DPP   PDI   Perjuangan   No.   :
     15.176/DPP/KPT/I/2001 tanggal 23 januari 2001.
   - Bahwa Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapatkan bantuan dana dari
     Pemda Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan
     juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
   - Bahwa benar dana tersebut direalisasikan dalam 2 tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002
     sebesar Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH. Tahap II
     tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum diserahkan pada
     Bendahara.
   - Bantuan tahap I telah diserahkan pada Bendahara dan digunakan untuk pembiayaan
     Musyawarah Ranting dan Operasional Partai sebesar Rp. 65.525.000,- sedangkan
     sisanya Rp. 19.000.000,- masih dikuasai oleh BAMBANG HERMAWAN. Bantuan



                                                  76
     tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya masih dikuasai dan disimpan oleh
     BAMBANG HERMAWAN dan belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa seharusnya yang menyimpan uang adalah Bendahara dalam rekening Bank
     Lippo atas nama Sekretaris dan Bendaahara dan untuk pengeluaran yang jumlahnya
     kecil cukup dengan tandatangan Sekretaris, Bendahara, dan diketahui Ketua.
   - Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari BAMBANG HERMAWAN untuk
     mengembalikan uang yang belum diserahkan, BAMBANG HERMAWAN harus
     mempertanggungjawabkan.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua, maka DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan, yaitu Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh
     tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).


8. Keterangan saksi
   Nama                      : Drs. SAMSI
   Tempat/tanggal lahir      : Karanganyar, 7 Desember 1958
   Jenis kelamin             : Laki-laki
   Kebangsaan                : Indonesia
   Tempat tinggal            : Perumahan Dosen Triyagan, Jl. Gelatik No. 67, Mojolaban,
                             Kabupaten Sukoharjo
   Agama                     : Islam
   Pekerjaan                 : Kepala Kantr Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar
   Pendidikan                : S1
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa tugas Kepala Kantor Kesbang dan Linmas adalah merumuskan kebijakan dan
     program kerja di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dana sebesar Rp.
     239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang
     berasal dari suara yang didapatkan dari Pemilu tahun 1999 sebanyak 239.138 dikalikan
     Rp. 1000,-. Berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 yang



                                              77
     menetapkan besarnya bantuan untuk setiap suara (sesuai dengan kemampuan masing-
     masing daerah).
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar telah mengambil bantuan tersebut yang
     diambil oleh Ketua BAMBANG HERMAWAN. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar
     Rp. 84.525.000,- tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH. Tahap II tanggal
     14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum diserahkan pada
     Bendahara.
   - Kepala Kesbang Linmas tidak berwenang mengawasi penggunaan uang tersebut dan
     telah terjadi penyimpangan maka itu adalah wewenang Penegak Hukum.


9. Keterangan saksi
   Nama                    : PUJI HEMAWATI
   Tempat/tanggal lahir    : Tegal, 24 Januari 1962
   Jenis kelamin           : Perempuan
   Kebangsaan              : Indonesia
   Tempat tinggal          : Dondong RT 01/9 Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
                           Karanganyar
   Agama                   : Islam
   Pekerjaan               : Bendaharawan Kesbang dan Linmas Karanganyar
   Pendidikan              : SLTA
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
   - Bahwa ia menjabat sebagai Bendaharawan Kesbang dan Linmas Karanganyar dengan
     tugas menyimpan, mengeluarkan (mengelola uang) atas perintah langsung Kepala
     Kantor Kesbang dan Linmas
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat dana bantuan dari APBD
     yang besarnya Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh
     delapan ribu rupiah) yang berasal dari suara yang didapatkan dari Pemilu tahun 1999
     sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,-
   - Dasar pemberian bantuan tersebut adalah PP No. 51 tahun 2001, Perda tentang
     Perubahan APBD No. 3 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Bantuan kepada

                                          78
      Parpol yan ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3), untuk setiap parpol mendapat bantuan
      sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap setiap suara yang diperoleh. Perda Np. 17 tahun 2002
      tentang Anggaran APBD, Keputusan Bupati 200/289/02 tanggal 25 September 2002
      tentang Pembentukan Tim Asistensi Kelayakan Pemberian Bantuan kepada Parpol tahun
      2002, Keputusan Bupati No, 304/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten
      Karanganyar tentang Pemberian, Keputusan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
      Kabupaten Karanganyar No. 200/1498/2002.
   - Bahwa pengambilan dana bantuan yang diambil oleh Ketua Parpol dengan stempel
      proposal perincian penggunaan dana.
   - Bahwa semua prosedur pengambilan dana bantuan tersebut adalah diambil oleh Ketua,
      Sekretaris dan Bendahara. Dalam pelaksanaan karena ketiga unsure tersebut sulit untuk
      hadir bersama. Atas saran proposal prosedurnya disederhanakan yaitu cukup oleh Ketua
      atau salah satu pengurus dengan kuasa Ketua.
   - Bahwa PDI Perjuangan telah mengambil bantuan tersebut yang diambil oleh
      BAMBANG HERMAWAN. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,-
      tidak diserahkan kepada Bendahara SUMANTO, SH. Tahap II tanggal 14 Oktober 2002
      sebesar Rp. 154.613.000,- seluruhnya belum diserahkan pada Bendahara.
   - Bahwa uang tersebut dalah dana bantuan yang bersumber dari APBD.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak tahu apakah dana tersebut sudah diserahkan atau belum
      kepada Bendahara.


10. Keterangan saksi
   Nama                     : SASTRO SUPARDJO
   Tempat lahir/umur        : Sragen/56 tahun
   Jenis kelamin            : Laki-laki
   Kebangsaan               : Indonesia
   Tempat tinggal           : Kadipiro RT 01/X Bejen, Karanganyar
   Agama                    : Islam
   Pekerjaan                : Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
   Pendidikan               : SLTA
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:

                                            79
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
   - Bahwa yang bersangkutan adalah Pimpinan PAC PDI Perjuangan Kecamatan
      Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang membawahi 12 ranting
   - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat dana bantuan dari APBD
      yang besarnya Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh
      delapan ribu rupiah) yang berasal dari suara yang didapatkan dari Pemilu tahun 1999
      sebanyak 239.138 dikalikan Rp. 1000,-
   - Bahwa yang menerima bantuan tersebut adalah BAMBANG HERMAWAN dan belum
      diserahkan kepada Bendahara Partai
   - Bahwa pada waktu musyawarah ranting bulan Juni 2002 setiap ranting menerima
      bantuan Rp. 200.000,-. Yang bersangkutan menerima bantuan sebesar Rp. 200.000,-
      dikalikan 12, yaitu sebesar Rp.2.400.000,-.
   - Menurut AD/ART yang menyimpan dana tersebut adalah Bendahara DPC PDI
      Perjuangan Karanganyar yang disimpan dalam rekening Bank Lippo.
   - Bahwa dengan adanya dana bantuan yang tidak diserahkan oleh Ketua maka DPC PDI
      Perjuangan Karanganyar sangat dirugikan.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui apakah sudh ada upaya pengembalian dana
      tersebut oleh BAMBANG HERMAWAN.


11. Keterangan saksi
   Nama                      : Ir. ABDUL SOLEH PURWANTO
   Tempat/tanggal lahir      : Bandung, 3 April 1969
   Jenis kelamin             : Laki-laki
   Kebangsaan                : Indonesia
   Tempat tinggal            : Klegen RT 05/VII Malangjiwan, Colomadu, Kabupaten
                             Karanganyar
   Agama                     : Islam
   Pekerjaan                 : Wiraswasta
   Pendidikan                : S1
   Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

                                             80
   - Bahwa yang bersangkutan adalah Pimpinan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Colomadu
      Kabupaten Karanganyar yang membawahi 11 ranting.
   - Bahwa yang bersangkutan mengetahui dana bantuan PDI Perjuangan yang berasal dari
      APBD itu diambil oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa sepengetahuan
      pengurus lainnya.
   - Bahwa yang bersangkutan mengetahui dari penjelasan Bendahara DPC PDI Perjuangan
      Karanganyar CHANDRA GUNAWAN dan SUMANTO, SH.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui pasti berapa besrnya dana yang diberikan
      Pemda Kabupaten Karanganyar.
   - Bahwa yang bersangkutan tidak tahu persis siapa yang member bantuan tersebut, tapi
      mendengar dari Pengurus DPC kalau dana Tahap I yang menerima adalah Ketua dan
      Bendahara, untuk Tahap II diterima oleh Ketua sendiri.
   - Bahwa untuk keperluan ranting pada tanggal 10 Juni 2002 PAC Colomadu telah
      menerima dana bantuan dari DPC PDI Perjuangan Karanganyar Rp.1.100.000,- itu baru
      setengahnya dari yang seharusnya untuk 11 ranting dikalikan Rp. 200.000,- yaitu
      sebesar Rp. 2.200.000,- dan iterima oleh Ketua dan Sekretaris PAC.
   - Bahwa dana tersebut diberikan oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan Karanganyar
      SUMANTO, SH.
   - Menurut AD/ART yang menyimpan dana tersebut adalah Bendahara dan untuk
      pengambilan uang minimal dilaksanakan oleh Ketua dan Bendahara atau Sekretaris.
   - Bahwa dengan adanya kejadian ini, PDI Perjuangankarena hanya mendapat dana
      Musting saja, untuk dana kegiatan partai tidak ada.
   - Bahwa yang harus bertanggungjawab adalah BAMBANG HERMAWAN karena dia
      yang mengambil uang tersebut dan tidak melakukan rapat tentang penggunaan uang
      tersebut.


12. Keterangan saksi
   Nama                      : TEGUH WIDAYATMO, S.Pd
   Tempat/tanggal lahir      : Karanganyar, 27 September 1969
   Jenis kelamin             : Laki-laki
   Kebangsaan                : Indonesia

                                             81
Tempat tinggal          : Suka RT 3/V Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten
                        Karanganyar
Agama                   : Islam
Pekerjaan               : Wiraswasta
Pendidikan              : S1
Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa yang bersangkutan adalah Pimpinan PAC PDI Perjuangan Kecamatan
  Mojogedang Kabupaten Karanganyar sejak 19 September 2001.
- Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat dana bantuan dari APBD
  yang besarnya Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh
  delapan ribu rupiah) yang direalisasikan dalam 2 tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002
  sebesar Rp. 84.525.000,-. Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,-.
- Bahwa menurut AD/ART yang menyimpan dana tersebut adalah Bendahara partai.
  Prosedur penyimpananya uang atas nama rekening prtai yang berhak menyimpan
  Bendahara atas dasar hasil keputusan rapat cabang dan untuk prosedur pengeluarannya
  yang mengeluarkan Bendahara setelah mendapat persetujuan dari Ketua Cabang.
- Bahwa dari bantuan Tahap I Rp. 84.525.000,- digunakan untuk Musting Rp.
  65.525.000,- sisanya Rp. 19.000.000,- dikuasai BAMBANG HERMAWAN, sedangkan
  dana bantuan Tahap II seluruhnya masih dikuasai oleh BAMBANG HERMAWAN.
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari BAMBANG HERMAWAN untuk
  mengembalikan uang yang belum diserahkan, BAMBANG HERMAWAN harus
  mempertanggungjawabkan.




                                       82
II. KETERANGAN TERSANGKA
  Nama                   : BAMBANG HERMAWAN
  Jenis kelamin          : Laki-laki
  Tempat lahir           : Surakarta
  Tanggal lahir          : 17 Agustus 1956
  Kewarganegaraan        : Indonesia
  Pekerjaan (dulu)       : Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
  Alamat                 : Sembuh RT 2 / RW IV, Kwangsan, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar
  Agama                  : Khatolik
  Pendidikan             : SLTA
  Pada pokoknya yang berangkutan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat ia dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa pada saat dimintai keterangannya yang bersangkutan belum didampingi oleh
    Penasehat Hukum.
  - Bahwa ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak tanggal 20
    Oktober 2000 hasil Konfercab Karanganyar dengan Keptusan DPP PDI Perjuangan No.
    1576/DPP/KPTS/1/2000, tanggal 23 Januari 2001 dan sekarang dibebastugaskan dari
    Jabatan tersebut debgan surat DPP PDI Perjuangan No. 224/DPP/KPTS/X/2002 tanggal 27
    Nopember 2002.
  - Bahwa strukrur organisasi DPC PDI Perjuangan Karanganyar terdiri atas 6 unsur Ketua, 3
    unsur Sekretaris dan 2 unsur Bendahara.
  - Bahwa tugas Ketua menentukan policy partai, Bendahara memegang keuangan dan
    mengamankan uang berasarkan kebijakan partai.
  - Bahwa benar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dari APBD Kabupaten
    Karanganyar yang ditetapkan sebesar Rp.1000,- untuk setiap suara yang yang diperoleh
    dalam Pemilu 1999 yang besarnya pertama Rp. 84.525.000,- dan yang kedua Rp.
    154.613.000,-.
  - Prosedur pengambilan bantuan tersebut sesuai dengan pelaksanaan prosedur dari
    Pemerintah, yaitu adanya proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, atau
    Ketua dengan Wakil Sekretaris.
  - Bahwa pengajuan bantuan tersebut hanya ditandatangani oleh tersangka.

                                              83
   - Bahwa bantuan tersebut diberikan dua tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp.
     84.525.000,-. Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,-.
   - Bahwa bantuan tersebut diambil oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar BAMBANG
     HERMAWAN.
   - Bahwa bantuan sebesar Rp. 84.525.000,- dan Rp. 154.613.000,- belum dimasukkan kedalam
     rekening DPC PDI Perjuangan Karanganyar yang dipegang oleh Bendahara DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar, karena belum ada permintaan dari Bendahara, jadi uang tersebut
     masih dikuasai oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar BAMBANG HERMAWAN
     sampai yang bersangkutan dibebastugaskan oleh DPP PDI Perjuangan dengan SK No.
     224/DPP/KPTS/X/2002 tanggal 27 Nopember 2002.




III. ALAT BUKTI LAINNYA
   Surat berupa Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 224/DPP/KPTS/X/2002 tanggal 27
   Nopember 2002.




IV. BARANG BUKTI
   1. Surat Pengajuan Bantuan Keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI
     Perjuangan Karanganyar ke Bupati.
   2. Daftar Susunan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
   3. Program kerja partai pada tahun yang bersangkutan.
   4. Rincian Penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang diajukan (proposal).
   5. Data Perolehan Suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa (PPD).
   6. Kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Mei 2002dan 14 Oktober 2002.
   7. Berita Acara Penyerahan Bantuan taggal 13 Mei 2002dan 14 Oktober 2002.




V. TENTANG HUKUMNYA
   - Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada perubahan APBD No. 3 tahun 2002 tanggal
     17 Juni 2002 telah mendapat bantuan keuangan parpol sesuai perolehan suara dalam pemilu

                                               84
  1999 yaitu sebanyak 239.138 suara (23 kursi), dari perolehan suara tersebut mendapat
  bantuan sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan
  ribu rupiah).
- Bahwa bantuan tersebut direalisasikan dalam dua tahap dengan terlebih dahulu DPC PDI
  Perjuangan Karanganyar mengajukan proposal tertanggal 14 Mei 2002. Bantuan tahap I
  diambil pada tanggal 13 Mei 2002 sebesar 23 x Rp. 3.675.000,- = Rp. 84.525.000,- oleh
  Tersangka BAMBANG HERMAWAN. Bantuan tahap II dengan proposal tanggal 12
  Oktober 2002 diambil pada tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- oleh
  Tersangka BAMBANG HERMAWAN.
- Bahwa dalam pembuatan proposal I tanggal 14 Mei 2002 dan proposal II tanggal 12
  Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar
  BAMBANG HERMAWAN terdapat kejanggalan, yaitu dua kali penggunaan kebutuhan.
- Bahwa proposal I tanggal 14 Mei 2002, rencana penggunaan dana untuk:
  o Untuk Musting PAC PI Perjuangan Karanganyar, Pembentukan Pengurus Tingkat Desa:


     15 Kelurahan       x Rp. 300.000,-        = Rp. 4.500.000,-
     162 Desa           x Rp. 300.000,-        = Rp. 48.000.000,- +
     Jumlah                                        Rp. 52.100.000,-


  o Biaya Pemantapan Kursus Kader partai 17 Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar
     17                 x Rp. 3000.000,-       = Rp. 51.000.000,-+
     Jumlah                                    = Rp.104.000.000,-


  Proposal II tanggal 12 Oktober 2002direncanakan untuk:
  o Untuk Musting PAC PI Perjuangan Karanganyar, Pembentukan Pengurus Tingkat Desa:
     15 Kelurahan       x Rp. 500.000,-        = Rp. 7.500.000,-
     162 Desa           x Rp. 500.000,-        = Rp. 81.000.000,-+
     Jumlah                                    = Rp. 88.500.000,-


  o Biaya Pemantapan Kursus Kader partai 17 Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar
     17                 x Rp. 4.000.000,-      = Rp. 68.000.000,-+

                                              85
     Jumlah                                    = Rp.156.500.000,-


- Bahwa pengajuan dana bantuan/proposal ke Kantor Kesbang dan Linmas ditandatangani oleh
  Tersangka BAMBANG HERMAWAN tanpa ditandatangani Sekretaris DPC PDI
  Perjuangan Karanganyar melanggar ketentuan yang tercantum dalam PP No. 51 tahun 2001
  jo Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten Karanganyar dan setelah Tersangka mengambil dana
  bantuan tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- (delapan jpuluh empat juta lima ratus dua puluh
  lima ribu rupiah). Tersangka menyerahkan sebesar Rp. 65.525.000,- (enam puluh lima juta
  lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Bendahara SUMANTO, SH untuk biaya Musting
  PAC PDI Perjuangan Karanganyar, sedangkan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tetap
  dikuasai Tersangka, dan pada waktu Tersangka mengambil bantuan tahap II sebesar Rp.
  154.613.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tigabelas ribu rupiah) seluruhnya
  tidak diserahkan ke Bendahara tapi dikuasai sendiri padahal DPC PDI Perjuangan
  Karanganyar mempunyai rekening di Bank Lippo No. 963-19.00007-9 atas nama
  SUMANTO, SH yang hanya dapat diambil dengan syarat tanda tangan. Jadi, uang yang
  dikuasai tersangka seluruhnya berjumlah Rp. 173. 613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta
  enam ratus tigabelas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas yang diperoleh dari
  keterangan saksi-saksi, keterangan Tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada
  terdapat alat bukti yang cukup bahwa Tersangka BAMBANG HERMAWAN dapat
  disangkakan melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam:
  Primair       : Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20          Tahun 2001
                    jo Pasal 64 KUHP.
  Subsidair     : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20           Tahun 2001 jo
                    Pasal 64 KUHP.


  5. Setiap Orang
     Bahwa Tersangka BAMBANG HERMAWAN selaku Ketua DPC PDI Perjuangan
     Karanganyar telah melakukan perbuatan mengambil dana dana bantuan partai sebesar
     Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
     dari APBD 2002 dengan mengajukan proposal dan persyaratan lainnya tidak sesuai dengan PP

                                              86
  No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten Karanganyar antara lain
  menandatangani pengajuan proposal yang ditandatangani oleh tersangka tidak
  menyertakan Sekretaris seperti yang dikehendaki PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No. 3
  tahun 2002 Kabupaten Karanganyar.


6. Secara Melawan Hukum
  Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999 yang dimaksud “secara
  melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup dalam arti formil dan materiil yaitu
  meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun
  apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
  norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
  dipidana, dalam kasus ini perbuatan Tersangka BAMBANG HERMAWAN yang
  menandatangani sendiri pengajuan/proposal dana bantuan partai tanpa mengikutsertakan
  Sekretaris partai dalam mengambil uang dua tahap sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus
  tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tidak menyerahkan ke
  Bendahara Partai adalah perbuatan yang tidak memenuhi PP No. 51 tahun 2001 jo Perda No.
  3 tahun 2002 Kabupaten Karanganyar dan perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan
  norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat bahwa pimpinan organisasi bukanlah
  pemegang uang, pemegang uang adalah Bendahar. Perbuatan Tersangka diatas juga dapat
  dikategorikan penyalahgunaan kewenangan.


7. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain
  Bahwa dari keterangan Tersangka bahwa benar uang dari APBD 2002 untuk bantuan
  Parpol PDI Perjuangan Karanganyar sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh
  sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagian yaitu sebesar Rp. 65.525.000,-
  diserahkan kepada Bendahara, sedangkan sisanya Rp. Rp. 173. 613.000,- (seratus tujuh
  puluh tiga juta enam ratus tigabelas ribu rupiah) masih berada ditangan Tersangka.
  Apapun alasannya bahwa Tersangka adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar
  dan itu adalah rahasia partai karena uang tersebut diambil sejak 13 Mei 2002, jelas
  merupakan kegiatan memperkaya diri sendiri, alasan-alasan adanya Pilkada belum
  diputuskan dalam rapat partai adalah alasan yang dicari-cari karena kepengurusan partai

                                           87
        adalah kolektif kologial jadi kalau Tersangka sibuk dapat diwakilkan oleh pengurus lain,
        dalam hal ini Tersangka tidak mau menyerahkan.
     8. Dapat Merugikan Keuangan Negara
        Di dalam keterangannya Tersangka BAMBANG HERMAWAN telah menerangkan
        bahwa uang bantuan parpol sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta
        seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang partai, sehingga penggunaannya merupakan
        rahasia partai dan tidak harus diserahkan ke Bendahara menunggu keputusan rapat partai.
        - Di dalam penjelasan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
           Pidana Korupsi 1 umum dalam alenia 4 dijelaskan yang dimaksud Keuangan Negara
           adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang
           tidak dipisahkan termasuk di dalamnya seluruh bagian kekayaan dan segala hak dan
           kewajiban yang timbul karena (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan
           pertanggungjawaban Badan Hukum.
        - Jadi jelas APBD 2002 Kabupaten Karanganyar yang sebagian dibantukan kepada
           Badan Hukum (PDI Perjuangan Karanganyar) diamana penguasaan, pengurusan dan
           pertanggungjawaban uang sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta
           seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berada di Badan Hukum (PDI Perjuangan
           Karanganyar adalah Badan Hukum) dengan Akte Pendirian PDI Perjuangan No. 1
           Pebruari 1999 oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, SH dengan alamat Ruko Taman
           Aries Blok II No. 13 Jl. Meruya IIa Raya Jakarta Pusat, Ijin (SK Menteri Kehakiman
           RI tanggal 3 April 1999 No.C.51.HT.03.02 tahun 1998) adalah keuangan Negara,
           bukan keuangan partai.
        - Karena pengambilannya oleh Tersangka tidak sesuai syarat-syaratnya dengan
           ketentuan PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 Kabupaten Karanganyar
           dan Tersangka tidak menyerahkan ke Bendahara maka perbuatan Tersangka
           BAMBANG HERMAWAN dapat merugikan keuangan Negara.


VI. KESIMPULAN
   Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pada butir I, II, III, IV, dan V kami simpulkan:
   Tersangka BAMBANG HERMAWAN secara melawan hukum melakukan perbuatan
   mengambil uang bantuan sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus

                                                 88
    tiga puluh delapan ribu rupiah) bertentangan dengan PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun
    2002 Kabupaten Karanganyar dan tidak menyerahkan ke partai/DPC PDI Perjuangan
    Karanganyar/Bendahara (SUMANTO, SH) baik seluruhnya atau sebagian untuk memperkaya
    diri sendiri atau dengan menguasai dana bantuan tersebut yang dapat merugikan keuangan
    negara sebesar Rp. 173. 613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tigabelas ribu
    rupiah)


VII. PENDAPAT
    Oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan BAMBANG HERMAWAN tersebut sudah
    memenuhi unsure delik yang dicantumkan dalam:
       Primair            : Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20     Tahun 2001
                           jo Pasal 64 KUHP.
       Subsidair          : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20       Tahun 2001 jo
                           Pasal 64 KUHP.
    Demikian Berita Acara Pendapat (Resume) ini saya buat dengan sebenarnya atas kekuatan
    sumpah jabatan, kemudian ditutup dengan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di
    atas.




            MENGETAHUI                                      YANG MEMBUAT BERITA
      KEPALA KEJAKSAAN                                         ACARA PENDAPAT
    NEGERI KARANGANYAR                                          JAKSA PENYIDIK


                  t.t.d                                                t.t.d


    SUKARDJO QAOLANY, SH                                          A DARNO, SH
    JAKSA UTAMA PRATAMA                                           JAKSA MUDA
            NIP. 230 015 464                                     NIP. 230 009 289




                                                    89
KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR                                                  P - 29
“UNTUK KEADILAN”


                                           SURAT DAKWAAN
                             NO. PDS.02/DIK.SUS/KOMPI/Ft.I/4/2003


TERDAKWA:
a. Nama                  : Bambang Hermawan
   Jenis kelamin             : Laki-laki
   Tempat lahir              : Surakarta
   Tanggal lahir             : 17 Agustus 1956
   Kewarganegaraan           : Indonesia
   Pekerjaan (dulu)          : Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
   Alamat                    : Sembuh RT 2 / RW IV, Kwangsan, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar
   Agama                     : Khatolik
   Pendidikan                : SLTA


b. Penahanan
   · Oleh Penyidik sejak tanggal 1 April 2003 sampai dengan 20 April 2003.
   · Jaksa Penuntut Umum 15 April 2003 sampai dengan dilimpahkan.
   · Oleh Penyidik Majelis Hakim 16 April 2003 sampai dengan 15 Mei 2003.
   · Perpanjangan Majelis Hakim 16 Mei sampai dengan 14 Juli 2003.
   · Penahanan Kota tanggal 23 Mei 2003 sampai engan 21 Juli 2003.
   · Terdakwa berobat diluar Rutan dengan ijin lisan Majelis Hakim dalam sidang tanggal 8 Mei
     2003 tanpa surat Penetapan berobat diluar Rutan sejak 8 Mei 2003 sampai engan 23 Mei 2003
     dengan alas an sakit.




                                                 90
c. Dakwaan
  Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17 April
  2003 No. 32/3/Pen.Pid/2003/PN Kray, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan
  dakwaan:


  DAKWAAN
  Primair:
     Bahwa ia terdakwa BAMBANG HERMAWAN, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002, hari
  Senin tanggal 14 Oktober 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di
  Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang
  masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara berturut-turut telah
  melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang
  sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan
  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
  Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara
  sebagai berikut: Terdakwa telah melawan hukum melakuka perbuatan tercela karena tidak sesuai
  rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat yaitu dimana menurut norma yang
  ada bahwa keuangan suatu badan hukum disimpan, dikelola oleh Bendahara bukan oleh Ketua,
  perbuatan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu: Pada hari Selasa tanggal 14
  Mei 2002, tersangka mengajukan rencana penggunaan dana bantuan partai untuk partai PDI
  Perjuangan Kabupaten Karanganyar dari APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2002 sampai tahun
  2003 sebesar Rp. 104.100.000,- (seratus empat juta seratus ribu rupiah), dengan proposal yang
  ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa
  mengikutsertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar yaitu
  Chandra Gunawan. Berdasar proposal tersebut, Pemda Kabupaten Karanganyar member bantuan
  dana Rp. 84.525.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus duapuluh lima ribu rupiah) yang
  berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002, terdakwa mengambil dana tersebut dan diterima
  terdakwa dengan bukti kwitansi tanggal 13 Mei 2002, oleh terdakwa uang sebesar Rp. 65.525.000,-
  (enampuluh lima juta limaratus duapuluh lima ribu rupiah) diserahkan kepada Bendahara partai
  yaitu Sumanto, SH untuk kegiatan partai, sedangkan sisanya RP. 19.000.000,- (Sembilan belas juta
  rupiah) masih dikuasai oleh terdakwa.

                                              91
    Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002, terdakwa mengajukan rencana penggunaan dana
partai tahap ke II dari APBD Kabupaten Karanganyar untuk partai PDI Perjuangan Karanganyar
sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan proposal
tanggal 12 Oktober 2002 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI
Perjuangan Karanganyar tanpa mengikutsertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris DPC PDI
Perjuangan Karanganyar yaitu Chandra Gunawan. Berdasarkan proposal yang diajukan tersebut,
Pemda Karanganyar member bantuan partai sebesar Rp. 154.613.000,- (seratus lima puluh empat
juta enam ratus tigabelas ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002, uang
tersebut diambil dan ditrima oleh terdakwa dengan tanda bukti penerimaan tanggal 14 Oktober
2002, selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan kepada Bendahara partai yaitu Sumanto, SH guna
kegiatan partai, tetapi uang tersebut sampai sekarang dikuasai sendiri oleh terdakwa, sehingga
tujuan Pemerintah memberikan dana bantuan partai untuk membantu kegiatan dalam rangka
memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
sesuai Pasal 2 PP No. 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan pada Parpol, dengan Ketentuan
ini, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan)
Karanganyar mendapat bantuan keuangan parpol sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh
sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari APBD 2002 Kabupaten Karanganyar
sesuai perolehan suara dalam Pemilu 1999, yaitu sebanyak 239.138 suara / 23 kursi yang menurut
Perda No. 3 tahun 2002 tiap suara mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jadi DPC PDI Perjuangan
Karanganyar mendapat dana bantuan partai sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus tiga puluh
sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
    Bahwa perbuatan terdakwa mengajukan, mengambil, dan menerima sendiri dana bantuan
partai yang berasal dari APBD 2002 tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam PP No. 51 tahun 2001
Pasal 5 ayat 3 huruf b berbunyi “untuk Parpol di daerah, pengajuan bantuan diajukan oleh
Pimpinan Parpol tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada
Bupati/Walikota”. Dan dalam Perda No. 3 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Pasal 4 ayat (1), (2),
dan (4) huruf a, b, c, d berbunyi:
(1). Penggunaan bantuan keuangan diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan.
(2). Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani Ketua dan Sekretaris
     DPC/DPP Parpol yang bersangkutan dan diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada
     Kantor Kesbang dan Linmas.

                                               92
(4). Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan
     dokumen sebagai berikut:
     e. Daftar susunan kepengurusan yang masih berlaku
     f. Program kerja partai
     g. Rincian pengajuan dana bantuan keuangan yang diajukan
     h. Data perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah (PPD)
Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara/Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Partai PDI
Perjuangan Karanganyar dirugikan sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam
ratus tiga belas ribu rupiah).


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam:
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 64 (1)
KUHP


Subsidair:
    Bahwa terdakwa BAMBANG HERMAWAN pada hari Senin 13 Mei 2002, hari Senin tanggal
14 Oktober 2002 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya di
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara
berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara yaitu terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar yang diangkat dengan SK
DPP PDI Perjuangan No. 1576/DPP/KPPS/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 yang selanjutnya
terdakwa dibebastugaskan dengan SK DPP PDI Perjuangan No. 224/DPP/KPTS/XI/2002 tanggal
27 Nopember 2002, telah mengambil dana bantuan partai tanpa memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 yaitu: Pada hari Selasa tanggal
14 Mei 2002, terdakwa mengajukan rencana penggunaan dana partai untuk PDI Perjuangan
Karanganyar dari APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2002 sebesar Rp. 104.100.000,- (seratus
empat juta seratus ribu rupiah) dengan proposal yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku

                                            93
Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa mengikutsertakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan
Karanganyar, Chandra Gunawan.
    Berdasarkan proposal yang diajukan terdakwa tersebut Pemda Kabupaten Karanganyar
member dana bantuan pertain sebesar Rp. 84.525.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus
duapuluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002. Terdakwa lalu
mengambil dana tersebut dan diterima terdakwa dengan bukti kwitansi tanggal 13 Mei 2001, oleh
terdakwa uang sebesar Rp. 65.525.000,- (enampuluh lima juta limaratus duapuluh lima ribu rupiah)
diserahkan kepada Bendahara partai yaitu Sumanto, SH untuk kegiatan partai, sedangkan sisanya
RP. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) masih dikuasai oleh terdakwa.
    Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002, terdakwa mengajukan rencana penggunaan dana
partai tahap ke II dari APBD Kabupaten Karanganyar untuk partai PDI Perjuangan Karanganyar
sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan proposal
tanggal 12 Oktober 2002 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI
Perjuangan Karanganyar tanpa mengikutsertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris DPC PDI
Perjuangan Karanganyar yaitu Chandra Gunawan. Dan berdasarkan proposal tersebut, Pemda
Karanganyar memberi bantuan partai sebesar Rp. 154.613.000,- (seratus lima puluh empat juta
enam ratus tigabelas ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar 2002, uang
tersebut diambil dan ditrima oleh terdakwa dengan tanda bukti penerimaan tanggal 14 Oktober
2002, selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut tapi dikuasai oleh terdakwa.
Sehingga jumlah keseluruhan dana partai dari APBD Kabupaten Karanganyar yang sampai
sekarang masih dikuasai terdakwa sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam
ratus tiga belas ribu rupiah).
    Bahwa dalam mengambil dan menerima dana bantuan partai, terdakwa menggunakan
kedudukannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar. Akibat perbuatan terdakwa
tersebut Negara/Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau Partai DPC PDI Perjuangan
Karanganyar dirugikan sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga
belas ribu rupiah).




                                             94
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam:
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP




                                                  Karanganyar, 16 April 2003
                                                    Jaksa Penuntut Umum


                                                            t.t.d


                                                        A Darno, SH
                                                  Jaksa Muda NIP. 230 009 289




                                         95

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:878
posted:9/22/2010
language:Indonesian
pages:95
Description: PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)