Docstoc

PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI (DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI) DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003 DI PENGADILAN N

Document Sample
PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI (DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI) DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003 DI PENGADILAN N Powered By Docstoc
					  PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA
 TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI
(DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI)
       DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003
              DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI




                               (Skripsi)

                     Disusun dan Diajukan Untuk

 Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

        Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

                                Oleh :

                        Whisnu Adhi Nugroho

                              E 0005309




                        FAKULTAS HUKUM

                 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

                            SURAKARTA

                                 2010




                                   i
                   PERSETUJUAN PEMBIMBING

                       Penulisan Hukum (Skripsi)

  PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA
 TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI
(DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI)
      DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003
              DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI




 Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
       (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                              Disusun oleh :




                          Whisnu Adhi Nugroho

                               E 0005309




                           Dosen Pembimbing




                         Kristiyadi, SH, M. Hum

                       NIP. 195812251986011001


                                    ii
                             PENGESAHAN PENGUJI

                             Penulisan Hukum (Skripsi)

   PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA
  TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI
(DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI)
      DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003
            DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
                                         Oleh:

                               Whisnu Adhi Nugroho
                                     NIM. E0005309
     Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
     Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

                                         Pada :
                             Hari                : Selasa
                             Tanggal             : 23 Februari 2010

                                    DEWAN PENGUJI

1.    Edy Herdyanto, S.H., M.H                     : ……………………………………..
              Ketua

2.    Bambang Santoso, S.H., M.Hum                 : ……………………………………..
              Sekretaris
3.    Kristiyadi, S.H., M.Hum                      : ……………………………………..
              Anggota


                                       Mengetahui
                                         Dekan




                           Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
                              NIP.1961093019860110



                                           iii
                                   MOTTO




Sewaktu kita dilahirkan kita sudah dihadapkan pada suatu resiko, sehingga kita
tidak perlu takut lagi dengan resiko yang akan timbul selama kebenaran berada di
pihak kita

                                                  (Drs. Roeswardiyatmo, M. Pd)




Tidak ada yang dapat menghalangi seseorang untuk menegakkan keadilan
terkecuali orang itu berkeingingan untuk menghalangi keadilan dalam
menjalankan kewajibannya.

                                                  (Drs. Roeswardiyatmo, M. Pd)




                                       iv
   PERSEMBAHAN




Karya Tulis (Skripsi) ini aku persembahkan kepada :

1. Bapakku Drs. Roeswardiyatmo, M. Pd dan Ibuku
   Dra Siti Munjajanah, M. Pd atas support dan
   doanya.
2. Kakakku Rini Purwaningsih, SE, MM dan adikku
   Reni Pratiwi Setya Wardhani atas dukungan dan
   semangatnya.
3. Calon istriku Sri Ambarwati, A.Md atas cinta dan
   kasih sayangnya selama 5 tahun ini.
4. Teman-temanku semua.
5. Almamaterku




             v
                               PERNYATAAN

Nama           : Whisnu Adhi Nugroho

NIM            : E 0005309




Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PELAKSANAAN            PENUNTUTAN           UANG   PENGGANTI         SECARA
TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI
(DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI)
DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003 DI PENGADILAN
NEGERI WONOGIRI adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan
karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skripsi) ini.




                                                       Surakarta, Februari 2010

                                                     Yang membuat pernyataan




                                                         Whisnu Adhi Nugroho

                                                               NIM. E0005309




                                       vi
                                   ABSTRAK

WHISNU ADHI NUGROHO, E0005309, PELAKSANAAN PENUNTUTAN
UANG PENGGANTI SECARA TANGGUNG RENTENG OLEH
KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI (DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA
DALAM BERKAS TERSENDIRI) DALAM KASUS KORUPSI BUKU
AJAR TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI. Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum
(Skripsi).2010.



       Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pelaksanaan penuntutan uang
pengganti secara tanggung renteng terhadap seorang saksi (diajukan sebagai
terdakwa dalam berkas tersendiri) serta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan
penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng terhadap seorang saksi
(diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) di Pengadilan Negeri
Wonogiri.

        Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan Penelitian Deskriptif yaitu penelitian
yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai
masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara
sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu
mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dalam
mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari wawancara langsung dari sumber di lapangan dan data
sekunder diperoleh secara studi pustaka. Teknik analisa data dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan teknik analisis data model kualitatif model interaktif,
yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui 3 tahap, yaitu mereduksi data,
menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan.

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan
mengenai pelaksanaan penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng
terhadap seorang saksi (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) dan
hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penuntutan uang pengganti secara
tanggung renteng (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri).



Kata kunci : korupsi, uang pengganti, tanggung renteng.




                                        vii
                            KATA PENGANTAR




     Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia Nya maka penulis mampu
menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN
PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA TANGGUNG RENTENG
OLEH     KEJAKSAAN         TERHADAP          SAKSI   (DIAJUKAN      SEBAGAI
TERDAKWA           DALAM     BERKAS         TERSENDIRI)     DALAM     KASUS
KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI
WONOGIRI”.

     Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat
untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.

     Atas berbagai bantuan yang telah banyak diterima Penulis selama
melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini,
maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1.    Bapak Moh. Jamin S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
      Sebelas Maret Surakarta.
2.    Bapak Edi Herdyanto, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3.    Bapak Kristiyadi, S.H, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan
      segala kesabarannya membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan
      hukum ini.
4.    Ibu Gayatri Dyah Suprobowati, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik
      atas nasehat, arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan study di
      Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5.    Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
      Surakarta atas dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk penulis
      selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
      Surakarta.


                                     viii
6.    Seluruh Karywan Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta
      yang telah banyak membantu Penulis dalam segala kepentingan dari penulis
      dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta.
7.    Bapakku Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd yang dengan ketabahannya menjalani
      ketidakadilan dari sang penguasa yang tercela.
8.    Ibuku Dra. Siti Munjajanah, M. Pd yang dengan sabar menerima cobaan
      serta mendidik Penulis hingga terselesaikannya studi di Fakultas Hukum
      Sebelas Maret Surakarta.
9.    Kakakku Rini Purwaningsih, S.E, M.M yang dengan keteguhan hati
      membantu memberikan kekuatan kepada keluarga.
10.   Adikku Reni Pratiwi Setya Wardhani yang dengan keberaniannya
      menghadapi kenyataan pahit selama ini.
11.   Calon istriku Sri Ambarwati, yang dengan penuh cinta dan kasih sayang
      selalu menemaniku selama ini dalam suka maupun duka penulis.
12.   Kakak iparku Sukirno, S. STP, MM yang selalu memberikan dukungan
      moril kepada keluargaku setiap waktu.
13.   Teman-temanku Ronggo, Tri Wahyudi, Anung, Agung, Dedy, dan semua
      yang belum penulis sebut, atas bantuan dan semangatnya selama ini.
14.   Mustofa Kamal, SH yang telah mengajarkan penulis tentang hukum dalam
      arti nyata.
15.   Begug Poernomosidi, S.H yang telah mengajarkan kepada penulis tentang
      bagaimana kenyataan pahit hidup tertekan demi suatu ambisi yang
      tersimpan.
16.   Suhirno, Bc.Hk, S.H yang mengajarkan tata cara kehidupan Rumah
      Tahanan.
17.   Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2005 Universitas Sebelas Maret
      Surakarta
18.   Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
      penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.




                                        ix
     Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang masih sangat terbatas. Oleh
karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima
dengan senang hati.
     Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan berguna
bagi sumbangan Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan
Ilmu Pengetahuan pada umumnya, dan semoga pihak-pihak yang telah membantu
penyelesaian penulisan hukum ini, atas amal baik mereka semoga mendapat
pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin…..




                                          Surakarta, 23 Februari 2010




                                                        Penulis




                                      x
                                               DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................              i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................                                   ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....................................................                             iii
HALAMAN MOTTO ..................................................................................             iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................                       v
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................                    vi
ABSTRAK .................................................................................................. vii
KATA PENGANTAR ................................................................................. viii
DAFTAR ISI ...............................................................................................   xi
BAB I           PENDAHULUAN .....................................................................             1
                A. Latar Belakang Masalah .......................................................             1
                B. Rumusan Masalah ................................................................           7
                C. Tujuan Penelitian .................................................................        7
                D. Manfaat Penelitian ...............................................................         8
                E. Metode Penelitian .................................................................        9
                F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................... 15
BAB II          TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 16
                A. Kerangka Teori .................................................................... 16
                     1. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi .................................... 16
                     2. Tinjauan Tentang Saksi .................................................. 24
                     3. Tinjauan Penuntutan Uang Pengganti Secara
                          Tanggung Renteng .......................................................... 26
                B. Kerangka Pemikiran ............................................................. 38
BAB III         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 40
                A. Pelaksanaan Penuntutan Uang Pengganti
                     Secara Tanggung Renteng Terhadap Seorang Saksi
                     (Diajukan Sebagai Terdakwa Dalam Berkas Tersendiri)........ 40
                B. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penuntuan
                     Uang Pengganti Secara Tanggung Renteng Terhadap



                                                       xi
                   Seorang Saksi (Diajukan Sebagai Terdakwa Dalam
                   Berkas Tersendiri) ................................................................. 50
BAB IV        PENUTUP ................................................................................. 52
             A. Kesimpulan ........................................................................... 52
             B. Saran ..................................................................................... 54
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 55
LAMPIRAN




                                                    xii
                            BAB I. PENDAHULUAN

                          A. Latar Belakang Masalah

           Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari
menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam
setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk
kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi
dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam
bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan
masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah
terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita
lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (cybercrime), tindak pidana
pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi dan tindak pidana
lainnya.

           Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia
ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi
baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia
sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah
satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat
Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh
beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

       Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi
ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh
kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan
jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional
serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa
korupsi dapat      mengundang gejolak revolusi,     alat   yang ampuh untuk
mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul




                                       1
                                                                              2



apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. (B.
Simanjuntak, 1981:310)

        Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut.
Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang ter espos ke permukaan. Di
negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang
menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara
seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di
akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat
kecil hingga pejabat tinggi.

        Walaupun    demikian,   peraturan   perundang-undangan    yang   khusus
mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-
undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan.
Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

    1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak
        pidana korupsi,
    2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak
        pidana korupsi,
    3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
        pidana korupsi,
    4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
        undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

        Label Korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri, TNI,
Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau
pejabat dan pelaku fungsi yudikatif atau konglomerat dan badan usaha swasta,
namun juga dapat ditempelkan pada semua lembaga dan anggota masyarakat
dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan
dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris dan lain-
lain.
                                                                               3



        Untuk memahami korupsi harus mulai dengan membuang jauh-jauh mitos
bahwa korupsi adalah soal budaya. Dalam berbagai budaya, memberi hadiah pada
pejabat publik dilakukan secara terbuka dan transparan.

        Korupsi merupakan kata-kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di
telinga dewasa ini. Bahkan budaya korupsi sudah mengakar ke seluruh elemen
masyarakat Indonesia. Istilah Korupsi sudah dikenal dan ada dalam khasanah
hukum     Indonesia   sejak   adanya    Peraturan   Penguasa    Militer   Nomor
PRT/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 Penguasa Militer berwenang pula
mengadakan penyelidikan terhadap harta benda di dalam daerah yang
kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.

        Menurut asal katanya korupsi berasal dan bahasa latin yaitu "corruptio",
dan dalam bahasa Inggris menjadi "corruption" yang selanjutnya dalam bahasa
Indonesia disebut dengan korupsi. Korupsi secara harfiah mengandung arti jahat
atau busuk.

        Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak
untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi
tidak adanya akuntabilitas.

        Dalam arti sempit, kompsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu
oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai
tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi
keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

        Undang-undang No. 31 Tahun 1999 perubahan Undang-undang No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 dan
pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:
                                                                               4



      1. Dalam Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
          memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
          merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara....

      2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
          lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan
          atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
          dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.. ..

       Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
"secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil
"maupun" dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-vndangan, namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

       Dengan adanya kata-kata "maupun' dalam penjelasan tersebut, dapat
diketahui bahwa undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran
sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

       1. Ajaran sifat melawan hukum formil

       2. Ajaran sifat melawan hukum material

       Sehingga suatu tindak pidana korupsi tidak harus menunggu agar terlihat
secara nyata apakah benar tindakan tersebut mempakan tindak pidana korupsi atau
bukan. Namun apabila tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan korupsi dan
meresahkan masyarakat maka tindakan tersebut sudah dapat digolongkan kedalam
tindak pidana korupsi secara formil.

       Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan
dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan
dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir.
Sehingga korupsi seindiri identik dengan persekongkolan suatu korporasi.
                                                                              5



       Pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi sendiri adalah antara
lain korporasi dan orang. Tentu saja korporasi dikaitkan dengan badan hukum
atau bukan badan hukum yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan orang sendiri
berkaitan dengan orang yang menerima upah atau gaji dari Negara.

       Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi dibagi menjadi beberapa
bagian yaitu pidana mati, pidana penjara, serta pidana tambahan. Pidana mati
dapat dijatuhkan kepada orang atau korporasi yang menjalankan praktik korupsi
dalam keadaan tertentu sesuai yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang No.
31 tahun 1999 jo Undang-Undang No, 20 Tahyun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada mereka yang
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik tindak pidana
korupsi berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi tentunya setelah mendapatkan keputusan hakim yang tetap dan mengikat.
Pidana tambahan adalah antara lain pidana dalam hal pembayaran uang denda dan
uang pengganti yang harus ditanggung oleh terpidana setelah mendapat kekuatan
hukum yang tetap dari pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Selain itu
pidana tambahan dapat berupa Perampasan barang bergerak yang berwujud atau
yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

       Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi arah solusi
terbatas pengembalian asset pelaku dengan bentuk penyitaan asset pelaku yang
tidak berkehendak membayar hutang pengganti. Pembayaran uang pengganti ini
sendiri dapat dibayarkan secara individual dan secara bersama-sama (tanggung
                                                                                6



renteng). Adapun yang dimaksud dengan tanggung renteng adalah bentuk
pembayaran uang pengganti secara bersama-sama beberapa terpidana yang sudah
dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus memenuhi kewajibannya untutk
membayar kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatannya. Tanggung
renteng ini dapat dibebankan terhadap orang atau korporasi yang oleh pengadilan
telah dinyatakan bersalah telah meninbulkan kerugian Negara dari perbuatan yang
dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.

       Dalam kasus dugaan korupsi Buku Ajar Tahun 2003 di Kabupaten
Wonogiri yang sudah dijadikan terdakwa yakni Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd (
Mantan Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Wonogiri/Penanggung Jawab
Program Proyek Buku Ajar Tahun 2003), Drs. Purwanto, GP, M.Si (Mantan
Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri/Penanggung Jawab
Kegiatan Proyek Buku Ajar Tahun 2003), serta Drs. Susilo, M.Pd (Mantan Kasi
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri/Pemimpin Kegiatan
Proyek Buku Ajar Tahun 2003). Dalam surat tuntutan Jaksa NO.REG.
PERKARA : PDS-04/W.GIRI/05-2008 halaman 506 huruf ke 6 disebutkan pula
tuntutan bagi Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM (Diajukan sebagai terdakwa dalam
berkas tersendiri) mengenai uang pengganti yang harus dekembalikan secara
tanggung renteng oleh ketiga terdakwa, H. Murod Irawan (Mantan Dirut Balai
Pustaka/Buron/Tidak pemah dihadirkan dalam sidang), serta PT. Balai Pustaka
sebesar Rp. 3.615.377.120 (tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh
puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) . Padahal di dalam persidangan Drs.
Dwi Putro Setyantomo, MM dihadirkan sebagai saksi dari ketiga terdakwa.

       Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
mengulas kasus yang terjadi di Kabupaten Wonogiri, untuk itu penulis
menetapkan judul "PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI
SECARA TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP
SAKSI     (DIAJUKAN        SEBAGAI       TERDAKWA          DALAM       BERKAS
TERSENDIRI) DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003 DI
PENGADILAN NEGERI WONOGIRI"
                                                                            7



                             B. Perumusan Masalah

       Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:

      1. Bagaimanakah        pelaksanaan penuntutan uang pengganti secara
           tanggung renteng terhadap seorang saksi (diajukan sebagai terdakwa
           dalam berkas tersendiri)?

      2. Hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan penuntutan uang
           pengganti secara tanggung renteng terhadap seorang saksi (diajukan
           sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri)?

                              C. Tujuan Penelitian

       Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan penelitian
yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai untuk pemecahan
masalah yang di hadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, maka tujuan penulisan hukum ini adalah

       1. Tujuan Obyektif

           a. Untuk lebih memahami bagaimana pelaksanaan penuntutan uang
             pengganti secara tanggung renteng yang ditujukan kepada seorang
             saksi (diajukan sebagai tersangka dalam berkas tersendiri)

           b. Untuk lebih mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam
             pelaksanaan penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng
             yang ditujukan kepada seorang saksi (diajukan sebagai tersangka
             dalam berkas tersendiri).

       2. Tujuan Subyektif

           a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi
             guna memenuhi syarat-syarat yang diperiukan untuk memperoleh
                                                                                 8



              gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum
              Universitas Sebelas Maret Surakarta

           b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penelitian hukum,
              khususnya dalam bidang hukum Acara Pidana yang berhubungan
              dengan Penuntutan Uang Pengganti secara tanggung renteng yang
              dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri terhadap seorang saksi
              (diajukan sebagai tersangka dalam berkas tersendiri) dalam kasus
              Korupsi Buku Ajar tahun 2003 di Pengadilan Negeri Wonogiri.

                                D. Manfaat Penelitian

1.   Manfaat Teoritis

     a.   Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan
          ilmu pengetahuan hukum.

     b.   Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta
          menambah pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana.

     c.   Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya

2.   Manfaat Praktis

     a.   Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti

     b.   Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis
          sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam
          menerapkan ilmu yang diperoleh

     c.   Berdasarkan   hasil     penelitian   ini,   diharapkan   akan   menambah
          pengetahuan kita sejauh mana penuntutan uang pengganti secara
          tanggung renteng dapat diterapkan kepada seorang saksi (diajukan
          sebagai tersangka dalam berkas tersendiri) dalam kasus Korupsi Buku
          Ajar tahun 2003 di Kabupaten Wonogiri.
                                                                                  9



                              E. Metode Penelitian

       Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai
berikut:

       1. Jenis Penelitian

                Dilihat dari jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian
           Hukum empiris yang bersifat Deskriptif. Adapun yang dimaksud
           dengan Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk
           memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti.
           Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang
           seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
           Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan
           secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah
           tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-
           faktor tertentu (Bambang Sunggono, 2003: 36).

                Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini
           dimaksudkan agar dapat lebih menekankan pada “Law in Action”
           (hukum dalam pelaksanaannya) dan menggambarkan serta menguraikan
           semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul
           skripsi secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab
           permasalahan yang ada.

       2. Sifat Penelitian

                Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif
           kualitatif, yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti
           mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian
           deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin
           mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono
           Soekanto, 1986 :10)
                                                                         10



        Berdasarkan      pengertian   di   atas,   metode   penelitian   ini
  dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai
  penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng yang dilakukan
  Kejaksaan Negeri Wonogiri terhadap seorang saksi (diajukan sebagai
  terdakwa dalam berkas tersendiri) serta akibat yang ditimbulkan apabila
  dikomparasikan dengan undang-undang perlindungan korban dan saksi

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

  a. Data yang digunakan

             Data adalah semua informasi mengenai variable atau obyek
     yang diteliti. Didalam penelitian dibedakan antara data yang
     diperoleh langsung dari masyarakat (data primer I primary data) dan
     dari buku pustaka (data sekunder / secondary data) (Soerjono
     Soekanto, 1986 :12)

             Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

     1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber
        yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui wawancara.

     2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
        dari perpustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan
        peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan
        penelitian hukum penulis.

  b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

     1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
        yang terdiri dari :

        a)    Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Wonogiri NO. REG.
              PERKARA: PDS-04/W.GIRI/05.2008
                                                                 11



  b) Surat Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor :
       l00/Pid.B/2008/PN.Wng      atas    nama       terdakwa   Drs.
       Roeswardiyatmo, M. Pd

  c)   Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

  d) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perubahan Undang-
       Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
       Pidana Korupsi.

  e)   Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
       Korban Dan Saksi

  f)   Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
       Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan
  penjelasan bahan hukum primer yng terdiri atas :

  a)   Berbagai Kepustakaan mengenai Hukum Acara Pidana
       khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan
       upaya hukum dalam lingkup pidana

  b) Berbagai hasil seminar, makalah dan artikel yang berkaitan
       dengan materi penelitian

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan
  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
  sekunder yang berupa Kamus Ilmiah Populer, Kamus Hukum,
  Kamus Bisnis, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus
  Inggris-Indonesia
                                                                    12



4. Teknik Pengumpulan Data

       Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui
  penelitian langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini
  diperlukan keakuratannya tentang pennasalahan yang diteliti oleh
  penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
  hukum ini adalah:

  a. Studi Lapangan

             Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun
     secara langsung ke obyek penelitian. Yang dapat dilakukan dengan
     cara:

     1) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan
         tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh data yang
         berhubungan dengan penelitian     baik dilakukan secara lisan
         maupun tertulis.

     2) Observasi yaitu peninjauan secara cermat terhadap semua data
         yang diperoleh yang berhubungan dengan objek penelitian.

  b. Studi Kepustakaan

             Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data
     dengan cara mencari data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen,
     arsip dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan
     dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

        Analisis data merupakan proses mengumpulkan data mengolah
  data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dengan
  analisis akan menguraikan data memecahkan masalah yang diselidiki
  berdasarkan data-data yang diperoleh.
                                                                       13



        Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data
   model kualitatif model interaktif, yaitu data yang terkumpul akan
   dianalisis melalui 3 tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan
   kemudian menarik kesimpulan. Selama itu pula suatu proses siklus
   antara tahapan tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan
   satu dengan yang lain secaraotomatis (H.B. Sutopo, 1991:19).

    Untuk lebih jelasnya, dibuat skema sebagai berikut:

                            Pengumpulan data




     Reduksi Data                                         Penyajian
                                                            Data



                                Penarikan
                               Kesimpulan


                     (H. B. Sutopo, 1991:19)

    Adapun penjelasan dari tahap - tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

        Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber yang
   relevan dengan pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini guna
   memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Reduksi Data

        Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek,
   membuat fokus, membuang hal - hal yang tidak penting yang muncul
   dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini beriangsung terus
   menerus sampai lapoan akhir penelitian selesai.
                                                                       14



c. Penyajian Data

          Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset
    dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, tabel
    dan sebagainya.

d. Penarikan Kesimpulan

          Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai
    hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan - pencatatan eraturan,
    pernyatan - pemyataan, konfigurasi - konfigurasi yang mungkin, alur
    sebab akibat, akhimya peneliti menarik kesimpulan. (HB. Sutopo,
    2002 :37).

     Bahan hukum yang telah diperoleh penulis, selanjutnya diuraikan
serta dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk
tulisan yang lebih sistematis. Cara pengolahan dan analisis data yang akan
dilakukan penulis disini ialah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan
dari suatu pennasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan
konkret yang dihadapi, selanjutnya akan dianalisis untuk melihat penerapan
peraturan perundang-undangan tentang penuntutan uang pengganti secara
tanggung renteng terhadap seorang saksi (diajukan sebagai tersangka dalam
berkas tersendiri)
                                                                              15



                       F. Sistematika Penulisan Hukum

         Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan
menyeluruh mengenai materi penulisan hukum yang akan disusun, rnaka Penulis
menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

           Dalam bab ini diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
           masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
           manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA

           Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang melandasi
           penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang di
           angkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: tinjauan umu tentang korupsi
           dan penyebabnya, modus operandi tindak pidana korupsi, dan kasus
           korupsi di wonogiri.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

           Pada bab ini, penulis menguraikan tentang,pelaksanaan penuntutan
           uang pengganti secara tanggung renteng terhadap seorang saksi
           (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) dan hambatan yang
           timbul ndalam pelaksanaan penuntutan uang pengganti secara tanggung
           renteng (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri).

BAB IV PENUTUP

           Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran
                 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

                        A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

  a) Pengertian Secara Umum

            Menyadari bahwa tidak satupun bangsa yang terbebas dari
     korupsi maka pencegahan korupsi hendaknya memang dilakukan oleh
     Negara-negara di dunia secara bersama dan terus menerus, dan khusus
     bagi bangsa Indonesia permasalahannya bukan hanya mencegah tapi
     juga memberantas mengingat jumlah kasus, kerugian Negara maupun
     modus operandi korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun (Rohim,
     2008 : 3)

            Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan
     sosial, budaya, kemasyarakatan, dsan kenegaraan sudah dikaji dan
     ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Kornpsi moral
     mernjuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng,
     hingga para penguasa rezim termasuk dalam system demokrasi, tidak
     lagi dipimpin oleh hukum tetapi lebih hanya berupaya melayani
     dirinya sendiri. (Mansyur Semma, 2008 : 32)

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud
     dengan kornpsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara
     atau perusahaan ) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

            Sudarto mengemukakan bahwa perkataan kornpsi semula
     hanyalah bersifat umum dan barn menjadi istilah hukum untuk pertama
     kalinya adalah di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor
     Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.




                                 16
                                                                    17



       Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki
kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik korupsi selalu
berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif
kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai
modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari
kejahatan yang terorganisir, sebagaimana dinyatakan oleh Syed
Hussain Alatas bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan yang
terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk
berbuat. Dengan kata lain korupsi merupakan bagian atau sub system
dari kejahatan yang terorganisir. Selanjutnya Syed Hussain Alatas
menegaskan bahwa kejahatan yang terorganisisr mempunyai kaitan
dengan korupsi yang terorganisir dimana penerimaan uang suap kecil-
kecilan yang merupakan pelanggaran yang kurang serius dapat
berkembang ke bidang-bidang yang lebih serius, yakni kejahatan. Hal
ini selanjutnya akan menjurus kearah konsolidasi organisasi penjahat
Ada beberapa perbedaan antara korupsi yang terorganisasi di dalam
birokrasi   dengan    kejahatan    yang    terorganisasi. Perbedaannya
terlihat dari struktur organisasi dan cara operasionalisasinya.

       Salah satu indikator bahwa korupsi telah merajalela dalam
suatu Negara adalah system pengadilan yang tidak berjalan dan
banyaknya konspirasi illegal. Bagi penguasa eksekutif banyak yang
dilakukan untuk mempengaruhi pengadilan agar sesuai dengan
keinginannya. Mereka terkadang mampu untuk mempengaruhi
kehendak    hukum     yang    sebenanmya      mencari    keadilan   dan
mempengaruhi hakim untuk mematuhi segala keinginannya.

       Dalam perkembangan selanjutnya korupsi tidak hanya makin
meluas, tetapi dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-
mata merugikan keuangan Negara tetapi juga melanggar hak-hak
ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga wajar apabila korupsi
digolongkan sebagai extraordinary crime.
                                                                     18



b) Pengertian secara Yuridis

          Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 perubahan
   Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
   Pidana Korupsi disebutkan bahwa definisi dari korupsi sendiri adalah
   terdapat dalam pasal 2 dan 3.

          Selanjutnya dari penjelasan umum Undang-Undang Tipikor ini
   dpat diketahui agar bahwa dapat menjangkau berbagai modus operandi
   penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang
   semakin canggih dan rumit maka tindak pidana korupsi ini dirumuskan
   sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan mnemperkaya
   diri sendiri aatau orang lain atau suatu korporasi secara melawan
   hukun dalam pengertian formil dan materiil.

          Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam
   tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan
   tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan
   dipidana. Perumusan tindak korupsi itu sendiri dalam undang-undang
   tipikor ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal
   ini sangat penting untuk pembuktian sebab dengan rumusan secara
   formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara maka
   pelaku tindak pidana korupsi tersebut tetap dapat diajukan ke
   pengadilan dan tetap dapat dipidana (Edy Yunara, 2005 :38)

c) Unsur-Unsur Korupsi

          Dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
   disebutkan bahwa unsur-unsur korupsi antara lain kesalahan berupa
   kesengajaan atau kealpaan dan perbuatan melawan hukum. Disamping
   kedua unsur diatas menurut Sudarto ada beberapa syarat yang harus
   dipenuhi yaitu ada suatu tindak pidana yang dilakukan, adanya
                                                                 19



pembuat yang mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan
pemaaf.

1) Kesengajaan atau Kealpaan

          Yang dimaksud dengan dengan kesengajaan tentu dilakukan
   dengan sadar dan dengan maksud. Hal ini berkaitan dengan
   penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Hal ini meriupakan
   perbuatan menggunakan kewenangan yang dimiliki, untuk
   melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada
   kelompok atau perorangan, sementara bersikap diskriminatif
   terhadap kelompok atau perseorangan yang lainnya (Rohim, 2008 :
   28).

          Adapun maksudnya tentunya berkaitan dengan pengadaan
   barang dan jaksa, penguasa eksekutif di daerah mengunakan
   imunitasnya untuk memilih rekanan dalam pengadaan proyek di
   lingkungan kedinasan yang ada di daerahnya. Tentunya yang
   menguntungkan baginyalah yang akan memenangkan proyek
   tersebut.

2) Perbuatan Melawan Hukum

          Adanya sifat perbuatan melawan hukum secara fonnil lebih
   dititikberatkan pada pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap
   peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan suatu
   perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara
   material, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap
   norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam
   masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau
   dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan
   hukum secara material.
                                                                 20



3) Adanya Tindak Pidana Yang Dilakukan

            Yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh
   oknum pejabat tertentu atau rekanan telah memenuhi syarat adanya
   suatu tindak pidana korupsi yang diatur secara tegas didalam
   undang-undang. Dalam artian bahawa mereka telah dianggap oleh
   hukum melakukan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan
   dalam penerapannya.

4) Kemampuan Bertanggung Jawab

            Adalah orang yang melakukan tindakan yang bertentangan
   dengan undang-undang. Sehingga orang yang telah melakukan
   tindakan ini dapat dijatuhi hukuman yang telah ditentukan dalam
   undang-undang.

            Bilamanakah seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan
   atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai pendapat mengenai
   hal ini J.E Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana
   adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas,
   yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam
   pasal 44 KUHP. J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai
   pertanggungjawaban pidana, yaitu:

   a) kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu
      perbuatan

   b) mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan
      itu

   c) keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat

            Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki
   oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah
                                                                 21



ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang
mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara
normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang dibawah
pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya
dengan cara yang normal pula

        Moeljatno menarik kesimpulan mengenai kemampuan
bertanggungjawab antara lain:

a) harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara
     perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan
     melawan hukum.

b) harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya
     menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

        Untuk menjelaskan hal bilamana terdapatnya kemampuan
bertanggungjawab pidana dapat dengan dua cara, yaitu:

a)   Cara pertama, yakni dengan berdasarkan atau mengikuti dari
     rumusan pasal 44 (1). Dari pasal tersebut yang sifatnya beriaku
     umum, artinya berlaku bagi semua bentuk dan wujud
     perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang
     tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya,
     maka orang yang mampu bertanggungjawab atas semua
     perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak
     terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam
     pasal 44 (1), artinya apabila jiwanya tidak cacat dalam
     pertumbuhannya, atau jiwanyaa tidak terganggu karena
     penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab.

b) Kedua dengan tidak menghubungkannya dengan pasal 44 (1),
     dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang
                                                                    22



       mampu bertanggungjwab itu ada tiga syarat yang hams
       dipenuhi, yakni:

       1) Keadaan seseorang yang sedemikian rupa (normal)
             sehingga    ia    bebas    atau mempunyai     kemampuan
             dalam menentukan          kehendaknya   terhadap perbuatan
             yang ia (akan) lakukan.

       2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia
             mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti         terhadap
             nilai perbuatannya beserta akibatnya.

       3) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga ia
             mampu untuk menyadari, menginsyafi, bahwa perbuatan
             yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang
             tercela, kelakuan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum,
             atau oleh masyarakat maupun tata susila.

         Semua          yang     berkenaan      dengan     kemampuan
   bertanggungjawab dan pertanggungjawaban pidana diatas dikutip
   dari buku Adami Chazawi, 2002 : 114-115

5) Tidak adanya alasan pemaaf

         Yang dimaksud adalah seperti yang ditulis dalam pasal 3
   undang-undang 31 thun 1999 yaitu setiap orang yang bertujuan
   menguntungkan diri sendiri atau orang lain.... jelas kata-kata
   menguntungkan orang lain adalah tidak dengan maksud, dengan
   kata lain perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa belum tentu
   dimengerti sendiri oleh terdakwa karena kekurang cakapan dari
   terdakwa dalam mengurus tugas yang dibebankan yang ada di
   daerah.
                                                                         23



               Dari kata “……menguntungkan diri sendiri atau orang
      lain…..” tentu saja mempunyai penafsiran yang luas dari definisi
      tersebut. Sehingga seseorang dianggap pula bersalah apabila oleh
      jaksa dianggap membantu memberikan keuntungan kepada orang
      lain yang merugikan Negara. Walaupun dirinya sendiri tidak ikut
      menikmati hasil dari korupsi itu sendiri.

d) Subjek Tindak Pidana Korupsi

             Dalam system hukum perdata Belanda yang masih kita anut
   sampai saat ini, maka dikenal sebagai subjek hukum terbagi menjadi
   dua, yaitu yang pertama adalah manusia (persoon) dan kedua adalah
   badan hukum (rechtpersoon). Dari pembagian subjek hukum diatas,
   apabila korporasi ini merupakan subjek hukum yang dapat melakukan
   hubungan hukum, maka korporasi termasuk dalam kualifikasi badan
   hukum.

             Yang dimaksud dengan orang tentu saja masih berkaitan
   dengan Negara. Yang dimaksud disini adalah orang yang menerima
   gaji atau upah dari Negara. Sehingga identik dengan kata pegawai
   negeri.

             Sedangkan korporasi sendiri nmenurut undang-undang adalah
   kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan
   badan hukum atau bukan badan hukum.

             Yang dimaksud dengan saksi adiah orang yang dapat
   memeberikan keterangan          guna     kepentingan       penyelidikan,
   penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang
   suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia
   alami sendiri. Seorang saksi tidak dapat dibenarkan kesaksiaannya
   apabila ia satu keturunan keluarga dari terdakwa. Seorang saksi dapat
   dijadikan tersangka apabila dia terbukti melanggar undang-undang.
                                                                           24



2. Tinjauan Umum Tentang Saksi

  a.   Pengertian Saksi

            Suatu kasus pidana persoalan pembuktian sangat menentukan.
       Keberhasilan kerja Kepolisian sebagai penyidik tergantung pada
       keterbukaan para saksi yang dihadapkan dalam proses penyidikan
       untuk didengar keterangannya. Namun tidak jarang didapatkan dalam
       masyarakat,   bahwa    para   saksi   tersebut   enggan   memberikan
       keterangan, karena merasa terancam jiwanya dan merasa tertekan dari
       pihak lain termasuk dari pihak tersangka. Oleh karena itu perlunya
       suatu ketentuan hukum untuk mengatur bagaimana saksi bisa
       dilindungi secara hukum, agar peristiwa pidana tersebut bisa
       terungkap secara sempurna. Sejak diberlakukannya Kitab Undang-
       undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981,
       perlindungan hukum hanya terbatas pada tersangka dan terdakwa,
       perlindungan hukum terhadap saksi belum disentuh, namun pada
       tahun 2006 yang lalu telah diberlakukan UU No 13 tahun 2006
       tentang perlindungan saksi dan korban yang mulai berlaku 11 Agustus
       2006, sehingga secara normatif telah mengatur bagaimana seorang
       saksi dapat dilindungi secara hukum. Oleh karena itu para aparat
       penegak hukum harus mampu memahami dan menerjemahkan aturan
       hukum ini guna diberlakukan agar para saksi dalam kasus pidana
       mendapatkan perlindungan hukum.
            Pengertian saksi dalam kasus pidana, adalah orang yang dapat
       memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,
       penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu
       perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia
       alami sendiri. Jika mengacu pada pengertian dan definisi saksi
       tersebut, maka dapat diartikan secara luas termasuk di dalamnya
       adalah saksi ahli. Karena sebenarnya saksi ahli tersebut termasuk saksi
       yang sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikannya
                                                                        25



sebagai ahli dari bidang tertentu untuk mengungkap suatu kasus
pidana. Sebenarnya perlindungan hukum terhadap saksi ini sangat
penting, karena jika seorang saksi kunci dalam suatu kasus pidana,
tidak mendapatkan perlindungan hukum, dalam arti harus dilindungi
dari aspek rasa aman, maka akan tidak bebas memberikan keterangan
yang    dia    ketahuinya   kepada     penyidik    kepolisian,     sehingga
berdasarkan Pasal 8 UU No 13 tahun 2006 menegaskan bahwa
perlindungan     terhadap   saksi    harus   diberikan     sejak    tahapan
penyelidikan. Namun terkadang para penegak hukum kurang
memerhatikan hal-hal tersebut, yang pada akhirnya suatu kasus pidana
tidak terungkap secara sempurna kasusnya, karena adanya tekanan-
tekanan pihak tersangka kepada saksi, yang tidak jarang justru
menjurus kepada terancamnya jiwa saksi tersebut, dan terkadang pula
terhadap keluarga saksi.
       Memang disadari bahwa saat ini masih kurang disadari oleh
penegak hukum tentang keberadaan Undang-undang perlindungan
saksi ini, sehingga secara normatif belum tampak sebagai aturan yang
harus dilaksanakan, termasuk bagi pemerintah masih dalam proses
pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, padahal
sudah banyak terjadi peristiwa hukum yang nampaknya belum secara
maksimal para saksi dapat dilindungi secara hukum, padahal dapat
diketahui bahwa tujuan akhir dari perlindungan saksi ini, agar saksi
dapat bebas memberikan keterangan kepada penyidik sebagai bukti
yang kuat atas suatu tindak pidana, sehingga seorang saksi harus
dijamin keamanan fisik dan jiwanya, bebas memberikan keterangan,
tanpa ada tekanan, malahan keluarganyapun harus dilindungi,
demikian pula terhadap harta bendanya dan semuanya bebas dari
tekanan-tekanan dan ancaman. Jika dicermati ketentuan pidana dalam
UU No 13 tahun 2006 tersebut, jelas ditegaskan dalam pasal 37 bahwa
jika   seseorang   memaksakan        kehendaknya    baik    menggunakan
kekerasan maupun cara-cara tertentu yang menyebabkan saksi tidak
                                                                          26



       memperoleh perindungan hukum, sehingga saksi tersebut tidak
       memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan pada pemeriksaan
       tingkat manapun



3. Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti Secara Tanggung Renteng

  a.   Penuntutan Uang Pengganti secara Tanggung Renteng

       1) Uang Pengganti

             Polemik mengenai realisasi uang apengganti menjadi selalu
       berkepanjangan, baik sejak undang-undang Yindak Pidana Korupsi
       yang lama ( UU No. 3 Tahun 1971) maupun yang baru ( UU No. 31
       Tahun 1999 perubahan UU No. 20 Tahun 2001) khususnya dalam
       uang pengganti. kaitan pelaksanaan pembyaran uang pengganti.
       Polemik mengenai eksekusi uamg pengganti inipun berkelanjutan
       mengenai kritikan publik terhadap Kejaksaan mengenai pelaksanaan
       setor uang pengganti. Betapa tidak, beberapa waktu lalu Departemen
       Keuangan memberikan versi berbeda mengenai besaran uang
       pengganti dengan versi yang diajukan Kejaksaan Agung. Bahkan
       untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah terhadap polemik ini,
       Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar tidak terjadi korupsi
       ganda dalam pengelolaan dana pengganti dan uang kerugian yang
       dikelola dan dilaporkan ke Departemen Keuangan dan Badan
       Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung harus menyusun dan
       membuat     laporan   yang   transparan   dan     memenuhi     prinsip
       akuntabilitas.
             Sebenarnya ada pemahaman yang keliru dari para pengamat
       mengenai     penempatan   uamg   kedalam    kas    Kejaksaan     yang
       menimbulkan polemik mengenai pemaknaan status Uang Sitaan dan
       Uang Pengganti, bahkan makna Uang Kerugian yang yang tidak
       dikenal dalam tindak pidana korupsi. Inipun masih memisahkan
                                                                27



mengenai pengertian “keuangan Negara” yang sampai sekarang juga
masih menjadi perdebatan, khususnya terhadap badan hukum plat
merah (BUMN/BUMD).
     Dalam kaitan dengan makna “Keuangan Negara” inipun
menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal
tersebut. Pertama-pertama yang perlu dipahami       bahwa adanya
ketentuan pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pengertian “Pegawai Negeri”.
Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas, sehingga
perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan
BUMN sebagai persoon yang menerima gaji atau upah dari keuangan
Negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari korporasi
lain yang mempergunakan yang mempergunakan modal atau fasilitas
dari Negara atau masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai
korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan Negara
(dengan cara penempatan keuangan Negara sebagai penyetotan
modal) yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan Negara,
maka pimpinan BUMN masuk dalam kategoris sebagai “Pegawai
Negeri”, meskipun, pendekatan sejarah memberikan makna limitative
terhadap pengertian “pegawai negeri”, yaitu memangku suatu jabatan
umum, diangkat oleh kekuasaan umum dan menjalankan sebagian
organ,alat dan atau tugas-tugas Negara.
     Polemik terjadi pada tataran Implementatif mengenai makna
“Keuangan Negara” dengan status BUMN dalam kaitannya dengan
penempatan Keuangan Negara. Undang-undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, khususnya mengenai nruang lingkup
keuangan Negara pasal 2 yang ternyata sejalan dengan penjelasan
umum Undang-undang No, 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi, sehingga Keuangan Negara memiliki makna yang ekstensif
meliputi kekayaan Negara yang dipisahkan meupun yang tidak
dipisahkan. Dalam pengertian ini kekurangan satu rupiahpun akan
                                                                  28



berarti uang Negara akan berkurang dan dianggap merugikan Negara,
sehingga sifatnya masih berada pada ranah Hukum Pidana.
     Namun pemaknaan secara contrario muncul manakala Undang-
Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa
kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang
berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada
Pesero dan atau Perum serta perseroan Negara lainnya. Bahkan pasal
11 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 memiliki makna tegas bahwa
pengelolaan BUMN didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan yang
ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas sehingga harus diartikan bahwa persero, perum
dan lainnya itu tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang
masuk dalam ranah hukum perdata. Jadi, memang untuk menentukan
ada atau tidak adanya kerugian Negara ini sangat tergantung dengan
pemaknaan kekayaan Negara yang terpisah atau tidak terpisah, yang
akhirnya akan menentukan area Hukum Perdata atau Hukum Pidana
sebagai Kerugian Negara tersebut. Dengan adanya Fatwa Mahkamah
Agung Republik Indonesia dari Wakil Ketua Mahkamah Agung
Republik   Indonesia    Bidang    Yudisial   dengan       Nomor    :
WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 seharusnya
polemik yang menjadi sikap rutinitas tentunya harus berakhir
manakala subyek pelaku tindak pidana korupsi adalah para pelaku
BUMN yang merupakan aparatur Negara untuk menentukan kriteria
ada tidaknya kerugian Negara, karena kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan Negara/perusahaan daerah tidak dapat diartikan sebagai
keuangan Negara dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat
secara hukum.
     Permasalahan yang dianggap pokok pada tulisan pendek ini
adalah :   bentuk pelaksanaan uang pengganti apakah dapat
dilaksanakan oleh penegak hukum, dan pada tahap proses yang
                                                                       29



manakah bias dilakukan tindakan upaya paksa pensitaan yang diikuti
terhadap uang pengganti tersebut.


a) Uang Pengganti Era Undang-Undang No. 3 Tahun 1971
      Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa persoalan Uang
Pengganti ini tidaklah lepas kaitannya atas unsur “Kerugian Negara”
disatu sisi, dengan isu “dwang middelen” (upaya paksa).
      Pasal 34 Undang-undang No. 3 tahun 1971 mengenai uang
pengganti,   pembayarannya       harus   dilakukan     yang   jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi,
dan menurut penjelasan pasalnya menyatakan bahwa apabila
pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka
berlakulah ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran uang denda,
artinya tidak ada pembayaran denda akan berakibat pelaku dikenakan
pidana kurungan tidak lebih dari 8 bulan (pasal 30 KUHP).
      Untuk menutupi unsur kerugian Negara itulah diperlukan upaya
paksa (dwang middelen). Tindakan atau upaya paksa penegak hukum
dalam rangka menyelamatkan Uamg Negara itu dapat dilakukan
secara tahapan :


      Pra Ajudikasi, berupa tindakan atau upaya paksa penegak
hukum dengan cara melakukan pensitaan terhadap harta atau benda
yang ada pada penguasaan tersangka/terdakwa maupun harta atau
benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harta atau benda itu diduga
memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana. Jadi tidaklah
memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut.
      Isu penyitaan dalam Hukum Acara Pidana sungguh dapat
dihubungkan dengan perampasan yang dalam hukum pidana material
merupakan jenis hukuman tambahan.
      Jikalau soal penyitaan sebenarnya diatur pasal 38 KUHAP
sampai dengan pasal 46 KUHAP tersebut menyinggung penyitaan
                                                                    30



sebagai salah satu upaya paksa (dwangmiddel atau coercial force) dari
kewenangan yang ada pada pihak penyidik, maka pasal 128 KUHAP
sampai dengan pasal 130 KUHAP mengatur apa yang harus ditempuh
dalam suatu proses, apa yang dilakukan oleh penyidik dalam
melakukan penyitaan.
     Pasal 128 KUHAP sampai dengan pasal 130 KUHAP tersebut
merupakan     aspek    lain   dari   kewenangan      penyidik,    yang
menggambarkan jalannya prosesual dalam melakukan penyitaan,
disamping (pasal 38-46 KUHAP) kewenangan dan kewajiban dari
suatu penyidik.


     Saat dan Pasca Ajudikasi, berupa tindakan atau upaya paksa
penegak hukum untuk melaksanakan realisasi Uang Pengganti.
Namun demikian Undang-undang lama tidak mengatur mengenai
alternative penyitaan terhadap harta benda terdakwa/terpidana apabila
pelaku tidak melakukan pembayaran uang pengganti karena didalam
penjelasan pasal 34 hanya dikatakan bahwa akan berlaku tentang
pidana denda dalam hal tidak ada realisasi uang pengganti. Hal ini
berlainan dengan perubahan melalui Undang-undang No. 31 Tahun
1999 terhadap permasalahan tidak adanya pembayaran uang pengganti
dimana terhadap harta benda pelaku dapat dilakukan pensitaan atas
harta benda atau yang ada pada penguasaan tersangka/terdakwa
maupun harta atau benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harta atau
benda itu diduga memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana.
Jadi tidaklah memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta
benda tersebut.
     Sebenarnya tujuan dilakukan pensitaan maupun menetapkan
uang pengganti tersebut adalah dalam rangka pengemnbalian kerugian
negarayang ditimbulkan oleh pelaku secara tidak langsung ataupun
langsung (misalnya perbuatan tersangka dalam memperkaya orang
lain atau suatu badan) dan merupakan bentuk tindak pidana tambahan
                                                                 31



yang hampir memiliki karakter hukum perdata (ganti rugi dalam
bentuk), sebab denda ebagai pidana pokok tentunya tidak memiliki
uang pengganti. Pidana tambahan secara murni dalam pasal 10 KUHP
pun tidak memiliki bentuk uang pengganti, tetapi terbatas hanya
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan
pengumuman putusan hakim.
      Jadi suatu pensitaan maupun pembayaran uang pengganti adalah
dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara.
      Pada tahap Prae Judiciel, dalam hal pensitaan, adalah dalam
rangka pensitaan terhadap benda bergerak (misal uang) milik
tersangka atau pihak ketiga yang diduga berasal dari tindak pidana
atau ada kaitannya dengan tindak pidana adalah sebagai pelaksanaan
upaya paksa dan tentunya untuk menjamin pengembalian kerugian
Uang Negara dalam hal terdakwa dihukum melakukan tindak pidana
korupsi.
      Namun demikian, tahap judicial, pidana tambahan berupa
hukuman uang pengganti yang dicantumkan pada pasal 34 Undang-
Undang No. 3 Tahun 1971 ternyata tidak memberikan solusi yang
cukup apabila terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pengganti
tersebut.   Kendala   pelaksanaan   uang   pengganti   inilah   yang
menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa pelaksanaan atas pembayaran uang pengganti
tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabial uang
pengganti itu dibayar oleh terpidana. Juga eksekusi atas pidana
pembayaran yang akan dilaksanakan oleh jaksa tidak perlu campur
tangan dari pihak pengadilan (misalnya dalam bentuk ijin penyitaan
yang dituangkan dalam penetapan dan lain-lain). Filosofi hukumnya
adalah bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana
adalah masih merupakan pelaksanaan dari putusan hakim. Dan apabila
pelaksanaan dari harta benda terpidana tidak mencukupi lagi, sisanya
                                                                  32



dari harta terpidana hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi
melalui ranah hukum perdata.
     Polemik uang pengganti inilah yang sebenarnya menjadi
permasalahan mengingat      eksekusi terhadap pembayaran uang
pengganti berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 memakan
waktu yang lama, dan kalaupun uang pengganti sudah tersedia tetapi
belum dapat dilakukan penyetoran ke kas Negara apabila memang
ternyata ada pihak ketiga yang berkeberatan karena memang pasal 35
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 memberikan sarana legalitas bagi
pihak ketiga mengajukan keberatan atas perampasan (sebagai
pelaksanaan pensitaan) harta benda (misal uang) tersebut.
     Pemahaman uang yang akan disetor ke kas Negara dalam
perkara tindak pidana korupsi sebagai dwang middelen (upaya paksa)
meliputi, yaitu pertama berupa uang yang dilakukan pensitaan karena
penguasaan uang oleh seseorang diduga memiliki keterkaitan atau
berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pensitaan dilakukan
oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya pencucian uang
melalui proses pensamaran melalui asal-usul uang tersebut, sehingga
diperlukan tindakan paksa berupa pensitaan. Uang pensitaan ini
umumnya     ditempatkan    pada   rekening   penegak    hukum   atau
distatuskan sebagai penitipan bahkan dilakukan pemblokiran oleh
Bank atas perm intaan penegak hukum. Sehingga status Uang Sitaan
ini memang seharusnya diparkir dalam rekening penegak hukum
sampai ada status jelas dari putusan pengadilan yang berkekuatan
tetap mengenai terbukti tidaknya pelaku melakukan tindak pidana
korupsi, karena apabila terbukti, maka uang pensitaan ini dieksekusi
untuk dirampas menjadi milik Negara dan segera disetorkan ke kas
Negara. Kedua, status uang pengganti yang secara tegas jelas regulasi
mengatur bahwa uang pengganti hanya dapat dieksekusi setelah
putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dan umumnya
                                                                  33



eksekusi uang pengganti, khususnya setoran kepada kas Negara
dilakukan sendiri oleh Terpidana, bukan oleh penegak hukum.


b) Uang Pengganti Era Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
     Uang pengganti berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1971
sebagai bentuk pelaksanaan upaya paksa memang memiliki perbedaan
dengan aturan Uang Pengganti dalam undang-Undang No. 31 tahun
1999 sebagaimana diatur dalam pasal 18.
     Pasal 18
     (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab
          Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan
          adalah :
             a. Perampasan barang bergerak yang berujud atau
                 yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak
                 yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
                 tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik
                 terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan,
                 begitu pula harga dari barang yang menggantikan
                 barang tersebut;
             b. Pembayaran      uang   pengganti     yang   jumlahnya
                 sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang
                 diperoleh dari tindak pidana korupsi;
             c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk
                 waktu paling lama 1 (satu) tahun;
     d.   Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah
atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
      2. Jika    terpidana    tidak    membayar      uang   pengganti
          sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama
          dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
          yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
                                                                    34



             bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
             menutupi uang pengganti tersebut;
         3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
             mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana
             dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan
             pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman
             maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan
             dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut
             sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.


         Ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini
meninggalkan beberapa permasalahan dalam praktek se bagaimana
juga tercantum dalam TOR (Term of Reference)
         Berkaitan dengan pasal 18 ayat 1 huruf b, jika terpidana
membayar Uang Pengganti, seharusnya fungsi Uang Pengganti adalah
untuk menutupi kekurangan terhadap kerugian Negara dengan harta
benda pelaku yang dirampas (pelaksanaan pensitaan pada tahap pra
ajudikasi).
         Banyak terjadi polemik yang terjadi dalam pelaksanaan pasal 18
ini. Berkaitan dengan pasal 18 ayat 1 huruf b, jika terpidana
membayar uang pengganti adalah untuk menutupi kekurangan
terhadap kerugian Negara berdasarkan selisih kerugian Negara dengan
harta benda pelaku yang sudah dirampas. Misalnya kerugian Negara
diperkirakan 100 Milyar dan penilaian terhadap pensitaan harta benda
pelaku ( yang kemudian dilakukan perampasan) hanya 60 milyar,
maka hukuman uang pengganti itu hanyalah 40 Milyar. Kenyataan
yang sering terjadi adalah nilai pensitaan kadang kala jauh lebih besar
daripada nilai kerugisan Negara. Dapat saja terjadi, nilai pensitaan
harta benda pelaku sudah sebanding dengan nilai kerugian       Negara,
tetapi      masih    saja   dilakukan penuntutan/penghukuman pidana
tambahan berupa uang pengganti (Indriyanto Seno Aji, 2009 :261)
                                                                  35



     Berkaitan dengan pasal 18 ayat 2, jika terpidana tidak membayar
uang pengganti sebagaimana dimaksud dsalam ayat (1) huruf b paling
lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat
disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
     Dalam Undang-Undang ini tidak ditentukan secara tegas
mengenai prosedur pensitaan harta benda terpidana tersebut, namun
demikian apabila mengacu “vage-feiten” mengenai prosedur itu dan
bentuk didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 1988
yang pada pokoknya menyatakan eksekusi atas pidana pembayaran
uang pengganti yang akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak perlu campur
tangan pihak pengadilan ( misalnya dalam bentuk ijin penyitaan yang
dituangkan dalam penetapan atau lain-lain). Filosofi hukumnya adalah
bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih
merupakan pelaksanaan dari putusan hakim.
     Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti ataupun
membayar uang pengganti namun tidak mencukupi kerugian Negara,
maka harta benda terpidana dilakukan pensitaan yang sifatnya non
penetapan dari pengadilan mengingat pensitaan ini merupakan
pelaksanaan dari putusan pengadilan. Hanya saja sering kali pensitaan
ini dilakukan oleh penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum sebagai
eksekutor) terhadap seluruh harta benda terpidana dengan tidak
mempertimbangkan tempus delicti. Karena hubungan antara pensitaan
dengan tempus delicti tidak diatur dalam Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 sebagai lex specialis, karenanya prinsip lex generali
mengikat terhadap pensitaan tersebut sebagaimana tersebut pada pasal
39 KUHAP.
     Polemik lainnya adalah potensi terjadinya korupsi ganda yang
dalam makna hukum sebagai penggelapan Uang Negara oleh aparatur
Negara. Akan terjadi korupsi ganda apabila terjadi kesalahan dalam
pengelolaan administrasi Negara tanpa ada prinsip akuntabilitas dan
                                                                    36



transparan kelembagaan, meski polemik pro-kontra tentunya akan
terjadi.
      Penegak hukum seringkali memiliki kendala dalam pelaksanaan
eksekusi uang pengganti karena adanya diskriminasi regulasi atursan
tindak pidana korupsi atas eksekusi Uang Pengganti. Disatu sisi,
dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971, eksekusi atas kekurangan
uang pengganti dilaksanakan melalui gugatan perdata berdasarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1985. Inilah kegagalan
yang seringkali ditemui para penegak hukum, karena gugatan perdata
memiliki sistem pembuktian kompleksitas yang berbeda dengan
hukum pidana, selain itu gugatan perdata mensita waktu puluhan
tahun, sehingga terkumulasinya kuantitas secara maksimal yang
ditemukan Kejaksaan menjadi hal yang wajar. Disis lain, Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 memberikan legalitas pensitaan kekayaan
terpidana sebagai eksekusi uang pengganti. Mekanisme ini telah
mempercepat eksekusi uang pengganti dari terpidana secara langsung
karena     memang   regulasi     tidak   mengatur   teknis   mekanisme
pelaksanaan eksekusi uang pengganti itu.

2) Penuntutan

           Penuntutan   adalah    tindakan   penuntut    umum    untuk
     melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang
     dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara
     pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim
     di sidang pengadilan.

           Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan
     penyidikan dan penuntutan berkewajiban untuk mengusut tuntas
     permasalahan yang diberikan kepadanya secara adil dan bijaksana
     tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kejaksaan sebagai
                                                            37



penuntut umum berhak untuk mengajukan penunturan sesuai
dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

    Penuntutan secara tanggung renteng adalah penuntutan yang
ditujukan terhadap beberapa terdakwa yang diduga melakukan
korupsi secara bersama-sama dan dapat dibuktikan kebenarannya
bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan korupsi.

    Penuntutan secara tenggung renteng dapat dilaksanakan
terhadap seorang tersangka yang diduga telah melakukan
perbuatan korupsi bersama sama dengan orang lain.

    Praktek setelah KUHAP berlaku membagi tahap penuntutan
menjadi tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Tetapi
KUHAP sendiri memuat kedua tahap ini dalam bab penuntutan.

    Tahap pra penuntutan, yaitu tahap ini mulai saat penuntut
umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu
tujuh hari ia hams menentukan apakah berkas perkara tersebut
sudah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara tersebut belum
lengkap maka penyidik hams mengembalukan kepada penyidik
disertai dengan petunjuk-petunju. Dalam waktu 14 hari penyidik
harus menyelesaikan kekurangan tersebut yang diminta oleh
penuntut umum. Dikatakan lengkap apabila bukti-bukti dan
berkas yang diajukan cukup dan disusun berdasarkan KUHAP.

    Setelah dianggap lengksap maka penuntut umum membuat
dakwaan. Dalam pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa penuntut
umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang
didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan
perkaranya ke pengadilan.
                                                                          38



                           B. Kerangka Pemikiran

                           TERDAKWA TINDAK
                            PIDANA KORUPSI



                               PENUNTUTAN
                                 (Pasal 18)



                          TUNTUTAN TANGGUNG
                               RENTENG



         TERDAKWA                                           SAKSI




                                  PUTUSAN




KETERANGAN BAGAN :

         Dalam kasus korupsi buku ajar tahun 2003 yang digelar di Pengadilan
Negeri Wonogiri menyisakan suatu hal yang menurut hemat penulis kurang lazim
dalam suatu penuntutan di pengadilan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.
Terkesan tuntutan mengenai uang pengganti yang tercantum dalam surat tuntutan
jaksa No. Reg. Perkara : PDS-04/W.GIRI/05.2008 atas nama terdakwa Drs.
Roeswardiyatmo, M.Pd pada halaman 506 huruf ke 6 terkesan memaksakan
kehendak penuntut umum tanpa memperhatikan hak yang melekat pada seorang
saksi.
                                                                          39



       Dalam surat tuntutan disebutkan pula seorang saksi yang diikutsertakan
dalam penuntutan mengenai uang pengganti secara tanggung renteng yang wajib
dibayarkan. Kaitannya dengan pasal 10 Undang-undang Nomer 13 tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban hal penuntutan terhadap seorang saksi
tidak dibenarkan.
       BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA
TANGGUNG RENTENG TERHADAP SEORANG SAKSI (DIAJUKAN
      SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI)

1. Identitas Terdakwa

          Terdakwa dalam kasus buku ajar tahun 2003 di Pengadilan Negeri
   Wonogiri adalah Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd (mantan Kepala Dinas
   Pendidikan Kabupaten Wonogiri/Penanggung Jawab Program), Drs.
   Purwanto, GP, M.Si (Kasubdin TK/SD/Penanggung Jawab Kegiatan), dan
   Drs. Susilo, M.Pd (Kasi Sarana dan Prasarana/Pemimpin Kegiatan).

2. Identitas Saksi (diajukan sebagai terdakwa) Kasus Korupsi Buku
   Ajar

          Saksi yang akan dijadikan terdakwa dalam berkas tersendiri adalah
   bemama Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM yang menjabat sebagai Yang
   Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
   Kabupaten Wonogiri sejak tanggal 1 September 2003 sampai dengan 1
   Januari 2004.

3. Kasus Posisi

          Pada tanggal 8 Januari 2003 Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd selaku
   kepala dinas pendidikan Kabupaten wonogiri mengajukan proposal
   Pengadaan Buku Wajib Siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMA/Ma, dan SMK
   Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Wonogiri yang isinya
   berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
   Nomor : 421-03/0063a tanggal 8 Januari 2003 Perihal: Usul Pengadaan
   Buku Wajib bagi siswa kepada Bupati Wonogiri dengan nilai seluruhnya
   Rp.23.008.189.900,- yang mana buku yang akan digunakan adalah brosur
   dan daftar harga yang diberikan oleh Sri Mulyatiningsih (Staf Pemasaran



                                  40
                                                                      41



PT. Putra Ihsan Pramudhita, dimana H. Murad Irawan sebagai direktur PT.
Putra Ihsan Pramudhita/perwakilan pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero)
di wilayah Kabupaten Wonogiri.

       Selanjutnya proposal yang diajukan kepada bupati tadi diteruskan
oleh Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd secara tertulis untuk disampaikan
kepada panitia angaran DPRD Wonogiri pada tanggal 28 Januari 2003
untuk kemudian dibahas oleh rapat Panitia Anggaran. Setelah dibahas di
rapat Panitia Anggaran DPRD maka akhimya pada rapat paripuma DPRD
ditetapkan Raperda APBD TA 2003 untuk dijadikan Peraturan Daerah
tentang APBD TA 2003 tanggal 25 Februari 2003, disetujui untuk
dianggarkan untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
Angaran 2003 sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati Wonogiri dalam
Peraturan Daerah Kabupaten wonogiri Nomor : 1 Tahun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2003 tanggal 25 Februari 2003 dan dijabrkan dalam Keputusan
Bupati Wonogiri Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Pemjabaran Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Angaran
2003 tanggal 26 Februari 2003 dimana dalam lampirannya untutk Pos
Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri disebutkan anggaran
untuk Belanja Modal Buku Wajib SD/MI sebesar Rp. 7.247.456.000,-
(tujuh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh
enam rbu rupiah) dengan kode rekening : 2.11.01.3.16.01.04.2

       Pada tanggal 1 Mei 2003 Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd selaku
kepala dinas pendidikan Wonogiri menerbitkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidiklan Wonogiri Nomor : 900/043 tentang Penetapan Penanggung
jawab Program, Pemimpin Program, Pemimpin Kegiatan, dan staf
administrasi kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri TA
2003 dimana karena jabatan dari Drs.Roeswardiyatmo, M.Pd adalah
sebagai Kepala Dinas Kabupaten     Wonogiri maka dengan        sendirinya
menjadi Penanhggung Jawab Program.
                                                                       42



       Drs. Susilo, Mpd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Subdin
TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri yang ditunjuk oleh
Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd sebagai Pemimpin Kergiatan Prengadaan
Buku Wajib SD/MI tahun 2003 di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor :
900/043 tentang Penetapan penanggung Jawab Program, Pemimpin
Program Pemimpin Kegiatan dan staf administrasi kegiatan pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Wonogiri oleh jaksa dianggap telah melakukan
kekeliruan dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan
kabupatem Wonogiri, sehingga proyek ini dilakukan dengan tanpa
perencanaan dan jadwal yang jelas.

       Pada tanggal 21 Mei 2003 Drs. Susilo beserta dengan Drs.
Purwanto, GP, M.si diketahui oleh Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd
mengajukan permohonan penunjukan langsung kepada bupati Wonogiri
dengan surat Nomor : 425/1566-c tertanggal 21 Mei 2003. Permohonan
tersebut disetujui oleh Bupati wonogiri dengan surat Nomor : 600/3616
tanggal 23 Mei 2003 dengan rekanan yaitu PT. Balai Pustaka
(Persero).Kemudian disetujui oleh Bupati Wonogiri.

       Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd menerbitkan surat Keputiusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 642.2/056 tanggal 26 Mei
2003 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung. Namun surat
keputusan tersebut oleh Drs. Susilo, M.Pd tidak pemah diserahkan kepada
panitia yang telah dibentuk sehingga panitia yang dittunjuk tidak tahu dan
tidak melaksanakan tugasnya.

       Kemudian Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd menerbitkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor:
642.2/074 tertanggal 26 Mei 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa
Barang. Namun Drs. Susilo, M.Pd tidak pula menyerahkan surat
                                                                       43



keputusan ini kepada panitia pemeriksa barang sehingga panitia pemeriksa
barang tidak melaksanakan tugasnya.

          Setelah addendum dilakukan oleh Drs. Susilo, M.Pd kemudian
diserahkan kepada H. Murod Irawan. Namun oleh H. Murod Irawan surat
addendum tidak pemah diserahkan kembali kepada PT. Balai Pustaka
(persero). Kemudian H. Murod Irawan men sub kontrakkan proyek ini
kepada 8 penerbit yang ditunjuk oleh H. Murod Irawan.

          Dari hasil audit investigative yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan perwakilan provinsi Jawa
Tengah berdasar surat Nomor : LHAI-1310/PW 11/5/2008 ditemukan
adanya mark up sebesar Rp. 2.983.677.461,14 (dua milyar sembilan ratus
delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam
puluh satu rupiah koma empat belas sen).

          Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan
Nomor : 425/2074.b tanggal 23 Juni 2003 untuk pengadaan buku wajib
SD/MI Kab. Wonogiri TA.2003 sebagaimana telah diadendum dengan
addendum surat perjanjian pemborongan Nomor : 425.2/3950.C tanggal
10 September 2003, Drs. Susilo, M.Pd selaku Pemimpin Kegiatan
Pengadaan Buku Ajar Tahun          2003 di Kabupaten Wonogiri telah
melakukan pembayaran kepada HR. Siswadi selaku direktur utama Balai
Pustaka (persero) yang dimulai pada akhir bulan agustus 2003, kemudian
H.R. Siswadi mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada
pemimpin kegiatan pengadaan buku wajib SD/MI di kabupaten Wonogiri
tahun 2003 sesuai Surat Nomor : 044/Mk.2/B.8.2003        tanggal kosong
Perihal      Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.
446.517.100,- yang pengajuannya dilakukan oleh Tatang S. Permana
berdasarkan surat kuasa dari H.R. Siswadi.

          Dengan pengajuan tersebut maka Drs. Susilo, M.Pd pada tanggal
27 Agustus 2003 bersama dengan Agung Widodo, SE selaku pemegang
                                                                   44



Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan diketahui oleh Drs.
Roeswardiyatmo, M.Pd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban
Tetap (SPP BT) Nomor : 900/3818 tanggal 27 Agustus 2003 untuk
pembayaran uang muka tersebut. Kemudian menanggapi surat tersebut
maka Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
yang dijabat oleh Lakgiyatmo, S.E, M.M menerbitkan Surat Perintah
Membayar Uang Nomor : 1200/P tanggal 27 agustus 2003 untuk
pembayaran uang muka tersebut, kemudian oleh Tatang S. Permana pada
tanggal 29 Agustus 2003 telah dicairkan di Bank Pembangunan Daerah
cabang Wonogiri dan kemudian nmentransfer ke rekening : 123-
0090015522 PT. Balai Pustaka (Persero) pada PT. Bank Mandiri (Persero)
cabang Cikini Jakarta sebesar 1.424.802.300,- setelah dipotong PPh
sebesar Rp. 21.697.800,- dan biaya administrasi bank seb esar Rp.
17.000,-

         Pada tanggal 1 November 2004 Drs. Susilo, M.Pd selaku
pemimpin kegiatan nenbuat konsep Berita Acara Hasil Pemeriksa Barang
bahwa barang sudah diterima 100%. Padaahal Drs. Susilo tahu bahwa
buku yang diterima baru berjumlah 275.420 eksemplar dari pesanan
sebesar 496.911 eksemplar. Bahwa pada tanggal 18 November 2003 Alm.
HR. Siswadi selaku direktur utama Balai Pustaka meminta pembayaran
termin pertama kepada pemimpin kegiatan sesuai dengan Surat Nomor :
087/Mk.2/B.l 1.2003 perihal permohonan pembayaran termin pertama
sebesar Rp. 2.893.034.200,- yang dilakukan oleh Tatang S. Permana
sesuai     dengan   surat kuasa Nomor    : 017/MK.2/KS.11.2003 pada
tanggal 19 November 2003.

         Berdasarkan surat permohonan pembayaran termin pertama
tersebut maka, Drs. Susilo M.Pd bersama dengan Agung Widodo, SE dan
diketahui oleh Dr. Roeswardiyatmo, M.Pd mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 900/4651 tanggal 19
November 2003 sebesar Rp. 2.893.034.200,- kepada Kepala Badan
                                                                     45



Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri yang kala itu
dipimpin oleh Yang Menjalankan Tugas (YMT) Drs. Dwi Putro
Setyantomo, MM yang kemudian oleh beliau diterbitkanlah Surat Perintah
Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1967/P tanggal 19 November 2003.
Pada tanggal 20 November 2003 dicairkanlah uang itu oleh Tatang. S
Permana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Wonogiri dan
kemudian mentransfer ke rekening 123-0090015522 milik PT. Balai
Pustaka dengan Bank Mandiri (persero) sebesar Rp. 1.500.000.000,-
setelah dipotong PPh sebesar Rp. 43.395.513,- dan biaya administrasi
sebesar Rp. 7.500,- sedangkan uang sebesar Rp. 1.349.614.187,- pada hari
itu juga oleh Tatang. S Permana diserahkan kepada Naning untuk
ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Sriwedari Solo Nomor :
138.0004016785 atas nama M. Indriastuti selaku kepala Bagian Keuangan
PT. Putra Ihsan Pramudhita dan ditambah ongkos kirim Rp. 7.500,- atas
permintaan H. Murod Irawan dengan persetujuan HR. Siswadi.

       Pada tangal 18 Desember 2003 HR. Siswadi meminta kepada
pemimpin kegiatan untuk mencairkan termin yang kedua. Maka pada
tanggal 18 Desember 2003 pemimpin kegiatan beserta dengan Widodo, SE
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor
: 900/7253 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Wonogiri yang masih dijabat oleh Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM selaku
Yang Menjalankan Tugas (YMT). Kemudian oleh Drs. Dwi Putro
Setyantomo, MM diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)
Nomor: 2365/P tanggal 19 Desember 2003.

       Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah disetujui, dalam isinya
bahwa PT. Balai Pustaka yang diwakili oleh H. Murod Irawan selaku
Direktur PT. Putra Ihsan Pramudhita dilakukan pencetakan buku sebanyak
496.911 eksemplar namun yang baru tercetak adalah 453.659 sehingga
masih ada kekurangan buku sebesar 43.252 eksemplar atau bila
dirupiahkan yaitu Rp. 631.699.658,86 (enam ratus tiga pulih satu juta
                                                                      46



enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan
rupian koma delapan puluh enam sen).

       Pelaksanaan Penuntutan Uang Penganti secara tanggung renteng
terhadap saksi (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terscndiri).
Sebagai akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Drs. Roeswardiyatmo,
M.Pd, Drs. Purwanto, GP, M.Si, Drs. Susilo, M.Pd, , MM, H. Murod
Irawan, Alm. HR. Siswadi dan Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM selaku
Yang Menjalankan Tugas (YMT) sejak tanggal 1 September 2003 sampai
dengan tanggal 1 Januari 2004 yang telah mencairkan termin kedua
kepada PT. Balai Pustaka (persero) sebesar Rp. 2.893.034.200,- padahal
syarat yang diajukan belum lengkap tetapi masih juga menerbitkan SPMU.
Disamping itu berkaitan dengan perbuatan ini berdasarkan hasil audit
investigative   yang   dilakukan   Badan    Pengawasan   Keuangan    dan
Pembangunan perwakilan Jawa Tengah ditemukan adanya mark up
sebesar Rp. 2.983.677.461,14 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh
tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu
rupiah koma empat belas sen) dan menguntungkan H. Murod Irawan.

       Sehingga total kerugiann Negara yang diakibatkan dari perbuatan
ini menjadi Rp. 3.615.377.120,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta
tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah). Kerugian ini
dihitung dari nilai kerugian Mark Up sebesar Rp. 2.983.677.461,14 dan
kekurangan buku yang belum dikirim oleh H.Murod Irawan sebanyak
43.252 eksemplar atau Rp. 631.699.658,86.

       Pengaturan penunututan uang pengganti diatur dalam pasal 18
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001      tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun
dasar pelaksanaan penuntutan uang pengganti oleh Kejaksaan adalah
bahwa terdakwa atau saksi (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas
                                                                            47



   tersendiri)     secara bersama-sama telah melakukan penyalahgunaan
   kewenangan mereka sehingga Negara dirugikan karenanya.

4. Tuntutan Kejaksaan Negeri Wonogiri

   Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa dan saksi dipersidangan yang
   dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan, maka penuntut
   umum sesuai dengan undang-undang melakukan penuntutan yang tertuang
   dalam Surat Tuntutan Jaksa No. Reg. Perkara : PDS-04/W.GIRI/05.2008
   atas nama terdakwa Drs. Roeswardiyatmo, M. Pd sebagai berikut :

         1.      Menyatakan   DRS.    ROESWARDIYATMO,          M.     Pd   BIN
                 SAROESMAN HARDJOSUKARTO tidak terbukti secara sah
                 dan meyakinkan bersalah melakukan ”TINDAK PIDANA
                 KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”sebagaimana diatur
                 dan diancam pidana dalamn Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18
                 Undang-Undang    Nomor     :   31    Tahun   1999     Tentang
                 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
                 dirubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001
                 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun
                 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal
                 55 ayat (1) KUHP, dalam DAKWAAN PRIMAIR

         2.      Menyatakan membebaskan terdakwa tersebut dari DAKWAAN
                 PRIMAIR

         3.      Menyatakan terdakwa DRS. ROESWARDIYATMO, M.Pd BIN
                 SAROESMAN        HARDJOSUKARTO           secara     sah   dan
                 meyakinkan    bersalah   melakukan    ”TINDAK        PIDANA
                 KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur
                 dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor :
                 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
                 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 20
                                                                  48



     Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor :
     31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
     jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam DAKWAAN SUBSIDAIR

4.   Menjatuhkan       Pidana        kepada     terdakwa       DRS.
     ROESWARDIYATMO,            M.     Pd     BIN    SAROESMAN
     HARDJOSUKARTO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA)
     tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
     sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5.   Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh
     juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
     tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6
     (enam) bulan

6.   Menghukum terdakwa DRS. ROESWARDIYATMO, M.Pd
     BIN SAROESMAN HARDJOSUKARTO tersebut                      untuk
     membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 3.
     615.377.120,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus
     tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) secara tanggung
     renteng bersama-sama dengan Drs. Susilo, M. Pd Bin Sudarso,
     B.A, Drs. Purwanto GP, M. Si Bin Sutarno B.A, H. Murod
     Irawan, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM (diajukan sebagai
     terdakwa dalam berkas tersendiri), serta PT. Balai Pustaka
     (Persero), paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini
     mempunyai kekutaan hukum tetap, dan apabila setelah lewat
     waktu 1 (satu) bulan tersebut terdakwa tidak membayar uang
     pengganti dimaksud, harta kekayaan terdakwa disita dan
     dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila
     terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
     pembayaran uang pengganti tersebut maka terdakwa di pidana
     penjara selama 2 (dua) tahun.
                                                                       49



5. Pembahasan

         Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diketahui bahwa
  pengaturan dalam pelaksanaan penuntutan uang pengganti diatur dalam
  pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang
  No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  Dimana terdakwa diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri
  sendiri dan harta kekayaan yang ada padanya oleh jaksa diduga merupakan
  uang hasil korupsi yang telah dilakukan.

         Pelaksanaan penuntutan uang pengganti yang dilakukan oleh
  Kejaksaan Wonogiri terhadap saksi (diajukan sebagai terdakwa dalam
  berkas tersendiri) tentunya mengacu pada keterkaitan yang dilakukan oleh
  saksi Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM yang mencairkan pembayaran
  termin pertama dan kedua dalam proyek pengadaan buku wajib tahun
  2003 di Kabupaten Wonogiri. Telah disebutkan diatas bahwa YMT Kepala
  Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Drs. Dwi Putro Setyantomo,
  MM telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang yang diminta
  oleh PT. Balai Pustaka Persero melalui pemimpin kegiatan, padahal
  didalam pengajuannya belum dilampiri sejumlah dokumen yang
  seharusnya ada didalamnya. Sehingga secara tidak langsung Drs. Dwi
  Putro Setyantomo, MM ikut ambil bagian didalam pelaksanaan tindak
  pidana korupsi tersebut.

         Oleh karena keterkaitan tersebut maka oleh Jaksa Penuntut Umum,
  Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM selaku YMT kepala BPKD telah
  menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala BPKD dan dianggap
  ikut menikmati hasil korupsi tersebut, sehingga oleh Kejaksaan dituntut
  secara tanggung renteng dalam pengembalian uang pengganti bersama-
  sama dengan terdakwa, H. Murod Irawan dan PT. Balai Pustaka (Persero).
                                                                     50



  B. HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN
PENUNTUAN UANG PENGGANTI SECARA TANGGUNG RENTENG
TERHADAP SEORANG SAKSI (DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA
                 DALAM BERKAS TERSENDIRI)

         Berdasarkan uraian diatas tentunya tuntutan yang diajukan oleh
  Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Jaksa NO. REG. PERKARA
  : PDS-04/W.GIRI/05.2008 Atas Nama Terdakwa : Drs. Roeswardiyatmo,
  M.Pd tentunya mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan Tuntutan Jaksa
  dalam poin mengenai penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng
  yang harus ditanggung oleh Terdakwa Dr. Roeswardiyatmo, M.Pd
  (mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri), Drs. Purwanto,
  GP M.Si (Mantan Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten
  Wonogiri), Drs. Susilo, M.Pd (Mantan Kasi Sarpras Dinas Pendidikan
  Kabupaten Wonogiri), Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM (Yang
  Menjalankan Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
  Wonogiri, H. Murod Irawan (Direktur PT. Putra Ihsan Pramudita dan
  perwkilan Balai Pustaka), dan PT. Balai Pustaka (persero) oleh Majelis
  Hakim dalam putusannya tidak sependapat dengan Tuntutan yang diajukan
  oleh Jaksa. Tentunya dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam
  menolak tuntutan jaksa mengenai uang pengganti secara tanggung renteng
  adalah sangat jelas yaitu bahwa Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM dalam
  persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Wonogiri
  kapasitasnya hanyalah sebagai saksi sehingga apabila dimasukkan
  kedalam tuntutan jaksa maka tentunya tidak akan memenuhi rasa keadilan
  terhadapnya.

         Bahwa tentunya kapasitas Drs. Dwi Putro Setyantomo, M. Pd
  didalam persidangan hanyalah sebagai saksi dan bukan sebagai terdakwa.
  Oleh karena itu terjadi ambivalensi yang terjadi pada tuntutan Jaksa
  mengenai Penuntutan Uang Pengganti secara tanggung renteng yang juga
                                                                           51



tersebut didalamnya Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM. Disatu sisi sebagai
saksi namun disisi lain sudah diikutkan pula sebagai terdakwa/terpidana.

       Tentunya Surat Tuntutan Jaksa yang telah diajukan didalam
persidangan bila dicermati secara seksama, dapat disinyalir bahwa saksi
Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM telah dipesan secara tidak langsung
untuk kemudian dijadikan terdakwa dalam kasus yang sama. Terlepas dan
itu, mengenai besaran uang pengganti yang diajukan oleh jaksa yang
menurutnya telah menguntungkan H. Murod Irawan dan              PT. Balai
Pustaka menurut pledoi yang diajukan kuasa hukum terdakwa Drs.
Roeswardiyatmo, M.Pd yakni Mustofa Kamal, S.H adalah kurang jelas.
didalam pledoinya yang dikemukakan diperesidangan mengenai adanya
mark up dan kekurangan buku yang kemudian oleh jaksa dilakukan
penuntutan uang pengganti yang harus ditanggung pula oleh saksi Drs.
Dwi Putro Setyantomo, MM adalah kurang jelas. Menurut pledoi dari
Mustofa Kamal, SH bahwa mark up yang ditimbulkan adalah kurang tepat
karena tidak sesuai dengan hukum pasar maupun norma dalam hukum
perdata yaitu harga yang sudah disepakati kedua belahpihak adalah sah
berlaku mengikat bagi parapihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya
masing-masing.

       Disamping itu dalam Pledoi yang diajukan kuasa hukum terdakwa
Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd dikatakan bahwa PT. Balai Pustaka yang
ditunjuk sebagai rekanan adalah BUMN sehingga apabila ada tuntutan
yang mengatakan bahwa perbiuatan terdakwa telah menguntungkan H.
Murod Irawan dan PT. Balai Pustaka ( Persero) maka sama saja perbuatan
terdakwa telah pula menguntungkan Negara, karena PT. Balai Pustaka
merupakan BUMN.
                           BAB IV PENUTUP

                             A. Simpulan

  Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas didalam hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng terhadap
  seorang saksi (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri).

  a.   Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa No. Reg. Perkara :             PDS-
       04/W.GIRI./05.2008 disebutkan adanya perbuatan dari Drs. Dwi Putro
       Setyantomo,     MM     bersama    sama    dengan    terdakwa    Drs.
       Roeswardiyatmo, M. Pd, Drs. Purwanto, GP, M. Si serta Drs. Susilo,
       M. Pd yang oleh Jaksa Penunut Umum dinilai melanggar ketentuan
       dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 perubahan Undang-Undang
       N0. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
       Dengan dasar bahwa Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM yang saat itu
       menjabat sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Badan
       Pengelolaan    Keuangan   Daerah (BPKD)       Kabupaten    Wonogiri
       menyetujui untuk mencairkan uang termin pertama sebesar Rp.
       2.893.034.200,- dengan lampiran berita acara 100% dari Drs. Susilo,
       M. Pd padahal diketahui oleh Drs. Susilo bahwa buku yang diterima
       baru 275.420 eksemplar dari pesanan sebesar 496.911 eksemplar.
       Sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum Drs, Dwi Putro Setyantomo,
       MM dianggap telah membantu dalam pelaksanaan tindak pidana
       korupsi tersebut.

  b.   Adapun oleh Jaksa Penunut Umum yang menjadi dasar pelaksanaan
       penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng terhadap Drs.
       Dwi Putro Setyantomo, MM adalah jaksa menilai Drs, Dwi Putro
       Setyantomo, MM dianggap telah melakukan kesalahan karena telah
       melakukan pelunasan pembayaran kepada pihak Balai Pustaka dengan




                                  52
                                                                           53



       menerbitkan SPMU termin kedua padahal buku yang diterima masih
       ada kekurangan sebesar 43.252 eksemplar atau apabila dirupiahkan
       sebesar Rp. 631.699.658,86. Sehingga Negara menurut              Jaksa
       Penuntut Umum dirugikan sebesar nominal diatas.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penuntutan uang pengganti
  terhadap seorang saksi (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas
  tersendiri).

  a.   Hal yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan
       penuntutan uang pengganti secara tanggung renteng yang ditujukan
       kepada ketiga terdakwa dan Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM
       (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) antara lain adalah
       bahwa kapasitas Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM didalam
       persidangan adalah sebagai saksi, sehingga terjadi ambivalensi
       terhadapnya. Disatu sisi Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM hanya
       sebagai saksi namun didalam tuntutan kapasitasnya berubah menjadi
       terdakwa. Sehingga status yang melekat didalamnya dianggap kurang
       jelas di persidangan.

  b.   Adapun dalam pasal 18 angka 2 Undang-undang No. 18 tahun 1999
       perubahan    Undang-Undang       No.    20   Tahun     2001    tentang
       Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai uang pengganti
       disebutkan "jika TERPIDANA tidak membayar uang pengganti.....".
       Dari apa yang disebutkan diatas, kata terpidana sangat jelas bagi siapa
       tumtutan tanggung renteng seharusnya ditujukan. Dalam posisi Drs.
       Dwi Putro Setyantomo, MM di dalam persidangan hanyalah sebagai
       saksi dan bukan sebagai terdakwa. Sehingga kurang tepat apabila Drs.
       Dwi Putro setyantomo, MM selaku saksi juga ikut dituntut dalam
       tuntutan jaksa.
                                                                          54



                            B.     Saran-saran

       Jaksa sebagai lembaga penegak hukum diharapkan mampu memberikan
rasa keadilan kepada seseorang atau lembaga yang tengah mencarinya. Kejaksaan
seharusnya dalam melakukan penuntutan lebih cermat, seksama dan juga
bijaksana dalam menuntut dalam suatu perkara tindak pidana. Selain itu
Kejaksaan sebagai lembaga hukum hendaknya lebih

       Kejaksaan Agung sebagai lembaga Negara dibidang hukum selayaknya
memberikan pelatihan etika profesi yang lebih kepada Jaksa anggotanya agar
kelak tidak dipandang sebagai lembaga yang menakutkan dimata masyarakat luas
yang beredar dewasa ini.
                                                                           55




                            DAFTAR PUSTAKA

DARI BUKU :

Edy Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra
     Aditya Bakti, Bandung

Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media,
       Jakarta

Lamintang, 1991, Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-
      Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya,
      Bandung

Mansyur Semma, 2008, Negara dan Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Pope, Jeremy, 2007, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas
       Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Rohim, 2008, Modus     Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media,
      Jakarta

Soerjono, Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

Suradi, 2006, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah Dan Swasta, Gava Media,
       Yogyakarta

Surachman dan Andi Hamzah,1995, Jaksa Di Berbagai Negara Peranan dan
      Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.
      ERESCO, Jakarta-Bandung

Wiyono, 2009, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
      Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta



DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
      Acara Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun
      2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
                                                                        56




Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keputusan Presiden, No. 18 Tahun 2000, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
      Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media, Jakarta

Surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA : PDS-04/W.GIRI/05. 2008 Atas
       Nama Terdakwa Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd

Surat      Putusan     Pengadilan   Negeri     Wonogiri   Nomor      :
        100/Pid.B/2008/PN.Wng. atas nama terdakwa Drs. Roeswardiyatmo,
        M.Pd.

				
DOCUMENT INFO
Description: PELAKSANAAN PENUNTUTAN UANG PENGGANTI SECARA TANGGUNG RENTENG OLEH KEJAKSAAN TERHADAP SAKSI (DIAJUKAN SEBAGAI TERDAKWA DALAM BERKAS TERSENDIRI) DALAM KASUS KORUPSI BUKU AJAR TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI