Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA PRAPERADILAN TNTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN

VIEWS: 1,534 PAGES: 71

ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN DKI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762 K/PID/2005)

More Info
  • pg 1
									                                                           1




ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
  NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA PRAPERADILAN
TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN DKI
   (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762 K/PID/2005)




                       Penulisan Hukum
                           (Skripsi)


       Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
         Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
         Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
                          Surakarta


                            Oleh:
                    IRA INDRIANINGRUM
                       NIM. E. 1106140




                     FAKULTAS HUKUM
               UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                        SURAKARTA
                             2010


                               i
                                                        2




             PERSETUJUAN PEMBIMBING



                  Penulisan Hukum (Skripsi)


ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
  NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA PRAPERADILAN
TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN DKI
   (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762 K/PID/2005)




                        Disusun oleh :
                  IRA INDRIANINGRUM
                      NIM : E. 1106140




                 Disetujui untuk Dipertahankan
                      Dosen Pembimbing




             BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum.
                  NIP. 196202091989031001




                              ii
                                                                                        3




                     PENGESAHAN PENGUJI
                       Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
  NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA PRAPERADILAN
TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN DKI
   (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762 K/PID/2005)
                              Disusun oleh :
                        IRA INDRIANINGRUM
                            NIM : E. 1106140
  Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
            Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                  Pada :
                          Hari      : Kamis
                          Tanggal : 29 Juli 2010
                             TIM PENGUJI

  1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.                       ( ................................. )
     NIP. 195706291985031002
               Ketua

  2. Kristiyadi, S.H., M.Hum.                        (………………………)
     NIP. 195812251986011001
              Sekretaris

  3. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum                     (………………………)
     NIP. 196202091989031001
             Anggota

                             MENGETAHUI
                                Dekan,




                     Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
                        NIP. 196109301986011001



                                    iii
                                                                               4




                               PERNYATAAN


Nama           : Ira Indrianingrum
Nim            : E. 1106140


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA PRAPERADILAN
TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN DKI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762 K/PID/2005) adalah
betul-betul karya sendiri. Hal- hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkn dalam daftar pustaka. Apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang
saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.




                                                   Surakarta,      Juli 2010
                                                   Yang membuat pernyataan




                                                        Ira Indrianingrum
                                                            E. 1106140




                                        iv
                                                                            5




                                 MOTTO




  Ketahuilah! Hanya mengingat akan Allah SWT, maka hati merasa tenang

                        (Qs. Ar.Ra’du (petir) 13 : 18)

      Tiada harta yang terpendam yang lebih bermanfaat daripada ilmu
     pengetahuan.Tiada kawan yang lebih indah dari berkata jujur Tiada
      teman yang lebih tinggi dari kesabaran Tiada kejahatan yang lebih
                        memalukan dari kesombongan

                          (Wahab bin Munabbih)


 Kebahagiaan diri kita tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan dan
cara mereka bertindak, tetapi sangat tergantung kepada apa yang kita pikirkan
  dan cara kita bertindak. Sesungguhnya kita masing-masing bisa memerankan
          peranan penting dalam menentukan masa depan kita sendiri.

                               (Daug Hooper)




                                      v
                                                      6




PERSEMBAHAN


   Karya      kecil    ini penulis persembahkan
   kepada :


   ·        Allah SWT, Pencipta Langit dan
            Bumi, yang senantiasa memberikan
            kenikmatan pada umat-Nya;
   ·        Ayah dan Bunda yang telah memberi
            kasih      sayang,    serta     kehangatan
            dalam perjalanan penulis;
   ·        Kakakku tersayang Nova, Yose,
            yang telah banyak membantu dan
            yang telah memberi kasih sayang
            dan dukungannya.
   ·        Keponakanku           tersayang       Exel,
            Delilla,      Zeva,      yang        selalu
            memberikan keceriaan bagi penulis.
   ·        Teman-temanku                 seperjuangan,
            sealmamater, dan seangkatan 2006
            terima kasih atas persaudaraan dan
            persahabatannya.




       vi
                                                                             7




                          KATA PENGANTAR




Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta
diiringi rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan, penulisan hukum (Skripsi)
yang berjudul “ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN        NEGERI      JAKARTA        UTARA      DALAM      PERKARA
PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN PENYITAAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN DAN
KEHUTANAN DKI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762
K/PID/2005)” dapat penulis selesaikan.

       Penulisan hukum ini membahas mengenai alasan pemohon dalam
mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta
bagaimana pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara
praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI. Penulis menyadari masih banyak
kekurangan dalam penulisan hukum ini, maka saran serta kritik dari semua pihak
sangat penulis harapkan untuk memperkaya karya tulis ini.

       Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis
dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis
sampaikan terutama kepada :

   1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang
       telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan
       penulisan hukum ini.
   2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara
       Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.




                                      vii
                                                                         8




3. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik
   penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
   Negeri Surakarta yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan
   dorongan kepada penulis.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang
   telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi
   kemajuan Penulis, dan juga cerita-cerita serta pengalaman yang dapat
   memberikan semangat bagi Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu
   pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis
   sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini dan semoga
   dapat penulis amalkan.
6. Seluruh staf tata usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas
   Sebelas Maret Surakarta yang ada di bagian transit, perpustakaan,
   pendidikan, pengajaran dan bagian-bagian yang lain, terima kasih atas
   bantuannya.
7. Ayah dan Bunda terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan
   kepadaku. Semoga Ayah dan Bunda diberikan kesehatan, rezeki dan umur
   panjang.
8. Kakakku tercinta Nova, Yose, Mari, Bambang, yang telah menemaniku,
   memberikan kasih sayang, selalu menjagaku, dan memberikan semangat.
9. Keponakanku tersayang Exel, Delilla, Zeva, yang selalu memberikan
   kecerian bagi penulis.
10. Sahabat-sahabatku Herin, Vindra, Anjar, Avid, Hanuring, Pak Api, Indra
   Adi, Dewi, Susi, Anindya, Ucup, Ika, Eka, Dian, Indri, Mas Itut, Windha,
   Sheny, Tyas, Adit yang selalu menemaniku dan selalu menjadi sahabat
   baikku.
11. Mas Peners, mbak Ari, yang selalu membantu penulis jika penulis dalam
   kesulitan dan yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk dapat
   menyelesaikan skripsi ini.




                                viii
                                                                             9




   12. Mas Bayu Noviyanto, terimakasih atas kesabaran, kesetiaan, doa dan
      dukungannya kepada penulis.
   13. Keluarga Besar angkatan 2006 Fakultas Hukum UNS yang tidak bisa
      disebutkan satu persatu yang telah memberi warna baru dalam hidupku.
   14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
      memberikan bantuannya bagi penulis, baik selama kuliah maupun dalam
      penyelesaian penulisan hukum ini.


      Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis
harapkan dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak




                                                        Surakarta, Juli 2010




                                                           Penulis




                                    ix
                                                                                                              10




                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ...............................................................................             i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................                                    ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................                          iii
HALAMAN PERNYATAAN......................................................................                 iv
HALAMAN MOTTO ..............................................................................              v
HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................                      vi
KATA PENGANTAR .............................................................................             vii
DAFTAR ISI ...........................................................................................    x
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................            xiii
ABSTRAK ..............................................................................................   xiv


BAB I        PENDAHULUAN ...................................................................              1
             A. Latar Belakang Masalah ......................................................             1
             B. Perumusan Masalah ............................................................            5
             C. Tujuan Penelitian ................................................................        6
             D. Manfaat Penelitian ..............................................................         7
             E. Metode Penelitian ...............................................................         7
             F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................                10


BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................                       13
             A. Kerangka Teori ...................................................................       13
                  1. Tinjauan Tentang Pengajuan Kasasi……… ...................                            13
                       a. Pengertian Kasasi .....................................................        13
                       b. Tujuan Upaya Kasasi ........................ ………………                            13
                       c. Putusan Yang Dapat Dikasasi ....................................               15
                       d. Tata Cara Permohonan Kasasi ...................................                16
                       e. Alasan Mengajukan Kasasi ........................................              18
                       f. Tata Cara Pemeriksaan Kasasi ...................................               18
                  2. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan ...........................                     19


                                                        x
                                                                                                         11




                  a. Putusan Bebas............................................................          19
                  b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum.....                                  19
                  c. Putusan Pemidanaan..................................................               20
                  d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili......................                          20
                  e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat
                        Diterima.....................................................................   20
                  f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi
                        Hukum.......................................................................    21
             3. Tinjauan Tentang Praperadilan.........................................                  21
                  a. Pengertian Praperadilan.............................................               21
                  b. Wewenang Praperadilan............................................                  24
                  c. Alasan dan Pihak Yang Mengajukan Praperadilan....                                  27
                  d. Proses Acara Pemeriksaan Praperadilan....................                          29
             4. Tinjauan Tentang Tindakan Penyitaan.............................                        31
                  a. Pengertian Penyitaan..................................................             31
                  b. Bentuk-bentuk Penyitaan...........................................                 31
                  c. Benda Yang Dapat Disita..........................................                  34
             5. Tinjauan Tentang Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan..                                 34
             6. Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil..............                            35
        B. Kerangka Pemikiran..................................................................         36


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................                                         38
        A. Alasan Pemohonan dalam Mengajukan Kasasi terhadap
             Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pra
             Peradilan tentang Keabsahan Penyitaan oleh Penyidik
             Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI
             Kasus Posisi ........................................................................      38
                  1. Uraian Singkat Kasus................................................               38
                  2. Identitas Pemohonan Pra Peradilan………………....                                        39
                  3. Identitas Termohon………………………………….                                                   39
                  4. Alasan Permohonan Pra Peradilan…………………..                                           39


                                                    xi
                                                                                                            12




                       5. Isi Permohonan……………………………………...                                                  45
                       6. Amar Putusan Pengadilan Jakarta Utara…………….                                      46
                       7. Alasan Pengajuan Kasasi……………………..……..                                            46
                       8. Pembahasan……………………………………..…..                                                    47
            B. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus
                 Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri
                 Jakarta Utara dalam Perkara Pra Peradilan tentang Keabsahan
                 Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas
                 Pertanian dan Kehutanan…………………………….............                                           50
                       1. Pertimbangan Hakim terhadap Pengajuan Kasasi…..                                  50
                       2. Pembahasan…………………………………………                                                       51


BAB IV PENUTUP ................................................................................            54
            A. Simpulan .............................................................................      54
            B. Saran ...................................................................................   55


DAFTAR PUSTAKA .............................................................................               56




                                                        xii
                                 13




           DAFTAR GAMBAR




Gambar I    Kerangka Pemikiran




                  xiii
                                                                                 14




                                  ABSTRAK


IRA INDRIANINGRUM, E.1106140, ANALISIS PENGAJUAN KASASI
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA UTARA DALAM
PERKARA PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN TINDAKAN
PENYITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS
PERTANIAN DAN KEHUTANAN DKI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 1762 K/PID/2005). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2010.
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai
bagaimanakah alasan pemohon dalam mengajukan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam
memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara dalam perkara praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI
          Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang
bersifat preskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian
ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu
pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan
diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan
dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.
          Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan Hakim
dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pra Peradilan tentang Keabsahan Penyitaan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan Undang-
undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung terutama pada pasal 45 A
ayat 2 mengenai putusan tentang praperadilan tidak dapat diajukan kasasi dan itu
membuat permohonan kasasi praperadilan kasus keabsahan penyitaan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI tidak
diterima.




                                      xiv
                                                                                   15




                                   ABSTRACT

IRA INDRIANINGRUM, E1106140, AN ANALYSIS ON APPEAL TO THE
SUPREME COURT (KASASI) OVER THE NORTH JAKARTA COURT’S
DECISION IN THE PREJUDICIAL CASE ABOUT THE LEGALITY OF
CONFISCATION ACTION BY THE CIVIL SERVANT INVESTIGATOR
OF DKI’S AGRICULTURAL AND FORESTRY SERVICE (A STUDY ON
THE SUPREME COURT’S DECISION NO. 1762 K/PID/2005). Law Faculty
of Surakarta Sebelas Maret University. Thesis. 2010.
        This research aims to find out clearly how the accuser in filing the appeal
to the Supreme Court (kasasi) over the North Jakarta First Instance Court’s
decision is as well as how the Judge deliberation is in examining and deciding the
kasasi application over the North Jakarta First Instance Court’s decision about the
legality of confiscation action by the Civil Servant Investigator of DKI’s
Agricultural and Forestry Service.
        This study belongs to a normative law research that is prescriptive in
nature using the secondary data type. In the research, the technique of collecting
data used was library research, that is, to collect the secondary data relevant to the
problem studied. Furthermore, the data obtained was studied, classified, and
analyzed further in line with the objective and problem of research.
        Based on the research, it can be found that the Judge deliberation in
Examining And Deciding the Kasasi Application over the North Jakarta First
Instance Court’s decision in the Prejudicial Case about the Legality of
Confiscation Action by the Civil Servant Investigator of DKI’s Agricultural and
Forestry Service is Act No.5 of 2004 about the Supreme Court particularly in
article 45 A clause 2 concerning the decision about prejudicial cannot be filed for
the kasasi and it makes the prejudicial kasasi application in the confiscation
legality case by the Civil Servant Investigator of DKI’s Agricultural and Forestry
Service not accepted.




                                          xv
                                   BAB I
                             PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah


          Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
   Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi
   Manusia serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di
   dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini
   dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
   “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menutut Undang-
   Undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat
   berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum.
          Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya harus berperan di segala
   bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara Republik
   Indonesia maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk
   menciptakan adanya keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam
   kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menghendaki agar
   hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun
   tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun
   oleh penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.
          Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disingkat
   dengan istilah “KUHAP” merupakan dasar tata cara peradilan pidana yang
   sudah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1981 hingga saat ini. KUHAP
   telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia
   peradilan di Indonesia. Dalam undang-undang ini tampaknya tujuan mencapai
   ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan
   yang diutamakan dan merupakan masalah besar adalah bagaimana mencapai
   tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan
   martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan (Romli Atmasasmita,
   1996: 28).

                                      1
                                                                          1
                                                                           2




       Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi
seseorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah
melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Praperadilan
merupakan lembaga baru yang sebelumya tidak diatur dalam Herziene
Inlandsch Reglement (HIR), lahirnya dari pemikiran untuk mengadakan
tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, agar dalam
melaksanakan    kewenangannya     tidak   melakukan    penyelewengan    atau
penyalahgunaan wewenang. Untuk itu selain adanya pengawasan yang bersifat
internal dalam perangkat aparat itu sendiri (vertical), juga dibutuhkan suatu
pengawasan     silang   antara   sesama    penegak     hukum     (horizontal)
(www.pemantauperadilan.com).
       Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya
hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan,
penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, demi terlaksananya pemeriksaan
tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan
penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan,
penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dilakukan
tersebut bertentangan dengan hukum dan undang-undang (illegal) karena
merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka (Yahya Harahap, 2002: 3).
Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk
menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada
tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang
dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya
kepada Praperadilan (Yahya Harahap, 2000: 4).
       Fungsi lembaga praperadilan adalah untuk melaksanakan wewenang
Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau
tidaknya suatu tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi
bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan dan atau tidak diajukan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 1 butir
10 Jo Pasal 77 KUHAP. Namun jika dilihat dari kewenangan praperadilan
                                                                            3




melalui putusannya maka materi praperadilan selain yang disebutkan di atas
juga dapat memutuskan apakah benda yang disita masuk atau tidak masuk alat
bukti. Dalam menentukan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan,
pertama sekali harus dilihat atau dipertanyakan, apakah penahanan itu
dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, selanjutnya apakah
dilakukan sesuai dengan syarat matriil serta harus dilakukan menurut cara atau
prosedur yang ditentukan dalam KUHAP.
       Apabila ditemukan suatu penangkapan dan atau penahanan yang tidak
sesuai dengan KUHAP, maka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasa tersangka, dapat menuntut ganti kerugian atau
rehabilitasi. Sebab pada dasarnya ganti kerugian adalah hak seorang untuk
mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang
karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Demikian
juga dengan rehabilitasi yang juga merupakan hak seseorang untuk mendapat
pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
       Pasal 38 ayat (1) KUHAP menegaskan “Bahwa penyidik dapat
melakukan penyitaan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan
pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan
mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk
mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan dalam
ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan
untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat
guna memperoleh persetujuannya”. Kewenangan penyitaan yang dilakukan
tersebut untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
                                                                            4




peradilan. Tetapi tentu saja pelaksanaan kewenangan penyitaan tersebut harus
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
       Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat bahwa
permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, yaitu “Dalam hal
putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat
pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus
segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Alasan
lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan
berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik pihak
ketiga, dan barang itu tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam
kasus yang seperti ini, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan
ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan (Yahya Harahap, 2002: 8).
       Putusan yang diambil oleh hakim praperadilan harus sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku dan harus mewujudkan keadilan.
Putusan praperadilan ini bersifat deklarator yaitu putusan yang berisi
peryataan yang menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan
oleh penyidik atau penuntut umum.
       Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan
karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara ini dilanjutkan ke
pengadilan negeri. Dalam hal permohonan praperadilan tentang penghentian
penyidikan, maka hakim praperadilan memeriksa dan memutus berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tidak sahnya penghentian penyidikan
dapat dilakukan upaya hukum banding oleh para pihak sesuai dengan Pasal 83
ayat (2) KUHAP.
       Sampai sekarang ini masih banyak perbedaan pendapat tentang dapat
atau tidaknya putusan praperadilan dimintakan kasasi padahal dalam Undang-
undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, praperadilan merupakan
perkara yang dibatasi untuk pengajuan kasasinya, tetapi dalam praktek
penegakan hukum di Indonesia banyak perkara praperadilan yang sudah
diputuskan oleh pengadilan diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
oleh pihak berkepentingan dalam praperadilan tersebut yang merasa belum
                                                                            5




  memperoleh rasa keadilan dan berpendapat bahwa pengajuan kasasi dapat
  dilakukan. Sedangkan tujuan diajukannya kasasi tersebut adalah untuk
  menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan
  yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan
  hukum (Andi Hamzah, 2008: 298).
         Dengan berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal
  tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan
  kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang
  berbentuk penulisan hukum dengan judul : “ANALISIS PENGAJUAN
  KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
  UTARA       DALAM       PERKARA        PRAPERADILAN            TENTANG
  KEABSAHAN         TINDAKAN         PENYITAAN       OLEH        PENYIDIK
  PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
  DKI    (STUDI     PUTUSAN       MAHKAMAH          AGUNG        NO.     1762
  K/PID/2005)”.


B. Perumusan Masalah


         Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan oleh
  penulis sebelumnya dan untuk mempermudah pemahaman terhadap
  permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan,
  maka perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

  1. Apakah alasan pemohon dalam mengajukan kasasi terhadap putusan
     Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara praperadilan tentang
     keabsahan tindakan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas
     Pertanian dan Kehutanan DKI ?
  2. Apakah legal pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus
     permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
     dalam perkara praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh
     Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI ?
                                                                                  6




C. Tujuan Penelitian
          Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari
   penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat
   memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal
   tersebut maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang
   telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai
   tujuan dari penelitian. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :
   1. Tujuan Obyektif :
       a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai alasan pemohon dalam
          mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
          dalam perkara praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh
          Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI.
       b. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pertimbangan Hakim dalam
          memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan
          Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara praperadilan tentang
          keabsahan tindakan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
          Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI.
   2. Tujuan Subyektif :
       a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan
          penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis
          guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
          Universitas Sebelas Maret.
       b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman
          aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum
          khususnya tentang pengajuan kasasi terhadap putusan perkara
          praperadilan.
       c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum agar dapat memberi manfaat
          bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.
                                                                                 7




D. Manfaat Penelitian


          Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut
   memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dengan
   adanya penelitian ini adalah :
   1. Manfaat Teoritis :
       a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum
          khususnya yang berkaitan dengan pengajuan kasasi terhadap putusan
          perkara praperadilan.
       b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh
          penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
          Surakarta.
   2. Manfaat Praktis :
       a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk
          mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang
          diperoleh.
       b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.
       c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
          yang terkait dengan masalah penelitian ini.


E. Metode Penelitian


          Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk
   mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian hukum
   adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
   maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi (Peter
   Mahmud, 2006: 35).
          Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :
   1. Jenis Penelitian
              Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
      penelitian   hukum     normatif   yang   bersifat   kualitatif   yang   lebih
                                                                               8




   mementingkan pemahaman yang ada daripada kuantitas/banyaknya data.
   (Lexy J. Moleong, 2003:3). Jadi dalam penelitian hukum normatif, peneliti
   tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan
   mengumpulkan data-data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu
   rangkaian hasil penelitian.
          Dalam penelitian ini, penulis berusaha meneliti tentang pengajuan
   kasasi terhadap putusan Pengadilan Jakarta Utara dalam perkara
   praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh Penyidik Pegawai
   Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI.
2. Sifat Penelitian
           Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif.
   Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini
   mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
   konsep-konsep hukum dan norma-norma humum (Peter Mahmud
   Marzuki, 2006: 22)
           Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang
   jelas dan lengkap tentang pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan
   Jakarta Utara dalam perkara praperadilan tentang keabsahan tindakan
   penyitaan oleh PPNS dinas pertanian dan kehutanan DKI.
3. Pendekatan Penelitian
           Nilai ilmiah dalam suatu penyusunan karya ilmiah yang berisi
   mengenai pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang
   diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (aprroach) yang digunakan
   (Jhonny Ibrahim, 2006: 299).
           Dalam      penyusunan   penelitian   ini     peneliti     menggunakan
   pendekatan kasus (case aprroach).
4. Jenis Data
           Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
   sekunder, yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak
   langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan dokumenter, peraturan
   perundang-undangan,      laporan,   makalah,       teori-teori,    bahan-bahan
                                                                       9




   kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan
   masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
5. Sumber Data
          Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat
  diperoleh dan yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu
  sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat
  berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan
  dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan
  dalam penelitian ini meliputi:
   a. Bahan Hukum Primer
              Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka
       yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, adapun
       yang penulis gunakan adalah:
      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
      3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
      4) Putusan Mahkamah Agung No. 1762 K/PID/2005.
   b. Bahan Hukum Sekunder
              Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan
      penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, karya
      ilmiah, makalah, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang
      berkaitan dengan masalah yang diteliti.
   c. Bahan Hukum Tersier
              Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
      petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
      hukum sekunder. Bahan ini berupa pengertian- pengertian yang
      diperoleh dari kamus hukum dan bahan dari internet.
6. Teknik Pengumpulan Data
          Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal
   ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai
   validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Sehubungan dengan jenis
                                                                          10




   penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh
   data yang mendukung kegiatan pengumpilan data dalam penelitian ini
   adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder.
   Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan
   untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan
   masalah yang diteliti.
7. Teknik Analisis Data
          Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dianalisa secara
   kualitatif, yakni setelah data diperoleh maka data akan diolah berdasarkan
   arti penting serta hubungannya dalam menjelaskan dan memberikan
   keterangan lebih lanjut sehubungan dengan penelitian ini, sehingga
   penelitian ini dapat terjawab. Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan
   menggunakan logika deduktif. Dalam hal ini sumber penelitian yang
   diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan inventarisasi
   sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-
   undangan beserta dokumen- dokumen yang dapat membantu menafsirkan
   norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis
   untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah
   menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah sehingga pada
   akhirnya dapat diketahui alasan pengajuan kasasi terhadap putusan
   pengadilan Jakarta utara dalam perkara praperadilan tentang keabsahan
   tindakan penyitaan oleh penyidik PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan
   DKI.
          Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter
   Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh
   Aristoteles pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis
   mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor
   (bersifat khusus) dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesipulan
   atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Didalam logika
   silogistik untuk penalaran umum yang bersifat premis mayor adalah aturan
   hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan
                                                                                     11




      menurut Johny Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shiharta logika
      deduktif merupakan suatu tekhnik untuk menarik kesimpulan dari hal yang
      bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Jhony Ibrahim,
      2008:249)


F. Sistematika Penulisan Hukum


               Untuk    memberi      gambaran      secara   menyeluruh        mengenai
     sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam
     penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan
     hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari bab-bab yang
     tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang mempunyai hubungan satu
     sama lain yang tidak dapat terpisahkan, dan dimaksudkan untuk
     memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.
     Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab,
     yaitu :
     BAB I             : PENDAHULUAN
                       Dalam bab ini Penulis menguraikan latar belakang
                       masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
                       penelitian,    metodologi     penelitian,    dan    sistematika
                       penulisan hukum.


     BAB II            : TINJAUAN PUSTAKA
                       Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka
                       berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang
                       memberikan landasan atau kerangka teori. Teori-teori
                       kepustakaan ini dapat membantu dan mendukung penulis
                       dalam    menjawab       perumusan masalah          yang    sudah
                       diangkat. Dalam bab ini terdiri dari : Tinjauan Tentang
                       Pengajuan Kasasi, Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan,
                       Tinjauan      Tentang    Praperadilan,      Tinjauan      Tentang
                                                                  12




          Tindakan Penyitaan, Tinjauan Tentang Kasasi Terhadap
          Putusan Praperadilan, Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai
          Negeri Sipil (PPNS) dan juga mengenai kerangka
          pemikiran.


BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
          Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab
          permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu
          bagaimana alasan pemohon dalam mengajukan kasasi
          terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam
          perkara     praperadilan    tentang   keabsahan    tindakan
          penyitaan oleh PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan
          DKI,      dan   bagaimana   pertimbangan   Hakim     dalam
          memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap
          putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara
          praperadilan tentang keabsahan tindakan penyitaan oleh
          PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI.


BAB IV    : PENUTUP
          Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan
          yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang
          ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan
          permasalahan penelitian.


DAFTAR PUSTAKA
                                                                          13




                                 BAB II
                         TINJAUAN PUSTAKA


A. Kerangka Teori


   1. Tinjauan Tentang Pengajuan Kasasi
      a. Pengertian Kasasi
                Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Kata asalnya
         adalah casser yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan
         demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Pada asasnya kasasi
         didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan
         hukum atau kehakiman telah melampaui kekuasaan kehakimannya
         (Andi Hamzah, 2008: 297).
                Pasal 244 KUHAP menegaskan bahwa : “Terhadap putusan
         perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan
         lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum
         dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
         Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Sehingga terhadap semua
         putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada putusan
         Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan
         kasasi baik oleh terdakwa atau penuntut umum (Yahya Harahap, 2002:
         535-536).


      b. Tujuan Upaya Kasasi
                Upaya kasasi adalah hak yang diberian kepada terdakwa
         maupun kepada penuntut umum. Berbarengan dengan hak mengajukan
         permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa
         dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu menimbulkan suatu
         “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan
         kasasi, tidak ada alasan untuk menolak (Yahya Harahap, 2002: 537).




                                     13
                                                                14




Adapun tujuan utama dari upaya hukum kasasi, antara lain sebagai
berikut :
1) Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan
            Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan
   kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan
   sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-
   benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2) Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru
            Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah
   Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu
   sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi.
   Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam
   bentuk judge making law, sering Mahkamah Agung menciptakan
   hukum baru yang disebut “hukum kasus”, guna mengisi
   kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna
   dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas”
   pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran
   masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas
   kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan
   hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan
   dalam mengambil keputusan maka Mahkamah Agung akan
   menjadi yurisprudensi tetap.
            Kadang-kadang dalam upayanya menciptakan hukum baru,
   adakalanya mengambil putusan yng bersifat contra legem,
   maksudnya hukum baru yang diciptakan itu secara nyata benar-
   benar “bertentangan dengan undang-undang”. Putusan Mahkamah
   Agung dalam menciptakan hukum baru tidak hanya berdaya upaya
   mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan ketentuan undang-
   undang yang benar-benar senapas dengan bunyi undang-undang itu
   sendiri. Jika dianggapnya perlu dan mendesak, sesuai dengan
   kebutuhan rasa keadilan dan kebenaran, putusan kasasi dapat
                                                                        15




      mengesampingkan     ketentuan    undang-undang,      dan    sekaligus
      menciptakan hukum baru yang jelas-jelas betentangan dengan
      rumusan ketentuan undang-undang.
   3) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum
             Tujuan lain pemeriksaan kasasi yaitu untuk mewujudkan
      kesadaran “keseragaman” penerapan hukum. Dengan adanya
      putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, maka akan
      mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan
      hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindar
      dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim
      yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang
      dimiliknya.


c. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi
          Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana
   yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi yaitu semua
   putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
   pengadilan, kecuali tehadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan
   putusan bebas. Macam putusan yang dapat dikasasi, meliputi :
   1) Terhadap Semua Putusan Pengadilan Negeri dalam Tingkat
      Pertama dan Tingkat Terakhir
             Jenis perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang
      dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama
      dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan
      permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat
      pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri ialah perkara-perkara
      yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.
   2) Terhadap Semua Putusan Pengadilan Tinggi yang Diambilnya pada
      Tingkat Banding
             Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan
      permohonan    banding,   dan    terhadap   putusan    itu   diajukan
                                                                       16




      permohonan banding serta Pengadilan Tinggi telah mengambil
      putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut
      dapat diajukan permohonan kasasi.
   3) Tentang Putusan Bebas
              Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau
      dinyatakan bebas dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari
      pemidanaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap
      putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi.


d. Tata Cara Permohonan kasasi
          Dalam kenyataan praktek, sering ditemukan hambatan formal
   yang dialami pencari keadilan. Akibatnya permohonan kasasi “tidak
   dapat diterima”. Hambatan formal yang dimaksud yaitu kekurangan
   pengertian dikalangan masyarakat pencari keadilan tentang tata cara
   mengajukan permohonan kasasi. Adakalanya dijumpai permohonan
   kasasi yang “terlambat” diajukan, sehingga permohonan itu melampaui
   tenggang waktu yang ditentukan Pasal 245 ayat (1). Tata cara untuk
   mengajukan kasasi adalah sebagai berikut :
   1) Permohonan diajukan kepada panitera pengadilan yang memutus
      perkaranya dalam tingkat pertama;
   2) Yang berhak mengajukan permohonan kasasi adalah terdakwa dan
      atau penuntut umum;
   3) Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi yaitu 14 (empat
      belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang hendak
      dikasasi diberitahukan kepada terdakwa;
   4) Permintaan permohonan kasasi oleh panitera ditulis dalam sebuah
      surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon,
      dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara;
   5) Panitera   wajib   memberitahukan     permintaan    kasasi   yang
      diterimanya kepada pihak yang lain, yaitu terdakwa dan penuntut
      umum;
                                                                   17




6) Pemohon wajib mengajukan memori kasasi kepada panitera, hal ini
   karena jika permohonan kasasi tidak dilengkapi dengan memori
   kasasi, maka permohonan kasasi dianggap tidak memenuhi syarat
   dan akibatnya permohonan kasasi dianggap “tidak sah” karena
   tidak memenuhi syarat formal;
7) Tenggang waktu untuk menyerahkan memori kasasi adalah 14
   (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi
   diajukan;
8) Setelah panitera menerima penyerahan memori kasasi, panitera
   memberikan surat tanda terima. Tujuan surat tanda terima pada
   satu pihak merupakan “pertanggungjawaban”           panitera atas
   penerimaan dan pada pihak lain merupakan “bukti” bagi pemohon
   tentang kebenaran penyerahan memori kasasi yang disampaikan;
9) Panitera berkewajiban memberi bantuan untuk membuat memori
   kasasi, diatur dalam Pasal 248 ayat (2), yang berbunyi: “Dalam
   pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum,
   panitera pada waktu       menerima permohonan kasasi wajib
   menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut
   dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya”;
10) Pengajuan kontra memori kasasi bertitik tolak dari ketentuan Pasal
   248 ayat (6), berdasarkan ketentuan ini memberikan hak kepada
   pihak lain untuk mengajukan “kontra memori kasasi” atas memori
   kasasi yang diajukan pemohon kasasi;
11) Pemohon kasasi dapat menambah memori kasasi yang telah
   diajukan. Demikian juga pihak yang lain dapat menambah kontra
   memori kasasi. Tambahan memori atau kontra memori kasasi
   bermaksud untuk menambah hal-hal yang dianggap perlu oleh
   yang bersangkutan.
                                                                      18




e. Alasan Mengajukan Kasasi
          Dalam perundang-undangan Belanda, ada 3 (tiga) alasan untuk
   melakukan kasasi, yaitu :
   1) Apabila terdapat kelalaian dalam acara;
   2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada
      pelaksanaannya;
   3) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara
      yang ditentukan undang-undang.
          Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan
   yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu
   putusan pengadilan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui
   jalur kelalaian dalam acara itu.
          Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara singkat alasan
   mengajukan kasasi sebagai berikut “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi
   dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna
   menentukan :
   1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
      diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
   2) Apakah benar cara merngadili tidak dilaksanakan menurut
      ketentuan undang-undang;
   3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.


f. Tata Cara Pemeriksaan Kasasi
          Tata cara pemeriksaan kasasi diatur Pasal 253 ayat (2) dan (3).
   Pasal 253 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pemeriksaan perkara pada
   tingkat kasasi dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim
   atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan lain daripada
   Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari
   penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul
                                                                         19




       di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan
       Pengadilan tingkat Pertama”.
              Sedangkan Pasal 253 ayat (3) : “Jika dipandang perlu untuk
       kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1),
       Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau
       saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam
       surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya
       atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan
       sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan
       mereka, dengan cara pemanggilan yang sama”.


2. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan
          Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari
   hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala
   sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan
   yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk
   sebagai berikut :
   a. Putusan Bebas
              Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau
       dinyatakan bebas dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari
       pemidanaan. Pasal 191 ayat (1) menjelaskan mengenai dasar putusan
       yang berbentuk putusan bebas, yaitu apabila pengadilan berpendapat :
      1) Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
      2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya
          “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.
   b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum
              Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam
       Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat
       bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi
       perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa
       diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
                                                                     20




c. Putusan pemidanaan
          Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai
   dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang
   didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1),
   penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada
   penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai
   terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
   kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap
   terdakwa.
d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili
          Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara
   dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah
   mempelajari berkas perkara. Yang pertama dan utama adalah apakah
   yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang
   Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan
   Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenang seperti
   yang ditentukan dalam Pasal 84 :
   1) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah
      hukum pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
   2) Sekalipun    terdakwa   bertempat   tinggal,   berdiam   terakhir,
      diketemukan atau ditahan berada di wilayah hukum Pengadilan
      Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih
      dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana
      dialakukan, dan sebagainya.
          Maka dalam hal tersebut Pengadilan Negeri yang menerima
   pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan
   Negeri yang lain lah yang berwenang mengadili.
e. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
          Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum
   tidak dapat diterima, berpedoman pada Pasal 156 KUHAP: “Dalam hal
   terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa
                                                                         21




       Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak
       dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah
       diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan
       pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk
       selanjutnya mengambil keputusan”.
   f. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
              Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut
       umum batal demi hukum didasarkan pada surat dakwaan yang tidak
       memenuhi ketentuan dan batal demi hukum. Alasan pokok yang dapat
       dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum :
       1) Apabila dakwaan tidak merumuskan sumua unsur dalih yang
          didakwakan;
       2) Atau tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang
          dilakukan terdakwa dalam dakwaan;
       3) Dakwaan kabur karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan
          dilakukan.


3. Tinjauan Tentang Praperadilan
   a. Pengertian Praperadilan
              Istilah praperadilan yang dipergunakan oleh Kitab Undang-
       Undang Hukum Acara Pidana mengandung maksud dan arti secara
       harafiah berbeda. Pra berarti sebelum atau mendahului, sehingga
       praperadilan diartikan dengan sebelum pemeriksaan di sidang
       pengadilan. Ada beberapa definisi mengenai praperadilan yang diatur
       dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang
       dikemukakan oleh para ahli hukum.
              Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri
       terdapat   beberapa   pasal   yang   memberikan   definisi    tentang
       praperadilan, antara lain Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang
       Hukum Acara Pidana Praperadilan adalah wewenang pengadilan
                                                                      22




negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini, tentang :
1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
   permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
   tersangka;
2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
   penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
   keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
   diajukan ke pengadilan.
          Ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang :
1) sah      atau   tidaknya    penangkapan,    penahanan,    penghentian
   penyidikan atau penghentian penuntutan;
2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
   pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
          Selanjutnya Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana berbunyi :
1) yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
2) praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh
   Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
          Dari beberapa pasal dan penjelasan diatas yang menjelaskan
tentang     praperadilan,     diperoleh   gambaran   bahwa     eksistensi
praperadilan merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh
undang-undang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus      sah   tidaknya     penangkapan,   penahanan,    penghentian
penyidikan atau penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi
                                                                 23




seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan
penuntutan.
       Lebih   lanjut   dijelaskan   dalam   M.   Yahya    Harahap,
“praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada
Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus
perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan,
penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik” (Yahya
Harahap, 2002: 2).
       Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan pengawasan
horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap
tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau
penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum dan undang-undang (Yahya Harahap, 2002: 4).
       Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa praperadilan
dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum
dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang.
Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan
upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-
undang dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal inilah yang
membedakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan
masa berlakunya Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dimana pada
waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik terhadap
seorang tersangka tidak terawasi dan tidak terkontrol sehingga dapat
menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penyidik. Untuk
itu dibentuk lembaga praperadilan yang berwenang melakukan
koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa
yang dilakukan oleh penyidik.
                                                                          24




b. Wewenang Praperadilan
           Telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang
   mengatur tentang wewenang Pengadilan Negeri dalam hal memutus
   sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan
   penuntut umum terhadap seorang tersangka. Akan tetapi diatur juga
   kewenangan praperadilan yang disebutkan dalam Pasal 95 dan 97
   KUHAP yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan
   rehabilitasi.
           Wewenang Pengadilan Negeri dalam hal ini Praperadilan,
   antara lain sebagai berikut :
   1) Memeriksa Dan Memutus Sah Tidaknya Suatu Penangkapan Dan
       Penahanan
               Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP
       yaitu memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penangkapan
       atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal
       penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada
       praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan
       terhadap dirinya. Kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah:
       a) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak
          menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk
          diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat
          penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
       b) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat
          dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan (Yahya Harahap,
          2002: 160).
               Seperti halnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan
       dan penyitaan juga termasuk tindakan upaya paksa yang dapat
       dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan
       fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu
       setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik harus dilaksanakan
       menurut aturan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi
                                                                25




kesewenang-wenangan aparat yang berujung pelanggaran hak asasi
dari seseorang. Menurut Pasal 37 dan Pasal 38 KUHAP,
penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dan
penuntut umum harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat.
       Berdasarkan pasal tersebut diatas, telah menimbulkan
permasalahan dan perbedaan pendapat dalam penerapan fungsi
praperadilan karena adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri
terhadap penggeledahan dan penyitaan maka sangat tidak rasional
praperadilan menguji dan menilai sah tidaknya penggeledahan dan
penyitaan yang telah diberikan izin oleh pengadilan dalam hal ini
Ketua Pengadilan Negeri (Yahya Harahap, 2002: 7). Akan tetapi
jika dalam pelaksanaannya penggeledahan dan penyitaan telah
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut menyimpang
diluar batas izin yang diberikan, kepada siapa pihak yang dirugikan
tersebut meminta perlindungan.
       Berdasarkan asumsi tersebut, maka terhadap penggeledahan
dan penyitaan pun dapat diajukan ke praperadilan baik yang
berkenaan dengan ganti kerugian maupun yang berkaitan dengan
sah tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:
a) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa persetujuan
   Ketua Pengadilan Negeri, tetap menjadi yurisdiksi praperadilan
   untuk memeriksa keabsahannya;
b) Dalam hal penggeledahan dan penyitaan telah mendapat
   persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan ke
   praperadilan dalam lingkup kewenangan yang lebih sempit
   yaitu:
   (1) Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat
      persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri;
   (2) Yang dinilai oleh praperadilan terbatas pada masalah
      pelaksanaan surat izin dalam arti apakah pelaksanaannya
                                                                 26




          sesuai atau melampaui surat izin atau tidak (Yahya Harahap
          2002: 7).
2) Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau
   Penghentian Penuntutan.
          Wewenang lain yang dimiliki oleh praperadilan adalah
   memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan
   yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang
   dilakukan oleh penuntut umum. Alasan dilakukannya penghentian
   penyidikan dan penghentian penuntutan:
   a) Tidak terdapat cukup bukti;
   b) Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran
      tindak pidana;
   c) Nebis in idem;
   d) Kadaluarsa.
          Tidak selamanya penghentian penyidikan dan penghentian
   penuntutan tersebut dilakukan dengan alasan yang sah, karena bisa
   saja   penghentian   penyidikan   dan    penghentian   penuntutan
   dilakukan karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh
   karena itu penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang
   berkepentingan dapat mengajukannya ke praperadilan untuk
   diperiksa (Yahya Harahap, 2002: 5).
3) Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian
          Menurut Pasal 1 ayat (22) KUHAP, ganti kerugian adalah
   hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang
   berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut
   ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau
   karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
   menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
          Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian
   yang diajukan tersangka berdasarkan alasan :
   a) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
                                                                    27




      b) Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang
          bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
      c) Kerena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti
          ditangkap, ditahan atau diperiksa.
   4) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
              Praperadilan    berwenang    memeriksa   dan    memutus
      permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau
      penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar
      hukum yang ditentukan undang-undang.
              Sehubungan dengan itu dijelaskan tujuan dari rehabilitasi
      yaitu : Sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama
      baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat
      menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan,
      penahanan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan
      tanpa alasan yang sah menurut undang-undang (Yahya Harahap,
      2000: 64).
              Dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa
      seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan
      diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum
      yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
      Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan dapat membersihkan nama
      baik, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dan keluarganya
      di mata masyarakat.

c. Alasan dan Pihak Yang Mengajukan Praperadilan
          Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah
   tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada praperadilan,
   tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang
   memohon. Untuk itu dalam KUHAP telah mengatur siapa-siapa saja
   yang berhak mengajukan permohonan kepada praperadilan serta
   alasan-alasannya, yaitu:
                                                                     28




1) Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya
          Dalam Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka,
   keluarga dan kuasa hukumnya berhak mengajukan pemeriksaan
   tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada Ketua
   Pengadilan Negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada
   praperadilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan
   sedangkan upaya lain seperti penggeledahan dan penyitaan tidak
   disebutkan secara langsung.
2) Penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan
          Apabila dalam suatu perkara pidana seorang penyidik
   menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh
   undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang
   berkepentingan berhak melaporkan kepada praperadilan. Hal ini
   telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi antar instansi
   penegak hukum, tetapi timbul masalah bagaimana seandainya
   penuntut umum tetap menerima alasan yang diberikan penyidik
   terhadap penghentian penyidikan ini walaupun sebenarnya alasan
   yang diberikan tidak sesuai undang-undang. Untuk itu undang-
   undang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang
   berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum
   (Yahya Harahap, 2002: 9).
3) Tersangka, ahli warisnya dan kuasa hukumnya
          Selain tersangka dan kuasa hukumnya, ahli waris dari
   tersangka pun dapat mengajukan permohonan praperadilan dalam
   hal ini mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan.
          Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 95 ayat (2) KUHAP :
   “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas
   penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang
   berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
   orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam
   ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri,
                                                                     29




      diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      77”.
             Berdasarkan pasal tersebut diatas tersangka, ahli waris,
      serta kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas
      alasan :
      a) Penangkapan atau penangkapan yang tidak sah;
      b) Tindakan lain (penggeledahan dan penyitaan) tanpa alasan
          berdasarkan undang-undang;
      c) Karena kekeliruan mengenai orang atau           hukum yang
          diterapkan dan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
   4) Tersangka atau pihak yang berkepentingan menuntut ganti rugi
             Dijelaskan dalam Pasal 81 KUHAP yaitu permintaan ganti
      kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan
      atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau
      penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang
      berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut
      alasannya. Jika putusan pengadilan menganggap penghentian
      penyidikan dan penghentian penuntutan sah maka hal tersebut
      dapat menjadi alasan diajukannya tuntutan ganti kerugian kepada
      praperadilan oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan
      (Yahya Harahap, 2002: 10).


d. Proses Acara Pemeriksaan Praperadilan
          Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa
   praperadilan merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Negeri.
   Untuk itu setiap perkara praperadilan yang diajukan harus ditujukan
   kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana
   penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu terjadi.
   Atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang
   menghentikan penyidikan dan penuntutan (Yahya Harahap, 2002: 12).
                                                                        30




       Permohonan pemeriksaan praperadilan kemudian diregister
dalam perkara praperadilan yang dipisahkan dengan perkara biasa oleh
panitera. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pemeriksaan
praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP :
1) Hakim menetapkan hari sidang 3 hari sesudah diregister
             Menurut Pasal 82 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yakni 3 (tiga)
   hari sesudah      diterima   permohonan,     hakim     yang     ditunjuk
   menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang
   dihitung 3 (tiga) hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.
2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan
   panggilan
             Agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat, adalah
   bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus
   disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu
   pemohon dan pejabat penegak hukum yang bersangkutan yang
   menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan.
   Pemanggilan ini tidak dilihat sebagaimana perkara pidana di mana
   pejabat     tersebut   dianggap   sebagai    tersangka    akan    tetapi
   pemanggilan       terhadap   pejabat    tersebut    bertujuan     untuk
   memberikan keterangan sebagai bahan pertimbangan untuk
   menjatuhkan putusan.
3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan
             Disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1 (c) pemeriksaan tersebut
   dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu (7)
   tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
             Berdasarkan ketentuan diatas sidang praperadilan dilakukan
   dengan acara cepat, karena cepatnya putusan harus dijatuhkan
   dalam waktu 7 (tujuh) hari. Hal yang menjadi alasan hakim untuk
   tidak menjatuhkan putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari biasanya
   disebabkan oleh keengganan aparat penegak hukum yang
   dimohonkan praperadilan untuk datang kepersidangan selain itu
                                                                                 31




          masih    adanya      rasa   sungkan dari penegak          hukum untuk
          menghadapkan penegak hukum lainnya yang terlibat dalam
          pemeriksaan praperadilan (Yahya Harahap, 2002: 55).
                  Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat 1 (d) disebutkan bahwa
          dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan
          Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada
          praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
          Maksudnya jika perkara pokoknya sudah mulai di sidangkan
          sedangkan        perkara    yang   dimohonkan      praperadilan    belum
          dijatuhkan       putusan    maka   dengan    sendirinya    pemeriksaan
          praperadilan ini gugur.


4. Tinjauan Tentang Tindakan Penyitaan
   a. Pengertian penyitaan
               Menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP, “Penyitaan adalah
      serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
      menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
      bergerak,    berwujud      atau    tidak   berwujud    untuk      kepentingan
      pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.
               Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian”, terutama
      ditujukan    sebagai      barang   bukti   di   muka     sidang     peradilan.
      Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan
      ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap
      dengan      barang     bukti,   penyidik   melakukan      penyitaan     untuk
      dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan
      pemeriksaan persidangan pengadilan (Yahya Harahap, 2008: 265).
   b. Bentuk-bentuk Penyitaan
      1) Penyitaan biasa
                   Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan
          aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-
          hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan,
                                                                    32




   aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan
   penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa,
   hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang
   mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur
   lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam
   kenyataan (Yahya Harahap, 2008: 266).
2) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak
          Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan melakukan
   penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1).
   Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik
   bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Keadaan
   yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat
   diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera
   dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda
   itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan
   oleh tersangka (Yahya Harahap, 2008: 269).
3) Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan
          Dalam hal tertangkap tangan, penyitaan dilakukan tanpa
   surat perintah. Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan
   merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan
   tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu
   benda dan alat :
   (1) Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana;
   (2) Benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk
      melakukan tindak pidana;
   (3) Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
          Penyitaan yang dilakukan dalam keadaan tertangkap tangan
   tidak hanya terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang
   melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap
   tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga
                                                                   33




   terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung
   oleh penyidik.
4) Penyitaan tidak langsung
           Benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan
   diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang
   yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi peyidik
   mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda
   yang hendak disita dengan sukarela.
5) Penyitaan surat atau tulisan lain
           Penyitaan dapat dilakukan terhadap surat atau tulisan lain.
   Yang dimaksud surat atau tulisan lain adalah surat atau tulisan
   yang ‘disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu, di mana orang
   tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu “diwajibkan
   merahasiakannya” oleh undang-undang.
6) Penyitaan minuta akta notaris berpedoman kepada surat Mahkamah
   Agung/Pemb/3429/86/ dan Pasal 43 KUHAP
           Mengenai masalah ini dapat dikemukakan pedoman sebagai
   berikut :
   (1) Ketua Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan “relevansi”
       dan “urgensi” penyitaan secara objektif berdasarkan Pasal 39
       KUHAP;
   (2) Pemberian izin khusus Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan
       Minuta Akta Notaris, berpedoman kepada petunjuk teknis dan
       operasional    yang    digariskan   dalam   Surat   MA     No.
       MA/Pemb/3429/86;
   (3) Oleh karena Minuta Akta Notaris ditafsirkan berkedudukan
       sebagai Arsip Negara atau melekat padanya “rahasia jabatan”
       notaris, pemberian izin oleh Ketua Pengadilan Negeri merujuk
       kepada ketentuan Pasal 43 KUHAP : penyitaan harus berdasar
       Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri.
                                                                         34




   c. Benda yang Dapat Disita
             Benda-benda yang dapat disitakan menurut Pasal 39 ayat (1)
      Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :
      1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau
          sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan
          tindak pidana;
      2) benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan
          tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
      3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
          tindak pidana;
      4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
          pidana;
      5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
          pidana yang dilakukan.


5. Tinjauan Tentang Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan
          Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kasasi terhadap putusan
   praperadilan, ada yang berpendirian permintaan kasasi atas putusan
   praperadilan tidak dapat dikasasi dan ada yang berpendapat cukup alasan
   untuk memperkenankan permintaan kasasi atas putusan praperadilan.
   Selisih pendapat ini bertitik tolak tentang “materi” yang diperiksa dan
   diputus lembaga praperadilan. Ada yang berpendirian apa yang diperiksa
   dan diputus praperadilan bukan “materi perkara pidana”.
          Sedangkan menurut Pasal 244 KUHAP, permintaan kasasi hanya
   dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk “putusan
   perkara pidana”. Oleh karena itu putusan praperadilan bukan mengenai
   perkara pidana, akan tetapi hanya tentang sah atau tidaknya tindakan
   pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan,
   berarti putusan praperadilan benar-benar berada di luar ruang lingkup
   Pasal 244 KUHAP. Tetapi ada yang mempersoalkan bukan dari segi
   materi putusan, mereka bertitik tolak dari pengertian fungsi yustisial.
                                                                          35




   Ditinjau dari segi fungsi yustisial setiap pemeriksaan dan putusan yang
   dijatuhkan badan peradilan, dengan sendirinya termasuk tindakan yustisial.
   Setiap putusan yang dijatuhkan badan peradilan tanpa mempersoalkan
   bentuk dan materi putusan adalah tindakan penyelesaian fungsi peradilan
   atau fungsi yustisial (Yahya Harahap, 2002: 25).


6. Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
            Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh
   undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat
   (1) hufuf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan
   wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki
   bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah
   menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu
   pasal.
            Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik
   pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan
   tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai
   dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)
   yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud
   pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan
   undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan
   dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan
   penyidik Polri.
            Kedudukan dan Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam
   melaksanakan tugas penyidikan, yaitu:
   a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah
      “koordinasi” penyidik Polri dan di bawah “pengawasan” penyidik
      Polri;
   b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk”
      kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan
      bantuan penyidikan yang diperlukan;
                                                                            36




      c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus “melaporkan” kepada
         penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik,
         jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada
         ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada
         penuntut umum;
      d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan
         penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada
         penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan
         penyidik pegawai negeri sipil ”melalui penyidik Polri”.
      e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang
         telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyelidikan itu
         harus ”diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum.


B. Kerangka Pemikiran



                                    Perkara
                                  Praperadilan



                                   Keabsahan
                               Tindakan Penyitaan



                               Putusan Pengadilan



                                Pengajuan Kasasi



                        Keterangan Kerangka Pemikiran :


         Kemungkinan dilakukan upaya paksa dalam penanganan penyitaan
   oleh penegak hukum yang dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan dan
                                                                      37




Pertanian DKI Jakarta menimbulkan suatu keinginan dari terdakwa untuk
mempraperadilankan tindakan penyitaan untuk mengetahui keabsahan
tindakan penyitaan yang dilakukan penegak hukum. Proses praperadilan yang
berjalan akan menghasilkan putusan pengadilan yang memungkinkan
dilakukan pengajuan kasasi oleh pemohon praperadilan karena merasa hasil
putusan praperadilan tidak sesuai dengan harapannya.
                                                                         38




                                BAB III

              HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Alasan Pemohonan dalam Mengajukan Kasasi terhadap Putusan
  Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pra Peradilan tentang
  Keabsahan Penyitaan oleh PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI
  1. Uraian Singkat Kasus
     Kasus permohonan kasasi pra peradilan mengenai penyitaan yang
     dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan
     Kehutanan DKI. Dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian
     dan Kehutanan DKI telah melakukan penahanan dan penyitaan terhadap
     kayu olahan milik Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku
     dan telah memindahkan kayu olahan milik Pemohon tersebut dari
     Pelabuhan Sunda Kelapa ke tempat Penimbunan kayu yang berlokasi di
     ujung Menteng. Jalan Raya Cakung Ujung Menteng, Jakarta Timur dengan
     alasan keamanan barang bukti, hal tersebut diketahui Pemohon setelah
     kurang lebih satu setengah bulan melalui Surat Undangan      Termohon
     kepada Pemohon pada tanggal 29 Juni 2005 perihal Undangan Pengujian
     Ulang Barang Bukti eks.KLM. Citra Indah dan eks. KLM Indra A dimana
     undangan tersebut meminta Pemohon untuk memenuhinya pada tanggl 30
     Juni 2005. hal tersebut tidak dapat dihadiri Pemohon berhubung tanggal
     dan waktu yang diminta dalam undangan tersebut sangat sempit yang
     mana Pemohon baru menerima undangan tanggal 29 Juni 2005 sesuai
     dengan tanggal Surat Undangan tersebut, juga pada tanggal yang sama dan
     diminta untuk memenuhinya tanggal 30 Juni 2005, hal tersebut sangatlah
     tidak lazim dan terkesan dipaksakan, padahal sesuatu kebiasaan apabila
     suatu instansi pemerintah baik itu BUMN maupun perusahaan-perusahaan
     swasta yang hendak mengundang pasti memberikan tenggang waktu yang
     pantas didalam undangan tersebut agar memudahkan para penerima
     undangan dapat mengatur waktu untuk menghadiri undangan tersebut.
     Selain itu hasil pengukuran ulang terhadap kayu olahan milik pemohon


                                   38
                                                                          39




   yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pengawas Penguji Kayu dari
   Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
   Jakarta sesuai Berita Acara Pengukuran tertanggal 7 Juni 2005 tersebut,
   jumlah volume eks.KLM.Citra Indah dan eks. KLM.Indra A tersebut
   ternyata berkurang dari jumlah volume sebelumnya dilakukan pengukuran
   ulang.
2. Identitas Pemohonan Pra Peradilan
   Ashari, bertempat tinggal di jalan Pelabuhan Kali Baru Barat No. 9 Jakarta
   Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elihar Simaremare, SH dan
   kawan-kawan, advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 4 BD
   Jakarta.
3. Identitas Termohon
   Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Cq. Dinas Pertanian dan
   Kehutanan Provinsi DKI Cq. Sub Dinas Pengawasan dan Pengadilan
   Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di
   Jalan Gunung Sahari Raya 11 lantai 5,6 dan 7 Jakarta.
4. Alasan Permohonan Pra Peradilan
   Alasan pemohon mengajukan permohonan pra peradilan di muka
   persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-
   dalil:
   Bahwa Pemohon adalah pemilik sah kayu olahan yang terdiri dari :
   a. Kayu olahan dengan volume sejumlah 500,3596 M3 (lima ratus koma
       tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam meter kubik) yang diangkut
       oleh Kapal Layar Motor (KLM) Citra Indah yang bersandar di
       Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara yang terdiri dari kel jenis
       Meranti sejumlah 6.060 (enam ribu enam puluh) keping dengan
       volume/berat 75,3249 M3 (tujuh puluh lima koma tiga ribu dua ratus
       empat puluh sembilan meter kubik) dan Kel. Jenis Rimba Campuran
       sejumlah 30.686 (tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam)
       keping dengan volume/berat 425,0347 M3 (empat ratus dua lima koma
       tiga ratus empat pouluh tujuh meter kubik), sesuai dengan Dokumen
                                                                      40




   Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan nomor Seri
   D.E.0771907 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat
   Jenderal Bina Produksi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
   Kabupaten/Kota Sukamara, tertanggal 7 Mei 2005 sampai dengan 16
   Mei 2005…….(bukti P-1);
b. Kayu olehan dengan volume sejumlah 300.0298 M3 (tiga ratus koma
   dua ratus sembilan puluh delapan meter kubik) yang diangkut oleh
   kapal Layar Motor (KLM) Indra A yang bersandar di pelabuhan Sunda
   Kelapa, Jakarta Utara yang terdiri dari Kel. Jenis Meranti sejumlah
   3.551 (tiga ribu lima puluh satu) keping dengan volume/berat 40,0126
   M3 (empat puluh koma seratus dua puluh enam meter kubik) dan kel.
   Jenis Rimba Campuran sejumlaah 19.787 (sembilan belas ribu tujuh
   ratus delapan puluh tujuh) keping dengan volume /berat 260,0172 m3
   (dua ratus enam puluh koma seratus tujuh puluh dua puluh enam koma
   seratus tujuh puluh dua meter kubik), sesuai dengan dokumen surat
   keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dengan nomor Seri
   D.E.0771908 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat
   Jenderal Bina Produksi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
   Kabupaten/Kota Sukamara, tertanggal 7 Mei 2005 sampai dengan 16
   Mei 2005……(bukti P-2);
     Bahwa kedua Kapal Layar Motor (KLM) yang mengangkut kayu
olahan milik pemohon tersebut adalah sah berdasarkan Dokumen sesuai
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan
oleh Departemen Kehutanan, Dirjen Bina Produksi Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah Kabupoaten/Kota Sukamara, tertanggal 7 Mei 2005.
     Bahwa kedua kapal layer motor (KLM) yang mengangkut kayu
olahan milik pemohon sebagaimana yang diuraikan pada butir 1 dan 2
tersebut diatas berangkat dari Kalimantan Tengah tujuan Jakarta dan tiba
serta bersandar di Pelabuhan Sunda kelapa pada tanggal 10 Mei 2005.
     Bahwa petugas pengawas Penguji kayu dari Dinas Pertanian dan
Kehutanan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
                                                                    41




ditunjuk oleh kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Tugas No.832/-082.74
tertanggal 27 Mei 2005 telah melakukan pengukuran ulang 100% terhadap
kayu gergajian eks. KLM Citra Indah dan eks. KLM. Indra A sesuai
dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian eks.KM.Citra Indah dan
Berita Acara Pengukuran Kayu Gergjian eks. KLM. Indra A tertanggal 7
Juni 2005….(bukti P-3 dan bukti P-4);
     Bahwa hasil pengukuran ulang terhadap kayu olahan milik pemohon
yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pengawas Penguji Kayu dari
Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sesuai Berita Acara Pengukuran tertanggal 7 Juni 2005 tersebut,
jumlah volume eks.KLM.Citra Indah dan eks. KLM.Indra A tersebut
ternyata berkurang dari jumlah volume sebelumnya dilakukan pengukuran
ulang.
     Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan
Pemohon tersebut diatas, terbukti jelas dan nyata Pemohon tidak
melakukan pelanggaran hukum, baik itu mengenai ketidaklengkapan
dokumen maupun kelebihan muatan sebagaimana dugaan termohon
kepada pemohon;
     Bahwa Termohon telah melakukan penahanan dan penyitaan
terhadap kayu olahan milik Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang
berlaku dan telah memindahkan kayu olahan milik Pemohon tersebut dari
Pelabuhan Sunda Kelapa ke tempat Penimbunan kayu yang berlokasi di
ujung Menteng. Jalan Raya Cakung Ujung Menteng, Jakarta Timur dengan
alasan keamanan barang bukti, hal tersebut diketahui Pemohon setelah
kurang lebih satu setengah bulan melalui Surat Undangan      Termohon
kepada Pemohon pada tanggal 29 Juni 2005 prihal Undangan Pengujian
Ulang Barang Bukti eks.KLM. Citra Indah dan eks. KLM Indra A dimana
undangan tersebut meminta Pemohon untuk memenuhinya pada tanggl 30
Juni 2005. hal tersebut tidak dapat dihadri Pemohon berhubung tanggal
dan waktu yang diminta dalam undangan tersebut sangat sempit yang
                                                                      42




mana Pemohon baru menerim undangan tanggal 29 Juni 2005 sesuai
dengan tanggalSurat Undangan tersebut, juga pada tanggal yang sama dan
diminta untuk memenuhinya tanggal 30 Juni 2005, hal tersebut sangatlah
tidak lazim dan terkesan dipaksakan, padahal sesuatu kebiasaan apabila
suatu instansi pemerintah baik itu BUMN maupun perusahaan-perusahaan
swasta yang hendak mengundang pasti memberikan tenggang waktu yang
pantas didalam undangan tersebut agar memudahkan para penerima
undangan dapat mengatur waktu untuk menghadiri undangan tersebut;
     Bahwa setelah Pemohon mengetahui lokasi tempat kayu olahan milik
Pemohon berada di Ujung Menteng, Jakarta Timur dimana tempat
penimbunan kayu yang dimaksud Termohon sebagai tempat yang aman
untuk menimbun kayu, ternyata dalam lokasi penimbunan kayu tersebut
ada Perusahaan yang bergerak dibidang perkayuan yang aktif melakukan
aktifitasnya dan pemohon melihat tidak dapat membedakan mana kayu-
kayu sitaan dan mana kayu-kayu milik Perusahaan yang beroperasi di
lokasi tersebut, karena memang tidak ada terlihat batas maupun pembatas
serta tanda-tanda yang menunjukkan kayu-kayu tersebut milik Perusahaan
atau kayu-kayu sitaan, justru tampak jelas dan nyata apabila kita melihat
lokasi tersebut terlihat dan terkesan bahwa kayu-kayu yang berada di
lokasi tersebut milik Perusahaan yang beroperasi di lokasi penimbunan
kayu yang dimaksud oleh termohon;
Bahwa ada dugaan yang kuat Termohon ada maksud lain untuk
mementingkan     kepentingan     sendiri   maupun   kelompoknya     yang
menjalankan tugas tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, tindakan yang dilakukan Termohon tersebut adalah perbuatan
melanggar hukum yang mengenyampingkan kepentingan hukum dalam
melaksanakan tugasnya;
     Bahwa penyitaan dan pemindahan kayu olahan milik Pemohon
tersebut dari sejak dilakukan penyitaan dan pemindahan sampai
permohonan     Praperadilan    ini dimajukan,   Termohon tidak pernh
memberitahukannya kepada Pemohon;
                                                                        43




     Bahwa tindakan Termohon sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan ketentuan dan
Undang-undang yang berlaku yaitu:
     -   Melakukan penyitaan terhadap kayu olahan (barang) milik
         Pemohon tanpa terlebih dahulu mendapat ijin penyitaan dari
         Ketua Pengadilan yang berwenang untuk itu;
     -   Melakukan pnyitaan tanpa ada berita acara dan tanda terima
         barang sitaan serta tidak ada pemberitahuan kepada Pemohon
         baik secara lisan atau tertulis;
     -   Tidak membuat berita acara penyitaan barang (benda);
     -   Tidak membuat berita acara pemeriksaan dan penyitaan surat-
         surat;
     -   Memindahkan kayu (barang) tanpa memberitahukan kepada
         Pemohon;
     -   Tidak memberitahukan dimulainya penyidikn kepada penyidik
         POLRI;
     Bahwa pasal 77 Kutab Undang-undang Hukum Acara Pidana
menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undangini tentang;
     a. Sah       dan   tidaknya   penangkapan,   penahanan,    penghentian
         penyidikan atau penghentian penuntutan;
     b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
         pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan;
Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 77 butir a Kitab Undang-undang Hukum
Acara    Pidana     dan   dengan    memperhatikan    tindakan    Termohon
sebagaimana yang diuraikan pada butir 7,8,9 dan 10 tersebut diatas, maka
cukup beralasan Pemohon mengajukan permohonan agar perkara ini
diperiksa dan diputus melalui Pengadilan dengan proses hukum acara
Praperadilan;
                                                                    44




     Bahwa kewenangan Termohon sebagai Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
Pasal 77 ayat 2 huruf d menyatakan : “melakukan penggeledahan dan
penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan
hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
Pasal 77 ayat 3 menyatakan : “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.
     Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
Pasal 7 ayat 2menyatakan : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya”;
Pasal 8 ayat 1 menyebutkan : “Penyidik membuat berita acara tentang
pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Undang-undang ini”;
Pasal 75 ayat 1 menyatakan : “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan
tentang:
a. Pemeriksaan tersangka;
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Pemasukan rumah;
f. Penyitaan benda;
g. Pemeriksaan surat;
h. Pemeriksaan saksi;
i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
k. Pelaksanaan dan seterusnya;
                                                                         45




        Bahwa tindaakan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik
   Pegawai Negeri Sipil sebgaimana yang telah disebutkan diatas adalah
   bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-
   undangan khususnya yang diatur dalam Pasal 77 ayat 2 huruf d, pasal 77
   ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang
   kehiutanan, Pasal 8 ayat 1, Pasal 75 ayat 1 huruf (f) dan huruf (g) kitab
   Undang-undang Hukum Acara Pidana;
        Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti jelas dan nyata bahwa
   tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap dokumen asli
   kepemilikan kayu olehan milik Pemohon adalah sangat bertentangan
   dengan ketenhtuan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum
   serta bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;
        Bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap
   kayu olahan berikut dokumen asli kepemilikan kayu olahan milik
   Pemohon tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum maupun
   bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karena tidak sesuai
   dengan prosedur hukum yang berlaku, maka penyitaan tersebut harus
   dinyatakan batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum;
        Bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan Termohon tersebut
   tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-undang,
   maka kayu olehan serta dokumen asli kepemilikan kayu olehan milik
   Pemohon yang telah disita oleh Termohon secara melawan hukum tersebut
   harus segera dikembalikan kepada pemohon sebagai pemilik yang sah,
   secara utuh sesuai dengan data yang tersurat dalam dokumen asli kayu
   olahan tersebut;
5. Isi Permohonan
        Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Praperadilan
   mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan
   putusan sebagai berikut :
   a. Mengabulkan permohonan pra peradilan yang dimohonkan Pemohon
      untuk seluruhnya;
                                                                                  46




   b. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak
       sah dan cacat hukum, oleh karena itu penyitaan yang dilakukan
       Termohon batal demi hukum;
   c. Memerintahkan       kepada      Termohon     agar   segera     dan     seketika
       mengembalikan kayu olahan serta dokumen asli kepemilikan kayu
       olahan kepada Pemohon;
   d. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara Pra Peradilan
       ini;
6. Amar Putusan Pengadilan Jakarta Utara
         Mambaca        putusan       Pengadilan     Negeri        Jakarta     Utara
   No.02/Pra.Per/Pen.Pid/2005/PN.JKT.Ut tanggal 25 Juli 2005 yang amar
   lengkapnya sebagai berikut :
   -   Menyatakan permohonan Pra Peradilan yang dimohonkan Pemohon
       Ashari tidak dapat diterima;
   -   Membebankan biaya permohonan Pra Peradilan kepada Pemohon yang
       hingga saat ini nihil;
7. Alasan Pengajuan Kasasi
   a. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri jelas-jelas mengetahui bahwa
       Termohon dalam keteranggannya dipersidangan telah mengatakan
       bahwa termohon tidak melakukan penyitaan terhadap kayu olahan
       milik Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan bukti-bukti bahwa
       Termohon telah melakukan penyitaan terhadap kayu olahan milik
       Pemohon, Termohon telah melakukan kebohongan publik karena tidak
       mengakui melakukan penyitaan terhadap kayu olahan milik Pemohon,
       dengan demikian Termohon telah terbukti melakukan Penahanan dan
       Penyitaan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
   b. Bahwa Putusan Majelis Hukum Pengadilan Negeri sangat bertentangan
       dengan apa yang telah dibuktikan dalam persidangan karena
       mengandung pertimbangan-pertimbangan yang kontradiksi, oleh
       karena:
                                                                      47




     -   Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara apa yang tidak
         dimintakan, yaitu Majelis Hakim menyatakan Penyitaan tidaklah
         termasuk wewenang Pra Peradilan padahal Termohon tidak pernah
         menolak atau meminta hal tersebut dalam jawabannya;
     -   Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terkesan ragu-
         ragu dan tidak konsekuen dalam putusannya, karena disatu pihak
         mengakui bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam ruang
         lingkup yang diatur KUHAP sebgaimana Majelis menyebutkan
         pasal 82 KUHAP, akan tetapi dilain pihak menyangkalnya;
     -   Majelis hakim dalam memutuskan perkara Aquo dengan tidak
         memeprtimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik,
         bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi adalah putusan dengan
         pertimbangan hukum yang keliru, karena bukti-bukti dan saksi-
         saksi adalah fakta-fakta hukum yang harus digunakan Hakim
         sebagai pertimbangan hukum dalam memberikan keputusan.
8. Pembahasan
         Praperadilan menjadi hal baru di Indoensia yang sekarang ini
  banyak dipilih oleh seseorang yang menghendaki tegaknya hukum serta
  adanya perlindungan hak asasinya. Praperadilan ini diupayakan karena
  adanya upaya paksa yang dikenakan oleh penegak hukum yang bagi
  tersangka itu merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan
  hak asasi tersangka. Tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak
  hukum ini merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka yang
  berarti tindakan itu bertentangan dengan hukum.
         Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan
  upaya paksa merupakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
  dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan fungsi peradilan.
  Fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana yang diklasifikasikan
  sebagai berikut :
  1. Penangkapan (arrest)
  2. Penahanan (detention)
                                                                      48




3. Penggeledahan (searching)
4. Penyitaan, perampasan, pembeslahan (Seizure)
       Penyitaan menjadi salah satu sistem peradilan pidana oleh karena
itu penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum yang menjadi upaya
paksa yang dilakukan oleh penegak hukum dapat diajukan kepada
praperadilan. Pada kasus ini praperadilan diajukan oleh saudara Ashari
bertempat tinggal di jalan Pelabuhan Kali Baru Barat No. 9 Jakarta Utara
sesuai dengan kasusnya yang mempraperadilankan keabsahan penyitaan
yang dilakukan oleh PPNS Dinas pertanian dan Kehutanan DKI ini
sebenarnya didasarkan pada alasan seperti yang telah diuraikan
sebelumnya singkatnya adalah :
1. Penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Dinas pertanian dan Kehutanan
   DKI tidak berdasar karena dokumen kepemilikan kayu tersebut sah,
   dimana dokumen sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
   (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Dirjen Bina
   Produksi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupoaten/Kota
   Sukamara, tertanggal 7 Mei 2005.
2. Adanya pengurangan jumlah volume kayu dari pengukuran yang
   pertama dengan pengukuran ulang.
3. Selain itu secara fakta penyitaan yang dilakukan tidak berdasar karena
   faktanya pemohon tidak melanggar hukum baik itu mengenai
   kelengkapan dokumen maupun kelebihan muatan.
4. PPNS Dinas pertanian dan Kehutanan DKI melakukan penahanan dan
   penyitaan tanpa prosedur hukum yang berlaku.
5. Selain itu adanya surat pemberitahuan dengan waktu yang sangat
   sempit untuk melakukan penyitaan dan pemindahan kayu olahan
   ketempat penampungan barang bukti lain.
Namun dalam praperadilan ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara
No.02/Pra.Per/Pen.Pid/2005/PN.JKT.Ut tanggal 25 Juli 2005 tidak
menerima permohonan praperadilan terhadap penyitaan yang dilakukan
oleh   PPNS Dinas pertanian dan Kehutanan DKI. Dari putusan itu
                                                                      49




Pengadilan Negeri Jakarta Utaralebih mendasarkan pada KUHAP pasal 77
ayat (1) huruf a yang menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dari dasar tersebut
maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa praperadilan
yang dilakukan atas penyitaan dan pemindahan yang dilakukan oleh PPNS
Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta memang tidak dapat diterima
praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
       Padahal kalau dicermati lebih jauh bahwa dalam kasus ini jelas
sekali adanya upaya paksa yang dilakukan oleh PPNS Dinas Pertanian dan
Kehutanan DKI Jakarta terhadap Ashari karena pada dasarnya Ashari
memiliki dokumen dan juga tidak mengangkut kayu yang melebihi muatan
seperti yang didakwakan oleh PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI
Jakarta. Kondisi itu jelas telah melanggar hak asasi karena telah memaksa
dilakukan penyitaan padahal Ashari memiliki dokumen yang resmi dan
ketika mencari upaya praperadilanpun Pengadilan Negeri Jakarta Utara
hanya mendasarkan pada ketentuan hukum yang sangat dasar sehingga
membuat permohonan praperadilan Ashari tidak diterima. Padahal upaya
paksa yang dilakukan dalam penyitaan pada kayu olahan milik Ashari ini
dapat diajukan kepada praaperadilan apalagi jika memperhatikan Pasal 82
ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam
yurisdiksi substantive praperadilan.
       Oleh karena itu dalam kasus Ashari ini harus diberi hak untuk
mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Namun
kenyataan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan hal
tersebut yang berarti telah menutup dan meniadakan hak orang yang
dirugikan dalam penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Pertanian dan
Kehutanan DKI Jakarta dan dengan keputusan itu Ashari tetap berupaya
untuk melakukan kasasi permohonan praperadilannya dan yang lebih
parah lagi disini tidak memungkinkan karena permohonan kasasi
                                                                               50




     praperadilan tidak ada sehingga Mahkamah Agung dengan mudah
     membuat keputusan dan itu berarti upaya paksa serta perlindungan hak
     asasi tidak bisa di dapatkan oleh Ashari.


B. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan
  Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam
  Perkara Pra Peradilan tentang Keabsahan Penyitaan oleh PPNS Dinas
  Pertanian dan Kehutanan
  1. Pertimbangan Hakim terhadap Pengajuan Kasasi
     Pengajuan kasasi atas kasus pra peradilan mengenai penyitaan yang
     dilakukan oleh PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI. Oleh majelis
     hakim dengan ;
          Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah
     Agung berpendapat, bahwa berdasarkan pasal 45 A ayat 2 Undang-undang
     No.5 yahun 2004 tentang Mahkamah Agung, putusan tentang praperadilan
     tidak dapat diajukan kasasi;
          Menimbang,      bahwa     dengan       pertimbangan   tersebut   diatas,
     permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : ASHARI tersebut harus
     dinyatakan tidak dapat diterima;
          Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon
     kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
     dibebankan kepada Pemohon kasasi;
          Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.4 tahun 2004,
     Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985
     sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun
     2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
          MENGADILI
          Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
     Kasasi : ASHARI tersebut;
                                                                       51




       Membebankan Pemohonan Kasasi tersebut untuk membayar biaya
  perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus
  rupiah);
       Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
  Agung pada hari Senin tanggal 6 Maret 2006 oleh Artidjo Alkotsar,
  SH.LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
  sebagai ketua Majelis, H.Mansur Kartayasa, SH.MH dan R.Imam Harjadi,
  SH Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang
  terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
  hakim anggota, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH Panitera Pengganti
  dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
       Oleh karena itu permohonan kasasi praperadilan yang diajukan oleh
  Ashari tidak dikabulkan oleh Mahkamah agung dengan pertimbangan
  yang kuat sehingga pra peradilan kasus penyitaan yang dilakukan oleh
  PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI memang telah sesuai dengan
  ketentuan dan itu juga diperkuat dengan pra peradilan yang dimenangkan
  oleh majelis hakim.
2. Pembahasan
         Kasasi menjadi upaya terakhir bagi semua lingkungan peradilan
  atau dengan kata lain Mahkamah Agung (MA) adalah peradilan kasasi
  bagi semua lingkungan peradilan. Upaya kasasi merupaka hak yang
  diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum, tergantung pada
  mereka untuk mempergunakan hak tersebut atau tidak. Seandainya mereka
  dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak
  itu, tetapi apabila keberatan atas keputusan yang dipergunakan dapat
  mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada
  Mahkamah agung.
         Permohonan kasasi yang diajukan bukan menjadi wewenang dari
  Pengadilan lagi namun sudah menjadi wewenag Mahkamah Agung oleh
  karena itu yang berwenang sepenuhnya untuk menilai sah tidaknya
  permohonan kasasi hanyalah Mahkamah Agung. Kasasi seperti diketahui
                                                                   52




dilakukan dengan tujuan melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan
pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru dan
pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.
       Pada kasus ini dimana Ashari mengajukan permohonan kasasi
terhadap kasus putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Utara yang tidak menerima permohonan praperadilan
penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI.
Dimana dalam amar putusan itu Ashari merasa bahwa tidak ada
perlindungan hak asasinya serta penegakan hukum untuknya.
       Permohonan kasasi praperadilan yang diajukan oleh Ashari ini
sendiri alasannya adalah :
a. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri jelas-jelas mengetahui bahwa
   Termohon dalam keterangannya dipersidangan telah mengatakan
   bahwa Termohon tidak melakukan penyitaan terhadap kayu olahan
   milik Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan bukti-bukti bahwa
   Termohon telah melakukan penyitaan terhadap kayu olahan milik
   Pemohon, Termohon telah melakukan kebohongan publik karena tidak
   mengakui melakukan penyitaan terhadap kayu olahan milik Pemohon,
   dengan demikian Termohon telah terbukti melakukan Penahanan dan
   Penyitaan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sangat bertentangan
   dengan apa yang telah dibuktikan dalam persidangan karena
   mengandung pertimbangan-pertimbangan yang kontradiksi, oleh
   karena:
   -   Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara apa yang tidak
       dimintakan, yaitu Majelis Hakim menyatakan Penyitaan tidaklah
       termasuk wewenang Pra Peradilan padahal Termohon tidak pernah
       menolak atau meminta hal tersebut dalam jawabannya;
   -   Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terkesan ragu-
       ragu dan tidak konsekuen dalam putusannya, karena di satu pihak
       mengakui bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam ruang
                                                                    53




       lingkup yang diatur KUHAP sebagaimana Majelis menyebutkan
       pasal 82 KUHAP, akan tetapi dilain pihak menyangkalnya;
   -   Majelis hakim dalam memutuskan perkara Aquo dengan tidak
       memeprtimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik,
       bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi adalah putusan dengan
       pertimbangan hukum yang keliru, karena bukti-bukti dan saksi-
       saksi adalah fakta-fakta hukum yang harus digunakan Hakim
       sebagai pertimbangan hukum dalam memberikan keputusan.
       Namun dalam kasus ini permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
juga tidak diterima pertimbangannya sesuai dengan pasal 45 A ayat 2
Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, putusan
tentang praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Sehingga praperadilan
yang diajukan oleh Ashari akan terhenti hingga Pengadilan Negeri Saja
tidak ada lagi penyelesaian hukum yang sesuai lebih tinggi lagi untuk
penyelesaiannya. Hal ini memungkinkan bahwa praperadilan penyitaan
yang dialami oleh Ashari tidak menjadi wilayah hukum Mahkamah Agung
karena ada batasan jelas bahwa Mahkamah Agung memiliki keterbatasan
penanganan putusan pengadilan negeri namun tidak termasuk putusan
praperadilan.
       Hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus kasasi
praperadilan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Pertanian dan
Kehutanan DKI ini pertimbangannya sangat jelas yaitu Undang-undang
No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung terutama pada pasal 45 A ayat
2 mengenai putusan tentang praperadilan tidak dapat diajukan kasasi dan
itu membuat kasasi praperadilan yang diajukan Ashari akhirnya tidak
diterima karena dasar hukumnya jelas sekali.
                                                                            54




                                  BAB IV

                                 PENUTUP


A. Simpulan

         Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai hasil penelitian dan
  pembahasan, maka berikutnya akan diberikan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Alasan Pemohonan dalam Mengajukan Kasasi terhadap                  Putusan
     Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pra Peradilan tentang
     Keabsahan Penyitaan oleh PPNS Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI
     adalah :
     a. Pemohon mengajukan bukti-bukti bahwa Termohon telah melakukan
         penyitaan terhadap kayu olahan milik Pemohon, Termohon telah
         melakukan kebohongan publik karena tidak mengakui melakukan
         penyitaan terhadap kayu olahan milik Pemohon, dengan demikian
         Termohon telah terbukti melakukan Penahanan dan Penyitaan tanpa
         melalui prosedur hukum yang berlaku dan itu diketahui oleh majelis
         hakim;
     b. Bahwa Putusan Majelis Hukum Pengadilan Negeri sangat bertentangan
         dengan apa yang telah dibuktikan dalam persidangan karena
         mengandung pertimbangan-pertimbangan yang kontradiksi, oleh
         karena:
         -    Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara apa yang tidak
              dimintakan, yaitu Majelis Hakim menyatakan Penyitaan tidaklah
              termasuk wewenang Pra Peradilan padahal Termohon tidak pernah
              menolak atau meminta hal tersebut dalam jawabannya;
         -    Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terkesan ragu-
              ragu dan tidak konsekuen dalam putusannya, karena di satu pihak
              mengakui bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam ruang
              lingkup yang diatur KUHAP sebagaimana Majelis menyebutkan
              pasal 82 KUHAP, akan tetapi dilain pihak menyangkalnya;



                                     54
                                                                            55




           -   Majelis hakim dalam memutuskan perkara Aquo dengan tidak
               memprtimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik,
               bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi adalah putusan dengan
               pertimbangan hukum yang keliru, karena bukti-bukti dan saksi-
               saksi adalah fakta-fakta hukum yang harus digunakan Hakim
               sebagai pertimbangan hukum dalam memberikan keputusan.
  2. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi
     terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pra
     Peradilan tentang Keabsahan Penyitaan oleh PPNS Dinas Pertanian dan
     Kehutanan Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
     terutama pada pasal 45 A ayat 2 mengenai putusan tentang praperadilan
     tidak dapat diajukan kasasi dan itu membuat permohonan kasasi
     praperadilan kasus keabsahan penyitaan oleh PPNS Dinas Pertanian dan
     Kehutanan DKI tidak diterima.

B. Saran

           Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah
  setelah diambil kesimpulan sebagai berikut:
  1. Pengadilan Negeri perlu untuk lebih bisa memperhatikan barang bukti
     yang ada serta fakta yang ada, sehingga tidak membuat keputusan yang
     berkesan tidak adil.
  2. Hendaknya pemohon dan kuasa hukumnya memahami akan ketentuan
     undang-undang pengajuan permohonan kasasi praperadilan sehingga tidak
     membuat langkah yang sia-sia karena sangat jelas bagaimana di dalam
     Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah
     Agung terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimohonkan kasasi.
                                                                         56




                              DAFTAR PUSTAKA


Buku

Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: CV. Sapta Artha
           Jaya.
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
           Malang: Bayumedia Publising.
Lexy J. Moleong. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Mandar
           Maju.
M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
           (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
           Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
                      2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
           (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
           Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
                      2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
           (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada
           Media Group.
Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Bandung Bina Cipta.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan Mahkamah Agung No. 1762 K/PID/2005.
Internet
Desita Sari dan Hesti Setyowaty, Pengawasan Horisontal terhadap Upaya Paksa
           dalam Proses Peradilan Pidana, www.pemantauperadilan.com. diakses
           tanggal 28 Pebruari 2010, Pukul 10.45 WIB.




                                        56

								
To top