TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/200

Document Sample
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/200 Powered By Docstoc
					   TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM KASASI
   DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA
    PERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN
        DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH
      KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/2005)




                         Penulisan Hukum
                            (Skripsi )


                     Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
       Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                            Oleh :
                    HANURING AYU ARDHANI
                           E1106130




                    FAKULTAS HUKUM
               UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                      SURAKARTA
                          2010


                                 i
                  PERSETUJUAN PEMBIMBING


                     Penulisan Hukum (Skripsi)


TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN
TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406
K/Pid/2005)




                            Oleh :
                    HANURING AYU ARDHANI
                           E1106130




Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
  (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta




                   Surakarta,               , 2010
                         Dosen Pembimbing,




                      Edy Herdyanto, S.H., M.H.
                      NIP. 195706291985031002




                                  ii
                     PENGESAHAN PENGUJI


                     Penulisan Hukum (Skripsi )

 TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM
 MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN
 TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG
 DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406
 K/Pid/2005)

                            Oleh :
                    HANURING AYU ARDHANI
                           E1106130

Telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum
 (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
     Pada          :
     Hari          : Selasa
     Tanggal       : 13 juli 2010


                        DEWAN PENGUJI

    (1) Kristiyadi, S.H.,M.H             (                     )
     Nip: 195812251986011001
                   Ketua
    (2)Bambang Santoso, S.H.,M.Hum (                           )
    Nip: 196202091989031001
                 Sekretaris
    (3)Edy Herdyanto, S.H., M.H.         (                     )
    NIP. 195706291985031002
                 Anggota


                           Mengetahui :
                               Dekan




                    (Moh. Jamin, S.H., M.Hum.)
                   Nip : 196109301986011001


                                   iii
                               PERNYATAAN


Nama           : Hanuring Ayu Ardhani Putri
Nim            : E1106130
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TINJAUAN       YURIDIS      PERTIMBANGAN            HAKIM    KASASI      DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG
LEGALITAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN
OLEH KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/2005) adalah betul
betul karya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang
saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi ) ini.




                                                     Surakarta,   Juli    2010
                                                     Yang membuat pernyataan




                                                     Hanuring Ayu Ardhani Putri
                                                            NIM E1106130




                                        iv
                                  ABSTRAK

Hanuring Ayu Ardhani Putri E1106130. TINJAUAN YURIDIS
PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG LEGALITAS
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/2005) Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2010.
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dasar pengujian
terhadap syarat formil dan syarat materiil untuk mengetahui keabsahan tindakan
penangkapan atau penahanan oleh penyidik dalam praperadilan dan mengetahui
implikasi jika hasil pengujian tidak menunjukan terpenuhinya syarat formil dan
syarat materil dalam praperadilan
      Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau
doktrinal yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai
aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi,
lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal,
formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang
digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Setelah
data diperoleh lalu dilakukan analisa data yaitu menggunakan teknik analisa data
dengan metode kualitatif, artinya dalam penulisan ini tidak menggunakan rumus
statistik dan angka-angka.

       Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa peran lembaga
Praperadilan sangat bermanfaat dalam penegakan hukum. Praperadilan
merupakan lembaga yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri dalam
memeriksa sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan
penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.
Dalam perkara Praperadilan yang diputus oleh Pengadilan Negeri mengenai tidak
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

       Dasar pengujian terhadap syarat formil dan syarat materiil tindakan
penangkapan oleh penyidik dalam praperadilan adalah pasal 16 , pasal 17, pasal
18, pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

        Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pra
Peradilan tentang Legalitas Penangkapan dan Penahanan yang Dilakukan oleh
Kepolisian dalam Putusan No. 406 K/Pid/2005 adalah bahwa berdasarkan Pasal
45 A ayat (1) jo ayat (2) a Undang Undang No.5 tahun 2004 putusan
Praperadilan tidak dapat dikasasi, maka permohonan kasasi formil tidak dapat
diterima. Dengan putusan tersebut nampak bahwa Hakim MA dalam kontsruksi
berpikirnya menggunakan metode deduksi, yaitu konsep berpikir dari yang
umum ke khusus.

Keyword : Praperadilan ; Penangkapan ; Penahanan



                                        v
                                   ABSTRACT

         Hanuring Ayu Archani Putri E1106130. A JURIDICAL REVIEW ON
THE FORMAL AND MATERIAL ELIGIBILITY TESTING TO FIND
OUT THE VALIDITY OF ARRESTMENT OR DETAINMENT ACTION
BY THE INVESTIGATORS IN PRETRIAL. Law Faculty of Surakarta
Sebelas Maret Univrsity, 2010.
         This research aims to find out the rationale of formal and material
eligibility testing for finding out the validity of arrestment or detainment action by
the investigator during the pretrial and to find out the implication if the result of
test does not indicate the formal and material requirement fulfillment in the
pretrial.
         The study belongs to a normative or doctrinal law research, that is, the one
studying the written law from various aspects of theoretical, historical,
philosophical, comparative, structural and composition, scope and material,
consistency, general description and article by article, formality and law’s binding
power, as well as the legal language it uses, but it does not study the application or
implementation aspect. The data obtained was then analyzed using qualitative
method, meaning that this writing did not use statistical formulas and numbers.

         Considering the result of research it can be seen that the role of Pretrial
institution is very useful in the law enforcement. Pretrial is the institution giving
the first instance court the authority to examine the validity of arrestment, seizing,
investigation discontinuing, and indictment discontinuing, arrestment and seizing
done by the investigator. In the pretrial case decided by The First Instance Court
about the validity of investigation and indictment discontinuing.

       The rationale of formal and material requirements examination of
arrestment action by the investigator in the pretrial includes articles 16, 17, 18,
and 19 of Penal Code.

       The rationale of formal and material requirements examination of
detainment action by the investigator in the pretrial includes articles 20, 21, 22,
23, and 24 of Penal Code.

       Someone arrested, detained, indicted or trialed without statutory rationale
or because of the fault in the person or law he/she applies, has the right to propose
the compensation and rehabilitation.

Keywords: Pretrial; Arrestment; Detainment




                                         vi
                               KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

        Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabb semesta alam
atas segala Penciptaan-Nya, Keagungan dan Kebesaran-Nya. Shalawat serta
salam bagi sang teladan Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan pertolongan-
Nya lah penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul
TINJAUAN        YURIDIS       PERTIMBANGAN         HAKIM     KASASI     DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG
LEGALITAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN
OLEH KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/2005)
        Seiring dengan telah selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala
kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun
materiil, dalam penulisan hukum ini :
   1.   Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
        Universitas Sebelas Maret Surakarta.
   2.   Bapak Edy Herdyanto , S.H.,M.H, selaku ketua bagian hukum acara
        sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan
        dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
   3.   Ibu Djuwityastuti, S.H, selaku Pembimbing Akademik
   4.   Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
        Maret    Surakarta,    yang     telah   banyak   menyalurkan   ilmu   dan
        pengetahuannya kepada penulis hingga menjadi seorang sarjana hukum.
   5.   Bapak ibu dan adik tercinta,yang telah memberikan segalanya kepada
        penulis. Terima kasih untuk segala pengorbanan, doa, dukungan, dan
        semangat




                                          vii
   6.   Mas Zen, mas Damar, mas Peners, mas Aris, yang selalu membantu
        penulis jika penulis dalam kesulitan dan yang selalu memberi semangat
        dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

   7.   Teman teman seperjuangan KMM angkatan 8 tahun 2010 ; dewi, nasrul,
        ucup, tias, juni, wahyu, yanuar, erika, rusi. ;
   8.   Sahabat-sahabatku Dewi ndut, adi komo, ira, bapak api, mbak indri, yoga
        stoom, nindya, reynaldi yang selalu menemaniku dan memberikan
        semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, makasih
        buat persaudaraan dan persahabatan selama beberapa tahun ini, moga
        persaudaraan ini tidak akan lapuk dimakan usia dan waktu.
   9.   personil vpro ; kalian adalah inspirasiku,terima kasih sudah mengajari
        aku hidup dengan semangat dan keringat.
   10. blankon organizer : we are maker even in solo
   11. Keluarga Besar angkatan ’06 Nonreg yang tidak bisa disebutkan satu
        persatu yang telah memberi warna baru dalam hidup ku
   12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
        memberikan bantuannya bagi penulis, baik selama kuliah maupun dalam
        penyelesaian penulisan hukum ini. Terimakasih.
        Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak
menjadi suatu karya yang sia-sia.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




                                                          Surakarta,    juli     2010




                                                                       Penulis



                                         viii
                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..............................................................................              i
HALAMAN PERSETUJUAN ...............................................................                       ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................                      iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................                      iv
ABSTRAK ..............................................................................................    v
KATA PENGANTAR ............................................................................ vii
DAFTAR ISI ..........................................................................................    ix
DAFTAR GAMBAR ..............................................................................              x

BAB I         PENDAHULUAN
              A. Latar Belakang Masalah......................................................             1
              B. Perumusan Masalah ............................................................           5
              C. Tujuan Penelitian ................................................................       6
              D. Manfaat Penelitian ..............................................................        6
              E. Metode Penelitian ...............................................................        7
              F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................                9

BAB II        TINJAUAN PUSTAKA
              A. Kerangka Teori ................................................................... 11
                  1. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan .......................... 11
                  2. Tinjauan Umum Tentang penahanan ............................ 12
                  3. Tinjuan Umum upaya hukum kasasi ............................... 14
                  4. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan ........................... 17
              B. Kerangka Pemikiran............................................................ 20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
                   A. tinjauan yuridis pertimbangan hakim kasasi dalam memeriksa
                   dan memutus perkara pra peradilan tentang legalitas penangkapan
                   dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian (studi putusan no.
                   406 k/pid/2005)                                                                       22
                   1.Kasus posisi                                                                        .22


                                                        ix
           2. Identitas Pemohon                                                                22
           3. Identitas Temohon                                                                22
           4. Isi Permohonan Pra Peradilan                                                     22
           5. Jawaban Termohon Pra Peradilan I                                                 23
           6. Isi Permohonan Termohon I                                                        25
           7. Amar Putusan Pengadilan Negeri                                                   25
           8. Alasan-Alasan Pengajuan Kasasi                                                   25
           9. Pertimbangan Hakim Kasasi                                                        33
           10. Amar Putusan Kasasi                                                             33
           11. Pembahasan                                                                      33

BAB IV PENUTUP
      A. Kesimpulan ......................................................................... 42
      B. Saran .................................................................................. 42

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




                                               x
                                  DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Kerangka Pemikiran ..................................................... 20




                                         xi
                                   BAB 1
                              PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah


             Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan
   kedudukan yang sama. Sejak lahir , makhluk Tuhan yang paling sempurna ini
   telah dianugerahi seperangkat hak–hak dasar dalam kehidupannya. Hak–hak
   yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar
   golongan, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. “Piagam PBB mengenai
   Deklarasi Hak–hak Asasi Manusia memberikan pengakuan secara menyeluruh
   terhadap hak–hak dasar manusia.” Bahwa hak-hak dasar merupakan bagian
   esensial dalam kehidupan setiap manusia. Maka setiap orang memiliki
   kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. “Pembatasan
   kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi
   manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.”.
          Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah memberlakukan /
   menerapkan norma hukum pidana (hukum pidana materiil) menurut cara-cara
   yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (hukum pidana
   formil) pada suatu kejadian atau peristiwa nyata yang telah diperbuat oleh
   orang atau orang-orang yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana.
   Jadi harus ada tiga komponen atau aspek yang merupakan syarat esensial dari
   penegakan hukum pidana sebagai berikut :
   1. Adanya ketentuan (dalam peraturan perundang-undangan) yang mengatur
      (maksudnya melarang) membuat suatu kejadian (hukum pidana materiil)
   2. Adanya peristiwa / kejadian, konkret yang diperbuat oleh orang yang
      menurut ketentuan mengandung muatan syarat-syarat sebagai tindak
      menurut ketentuan UU.
   3. Adanya aturan yang mengatur mengenai cara memberlakukan /
      menerapkan larangan tersebut kepada orang atau si pembuat kejadian tadi.




                                      1
                                                                           2




       Dilihat dari segi pihak yang menerapkan hukum pidana yakni negara
dan pihak pembuat kejadian, maka di dalam aturan mengenai cara menerapkan
aturan mengenai larangan tersebut terdapat dua aspek yakni (1) aspek apa yang
harus dan boleh dilakukan negara dan (2) aspek apa yang harus dan boleh
dilakukan oleh pembuat kejadian.
    Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
perundang–undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin
perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam
proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk
mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar
dalam melaksanankan kewenanganya tidak menyalahgunakan wewenang,
karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat
aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara
sesama aparat penegak hukum. Didalam KUHAP disamping mengatur
ketentuan tentang cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan
kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang
dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan.
    Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat
berupa, misalnya, penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana
melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan hak
kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat
tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan
hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.
    Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu
hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana,
mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi
salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Selain itu,
berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak
                                                                           3




milik seseorang. Hal ini dilakukan melalui ketentuan mengenai upaya
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
   Seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya
secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan ternyata dapat
disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya tersebut. Namun demikian,
upaya tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan, sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah
melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh
mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan
upaya tersebut. Upaya Penyidik yang diatur dalam hukum acara pidana
Indonesia antara lain terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan dan pemeriksaan surat. Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya, baik
misalnya berupa penyidikan maupun penyelidikan, selalu ada kemungkinan
perenggutan hak hak asasi manusia.
    Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi
hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak
asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan
secara proporsional sesuai tujuan awal dilaksanakanya penyidikan maupun
penyelidikan itu sendiri.
   Hukum acara pidana merupakan bidang hukum yang paling banyak
menyangkut perlindungan hak asasi manusia dibandingkan dengan bidang
hukum lainnya, sebab dalam bidang hukum acara pidana lah diatur tentang
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, peradilan
dan lain sebagainya. Diantara sekian banyak hal yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang paling menyentuh rasa
kemanusiaan masyarakat adalah masalah pelaksanaan penangkapan dan
penahanan terhadap seseorang. Dengan dilaksanakannya penangkapan dan
penahanan terhadap seseorang, maka orang tersebut akan menderita baik fisik
dan batin bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi keluarga dan
lingkungannya.
                                                                        4




   Hal ini disebabkan karena penangkapan dan penahanan tersebut
mengurangi hak-hak asasi manusia seseorang. Tetapi pada kenyataannya,
tindakan-tindakan upaya paksa tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan
prosedur yang diatur oleh undang-undang. Untuk itulah didalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang adanya lembaga
praperadilan untuk tersangka yang merasa haknya dilanggar karena dikenai
tindakan upaya paksa diberi kesempatan untuk melakukan permohonan
pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.
       Negara   Indonesia,   dalam   menjalankan    kehidupan   bernegara,
memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga
segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan
adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh
masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya
kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam
mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.
      Sebagai negara yang berdasarkan hukum membawa konsekuensi bahwa
setiap pelanggaran terhadap ketertiban umum harus ditindak menurut hukum
yang berlaku. Penindakan terhadap perbuatan yang melanggar ketertiban
umum dilakukan dalam bentuk penegakan hukum (law enforcement) oleh
aparat penegak hukum. Di dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat
penegak hukum harus berpedoman hukum acara pidana yang berlaku, yaitu
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
       Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum oleh
KUHAP diberikan sejumlah kewenangan berupa tindakan upaya paksa. Salah
satu jenis wewenang upaya paksa yang dimiliki penegak hukum adalah
melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan
merupakan tindakan yang membatasi kebebasan bergerak seseorang. Untuk itu
KUHAP memberi rambu-rambu pengaturan agar tidak terjadi penyimpangan
dalam pelaksanaan penahanan oleh penegak hukum. KUHAP secara tegas
telah mengatur jangka waktu dan syarat-syarat penahanan. Pelanggaran
terhadap ketentuan tersebut akan memberikan hak kepada tersangka/terdakwa
                                                                               5




  untuk mengajukan pemeriksaan pra peradilan kepada pejabat penegak hukum
  yang secara yuridis bertanggung jawab atas penahanan.
         Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia.
  Praperadilan merupakan salah satu ciri baru dalam hukum acara pidana, yang
  diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum.
  Praperadilan dalam KUHAP, diatur di dalam Bab X, Bagian kesatu, sebagai
  salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.
     Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan
  lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat
  peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu
  kasus peristiwa    pidana.    Eksistensi atau   keberadaan dan     kehadiran
  praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri
     Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dan
  menyusunnya     dalam      skripsi dengan   judul ‘TINJAUAN      YURIDIS
  PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM MEMERIKSA DAN
  MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG LEGALITAS
  PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH
  KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/2005)


B. RUMUSAN MASALAH :
      Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk
  mempermudah penulis membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan
  dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil
  seperti yang diharapkan.
         Dalam penelitian ini perumusan masalah dapat dirumusakan sebagai
  berikut: Bagaimanakah pertimbangan Hakim Kasasi dalam memeriksa dan
  memutus perkara pra peradilan tentang legalitas penangkapan dan penahanan
  yang dilakukan oleh Kepolisian dalam Putusan No. 406 K/Pid/2005.
                                                                                  6




C. TUJUAN PENELITIAN
       Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari
   penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat
   memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal
   tersebut maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang
   telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat tercapai
   tujuan dari penelitian. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :


Tujuan Objektif :
1. Untuk mengetahui dasar pengujian terhadap syarat formil dan syarat materiil
  untuk mengetahui keabsahan tindakan penangkapan atau penahanan oleh
  penyidik dalam praperadilan
2. Untuk mengetahui apa implikasi jika hasil pengujian tidak menunjukan
  terpenuhinya syarat formil dan syarat materil dalam praperadilan


Tujuan subjektif :
1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum khususnya
  dalam hukum acara pidana dengan harapan bermanfaat di kemudian hari serta
  untuk meningkatkan kemampuan berfikir secara normatif penulis sebagai
  landasan argumen yang kuat bagi praktisi hukum.
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu
  hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
       Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut
  memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dengan
  adanya penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
    a. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya praperadilan
       sebagai upaya kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana.
    b. Memberi masukan serta manfaat bagi ilmu penegetahuan di bidang hukum,
       khususnya hukum pidana.
                                                                                     7




2.      Manfaat Praktis
        a. Sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya mengenai
            praperadilan dalam hukum pidana.
        b. Untuk memberikan jawaban melalui data-data yang diperoleh dan
            disajikan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.


     E. Metode Penelitian
            Metode adalah salah satu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk
        mencapai tujuan dengan menggunakan alat – alat tertentu. Sedangkan
        penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
        menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hipotese, usaha mana
        dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (sutrisno hadi , 1989 : 4)
                 Metode adalah       pedoman     cara     ilmuwan mempelajari dan
        memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto ,
        1986 : 6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu
        penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan
        metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam
        penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
        1. Jenis Penelitian
           Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
           penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian
           yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
           yang terdiri dari bahan hokum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
           hukum tersier. Bahan – bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji
           kemudian       dibandingkan    dan   ditarik     suatu   kesimpulan   dalam
           hubungannya dengan masalah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto dan
           Sri Mamudji , 2001 : 13-14)
                                                                           8




2. Sifat Penelitian
   Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian
   deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap
   dan sistematis terhadap objek yang diteliti


3. Jenis Data
       Pengertian data secara umum yaitu semua informasi mengenai
   variable atau objek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan
   antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku
   pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data
   primer dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder
   ( Soerjono Soekanto , 1986 : 11). Data yang diperoleh dalam penelitian
   ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder
   mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi,
   penelaahan    dokumen,     hasil   penelitian   sebelumnya   dan   bahan
   kepustakaan seperti buku buku literature, koran, majalah, dan arsip yang
   berkaitan dengan masalah yang dibahas.
4. Sumber Data
      Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari :
   a. Bahan hukum primer
       bahan hukum primer adalah bahan hukum atau pustaka yang
       mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis
       gunakan adalah Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana,
       Putusan No. NO. 406 K/Pid/2005
   b. Bahan hukum sekunder
       bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
       hukum primer seperti yang penulis gunakan adalah hasil penelitian
    c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk
       maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
       sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif
       dan seterusnya.
                                                                                     9




      5.        Teknik Pengumpulan Data
                      Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan datanya adalah
                dengan dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara
                mengumpulan bahan – bahan yang berupa buku – buku dan bahan
                pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti
                yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Metode pengumpulan
                data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa
                pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian
                seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan
                hal hal yang perlu diteliti.
6.         Teknik Analisis Data
               Teknik analisis data adalah langkah untuk mengolah hasil penelitian,
           kemudian data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga
           dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.
           Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, berupa
           keterangan-keterangan baik secara lisan ataupun tertulis dan juga perilaku
           nyata yang diteliti. Analisis data kualitatif dilakukan di lapangan-lapangan
           bersamaan dengan proses pengumpulan datanya. Kemudian menghubung-
           hubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan
           kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya sehingga
           melibatkan data yang lengkap untuk mengatur, membaginya dalam unit-
           unit yang dibuat, membuat sintesa, mencari pola, menemukan pokok-
           pokok penting yang akan disajikan kepada orang lain.


F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM
           Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan hukum
     ini penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika
     penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap - tiap bab terdiri dalam
     sub sub bagian yang di maksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap
     keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah
     sebagai berikut :
                                                                               10




   BAB I    : PENDAHULUAN
             Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah
             mengenai gambaran umum tentang keadaan di Negara Indonesia,
             gambaran umum mengenai kasus penangkapan dan penahanan
             dalam masyarakat , perumusan masalah yang penulis ambil ,
             tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian antara
             lain jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, tehnik
             pengumpulan data dengan analisis kualitatif dan sistematika
             penulisan hukum
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA
            Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian
             penangkapan, syarat formil dan syarat materiil penangkapan,
             tentang pengertian penahanan, tentang syarat formil dan syarat
             materiil penahanan, tentang jenis penahanan, tentang jangka
             waktu penahanan, mengenai pengertian penyidikan mengenai
             pengertian penyelidikan, tentang wewenang penyidik dan
             wewenang penyelidikan, tentang pengertian praperadilan, dan
             wewenang praperadilan.
BAB III     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
             Dalam bab ini berisi tentang kasus posisi, putusan pengadilan
             negeri pertimbangan hukum oleh hakim penulis akan membahas
             dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya :
             Bagaimanakah pertimbangan Hakim Kasasi dalam memeriksa
             dan    memutus     perkara   pra   peradilan      tentang   legalitas
             penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian
             dalam Putusan No. 406 K/Pid/2005
BAB IV     : PENUTUP
            Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang
            menjadi objek penelitian penulis dan saran saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
                                     BAB II
                              Tinjauan Pustaka


1. Kerangka Teori
  a. Tinjauan Umum tentang Penangkapan
         Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi ‘penangkapan’ sebagai
    berikut : penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
    kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat culup
    bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan
    dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.
    Bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik
    berwenang melakukan penangkapan. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (1)
    KUHAP. Bahwa penangkapan dilakukan teradap seseorang yang diduga
    melakukan suatu tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang
    cukup.
             Pelaksanaan tugas penangkapan ini dilakukan oleh petugas
    kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas penangkapan kemudian
    memberikan surat tugas penangkapan tersebut kepada tersangka yang
    bersangkutan. Surat tugas penangkapan tersebut juga tercantum identitas
    tersangka dan menyebutkan alasan berserta uraian singkat perkara kejahatan
    yang di persangkakan kepada tersangka beserta tempat pemeriksaan
    tersangka.    Kemudian    juga     memberikan   tembusan   surat   perintah
    penangkapan kepada keluarga tersangka. Apabila tersangka tertangkap
    tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dan penangkap harus
    segera menyerahkan tertangkap berserta barang bukti kepada penyidik
    pembantu terdekat.
             Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka
    waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak
    kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formal yang harus
    dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah
    adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak


                                       11
                                                                             12




    pidana. Sedangkan syarat formal adalah adanya surat tugas, surat perintah
    penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24
    jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan
    penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.
   Syarat Formil penangkapan :

    1.Petugas membawa surat perintah penangkapan;
    2. Dalam surat perintah disebutkan nama petugas dan tersangka yang akan
        ditangkap;
    3.Termasuk alasan penangkapan dan pasal yang dituduhkan;
    4.Surat perintah dibuat atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

   Syarat materiil penangkapan :

   Adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak
   pidana. Bukti permulaan yang cukup. Adalah alat bukti untuk menduga
   adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan
   Polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah.

b. Tinjauan Umum Mengenai Penahanan

       “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
  tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya,
  dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1
  butir 21 KUHAP). penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa
  ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.(petranase.
  2000. hlm:90)

 Syarat Penahanan :

  1. Syarat Obyektif, yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh
      orang lain;
                                                                               13




   2. Syarat Subyektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang yang
          memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak
          (Moeljanto (1978:25);

          Syarat Penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP : “Perintah
penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau
terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidaa berdasarkan bukti yang
cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang
bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

          Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat,
yaitu:
1. Syarat Subyektif. dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada
orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak.
Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu:
   a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
   b.Berdasarkan bukti yang cukup;
   c.Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
   tersangka/terdakwa:

         1) Akan melarikan diri;

         2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;

         3) Mengulangi tindak pidana;

          Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan
Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti:        Berita Acara Pemeriksaan
Tersangka/Saksi, Berita Acara ditempat kejadian peristiwa, atau barang bukti
yang ada.
2. Syarat Obyektif. Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji
ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif Ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4)
KUHAP yaitu:
                                                                              14




     a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
     b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3) , pasal 296,
     pasal 335 ayat (1), pasal 351 (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378,
     pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 kitab
     Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan 26 Rechtenordonnantie
     (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan
     Staatsblad tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang –
     Undang no 8 Drt tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 no 8), pasal 36
     ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-Undang
     no 9 tahun 1976 tentang narkotika (lembaran Negara tahun 1976 no 37,
     tambahan lembaran Negara nomor 3086)

Jenis-Jenis Penahanan (Pasal 22 ayat 1 KUHAP) :
1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
2. Penahanan Rumah
3. Penahanan Kota


Jangka Waktu Penahanan :
1. Penyidik maksimum 20 hari Perpanjangan oleh PU maksimum 40 hari;
2. Penuntut Umum Maksimum 20 hari perpanjangan oleh ketua PN maks 30 hari;
3. Hakim PN maks 30 hari perpanjangan oleh ketua PN maks 60 hari;
4. Hakim PT maks 30 hari perpanjangan oleh ketua PT maks 60 hari;
5. Hakim MA maks 50 hari perpanjangan oleh ketua MA 60 hari ;
c.   Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi
           Pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum
     tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau
     kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali
     dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 12
     KUHAP.
            Di dalam KUHAP dibedakan antara upaya hukum biasa dan luar biasa.
     Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII meliputi banding dan kasasi,
                                                                       15




sedangkan untuk upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII berupa
peninjauan kembali.
           Kasasi merupakan upaya hukum biasa. Kasasi menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh
Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau
tidak sesuai benar dengan Undang-Undang, hak kasasi hanyalah hak
Mahkamah Agung. Terhadap arti kasasi perlu juga melihat perumusan Pasal
29 dan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Maka arti “kasasi” adalah pembatalan putusan/penetapan pengadilan tingkat
banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan
perUndang-Undangan yang berlaku.
    “Tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku “.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf a, b,
dan c dapat terjadi berupa :
       1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
       2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
       3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
             PerUndang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
             batalnya putusan yang bersangkutan.
       Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum
dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-
Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Alasan untuk melakukan
adalah :
       1) apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim);
       2) peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada
             pelaksanaannya;
       3) apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara
             yang ditentukan Undang-Undang.
                                                                       16




       Dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi
dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :
       1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
          diterapkan sebagaimana mestinya;
       2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
          ketentuan Undang-Undang;
       3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
     Jika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan
alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili atau melampaui batas
wewenangnya, maka Mahkamah Agung akan menetapkan bahwa pengadilan
lain yang berwenang mengadilinya. Jika Pengadilan salah menerapkan atau
ada aturan hukum yang disimpangi atau dilanggar atau lalai dalam
menentukan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri terhadap perkara yang dimintakan kasasi.
Dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara yang dimintakan
kasasi, putusan Mahkamah Agung dapat berupa : Menolak permohonan
kasasi, Menerima permohonan kasasi (memperbaiki putusan pengadilan
sebelumnya atau membatalkan putusan pengadilan sebelumnya), dan
Pernyataan tidak dapat diterima permohonan kasasi.

       Berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 255 Jo 256 KUHAP, jika
cara mengadili dilaksanakan dengan tidak menurut Undang-Undang atau
ketentuan perundangan yang mengaturnya, maka Mahkamah Agung akan
menetapkan yang disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara
yang bersangkutan memeriksa kembali, dan mengenai bagian yang dibatalkan
atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara
tersebut diperiksa pengadilan setingkat yang lain (Andi Hamzah dan Irdan
Dahlan, 1987:105).

     Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang
lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan
                                                                          17




   perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan
   dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang
   mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana
   ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8
   Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang
   Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
   Agung.

      Kasasi merupakan suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari
   Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu dan
   ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan ini diajukan dalam kurung
   waktu 14 hari setelah vonnis dibacakan. Pada pengajuaan kasasi, terdakwa
   diwajibkan membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera
   pengadilan negeri dan untuk itu panitera memberi suarat tanda terima.
   Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak berwenang atau melampau
   batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
   dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
   perundang-undangan (pasal 253:1).

d. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

      Dalam pengertian umum telah dicantumkan dalam Bab I Ketentuan
   Umum Pasal 1 butir 10 bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan
   Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam
   undang-undang ini, tentang Kewenangan pra peradilan adalah untuk:

   1) Memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan, penahanan,
      penggeledahan, dan penyitaan);

   2) Memeriksa sah tidaknya upaya penghentian penyidikan atau penghentian
      penuntutan;

   3) Memeriksa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan penangkapan atau
      penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum; penggeledahan
                                                                              18




        atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum; kekeliruan
        mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa;

4) Memeriksa permintaan rehabilitasi
              Yang berhak mengajukan upaya pra peradilan untuk memeriksa sah
     tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi
     adalah

     1) Tersangka atau;

     2) Keluarga tersangka atau;

     3) Ahli waris tersangka atau;

     4) Kuasa hukum tersangka atau;

     5) Pihak ketiga yang berkepentingan;
        Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah

1) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan;

2) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;
Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah

2) Saksi korban tindak pidana atau;

3) Pelapor atau;

4) Organisasi non pemerintah (ornop/lsm); ini dimaksudkan untuk memberi hak
kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dll. Untuk
itu sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum
yang diwakili ornop;
        Seperti yang kita ketahui praperadilan adalah wewenang Pengadilan
Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang :
a)    Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
     tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi
     tegaknya hukum dan keadilan ;
                                                                                19




b) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas
   permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
   pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
       Selanjutnya menurut KUHAP yang termasuk dan menjadi lingkup
praperadilan meliputi perkara:
1) Sah atau tidaknya penangkapan;
2) Sah atau tidaknya penahanan;
3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan
   pada tingkat penyidikan;
6) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan
   pada tingkat penuntutan;
7) Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
   penyidikan;
8) Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
   penuntutan;
       Sehingga dalam konteks ini pra-peradilan lengkapnya diatur dalam pasal 1
butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 s/d 83 dan pasal 95 s/d 97 KUHAP, pasal 1 butir 16
Jo. Pasal 38 s/d 46, pasal 47 s/d 49 dan pasal 128 s/d 132 KUHAP. Dalam
konteks ini pra peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi,
akan tetapi upaya pra-pradilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan
penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan
tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. ( Vide : Keputusan Menkeh RI
No.:M.01.PW.07.03 tahun 1982 ), atau akibat adanya tindakan lain yang
menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan
penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
                                                                              20




2.Kerangka Pemikiran



                                          peristiwa



                                         tIndak pidana




                                           Penegakan
                                            Hukum



                                         Upaya paksa



                        Sah / tidaknya                     Sah / Tidak
                        penangkapan                       nya penahanan




                                         praperadilan




                                           Putusan
                                         praperadilan



                                          KASASI


       Dalam suatu peristiwa yang terjadi, dapat teridentifikasi apakah peristiwa
terjadi tersebut termasuk dalam suatu peristiwa tindak pidana atau peristiwa
bukan tindak pidana. Tersangka tindak pidana akan menjalani penyelidikan jika
                                                                            21




peristiwa yang terjadi tersebut termasuk peristiwa tindak pidana. Kemudian
tersangka akan menjalani penyidikan. Di dalam penyidikan tersebut ada upaya
paksa. Upaya paksa tersebut yang berupa penangkapan dan penahanan. Kemudian
dari penangkapan dan penahanan tersebut di identifikasi apakah penangkapan atau
penahanan tersebut sah atau tidak sah sesuai aturan yang berlaku. Kemudian dari
proses sah atau tidaknya itu di uji lagi di dalam proses selanjutnya yang di
namakan praperadilan hingga menghasilkan suatu putusan praperadilan atas
peristiwa pidana tersebut..
                                        BAB III
                     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pra
Peradilan tentang Legalitas Penangkapan dan Penahanan yang Dilakukan
oleh Kepolisian dalam Putusan No. 406 K/Pid/2005
1.    Deskripsi Kasus
a. Identitas Pemohon
     Nama                         : HUTABAGAS alias BANGSA SAGALA
     Tempat lahir                 : Sumbul
     Umur / tanggal lahir         : 45 tahun / 13 Maret 1959
     Jenis kelamin                : Laki laki
     Kebangsaan                   : Indonesia
     Tempat tinggal               : jl. Tigalingga KM 2,5 dusun Sikerbo Desa Lae
                                   meang Kecamatan Siempat Nempu hulu
     Agama                        : Islam
     Pekerjaan                    : Bertani
b. Identitas Termohon
     1)     Termohon 1
            Pemerintah RI di jakarta, Cq. Kepala kepolisian RI di jakarta Cq. Kepala
            kepolisian daerah sumatera utara di medan Cq. Kepala kepolosian resort
            dairi di sidikalang
     2)     Termohon 2
            Pemerintah RI di jakarta, Cq. Kepala kepolisian RI di jakarta Cq. Kepala
             kepolisian daerah sumatera utara di medan
c. Isi Permohonan Pra Peradilan
     1. mengabulkan permohonan Praperadilan dari pemohon ini untuk seluruhnya
     2. menyatakan tindakan Termohon I dan jajarannya yang telah melakukan
          rekayasa kasus sehingga memaksa / menyiksa dan mengejar pengakuan
          Pemohon sebagai “otak pelaku” pembunuhan dan pemerkosaan sadis
          bersangkutan adalah perbuatan melawan hukum.


                                              22
                                                                           23




  3. menyatakan tindakan Termohon I dan jajarannya tidak menindaklanjuti
    proses hukum atas diri Pemohon dan Monang Saragih serta Nurhayati
    br.Saragih adalah perbuatan melawan hukum dalam bentuk ‘ikut’ berperan
    aktif dan juga melakukan pembiaran’ terhadap adanya tindak kejahatan
    yang terjadi dan pemetieskan kasus Pemohon sehingga Pemohon
    mengalami kerugian secara hukum baik secara moril maupun secara
    materiil.
  4. menyatakan tindakan penahanan atas diri Pemohon selama 117 (seratus
    tujuh belas) hari merupakan proses yang keliru dan atau penerapan hukum
    yang salah dilakukan oleh Termohon I
  5. memerintahkan Termohon I untuk segera melakukan tindak lanjut proses
    penyelidikan dan penyidikan atas diri Pemohon dan jikalau tidak dapat
    membuktikan segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
    (sp-3) atas nama Pemohon
  6. menghukum Termohon II selaku atasan Termohon I melakukan penindakan
    hukum dan penertiban secara administratif maupun secara hukum atas
    tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon I selaku
    bawahan
d. Jawaban Termohon Pra Peradilan I
  1. bahwa Termohon menolak dengan tegas serta menyangkal semua dalil dalil
    dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara
    tegas dalam jawaban ini ;
  2. bahwa benar telah terjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan a.n. korban
    Fitri br.Kaloko pada tanggal 23 juli 2001 sekira pukul 14.00 wib di dusun
    Sikerbo Julu Desa Lae Nuaha kec. Siempat Nempu hulu , Kab. Dairi;
  3. bahwa atas kejadian tersebut, atas nama Termohon I, Ipda Arjo selaku
    Pamapta yang bertugas pada saat itu menerima laporan pengaduan dengan
    surat laporan polisi no.LP/170/VII/2001/PMT dan selanjutnya dilakukan
    penyedilikan dan penyidikan atas kasus tersebut di Polres Dairi;
                                                                             24




4. bahwa dalam penanganan kasus tersebut , Pemohon merupakan salah
  seorang Tersangka dalam kasus tersebut yang merupakan hasil dari
  pemeriksaan saksi saksi;
5. bahwa pemeriksaan saksi a.n. Sumardi Saragih menyatakan bahwa ianya
  disuruh oleh Pemohon untuk melakukan pembunuhan dan pemerkosaan
  terhadap korban a.n. Fitri br.Kaloko;
6. bahwa pemeriksaan saksi a.n. Julham Hutabarat menyatakan bahwa benar
  ianya disuruh oleh Pemohon untuk melakukan pembunuhan dan
  pemerkosaan terhadap korban a.n. Fitri br. Kaloko;
7. bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut , maka dilakukan penahanan
  terhadap Pemohon dengan masa penahanan selama 117 (seratus tujuh
  belas) hari dimana penahanan terhadap diri Pemohon telah memenuhi
  prosedur sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan
  Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
8. bahwa dengan petunjuk umum yang menyatakan bahwa berkas perkara a.n
  Pemohon     belum    lengkap     sesuai   dengan     surat   P-19   no:   B-
  1644/N.2.18/Epp.1/10/2001 tertanggal 18 oktober 2001, sedangkan
  penahanan terhadap diri Pemohon akan segera habis, maka oleh Penyidik
  pada saat itu dilakukan penangguhan penahanan atas diri Pemohon sesuai
  dengan     Surat      Perintah     Penangguhan        Penahanan     No.Pol:
  SPPP/96.d/XI/2001/Res, tertanggal 16 november 2001;
9. bahwa berkas perkara tersebut hingga saat ini masih dalam penanganan
  Penyidik Kepolisian Resort Dairi untuk dilengkapi dan apabila sudah
  lengkap akan dilimpahkan segera ke Penuntut Umum;
10. bahwa berdasar Pasal 77 KUHAP bahwasanya yang merupakan substansi
  dari Praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan,
  penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maka:
  a. bahwa tuntutan Pemohon dalam pemohonan Praperadilanya selain
    mengenai penahanan tidak mendasar sesuai dengan Pasal 77 KUHAP;
                                                                              25




  b. bahwa penahanan atas diri Permohonan sesuai dengan prosedur yang
    berdasarkan keterangan dari saksi saksi yang menyatakan dalam
    pemeriksaan Penyidik pada saat itu;
e. Isi Permohonan Termohon I
  1. menolak seluruhnya atau setidak tidaknya dinayatakan tidak dapat diterima
    permohonan Preperadilan dari Pemohon
  2. menyatakan bahwa para Termohon telah melakukan tugasnya selaku
    Penyidik sesuai dengan Undang Undang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP
  3. menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya
f. Amar Putusan Pengadilan Negeri
  1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
  2. membebankan     biaya   permohonan     ini   kepada   Pemohon       sebesar
    Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah)
g. Alasan-Alasan Pengajuan Kasasi
  1. adanya proses penerapan hukum yang keliru sehingga mengakibatkan tidak
    sahnya / cacatnya proses penangkapan dan penahanan
  2. bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya tersebut kurang
    cermat dalam mempertimbangkan hukumnya perihal penerapan suatu
    peraturan hukum atau diterapkannya peraturan hukum tidak bagaimana
    mestinya
  3. bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Sidikalang
    halaman 13 alinea ke-3 dihubungkan dengan isi Pasal 77 Undang Undang
    No.8 tahun 1981 tentang KUHAP maka isi permohonan Praperadilan
    pemohon kasasi menurut Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sidikalang
    bukanlah subtansi dari praperadilan karena hanyalah tentang penyiksaan
    dan ketidakjelasan tindak lanjut perkara atas nama Pemohon kasasi;
  4. bahwa penilaian dan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan
    Negeri Sidikalang tersebut jelas keliru, menyesatkan dan tidak cermat
    karena dalam posita permohonan Praperadilannya, Pemohon kasasi secara
    rinci menjelaskan proses penangkapan, penahanannya kemudian peristiwa
    peristiwa apa saja yang terjadi / dialami oleh Pemohon kasasi, saksi
                                                                         26




  Lambok Nadapdap dan Julham Hutabarat serta bagaimana Termohon kasasi
  I telah melampui batas tugas dan wewenangnya dalam proses penyelidikan
  dan penyidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang no.2
  tahun 2002 tentang Kepolisian
5. bahwa dalam kasus a quo telah terjadi penyimpangan atas hukum acara
  pidana dimana Termohon kasasi I hanya mengejar ‘pengakuan’ dari
  Pemohon kasasi. Lambok Nadapdap dan Julham Hutabarat tanpa melihat
  bukti bukti maupun saksi saksi yang ada.
6. Bahwa setelah menerima adanya laporan tindak pidana pemerkosaan dan
  pembunuhan sadis pada tanggal 22 juli 2001, Termohon kasasi I kemudian
  malam harinya menangkap saksi Lambok Nadapdap (umur 16 tahun)
  kemudian dibawa kepuncak daerah Sidangkut (perbatasan aceh) lalu telinga
  kanan dan kiri saksi ditempati dengan pistol yang kemudian ditembakan
  hingga telinga kiri saksi mengeluarkan darah (hal yang sama dialami oleh
  Pemohon kasasi sebagaimana tercantum dalam posita permohonan
  Praperadilan poin ke 24) setelah itu saksi dibawa ke kantor Termohon
  kasasi I dan dimulai pemeriksaan atas diri saksi Lambok Nadapdap;
7. Bahwa kemudian oleh Termohon kasasi I ditangkaplah Sumardi Saaragih
  dan Julham Hutabarat pada malam hari itu juga dan kemudian baru
  Pemohon kasasi ditanggap tanggal 23 juli 2001;
8. Bahwa selanjutnya dimulailah penyiksaan peyiksaan selama proses
  penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam posita. Permohonan Praperadilan
  poin 18 (juga dialami oleh saksi Lambok Nadapdap). Bukti P-1, bukti P-II,
  bukti P-III dan bukti P-IV dan didukung oleh keterangan saksi Lambok
  Nadapdap dan Sembiring di persidangan;
9. Bahwa seyogyanya tugas Termohon kasasi I selaku penyidik adalah untuk
  membuat terang suatu perkara dimana untuk mencari barang bukti yang
  belum ada (sedang dicari) perkaranya belum terang dan Tersangkanya
  belum ditemukan (perkara tersebut masih samar samar) sehingga membuat
  perkara tersebut jadi terang (vide Pasal 1 point 1);
                                                                            27




10. Bahwa dalam kasus yang diajukan kasasi ini Termohon kasasi I elah
  mendapatkan barang bukti, perkaranya telah terang dan Tersangka
  ‘sebenarnya’ sudah dihukum (vide bukti T.1 s/d T.9 dan bukti P.VIII)
11. Bahwa timbul dilema hukum / buah simalakama bagi Termohon kasasi I
  tehadap proses hukum yang sedang berjalan atas perkara Pemohon kasasi
  dan Julham Hutabarat yang telah ditangkap, ditahan selama 117 (seratus
  tujuh belas) hari di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Termohon kasasi I
  kemudian diperiksa secara terus menerus serta mengalami penyiksaan yang
  diluar batas kemanusiaan namun berharap Bukti P-VIII dan keterangan
  saksi Lambok Nadapdap serta Sumardi Saragih di persidangan dan ayah
  kandungnya Monang Saragih atas suruhan Nurhayati br. Saragih
12. Bahwa memang benar kasus Sumardi Saragih dan Lambok Nadapdap
  yang telah dipersidangkan displit dari berkas atas nama Pemohon kasasi
  dan Julham Hutabarat karena keduanya masih diabwah umur namun
  uniknya hingga sekarang perkara atas nama Pemohon kasasi dan Julham
  Hutabarat yang sudah lengkap dan terang perkaranya setalah adanya
  putusan pidana no.68/Pid.B/2001/PN.SDK (bukti P-VIII) tidak dapat
  disidangkan karena berkas perkaranya dikembalikan oleh Jaksa Penuntut
  Umum (JPU) sebab pelaku sebenarnya telah dihukum oleh Pengadilan
  Negeri Sidikalang (vide bukti P-X bukti T-10, dan T-11 serta bukti P-VIIII)
13. Bahwa ironisnya Majeis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang
  memeriksa dan mengadili perkara Sumardi Saragih dan Lambok Nadapdap
  (perkara no.68/Pid.B/2001/PN.SDK) telah menyerahkan Monang Saragih
  dalam persidangan untuk diproses secara hukum sebagai otak pelaku tindak
  pidana pemerkosaan dan pembunuhan Pitri br.Kaloko namun Termohon
  kasasi I tidak memprosesnya dengan alasan tidak adanya berita acara
  penyerahan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut
  kepada Termohon kasasi I sebagaimana jugga keterangan saksi Lambok
  Nadapdap dan Sri Ulina br.Sembiring di persidangan;
14. Bahwa Pemohon kasasi menyayangkan pertimbangan hukum Hakim
  Tunggal Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili
                                                                           28




  permohonan Praperadilan a quo dimana menutup mata atas adanya tindakan
  Termohon kasasi I tidak sesuai dengan jiwa dan asas asas hukum yang
  terdapat dalam KUHAP, pelanggaran pasal pasal dalam Undang Undang
  No.5 tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau
  Hukuman Lain yang kejam termasuk pelanggaran             pasal pasal dalam
  Undang Undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian dimana tidak
  menghendaki perlakuan seperti itu, baik KUHAP dan Konvensi Anti
  Penyiksaan menjunjung tinggi harkat martabat manusia yang tidak
  menghendaki seseorang diperiksa terus menerus sehingga berada dalam
  keadaan kelelahan bahkan dengan menggunakan cara penyiksaan agar
  didapatka ‘pengakuan’ seseorang;
15. Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini juga erdaat
  ‘keistimewaan ttersendiri’ dimana Termohon kasasi I berperan aktif
  memanipulasi / merekayasa kasus tersebut agar Pemohon kasasi, saksi
  Lambok Nadapdap dan Zulham Hutabarat harus mau ‘mengikuti’ sebagai
  otak pelaku dan pelaku atas tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan
  Pitri br. Kaloko
16. Bahwa lebih lanjut Pemohon kasasi dalam persidangan menyatakan
  keberatan atas bukti bukti surat Termohon kasasi I, terutama Bukti P-7
  tentang surat Perintah Penahanan no.pol : SP.HAN/96/VII/2001/Serse
  tertanggal 25 juli 2001 berbeda nomornya dengan bukti P-V yaitu surat
  Perintah Penahanan No.Pol : SP.HAN/95/VII/2001/Serse tertanggal 24 juli
  2001 dari Termohon kasasi I tidak ada ditujukan dalam persidangan namun
  tidak ditanggapi oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sidikalang
17. Bahwa adalah aneh/janggal/tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat
  apabila dalam kasus pembunuhan ataupun pembunuhan berencana terjadi
  penangguhan dan peengeluaran dari tahanan terhadap seorang pelaku tindak
  pidana tersebut sejak november 2001 hingga sekarang oktober 2004
  (hingga adanya putusan no.01/Pid.Pra/2004/PN/SDK) kasus ini belum juga
  diajukan ke pengadilan atau dengan kata lain berhenti begitu saja;
                                                                         29




18. Bahwa Termohon kasasi I sejak november 2001 setelah Pemohon kasasi
  dan Julham Hutabarat ditangguhkan penahanannya, terakhir kali mengirim
  berkas perkaranya kepada pihak Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 20
  febuari 2002 (vide bukti T.13 dan 14)
19. Bahwa sedangkan pihak Kejaksaan Negeri Sidikalang mengembalikan
  berkas perkara tersebut kembali kepada Termohon kasasi I tanggal 24 mei
  2002 dan sejak itu Termohon kasasi I tidak pernah lagi melengkapi bekas
  perkara tersebut dan membiarkan perkara itu hingga sekarang
20. Oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sidikalang
  tidak menerupakan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak
  sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
  ketentuan Undang Undang maka oleh karena itu putusan tersebut harus
  dibatalkan.
21. adanya Penghentian perkara terhadap proses penyelidikan secara diam
  diam;
22. bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, setelah dikembalikannya
  berkas perkara tersebut tanggal 24 mei 2002 (bukti P-X) tidak ada upaya
  lain dari Termohon kasasi I untuk melengkapi berkas perkara Pemohon
  kasasi dan Julham Hutabarat karena mengalami jalan buntu akibat
  penyimpangan proses hukum yang dilakukan oleh Termohon kasasi I
  sendiri dimana Termohon kasasi I mengalami dilema atas proses hukum
  perkara a quo sehingga membiarkan / menghentikan secara diam diam /
  mempetieskan perkara itu hingga sekarang;
23. bahwa untuk itu demi mendukung Termohon kasasi I maka dalam
  pertimbangan hukum putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri
  Sidikalang halaman 15 pada alinea ke-3 dari atas, Hakim Tunggal
  menyatakan berkas Pemohon kasasi dan Julham Butabarat telah dilakukan
  proses untuk melengkapi berkas      perkaranya yaitu dengan mendengar
  keterangan saksi saksi dan keterangan Tersangka, telah pula dikonfrontir
  serta telah pula dilakukan tindakan rekonstruksi terjadinya perkara (vide
                                                                        30




  bukti T.2 , T.3, T.4, T.5 dan T.6) dan dilakukannya penyidikan dalam
  perkara a quo adalah berdasarkan laporan polisi (bukti T-1);
24. bahwa kemudian pertimbangan hukum hakim Tunggal Pengadilan
  Negeri Sidikalang alinea ke5 menyatakan bahwa benar putusan perkara
  no.68/Pid.B/2001/PN.SDK adalah mempunyai kaitan dengan perkara
  incasu atas nama Pemohon kasasi namun dengan mencermati bahwa berkas
  perkara atas nama Pemohon kasasi dengan putusan incasu (displit) maka
  secara hukum perkara atas nama Pemohon kasasi adalah diluar dari person
  person Terdakwa dalam perara tersebut;
25. bahwa pada alinea selanjutnya (alinea ke-6 pada halaman 15-nya)
  pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menyatakan
  dari bukti bukti surat baik yang diajukan Pemohon kasasi maupun yang
  diajukan oleh Termohon kasasi I dan Termohon kasasi II serta dari
  keterangan saksi saksi, tidak ada bukti surat atau keterangan saksi yang
  menerangkan bahwa dalam perkara atas nama Pemohon kasasi telah terbit
  ‘Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
26. bahwa sebenarnya berdasarkan Bukti P-VIII (vide putusan perkara
  no.68/Pid.B/2001/PN.SDK) jalan buntu dimaksud di atas dapat diatasi oleh
  Termohon kasasi I apabila Termohon kasasi I melakukan proses hukum
  terhadap Monang Saragih dan Nurhayati br.Saragih sebagai pelaku tindak
  pidanaa pembunuhan dan pemerkosaan yang sebenarnya dimana dalam
  persidangan perkara no. 68/Pid.B/2001/PN.SDK telah diserahkan oleh
  Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut kepada
  Termohon kasasi I namun hingga sekarang tidak dilakukan oleh Termohon
  kasasi I;
27. bahwa sebenarnya juga KUHAP memberikan jalan keluar yaitu dengan
  cara menghentikan penyidikan dengan alasan tidak dapat ditemukan barang
  bukti, perkara yang disidik bukan merupakan perkara pidana atau perkara
  dihentikan penyidikannya demi hukum (vide Pasal 109 (2) KUHAP);
                                                                                31




28. bahwa akan tetapi menerbitkan SP-3 atas berkas perkara Pemohon kasasi
  dan Julham Hutabarat jelas menempatkan posisi Termohon kasasi I terjepit
  karena akan menuai tuntutan dari Pemohon kasasi dan Julham Hutabarat;
  a. bahwa Pemohon kasasi I menempuh upaya praperadilan dan kasasi ini
    dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui
    sarana pengawasan horizontal sebagaimana diatur dalam Pasal 80
    KUHAP;
  b. bahwa memang benar pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan
    Negeri Sidikalang tidak ada SP3 yang diterbitkan Termohon kasasi I
    dimana perkara ini masih dalam proses melengkapi berkas perkara tetapi
    beberapa pertanyaan muncul adalah :
     · mengapa Termohon kasasi I tidak melengkapi berkas perkara tersebut
        kembali, terakhir pada tanggal 15 Febuari 2002 (Bukti T.13.) sampai
        sekarang?
     · apakah     langkah      hukum    Termohon     kasasi    I   setelah    JPU
        mengembalikan berkas perkara tanggal 24 mei 2002 dengan petunjuk
        untuk mencari keterangan saksi lain karena Terdakwa Sumardi
        Saragih dan Terdakwa Lambok Nadapdap tidak ada menyebut nama
        Pemohon kasasi ataupun Julham Hutabarat sebagai otak pelaku /
        pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Pitri br.Kaloko pada tanggal
        22 juli 2001 (Bukti P-II, P-III, P-VIII dan P-X) ? ;
     · mengapa bisa terjadi bukti surat Penahanan bisa berbeda nomor
        suratnya dengan tuntutan / tembusan yang ada pada Pemohon kasasi
        dan surat Penangkapan yang tidak ada ditunjukan dalam persidangan
        (Bukti T.7 dan Bukti P-IV) ?;
     · mengapa Termohon kasasi I tidak menindaklanjuti atas proses hukum
        terhadap Monang saragih yang diserahkan oleh Majelis Hakim
        Pengadilan    Negeri    Sidikalang   yang    mengadili      perkara   no.
        68/Pid.B/2001/PN.SDK?;
     · mengapa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sidikalang tidak
        mengacu       dan       mempedomani         putusan        perkara     no
                                                                         32




      68/Pid.B/2001/PN.SDK yang merupaka putusan rekan sejawatnya di
      Pengadilan Negeri Sidikalang juga yang telah mempunyai kekuatan
      hukum tetap dimana menyatakan pelaku tindak pidana pembunuhan
      dan pemerkosaan Pitri br.Kaloko sebenarnya adalah Sumardi Saragih
      dan Monang Saragih ?
    · apa guna bekas perkara Pemohon kasasi dan Julham Hutabarat
      dibiarkan / dipetieskan / dihentikan secara diam diam sejak bulan Mei
      2002 hingga saat ini sedangkan Termohon kasasi I telah diberi
      kewenangan oleh Undang Undang untuk menghentikannya apabila
      memenuhi unsur unsur yang disyaratkan dalam Pasal 109 (2)
      KUHAP ? ;
    · apakah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan
      fakta fakta yang terungkap di persidangan maupun bukti bukti serta
      keterangan saksi yang ada dapat berdiri pada posisi netral dan
      bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam mengadili
      dan memutus pemohonan praperadilan a quo ?;
c. bahwa seharusnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sidikalang dituntut
  menjadi penterjemah yang baik dari rasa keadilan masyarakat, oleh karena
  Pemohon kasasi juga adalah sebagai bahagian dari masyarakat (bangsa)
  Indonesia merasa sangat dirugikan dengan tidak diterbitkannya SP3 oleh
  Termohon kasasi I dengan alasan belum lengkapnya berkas perkara
  (namun sebenarnya sejak tanggal 24 mei 2002 tidak ada upaya Termohon
  kasasi I untuk melengkapinya hingga sekarang) terlebih lagi dengan
  putusan Pengadilan Negeri Sidikalang menolak pemohonan praperadilan
  Pemohon kasasi;
d. bahwa   lebih lanjut hakim sebagai penegak hukum wajib menggali,
  mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
  serta mengintregrasikan diri dalam masyarakat untuk benar benar
  mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayom;
e. bahwa oleh karena Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sidikalang terbukti
  tidak menerapkan peraturan hukum yang ada atau tidak menerapkan
                                                                            33




     hukum sebagaimana mestinya dan mengadili kasus a quo tidak menurut
     ketentuan Undang Undang (vide Pasal 253 ayat (1) point a dan b) maka
     cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan
     Pengadilan Negeri Sidikalang yang bersangkutan;
h. Pertimbangan Hakim Kasasi
  1. berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) jo ayat (2) a Undang Undang no.5 tahun
     2004 putusan Praperadilan tidak dapat dikasasi maka permohonan kasasi
     formil tidak dapat diterima.
  2. bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat
     diterima maka pemohon kasasi / pemohon praperadilan dihukum untuk
     membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
  3. memperhatikan Undang Undang no.4 tahun 2004, Undang Undang no.14
     tahun 1985 sebagamana telah dirubah dengan Undang Undang no.5 tahun
     2004 dan Undang Undang serta peraturan lain yang bersangkutan
i. Amar Putusan Kasasi
  1. menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : HUTABAGAS alias
    BANGSA SAGALA tersebut tidak dapat dterima
  2. menghukum Pemohon kasasi / Pemohon Praperadilan untuk membayar
    biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500 ,- (dua ribu lima
    ratus rupiah)


2. Pembahasan
         Praperadilan merupakan hal baru bagi kehidupan penegakan hukum di
  Indonesia. Setiap hal yang baru, tentu mempunyai motivasi tertentu. Pasti ada
  yang dituju dan hendak dicapainya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa
  didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan
  praperadilan.     Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan
  diperlindunginya, yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka
  dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
         Seperti yang sudah diketahui, demi terlaksananya kepentingan
  pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada
                                                                        34




penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa
penangkapan, penahanan. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik
atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Tindakan upaya paksa
merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka,
maka harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan
undang-undang yang berlaku.
       Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan
undang-undang adalah merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.
Untuk mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan
dengan hukum itu tentu diperlukan diadakan suatu lembaga yang diberi
wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan
kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang
dilakukan penyidik atau penuntut umum tersebutlah yang dilimpahkan kepada
lembaga praperadilan.
       Pembuat undang-undang menanggapi betapa pentingnya menciptakan
suatu lembaga yang khusus diberi wewenang melakukan koreksi, penilaian,
pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan pejabat
penyidik atau penuntut umum kepada tersangka, selama pemeriksaan
berlangsung dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan
yang memberi wewenang pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang
dilakukan pejabat dalam tarap proses pemeriksaan penyidikan atau penuntutan
inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan. Pada prinsipnya tujuan
utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP ialah untuk melakukan
pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap
tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan,
agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan
undang-undang.
       Tentang wewenang praperadilan, sepintas sudah pernah dikemukakan
ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, bersumber dari pasal-pasal
dimaksudlah kewenangan yang ada pada lembaga praperadilan, wewenang
yang diberikan oleh undang-undang kepada praperadilan yaitu: a) memeriksa
                                                                             35




dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa, apabila, seseorang tersangka yang
dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan,
dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya
tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepadanya, b) memeriksa sah atau
tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kasus lain yang
termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan praperadilan adalah memeriksa
dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat
penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang
dilakukan oleh penuntut umum, seperti yang diterangkan, c) berwenang
memeriksa tuntutan ganti kerugian, Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti
kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya
praperadilan.
       Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka kepada praperadilan
didasarkan atas alasan karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan
hukum dan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orang yang
sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa, d) memeriksa permintaan
rehabilitasi, praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan
rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya
atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-
undang, atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang
diterapkan, yamg perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. (M.Yahya
Harahap, 1988:515-521)


    Sudah dijelaskan ada putusan Praperadilan yang dapat diminta banding
dimana Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pengadilan yang memutus dalam
tingkat akhir. Ada yang berpendapat permintaan kasasi atau putusan
Praperadilan tidak dapat dikasasi atas putusan Praperadilan. Barangkali sumber
selisih pendapat ini terjadi, bertitik tolak tentang ’materi’ yang diperiksa dan
diputus Praperadilan bukan ’materi perkara pidana’.
                                                                             36




     Sedang menurut Pasal 244 KUHAP permintaan kasasi hanya dapat
diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk ’putusan perkara pidana’.
Oleh karena putusan Praperadilan bukan mengenai perkara pidana, akan tetapi
hanya tentang sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan berarti putusan Praperadilan benar
benar berada di luar ruang lingkup Pasal 244 KUHAP.
        Tetapi ada yang mempersoalkan bukan dari          segi materi putusan.
Mereka bertitik tolak dari pengertian fungsi yustisial. Ditinjau dari segi
yustisial, setiap pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan badan paradilan,
dengan sendirinya termasuk tindakan yustisial. Setiap putusan yang dijatuhkan
badan peradilan tanpa mempersoalkan bentuk dan materi putusan adalah
tindakan penyelesaian fungsi peradilan atau fungsi yustisial. Lain hal nya jika
tindakan pengadilan itu tidak dituangkan dalam bentuk putusan atau penetapan.
        Tindakan yang seperti itu belum dapat disebut tindakan yustisial. Paling
dapat disebut tindakan pelaksanaan adsminstrasi yustisial. Oleh karena
Praperadilan dalam memeriksa hal hal yang termasuk ke dalam bidang
kewenangannya menjatuhkan putusan yang berbentuk penetapan, tindakan itu
tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi yustisial.
        Kalau   begitu, penetapan yang dijatuhkan Praperadilan tercakup ke
dalam pengertian penjelasan Pasal 2 Undang Undang no 14 tahun 1970.
penjelasan tersebut menyatakan ’penyelesaian setiap perkara yang diajukan
kepada Badan Badan peradilan mengandung pengetian di dalamnya
penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunteer’.
Bukanlah ke dalam pengertian penyelesaian yang volunteer dapat diajukan
permintaan kasasi atas putusan Praperadilan. Dalam bidang perdata misalnya,
penetepan ahli waris atau mengenai status anak yang dijatuhkan Pengadilan
Negeri dikategorikan yurisdiksi volunteer dan dianggap sebagai tindakan
pengadilan dalam menyelesaikan perkara.
        Terhadap putusan yang seperti itu, dapat diajukan permintaan kasasi.
Kalau begitu bertitik tolak dari penjelasan Pasal 2 Undang Undang no 14
Tahun    1970     serta   dihubungkan      dengan   praktek   peradilan    yang
                                                                                37




memperkenankan permintaan kasasi atas penetapan pengadilan yang bersifat
yuisdiksi volunteer di bidang perdata, tidak salah jika diterapkan dalam bidang
pidana.
          Kira kira demikian gambaran jalan pemikiran yang mendasari
argumentasi kelompok yang berpendirian terhadap putusan Praperadilan dapat
diajukan permintaan kasasi. Pendapat ini memang beralasan, terutama jika
dikaitkan dengan tindakan pengawasan atas putusan Praperadilan, membuka
kemungkinan adanya koreksi atas putusan Praperadilan. Sekalipun kita
beranggapan penetapan itu tidak bisa dipisahkan dengan fungsi yustisial.
          Di dalam setiap tindakan pelaksanaan fungsi yustisial tidak bisa terlepas
dari pengawasan dan koreksi penetapan hukum atau cara melaksanakan
peradilan menurut ketentuan undang undang. Walaupun yang diperiksa hanya
terbatas menyangkut ganti kerugian maupun rehabilitasi, pemeriksaan dan
putusan yang umum atau tuntutan ganti kerugian maupun rehabilitasi
pemeriksaan dan putusan yang diambil tidak terlepas dari masalah penerapan
hukum maupun atas kelalaian melaksanakan cara mengadili sesuai dengan
digariskan undang undang.
          Oleh karena pengawasan dan koreksi atas putusan Praperadilan tidak
dapat dilakukan Pengadilan Tinggi, wajar pengawasan dan koreksi itu langsung
diminta kepada Mahkamah Agung. Sebab Pasal 83 ayat (1) tidak membuka
kemungkinan bagi Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan dan koreksi
sebaiknya hal itu diberikan kepada Mahkamah Agung.
          Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenai masalah tersebut?
Sampai saat sekarang peradilan tertinggi itu lebih cenderung pada pendirian,
tidak memperkenankan permintaan kasasi atas putusan Praperadilan. Untuk
mengetahui jalan pikiran Mahkamah Agung dapat dilihat ungkapan
pertimbangan yang tertuang dalam salah satu putusan tanggal 29 marer 1983 no
227 /K/KR/1982. Dari putusan ini dapat disadur pertimbangan sebagai berikut :
a. Mahkamah Agung berpendapat, terhadap putusan putusan Praperadilan tidak
  dimungkinkan        permintaan    kasasi,   karena   keharusan   cepat   perkara
                                                                                38




      Praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan
      kasasi.
b.     Wewenang        Pengadilan   Negeri   yang   dilakukan   oleh   Praperadilan
      dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara horisontal
      terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya.
c. Juga Pasal 244 KUHAP tidak membuka kemungkinan melakukan
      pemeriksaan kasasi terhadap putusan Praperadilan karena pemeriksaan kasasi
      yang diatur Pasal 244 hanya mengenai putusan perkara pidana yang benar
      benar diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau Pengadilan selain dari
      Mahkamah Agung
d. Selain dari pada itu, menurut hukum acara pidana, baik mengenai pihak
      pihak maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika
      dibandingkan dalam pemeriksaan Praperadilan
           Itulah kira kira saduran pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan
 tersebut. Dari pertimbangan dimaksud dapat dilihat pendirian, permintaan
 kasasi terhadap putusan Praperadilan ’tidak dapat diterima’. Pendirian yang
 seperti ini dapat juga dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 mei
 1984 Reg 680 K/Pid/1983. Salah satu bagian pertimbangannya berbunyi ;
 bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan putusan Praperadilan
 tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi dari pemohon
 kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.
          Dari bunyi pertimbangan ini, semakin memperjelas pendirian Mahkamah
 Agung, permintaan kasasi terhadap putusan Praperadilan tidak dimungkinkan
 dan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahkan pendirian itu sudah merupakan
 yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Kalau begitu mau tidak mau, praktek
 peradilan terpaksa menyesuaikan diri dengan pendirian tersebut.
               Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sepanjang menyangkut
     berat dan ringannya pemidanaan yang dijatuhkan merupakan wewenang judex
     factie.      Terhadap kesalahan dalam penerapan hukum, alasan kasasi
     Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan kerena judex factie telah menjatuhkan
     selain pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang serta
                                                                         39




mengenai ketentuan pidana pengganti denda bukanlah pidana kurungan
sebagaimana dalam putusan judex factie, tetapi pidana penjara. Sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yang berbunyi sebagai
berikut “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan
tidak sebagaimana mestinya”, disini maka Mahkamah Agung akan mengadili
sendiri perkara tersebut;

      Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena
kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal
25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan
pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-
Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara
hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak
memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.
Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat
melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang
ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang
berlaku.
       Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat
memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu
perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan
penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata
berdasaran akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal
ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.
       Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan
ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di
samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa
sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu
sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya.
                                                                       40




Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang
berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.
      Terhadap putusan yang oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka
baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan
keberatan atau menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan
istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur
secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum
merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum ini
menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.
Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi.
      Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa
maupun kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung
sepenuhnya kepada terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa
menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak
mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima
putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
      Menurut M. Yahya Harahap (1988;1101), ada tiga tujuan utama dari
lembaga upaya hukum kasasi, yaitu :
1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan
   Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan
   penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan
   sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar
   dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru
   Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam
   peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan
   kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Hal demikian dikenal
   dengan istilah “judge making law”.       Mahkamah Agung menciptakan
   hukum baru guna mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka
   mensejajarkan kebutuhan pesatnya perkembangan nilai dan kesadaran
                                                                        41




   masyarakat. Kehidupan peradilan di Indonesia memang tidak menganut
   prinsip precedent, yaitu prinsip yang mengharuskan peradilan bawahan
   mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi. Dalam
   prakteknya, putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan pedoman atau
   panutan. Setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan
   kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Dengan
   demikian secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil putusan
   akan selalu cenderung mengkikuti dan mendekati putusan Mahkamah
   Agung.
3. Pengawasan terciptanya keseragam penerapan hukum
   Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi dimaksudkan untuk mewujudkan
   kesadaran keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya keputusan
   kasasi   yang   menciptakan   yurisprudensi,   sedikit   banyak   akan
   mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan
   hukum. Dengan adanya upaya hukum kasasi dapat dihindari adanya
   kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim
   yang tergoda oleh kebebasan kedudukan yang dimilikinya.
                                  BAB IV
                                 PENUTUP


A. Simpulan
          Berdasarkan apa yang diuraikan di dalam Bab hasil penelitian dan
    pembahasan, maka Penulis merumuskan simpulan sebagai berikut :
          Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Memeriksa dan Memutus
    Perkara Pra Peradilan tentang Legalitas Penangkapan dan Penahanan yang
    Dilakukan oleh Kepolisian dalam Putusan No. 406 K/Pid/2005 adalah
    bahwa berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) jo ayat (2) a Undang Undang No.5
    tahun 2004 putusan Praperadilan tidak dapat dikasasi, maka permohonan
    kasasi formil tidak dapat diterima. Dengan putusan tersebut nampak bahwa
    Hakim MA dalam kontsruksi berpikirnya menggunakan metode deduksi,
    yaitu konsep berpikir dari yang umum ke khusus.
          Karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat diterima
    maka pemohon kasasi / pemohon praperadilan dihukum untuk membayar
    biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
B. Saran-Saran
   1. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya kepolisian menjunjung
      tinggi azas praduga tidak bersalah dalam melakukan upaya paksa terhadap
      tersangka sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang, selain itu
      mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena pada
      dasarnya setiap tindakan paksa merupakan perampasan kemerdekaan dan
      kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi seseorang.
   2. Perlunya pengaturan yang lebih terperinci, jelas, dan tegas mengenai
      upaya hukum terhadap putusan Praperadilan dalam KUHAP, sehingga
      diharapkan dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP
      mendatang lebih jelas dalam mengatur upaya hukum Praperadilan.
   3. Diperlukan suatu pengaturan yang lebih sistematis, jelas dan terperinci
      mengenai pengawasan horizontal, terlepas apakah nantinya akan tetap
      dinamakan Praperadilan, hakim komisaris atau nama lain, seperti halnya


                                      42
                                                                   43




lembaga Praperadilan Rechter Commissaris di Belanda dan Judge d’
Instruction di Prancis yang memiliki kewenangan yang lebih luas karena
selain menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh
penyidik, juga dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu
perkara.
                        DAFTAR PUSTAKA

BUKU:
Hamzah, Andi. 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
Hamzah, andi,1984. bunga rampai hukum pidana dan acara pidana.Jakarta:
   Ghalia Indonesia
Hamzah, Andi. 1987. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia
   Indonesia
Harahap , Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ;
   praperadilan , banding, kasasi, pemeriksaan kembali. Jakarta : sinar grafika
Harahap , Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ;
   penyidikan dan pemyelidikan. Jakarta : sinar grafika
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Loeby Loeqman. 1990 , Praperadilan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,
Petranse, Syarifudin H.Ap dan Sabuan Ansori. 2000. Hukum Acara Pidana.
   Indralaya: Universitas Sriwijaya.
Ratna Nurul Alfiah. 1986 , Praperadilan dan Ruang Lingkupnya,Jakarta :
   Akademika Pressindo C.V..
Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.


PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 406 K/Pid/2005)


INTERNET:
http://anggara.org/2007/09/25/tentang-pra-peradilan/
www.kantorhukum-lhs.com
http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.htm
   l
http://ebdosama.blogspot.com/2009/02/analisis-data-kualitatif-pengenalan.html




                                       44

				
DOCUMENT INFO
Description: TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRA PERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO. 406 K/Pid/2005)