SINERGI UUPPLH DENGAN NORMA AGAMA DAN ADAT-ISTIADAT DALAM PEMBINAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MASYARAKAT DAN INDUSTRI DI WILAYAH DESA BLULUKAN KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Kasus Di P.T. In by pphfhuns

VIEWS: 1,837 PAGES: 104

More Info
									 SINERGI UUPPLH DENGAN NORMA AGAMA DAN ADAT-ISTIADAT
DALAM PEMBINAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
   MASYARAKAT DAN INDUSTRI DI WILAYAH DESA BLULUKAN
                  KABUPATEN KARANGANYAR
    (Studi Kasus Di P.T. Indo Veneer Utama Blulukan Karanganyar)




                         Penulisan Hukum
                              (Skripsi)
        Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
        Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
           Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
                             Surakarta


                               Oleh:
                       Agung Joko Purnomo
                             E 0002056




                       FAKULTAS HUKUM
                 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                           SURAKARTA
                                2010
                      PERSETUJUAN PEMBIMBING


                          Penulisan Hukum (Skripsi)


  SINERGI UUPPLH DENGAN NORMA AGAMA DAN ADAT-ISTIADAT
DALAM PEMBINAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
    MASYARAKAT DAN INDUSTRI DI WILAYAH DESA BLULUKAN
                      KABUPATEN KARANGANYAR
       (Studi Kasus di P.T. Indo Veneer Utama Blulukan Karanganyar)


                                Disusun Oleh :
                            Agung Joko Purnomo
                                  E 0002056




Disetujui untuk Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi)
              Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                             Surakarta, April 2010
                              Dosen Pembimbing




           Pembimbing I                              Pembimbing II




        Waluyo S.H., M.Si.                    Asianto Nugroho S.H., M.Si
     NIP. 196808131994031001                  NIP. 196309051998021001



                                                                              ii
                           PENGESAHAN PENGUJI


                             Penulisan Hukum ( Skripsi )
 “ SINERGI UUPPLH DENGAN NORMA AGAMA DAN ADAT-ISTIADAT
DALAM PEMBINAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
       MASYARAKAT DAN INDUSTRI DI WILAYAH DESA BLULUKAN
                         KABUPATEN KARANGANYAR
         (Studi Kasus di P.T. Indo Veneer Utama Blulukan Karanganyar)”
                                        Oleh :
                               Agung Joko Purnomo
                                  NIM. E 0002056


       Telah diterima dan disahkan Oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
                 Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta
                                       Pada      :
Hari                                : Kamis
Tanggal                             : 30 April 2010
                                DEWAN PENGUJI
               Nama                                        Tanda Tangan
1. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi
   Handayani, S.H., M.H.
               Ketua                                 (                            )

2. Pius Tri Wahyudi S.H., MSi.
              Sekretaris                             (                            )

3. Waluyo S.H., M.Si.
               Anggota                               (                            )

                                     Mengetahui
                                       Dekan,


                           Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
                              NIP.196109301986011001


                                                                                  iii
                                  PERNYATAAN


    Nama      : Agung Joko Purnomo
    NIM       : E0002056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
“Sinergi UUPPLH Dengan Norma Agama Dan Adat-Istiadat Dalam Pembinaan
Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Masyarakat Dan Industri Di Wilayah Desa
Blulukan Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus di P.T. Indo Veneer Utama Blulukan
Karanganyar)”.
        Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
    penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar
    pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka
    saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
    (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


                                                                Surakarta, April 2010


                                                           yang membuat pernyataan




                                                             Agung Joko Purnomo
                                                               NIM. E0002056




                                                                                   iv
                                       ABSTRAK

Agung Joko Purnomo, E.0002056, penulisan hukum dengan judul,”Sinergi UUPPLH
Dengan Norma Agama Dan Adat-Istiadat Dalam Pembinaan Pelestarian Lingkungan
Hidup Terhadap Masyarakat Dan Industri Di Wilayah Desa Blulukan Kabupaten
Karanganyar (Studi Kasus di P.T. Indo Veneer Utama Blulukan Karanganyar)”
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tahun 2010.
         Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sinergisitas antara UUPPLH
dengan Norma Agama dan Adat Istiadat,            faktor-faktor yang mempengaruhi dan
Tinjauan Yuridis terhadap dampak sistemik sinergi UUPPLH dengan Norma Agama Dan
Adat istiadat dalam pembinaan pelestarian lingkungan hidup.
      Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan
kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian di Desa Blulukan dan Industri.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan kelompok agama, adat
istiadat, Pemdes Blulukan dan PT Indo Veneer Utama, studi kepustakaan, peraturan
perundangan, dokumen dan sebagainya guna mendukung kelengkapan data. Teknik analisis
data menggunakan kolaborasi antara teknik analisa data kuantitatif dan teknik analisa data
kualitatif, dianalisis dengan model analisis interaktif. Teknik pemeriksaan validitas data
menggunakan teknik trianggulasi.
      Hasil pengujian terhadap tiga permasalahan diketahui, pertama, berdasarkan Pasal 65
UUPPLH, Kitab suci Al-Qur’an adalah Surat Al Qashash ayat 77, tafsir Kitab suci Injil
berawal dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, tafsir Kitab Suci Weda dalam surat Tri Hita
Karana, tafsir Kitab Suci Tripitaka dalam surat Karaniyametta Sutta, dan Pranata Sosial Desa
Blulukan membuktikan tingkat kesadaran Masyarakat dan Industri menggunakan hak dan
kewajiban melestarikan Lingkungan Hidup, terbukti survai kelompok ibadah Agama Islam
dalam jamaah pengajian di tiga masjid 90 orang, agama Kristen/Katolik, dalam wadah
Oikumene satu gereja 20 orang, dan kelompok Pranata Sosial dari tiga RT 150 orang serta
Dasawisma 80 orang. Hasil penelitian menunjukkan 80 % hal ini sangat signifikan dalam
pembinaan bidang lingkungan hidup. Kedua, Faktor Sumber Daya Manusia, tingkat jaminan
mewujudkan pelestarian lingkungan belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan pelatihan untuk
membentuk home industri sebagai anak asuh perusahaan. Faktor teknologi masih kesulitan
dalam menyesuaikan pengembangan alih teknologi. Diperlukan sharing informasi dan
mengubah limbah menjadi produk baru yang profitable dan ramah lingkungan, dengan
melibatkan masyarakat menjadi karyawan perusahaan sebagai informan kebijakan alih
teknologi. Faktor kaedah agama dan pranata sosial, tafsir tersirat dalam kaedah agama Islam
dan Kristen/Katolik bersifat umum dan berupa himbauan belum mengatur secara spesifik
seperti UUPPLH, sehingga hanya bersifat beban moral bagi masyarakat. Tingkat kesadaran
masyarakat dan industri terhadap lingkungan baik, artinya norma agama dan kultur budaya
sangat membantu membentuk pranata sosial dalam melestarikan lingkungan hidup. Ketiga,
hasil penelitian Desa Blulukan belum pernah tercemar, tinjauan yuridis aturan mengenai hak
dan kewajiban masyarakat terhadap kelestarian Lingkungan Hidup telah diatur dalam Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar yuridis yang ditindaklanjuti dalam UUPPLH Pasal 70
tentang peran masyarakat, dan Pasal 29 UUHAM Nomor 39 Tahun 1999. UU No. 32 Tahun
2009 UUPPLH Pasal 84-94 Perundang-undangan tersebut di atas telah mengatur mengenai
hak dan kewajiban warganegara baik secara administratif, perdata dan pidana yang dapat
dilakukan melalui lembaga peradilan dan di luar peradilan jika terjadi kasus pencemaran.

Kata Kunci: Sinergi, UUPPLH, Agama, Adat-Istiadat, pembinaan, pelestarian, lingkungan
hidup, masyarakat dan industri.



                                                                                          v
                                        ABSTRACT

     Agung Joko Purnomo, E.0002056, A law Paper titled, “Synergy UUPPLH With The
Religion Norm And Tradition In The Effort Construction Is Continutiation Of Environtment
To Society And Industrial Region Of Countryside Blulukan Sub Province Karanganyar (A
case Study in P.T. Indo Veneer Utama Blulukan Karanganyar)” Law Faculty of , Sebelas
Maret University of Surakarta, 2010.
      This law paper is aimed to know the synergicity UUPPLH with religion and mores,
factors influencing and evaluate juridical on the systemic impact of synergies UUPPLH with
the Religion norm and Mores in the effort construction of society awareness to environment.
     This is an empirical law research having descriptive in nature with colaboration of
qualitative and quantitative approach. Research location in countryside Blulukan and P.T.
indo Veneer Utama. Data collection technique is conducted through direct interview with
religion, mores, countryside goverment of blulukan and P.T. Indo Veneer Utama,
bibliographic study, prevailing regulation, document and other to support the data
comprehensiveness. Data analysis technique uses collaboration between quantitative and
qualitative data analysis technique, by analyzed using interactive analysis model. Data
validity test technique uses triangulation technique.
     The test results on the three problems are observed. First, based on the     article 65
verse (1) UUPPLH acts, from epistle Al-Qashash verse 77 in Al-Qur’an, exegenesis of Bible
derived from Genesis Book article 2 verse(7), interpretation Holy Book of Veda in letter
Three Hita Karana, interpretation the Holy Book of Tripitaka in letter of Karaniyametta Sutta
and local wisdom of Countryside Blulukan are evidence show the level of society and
industrial awareness use the rights and obligations preserve the Environment, proved from
Islamic requirement groups of 90 people, Christian/Catholics in oikumene organization 20
people and local wisdom group from Blulukan society 150 people and 80 people
Dasawisma. The results showed 80 %, which significant in realizing the natural environment
preservation. Secondly, from Human resource factor, the guarantee level in the continuation
of environment has not been fully achieved. There will be a necessity to hold a training in
constructing home industry as the corporate foster care. Technological factor remains have a
difficulty in adapting the technological transfer development. There is a necessity in
informational sharing and transform the waste to be a new profitable product and
environmentally friendly, which involving community to be the employees in the
manufacturer as the informant of technological displace policy. The factor of religion and
local wisdom, reflected interpretation in Islam norms and Christian/Catholic are general in
nature and they are in the form of suggestions in which have not specifically regulate such in
UUPPLH has, so that they only have moral burden for community. The society and
Industrial awareness level on natural environment is sufficiently good, thatmeans religious
and mores very supporting to form local wisdom. Thirdly, from the research, Blulukan
village has not been contaminated, evaluate juridical order concerning rights and obligations
society to Environment continuity have been covered in article 33 verse 3 Indonesia
Constitution 1945 as the juridical base with followed in UUPPLH acts in article 70 on
community role, and also article 29 Human right Acts Number 39/1999, The UUPPLH Acts
Number 32/2009 in article 89-94 which are have been prevailing in regulating citizen rights
and obligation both administrative, civil, and crime which can be conducted through juridical
and non juridical institution if the contamination case is observed.

Keywords: Sinergy UUPPLH, Religion, Tradition, construction, continuation, environment,
society and industrial.




                                                                                           vi
                         MOTTO DAN PERSEMBAHAN

                                   Pejuang Mimpi
Beberapa kepingan hati coba kutapaki
Walau perih tetap kujejaki
Ini jalan yang telah kupilih untuk kulewati
Karna kupercaya bahwa cahaya di atas sana bukanlah mimpi
Proses, proses, dan proses berlangsung silih berganti
Belajar, belajar, dan terus belajar seakan berlari mengejar matahari
Sayap-sayap ini harus semakin cepat kukepakkan
Sayap-sayap ini harus mengembang indah di angkasa
Sayap-sayap ini yang kan bawaku gapai mimpi yang telah melambung tinggi
Bilapun aku mati, karena mengejar mimpi
Aku ingin jasadku terbakar dilahap api
Terbakar habis dari debu menjadi debu
Karena kausadari ataupun tidak kukan merasuk dalam tubuhmu
Bersatu dengan nafasmu, jadi pertanda kehidupanmu, aku, diriku, orang hina ini
               Penulisan hukum Ini penulis persembahkan untuk:

                   Ø Para penghuni surga yang senantiasa hidup
                      bersama jiwaku
                   Ø Keluarga kecilku tercinta Bapak Sutopo dan
                      Ibu Sri Amirah               DAN Adikku tersayang
                      Natalia Destri Mariyani
                   Ø Yohana          Apriliasari        Tri    Haryono,     yang
                      membuatku ada walau hanya lewat telepon
                      saat aku merasa tiada dan ingin menyerah
                   Ø Diriku sendiri yang masih ingin hidup
                      bahagia di dunia ini tuk masa depan terbaik


                                                                                 vii
                         KATA PENGANTAR

   Puji syukur kepada Para Penghuni Surga yang telah menganugerahkan
keselamatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan
Hukum dengan judul, ”Sinergi UUPPLH Dengan Norma Agama Dan Adat-
Istiadat Dalam Pembinaan Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Masyarakat
Dan Industri Di Wilayah Desa Blulukan Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus
di P.T. Indo Veneer Utama Blulukan Karanganyar)”

   Penulisan hukum ini tentunya masih jauh dari sempurna dan masih banyak
kekurangan yang perlu diperbaiki namun penulis selalu berharap supaya hasil ini
bisa bermanfaat bagi siapapun dengan minat untuk menambah pengetahuan dan
wawasan berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup.

   Penyusunan penulisan hukum ini tentu saja dapat terwujud berkat bantuan
berbagai pihak baik berupa bimbingan, dorongan semangat atau sekedar tempat
untuk berkeluh kesah. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih
kepada:
1. Para penghuni surga yang penuh dengan kasih karunia, sehingga penulis
    dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Mohammad Jamin S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
    Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin
    perpanjangan studi sampai penulisan hukum ini terselesaikan.
3. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, SH, MS selaku Pembantu Dekan I
    Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
    memberikan ijin untuk mengadakan penelitian hingga terselesainya skripsi
    hukum ini.
4. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.H, Selaku Ketua
    Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas
    Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk perpanjangan masa studi
    dan telah memberikan dorongan motivasi, hingga terselesainya skripsi ini.


                                                                           viii
5. Bapak Waluyo S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing
    akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan wacana keilmuan
    Hukum Administrasi Negara kepada penulis sehingga penulisan hukum ini
    selesai.
6. Bapak Asianto Nugroho S.H,.M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak
    meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan ide-ide
    awal, bimbingan, pengarahan dan pembekalan jati diri kepada penulis,
    hingga terselesainya skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan yang telah mendukung kelancaran dalam
    menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Ir. Widodo, selaku Kasubbid Litbang Badan Perencanaan Pembangunan
    Daerah Kabupaten Karanganyar beserta staf. Bapak Suhardi, S.H. selaku
    Kasubid Demokratisasi dan Masalah Aktual Badan Kesbang dan Linmas
    Kabupaten Karanganyar beserta staff. Kepala Badan Lingkungan Hidup
    Kabupaten Karanganyar serta segenap staf. Bapak Drs. Eko Budihartoyo
    selaku Camat Kecamatan Colomadu Beserta Staff. Bapak Sugito, selaku
    Kepala Desa Blulukan, Bapak Sujadi selaku Sekretaris Desa Blulukan,
    beserta segenap staf sehingga penulisan hukum ini dapat berjalan dengan
    lancar.
9. Bapak Nimun Sanjaya, Tokoh Masyarakat RW VIII Dusun Puspan, Desa
    Blulukan, Bapak Pardi Tokoh Masyarakat RW VII dan selaku Khotib
    Masjid Hidayatul Ummah, RW VII Dusun Puspan, Desa Blulukan, serta
    Bapak Haji Arif Nasrudin S.Ag., selaku Khotib Masjid Ashofa, RW VIII
    Dusun Puspan, Desa Blulukan, yang telah memberikan informasi, tentang
    Etika Lingkungan dalam pandangan Islam.
10. Ibu Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani M. Th., Selaku Pendeta GKJ
    Manahan sebagai gereja induk GKJ Blulukan, yang memberikan unformasi
    maupun masukan-masukan ide tentang Etika Lingkungan Kristen.
11. Bapak Joko Mulyanto S.T., Ibu Sri Purwanti S.H., dan Bapak Umpi
    Purnama S.T., selaku bagian Personalia P.T. Indo Veneer Utama beserta
    Staff yang telah memberi izin serta waktu untuk melakukan penelitian dan


                                                                            ix
    memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis. Bapak Saryono staf
    sawmill, Bapak Ratno maintenance Blower, Bapak Tohari operator bagian
    painting, serta segenap staf P.T. Indo Veneer Utama yang telah meluangkan
    waktunya untuk penulis wawancarai.
12. Bapak Suwarto selaku Ketua Pengurus Pengajian Muslim P.T. Indo Veneer
    Utama, Masjid Baitul Rohman, yang telah banyak memberikan informasi
    kepada penulis.
13. Sahabatku di PMK FH UNS dari angkatan 2001-2007, sahabatku di Hura-
    Hura Fans Klub serta teman-teman di FH UNS baik seangkatan ataupun
    tidak, salam “Viva Justisia”.
14. Rekan Seperjuangan di Komunitas Sepotong Roti, BPC GMKI Surakarta,
    Teman-teman di Karang Taruna Kriya Muda Panularan, dan rekan-rekan di
    LKM Haryo Panular, serta mitra kerja yang lain.
15. Serta pihak-pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang
    telah membantu dengan segenap kerelaannya, sehingga penulisan hukum ini
    bisa terselesaikan

   Penulis berharap Para Penghuni Surga selalu menganugerahi kesehatan,
kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir batin untuk kita semua.
Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih, sehingga penulisan ini dapat
terselesaikan. Akhir kata “Lemah Teles, Gusti Allah sing paring piwales”



                                                         Surakarta, April 2010



                                                                       Penulis




                                                                            x
                                                 DAFTAR ISI


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................               i
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................                      ii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................                     iii
HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………..                                                                         iv
ABSTRAK…………………………………………………………………....                                                                            v
ABSTRACT…………………………………………………………………..                                                                            vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................... ….                                      vii
KATA PENGANTAR ..................................................................................             viii
DAFTAR ISI ................................................................................................    xi

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................                   1

A. Latar Belakang Masalah .........................................................................             1
B. Perumusan Masalah ...............................................................................            6
C. Tujuan Penelitian ...................................................................................        7
D. Manfaat Penelitian ................................................................................          8
E. Metode Penelitian ..................................................................................         8
F. Sistematika Penulisan .....................................................................……..             15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................                      17

A. Kerangka Teori ....................................................... ……………………                             17
      1. Tinjauan Tentang Sinergi ……………………………………………..                                                                17
      2. Tinjauan Tentang UUPPLH…………………………………….                                                          …….. 17
      3. Tinjauan Tentang Norma Agama……………………………………...                                                               20
      4. Tinjauan Tentang Adat-istiadat………………………………………..                                                             30
      5. Tinjauan Tentang Pembinaan…………………………………………..                                                                36
      6. Tinjauan Tentang Pelestarian Lingkungan hidup………………………                                                      37
      7. Tinjauan Tentang Masyarakat…………………………………………..                                                               41


                                                                                                                     xi
      8. Tinjauan tentang Industri……………………………………………...                                                           42
B. Kerangka Pemikiran ................................................................... ………                   52
      Penjelasan Kerangka Pemikiran………………………………………….                                                            53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................                                            55

A. Diskripsi Lokasi Penelitian ...................................................................              55
      1. Diskripsi Desa Blulukan .....................................................................          55
      2. Diskripsi Perusahaan P.T. Indo Veneer Utama ...................................                        59
B. Pembahasan ...........................................................................................       73
      1. Sinergi UUPPLH Dengan Norma Agama Dan Adat-Istiadat...……….                                             73
      2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pembinaaan
         Pelestarian Lingkungan Hidup………………………….......................                                               79
     3. Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Sistemik Sinergi UUPPLH
          Dengan Norma Agama dan Adat-Istiadat…………..…………...........                                                  84
BAB IV PENUTUP .....................................................................................            89

A. SIMPULAN .............................................................................................       89
B. SARAN ....................................................................................................   91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




                                                                                                                     xii
                  DAFTAR TABEL, BAGAN, GRAFIK DAN GAMBAR


Daftar Tabel ................................................................................................
Tabel 2.1. Baku mutu limbah cair industri kayu lapis yang sudah beroperasi..                                    51
Tabel 3.1. kelompok tenaga kerja berdasar kategori usia …………………….                                               56
Tabel 3.2. diferensiasi penduduk berdasar pekerjaan ……………………….                                                  56
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk desa menurut kategori usia …………………….                                                 57
Tabel.3.4 Jumlah pemeluk agama di desa Blulukan…………………………..                                                     58
Tabel 3.5. Tempat ibadah di Dusun Puspan desa blulukan ……. …………….                                               59
Tabel 3.6. Pemegang Saham dan pejabat PT Indo Veneer Utama 1975………                                              60
Tabel 3.7. Pemegang Saham dan pejabat PT Indo Veneer Utama 1991………                                              60
Tabel 3.8. Market dan kuota perbulan…………………………………………                                                            68
Tabel 3.9. Tingkat responsibilitas beragama…………………………………..                                                      77
Daftar Bagan ...............................................................................................
Bagan 1.1 Trianggulasi Sumber………………………………………………                                                                 12
Bagan 1.2 Siklus Analisis Data……………………………………………….                                                               13
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran……………………………………………….                                                                 52
Bagan 3.1. Susunan Organisasi P.T. Indo Veneer Utama…………………….                                                   61
Daftar Grafik ..............................................................................................
Grafik 3.1. kelompok tenaga kerja berdasar kategori usia……………………                                                56
Grafik 3.2. diferensiasi penduduk berdasar pekerjaan ……….……………..                                                56
Grafik 3.3 Jumlah Penduduk desa menurut kategori usia……………………                                                   56
Grafik 3.4 jumlah pemeluk agama di desa blulukan ……. …………………..                                                  58
Daftar Gambar ...........................................................................................
Gambar.3.1. Lokasi Penelitian PT INDO VENEER UTAMA ………………                                                       65
Gambar.3.2. produk PT INDO VENEER UTAMA………………………….                                                              67
Gambar.3.3. Rangkaian proses produksi……………… ……………………..                                                          68
Gambar.3.4. limbah gergajian potongan kayu gelondong ..…………….........                                           69
Gambar.3.5. Serbuk gergajian kayu dan lokasi proses sawmill….....................                               70
Gambar.3.6. Mesin oven kayu......................……………………………….....                                              70
Gambar.3.7. pengamplasan dan penggergajian kayu ………………................                                          71
Gambar.3.8. Blower Besar…………………………………………………….                                                                   72
Gambar.3.9. Blower Kecil dan waterwall………………………………….….                                                          72
Gambar.3.10 Pengiriman barang……………………………………………....                                                              73
Gambar.3.11 Suasana Ibadah Bersama..............................................................                75
Gambar.3.12 Suasana kerja bakti dan penghijauan............................................                     77
Gambar.3.13 Limbah yang bisa didaur ulang menjadi profitable......................                              81
Gambar.3.14 Tekhnologi yang belum dikuasai masyarakat awam....................                                  81
Gambar.3.15 Pelatihan alih tekhnologi...............................................................            81
Gambar.3.16 Penyerahan hewan korban dan sembako.......................................                          82




                                                                                                                xiii
                              DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran. 1. Surat-Surat
1.   Surat Tidak Keberatan (STB) dari Badan Kesbang Pol Dan Linmas Kabaputen
     karanganyar.
2.   Surat Rekomendasi Research/Survey dari Badan Perencanaan Pembangunan
     Daerah Kabupaten Karanganyar.
3.   Surat Ijin Penelitian / Survey dari Kecamatan Colomadu Kabupaten
     Karanganyar
4.   Lembar Disposisi dari Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
     Kabupaten Karanganyar
5.   Surat Keterangan dari P.T Indo Veneer Utama

Lampiran 2. Contoh Kuisoner
1.     Usia 27 Tahun, Islam
2.     Usia 43 Tahun, Katolik
3.     Usia 58 Tahun, Kristen


Lampiran 3. Peraturan Perundang-Undangan
1.     Perda Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. 12 Tahun 2006 Tentang
     Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.     Monografi Desa Blulukan Juni 2009




                                                                            xiv
                            BAB I PENDAHULUAN
                          A. Latar Belakang Masalah


    Indonesia merupakan negara berkembang dalam mencapai keadaan good
governance dan sustainable development, maka harus berjuang keras melakukan
pembangunan secara merata dan berkelanjutan di segala bidang kehidupan.
Pembangunan harus direncanakan secara sistematis, akuntabel dan berguna dari
generasi ke generasi yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup bertujuan menciptakan keadaan lebih baik, terukur
dan tertanggung jawab baik materiil maupun spiritual.

    Pembangunan nasional sudah dilaksanakan di negara kita sejak orde lama, orde
baru hingga reformasi. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development),
meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan
nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945
alinea ke-4 yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial...” (Mahkamah Konstitusi RI, 2009 : 4).

    Pembangunan di setiap wilayah Indonesia dimaksudkan untuk mencapai
kemakmuran rakyat, bila pembangunan yang mengeksploitasi dan mengekplorasi
kekayaan alam ini tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, maka bukan
kemakmuran rakyat tetapi bencana akan kita terima. Indonesia akhir-akhir ini banyak
mengalami bencana, baik itu gempa bumi, banjir, tanah longsor, ataupun kebakaran
hutan serta bencana lain sebagai akibat pengelolaan kekayaan alam yang tidak
memperhatikan aturan maupun norma tentang lingkungan hidup. Kekayaan alam
yang melimpah itu telah diatur pemanfaaatan dan pengelolaannya dalam Pasal 33
Ayat 3, Undang-Undang Dasar RI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat” (Mahkamah Konstitusi RI, 2009 : 57).




                                                                                xv
     Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia seharusnya
menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat,
tidak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga anak cucu kita di masa mendatang.
Kekayaan alam dalam hal ini dapat diartikan sebagai sumber daya alam. Sumber
daya alam adalah unsur lingkungan hidup terdiri atas sumber daya hayati dan
nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (UURI No. 32
Tahun 2009: 3). Kekayaan alam hayati terutama kekayaan alam yang tidak dapat
diperbaharui (Non renewable resources) misalnya minyak dan gas semakin menipis,
namun proses ekplorasi dan ekploitasi kekayaan alam tersebut rakyat belum
merasakan kemakmuran seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar RI 1945.
     Hal ini terjadi akibat pengelolaan kekayaan alam yang mengabaikan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan
berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU RI No.32 Tahun 2009:3).
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara umum mempunyai
ciri-ciri :
1.   Tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia.
2.   Dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh.
3.   Memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang (Agus Sugiyono, 2002 :
     1).

     Kerusakan lingkungan hidup sangat merugikan rakyat karena prinsip kelestarian
lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh tindakan-
tindakan pelaku pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai
pemegang otoritas kebijakan, badan usaha atau pengusaha, serta sebagai anggota
masyarakat yang kurang memiliki wawasan lingkungan hidup, sehingga kesadaran
dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup belum sepenuhnya dilakukan
secara sistematis, terukur, akutanbel, dengan baik dan benar.




                                                                               xvi
     Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam
itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain (UURI No. 32 Tahun 2009:2). Pelaku pembangunan melakukan tindakan
kurang arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidup, menyebabkan terjadinya
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup sangat mengkhawatirkan keberlanjutan hidup rakyat Indonesia.
Banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, penebangan liar, kekeringan,
pencemaran baik udara, air maupun tanah, mengakibatkan kepunahan flora dan fauna
karena habitat hidup mereka rusak, bahkan memakan korban jiwa serta kerugian
materi mencapai triliunan rupiah. Pemerintah dan rakyat Indonesia        tidak ingin
terjadi bencana terulang dan lebih besar lagi menimpa negeri ini, maka kepedulian
secara lahir batin dilakukan demi keselamatan lingkungan agar lestari dan abadi.

    Kerusakan dan pencemaran lingkungan berpotensi membebani generasi
mendatang. Pembangunan melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup berakibat terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup
adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung baik bersifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui/menyalahi kriteria baku mutu
lingkungan hidup ( UURI No. 32 Tahun 2009:5).

     Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar
keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya ( UURI No. 32 Tahun 2009:4). Kasus di Sidoarjo Jawa Timur yaitu banjir
lumpur lapindo ditetapkan pemerintah sebagai bencana alam, padahal menurut
temuan beberapa peneliti independen baik dari dalam negeri maupun luar negeri hal
tersebut kelalaian ataupun ketidak taatan terhadap aturan-aturan tentang pelestarian


                                                                                   xvii
lingkungan hidup. Belajar dari kasus tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi yang
diterapkan dalam mengelola kekayaan alam ternyata punya andil terhadap rusaknya
lingkungan kita.

    Payung hukum dalam bentuk aturan perundang undangan (reguling) yakni
Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Daerah/Perda, dan
putusan kebijakan (beschikking) Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri
(Kepmen), Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/Bupati belum mampu
mengatasi berbagai permasalahan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
Implementasi penegakan hukum lingkungan juga belum mampu berbuat banyak
dalam menekan laju pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.             Hal ini
diperlukan sistem pembaharu, sehingga dapat menekan terhadap bahaya lebih lanjut.
Aparat pemerintah telah melakukan berbagai upaya secara terpadu, namun
kebanyakan melalui pendekatan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Implementasi ini
diperlukan pengimbangan daya dukung sosiologi lingkungan dengan menerapkan
peraturan perundang-undangan disertai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknisnya. Kenyataan masih terjadi kerusakan dimana-mana baik di Ibukota, kota
besar hingga deretan kota serta kabupaten.

    W.T kartono melakukan penelitian mengenai berbagai limbah, menyatakan
bahwa rata-rata limbah yang dihasilkan oleh industri penggergajian kayu yang
berupa serbuk gergaji 8,46%, sedetan 24,41% dan potongan-potongan kayu 16,28%
dengan total limbah adalah 49,15% ( Andrias, dkk, 1996: 46). Adapun data statistik
dari Departemen Kehutanan Provinsi Riau, bahwa jumlah produksi kayu gergajian
dalam tahun 2006 sebanyak 105.738,7111 Meter Kubik (Dephut RI, 2009: 2).

    Selanjutnya limbah gergaji kayu di Riau sebanyak 51.970,576 Meter kubik
dibuang ke laut akan berdampak sistemik, bahaya akan mengancam lingkungan
peraian laut, biota laut, ekosistem laut, pendangkalan laut, bau busuk, dan berbagai
dampak negatif lain akan bermunculan tentunya berpotensi ke ranah pencemaran
laut. Kondisi ini diperlukan metode baik lama maupun baru untuk mengantisipasi
dampak sistemik tersebut. Harapan ke depan untuk terciptanya sinergisitas antara



                                                                               xviii
UUPPLH, norma agama dan adat-istiadat dapat meredam kondisi ini secara lestari.
Ibaratnya implementasi keseimbangan hukum positif dengan kearifan lokal dapat
dipertahankan, dengan harapan dapat menyadarkan perilaku masyarakat secara lahir
batin dapat melestarikan lingkungan. Hal ini terbukti sebelum gaung Iptek
digencarkan kondisi lingkungan Indonesia sangat baik dan lestari ber abad-abad
lamanya. Kemajuan pengembangan pembangunan telah mengabaikan kelanggengan
tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja dan kurang disadari bersama oleh
masyarakat Indonesia dewasa ini.

    Sebenarnya hukum positif UUPPLH sangat baku dilakukan karena Indonesia
adalah negara hukum. Hal ini akan lebih baik jika kearifan lokal saling menyertai
sebagai langkah pengawasan intensif sebagai sadar lingkungan yang selalu menjiwai
bangsa ini. Alasan mendasar bahwa norma agama dan adat-istiadat telah dimiliki
manusia sebagai bekal sejak lahir dibina secara kontinuitas internal dalam
masyarakat.

    Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti telah penulis
paparkan, bila kita cermati lebih dalam, sebenarnya akar persoalan dari hal tersebut
adalah kelalaian kita ataupun ketidaktaatan terhadap hukum positif, tidak berpegang
teguh pada nilai-nilai lingkungan dalam norma agama maupun lunturnya adat-
istiadat yang berlaku di tengah-tengah pergaulan masyarakat luas karena proses
modernisasi. Penulis menyoroti hal ini karena menurut sudut pandang penulis terlihat
adanya konspirasi antara oknum pemegang otoritas kebijakan, pemilik badan usaha,
ataupun beberapa anggota masyarakat yang terlibat secara langsung tanpa
memandang pelestarian lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup di Indonesia
lebih disebabkan karena bangsa ini mengalami krisis moral lingkungan. Sadar atau
tidak, perilaku tidak beradab dan tidak berbudaya inilah yang menjadi dasar
munculnya perilaku pencemaran lingkungan oleh berbagai pihak.

    Penulis berdasar kenyataan dan pemikiran di atas, mengharapkan adanya sinergi
norma agama, norma adat, dan hukum menjadi satu rangkaian formulasi yang
aplikatif, sehingga bisa diterapkan dalam mengatasi berbagai permasalahan



                                                                                xix
lingkungan saat ini dan masa mendatang. Implementasi UUPPLH, norma agama dan
adat-istiadat dapat berjalan seiring, sejalan satu sama lainnya. Masalah lingkungan
itu tidak dapat tertangani dengan baik bila hanya menekankan pada norma hukum
saja, yang lebih mengedepankan iptek. Masalah tersebut memerlukan norma agama
dan adat-istiadat disinergikan dengan hukum positif yang berlaku baik dalam
sosialisasi maupun upaya penegakannya. Oleh Karena Itu penulis mengambil judul
penelitian hukum, ”Sinergi UUPPLH Dengan Norma Agama Dan Adat-Istiadat
Dalam Pembinaan Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Masyarakat Dan
Industri Di Wilayah Desa Blulukan Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus di
P.T. Indo Veneer Utama Blulukan Karanganyar)”.

                              B. Perumusan Masalah

     Perumusan    masalah    merupakan    pokok-pokok     bahasan      olahan   penulis
berdasarkan    penelitian.   Perumusan    masalah   berguna    untuk     memfokuskan
pengumpulan data sesuai dengan tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian.
Rumusan pokok permasalahan berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai
berikut:
1.   Bagaimanakah Sinergi UUPPLH dengan Norma Agama dan Adat-istiadat
     Dalam Pembinaan Pelestarian lingkungan hidup Terhadap Masyarakat dan
     Industri di Wilayah Desa Blulukan Kabupaten Karanganyar ?
2.   Bagaimana     Faktor-faktor   yang   Mempengaruhi        Pembinaan    Pelestarian
     Lingkungan Hidup di Bidang Agama dan Adat-istiadat?
3.   Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Sistemik Sinergi UUPPLH
     dengan Norma Agama dan Adat-istiadat dalam pembinaan Pelestarian
     Lingkungan Hidup?


                               C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,
1.   Tujuan Objektif :




                                                                                    xx
     a. Mengetahui Sinergi UUPPLH dengan Norma Agama dan Adat-istiadat
         Dalam Pembinaan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat dan Industri
         di Desa Blulukan Wilayah Kabupaten Karanganyar.
     b. Mengetahui      faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan pelestarian
         lingkungan hidup di bidang agama dan adat-istiadat.
     c. Mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap dampak sistemik sinergi UUPPLH
         dengan Norma Agama dan Adat-istiadat dalam pembinaan Pelestarian
         Lingkungan Hidup.
2.   Tujuan Subjektif :
     a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna
         memenuhi syarat-syarat      yang diperlukan untuk memperoleh gelar
         kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas
         Sebelas Maret Surakarta.
     b. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan penulis terhadap ilmu
         hukum dalam teori maupun praktek secara riil di lapangan.
     c. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama kuliah di Fakultas
         Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

                               D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.   Manfaat Teoritis
     a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu
        hukum pada umumnya, khususnya hukum Administrasi Negara tentang
        lingkungan hidup.
     b. Memberikan wacana mengenai pengembangan peraturan perundang-
        undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam era industrialisasi
        dan globalisasi ini.

2.   Manfaat Praktis
     a. Sebagai wahana pengembangan penalaran berdasarkan pola pikir ilmiah,
        sehingga penulis mampu berkembang menjadi lebih dewasa dan lebih



                                                                            xxi
          dewasa lagi dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup beragama,
          bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.
       b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta
          tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang
          diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

                               E. Metode Penelitian

       Metode berasal dari bahasa Yunani ”methodos” artinya jalan atau cara,
maksudnya jalan ke ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah. Menurut Kartini
Kartono metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan
dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan
penelitian (Hilman Hadikusuma, 1995 : 58).

       Manusia ingin selalu mengetahui kebenaran tentang sesuatu hal. Kebenaran itu
bisa di dapat dengan kecenderungan manusia untuk lebih mengetahui kebenaran itu.
Dalam usahanya untuk mencari kebenaran tersebut, manusia dapat menempuh
berbagai macam cara, baik usaha dinggap tidak ilmiah maupun usaha yang dapat
dikualifikasikan ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986:42).

       Usaha untuk mencari kebenaran ini dapat ditempuh melalui penelitian secara
ilmiah, artinya suatu metode bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala,
dengan jalan menganalisanya atau mengadakan pemeriksaan secara mendalam
terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
masalah-masalah yang timbul oleh fakta-fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 1986:
43).

       Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah
berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis,
sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1986: 45). Kenyataanya tentang
pengertian penelitian, masing-masing sarjana memberikan pengertian berbeda-beda,
walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan. Berikut beberapa pengertian tentang




                                                                                 xxii
penelitian yang diberikan oleh para sarjana (Cholid Nurbudo dan H. Abu Achmadi,
2002 : 10).

     Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk
menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Sutrisno
Hadi; 1993 : 54).

     Penelitian menurut Mohammad Ali adalah suatu cara untuk memahami sesuatu
melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan
dengan masalah itu, selanjutnya dilakukan secara hati-hati, sehingga diperoleh
pemecahannya (Cholid Nurbudo dan H. Abu Achmadi; 2002 : 10).

     Penelitian ini membedah tentang asas-asas hukum, artinya penelitian
berdasarkan latar belakang peraturan konkrit dalam suatu sistem hukum. Kegiatan
penelitian untuk memilih dan mengklasifikasikan Pasal-pasal berisikan kaedah-
kaedah hukum menjadi obyek penelitian, menganalisis Pasal-pasal dalam perundang-
undangan dengan menggunakan asas-asas hukum dan mengkonstruksikan dengan
ketentuan yang berlaku sebagai refleksi kehidupan dalam masyarakat (Fred Nichols
Kerlinger, 2003 : 105).

        Ilmu pengetahuan hukum lingkungan Adalah ilmu pengetahuan yang
memprediksi secara ideal dan menunjuk pada permasalahan khusus, apakah
ditemukan di dalam studi hukum atau sistem perundang-undangan yang berhubungan
dengan lingkungan. Pakar hukum lingkungan sangat konsisten mendalami
permasalahan kompleksitas ini dan terbagi dalam isu metodologi. Terdapat dua hal
penting mengenai definisi ilmu pengetahuan hukum lingkungan sehingga banyak
mempergunakan berbagai format metodologi. Ada dua titik pandang untuk mencatat
dari definisi ini,

     Pertama, pengetahuan hukum lingkungan dapat mengambil banyak ruang format
seperti itu, sebagai contoh mungkin saja sosiologi hukum berkenaan dengan doktrin
(perundang-undangan) doktrinal atau yurisprudensi. Tanda-tanda ilmu pengetahuan
hukum lingkungan yang baik tidak hanya mengembangkan metode tertentu, tetapi


                                                                            xxiii
juga harus mengembangkan beberapa metode penelitian dengan berbasis hukum
lingkungan.

     Kedua, ilmu pegetahuan hukum lingkungan adalah suatu aspek utama, hukum
lingkungan bukanlah konsep pedoman disiplin abadi. Perbedaan hukum lingkungan
dengan ilmu pengetahuan lain terletak pada identitas hukum lingkungan, meliputi
pembuat UU konstitusi, aparat dan praktisi. Hal ini bergantung keberhasilan Badan
hukum (Elizabeth Fisher, Bettina Lange, Eloise Scotford dan Cinnamon Carlarne
2009: 217).

     Metode penelitian merupakan unsur penting dalam menyelesaikan laporan
penelitian tentang suatu permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya. Penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.   Jenis Penelitian

     Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan
     pendekatan pengolahan datanya dilakukan secara kualitatif. Penelitian empiris
     juga disebut penelitian lapangan. Data diperoleh dari penelitian empiris adalah
     data primer yaitu data langsung didapat dari nara sumber di lapangan. Penelitian
     deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara
     sistematis dan perolehan fakta-fakta      terhadap kejadian tertentu kemudian
     dianalisis, diinterpretasikan dan disajikan sesuai dengan keadaan sebenarnya
     berdasarkan informasi dari objek yang diteliti.

2.   Sampel Penelitian dan Teknik Sampling

        Dalam pengambilan sampel penelitian ini, penulis menggunakan purposive
     sampling yakni peneliti memilih informan dianggap mengetahui masalahnya
     secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap
     (H.B Sutopo, 2002:56). Peneliti memperoleh data penelitian ini dengan
     menentukan responden sebagai sampel adalah pihak-pihak yang turut terlibat
     dalam pelaksanaan.



                                                                                xxiv
3.   Sifat Penelitian

     Penelitian merupakan penelitian deskriptif persuasif, selain memaparkan obyek
     penulisan, penulis juga mengajak para pembaca untuk merenungkan dan
     melakukan suatu tindakan nyata pelestarian lingkungan hidup, contoh paling
     sederhana dari tindakan nyata tersebut adalah mengelola sampah secara mandiri,
     sehingga sampah bukan menjadi suatu masalah namun memiliki manfaat
     dipandang dari resiko bencana maupun ekonomis. Menurut Hadari Nawawi
     pengertian penelitian deskriptif, adalah prosedur pemecahan masalah yang
     diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian
     saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya
     (Hadari Nawawi, 1996 : 74).

4.   Pendekatan Penelitian

     Penelitian hukum ini lebih banyak menggunakan pendekatan kasus (case
     approach) atau kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
     fenomena tentang pengalaman subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
     motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi
     dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan
     dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2004 : 6).

     Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian
     yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara
     tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

5.   Jenis Data

     a. Data Primer : Sumber data primer mencakup para pihak terkait secara
         langsung dengan permasalahan yang diteliti diperoleh secara langsung dari
         tempat penelitian yaitu Desa Blulukan dan P.T. Indo Veneer Utama. Dalam
         penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisoner.




                                                                                   xxv
     b. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
        langsung dari objeknya melainkan dari sumber lain yang dapat dipercaya
        keabsahannya. Data ini diambil dari berbagai kajian pustaka dari buku-buku
        yang relevan, serta bahan-bahan acuan lain seperti peraturan perundang-
        undangan, dokumen, arsip, dan hasil penelitian sebelumnya berhubungan
        dengan masalah penelitian.

6.   Teknik Pengumpulan Data

        Penulis menggunakan studi lapangan atau field research sebagai teknik yang
     digunakan untuk memperoleh validitas data. Studi lapangan ini dilakukan
     dengan cara:
     a. Wawancara (interview)
         Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara mewawancara
         secara langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan narasumber,
         dalam penelitian ini peneliti menggunakan terstruktur, yaitu pewawancara
         menetapkan sendiri pertanyaan–pertanyaan yang diajukan guna mendapat
         jawaban terhadap hipotesis (lexy J Maleong, 2004:138).
     b. Observasi
         Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis
         dengan mengadakan pengamatan langsung, menggunakan pencatatan
         secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada obyek
         penelitian, sehingga penulis mendapatkan apa yang ingin diketahui.
     c. Studi Kepustakaan
        Studi kepustakaan ini digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan
        dengan cara menbaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,
        dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang ada
        hubungannya dengan obyek penelitian.

7.   Validitas Data

        Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam
     penelitian ini, teknik pengembangan validitas data yang biasa digunakan dalam


                                                                              xxvi
     penelitian kualitatif yaitu teknik trianggulasi. Teknik Triangulasi terdapat empat
     macam teknik. Penulis hanya menggunakan teknik Trianggulasi sumber.
     Trianggulasi sumber merupakan teknik dimana peneliti mengumpulkan data
     sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. Sumber-sumber data tersebut
     antara lain kegiatan program yang digali dari sumber data yang berupa
     informan, arsip dan peristiwa, demikian juga data kegiatan keterlibatan (HB
     Sutopo, 2002 : 186)

       Penelitian    ini    diharapkan     mempunyai    kontribusi     nyata     terhadap
     perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika kehidupan masyarakat,
     diperlukan variabel. Variable is something which can vary in quality and
     quantity berupa variabel bebas (indenpendent variable) variabel yang dipilih
     agar pengaruhnya terhadap variabel lainnya dapat diamati dan dievaluasi dan
     variabel tergantung (dependent variable) variabel yang dipilih untuk
     mengetahui bagaimana relevansi variabel bebas terhadapnya (Maria S.
     Sumardjono, Nurhasan Ismail dan Isharyanto, 2008 : 27)

       Selain itu data base dikembangkan dan disimpan agar sewaktu-waktu dapat
     ditelusuri kembali bila dikehendaki




                                         wawancara                   informan


             data                          Content                Dokumen/
                                           analysis                 arsip

                                         observasi                   aktivitas

     Sumber H.B. Sutopo, 2002: 80
                            Bagan 1.1 Trianggulasi Sumber

8.   Teknik Analisis Data



                                                                                    xxvii
   Penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan
model analisis interaktif (interactive model of analysis). Analisis data secara
kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan
data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan
maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai
sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto,1986: 242).
   Model Analisis Interaktif adalah data yang telah dikumpulkan kemudian akan
dianalisis dengan menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data,
dan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan proses analisis data melalui siklus
analisis secara sistematis. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperoleh
komponen utama, yaitu:
a. Reduksi Data (Data Reduction), Reduksi data merupakan komponen
    pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan,
    penyederhanaan, dan abstraksi data.
b. Penyajian Data ( Data Display) Sebagai komponen analisis kedua, sajian
    data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk
    narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.
c. Penarikan      Simpulan (Conclusion Drawing) Proses yang berawal dari
    pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai
    hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-
    pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin,       arahan sebab
    akibat,    dan berbagai preposisi, sehingga memudahkan pengambilan
    kesimpulan.

    Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan model
interaktif yaitu semua data diperoleh, dijabarkan lalu disusun dalam bentuk
pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data, dan selanjutnya diambil
kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan saling menjalin dengan proses
pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasakan kurang kuat maka perlu
diadakan verifikasi kembali dan peneliti harus kembali mengumpulkan data. Hal
ini bila digambarkan sebagai berikut:



                                                                         xxviii
                                Pengumpulan data


              Reduksi Data                                 Sajian data



                                 Kesimpulan/Verifikasi

      Sumber: H.B Sutopo, 2002 :37
                          Bagan 1.2 Siklus analisis data

                           F. Sistematika Penulisan

    Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) hukum ,”Sinergi UUPPLH
Dengan Norma Agama Dan Adat-Istiadat Dalam Pembinaan Pelestarian
Lingkungan Hidup Terhadap Masyarakat Dan Industri Di Wilayah Desa
Blulukan Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus di P.T. Indo Veneer Utama
Blulukan Karanganyar)” tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I :      PENDAHULUAN

            Penulis akan menguraikan latar belakang masalah yaitu mengenai
            Sinergi UUPPLH dengan Norma Agama dan Adat-istiadat Dalam
            Pembinaan Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Masyarakat dan
            Industri di Wilayah Kabupaten Karanganyar, tujuan penelitian, yaitu
            tujuan subjektif dan objektif. Manfaat penelitian, meliputi manfaat
            teoritis dan manfaat praktis. Membahas pula mengenai metode
            penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif serta
            ditutup dan sistematika skripsi.


BAB II :     TINJAUAN PUSTAKA

            Bab ini menguraikan tentang Tentang Sinergi UUPPLH dengan Norma
            Agama dan Adat-istiadat, Tinjauan Tentang UUPPLH, Tinjauan
            Tentang Norma Agama, Tinjauan Tentang Adat-istiadat, Tinjauan


                                                                          xxix
                Tentang Pembinaan, Tinjauan Tentang Masyarakat, Tinjauan Tentang
                Industri.

BAB III           :         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

                 Bab ini diawali dengan uraian tentang data yang diperoleh selama
                 melakukan penelitian. Dalam pembahasan diuraikan mengenai
                 sinergisitas antara UUPPLH dengan Kaedah Agama, Adat-istiadat dan
                 Industri berperan sebagai pelaku perubahan lingkungan dari daerah
                 pemukiman      menjadi     kawasan     industri,   faktor-faktor   yang
                 mempengaruhi serta tinjauan terhadap dampak sistemik sinergi
                 UUPPLH dengan Norma Agama dan Adat-istiadat.

BAB IV            :         PENUTUP
                 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai
                 intisari hasil penelitian, pembahasan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
                              BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

                                   A. Kerangka Teori


1.   Tinjauan Tentang Sinergi UUPPLH dengan Norma Agama Dan Adat-
     istiadat

          Sinergi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti kegiatan atau
     operasi gabungan, bersinergi berarti melakukan kegiatan atau operasi gabungan,
     sedangkan menyinergikan disinonimkan dengan menggiatkan (Tim Penyusun
     Kamus Pusat Bahasa, 2002: 1356 ). Penulis menafsirkan dalam penulisan ini
     sinergi berarti hubungan yang harmonis, saling ketergantungan dan melengkapi
     dalam setiap kegiatan menuju satu tujuan tertentu. Implikasinya bahwa sinergi
     antara UUPPLH dengan Norma Agama dan Adat-istiadat merupakan hubungan


                                                                                    xxx
     saling berinteraksi menimbulkan suatu simbiosis mutualisme dalam pembinaan
     kesadaran masyarakat dan industri terhadap pelestarian lingkungan hidup.

2.   Tinjauan Tentang UUPPLH

         Perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia dimulai sejak tahun
     1982. Embrio Hukum Lingkungan terjiwai dalam Preambule UUD RI 1945
     alinea ke-4, batang tubuh UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (3). UURI No. 4 tahun
     1982, UURI No. 23 Tahun 1997 dan UURI No. 32 Tahun 2009 merupakan dasar
     hukum perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia, disamping
     perundangan yang saling mendukung sesuai dengan sistem peleburan hukum,
     sehingga dapat menjadi jaminan kepastian hukum yakni kesesuaian konsep lex
     posterior derogat lege priori (Soehino, 2008: 107) seperti :
     UURI No. 24 Tahun 2007 tentang Hukum Bencana (Rampen recht), UURI No.
     23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan Lingkungan (Millieu hygiene recht),
     UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Hukum tentang Konservasi Sumber Daya
     Alam dan Hayati (Recht Betreffende Natuurlijke rijkdommen) atau Hukum
     Konservasi ( Natural Resources Law ) dan UURI No. 26 Tahun 2007 tentang
     Pembagian Pemakaian Ruang ( Recht Betreffende de verdeling van het
     ruimtegebruik ) atau Hukum Tata Ruang.

         Selanjutnya diperkuat bahwa sebelum kemerdekaan dan sesudah RI
     merdeka telah pula diatur mengenai pelestarian lingkungan hidup yang
     merupakan kronologis sejarah perkembangan perundang-undangan lingkungan
     hidup di Indonesia, sebagai berikut:

     a. Zaman Hindia Belanda

             Pemerintah Hindia Belanda mengundangkan Stbl. 1916 No. 157 yaitu
         Parelvisscherij, Sponsenvisscherij Ordonnantie dikeluarkan di Bogor oleh
         gubernur Jenderal Idenburg pada tangal 29 Januari 1916 mengenai
         perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, memuat peraturan umum
         dalam rangka melakukan perikanan laut, yaitu tiap usaha dengan alat


                                                                                xxxi
apapun juga untuk mengambil hasil laut (siput mutiara, kulit mutiara,
teripang, dan bunga karang) dalam jarak tidak lebih dari tiga mil-laut
Inggris, dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia).

    Tanggal 26 Mei 1920 Stbl. 1920 No. 396 yaitu Visscherij Ordonnantie
tentang peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan. Ikan yang
dimaksud meliputi pula telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-
kerangan. Stbl 1927 No. 144 tanggal 1 September 1927, yaitu Kastvisscherij
Ordonantie berisi pelarangan penangkapan ikan dengan bahan-bahan
beracun, obat bius atau bahan peledak. Kedua ordonansi ini telah dicabut
dengan berlakunya UURI No. 9 tahun 1985 tentang perikanan. Pemerintah
Hindia Belanda kemudian mengundangkan Stbl. 1926 No. 226 jo Stbl. 1940
No. 450 yaitu Hinder Ordonantie (HO), tentang gangguan, berisi
pelarangan    pendirian   tempat    usaha      tertentu    tanpa   izin   serta
pengecualiannya.

    Tahun 1934       Stbl.1938   No.86    jo   Stbl.1948    No.    224,   yaitu
Bedristreglementerings Ordonnantie,         mengatur tentang perusahaan.
Disusul dengan Stbl. 1931 No. 134, yaitu Dierenbeschermings Ordonnantie,
mengenai perlindungan satwa. Ordonansi yang berkaitan dengan ini yaitu
Stbl. 1931 No. 133, Jachtordonnantie, tentang perburuan. Stbl. 1940 No.
733, Jachtordonnantie Java en Madoera, berlaku untuk perburuan di Jawa
dan Madura. Stbl. 1941 No. 167, Natuurbeshermings Ordonnantie tentang
perlindungan alam, mencabut Stbl. 1932 no.17, Natuurmonumenten en
Wildreservaten Ordonnantie tentang cagar alam dan suaka margasatwa.
Semua ordonansi ini dicabut dengan berlakunya UURI No. 5 tahun 1990,
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

    Stadsvormings Ordonnantie (SVO) tentang pembentukan kota dalam
Stbl. 1948 No. 168, diundangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Stbl.
1936 No. 489 jo Stbl. 1949 no. 98, Algemeen Water Reglement, tentang
pengaturan air. Stbl 1949 No. 40, Stads Vormings Verordening (SVV)



                                                                          xxxii
    tentang pendirian pabrik. Semua perundangan tersebut berlaku di wilayah
    Indonesia yang dikuasai oleh Belanda selama Agresi Militer belanda I dan
    agresi militer belanda II secara de facto.

b. Zaman Penjajahan Jepang

        Pemerintah Jepang mengundangkan Osamu S. Kanrei No. 6 mengenai
    larangan menebang pohon agatha, alba dan pohon balsem tanpa izin
    Gunseikan.

c. Zaman Kemerdekaan

        Pemerintah Indonesia sudah memulai memperhatikan pengelolaan
    lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pemerintah Indonesia pada tahun yang
    sama melakukan aktivitas menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup
    sedunia   diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972.
    Pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani
    masalah lingkungan hidup saat konferensi tersebut digelar. Konferensi
    Stockholm mulai berupaya melibatkan semua pemerintah di dunia dalam
    penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat serta
    kepedulian negara maju maupun berkembang untuk menyelamatkan bumi,
    menggalakkan      partisipasi    masyarakat,   termasuk   mengembangkan
    pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup termasuk Indonesia
    (Koesnadi Hardjasoemantri: 2002: 78-80).

    Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup
yang baik dan sehat terdapat dalam Pasal 65 UU RI No.32 Tahun 2009. Pasal 65
UUPPLH ini secara lengkap berisi tentang:

a. Ayat 1 mengatur setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan
    sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.




                                                                      xxxiii
     b. Ayat 2 mengatur setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan
         hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam
         memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
     c. Ayat 3 mengatur setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan
         terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat
         menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
     d. Ayat 4 mengatur setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan
         pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
         undangan.
     e. Ayat 5 mengatur setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan
         pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

3.   Tinjauan Tentang Norma Agama

         Peraturan perundangan di Indonesia      merupakan landasan hukum dan
     kekhususan wujud negara selalu berasaskan konstitusi. Ajaran agama-agama di
     Indonesia merupakan pelengkap yang menyertai keberadaan peraturan negara
     agar tidak menyimpang dari norma agama, sehingga ajaran agama mutlak
     mendampingi implementasi dalam pengelolaan pemerintahan. Keberadaan
     Hukum Adat yang menjadi ciri khusus kebhinneka tunggal ika seluruh rakyat
     Indonesia menjadi pelengkap dalam pengendalian sebuah konstitusi di
     Indonesia. Norma agama dan adat-istiadat merupakan tolok ukur keberhasilan
     sebuah produk hukum kepada masyarakat demi menciptakan rasa keadilan
     sesuai dengan yang tersirat dalam landasan idiologi bangsa yakni Sila ke-5
     Pancasila yang telah menyatu dalam belahan jiwa bangsa Indonesia.

         Hal-hal yang diajarkan dalam kitab suci ataupun pesan-pesan religius yang
     disampaikan oleh pemimpin agama tidak berbenturan kepentingan maupun
     aturan dalam norma agama dan kaidah hukum Adat, sehingga harapannya setiap
     produk hukum selalu bersinergi dengan setiap produk perundang undangan di
     Indonesia. Setiap produk hukum dalam proses pembuatannya selalu diwarnai
     dengan pendapat para pemimpin agama dan pemimpin adat sebagai stakeholder.



                                                                            xxxiv
    Dalam pelestarian lingkungan hidup norma agama berpotensi untuk
menyelaraskan produk perundangan tentang lingkungan yang harapannya dapat
diterima, ditaati, dan dilaksanakan oleh masyarakat karena norma agama
menjadi faktor reference. Hal ini menjadi tolok ukur tingkat keimanan
korelasinya dengan isi dan makna yang terkandung dalam sebuah kitab suci
maupun kaidah adat.

    Sebagai bangsa yang religius seperti Indonesia ini, aturan-aturan dalam
agama ditaati oleh penganutnya seperti orang mentaati hukum, bahkan untuk
kalangan tertentu, norma agama lebih ditaati dari produk hukum nasional kita.
Ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia yang tersirat       setiap kitab suci
berbagai agama selalu membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup Para
tokoh agama-agama di seluruh dunia sangat respek terhadap keberadaan
lingkungan hidup terutama terhadap pelestarian alam. Keseriusan para tokoh
agama di dunia telah menyatukan sikap bersama bekerjasama dengan WWF di
Roma Italia pada tahun 1986. Deklarasi tersebut berisi:
a. Perwakilan umat Islam menyatakan bahwa manusia adalah pengemban
    amanah, berkewajiban untuk memelihara keutuhan ciptaan-Nya, integritas
    bumi, serta flora dan fauna baik hidupan liar maupun keadaaan alam asli.
b. Perwakilan pengikut Buddha menyikapi bahwa kerusakan lingkungan hidup
    merupakan akibat dari ketidaktaatan, keserakahan dan ketidakpedulian
    manusia terhadap karunia besar kehidupan.
c. Perwakilan penganut Hindu menyatakan bahwa umat Hindu harus
    mendeklarasikan sikap untuk menghentikan kerusakan lingkungan hidup,
    menghidupkan kembali, dan menghormati tradisi lama.
d. Perwakilan kaum Kristiani bersikap bahwa mereka melawan segala bentuk
    eksploitasi   yang   menyebabkan      kerusakan   alam   dan   mengancam
    kerusakannya.

    Menindaklanjuti konfrensi WWF, bahwa sumber daya alam dan
pelestariannya adalah warisan hak dan tanggung jawab dari generasi masa
lampau, sekarang, dan genarasi yang akan datang. Hal ini berarti kelestarian


                                                                          xxxv
alam adalah kelestarian suatu sistem yang dinamis berjalan dari waktu ke waktu
secara berkelanjutan dan tidak boleh berhenti dalam satu generasi. Tanggung
jawab mengenai kelestarian alam dilakukan berkesinambungan dan menjadi
tanggung jawab umat manusia secara keseluruhan.

    Dalam agama Islam terdapat berbagai norma yang mengajarkan tentang
pelestarian lingkungan hidup. Hal ini diatur berdasarkan Kitab Suci Al-Qur’an.
Salah satu risalah surat Al-Qur’an bahwa Allah telah memberikan amanah
spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan, bahwa
umat manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Kerusakan,
pencemaran lingkungan dapat menjadi bencana yang merugikan umat manusia
di dunia. Dalam Al Qur’an Allah memberikan alam fana kepada manusia
sebagai suatu amanah untuk mengelola dan melestarikan. Telaah isi Al-Qur’an
telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada
umatNya untuk bersikap ramah lingkungan. Dardiri Hasyim menciptakan sebuah
buku tentang Islam dan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa :

a. Menurut surat Al-Qur’an 11 ayat 61 dapat diartikan bahwa “...Dialah yang
    menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai
    pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunanNya, kemudian bertaubatlah
    kepadanya...”. Islam memandang lingkungan hidup merupakan bagian yang
    tidak terpisahkan dari diri manusia itu sendiri. Manusia hidup di dunia ini
    bertugas sebagai khalifah dan pemakmur bumi. (Dardiri Hasyim, H.A, 2004
    : 111).
b. Lingkungan hidup menurut pandangan Islam termasuk masalah berdimensi
    mu’amalah, dan masalah teologis, sehingga bila seorang muslim melakukan
    kecerobohan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Hal ini
    termasuk perbuatan maksiat, yang akan diancam dengan siksaan.
c. Empat hal pokok yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan
    harus dilindungi oleh umat Islam yaitu tentang bumi seisinya, berupa tanah,
    air. udara, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sejenisnya.




                                                                         xxxvi
d. Masalah dan penanggulangan terhadap Lingkungan hidup termasuk dalam
    masalah teologis (diniyah),            politis dan ekonomis. Pembangunan
    berwawasan     lingkungan      termasuk     pembangunan    industri,   harus
    meminimalkan, meniadakan dampak berupa kerusakan akibat industrialisasi
    yang merugikan umat manusia. Dalam setiap misi dakwah Islamiyah selalu
    mengarah pada pengembangan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian
    lingkungan hidup. Pembangunan Iptek harus tetap mempedulikan nilai
    (value), bukan memakai prinsip bebas dari nilai (value free). Selanjutnya
    ajaran mengenai keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan
    usaha pengembangan Industri terhadap pelestarian lingkungan hidup tetap
    terjaga dengan baik (Dardiri Hasyim, H.A, 2004 : 123-124).

    Manusia berhak memanfaatkan alam semesta, disertai rasa tanggung jawab
untuk menjaga agar alam semesta tidak mengalami kerusakan. Allah SWT
berfirman (QS Ar-Ruum: 41), “...Kerusakan di darat dan di lautan semuanya
adalah disebabkan oleh perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki supaya
mereka merasakan sebagian akibat dari pebuatannya, sehingga tumbuh
kesadaran    kembali (ke jalan yang benar)....” Sebenarnya secara alamiah
sirkulasi ekosistem telah terjadi bertahun-tahun lamanya akibat bencana alam.
Allah SWT menciptakan bencana alam sebagai menyeimbang sistem rehabilitasi
alam semesta agar kehidupan dunia akan lestari (Dardiri Hasyim, H.A, 2004 :
112).

    Benny Syah dalam bukunya berjudul ” Ramah Lingkungan Dalam
Pandangan Islam” Sikap ramah lingkungan yang diajarkan oleh agama Islam
kepada manusia sebagai berikut :

a. Manusia    adalah   pelaku      aktif    dalam   mengelola dan   melestarikan
    lingkungannya. Hal ini diatur dalam kitab suci Al-Qur’an dalam Surat Ar
    Ruum ayat 9 ”...... apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka
    bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-
    orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka



                                                                           xxxvii
    (sendiri) yang telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih
    banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Selanjutnya telah datang
    kepada mereka Rasul-Rasul mereka sebagai utusan Alloh SWT dengan
    membawa bukti-bukti yang nyata. Alloh SWT tidak berlaku zalim kepada
    mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri...”.

    Tata cara sistemik melestarikan lingkungan hidup ditegaskan dalam Hadits
    yang diriwayatkan oleh Thabrani :”...Dari Abu Hurairah : jagalah
    kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya
    Alloh SWT mengajarkan dalam Islam agar selalu hidup selalu menjaga
    prinsip kebersihan. Manusia tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang
    yang bersih...”. Menurut HR. Ahmad dalam sebuah Hadits disebutkan
    :”...Tiga hal yang menjernihkan pandangan, yaitu menyaksikan pandangan
    filosofi warna hijau yang berarti asri yang menuju ke ranah hijau tingkat
    kesuburan (green), kebersihan alami (clean) dan kesehatan (health), sifat air
    yang selalu mengalir menuju kehidupan yang aman dan keindahan pada
    wajah yang rupawan adalah tipikal tingkat keimanan (Benny Syah, 2009:1 )

b. Manusia dititahkan supaya selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap
    lingkungan. Hal tersebut terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an Surat Huud
    ayat 117 yang berisi firman ”...dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan
    membinasakan negeri-negeri secara zalim, karena penduduknya orang-
    orang yang berbuat kebaikan...”.

    Seorang    penghuni      surga     kisahnya     diriwayatkan   bahwa   setelah
    meninggal/mangkat, di dalam alam kubur malaikat Munkar (mencatat
    perihal kebaikan) dan Nakir (mencatat perihal perbuatan buruk) akan
    menanyakan kepadanya perbuatan apakah yang dilakukannya ketika di
    dunia, hingga ia menjadi penghuni surga? Dia menjawab bahwa selama
    hidup di dunia, ia pernah menanam sebuah pohon.

    Dia memelihara pohon itu dengan perilaku sabar, tulus, ikhlas, hingga
    tumbuh    subur    dan    besar.     Penghuni     surga   tersebut   menyadari


                                                                           xxxviii
    kemiskinannya, ia teringat bunyi sebuah hadits Nabi, bahwa seorang muslim
    yang menanam tanaman atau menyemaikan tumbuh-tumbuhan, kemudian
    buah atau hasilnya dimakan manusia atau burung, maka hal itu adalah
    shodaqoh baginya. Selanjutnya orang tersebut berkeinginan kuat untuk
    bersedekah, maka ia biarkan setiap orang berteduh di bawah pohonnya, dan
    diikhlaskannya manusia dan burung memakan buahnya. Setelah ia
    meninggalpun pohon itu masih berdiri hingga setiap orang (musafir) yang
    lewat dapat istirahat berteduh dan memetik buahnya untuk dimakan atau
    sebagai bekal perjalanan, burung-burung pun ikut menikmatinya. Riwayat
    tersebut memberikan nilai sangat berharga sebagai bahan renungan
    instropeksi diri (kontemplasi), artinya dengan adanya kepedulian terhadap
    lingkungan memberikan dua pahala sekaligus, yakni pahala surga dunia
    berupa hidup bahagia dan sejahtera dalam lingkungan bersih dan sehat, serta
    pahala surga. Didalam mendapatkan dua pahala tersebut seorang manusia
    harus peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.

    Kitab suci Al’Quran dalam surat Al Qashash ayat 77 mengatakan bahwa
kita harus mencari apa yang telah dianugerahkan Alloh SWT kepada kita yaitu
kebahagiaan dunia dan akhirat, janganlah kita melupakan kebahagiaan dari
kenikmatan duniawi, sehingga kita wajib berbuat baik kepada orang lain,
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Manusia dilarang berbuat
kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Alloh SWT tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan. Hal ini secara yuridis fiqihiyah berpeluang
dinyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam status hukum pelestarian
lingkungan hidup hukumnya adalah wajib (Benny Syah, 2009: 2).

    Dalam agama Kristen diajarkan pula mengenai pelestarian lingkungan
hidup. Robert P Borrong dalam Jurnal Pelita Zaman Volume 13 No.1 Tahun
1998 dari halaman 8-18 menjelaskan etika tentang lingkungan hidup berawal
dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, dengan judul Perikop Manusia dan Taman
Eden, menggambarkan kesatuan manusia dengan alam. Tuhan membentuk
manusia dari debu tanah, dikisahkan juga bahwa Tuhan membentuk segala


                                                                         xxxix
binatang hutan dan segala burung di udara dari tanah. Manusia dalam Kitab
Kejadian tersebut, dikisahkan tercipta dari tanah, setelah jatuh dalam dosa
manusia harus hidup dengan menggarap tanah, dan kelak bila manusia mati, ia
kembali jadi debu tanah. Sesuai dengan pernyataan tersebut, manusia dan
lingkungan hidup ada hubungan saling ketergantungan, manusia dapat hidup
dengan memetik hasil dari mengusahakan tanah, sedangkan tanah dapat lestari
karena diberdayakan manusia. (Robert P Borong, 1998: 10).

    Menghargai alam berarti menghargai Sang Pencipta. Hal ini berarti manusia
dilarang menebang pohon di hutan secara sembarangan, sebab penebangan hutan
secara liar akan memusnahkan pohon beserta keaneka ragaman spesies yang ada
di dalam hutan. Manusia dapat menghargai kelestarian alam agar tidak rusak
dengan usaha kreatifitas, dalam hal ini berupa rehabilitasi, konservasi, reboisasi,
dan budidaya hutan (Robert P Borong, 1998: 12)

    Alkitab adalah norma dasar, di dalamnya mengatur tentang hak asasi
manusia. Di dalam Sidang Sinode Non Reguler Gereja-gereja Kristen Jawa di
Bandungan, Semarang. Tanggal 18 November 2005.membahas lingkungan
hidup. Hasilnya upaya kesadaran manusia di dalam memanfaatkan hak dan
kewajiban pelestarian lingkungan hidup.

    Menurut Agama Katholik dalam Kompendium Ajaran Sosial Gereja bab
sepuluh, sub bab IV dengan judul Sebuah tanggung jawab bersama, terdapat
pada halaman 320-321, lingkungan hidup adalah tanggung jawab manusia di
seluruh dunia. Perpaduan antara kecakapan ilmiah mengarah pengembangan
iptek, sebaiknya selaras dengan matra etis, artinya manusia yang beragama
haruslah beriman dan menjaga etika moral dalam memanfaatkan alih tekhnologi.
Harapannya keseimbangan alam dan tekhnologi dapat selaras dan dimanfaatkan
dari generasi ke generasi berikutnya. Kemajuan tekhnologi pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan
manusia, namun dampak lain berupa pencemaran lingkungan sebaiknya dapat
diantisipasi dengan pemanfaatan tekhnologi untuk mengubah zat bahan beracun



                                                                                 xl
berbahaya (B3) dengan produk yang dapat melestarikan lingkungan dan
profitable. Hal ini di mandatkan kepada umat katolik untuk mempelopori
pelestarian lingkungan dengan kepedulian menghargai kehidupan manusia yang
bermartabat, menghormati hak asasi manusia dan memanfaatkan alih tekhnologi
yang ramah lingkungan (Komisi Kepausan, 2009 : 320).

    Industrialisasi dengan alih teknologi adalah pembuat limbah beracun dan
berbahaya. Limbah yang mengandung unsur bahan beracun dan berbahaya harus
dicegah dengan suatu aturan perundangan yang dapat diterima semua pihak di
seluruh negara-negara di dunia. Paradigma perancangan produk hukum berupa
perundang-undangan ditempuh kesepakatan bersama dan diimplementasikan di
berbagai negara di dunia sebagai kepentingan bersama.

    Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup adalah tanggung jawab
Masyarakat internasional. negara-negara di dunia harus aktif berjuang
mencegah, efektif mengontrol, dan memantau kemajuan alih tehknologi dari
perusakan atmosfir dan biosfir demi melindungi ekosistem (Komisi Kepausan,
2009: 321).

    Kepedulian terhadap lingkungan diwujudkan dalam aturan yuridis kontitusi
mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pengaruh opini publik sangat efektif dilakukan guna membentuk mentalitas dan
gaya hidup manusia terhadap lingkungannya. Hukum akan mendampingi dan
melindungi pelaku lingkungan demi ketertiban dan kesejahteraan umat manusia
(Komisi Kepausan, 2009 :321).

    Ajaran Agama Hindu, mengutamakan Tri Hita Karana (Tiga Sumber
Kesejahteraan). Ajaran ini menekankan prinsip keseimbangan atau keselarasan
hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan masyarakat dan
manusia dan alam semesta. Orang Hindu yang merusak alam berarti merusak Tri
Hita Karana.




                                                                         xli
    Kitab Mahabaratha menerangkan bahwa alam adalah pemberi segala
keinginan dan alam adalah sapi perah yang selalu mengeluarkan susu
(kenikmatan) bagi yang menginginkannya. Pengertian ini mengandung arti
bahwa bumi atau alam yang diibaratkan sebagai sapi perah harus dipelihara
dengan baik, sehingga banyak memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh
manusia. Kalau sapi perah itu tidak dipelihara, apalagi dibantai, niscaya ia tidak
akan mengeluarkan susu lagi untuk kehidupan manusia. Alam ini apabila
dieksploitasi tanpa adanya pelestarian akan membuat manusia sengsara ( I ketut
Wiana, 2009: 2).

    Menurut ajaran Agama Hindu, tujuan hidup dapat diwujudkan berdasarkan
persembahan (yadnya). Tuhan (Prajapati), manusia (praja) dan alam
(kamadhuk) adalah tiga unsur yang selalu berhubungan berdasarkan yadnya. Hal
ini tersirat dalam makna Bhagavadgita III, 10 “manusia harus beryadnya kepada
Tuhan, kepada alam lingkungan dan beryadnya kepada sesama.” Yadnya ini
dimandatkan manusia dengan tujuan membuat kesejahteraan alam lingkungan.
Manusia    harus    mensejahterakan    semua     makhluk     hidup   (Bhutahita).
"Matangnyan prihen tikang bhutahita haywa tan mâsih ring sarwa prani."
Artinya: ...oleh karenanya, usahakanlah kesejahteraan semua makhluk, berbelas
kasihanlah kepada semua makhluk... "Apan ikang prana ngaranya, ya ika
nimitang kapagehan ikang catur warga, mâng dharma, artha kama moksha."
Artinya: ...Karena kehidupan mereka itu menyebabkan terjaminnya dharma,
artha, kama dan moksha... (I ketut Wiana, 2009:8).

    Menurut Agastya Parwa disebutkan tentang rumusan Panca Yadnya dan di
antaranya dijelaskan pula tujuan Butha Yadnya "Butha Yadnya namanya tawur
dan mensejahterakan tumbuh-tumbuhan." Bhagavadgita III, 14 menyebutkan
ketersediaan makanan, makhluk hidup berdatangan (menjelma), karena hujan
tumbuhlah makanan, karena persembahan (yadnya) turunlah hujan, dan yadnya
lahir karena kerja. Alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup,
ekosistem akan membentuk kehidupan yang harmonis. Keajegan musim
penghujan akan menyuburkan tanah yang dimanfaatkan tumbuhan untuk hidup


                                                                              xlii
dan berkembang, sehingga memberikan ketersediaan makanan bagi manusia dan
binatang. Selanjutnya manusialah yang mengelola alam semesta untuk menjaga
alam agar seimbang sepanjang masa.

     Butha Yadnya melestarikan lingkungan hidup, yaitu Panca Maha Butha
dan sarwaprani. Upacara seremonial Butha Yadnya pada tilem kasanga
bertujuan memotivasi umat Hindu secara ritual untuk senantiasa melestarikan
alam lingkungan.

    Tujuan filosofis Hari Raya Nyepi, tetap mengandung arti dan makna
pelestarian lingkungan hidup dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan
datang. Melestarikan alam sebagai tujuan utama upacara Tawur Kesanga
tentunya merupakan tuntutan hidup masa kini dan yang akan datang. Bhuta
Yadnya (Tawur Kesanga) mempunyai arti dan makna untuk memotivasi umat
Hindu secara ritual dan spiritual agar alam senantiasa menjadi sumber
kehidupan.

    Penggunaan flora dan fauna sebagai sarana upacara menurut Menawa
Dharmasastra V.40 sebagai media pemujaan agar flora dan fauna itu lestari pada
penjelmaan selanjutnya. Penggunaan flora dan fauna itu sebagai media untuk
memotivasi umat untuk secara nyata (sekala) melestarikan keberadaan tumbuh-
tumbuhan dan hewan tersebut. Upacara yadnya bukan merusak flora dan fauna.
Saat ini keberadaan flora dan fauna sudah semakin berkurang, tepat kalau bentuk
fisik upacara itu lebih sederhana (nista), sehinga pemakaian flora dan fauna tidak
mengganggu pelestarian lingkungan hidup. Upacara yadnya seyogyanya
dijadikan momentum untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Sarasamuscaya 135 menyatakan, tujuan Upacara yadnya untuk melakukan
bhuta hita atau upaya mensejahterakan semua makhluk (sarwa prani) ciptaan
Tuhan. Kesejahteraan alam (bhuta hita) sebagai dasar untuk mewujudkan empat
tujuan hidup mencapai dharma, artha, kama dan moksha. Upacara seremonial
yadnya hendaknya dimaknai lebih nyata dengan melakukan asih, punia dan
bhakti. Asih    pada alam lingkungan dengan terus menerus berusaha



                                                                              xliii
meningkatkan pelestarian Lingkungan hidup, punia dengan melakukan
pengabdian pada sesama manusia sesuai dengan swadharma masing-masing.
Asih dan punia dilakukan sebagai wujud bhakti pada Tuhan (Ida Sang Hyang
Widhi Wasa) (I Ketut Wiana, 2010:2).

    Menurut pandangan Agama Buddha dalam Kitab Karaniyametta Sutta
menyebutkan, bahwa hendaknya setiap manusia berpikir semoga semua
makhluk hidup berbahagia. Hal ini mengandung arti bahwa agama Budha
menolak terjadinya pencemaran dan perusakan alam dan segenap potensinya.

    Perhatian Buddha untuk hutan dan pohon digaris bawahi dalam Vanaropa
Sutta (S.I.32) konon katanya penanaman kebun (aramaropa) dan menanam
hutan (vanaropa) adalah tindakan berjasa, menganugerahkan jasa siang malam
sebagai penolong. Ahli ilmu lingkungan hidup memahami menanam hutan
(vanaropa), merupakan penyelamatan dunia dari desertifikasi. Deserfikasi
merupakan akibat penebangan hutan sampai hutan gundul, lama kelamaan hutan
tersebut bisa menjadi padang gurun tandus. Biarawan dalam vinaya melarang
untuk menebang pohon, kepercayaan populer bahwa dalam pohon sedang hidup
organisme (Nyanasuryanadi, 2004 : 1).

    Menurut Agama Budha hutan merupakan sumber daya alam yang penting
serta sakral. Hutan dengan segala isinya merupakan sumber kehidupan. Hutan
diperlukan karena menghasilkan bahan baku bagi industri, tetapi juga
merupakan paru-paru dunia. Selanjutnya, hutan mendapat tempat khusus dalam
agama Buddha. Hutan adalah tempat yang menyenangkan, baik untuk
melakukan latihan meditasi maupun semedi.

    Permasalahan-permasalahan seperti penebangan hutan, komersialisasi,
pengembangan daratan, penggunaan bahan kimia, managemen perlindungan
lingkungan, serta binatang yang dipergunakan untuk eksperimen dan makanan.
Keadaan ini memerlukan solusi dan pemecahan serius dari berbagai sudut
pandang (Nyanasuryanadi, 2004: 3 ).



                                                                           xliv
4. Tinjauan Tentang Adat-istiadat

       Manusia hidup membutuhkan interaksi sosial melalui komunikasi terhadap
   masyarakat disekitar lingkungan hidupnya, hal ini dinamakan pranata sosial.
   Keharmonisan, kesejahteraan hidup manusia tidaklah terlepas dari beragamnya
   interaksi sosial dalam proses pranata sosial. Hal ini berlangsusng secara turun-
   temurun dari generasi ke generasi. Kelangsungan hidup manusia dalam
   masyarakat yang dijaga keabadiannya menjadi sebuah kekerabatan berupa adat-
   istiadat, hingga terbentuklah hukum adat. Hal ini tercipta karena untuk menguji
   ketaatan masyarakat dalam pranata sosial. Selalu menjaga kesakralan bentuk
   budaya untuk diabadikan sepanjang masa yang diistilahkan dengan pelestarian
   lingkungan hidup (Selo Sumarjan, 2000: 113 ).

       Pola hidup dengan mengenalkan kearifan lokal sangat efektif untuk
   dikembangkan ke seluruh Indonesia, bahwa peranan hukum adat yang dianut
   masyarakat bila dilestarikan akan lebih baik dalam memberikan pembelajaran
   adat-istiadat, kebudayaan, perilaku dalam keserasian pranata sosial.

       Beberapa tindakan kearifan lokal yang sepantasnya diwariskan kepada
   generasi mendatang adalah Adat Subak di Bali. Tindakan masyarakat Bali dalam
   pola pertanian dengan sistem subak. Pola ini meliputi penataan penggunaan air
   irigasi pada lahan pertanian yang            berbentuk perbukitan. Pengairan
   diprioritaskan pada lahan yang tertinggi hingga merata ke bawah, harapannya
   bahwa pemanfaatan air akan merata dari atas hingga bawah. Petani pemilik
   lahan bawah dilarang memanfaatkan air sebelum lahan di atasnya penuh dengan
   air. Hal ini selalu disesuaikan kapasitas jumlah air yang tersedia pada pusat mata
   air yang muncul dari celah perbukitan.

       Sistem Surjan pada sistem penataan lahan di daerah tadah hujan di kawasan
   samigaluh, temon, hingga timur Wates Kulon Progo. Penataan lahan dengan
   memanfaatkan lahan sebagian dibuat gundukan dan datar berlekuk dibawahnya
   yang dibuat secara seragam hingga menyerupai corak surjan dengan
   karakteristik batik lurik. Keunggulan sistem surjan adalah petani dataran Wates


                                                                                 xlv
akan tetap hidup stabil sepanjang musim hujan dan musim kemarau, bahkan jika
terjadi kemarau panjang, maka petani masih dapat bertahan. Fungsi lahan bawah
akan dapat ditanami berbagai jenis padi dan sayuran serta mampu menahan air
dalam relatif lama seperti rawa, sedangkan pada lahan atas dapat ditanami jenis
tanaman pangan seperti palawijo untuk menanggulangi jika terjadi kemarau
panjang. Keunggulan lainnya adalah tetap menjaga kestabilan top soil tanah,
karakter, struktur dan kesesuaian terhadap pH tanah.

    Adat Rasulan dan ngawu-awu di deretan tanah pegunungan di kawasan
Gunungkidul, bahwa petani secara turun menurun memakai ilmu keajegan
(santing/insting) yakni petani akan memakai tanda-tanda munculnya lintang
luku, tumbuhnya daun randu dan panen kapas, maka mulailah petani secara
gototng royong berbagai pedusunan secara serentak mulai memberi pupuk
organik dan meratakannya dilahan. Selanjutnya mencangkul tanahnya hingga
menebar benih tanaman secara serentak. Jika tiba musim panen, maka
masyarakat akan menuai panen serentak secara gotong royong. Hasil panen
dijual sebagaian untuk kebutuhan hidupnya, sebagian disimpan, dipendam untuk
persediaan hidup dan dijadikan bibit. Masyarakat akan bersama-sama berpesta
atas kesuksesan diwujudkan dalam adat tradisi Rasulan, yakni masyarakat akan
mempunyai hajad syukuran secara bersama dalam hari jadi dusunnya masing-
masing dan dana dibebankan secara gotong royong. (Profil Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. 2000:4).

    Orang Bali sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan
terhadap semua jenis tumbuh-tumbuhan menggelar kegiatan ritual yang
bertepatan dengan Tumpek Wariga atau Tumpuk Uduh. Tumpek Uduh dirayakan
umat Hindu setiap hari Sabtu uku Wariga yang jatuh setiap 210 hari sekali.
Kegiatan ritual itu dapat dijadikan sebagai momentum strategis dalam
revitalisasi membangkitkan sektor pertanian mengimbangi kemajuan bidang
pariwisata di Pulau Dewata.




                                                                           xlvi
    Masyarakat Bali memiliki adat-istiadat dalam pelestarian Lingkungan hidup
disebut dengan Tumpek Uduh yaitu hari untuk memohon kepada Tuhan Yang
Maha Esa agar melalui tumbuh-tumbuhan umat manusia bisa diberikan
kemakmuran dan keselamatan terhindar dari berbagai bencana. Upacara
ditujukan untuk tumbuh-tumbuhan karena keberadaan tumbuh-tumbuhan dalam
satu kawasan tertentu sangat membantu mencegah erosi dan banjir pada musim
hujan dan mencegah kekeringan di musim kemarau.

  Keberadaan tumbuh-tumbuhan di alam tidak hanya memberi hidup dan
manfaat bagi umat manusia, tetapi juga memberikan kehidupan terhadap
berbagai jenis makhluk hidup lainnya. Berbagai jenis burung, serangga, kupu-
kupu, dan hewan lainnya sangat tergantung pada keberadaan tumbuh-tumbuhan.
Tumbuh-tumbuhan sangat bermakna bagi kehidupan di alam, selain memberikan
kehidupan dan manfaat kepada umat manusia, juga kepada berbagai jenis
makluk hidup lainnya di alam ini (Kompas.Com, 2009: 1).

    Adat-istiadat berkembang di Indonesia menganut prinsip manusia memiliki.
hubungan yang selaras dan seimbang dengan alam. Adat-Istiadat masih
dipegang teguh oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Masyarakat adat masih
teguh mentaati peraturan adatnya antara lain masyarakat petambak garam di
pesisir pantai Madura, masyarakat Da’a di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi
Sulawesi Tengah, masyarakat Dayak Wehea di Kutai Kalimantan Timur,
masyarakat adat Kasepuhan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Provinsi
Jawa Barat.

    Pamali adalah tradisi adat yang masih dipegang teguh Masyarakat adat
Kampung Naga, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, selain itu disela-
sela waktu di luar musim tanam/musim panen mereka bekerja membuat
kerajinan tangan khususnya yang terbuat dari kayu dan bambu. Kawasan hutan
oleh Kuncen Kampung Naga di ibaratkan seperti world bank, Seluruh manfaat
hutan digunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Pemanfaataan hanya
sebagian kecil saja seperti kayu atau ranting yang digunakan untuk bahan bakar



                                                                         xlvii
masak, kayu/bambu untuk membuat beberapa peralatan rumah dan suvenir. Air
diibaratkan sebagai kesatria dengan tempat istirahatnya adalah hutan jika
masyarakat menjaga hutan berarti telah dapat menjaga air untuk kelangsungan
hidup. Hukum yang berlaku pada masyarakat Kampung Naga adalah pamali,
artinya pantangan untuk dilakukan atau dikerjakan. Kawasan ini merupakan
contoh sinergi antara hukum dan adat dalam hal kepariwisataan yang berkaitan
dengan pelestarian lingkungan hidup. (Sekretariat Tim Teknis BKTRN, 2008:4)

    Dalam Puncak Ilmu Kejawen falsafah hidup Masyarakat Jawa dimulai dari
kesadaran rasio, akal budi atau cipta yang dijiwai oleh kesadaran bathin.
Kesadaran bathin meliputi: kesadaran jiwa atau sukma, dan kesadaran rasa
yang harus dimanifestasikan dalam perbuatan konkrit untuk menjalani aktivitas
hidup sehari-hari. Parameter keberhasilan manusia dalam menjalani kehidupan
sehari-hari sebagai makhluk ciptaan Tuhan jika berhasil melakukan harmonisasi
dan sinergi antara perilaku manusia dengan kearifan alam semesta, antara jagad
alit dengan jagad ageng, antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Manusia
Jawa selalu berusaha untuk menciptakan harmonisasi dan sinergisasi antara
jagad alit (diri pribadi) atau microcosmos dengan jagad ageng (alam semesta)
atau macrocosmos.

    Ilmu Sastra Jendra hayuningrat Pangruwating Diyu terdapat didalam
Puncak Ilmu Kejawen. Sastra Jendra hayuningrat Pangruwating Diyu artinya
wejangan berupa mantra sakti untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan di
dunia. Wejangan atau mantra tersebut digunakan untuk membangkitkan gaib
Sedulur Papat yang diikuti bangkitnya Sedulur Pancer atau sukma sejati,
sehingga orang yang mendapat wejangan itu akan mendapat kesempurnaan.
Ilmu tersebut secara harafiah berarti Serat Sastra Jendra Hayuningrat
Pangruwating Diyu adalah      Serat berarti ajaran, Sastrajendra berarti Ilmu
mengenai Raja. Hayuningrat artinya        Kedamaian. Pangruwating berarti
memuliakan atau merubah menjadi baik. Diyu artinya Raksasa atau lambang
keburukan. Raja adalah perlambang sifat yang harus dimiliki seorang manusia




                                                                        xlviii
mampu menguasai hawa nafsu dan pancainderanya dari kejahatan. Seorang raja
harus mampu menolak atau merubah keburukan menjadi kebaikan.

    Seseorang mempelajari Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu
berarti harus mengenal asal usul manusia dan dunia seisinya. Manusia harus
mampu menguraikan tentang sejatining urip (hidup), sejatining Panembah
(pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa), sampurnaning pati (kesempurnaan
dalam kematian). Uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa sasaran utama
mengetahui Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah untuk
mencapai Kasampurnaning Pati, dalam istilah RNg Ronggowarsito disebut
Kasidaning Parasadya atau pati prasida, bukan sekedar pati patitis atau pati
pitaka. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah ajaran
kepribadian manusia tentang tata cara hidup berakhlak baik menumbuhkan jati
diri sebagai bekal kesempurnaan diri menuju alam abadi.

    Ilmu harus diamalkan dengan niat tulus. Ilmu memiliki sifat menjaga dan
menjunjung martabat manusia. Dalam menerapkan ilmu harus melihat tentang
baik dan buruk. Melihat penampilan semata terkadang dapat tertipu karena
kelihatan baik ternyata buruk dan yang buruk kelihatannya ternyata hasilnya
baik. Hal ini terdapat dalam ajaran Puncak Ilmu Kejawen yang adiluhung, tidak
bersifat primordial, tetapi bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia
di muka bumi, manusia sebagai mahluk ciptaan Gusti Kang Maha Wisesa. (Ki
Sabda Langit, 2010: 35)

    Kitab suci Al-Qur’an adalah Surat Al Qashash ayat 77, tafsir Kitab suci
Injil berawal dari Kitab Kejadian Pasal 2 ayat 7, tafsir Kitab Suci Weda dalam
surat Tri Hita Karana, tafsir Kitab Suci Tripitaka dalam surat Karaniyametta
Sutta, dan kearifan lokal (local wisdom) sebagai dasar penulisan hukum adalah
terdapat asas-asas hukum       yang dapat menjadi pertimbangan penulis,
hubungannya dengan negara Indonesia menganut asas legalitas, walaupun tidak
murni aliran anglosaxon dan bukan aliran Eropa Continental. Indonesia saat ini
menginginkan keadilan yang beradab, maka asal legalitas dapat terwujud dengan



                                                                             xlix
   dua teori yakni asas kebenaran hukum (rechtmateigheid) dan asas kemanfaatan
   hukum (doelmatigheid), sehingga dalam era reformasi dibidang risalah
   perundangan-undangan akan relatif aman. Secara harafiah dalam setiap produk
   perundangan norma agama dan adat-istiadat tidak boleh dilupakan, hal ini akan
   mendukung dan       melengkapi    kesempurnaan        dalam   mewujudkan ius
   constituendum (sesuai yang dicita-citakan) sebuah produk perundangan di
   Indonesia (Soehino, 2008: 10). Kesimpulannya diperlukan sinergisitas antara
   hukum negara dengan norma agama dan kearifan lokal (local wisdom).

5. Tinjauan Tentang Pembinaan

       Pembinaan terdiri atas kata dasar bina mempunyai artian atur, secara
   harafiah dalam kalimat berarti mengatur atau memperbaiki. Dalam tindakan
   perilaku terbagi tiga unsur prefentif, represif dan persuatif. Tindakan prefentif
   adalah pencegahan agar industri sebelum operasional dilakukan pengecekan
   untuk memprediksi kemungkinan terjadi pencemaran. Tindakan persuatif adalah
   upaya perbaikan jika terjadi pencemaran akibat ulah manusia terhadap
   keseimbangan lingkungan menjadi terganggu peruntukannya. Represif adalah
   tindakan intensif dalam mengatasi terjadinya pencemaran baik secara teknis
   operasional hingga ke ranah hukum. .Hal ini semua ada hubungannya dalam
   pelestarian lingkungan hidup.
   a. Kegiatan pembinaan terhadap pelestarian lingkungan hidup mempunyai
       tujuan kelestarian lingkungan hidup, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan
       industri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan
       kelestarian dari lingkungan dan sumber daya alam.
   b. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata
       dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/ atau hasil budi daya
       serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian hidup.
   c. Pembangunan bangsa harus berwatak demokrasi ekonomi serta memberi
       wujud yang makin nyata terhadap demokrasi ekonomi itu sendiri (C.S.T.
       Kansil, 2005 : 344).




                                                                                   l
6. Tinjauan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

        Pelestarian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar
   lestari artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal.
   Melestarikan sebagai kata kerja berarti menjadikan (membiarkan) tetap tidak
   berubah,     membiarkan     tetap    seperti   keadaan   semula,   mempertahankan
   kelangsungan (hidup dsb). Pelestari sebagai kata benda mengacu orang dsb yang
   menjaga supaya lestari. Pelestarian sebagai kata benda memiliki pengertian
   menunjukkan proses, cara, perbuatan melestarikan (Tim Penyusun Kamus 2002:
   853).

        Menurut UURI Nomor 32 Tahun 2009 Lingkungan hidup adalah kesatuan
   ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
   manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
   perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU RI
   Nomor 32 Tahun 2009:3).

      Pelestarian lingkungan hidup berdasar gabungan definisi diatas ditafsirkan
   sebagai perbuatan melestarikan kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
   keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
   mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
   manusia serta makhluk hidup lain.

        Hutter mengatakan bahwa sedikit sekali artikel mengenai hukum lingkungan
   dibanding mengenai topik lain di bidang hukum dan perundang-undangan.
   Khususnya, dapat dilihat bahwa ada ilmu pengetahuan hukum lingkungan secara
   relatif    sedikit   diterbitkan    karena     memfokuskan    kebanyakan   hukum
   ketatanegaraan dan sosiologi hukum dalam menerbitkan jurnal ilmiah.
   Belakangan terjadi kejutan yang         mempertimbangkan bahwa sebagian para
   ilmuwan menerbitkan jurnal ke ranah lingkungan. Situasi berbeda, para penulis
   jurnal di kawasan eropa dan internasional terfokus mempublikasikan ilmu
   pengetahuan hukum lingkungan dihubungkan dengan topik ilmu lainnya
   (Elizabeth Fisher, 2009:222).


                                                                                  li
    Lingkungan hidup menarik untuk dibahas sebagai ilmu interdisipliner,
objek pengamatan kita tidak bisa lepas dengan interaksi manusia dengan alam
sekitarnya, baik itu lingkungan abiotik, biotik maupun lingkungan sosial.
Lingkungan hidup merupakan satuan jumlah semua benda hidup, benda mati dan
kehidupan pranata sosial serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita
tempati. Secara garis besar ada tiga macam lingkungan yaitu:
a. Lingkungan Fisik (abiotik) : Merupakan segala benda mati dan keadaan fisik
    yang ada di sekitar individu. Lingkungan abiotik meliputi batu-batuan,
    unsur-unsur iklim, suhu kelembapan, angin, faktor gaya berat dan lain-lain.
b. Lingkungan Non fisik (biotik) : Segala mahkluk hidup yang ada di sekitar
    individu baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun manusia.
c. Lingkungan sosial (culture) : Salah satu parameter ekosistem kehidupan alam
    yang saling berhubungan berupa pranata sosial, sistem ini dapat
    berpengaruh dalam merekayasa keberadaan alam (Imam Supardi, 2003 : 2-
    3).

    Ekologi secara ilmiah diperkenalkan oleh seorang biolog Jerman yang
bernama Ersnt Hackel, kata ekologi berasal dari oikos artinya rumah tangga dan
logos berarti ilmu, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara
satu organisme dengan organisme lainnya, dan antara organisme tersebut dengan
lingkungannya (Fuad Amsyari, 1981 : 11).

    Menurut Otto Soemarwoto definisi ekologi adalah ilmu tentang hubungan
timbal balik antara mahkluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi berkaitan
erat dengan konsep ruang, keadaan, materi dan energi. Ruang adalah wadah atau
tempat berkumpulnya komponen–komponen lingkungan hidup seperti benda,
daya, keadaan, dan mahkluk hidup. Keadaan adalah sebuah kondisi atau situasi
yang memiliki berbagai ragam atau bentuk-bentuk yang satu sama lain saling
berinteraksi. Materi adalah segala sesuatu yang ada pada suatu tempat tertentu
dan waktu tertentu pula. Energi adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk
menjalankan kerja (Gatot P. Soemartono, R.M, 1996:2-4 ).




                                                                              lii
Asas-asas ekologi menurut Nursid Sumaatmadja :
a. Asas keanekaragaman : Mahkluk hidup di bumi ini beraneka ragam jenisnya,
     dengan keragaman fungsi maupun peran masing-masing. Mahkluk hidup
     dalam menjalankan keragaman fungsinya, dapat digolongkan sebagai
     produsen dan konsumen. Mahkluk hidup serta peran sebagai pengontrol atau
     dikontrol satu dengan yang lainnya. Mahkluk hidup yang beraneka ragam
     ini secara alamiah mengalami keseimbangan, stabil dan dinamis.
b. Asas kerjasama : Mahkluk hidup dalam berinteraksi dengan lingkungannya
     memungkinkan terjadi kerjasama, bila kerjasama ini saling menguntungkan
     para pihak disebut simbiosis mutualisme (mutualism symbiotic). Simbiosis
     mutualisme terlihat dalam interaksi antara lebah dengan bunga, saat lebah
     menghisap madu, lebah mendapat sari makanan, sedangkan bunga terbantu
     proses penyerbukannya. Kerjasama ini terjadi antara sekelompok manusia
     dengan latar belakang profesi berbeda, maka terjadi keseimbangan dan
     stabilitas yang dinamis.
c.   Asas persaingan : Mahkluk hidup dalam berinteraksi dengan lingkungannya
     memungkinkan terjadi suatu persaingan selain terjadi kerjasama. Fungsi
     persaingan ini sebagai alat kontrol pertumbuhan suatu unsur atau suatu
     komponen yang terlalu pesat, sehingga mengganggu pertumbuhan
     ekosistem. Persaingan menghasilkan proses seleksi alam, komponen atau
     unsur ekologi yang paling serasi akan menciptakan keseimbangan sampai
     periode tertentu. Jika terjadi pertumbuhan lebih luas lagi, maka kembali
     terjadi persaingan sampai mencapai keseimbangan. Manusia bisa berperan
     sebagai pengancam keseimbangan alam, dengan akal dan budinya manusia
     mampu mempertahankan eksistensinya serta menaklukkan alam. Konfusius
     mengatakan jika manusia berperan sebagai pengancam keseimbangan alam,
     maka penyeimbangnya bisa manusia sendiri, bisa dalam wujud peperangan,
     ataupun bencana alam.
d.   Asas interaksi : Pertumbuhan dan perkembangan mahkluk hidup di dalam
     ekosistem terjadi karena adanya interaksi antara sesama mahkluk hidup
     maupun antara mahkluk hidup dengan lingkungannya.


                                                                           liii
  e.   Asas kesinambungan : Proses kerjasama, persaingan, interaksi diantara
       mahkluk hidup baik antara mahkluk hidup itu sendiri maupun dengan
       lingkungannya        berlangsung          secara   terus-menerus       (perpetual
       transformation),    sehingga    terjadi proses berkesinambungan.              Proses
       berkesinambungan       ini     mengakibatkan       terjadinya   stabilisasi     dan
       keseimbangan ekosistem (Gatot P. Soemartono, R.M, 1996: 4-7).

7. Tinjauan Tentang Masyarakat

       Masyarakat sebagai kata benda berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-
  luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
  bermasyarakat dalam bentuk kata kerja artinya bersekutu, bersatu membentuk
  masyarakat (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa: 2002: 924).

       Istilah masyarakat dalam sosiologi, antropologi sosial dan psikologi sosial
  menunjuk pada sejumlah manusia yang telah hidup bersama dengan
  menciptakan peraturan-peraturan hidup bersama dan akhirnya menciptakan
  kebudayaan (Soenaryo, 200: 21).

       Masyarakat adalah kehidupan yang majemuk membutuhkan berbagai ragam
  pelaku kehidupan baik benda mati, benda bergerak maupun lingkungan sosial.
  Menurut telaah ilmu lingkungan, lingkup masyarakat secara teoritis masuk di
  dalam ekologi lingkungan.

       Ekologi memiliki cakupan amat luas, karena membahas hubungan timbal
  balik antara mahkluk hidup dengan lingkungannya, hubungan antara alam dan
  kekayaan sumber daya alam serta hubungan antara organisme selain manusia
  dengan lingkungan sekitarnya. Studi ekologi secara ilmiah dapat digolongkan
  dalam lima bidang yaitu,
  a. Studi Ekologi Sosial : Merupakan suatu studi terhadap relasi sosial di tempat
       tertentu, dalam waktu tertentu dan terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan
       yang bersifat selektif dan distributif.




                                                                                        liv
  b. Studi Ekologi Manusia : Merupakan studi mengenai interaksi antara aktifitas
      manusia dan kondisi alam.
  c. Studi Ekologi Kebudayaan : Merupakan studi mengenai hubungan timbal
      balik antar variabel habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan.
  d. Studi Ekologi Fisis : Merupakan studi lingkungan hidup dan sumber daya
      alamnya.
  e. Studi Ekologi Biologis : Merupakan studi Mengenai hubungan timbal balik
      antara mahkluk hidup dengan lingkungannya. (Koesnadi Hardja Soemantri,
      2002:2).

      Berkaitan dengan bidang studi ekologi tersebut di atas, seorang manusia
  sebagai pelaku kebudayaan dalam hidup bermasyarakat memiliki hak dan
  kewajiban tertentu, termasuk hak dan kewajiban di dalam lingkungan hidup.
  Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tentunya
  berhubungan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh
  pihak industri, sebab keberadaan industri identik dengan limbah. Limbah yang
  tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar
  pabrik tersebut.

8. Tinjauan Tentang Industri

     Masalah lingkungan hidup di Indonesia sebagai gangguan terhadap tata
  kehidupan manusia terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan teknologi
  dalam proses industrialisasi. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia,
  industrialisasi diartikan usaha menggalakkan industri dalam suatu negara atau
  pengindustrian. Industrialisasi berasal dari kata dasar industri yang artinya
  memiliki pengertian kegiatan memproses atau mengolah barang dengan
  menggunakan sarana dan peralatan atau menggunakan mesin (Tim Penyusun
  Kamus Pusat Bahasa. 2002: 553). Industri tentunya tidak terlepas dengan
  keberadaan perusahaan.

     Perihal peraturan industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
  1984 tentang Perindustrian. Dalam Pasal 1 undang-undang ini menjelaskan


                                                                                 lv
tentang pengertian/istilah perindustrian dan industri serta berkaitan dengan
kedua pengertian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian terdapat penjelasan-penjelasan sebagai berikut :
a. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
    kegiatan industri.
b. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,
    barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang
    lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
    perekayasaan industri.
c. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan
    cabang industri atau jenis industri.
d. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang
    usaha industri (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984).

   Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada
kemampuan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup, dalam
pengertian sebagai berikut:
a. Demokrasi ekonomi, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri
    dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan
    peran serta aktif masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha swasta
    maupun koperasi.
b. Kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam
    pembangunan      industri   harus      berlandaskan   dan   sekaligus   mampu
    membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta
    bersendikan kepada kepribadian bangsa.
c. Manfaat, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dan hasil-hasilnya
    harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan
    peningkatan kesejahteraan rakyat.
d. Kelestarian lingkungan hidup, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan
    industri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan
    kelestarian dari lingkungan dan sumber daya alam.



                                                                               lvi
e. Pembangunan bangsa harus berwatak demokrasi ekonomi serta memberi
    wujud yang makin nyata terhadap demokrasi ekonomi itu sendiri (C.S.T.
    Kansil, 2005 : 344).

Tujuan dari pembangunan industri adalah:
a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata
    dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/ atau hasil budi daya
    serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian hidup.
b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur
    perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang
    sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi
    pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi
    pertumbuhan industri pada khususnya.
c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya
    teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan dunia usaha
    nasional.
d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi
    lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan
    industri.
e. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,
    serta meningkatkan peranan koperasi industri.
f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi
    nasional       yang   bermutu,   disamping   penghematan   devisa   melalui
    pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi
    ketergantungan kepada luar negeri.
g. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan            industri yang menunjang
    pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.
h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka
    memperkokoh ketahanan nasional (C.S.T. Kansil, 2005 : 345).

   Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan terhadap
industri, untuk:


                                                                           lvii
a. mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan
      berhasil guna;
b. mengembangkan persaingan secara baik dan sehat serta mencegah persaingan
      yang tidak jujur;
c. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau
      perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (C.S.T.
      Kansil, 2005 : 346).

     Melalui pengaturan, pembinaan, dan pengembangan, pemerintah mencegah
penanaman modal secara boros serta timbulnya persaingan secara tidak jujur dan
curang dalam kegiatan bidang usaha industri dan sebaliknya mengembangkan
iklim persaingan yang baik dan sehat. Selanjutnya, pemerintah mencegah
pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam memperkokoh struktur
industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri, maka pemerintah
melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri
secara seimbang, terpadu, dan terarah.

     Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Perindustrian
Tahun 1984 :
a.     Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan
      sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan
      teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas
      kemampuan dan kekuatan sendiri.
b.     Penciptaan iklim secara sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan
      persaingan yang tidak jujur, serta agar dapat dihindarkan pemusatan atau
      penguasaan industri dalam bentuk monopoli, dengan akibat akan merugikan
      masyarakat.
c. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-
      kegiatan industri dan perdagangan luar negeri, dengan pelaksanaannya




                                                                          lviii
     bertentangan      dengan   kepentingan   nasional   pada   umumnya,   serta
     kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.
d. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
     hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber
     daya alam.

     Pengembangan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka
meningkatkan daya saing global dengan membuka peluang yang sama terhadap
kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui
keunggulan kompetitif, terutama berbagai keunggulan sumber-sumber daya
alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk diskriminatif
dan hambatan.       Industri dan Perdagangan mengambil peranan pokok dan
berpotensi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan hasilnya
menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Tap
MPR No. IV/MPR/1999).

     Berdasarkan hal tersebut, sektor perindustrian dan perdagangan merupakan
faktor sangat penting berpotensi dapat menambah pendapatan negara maupun
masyarakat serta meningkatkan efisiensi ekonomi dalam proses pembangunan.
Parameter Industri adalah Perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan
yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar, untuk memperoleh
penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau
mengadakan perjanjian perdagangan (Abdulkadir Muhammad, 1999 : 7).
a.   Pengertian perusahaan dari beberapa sumber adalah sebagai berikut :
     1) Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
         No.09/M-DAG/PER/3/2006 :”Perusahaan adalah setiap bentuk usaha
         yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan bersifat tetap,
         berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
         negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan
         atau laba.”
     2) Perusahaan menurut Abdulkadir Muhammad :”Perusahaan adalah
         setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang


                                                                             lix
        perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap dan terang-terangan
        dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, dibuktikan
        dengan catatan” (Abdulkadir Muhammad, 1999 : 13).
    3) Perusahaan menurut UU No.3 Tahun 1982 :Perusahaan adalah setiap
        bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, bersifat tetap dan
        terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah
        negara Indonesia dengan tujuan memperoleh laba dan atau keuntungan.
b Seseorang dapat dikatakan sebagai pengusaha apabila ia menjalankan
    perusahaan atau menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya.
    Seseorang yang menjadi pengusaha adakalanya :
    1) Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian tanpa pembantu. Semua
        pekerjaan dilakukan sendiri dan biasanya perusahaan ini tidak besar dan
        sederhana.
    2) Dia dapat melakukan perusahaan dengan pembantu-pembantunya,
        sehingga mempunyai dua kedudukan. Pertama sebagai pengusaha dan
        kedua sebagai pimpinan perusahaan.
    3) Dia dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakan perusahaannya,
        sedangkan dia tidak turut melaksanakan perusahaan itu. Orang-orang
        yang disuruh untuk melaksanakan perusahaannya adalah pemegang
        kuasa yaitu menjalankan perusahaan atas nama pengusaha si pemberi
        kuasa (HMN Purwosutjipto, 1986 : 42).

    Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang atau beberapa orang
pengusaha dalam bentuk kerja sama. Seorang pengusaha dapat bekerja sendiri
atau dibantu oleh orang/pihak lain dalam menjalankan perusahaan. Adapun
syarat-syarat pendirian Perusahaan, apabila seseorang akan mendirikan suatu
perusahaan tertentu, maka cara dilakukan oleh pengusaha atau kuasanya yaitu
dengan datang ke kantor notaris yang berwenang untuk pembuatan akta
pendirian perusahaan. Perihal pokok isinya ditetapkan oleh pengusaha yang
bersangkutan.




                                                                             lx
    Syarat-syarat pendirian perusahaan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi
dua, yaitu :
a. Syarat-syarat umum antara lain :
    1) Mengajukan      permohonan      ijin   usaha   kepada   Kepala    Kantor
         Perdagangan setempat.
    2) Mengajukan permohonan ijin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah
         setempat.
    3) Memiliki akte pendirian perusahaan untuk memperkuat hukum
         perusahaan dagangnya, di sini orang atau pengusaha dapat meminta
         untuk dibuatkan akte pendirian tersebut secara sederhana sehingga tidak
         perlu adanya anggaran dasar. Akte merupakan alat untuk memperkuat
         kedudukan hukum suatu perusahaan.
    4) Memiliki surat ijin berdasarkan undang-undang gangguan bila tempat
         usaha dagang itu ada di tengah-tengah kompleks perumahan,
         perusahaan itu bisa mengganggu ketenteraman orang-orang yang
         bertempat tinggal di sekitarnya, maka pengusaha harus minta ijin
         berdasarkan undang-undang gangguan.
b. Syarat-syarat Khusus dalam Pendirian perusahaan, yaitu :
         Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap orang
    yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengerjakan pembukuan : Yaitu
    catatan-catatan harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaannya yang
    digunakan dalam perusahaannya menurut syarat-syarat diminta oleh
    perusahaan sedemikian rupa, sehingga dari cataran-catatan itu setiap waktu
    dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya            (Subekti R.     dan R.
    Tjitrosudibyo, KUHD, 2003 : 9).

         Selanjutnya selain syarat-syarat pendirian perusahaan dalam KUHD di
    atas, masih ada lagi syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, yaitu :
    membayar pajak, menurut Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia.
    Setiap orang atau badan usaha atau badan hukum tertentu wajib membayar




                                                                             lxi
    pajak pada negara. Selanjutnya syarat seperti disebutkan di atas telah
    dipenuhi, maka si pengusaha sudah dapat mendirikan suatu perusahaan.

    Menurut Prof. Sukardono dalam menguraikan bentuk-bentuk perusahaan
selalu dibedakan antara perserikatan perdata, persekutuan firma, dan perseroan
terbatas. Ketiga jenis perusahaan tersebut mengandung bermacam-macam
kekhususan. Dalam kekhususan tersebut terdapat kriteria pembagian bentuk-
bentuk perusahaan berdasarkan pengaturannya di dalam peraturan perundang-
undangan. Bentuk-bentuk perusahaan tersebut adalah :
a. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata : Persekutuan
    (maatschap).
b. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHD :
    1)    Perseroan Firma (Fa).
    2)    Perseroan Komanditer (CV).
    3)    Perseroan Terbatas (PT).
c. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHD (diatur dalam peraturan-
    peraturan khusus) :
    1)    Koperasi.
    2)    Perusahaan negara/perseroan/perum/perjan (BUMN / BUMD).

    Menurut        Abdulkadir        Muhammad,   bentuk-bentuk     perusahaan
diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Berdasarkan kriteria jumlah pemilik, Terdiri dari perusahaan perseorangan
    dan persekutuan (maatschap, partnership).
b. Berdasarkan status pemiliknya, Terdiri dari perusahaan swasta dan
    perusahaan negara;
c. Berdasarkan dari bentuk hukumnya, Diklasifikasikan menjadi perusahaan
    badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.

    Macam-macam bentuk perusahaan tersebut sama-sama menjalankan suatu
perusahaan tetapi status hukumnya berbeda, sekelompok berbadan hukum dan




                                                                           lxii
kelompok lain tidak berbadan hukum. Perbedaan tersebut tampak sekali pada
syarat-syarat pendirian perusahaan. Adapun perbedaan tersebut adalah :
a. Perusahaan berbadan hukum
          Pendirian   perusahaannya    mutlak   diperlukan   pengesahan   dari
    pemerintah, antara lain :
    1) Dalam hal mendirikan suatu Perseroan Terbatas, maka mutlak
        diperlukan adanya akte pendirian dan anggaran dasarnya oleh
        pemerintah.
    2) Dalam hal mendirikan perkumpulan koperasi mutlak diperlukan
        pengesahan akte pendirian koperasi dari pemerintah dalam hal ini
        Menteri Koperasi.
    3) Pendirian perkumpulan saling menanggung yang bergerak di bidang
        asuransi jiwa diperlukan adanya surat keterangan si penanggung.
b. Perusahaan tidak berbadan hukum
        Orang akan mendirikan perusahaan, maka syarat-syarat akte pendirian
    tidak diperlukan adanya pengesahan dari pemerintah, misalnya
    1) Dalam hal mendirikan persekutuan firma biasanya didirikan dengan
        akte notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat
        dan diumumkan dalam LBNRI (Lembaga Berita Negara Republik
        Indonesia).
    2) Dalam pendirian sebuah persekutuan komanditer cukup bila dilakukan
        sebagai halnya mendirikan persekutuan firma.

    Industri menjadi salah satu penyebab utama permasalahan Lingkungan
hidup karena setiap proses produksi suatu industri pasti menghasilkan limbah,
begitu juga dengan industri kayu lapis. Pembuatan kayu lapis meliputi proses
perubahan kayu gelondongan menjadi kayu serpih tipis ( veneer ), kemudian
perekatan lapisan-lapisan kayu serpih satu pada yang lain dengan menggunakan
perekat. Perekat yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah resin fenol,
namun resin urea dan resin melamin juga dapat digunakan. Parameter utama




                                                                          lxiii
yang dapat digunakan untuk menguji limbah industri kayu lapis adalah kadar
BOD, TSS dan fenol serta konsentrasi asam resin (Eggi Sudjana Riyanto, 1999).

     Tabel 2.1. Baku mutu limbah cair industri kayu lapis yang sudah beroperasi

        Parameter     Kadar Maks         Beban Pencemaran Maks.
           BOD        100 (Mg/L)              280 (Kg/ Ton)
           COD        250 (Mg/L)              700 (Kg/ Ton)
           TSS        100 (Mg/L)              280 (Kg/ Ton)
          Fenol       1,0 (Mg/L)               2,8 (Kg/ Ton)
                            Total PH 6,0-9,0
         Debit limbah maksimum 2.8 m3/m3 dari produk kayu lapis
Sumber : (Eggy Sudjana Riyanto,1999)

    Menurut penelitian W.T kartono, menyatakan bahwa rata-rata limbah
industri penggergajian kayu yang berupa serbuk gergaji 8,46%, sedetan 24,41%
dan potongan-potongan kayu 16,28% dengan total limbah adalah 49,15% (
Andrias, dkk, 1996: 46 ). Menurut penulis hal ini sangat menarik, berkaitan
dengan data statistik dari Departemen Kehutanan Provinsi Riau, bahwa jumlah
produksi kayu gergajian dalam tahun 2006 sebanyak 105.738,7111 Meter Kubik
(Dephut Propinsi Riau, 2009:4). Penulis berdasarkan data-data diatas,
menghitung limbah yang dihasilkan dari produksi kayu gergajian selama tahun
2006 di Provinsi Riau saja sebanyak 51.970,576 Meter Kubik, itu belum
ditambah data dari daerah lain. Limbah industri kayu dapat dimanfaatkan dalam
berbagai bentuk produk yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis
(profitable).

    Limbah gergajian kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat produk papan
komposit, menjadi bahan baku kertas seni, sebagai media tanam jamur, bahan
untuk membuat briket arang, bahan baku pembuatan bata cetak, dibuat sebagai
bahan campuran paving block dan masih banyak lagi. Bila industri dalam hal ini
P.T. Indo Veneer Utama mampu merangkul masyarakat desa Blulukan dengan
bekerjasama memanfaatkan limbah kayu ini menjadi lebih profitable, tentunya
selain memperluas lapangan pekerjaan, maupun manfaat ekonomis lainnya, juga


                                                                           lxiv
   akan mendatangkan manfaat secara sosial, semakin mempererat tali silaturahmi
   antara masyarakat dengan industri.




                         B. KERANGKA PEMIKIRAN



                          Pasal 33 Ayat 3

                            UUD 1945
                            UU PPLH

Hak dan kewajiban
                           PEMERINTAH                     hak dan kewajiban
     Industri
                                                               masyarat
                Ø  Implementasi aturan perundangan,
                   norma agama dan adat-istiadat
                Ø Faktor-faktor yang mempengaruhi
                   kelestarian lingkungan hidup
                Ø Tinjauan yuridis aturan perundang-
                    sinergisitas UUPPLH dengan norma agama
    Dampak sistemikundangan
   dan adat-istiadat (kultur budaya) sangat membantu membentuk
       pranata sosial di dalam melestarikan lingkungan hidup

                                 .                                            lxv
                       Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran

Penjelasan kerangka pemikiran :


       Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 sebagai dasar konstitusional
   bangsa Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
   Kepedulian bangsa Indonesia dalam menggunakan hak dan kewajibannya dalam
   memanfaatkan     sumber     daya   alam.   Negara   menguasai     dan mengatur
   kemanfaatannya     sesuai    perundangan     yang    berlaku,   sehingga    dapat
   mensejahterakan bangsa melalui pembangunan yang berkelanjutan.

       Kepedulian Negara dalam menindaklanjuti pembangunan nasional yang
   berasaskan legalitas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
   maka lembaga eksekutif dan legislatif membuat produk hukum berupa UURI No
   32 Tahun 2009 yang dikenal dengan UUPPLH.

        Pemerintah melibatkan semua pihak (stakeholder) dalam kelestarian
   lingkungan hidup untuk menggunakan hak dan kewajibannya sesuai aturan
   perundangan yang berlaku. Keberlanjutan stakeholder dalam memanfaatkan
   sumberdaya alam dan sumber daya manusia, mengembangkan, menanggulangi,
   dan menyelesaikan masalah- masalah lingkungan akan melalui sesuai aturan
   perundang undangan yang berlaku, baik tingkat ketaatan. Bangsa Indonesia
   khususnya masyarakat Desa Blulukan empati terhadap faktor-faktor yang
   mempengaruhi kesinambungan dan keseimbangan antara UUPPLH dengan
   norma Agama, Adat-istiadat hingga pengkajian secara yuridis konstitusi yang
   masih prularisme dalam mensikapi terhadap lingkungan hidup.

       Dampak sistemik sinergisitas antara UUPPLH dengan norma agama dan
   adat-istiadat dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara
   hukum yang memanfaatkan asas legalitas akhirnya keberadaan keadilan sesuai
   kebenaran hukum (rechtmatigheid) dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid)
   dapat seimbang dan menjamin kepastian hukum di Negara Indonesia dari
   generasi ke generasi. Pranata sosial yang telah tertata dengan baik yang dilandasi


                                                                                 lxvi
    dengan norma agama dan adat-istiadat sangat membantu dalam memfungsikan
    UUPPLH secara alamiah karena kesadaran masyarakat telah terwujud lahir dan
    bathin dalam melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

             BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
                          A.Diskripsi Lokasi Penelitian

1. Diskripsi Desa Blulukan

Desa Blulukan adalah daerah penelitian mempunyai luas area berdasarkan data
monografi Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar bulan Juni
2009 seluas 163.8690 Ha. (Data Monografi Desa Blulukan, 2009).

Batas wilayah Desa Blulukan sebelah utara Desa Tohudan, sebelah Timur Desa
Baturan, sebelah selatan Desa Gonilan, dan sebelah barat Desa Gajahan. Jarak Desa
Blulukan dari pusat pemerintahan Kecamatan 2,5 Km, jarak dari Ibukota Kabupaten
23 Km, jarak dari Ibukota Propinsi 100 Km, Desa ini memiliki posisi strategis karena
dekat dengan pusat pemerintahan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

Status tanah di Desa Blulukan luas 168 Ha merupakan tanah hak milik bersertifikat,
5.1975 Ha merupakan Tanah hak Pakai, dan 12.4050 Ha merupakan tanah dengan
status hak guna Bangunan. Desa ini mengalami banyak perubahan tentang
kesesuaian lahan, selama kurun waktu 2010, lahan persawahan dimanfaatkan
menjadi perumahan sekitar 11 Ha, lahan pertanian tersisa 982.765 Ha masih dikelola
petani sebanyak 24 orang dan pekerja sebagai buruh tani 68 orang.

Desa Blulukan penduduknya berjumlah 1.116 KK terdiri dari 5.150 jiwa, yakni
jumlah laki-laki 2.562 orang dan perempuan 2.588 orang. Selanjutnya Desa Blulukan
memiliki Dusun sebanyak 5 Dusun, dibagi dalam 10 wilayah RW (Rukun Warga)
dan terdiri dari 42 RT (Rukun Tetangga).




                                                                               lxvii
                                10-14 tahun
                                13-15 tahun
                                20-26 tahun
                                27-40 tahun
                                41-56 tahun




Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009
              Grafik 3.1. Kelompok Tenaga Kerja Berdasar Kategori Usia

              Tabel. 3.1. Kelompok Tenaga Kerja Berdasar Kategori Usia

                  Usia      Laki-laki perempuan Penduduk
              10-14 tahun           -        -          -
              13-15 tahun          59            37    96
              20-26 tahun        151            128   279
              27-40 tahun        205            178   383
              41-56 tahun        213            161   374
               57 keatas         144            107   251
                TOTAL            722            611 1.333
Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009

Mata pencaharian penduduk Desa Blulukan berstatus karyawan swasta sebanyak
1017 jiwa telah mendominasi status keseluruhan pekerja. Status pengangguran dapat
dikategorikan perlu penanganan secara intensif guna
mengatasinya.

                                                                                jumlah
   2000                                                            prosentase

                                                               j umlah
      0
                                                                                prosentase
     swasta         Pensiunan    Wiraswasta/pedagang   total



Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009.
                   Grafik 3.2. Diferensiasi penduduk berdasar pekerjaan




                                                                                             lxviii
             Tabel 3.2. Diferensiasi penduduk berdasar pekerjaan

                 NO          PEKERJAAN JUMLAH PROSENTASE
                  1   Karyawan/swasta     1.017      65.5
                  2   Lainnya               162      10.5
                  3   PNS                   119       7.8
                  4   Buruh Tani             68       4.5
                  5   pensiunan              46       3.1
                  6   Jasa                   29       3.0
                  7   Pertukangan            26       1.8
                  8   Tani                   24       1.6
                  9   Wiraswasta/Pedagang    21       1.4
                 10   TNI/POLRI              18       1.1
                 11   Angkutan               14       0.8
                  Perangkat Desa
                 12                             10                     0.6
                  TOTAL                      1.554                    100
        Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009.

Sebenarnya daya serap dua industri besar masih mampu menampung penduduk asli,
namun pada kenyataannya mayoritas pekerja diambil dari luar Desa Blulukan. Hal
ini perlu keterlibatan Kepala Desa melobi pihak manajemen industri sebagai langkah
alternatif mengentaskan kemiskinan dan sekaligus memasukkan personil yang akan
selalu memantau dalam pencegahan pencemaran di area Desa Blulukan. Harapannya
dalam jangka panjang dapat meminimalisasi terjadinya pencemaran, sehingga
program pelestarian lingkungan dapat tercapai.


           500                                                       Laki-laki

                                                                     Perempuan
             0                                           Laki-laki
                                                                     Jumlah
               0-4    15-19     30-     45-49    60-
              tahun   tahun   34Tahun   tahun   keatas
                                                                     Prosentase


        Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009.
                  Grafik 3.3. Penduduk Desa Menurut Kategori Usia

      Selanjutnya karyawan swasta terdapat 65.5 % dari jumlah penduduk angkatan
kerja. Desa Blulukan terdapat 2 perusahaan besar yaitu: PT. Indo Veneer Utama


                                                                                  lxix
bidang mebelair (manufacture) dan PT. Danliris bidang tekstil (Garment), sedangkan
ada 2 industri sedang, yang terdaftar memiliki SIUUP di Disperindag, dan 9 buah
termasuk kategori industri rumah tangga (home industri ) sedangkan 4 buah industri
rumah tangga adalah binaan PT Indo Veneer Utama menekuni handycraft dan
produk pupuk briket.

      Desa Blulukan mempunyai jumlah penduduk 5.150 orang termasuk predikat
produksi usia kerja tinggi. Hal ini nampak usia produktif terlihat dari jumlah 2947
orang berusia antara 20 tahun hingga 54 tahun masih enerjik dalam bekerja. 1036
orang berstatus bekerja. Penduduk usia lanjut yang masih bekerja 251 orang
terbanyak dalam kelompok home industry, sedangkan usia kerja didominasi para
remaja dan usia manula yang kebanyakan bekerja sebagai karyawan swasta.

               Tabel 3.3. Penduduk Desa Menurut Kategori Usia

             NO         USIA           STATUS        JUMLAH        PROSENTASE
                       TAHUN
                                      L       W
               1   0-4                154     151          305                6.1
               2   5-9                152     158          310                6.2
               3   10 -14             218     224          442                8.9
               4   15 -19             207     209          416                8.4
               5   20 -24             209     147          356                7.7
               6   25 -29             185     189          374                7.5
               7   30 - 34            183     188          371                7.5
               8   35 -39             179     269          448                9.0
               9   40 - 44            181     269          450                9.0
              10   45 - 49            253     211          464                9.4
              11   50 - 54            269     215          484                9.7
              12   55 -59             211     199          410                8.2
              13   60 – ke atas       161     159          320                6.5
                    TOTAL        2562 2409            4971                   100
               Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009

Dalam penelitian ini diperoleh akurasi data bahwa mayoritas penduduk Blulukan
sebesar 84 % (4313 orang) memeluk agama Islam, sedangkan 6% (309 orang)
beragama Kristen, dan sebesar 10% (528 orang) beragama Katolik. Wilayah Desa


                                                                                      lxx
Blulukan memiliki 3 Masjid, dan 2 Gereja sebagai tempat beribadah, masing-masing
mampu menampung para jamaah/oikumene disamping menjadi student center
organisasi keagamaan dan sharing komunikasi antar umat beragama. Adapun
masyarakat pemeluk Agama Hindu, Budha dan Aliran Kepercayaan dalam penelitian
ini tidak diketemukan, sehingga dalam proses validitas data terkonsentrasi bagi
pemeluk Agama Islam, Kristen dan Katholik. Terkecuali masyarakat yang menjadi
karyawan di PT. Indo Veneer Utama terdata 29 orang dan PT. Danliris terdapat 10
orang karena kebanyakan bukan asli penduduk Desa Blulukan.


           6000

           5000

           4000
           3000                                                 Warga Blulukan
                                                                Industri
           2000

           1000

              0
                  Islam     Kristen   Katolik    jumlah



Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009.
             Grafik 3.4 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Blulukan

        Jika dilihat dalam Tabel 3.4. bahwa jumlah karyawan yang bekerja di P.T.
        Indo Veneer Utama kebanyakan berasal dari luar Desa Blulukan sekitar 10
        % asli warga setempat dan diketahui bahwa hanya ada tiga agama besar
        yang diketahui dari akurasi data 1937 karyawan perusahaan PT Indo Veneer
        Utama.
        Mengenai tempat beribadah yang tersedia cukup mewadahi guna
        melaksanakan kegiatan keagamaan dan rutinitas beribadah. Diharapkan
        tingkat kesadaran bertoleransi antar agama dan hubungannya dengan
        pelestarian lingkungan terfasilitasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui
        pembangunan infrastruktur telah terfasilitasi, kepengurusan kelompok
        beragama telah terbentuk, dan tokoh agama serta para ustad kinerjanya
        teragendakan dengan baik.



                                                                                    lxxi
               Tabel. 3.4 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Blulukan

         NO         AGAMA          Warga Blulukan                  INDUSTRI
          1           Islam                     4313                      1867
          2          Kristen                     309                        32
          3          Katolik                     528                        48
                     TOTAL                      5150                      1937
Sumber: monografi Desa Blulukan bulan Juni 2009
              Tabel 3.5. Tempat ibadah di Dusun Puspan, Desa Blulukan

                                                                 USTAT/           TAKMIR/
                            JAMAAH/   KEGIATAN
  NO    MASJID/GEREJA                               TEMA        PENDETA/          KOSTER
                           OIKUMENE     HARI
                                                                  ROMO
                                       Jumatan
                             300                    Umum
  1        ASHOFA                     Pengajian                H.Arif Nasrudin
                             50                   Lingkungan                     Drs. Sholichin
                                                                    S.Ag
                                       Jumatan
          HIDAYATUL          120                    Umum
  2                                   Pengajian
            UMMAH            30                   Lingkungan        Pardi            Pardi
                                       Jumatan
                             300                    Umum
  3     BAITULROHMAN                  Pengajian
                             40                   Lingkungan    Ahmad Yani           Saras
                              50      Kebaktian     Umum                           Tri Poyo
  4    PEPANTAN Blulukan
                              20        PA        Lingkungan    Retno Ratih
 Sumber : Hasil Penelitian 2009

         Kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik, hal ini nampak
  bila sedang merayakan Halal bi halal maupun Natalan banyak terlihat ketiga warga
  beragama tersebut saling berkunjung/bersilaturahmi mengikuti acara seremonial
  yang teragendakan tiap tahun sekali. Agenda tahunan ini sebagai moment antara
  pihak Manajemen PT. Indo Veneer Utama dan PT. Danliris saling mengundang
  penduduk Blulukan, sehingga masyarakat tidaklah asing dalam berkomunikasi
  antar kedua belah pihak. Acara perayaan keagamaan telah teragendakan dengan
  baik antara warga Blulukan dengan pihak manajemen seperti Perayaan Natal dan
  Tahun Baru, Hari Raya Idul Fitri, disamping acara seremonial pihak manajemen
  memberikan bantuan sosial berupa sembako maupun pemberian pakaian bekas
  layak pakai. Selanjutnya pada Hari Raya Idul Ahda (Hari Raya Qur’ban) pihak
  manajemen bersama dengan masyarakat berada (kategori strata menengah ke atas)
  memberikan bantuan daging Qur’ban kepada warga yang pantas mendapatkan
  jatah Qur’ban.




                                                                                          lxxii
              Menurut Bapak Nimun Sanjaya, ada budaya saling undang-mengundang
      warga dalam kelompok pengajian antar masjid baik di wilayah Dusun Puspan
      ataupun wilayah lain dalam hal pengajian bersama. Misalnya Masjid Ashofa yang
      berada di wilayah RW VIII Dusun Puspan, sering mengundang jamaah masjid dari
      wilayah lain yang paling dekat adalah Masjid Hidayatul Ummah yang berlokasi di
      RW VII Dusun Puspan. Interaksi antar umat Islam di dusun Puspan ini sangat
      sering, sehingga transformasi arus informasi dan komunikasi berjalan lancar.
      Menurut Bapak Nimun, yang menjadi Takmir Masjid Ashofa adalah Bapak Drs.
      Solichin, dan Bapak Haji Arif Nasrudin S.Ag, sering berdakwah di Masjid Ashofa
      adalah Bapak Drs. Badarudin, Bapak Haji Musyafa dari Baturan dan Bapak Sarono
      Hasan, kedua ustad ini juga pernah diundang oleh Masjid Baitul Rohman yang
      berlokasi di dalam pabrik untuk berdakwah sewaktu Ju’matan. Masjid Hidayatul
      Ummah berlokasi di RW VII Dusun Puspan menurut Bapak Nimun Khotibnya
      adalah Bapak Pardi, Bapak Komarudin, serta Bapak Supri, ketiga ustad ini juga
      pernah diundang untuk berdakwah di Masjid Baitul Rohman yang berlokasi di
      dalam pabrik. Menurut Bapak Nimun Sanjaya, materi khotbah ketiga ustad ini
      penyampaian materi kebanyakan berkenaan dengan lingkungan hidup.

2.   Diskripsi Perusahaan PT Indo Veneer Utama

     P.T. Indo Veneer Utama Manufactory merupakan pengembangan dari C.V. Indo
     Djati, yang bergerak dalam bidang usaha penggergajian kayu, mebel dan tegel kayu
     (parquet flooring). P.T. Indo Veneer Utama berdiri pada tanggal 10 November
     1975, sesuai dengan akta pendirian No. 37 Tanggal 10 November 1975 oleh Notaris
     Maria Theresia Budi Santoso.

     Perusahaan ini didirikan di atas lahan seluas kurang lebih 4.3 Ha tepatnya berada di
     Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Lokasi Perusahaan
     PT Indo Veneer Utama disebelah utara berbatasan dengan Desa Baturan, dan
     Tohudan, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Desa Gajahan, Pailan dan
     Karangasem. Adapun sebelah selatan adalah Desa Jajar dan batas sebelah timur
     adalah Desa Klodran.



                                                                                     lxxiii
Tabel 3.6 . PEMEGANG SAHAM DAN PEJABAT PT INDO VENEER UTAMA
                                   TAHUN 1975

       NO            JABATAN                               NAMA
        1     Direktur I                   Andi Sutanto
        2     Direktur II                  Gunawan Sutanto
        3     Komisaris                    Agus Sutanto
     (Sumber : Data Lapangan, 2010)
Pada tanggal 11 Juli 1991 telah diadakan perubahan kepengurusan, hal ini sesuai
kesepakatan bersama di hadapan Notaris Sugiri Kadarisman S.H. dengan akta
Notaris No. 31 Tanggal 11 Juli 1991. Perubahan pengurus PT. Indo Veneer Utama
sebagai berikut :

       Tabel 3.7. PEMEGANG SAHAM DAN PEJABAT PT INDO VENEER
                                UTAMA TAHUN 1991

       NO            JABATAN                               NAMA
        1     Direktur I                   Andi Sutanto
        2     Direktur II                  Andy Patiknyo
        3     Komisaris                    Agus Sutanto
    (Sumber : Data Lapangan, 2010)
P.T. Indo Veneer Utama menggunakan struktur organisasi top down, yakni tanggung
jawab tertinggi perusahaan ada pada direksi, yang dibantu oleh beberapa staf dan
seksi-seksi, sehingga mekanisme operasional, pengawasan maupun internal
controlling dapat berjalan dengan lancar. Perusahaan ini dimiliki mayoritas antar
keluarga besar keluarga Andi Sutanto, sehingga sifat famili sangat besar
pengaruhnya dalam menguasai asset manajemen hingga kekayaan perusahaan. Pola
kebijakan dan tipikal manajemennya cenderung mengarah profitable membesarkan
kerajaan keluarga. Karakter manajerial bersifat otoriter sangat dominan guna
menyelamatkan dan mengimbangi kuasa pemilik saham dan investasi perusahaan.
Hal ini terlihat mayoritas pemegang pimpinan manajemen di jabat oleh keluarga
besar Andi Sutanto.

Struktur organisasi P.T. Indo Veneer Utama adalah sebagai berikut :

                                    DIREKSI
                                                                                lxxiv
        Divisi Komersial              Divisi Produksi           Divisi Administrasi




                            Perencanaan                 Pengendalian
                            dan Promosi                 Produksi




       Bag           Ba        Bag        Bag      Bag         Bag     Bag      Bag    Bag
       mar           pur       Saw        Me       pin         Tek     H        Gu     Akt
       ket           cha       mill       be-      tu          nik     R        da-    &
       ing           sing                 ler                          D        ng     Keu

    Sumber : Hasil Penelitian 2009

                Bagan 3.1. Susunan organisasi P.T. Indo Veneer Utama

Keterangan bagan :

    Direksi PT Indo Veneer Utama dijabat oleh Ibu Anne Patricia Sutanto

        a. Tugas dan Tanggung jawab Direksi :
             1) Menjalankan manajemen operasional, mengawasi dan mengevaluasi
                 pertanggungjawaban divisi yang ada di bawahnya.
             2) Mewakili perusahaan melakukan kegiatan di masyarakat.
             3) Bertanggung jawab terhadap hidup matinya perusahaan dan mengurus,
                 menyelamatkan asset kekayaan perusahaan
             4) Menjalankan usaha-usaha perseroan untuk menguasai pangsa pasar

        b. Kepala Divisi Komersial dijabat oleh Bapak Doddy Sutanto bertanggung
             jawab dan bertugas membawa barang jadi hasil produksi ke pihak



                                                                                      lxxv
   konsumen, baik itu konsumen domestik maupun konsumen Internasional.
   Hal ini termasuk dalam transaksional        pembelian bahan-bahan lainnya.
   Kepala divisi komersial memiliki bagian perencanaan dan promosi bertugas
   merencanakan baik mengenai ekspor hasil produksi maupun pembelian
   kayu atau bahan lainnya, serta mempromosikan hasil produksi yang terbaru
   kepada konsumen. Divisi komersial dibantu oleh dua bagian lainnya yaitu :
   1) Bagian Pemasaran yang dijabat oleh Ibu Sri Sumarti, bagian pemasaran
       memiliki bagian administrasi pemasaran atau pembukuan dan seksi
       penjualan lokasi. Demi efisiensi perusahaan Kepala bagian pemasaran
       membawahi seksi seksi penjualan lokal dan seksi barang jadi.
       a) Seksi penjualan lokal, seksi ini bertugas untuk memasarkan hasil
           produksi kepada konsumen
       b) Seksi gudang barang jadi , seksi ini bertugas untuk menampung
           barang jadi dari bagian produksi.
   2) Bagian pembelian lokal dijabat oleh Ibu Rosiana, Kepala bagian
       pembelian lokal membawahi beberapa seksi yaitu :
       a) Seksi pembelian kayu , bertugas untuk mengikuti lelang, yang
           diselenggarakan oleh pihak perhutani, serta mendatangkan kayu
           selain kayu jati dan kayu rimba.
       b) Seksi pembelian lain-lain, bertugas untuk membeli bahan-bahan
           selain kayu yang digunakan sebagai bahan produksi.

c. Kepala divisi Produksi dijabat oleh Bapak Agung Haryanto, bertugas dan
   bertanggung jawab terhadap proses pembuatan, menjaga kualitas hingga
   pemasaran produksinya. Bagian ini memiliki bagian Perencanaan,
   Pengendalian   Produksi   dan    bagian     Kalkulasi/Administrasi.   Bagian
   Kalkulasi dan Administrasi bertugas menghitung dan mengadakan
   pencatatan atas perhitungan biaya produksi. Bagian Pengendalian Produksi
   dijabat oleh Bapak Parjino bertugas merencanakan segala sesuatu yang
   berhubungan dengan produksi, serta mengawasi dan mengendalikan




                                                                          lxxvi
   jalannya proses produksi. Divisi ini dibantu oleh empat bagian lainnya
   yaitu:
   1) Bagian produksi penggergajian Bapak Ho                 Liang, bagian ini
       membawahi seksi gudang kayu, seksi penggergajian dan seksi kualitas.
   2) Bagian Produksi mebel, terdapat bagian pengawasan dan pengendali
       atas keseluruhan kegiatan produksi mebel. Bagian ini juga membawahi
       seksi penyediaan bahan, seksi konstruksi, seksi perakitan dan seksi
       penyempurnaan.
   3) Bagian Produksi Pintu, bagian ini membawahi seksi mesin, seksi
       perakitan dan seksi pengemasan.
   4) Bagian teknik, bagian ini membawahi seksi pengesahan, pemeliharaan
       dan perbaikan serta seksi diesel dan listrik.

d. Kepala divisi administrasi dijabat oleh Ibu Yenni Sutanto bertugas dan
   bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan rutin non produksi, seperti
   administrasi perkantoran dan personalia, serta laporan keuangan. Divisi ini
   membawahi seksi gudang bahan, bagian personalia dan umum, serta bagian
   akuntansi dan keuangan. Kepala divisi administrasi dibantu oleh satu orang
   kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala divisi dan kepala
   bagian. Divisi administrasi ini dibantu oleh tiga bagian lain yaitu :
   1) Seksi gudang bahan, bagian ini bertugas mengawasi barang persediaan
       dalam gudang dan mencatat mutasi persediaan barang tersebut.
   2) Bagian personalia dan umum, bagian ini membawahi seksi personalia,
       seksi umum dan seksi bangunan.
       a) seksi personalia, seksi bertugas menghitung gaji dan upah
            karyawan.
       b) Seksi umum, seksi ini bertugas menangani dan menjaga keamanan
            di lingkungan perusahaan
       c) Seksi bangunan, seksi ini bertugas mengadakan perbaikan dan
            pemeliharaan bangunan.




                                                                           lxxvii
         3) Bagian akuntansi dan keuangan dijabat oleh Ibu Juke membawahi seksi
             akuntansi dan seksi keuangan. Ibu Juke membawahi bagian anggaran
             bertugas untuk membuat anggaran atas seluruh biaya yang harus
             dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu.
             a) seksi akuntansi seksi ini bertugas mencatat, membukukan, serta
                 mengadakan perhitungan atas transaksi-transaksi perusahaan.
             b) Seksi keuangan seksi ini bertugas menerima setoran-setoran, baik
                 berupa uang kontan, cek maupun tagihan-tagihan serta melakukan
                 pembayaran.




    Sumber : www.google.map
              Gambar .3.1. Lokasi Penelitian P.T. Indo Veneer Utama

Adapun keberadaan lokasi perusahaan dengan pertimbangan sebagai berikut           :
    a.   Kesesuaian lahan Desa Blulukan Kecamatan Colomadu diperuntukkan
         untuk daerah kawasan industri, masih terbuka kesempatan untuk
         memperluas areal operasional dan pengembangan produksi manufactur yang
         belum dimanfaatkan secara maksimal.
    b.   Transportasi mudah, lokasi industri berada di tempat strategis yakni di pintu
         gerbang tepatnya dipersimpangan tugu adipura sebelah utara jalan Adi
         Sucipto, yang menghubungkan antara Kota Surakarta dengan Kabupaten
         Boyolali, merupakan jalur transpotasi wilayah utara Joglosemar.




                                                                               lxxviii
    c.   Ketersediaan sumber daya manusia di Desa Blulukan, sehingga kebutuhan
         tenaga kerja dapat tercukupi dan mampu mensuplai kebutuhan karyawan
         perusahan. Hal dapat meminimalisasi penggangguran           dan membuka
         lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat.

P.T. Indo Veneer Utama dalam kebijakan operasionalnya mempunyai visi sebagai
produsen mebel terkemuka di Indonesia, sedangkan misi perusahaan adalah
membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
dengan kemampuan mengekspor produk unggulan bidang mebelair (manufactur)
bertaraf internasional disamping berbentuk devisa negara
Tujuan Jangka pendek, dan jangka panjang sasaran perusahaan yaitu :
    a.   Memenuhi kebutuhan terhadap produksi mebelair seperti pintu, perabot
         rumah tangga dan perlengkapan interior baik bagi pasar domestik maupun
         internasional.
    b.   Membuka lapangan kerja baru, sehingga pengemtasan pengangguran dapat
         teratasi.
    c.   meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan kemampuan
         mengekspor produk unggulan bidang mebelair (manufactur) bertaraf
         internasional

P.T. Indo Veneer Utama mengembangkan strategi manajerial, sebagai berikut:
    a.   Sistem ekonomi berbasis kompetetif, maka benefide and cost system sangat
         relevan diterapkan, karena asas kemanfaatan (benefide) yang berlabel ramah
         lingkungan dalam pangsa pasar akan lebih diminati konsumen. Penekanan
         biaya rendah didukung ketersediaan tenaga kerja, upah karyawan yang
         murah, ketersediaan bahan baku hingga proses finishing dengan biaya
         rendah dapat menstabilkan persaingan bebas baik domestic maupun
         internasional.
    b.   Sistem diferensiasi adalah tepat dalam mengantisipasi kebutuhan pasar,
         produk mebelair     berkualitas ditujukan      kebutuhan   ekspor berskala
         internasional, sedangkan kualitas standar dapat diperuntukan pangsa pasar




                                                                              lxxix
         berskala dalam negeri dengan harga terjangkau masyarakat Indonesia
         persaingan produk impor dalam pasar bebas (AFTA).




         (Sumber : Data Lapangan, 2010)
                         Gambar 3.2 Produk P.T. Indo Veneer Utama

Adapun P.T. Indo Veneer Utama menghasilkan produk-produk berbahan dasar kayu
dengan hasil berupa: pintu, pagar, kursi, baby box dan produk mebel. Bahan bahan
yang digunakan dalam proses produksi antar lain :
    a.   bahan pokok, yang meliputi berbagai jenis kayu rimba maupun kayu jati.
    b.   Bahan pembantu, meliputi lem vinir, paku dan sekrup yang bervariasi
         ukurannya
    c.   Bahan Finishing, misalnya wood filter, cat, thinner, politur dan sebagainya.

Rangkaian proses produksi PT Indo Veneer Utama sebagai berikut :
    a.   Bagian Sawmill, merupakan proses pembuatan bahan-bahan pokok meliputi
         tahap penggergajian kayu dari gelondong menjadi balok-balok kayu yang
         siap diolah.
    b.   Bagian Milling, merupakan proses pemotongan, penghalusan, serta
         pembentukan balok-balok kayu sesuai dengan spesifikasi produk-produk
         yang akan diproduksi, seperti pintu, tegel, pagar dan furniture lainnya.
    c.   Bagian Assembling, merupakan proses perakitan bahan-bahan, sesuai
         dengan bentuk Desain yang telah ditetapkan termasuk pemasangan engsel
         pintu, grendel maupun asesoris lainnya.
    d.   Bagian Finishing, meliputi painting yaitu bagian pengecatan maupun
         pemberian sentuhan terakhir, sehingga produk sudah layak jual dan bagian




                                                                                    lxxx
           Packing, yaitu bagian pembungkusan produk, pengecekan ulang, serta
           pergudangan, selanjutnya akan dikirimkan kepada pemesan.

PT Indo Veneer Utama memproduksi beberapa jenis produksi mebelair sebagai
berikut:

                                  Tabel 3.8 market dan kuota per bulan


                                        KUALITAS                KUOTA/BULAN
     N
            JENIS PRODUK
     O                                         DALAM                     GROSIR
                                   EKSPOR                  kONTAINER
                                               NEGERI                     SET
                                               Jakarta,
     1        Pintu, Jendela        Belanda                     3             20
                                                 Bali
     2         Pagar Kayu          Belanda       Bali           2             10
                                   Selandia
     4         Kursi Meja                       Jakarta         1             10
                                    Baru
     5       Almari Gantung        Amerika      Jakarta         1             10
     6        Tempat Tidur         Australia   Surabaya         1             20
     7      Assesories Rumah        Eropa       Jepara          4             20
(Sumber : Data Lapangan, 2010)
PT Indo Veneer Utama dalam proses produksi mebel terdapat limbah sebagai sisa-
sisa hasil produksi. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penelitian. Dalam konsep
program pelestarian lingkungan, maka perlu diantisipasi dengan sistem daur ulang
yakni mengolah limbah menjadi produk baru yang bermanfaat dan ramah
lingkungan.




(Sumber : Data Lapangan, 2010)
                               Gambar .3.3 Rangkaian Proses produksi

Proses sirkulasi pengolahan limbah agar profitable PT Indo Veneer Utama melalui
tahapan yang diawali proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, Pertama
yaitu kayu gelondong sebagai bahan utama sebelum masuk ke sawmill dipotong
terlebih dahulu sesuai ukuran Desainering, dan ukuran dalam proses sawmill.



                                                                                   lxxxi
Pemotongan menggunakan gergaji, bentuk kayu menjadi setengah gelondongan. Sisa
penggergajian berupa bubuk kayu dan sedetan (potongan kayu yang tidak beraturan).
Proses pertama ini telah menghasilkan limbah gergajian berbentuk serbuk kasar.
Proses pembersihan secara kering (Dry cleaning) sangat tepat dilakukan karena
menghemat penggunaan air bersih.

PT Indo Veneer Utama menggunakan limbah kasar untuk bahan bakar oven
pengering kayu, atau istilahnya killen dry. Bapak Saryono, staf sawmill, mengatakan
limbah ini dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai bahan briket arang jika limbah
banyak menumpuk. Pihak manajemen guna mengantisipasi kebakaran dan
keterbatasan area penampungan, maka limbah di jual kepada warga yang
membutuhkan untuk bahan bakar rumah tangga, pembuatan tahu. Limbah ini dijual
dengan harga Rp 1.000,00 per karungnya. Hal ini tidak bersifat komersial namun
untuk membantu warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan akan bahan bakar home
industry maupun bahan bakar rumah tangga, juga memiliki manfaat ekonomi
terutama bagi masyarakat sekitar untuk pembuatan briket arang siap dikonsumsi
publik, disamping perusahaan bersih dari tumpukan limbah, juga mengurangi resiko
terjadinya kebakaran.




        Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                 Gambar.3.4. Limbah Gergajian Pemotongan Kayu

Tahap kedua yaitu proses sawmill, kayu yang telah dipotong dimasukkan ke dalam
sawmill kemudian menghasilkan limbah grajen agak halus. Limbah ditampung
dalam kotak kubangan di bawah gergaji untuk menjaga kebersihan. Proses


                                                                                lxxxii
pembersihan tidak menggunakan air, selain lantai bersih, hal ini termasuk langkah
preventif menanggulangi kebakaran.




(Sumber : Data Lapangan, 2010)
              Gambar .3.5. Serbuk Gergajian dan lokasi Proses Sawmill

Selanjutnya kayu yang telah dipotong-potong sesuai dengan bentuk dan ukuran
masing-masing dimasukkan ke dalam oven supaya kayu benar-benar kering. Hal ini
memudahkan pengolahan menjadi jenis mebel (furniture ).




Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                            Gambar. 3.6. Mesin oven kayu

Proses pengovenan menghasilkan bahan kayu kering siap produksi, dilanjutkan ke
proses Milling. Bagian Milling, adalah proses pemotongan, penghalusan, serta
pembentukan balok-balok kayu sesuai dengan spesifikasi produk-produk yang akan
diproduksi, seperti pintu, tegel, pagar dan furniture lainnya.




                                                                               lxxxiii
Bagian Assembling merupakan proses perakitan bahan-bahan, sesuai dengan bentuk
desain yang telah ditetapkan termasuk pemasangan engsel pintu, grendel maupun
asesoris lainnya.




        Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                       Gambar 3.7. Pengamplasan dan penggergajian

Pengamplasan dan penggergajian menggunakan mesin, menghasilkan limbah
partikel halus dari kayu. Limbah yang dihasilkan berupa serbuk berhamburan
dimana-mana berisiko besar terjadi kebakaran, karena menimbulkan percikan api
akibat benturan kayu dengan mesin amplas maupun pisau gergaji, hal ini dapat
diatasi dengan adanya Blower. Blower semacam alat penyedot debu raksasa
berbentuk beberapa tabung besar yang saling berhubungan tinggi sekitar 5 meter
lebih, panjang sekitar 3 Meter dan lebar sekitar 2 Meter dengan banyak selang
ukuran besar, dihubungkan ke masing-masing tempat produksi dengan selang
panjang dan besar. Debu kayu dari mesin pengamplas maupun pemotong langsung
disedot oleh blower dan dikumpulkan dalam satu ruangan penampung yang besar
pula, letaknya dibawah blower. Menurut Bapak Ratno, maintenance Blower, blower
ini dibedakan jadi dua yaitu blower kasar dan blower halus, cara kerja yaitu
menggunakan tenaga dari motor, menghisap limbah debu hasil pengamplasan
maupun penggergajian, ketika beban berat akan turun menghasilkan limbah debu
pengamplasan maupun penggergajian yang kasar, bila beban ringan maka akan naik
menghasilkan limbah debu pengamplasan dan penggergajian yang halus dan masuk
penampungan limbah tersendiri.




                                                                                lxxxiv
Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                              Gambar 3.8. Blower Besar

Proses finishing, dilakukan setelah pengamplasan dan penggergajian selesai. Proses
finishing meliputi pengecatan, dan penyempurnaan. Dalam proses ini disediakan pula
blower tapi dengan ukuran lebih kecil, berguna untuk pengolahan limbah cat
semprot, dipergunakan juga dinding dengan air mengalir naik turun(Water Wall).
Menurut Pak Tohari, operator bagian painting, di tempat penyemprotan dibatasi
dinding tersebut, dengan tujuan supaya sisa cat yang disemprotkan dan beterbangan
di udara disedot blower kemudian masuk ke air, limbah menempel ke dinding air,
limbah berbentuk padat menjadi semacam kerak menempel di dinding air tersebut
dan bisa di “klenthek”.




Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                     Gambar .3.9. Blower Kecil dan Water Wall



                                                                              lxxxv
Bagian terakhir Packing, yaitu bagian pembungkusan produk, pengecekan ulang, dan
pergudangan /penyimpanan. Bagian pergudangan, berfungsi untuk menyimpan
barang-barang sudah jadi dan siap untuk dipasarkan.




Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                          Gambar 3.10. Pengiriman barang

                                 B. Pembahasan

1.   Sinergi UUPPLH Dengan Norma Agama Dan Adat-Istiadat

Sinergisitas UUPPLH dengan norma agama dan adat-istiadat dalam upaya
pembinaan terhadap masyarakat dan industri terinspirasi berdasarkan Pasal 65 ayat
(1) UU RI No.32 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini,
menjelaskan mengenai hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk menikmati
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ditinjau dari bidang agama (religious) dan adat istiadat (local wisdom) sangat
relevan diatur dalam Kitab suci Al-Qur’an adalah Surat Al Qashash ayat 77
mengatakan bahwa kita harus mencari apa yang telah dianugerahkan Alloh SWT
kepada kita yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, janganlah kita melupakan
kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, sehingga kita wajib berbuat baik kepada
orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Manusia dilarang
berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Alloh SWT tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan. Hal ini secara yuridis fiqihiyah berpeluang
dinyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam status hukum pelestarian
lingkungan hukumnya adalah wajib (Benny Syah: 2009: 2).




                                                                                 lxxxvi
       Tafsir Kitab suci Injil berawal dari Kitab Kejadian Pasal 2 ayat (7)
mengisyaratkan bahwa manusia dan berasal dari debu tanah, setelah jatuh dalam
dosa mempertahankan hidupnya dari mengolah tanah, dan kelak bila mati akan
kembali menjadi debu tanah pula. Manusia dan tanah (bisa diartikan alam semesta)
memiliki hubungan yang erat, bila manusia merusak alam berarti merusak dirinya
sendiri dan merusak karya Tuhan.

Ajaran Agama Katholik mengamanahkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan
diwujudkan dalam aturan yuridis kontitusi mengenai hak dan kewajiban terhadap
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaruh opini publik sangat efektik
dilakukan guna membentuk mentalitas dan gaya hidup manusia terhadap
lingkungannya. Hukum akan mendampingi dan melindungi pelaku lingkungan demi
ketertiban dan kesejahteraan umat manusia ( Komisi Kepausan, 2009 :321).

Ajaran Agama Hindu, mengutamakan Tri Hita Karana (Tiga Sumber Kesejahteraan).
Ajaran ini menekankan prinsip keseimbangan atau keselarasan hubungan manusia
dengan Sang Pencipta, manusia dengan masyarakat dan manusia dan alam semesta.
Orang Hindu yang merusak alam berarti merusak Tri Hita Karana.

Menurut ajaran Agama Hindu, tujuan hidup dapat diwujudkan berdasarkan Iman
(yadnya). Tuhan (Prajapati), manusia (praja) dan alam (kamadhuk) adalah tiga
unsur yang selalu berhubungan berdasarkan yadnya. Hal ini tersirat dalam makna
Bhagavadgita III, 10 “manusia harus beryadnya kepada Tuhan, kepada alam
lingkungan dan beryadnya kepada sesama.” Yadnya ini dimandatkan manusia dengan
tujuan membuat kesejahteraan alam lingkungan. Manusia harus mensejahterakan
semua makhluk hidup (Bhutahita). "Matangnyan prihen tikang bhutahita haywa tan
mâsih ring sarwa prani." Artinya: ...oleh karenanya, usahakanlah kesejahteraan
semua makhluk, berbelas kasihanlah kepada semua makhluk. "Apan ikang prana
ngaranya, ya ika nimitang kapagehan ikang catur warga, mâng dharma, artha kama
moksha." Artinya: Karena kehidupan mereka itu menyebabkan terjaminnya dharma,
artha, kama dan moksha. (I ketut Wiana, 2009: 8)




                                                                              lxxxvii
Menurut pandangan Agama Buddha dalam Kitab Karaniyametta Sutta menyebutkan,
bahwa hendaknya setiap manusia berpikir semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Hal ini mengandung arti bahwa agama Budha menolak terjadinya pencemaran dan
perusakan alam dan segenap potensinya.

Perhatian Buddha untuk hutan dan pohon digaris bawahi dalam Vanaropa Sutta
(S.I.32) konon katanya penanaman kebun (aramaropa) dan menanam hutan
(vanaropa) adalah tindakan berjasa, menganugerahkan jasa siang malam sebagai
penolong. Ahli ilmu lingkungan hidup memahami menanam hutan (vanaropa),
merupakan penyelamatan dunia dari desertifikasi. Deserfikasi merupakan akibat
penebangan hutan sampai hutan gundul, lama kelamaan hutan tersebut bisa menjadi
padang gurun tandus. Biarawan dalam vinaya melarang untuk menebang pohon,
kepercayaan populer bahwa dalam pohon sedang hidup organisme. (Nyanasuryanadi,
2004: 6 )

Kitab suci Al-Qur’an adalah Surat Al Qashash ayat 77, tafsir Kitab suci Injil berawal
dari Kitab Kejadian Pasal 2 ayat (7), tafsir Kitab Suci Weda dalam surat Tri Hita
Karana, tafsir Kitab Suci Tripitaka dalam surat Karaniyametta Sutta, dan kearifan
lokal (local wisdom) sebagai dasar penulisan hukum adalah terdapat asas-asas hukum
yang dapat menjadi pertimbangan penulis, hubungannya dengan negara Indonesia
menganut asas legalitas, walaupun tidak murni aliran anglosaxon dan bukan aliran
Eropa Continental (karena hukum di Indonesia masih memakai warisan sistem
hukum negara Belanda). Indonesia saat ini menginginkan keadilan yang beradab
secara ius constituendum (yang dicita-citakan), maka asas legalitas dapat terwujud
dengan dua teori yakni asas kebenaran hukum (rechtmateige heid) dan asas
kemanfaatan hukum (dullmatige heid), sehingga dalam era reformasi pengembangan
dibidang risalah perundang-undangan ( reguling) akan relatif aman. Secara harafiah
dalam setiap produk perundangan ( reguling) norma agama dan adat istiadat tidak
boleh dilupakan, hal ini akan mendukung dan melengkapi kesempurnaan
perundangan yang saling mendukung sesuai dengan sistem peleburan hukum,
sehingga dapat menjadi jaminan kepastian hukum yakni kesesuaian konsep lex
posterior derogat lege priori sebuah produk perundangan (reguling) di Indonesia.


                                                                             lxxxviii
   Kesimpulannya diperlukan sinergisitas antara hukum negara dengan norma agama
   dan kearifan lokal (local wisdom).

      Selanjutnya tingkat kesadaran Masyarakat dan P.T Indo Veneer Utama
   menggunakan hak dan kewajiban dalam melestarikan Lingkungan Hidup, terbukti
   dari survai berbentuk kelompok ibadah menurut Agama Islam yang tergabung dalam
   jamaah pengajian di tiga masjid 90 orang. agama Kristen/Katolik, dalam wadah
   Oikumene satu gereja 20 orang. dan kelompok Pranata Sosial dari tiga RT 150 orang
   serta Dasawisma 80 orang.

                      Tabel 3.9. Tingkat Responsibilitas beragama

           RESPOSIBILITAS          ISLAM      KRISTEN    KATHOLIK       *HINDU,BUDHA
                                                                         DAN ALIRAN
                                                                        KEPERCAYAAN
    Pengetahuan   Hukum             83%        75%           83%    -
    pelestarian   Agama             98%        88%           92%    -
    LH            Adat              50%        38%           58%    -
    Ketaatan      Hukum             81%        75%           83%    -
    terhadap      Agama             92%        88%           92%    -
    aturan        Adat              25%        38%           50%    -
    Aktivitas     Agama             85%        75%           92%    -
    keterlibatan  Adat              52%        50%           50%    -
    Kesadaran Masyarakat         Baik        Baik          Baik
* untuk Agama Hindu, Budha tidak ada responden

            Tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan perundang-
   undangan yang berlaku terutama terhadap UUPPLH, norma agama dan adat istiadat
   menurut hasil survey di Desa Blulukan dan 2 perusahaan besar dan 10 home
   industry termasuk PT Indo veneer Utama terlihat akurasi data 80% terbina dengan
   baik, terbukti hingga tahun 2010 belum pernah terjadi pencemaran lingkungan. Hal
   ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para ustad yakni Bapak H.Arif
   Nasrudin S.Ag, Bapak Pardi, Bapak Ahmad Yani, selaku takmir Masjid Bapak Drs.
   Sholichin, Bapak Saras, dan Pendeta Ibu Retno Ratih serta Koster Gereja Bapak Tri
   Poyo.




                                                                                 lxxxix
       Kesadaran masyarakat dan pihak manajemen berkesinambungan dengan
tingkat kesadaran masyarakat Desa Blulukan dalam memperhatikan kelestarian
lingkungan yang telah terbina melalui pembelajaran norma agama dan menjunjung
tradisi adat sebagai manifestasi kearifan lokal yang terbina dengan baik. Selanjutnya
manajemen Industri sadar akan semangat masyarakat sekitar dalam menjaga
kelestarian lingkungan, sehingga berupaya untuk saling sharing dengan masyarakat
melalui berbagai acara serasehan dengan program yang mengarah profitable yang
dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Desa Blulukan.




    Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                       Gambar 3.11. Suasana ibadah bersama

Kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik, hal ini nampak bila
sedang merayakan Halal bi halal maupun Natalan banyak terlihat ketiga warga
beragama tersebut saling berkunjung/bersilaturahmi mengikuti acara seremonial
yang teragendakan tiap tahun sekali. Agenda tahunan ini sebagai moment antara
pihak Manajemen PT. Indo Veneer Utama dan PT. Danliris saling mengundang
penduduk Blulukan, sehingga masyarakat tidaklah asing dalam berkomunikasi antar
kedua belah pihak. Acara perayaan keagamaan telah teragendakan dengan baik
antara warga Blulukan dengan pihak manajemen seperti Perayaan Natal dan Tahun
Baru, Hari Raya Idul Fitri, disamping acara seremonial pihak manajemen
memberikan bantuan sosial berupa sembako maupun pemberian pakaian bekas layak
pakai. Selanjutnya pada Hari Raya Idul Ahda (Hari Raya Qur’ban) pihak manajemen




                                                                                   xc
bersama dengan masyarakat berada (kategori strata menengah ke atas) memberikan
bantuan daging Qur’ban kepada warga yang pantas mendapatkan jatah Qur’ban.

2.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pembinaan Pelestarian Lingkungan
     Hidup

     Berkaitan dengan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditemukan
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sinergi antara UUPPLH dengan norma
agama dan adat-istiadat dalam upaya pembinaan masyarakat dan industri. Faktor-
faktor tersebut antara lain:
     a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM).
     b. Faktor teknologi.
     c. Faktor Kaedah-kaedah Agama dan adat-istiadat (pranata sosial).

     Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembinaan pelestarian lingkungan
hidup adalah sebagai berikut:
     a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM).
         Faktor Negatif bahwa masyarakat yang menjadi karyawan perusahaan
         sebanyak 20 orang dan bersifat gagap teknologi, sehingga belum memenuhi
         40% quota rekruitment masyarakat di sekitar industri, sehingga tingkat
         jaminan mewujudkan pelestarian lingkungan belum sepenuhnya tercapai.
         Sesuai struktur piramida tingkat usia produktif kerja kategori tinggi yakni
         laki-laki 369 dan perempuan 337, adapun yang bekerja di industri hanya 20
         orang.
         Faktor positif bahwa perusahaan berusaha membina masyarakat sekitar
         perusahaan dengan pelatihan, hal ini mempersiapkan untuk membentuk
         home industry sebagai anak asuh perusahaan. Bapak Saryono, staf sawmill,
         limbah proses sawmill dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai bahan briket
         arang. Limbah ini dijual dengan harga Rp 1.000,00 per karungnya. Hal ini
         tidak bersifat komersial namun untuk membantu warga sekitar dalam
         memenuhi kebutuhan akan bahan bakar home industry maupun industri
         rumah tangga dengan produk kerajinan (handycraft) assesories tata ruang



                                                                                       xci
        kantor, hotel dan koleksi mainan berupa miniatur candi Borobudur, seni ukir
        kayu dll, juga memiliki manfaat ekonomi terutama bagi masyarakat sekitar
        untuk pembuatan briket arang siap dikonsumsi publik, disamping
        perusahaan bersih dari tumpukan limbah, juga mengurangi resiko terjadinya
        kebakaran.




        (Sumber : Data Lapangan, 2010)
                    Gambar : 3.12. Produk Profitable ramah lingkungan
    b. Faktor Teknologi

        Faktor negatif bahwa mayoritas masyarakat strata pendidikan sedang,
        sehingga masih kesulitan dalam menyesuaikan pengembangan alih
        teknologi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis mesin industri
        masyarakat masih belum mengenalnya.




        (Sumber : Data Lapangan, 2010)
                       Gambar : 3.13. Alat yang Perlu Alih Teknologi
Faktor Positif bahwa pihak perusahaan dapat menyesuaikan keinginan masyarakat
dalam menjaga lingkungan tetap terjaga dengan baik, maka sharing informasi sering
dilakukan dengan pengubah limbah industri agar tidak mencemari lingkungan. Hal
ini mengubah menjadi produk baru yang profitable dan ramah lingkungan,
selanjutnya melibatkan anggota masyarakat yang menjadi karyawan perusahaan dan
pelatihan handycraft untuk menginformasikan kebijakan alih teknologi.




                                                                               xcii
      (Sumber : Data Lapangan, 2010)
                          Gambar : 3.14. Suasana pelatihan
c.   Faktor Kaedah-kaedah Agama dan Adat-istiadat (pranata sosial)

      Faktor negatif Tafsir yang tersirat dalam kaedah agama Islam dan
      Kristen/Katolik bersifat umum dan berupa himbauan belum mengatur
      secara spesifik seperti UUPPLH, sehingga para ustad dan pendeta/romo
      penekanannya bersifat beban moral bagi masyarakat. Faktor positif Tingkat
      kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sesuai dengan pembinaan
      dalam keagamaan dan adat istiadat menunjukkan 80 % hal ini sangat
      signifikan dalam pembinaan bidang lingkungan hidup.




      (Sumber : Data Lapangan, 2010)
                           Gambar. 3.15. Suasana pelatihan
      Tingkat kesadaran industri di wilayah masyarakat desa Blulukan
      menunjukkan 60% hal ini dapat dikatakan sedang, namun dengan penelitian
      ini memotivasi pihak industri untuk mengembangkan bioteknologi di dalam
      mengubah limbah didaur ulang menjadi produk yang profitable dan ramah
      lingkungan.


                                                                           xciii
Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010.
                                Gambar. 3.15. Suasana kerja bakti

Pihak pemegang kebijakan dalam hal ini Kapedal, bina lingkungan Kabupaten
Karanganyar dalam melakukan pembinaan baru bersifat secara fisik, sehingga
pembinaan melalui kaedah agama dan adat istiadat (kultur budaya) sangat membantu
membentuk pranata sosial di dalam melestarikan lingkungan hidup.

Faktor Solusi agama telah terjalin kerjasama antara masyarakat dengan industri
melalui kelompok-kelompok agama telah terjadi sarasehan bersama yang mengambil
moment fungsi agama dalam melestarikan lingkungan hidup harapannya industri
akan selalu sadar bahwa peningkatan kemajuan teknologi atau iptek memang
diperlukan manajemen, namun manajemen harus selalu mengutamakan keamanan
wilayah masyarakat blulukan demi kelestarian lingkungan hidup.

    Hal yang telah dilakukan yaitu adanya Pengajian Muslim P.T. Indo Veneer
Utama, membangun Masjid Baitul Rohman di dalam Perusahaan, adanya bantuan-
bantuan dari Pengajian Muslim P.T. Indo Veneer Utama kepada masyarakat.
Oikumene melalui agama Kristen/Katolik melakukan perayaan Natal bersama antara
warga dengan manajemen. Mengacu pada pendapat Pendeta Ratih maka peran
oikumene dapat lebih aktif dalam mengambil langkah-langkah yang pro dengan
lingkungan hidup, melakukan aksi sosial dan aksi simpatik lain sehingga sinergi akan
semakin mantap.

     Masyarakat melalui jalur adat-istiadat selalu melibatkan industri untuk turut
serta bersama masyarakat dalam tema bersih desa dengan bertujuan untuk
melestarikan lingkungan hidup. Manajemen menyerap aspirasi masyarakat demi



                                                                                     xciv
     meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka segala bentuk limbah akan
     dilakukan daur ulang sehingga menciptakan produk-produk baru untuk
     meningkatkan profit bagi industri serta ramah lingkungan.Faktor negatif Tafsir yang
     tersirat dalam kaedah agama Islam dan Kristen/Katolik bersifat umum dan berupa
     himbauan belum mengatur secara spesifik seperti UUPPLH, sehingga para ustad dan
     pendeta/romo penekanannya bersifat beban moral bagi masyarakat. Faktor positif
     Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sesuai dengan pembinaan
     dalam keagamaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi, lebih dari 80 % hal ini
     sangat signifikan dalam pembinaan bidang lingkungan hidup.

     Penelitian ini diharapkan bisa memotivasi pihak industri untuk mengembangkan
     bioteknologi di dalam mengubah limbah didaur ulang menjadi produk yang
     profitable dan ramah lingkungan. Pihak pemegang kebijakan dalam hal ini Kapedal,
     bina lingkungan Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pembinaan baru bersifat
     secara fisik, sehingga pembinaan melalui kaedah agama dan adat-istiadat (kultur
     budaya) sangat membantu membentuk pranata sosial di dalam melestarikan
     lingkungan hidup

3.   Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Sistemik Sinergi UUPPLH Dengan Norma
     Agama Serta Adat-Istiadat

     Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara antara pihak masyarakat yang
     diperoleh dari kelompok pengajian, kelompok oikumene, serta kelompok sarasehan
     para sesepuh Desa dan Pejabat Desa Blulukan (Kelompok Pranata Sosial), dan pihak
     manajemen Industri, maka sejak tahun 2007 hingga 2009 belum pernah terjadi
     pencemaran yang berlanjut sengketa lingkungan antara pihak manajemen Industri
     dan Masyarakat. Hal ini menyangkut tingkat kesadaran masyarakat Desa Blulukan
     dalam memperhatikan kelestarian lingkungan yang telah terbina melalui
     pembelajaran norma agama dan menjunjung tradisi adat sebagai manifestasi kearifan
     lokal yang terbina dengan baik. Selanjutnya manajemen industri dapat
     memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Desa Blulukan.




                                                                                       xcv
Penelitian hukum ini mengacu pada aturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat
terhadap kelestarian Lingkungan Hidup telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUDRI
1945 sebagai dasar yuridis yang ditindaklanjuti dalam UUPPLH Pasal 70 tentang
peran masyarakat. Perundangan ( reguling) lain yang mengatur hak dan kewajiban
adalah Pasal 29 UUHAM RI Nomor 39 Tahun 1999. Hak dan kewajiban masyarakat
juga diatur dalam Perda dan Undang-Undang lingkungan hidup. Kabupaten
Karanganyar mengatur hal tersebut dalam Perda No. 12 Tahun 2006 yang isinya
mirip dengan UURI No. 23 Tahun 1997 serta UURI No. 32 Tahun 2009 tentang
UUPPLH. Pasal 84-94 UUPPLH mengatur mengenai hak dan kewajiban
warganegara baik secara administratif, perdata dan pidana yang dapat dilakukan
melalui lembaga peradilan dan di luar peradilan jika terjadi kasus pencemaran.

Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa negara memiliki menguasai kekayaan alam
yang terkandung di bumi Indonesia dan negara berkewajiban untuk mengelola,
mensejahterakan, dan memakmurkan rakyat.

Pasal 70 ayat (1) berisi bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Masyarakat berkewajiban aktif melindungi lingkungan hidup.

Pasal 29 UUHAM RI No. 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang hak asasi manusia
mendapatkan hak untuk hidup aman dalam lingkungan bersih dan sehat. Kewajiban
menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup.

Perda No. 12 Tahun 2006 berisi sebagai berikut : Pasal 5 ayat 1 bahwa tiap orang
punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ayat 2 bahwa tiap orang
punya hak atas informasi lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup. Ayat 3 bahwa tiap orang punya hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan (regelling) yang
berlaku. Pasal 6 ayat 1 Setiap orang wajib berperan serta memelihara, melindungi,
melestarikan serta menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan
hidup. Ayat 2 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib



                                                                                 xcvi
melaksanakan pencegahan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan
hidup (Perda Kab. Karanganyar No. 12 Tahun 2006: 5-6).

UURI No. 23 Tahun 1997 yaitu Pasal 5 ayat 1 bahwa tiap orang punya hak sama
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ayat 2 bahwa tiap orang punya hak atas
informasi lingkungan hidup berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 3 bahwa tiap orang punya hak untuk berperan
dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (reguling) yang berlaku. Pasal 6 ayat 1 Setiap orang berkewajiban
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan. Ayat 2 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai
pengelolaan lingkungan hidup. (Undang Undang RI No. 23 Tahun 1997:5-6)

Menurut UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasal 84-94 secara administratif, perdata dan pidana penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan dan di luar peradilan jika terjadi
kasus pencemaran.

    Menurut Pasal 85 ayat 1 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
    a.   bentuk dan besarnya ganti rugi
    b.   tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
    c.   tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran
         dan/atau perusakan dan/atau
    d.   tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan
         hidup.

    Ayat 2 Pasal 85 UUPPLH ini, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar
pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana
diatur dalam Undang- Undang ini. Ayat 3 menyatakan bahwa dalam penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator
dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.


                                                                                xcvii
Penyelesaian sengketa juga diatur dalam UURI No. 30 Tahun 1999 tentang
Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan (PSDP) atau Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS). Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui bentuk konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

    Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat melalui tiga
jalur yaitu gugatan perdata, gugatan administratif, dan tindak pidana. Menurut UURI
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hak
Gugat secara perdata dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, hak gugat
oleh masyarakat, Hak gugat oleh organisasi lingkungan hidup.

    Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dengan gugatan
administratif diatur dalam Pasal 93 Ayat 1 yang berisi bahwa setiap orang dapat
mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
    a.   badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
         usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan
         dokumen amdal.
    b.   badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
         kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
         UKLUPL dan/atau
    c.   badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau
         kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
    Ayat 2 mengatur tentang Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata
usaha negara yang mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

    Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan jalur Pidana dapat
ditempuh sesuai dengan UUPPLH yang berlaku asal memenuhi unsur-unsur pidana
lingkungan hidup, yaitu unsur melawan hukum, unsur sengaja, unsur melakukan
perbuatan serta mengakibatkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur Pidana ini diatur dalam UURI
No. 32 Tahun 2009 bab XIV tentang penyidikan dan pembuktian.




                                                                              xcviii
Kolaborasi perundangan seperti diatas, yang saling mendukung sesuai dengan sistem
peleburan hukum, sehingga dapat menjadi jaminan kepastian hukum yakni
kesesuaian konsep lex posterior derogat lege priori.




                                                                             xcix
                              BAB IV. PENUTUP
                                   A. Simpulan

    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tiga masalah pokok di
atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Sinergisitas UUPPLH dengan Norma Agama dan Adat istiadat dalam upaya
   pembinaan terhadap masyarakat dan industri terinspirasi berdasarkan Pasal 65
   ayat (1) UU RI No.32 Tahun 2009 yang menjadi dasar Hukum dalam
   penelitian ini, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara
   untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, ditinjau dari bidang
   agama (religius) dan adat istiadat (local wisdom) sangat relevan diatur dalam
   Kitab suci Al-Qur’an adalah Surat Al Qashash ayat 77, tafsir Kitab suci Injil
   berawal dari Kitab Kejadian Pasal 2 Ayat (7), tafsir Kitab Suci Weda dalam
   surat Tri Hita Karana, tafsir Kitab Suci Tripitaka dalam surat Karaniyametta
   Sutta, dan acuan adat yang masih kental berupa tradisi desa berlaku turun
   menurun secara lisan yang ditradisikan untuk menggunakan hak dan
   kewajibannya dalam melestarikan Lingkungan Hidup. Selanjutnya tingkat
   kesadaran Masyarakat dan P.T Indo Veneer Utama menggunakan hak dan
   kewajiban dalam melestarikan Lingkungan Hidup,          terbukti dari survai
   berbentuk kelompok ibadah menurut Agama Islam yang tergabung dalam
   jamaah pengajian di tiga masjid 90 orang. agama Kristen/Katolik, dalam
   wadah Oikumene satu gereja 20 orang. dan kelompok Pranata Sosial dari tiga
   RT 150 orang serta Dasawisma 80 orang. Hasil penelitian menunjukkan 80 %
   hal ini sangat signifikan dalam pembinaan bidang lingkungan hidup

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembinaan pelestarian lingkungan
   hidup adalah sebagai berikut:

   a.   Faktor Sumber Daya Manusia, tingkat jaminan mewujudkan pelestarian
        lingkungan belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan pelatihan untuk
        membentuk home industri sebagai anak asuh perusahaan.



                                      89                                     89 c
                             DAFTAR PUSTAKA


Dari Buku

Andrias, dkk.1996. Pengembangan Teknologi Pengolahan Serbuk Gergaji Sebagai
          Bahan Pengisi Pada Pembuatan Bata Cetak. Ujung Pandang: Balai
          Industri Ujung Pandang

Cholid Nurbudo dan H. Abu Achmadi. 2002. Metodologi Penelitian. PT. Bumi
        Aksara, Jakarta.

Dardiri Hasyim H.A. 2004. Hukum Lingkungan. Surakarta: Sebelas Maret University
          Press

Eggi Sudjana Riyanto. 1999. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika
         Bisnis di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Fred Nichols Kerlinger. 2003. Asas-asas penelitian Behavioral Yogyakarta : Gadjah
         Mada University Press

Fuad Amsyari. 1981. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan cetakan
       kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia

Gatot P. Soemartono.R.M. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar
         Grafika

Hadari Nawawi. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada
       University Press.

Hamdan.M. 2000. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Jakarta: Erlangga

Hilman Hadikusuma.1995. Metodologi Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu
        Hukum. Bandung: CV Mandar Maju

Imam Supardi. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung: Alumni

Koesnadi Hardja Soemantri. 2002. Hukum Tata Lingkungan edisi ketujuh cetakan
         ketujuh belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Lexy J Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T. Remaja
       Rosdakarya




                                                                               ci
Mahkamah Konstitusi RI. 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
       Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
       Tentang Mahkamah Konstitusi cetakan keenam. Jakarta: Sekretariat
       Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Maria S.W Sumardjono, Nurhasan Ismail dan Isharyanto. 2008. Mediasi Sengketa Tanah
         Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di bidang
         Pertanahan. Jakarta; P.T. Kompas Media Nusantara

Soehino.2005.Hukum Tata Negara Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar
          Republik Indonesia 1945 edisi 2004-2005. Yogyakarta: fakultas Ekonomi UGM

------------------- .2008. Hukum Tata Negara Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-
              Undang Dasar Republik Indonesia 1945 edisi keempat Yogyakarta: fakultas
              Ekonomika dan Bisnis UGM

------------------ .2008. Hukum Tata Negara Tekhnik Perundang-undangan. Yogyakarta:
              Liberty

------------------ .2008.Hukum Perundang-undangan (perkembangan pengaturan mengenai
              tata cara pembentukan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah).
              Yogyakarta: fakultas Ekonomi UGM

----------------- .2008. Hukum Tata Negara Tekhnik Perundang-undangan Edisi Pertama.
              Yogyakarta: fakultas Ekonomi UGM

Seonaryo. 2000. Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Sosiologi (bagian satu) pengertian
          dan masalah, status dan peranan lembaga masyarakat dan kebudayaan.
          Surakarta : UNS Press

Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press

Sutopo HB. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press

Sutrisno Hadi. 2002. Metodologi Research. Jilid I Yogyakarta: Andi Offset

Dari Makalah

Agus Sugiyono. 2002. Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Makalah.
        Tugas mata kuliah ekonomi lingkungan disampaikan di Fakultas Ekonomi
        UGM.Yogyakarta

Nyanasuryanadi.2004. Pengembangan Kesadaran Lingkungan Dengan Pendekatan
          Agama Buddha. Makalah disampaikan pada forum lokakarya keterlibatan
          tokoh agama dalam menyampaikan misi Lingkungan hidup pada
          masyarakat     yang    diselenggarakan     oleh   badan    pengelolaan     dan


                                                                                      cii
            pengendalian dampak lingkungan(BAPEDAL) Pemprov Jateng Tanggal
            25-26 Mei 2004 di Hotel Borobudur Magelang

Dari Jurnal

Elizabeth Fisher, Bettina Lange, Eloise Scotford dan Cinnamon Carlarne . 2009.
            “Maturity and Methodology: Starting a Debate about Environmental Law
            Scholarship.” Journal of Environmental Law 21:2 published on 13 May
            2009. Oxford. Oxford University Press

Robert P Borrong.1998. “Etika Lingkungan Agama Kristen.” Jurnal Pelita Zaman
         Volume 3 No.1.1998. Bandung. Yayasan Pengembangan Pelayanan
         Kristen Pelita Zaman

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan
        Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia         No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
        Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
        Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
        dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.09/M-DAG/PER/3/2006
         Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
          Lingkungan Hidup

Keputusan Bupati Karanganyar No.272A Tahun 2003 tentang Data Monografi
         Desa/Kelurahan. Biro Pusat Statistik Pemkab Karanganyar

Publikasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. 2000. Profil Pariwisata Kabupaten
Gunung Kidul. Jogjakarta: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul




                                                                             ciii
Dephut RI. 2009. Statistik Penggergajian Kayu di Indonesia Tahun 2006. Dishut
Riau           Dokumen              Statistik         Kehutanan           Daerah
http://www.dephut.go.id/files/Statistik_DishutRiau 06_0.pdf (diakses tanggal 14
Januari 2010 pukul 09.36 WIB).

I Ketut Wiana. 2009. Dosa Besar Membuang Limbah ke Sungai.
http://www.parisada.org, (diakses tanggal 10 Januari 2009 pukul 01.56 WIB)

--------------, 2010. Dana Punia, Prioritas Beragama di Zaman Kali.
http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1530&Ite
mid=29 (diakses tanggal 12 Januari 2010 pukul 15.03 WIB)

Ki        Sabda       Langit.       2010.         Puncak       Ilmu      Kejawen.
http://wordpress.com/category/falsafah-jawa/     (diakses tanggal 16 Januari 2010
Pukul 11.01 WIB)

Sekretariat Tim Teknis BKTRN .2008. Masyarakat Adat yang Menjaga Pelestarian
Lingkungan.       Bulletin     tata    ruang     edisi   November-      Desember
2008.http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=141”KAMPU
NG NAGA” diakses tanggal 10 Januari 2009 pukul 01.40 WIB)

Kompas.Com.2009.Tumpek Wariga, Adat Bali dalam Pelestarian Lingkungan.
Kompas.Com.http://regional.kompas.com/read/2009/09/21/09004185/Tumpek.Warig
a..Adat.Bali.dalam.Pelestarian.Lingkungan. (Diakses Desember 2009 pukul 02.30
WIB)

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3
          cetakan ke 2. Jakarta: Balai Pustaka




                                                                              civ

								
To top