tugas sejarah 2

Document Sample
tugas sejarah 2 Powered By Docstoc
					 E. Runtuhnya Orde Baru




    Peny ebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter
tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring
dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin
merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan
sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul
demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran
adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran
dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa
Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok
dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana,
Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur
tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi
reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet
Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk
Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU
Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam
perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri
menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut
menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

    Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden
B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan
dimulainya Orde Reformasi.
  A. Menjelang kejatuhan Orde lama

Peristiwa G3OS/PKI yang berlanjut dengan penangkapan para pengikut PKI
membawa bencana bagi pemerintahan orde lama. Ketidaktegasan sikap
pemerintahan terhadap peristiwa G3oS/PKI dan keberadaan PKI mengundang
ketidakpuasan dalam masyarakat. Ketidakpuasan rakyat semakin meningkat karena
ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk.

Ketidakpuasan rakyat diungkapkan dalam bentuk demonstrasi. Unjuk rasa
Orde Lama


Aktif Kembali

Setahun setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada
tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini
menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia.

Didahului dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1
September 1951, yang kelak ditetapkankan sebagai Undang-undang No. 15 tahun
1952 tentang Bursa, pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada
tanggal 31 Juni 1952, setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun
penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek -
efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar Efek lainnya
dengan Bank Indonesia sebagai penasihat.

Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun Efek yang
diperdagangkan adalah Efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas
ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi
berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak
warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota
diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan
Amsterdam.

Masa Konfrontasi

Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat
itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan
politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga
mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga
negara Belanda meninggalkan Indonesia.

Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan
Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan
memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai
dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.

Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda
(BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk
memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di
Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin
memperparah perdagangan Efek di Indonesia.

Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup tinggi ketika itu, makin menggoncang dan
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang dan pasar modal, juga
terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya pada tahun 1966.

Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah,
sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan pasang surut Pasar
Modal Indonesia pada zaman Orde Lama.
Masa Orde Lama

Persiapan perebutan Irian Barat ditandai dengan upaya - upaya memperkuat kekuatan
nasional. Di lingkungan Mahasiswa dikeluarkan keputusan Menteri Keamanan
Nasional No. MI/B/00307/61 tentang latihan kemiliteran di perguruan tinggi sebagai
"Pendahuluan Wajib Latih Mahasiswa".]

Dengan dicanangkannya operasi pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember
1962, dikenal dengan TRIKORA (Tri Komando Rakyat), maka untuk
menindaklanjutinya Menteri PTIP mengeluarkan instruksi No. 1 tahun 1962, tentang
pembentukan Korps Sukarelawan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berikutnya,
kedua keputusan di atas disusul dengan Keputusan Bersama Wampa (Wakil Menteri
Pertama) Hankam dan Men PTIP (Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan)
No. M/A/20/1963 tanggal 24 Januari 1963 tentang pelaksanaan wajib latih dan
pembentukan Resimen Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi.
Pengembangannya dilakukan dalam satuan satuan Resimen Induk Mahasiswa
(RINWA), yang diatur dalam Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Men PTIP
No. 14 A/19-20-21/1963 tentang Resimen Induk Mahasiswa.

Tahun 1964 melalui instruksi Menko Hankam /Kasab No. AB/34046/1964, tanggal
21 April 1964 dilakukan pembentukan Menwa di tiap - tiap Kodam. Hal ini dipertegas
dengan Keputusan Bersama Menko Hankam/Kasab dan Men PTIP no. M/A/165/65
dan Nomor 2/PTIP/65 tentang organisasi dan prosedur Mahasiswa Menwa ikut serta
mendukung Operasi Dwi Komando Rakyat (Dwikora) tanggal 14 Mei 1964. Sebagai
bukti keikutsertaan ini dapat diketahui bahwa hingga tanggal 20 Mei 1971, sebanyak
802 (delapan ratus dua) orang anggota Menwa memperoleh anugerah "Satya Lencana
Penegak" dan beberapa memperoleh anugerah "Satya Lencana Dwikora".

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, di mana Menwa memiliki andil yang besar
dalam membantu menegakkan NKRI, maka Partai Komunis Indonesia (PKI)
merasakan ancaman, sehingga pada tanggal 28 September 1965, Ketua PKI D.N.
Aidit menuntut kepada Presiden Soekarno agar Resimen Mahasiswa yang telah
dibentuk di seluruh Indonesia agar dibubarkan. Namun hal itu tidak berhasil.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:483
posted:9/17/2010
language:Indonesian
pages:5