UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG by zpo16379

VIEWS: 927 PAGES: 31

									  UNDANG-UNDANG
 NOMOR 5 TAHUN 1999

           TENTANG


LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
 PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
    TUJUAN DAN LATAR BELAKANG
               (ps.3)

•   Menjaga kepentingan umum
•   Meningkatkan efisiensi ekonomi
•   Mewujudkan iklim usaha yang kondusif
•   Mencegah praktek monopoli dan persaingan
    curang
    PERJANJIAN YANG DILARANG
•   Oligopoli (ps.4)
•   Penetapan Harga(ps. 5-8)
•   Pembagian wilayah (ps.9)
•   Pemboikotan (ps.10)
•   Kartel (ps.11)
•   Trust (ps.12)
•   Oligopsoni (ps.13)
•   Integrasi vertikal (ps.14)
•   Perjanjian tertutup (ps.15)
•   Perjanjian dengan pihak luar negeri (ps.16)
                    OLIGOPOLI
                           (PASAL 14)
 Penguasaan produksi
  Contoh: dulu, produksi dari tepung terigu dikuasai penuh oleh
  bogasari, sehingga produsen mie instant hanya bisa
  mendapatkan stock dari bogasari
 Pemasaran barang atau jasa
  contoh: barag berupa teh botol, tidak boleh hanya dikuasai
  oleh perusahaan sosro saja, tapi perusahaan lain juga bisa
  memproduksi jenis barang tersebit
 Menguasai >75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
  tertentu
                Penetapan Harga
                   (pasal 5-8)
• Pada pasar yang sama dengan pesaing, kecuali pada usaha
  patungan.
  contoh : pedagang baju di tanah abang menetapkan harga
  lebih rendah dibandingkan pedagang lainnya di Tanah
  Abang.
• Berbeda untuk pembeli yang berbeda untuk barang/jasa yang
  sama
• Contoh : perusahaan roti unyil menjual harga yang tidak
  sama ke para pelanggannya.
• Dibawah harga pasar
• Lebih rendah dari harga yang lebih diperjanjikan
           Pembagian wilayah
               (pasal 9)
• Membuat perjanjian dengan pesaing untuk
  pemasaran/alokasi pasar barang/jasa
              Pemboikotan
               (pasal 10)
• Membuat perjanjian dengan pesaing untuk
  menghalangi pesaing yang melakukan usaha
  yang sama untuk pasar dalam/luar negeri
• Menolak menjual barang/jasa dari pelaku
  usaha lain
• Membatasi penjualan/pembelian barang/jasa
• Contoh: Perusahaan penerbangan Indonesia
  dilarang memasuki wilayah udara Uni Eropa
                 KARTEL
                (Pasal 11)
• Membuat perjanjian dengan pesaing untuk
  mempengaruhi harga dengan mengatur
  produksi/pemasaran
                       TRUST
                      (pasal 12)
• Membentuk gabungan perusahaan (masing-
  masing perusahaan tetap eksis) yang
  bertujuan mengontrol produksi barang/jasa

 Pengelompokkan penguasaan ekonomi dari hulu sampai ke
 hilir (dari perkebunan pinus sampai kertas tissue) dan sektor2
 yg tidak berkaitan (group mobil memiliki perkebunan kelapa
 sawit) sangat tidak sehat utk ekonomi jangka panjang negara
 tsb dan cenderung menyebabkan terjadinya monopoli dan
 oligopoli (kartel) di sektor ekonomi dan perdagangan kepada
 segilintir kapitalis besar saja
             OLIGOPSONI
              (Pasal 13)
• Menguasai pembelian/pasokan agar dapat
  mengendalikan harga barang/jasa
• Menguasai >75% pangsa pasar satu jenis
  barang/jasa tertentu
     INTEGRASI VERTIKAL
          (Pasal 14)

 Menguasai produksi sejumlah produk
   yang termasuk dalam rangkaian
  produksi barang/jasa tertentu yang
  merupakan hasil pengolahan atau
    proses lanjutan langsung/tidak
langsung yang merugikan masyarakat
       PERJANJIAN TERTUTUP
            (Pasal 15)
• Penerima barang hanya akan memasok/tidak
  memasok kembali kepada pihak tertentu.
• Penerima barang tertentu harus bersedia
  membeli barang lain dari pemasok.
• Penerima barang harus bersedia membeli dari
  pemasok/tidak akan membeli barang yang
  sama dari pemasok lain.
   PERJANJIAN DENGAN PIHAK
        LUAR NEGERI
           (Pasal 16)

     Perjanjian yang mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli persaingan
            usaha tidak sehat
     KEGIATAN YANG DILARANG
•   Monopoli (ps.17)
•   Monopsoni (ps.18)
•   Penguasaan pasar (ps.19-21)
•   Persekongkolan (ps. 22-24)
             MONOPOLI
             (Pasal 17)

    Penguasaan produksi/pemasaran
      barang/jasa yang belum ada
  substitusinya, pelaku usaha lain yang
tidak dapat masuk, menguasai lebih dari
           50% pangsa pasar.
         MONOPSONI
          (Pasal 18)

Menguasai pasokan atau pembelian
    barang/jasa tertentu yang
 menguasai lebih dari 50% pangsa
   pasar satu jenis barang/jasa
             tertentu.
        PENGUASAAN PASAR
           (Pasal 19-21)
• Menghalangi pelaku usaha tertentu
  melakukan kegiatan usaha yang sama pada
  pasar tertentu
• Menghalangi konsumen dari pesaing untuk
  tidak melakukan hubungan usaha dengan
  pesaing tersebut
• Membatasi peredaran/penjualan barang/jasa
  pada pasar tertentu
     PENGUASAAN PASAR (cont.)
          (Pasal 19-21)
• Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku
  usaha tertentu
• Melakukan pemasokan barang/jasa dengan cara
  jual-rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah
  untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing
  di pasar tertentu
• Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya
  produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari
  komponen harga barang/jasa yang dapat
  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
  sehat.
         PERSEKONGKOLAN
            (Pasal 22-24)

• Untuk mengatur/menentukan pemenang
  tender
• Untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha
  pesaingnya (rahasia perusahaan)
• Untuk menghambat produksi atau pemasaran
  barang/jasa dari pesaingnya agar berkurang
  jumlah, kualitas, dan tidak tepat waktu.
                   POSISI DOMINAN
                      (Pasal 25)
Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk:
• menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah
   dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang
   bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
• membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
• menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
   memasuki pasar bersangkutan.

Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)
apabila:
• satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
   (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
   tertentu; atau
• dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75%
   (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau
   jasa tertentu
          JABATAN RANGKAP
              (Pasal 26)
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau
komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang
bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau
komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-
perusahaan tersebut :
– berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
– memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan
  atau jenis usaha; atau
– secara bersama dapat menguasai pangsa pasar
  barang dan atau jasa tertentu, yang dapat
  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
  atau persaingan usaha tidak sehat
    PEMILIKAN SAHAM TERTENTU
             (Pasal 27)
  Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada
  beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan
  usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan
  yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang
  memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
  yang sama, apabilakepe milikan tersebut mengakibatkan:
• satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
  menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar
  satu jenis barang atau jasa tertentu;
• dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
  menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa
  pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
 Penggabungan, Peleburan, dan
       Pengambilalihan
         (Pasal 28)

        Penggabungan/peleburan/ dan
pengambilalihan tertentu yang megakibatkan
nilai aset/nilai jualnya melebihi jumlah tertentu
   wajib diberitahukan kepada KPPU dalam
                   waktu 30 hari.
             Pengecualian dalam Ketentuan UU ini
                         (Pasal 50)
1. Perrjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku
2. Hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta,
    desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang,serta
    waralaba
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak
    mengekang dan atau menghalangi persaingan
4. Perjanjian keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasokkembali
    barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah
    diperjanjikan
5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk perbaikan standar hidup masyarakat luas
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak
    mengganggu
8. Kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri
9. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
10. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani
    anggotanya.
Kasus dan Putusan KPPU*
      UU No.5 Tahun 1999
    Tentang Larangan Praktek
     Monopoli dan Persaingan
       Usaha Tidak Sehat

   Sumber: www.kppu.go.id &
       www.detik.com
              1.Cineplex 21 ( 2002 )

Gugatan tentang penguasaan pasar dan distribusi film di
Indonesia, pemegang hak tunggal oleh Group 21.
Memutuskan denda pada salah satu perusahaan distribusi
Group 21, yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya karena
   melanggar
UU No.5 tahun 1999 Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham
Mayoritas di beberapa perusahaan distribusi film. Pengusahaan
saham mayoritas ini membuat penguasaan pasar secara tidak
sehat dan menghambat persaingan usaha di perindustrian film
nasional, terutama distributor film.
      2. Logo PT. Pertamina (2006)

Pertamina dinyatakan secara sah telah melanggar UU
Persaingan Usaha.
Spesifiknya melanggar Pasal 19d yang berisi tentang praktek
diskriminasi terhadap pelaku usaha.
Dalam kasus ini berkaitan dengan pembuatan logo baru
   pertamina
dengan tujuan memperbaiki citra dan penyesuaian visi, misi
perusahaan. Pertamina melakukan penunjukan langsung kepada
LANDOR international branding consultant. Sehingga melakukan
diskriminasi terhadap Konsultan Merk lainnya untuk bersaing
secara sehat. Pertamina dikenakan denda sebesar Rp. 1 Milyar
yang harus disetorkan ke kas negara.
     3. Tender LCD Pemprov DKI Jakarta (2007)


Pelanggaran berkaitan dengan tender pengadaan LCD proyektor
di Biro Administrasi wilayah sekretariat daerah provinsi DKI
Jakarta.
Putusan KPPU menghukum PT.Sima Agustus, PT.Tiga Permata
Hati, PT. Buana Rimba Raya, Panitia pengadaan barang dan
jasa DKI anggaran 2006 dan Kepala Biro Administrasi karena
terbukti bersalah melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha
tentang Persekongkolan. Yaitu, sengaja mengatur dan
menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan peserta
tender.
            4. Kartel SMS (2008)
PT. Excelcomindo Pratama, PT. Telekomunikasi Selular,
PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Bakrie Telecom, PT.
  Mobile-8
Telecom, PT. Smart Telecom bersama-sama telah
  melakukan
penetapan harga SMS. Melanggar Pasal 5 tentang
  Penetapan
Harga, UU Persaingan Usaha.

Telkomsel dan XL masing-masing harus membayar denda
Rp.25M, Telkom Rp18 M, Mobile 8 Rp.5 M dan
   BakrieTelecom
sebesar Rp.4 M. Semua operator yang dikenakan putusan
tersebut saat ini sedang melakukan persiapan banding ke
Pengadilan Negeri
               4. Kartel SMS (2008)
                        (Lanjutan)

Dalam putusannya, KPPU memaparkan tentang consumer loss
atau kerugian pelanggan akibat terjadinya praktik kartel SMS
tersebut. Selama periode 2004 hingga 1 April 2008 konsumen
disebut telah mengalami kerugian Rp 2,827 triliun akibat
seragamnya tarif SMS lintas operator: yakni Rp 250 sampai Rp
350.

Pelanggan Telkomsel dianggap mengalami kerugian terbesar,
Rp2,1 triliun. Disusul oleh pelanggan XL Rp 346 miliar, Telkom Rp
173,3 miliar, Bakrie Telecom Rp 62,9 miliar, Mobile-8 Rp 52,3
miliar, dan Smart Telecom Rp 0,1 miliar.
TERIMA KASIH

								
To top