; Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran APBD Melalui Potret Belanja Daerah
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran APBD Melalui Potret Belanja Daerah

VIEWS: 2,112 PAGES: 5

  • pg 1
									                                        BAB I
                               PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG
       Berawal dari krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia sekitar tahun
  1997 dan berlanjut kedalam krisis ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan
  besar-besaran pada pemerintahan. Dimulai dari pergantian presiden dan
  munculnya agenda reformasi sampai agenda penuntutan Otonomi Daerah
  (OTODA) oleh kebanyakan Pemerintah Daerah di Indonesia. Hingga akhirnya
  muncul istilah krisis multidimensi, yaitu ditambah dengan krisis kepercayaan
  publik terhadap kinerja pemerintah.
       Setelah berlakunya OTODA, APBD dijadikan salah satu sorotan utama oleh
  masyarakat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah masing-masing. Apakah
  penyusunan dan realisasi APBD tersebut sudah sesuai dengan harapan
  masyarakat? Pertanyaan tersebut muncul ketika semakin banyaknya kasus korupsi
  Dana APBD di berbagai daerah di Indonesia.
       Secara teoritis APBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi
  alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi ini, APBD memainkan
  peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau
  penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan
  publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan pendapatan dan
  pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan
  makroekonomi yang kondusif (fungsi stabilisasi). Fungsi-fungsi dasar tersebut
  kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan,
  pembiayaan maupun belanja negara.
       Namun seringkali fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara semestinya,
  banyak sekali terjadi disorientasi APBD. Apalagi kalau sudah berbicara yang
  namanya Anggaran Belanja Daerah, banyak sekali kasus-kasus penggelembungan
  anggaran dana yang berpotensi untuk dikorupsi.




                                                                              1
         Demi menyongsong tahun 2007 yang lebih baik, penyusun mengusung tema
  ini untuk dibahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya.


B. RUMUSAN MASALAH
         Untuk lebih memfokuskan dan mengoptimalkan pembahasan, maka
  permasalahan yang diangkat pada pembahasan makalah ini adalah:
  1. Bagaimana prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Th. 2007 menurut
     Permendsagri No. 26 Tahun 2006?
  2. Seberapa efisien dan efektif anggaran belanja daerah yang disusun dalam
     APBD th. 2007?


C. TUJUAN
         Adapun penyusunan makalah ini secara umum diharapkan memberi manfaat
  sebagai berikut:
  1. Bagi Penyusun
         Menambah pengetahuan tentang penyusunan dan realisasi APBD.
         Mempertajam kemampuan analisis terhadap suatu keadaaan yang terjadi
          disekitarnya dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap nasib bangsa ini.
  2. Bagi Pembaca
         Sebagai salah satu alternatif bacaan untuk menambah pengetahuan di
          pemerintahan, khususnya masalah penyusunan dan realisasi APBD.
         Meningkatkan rasa kepedulian terhadap nasib bangsa ini.




                                                                                 2
                                      BAB II
                                 PEMBAHASAN


A. KAJIAN TEORITIS
  1. Prinsip Penyusunan APBD dalam Permendagri 26 Th. 2006
           Agar tidak terjadi disorientasi anggaran dalam APBD 2007 ini,
     pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri membuat suatu aturan
     yang tertuang dalam Permendagri 26 Th. 2006 tentang Pedoman Penyusunan
     APBD Tahun 2007. Salah satu isinya adalah mengenai beberapa prinsip yang
     harus dilaksanakan dalam penyusunan APBD, yaitu:
     a) Partisipasi masyarakat.
     b) Transparansi dan akuntabilitas anggaran
     c) Disiplin anggaran
     d) Keadilan anggaran
     e) Efisiensi dan efektivitas anggaran
     f) Taat azas
  2. Jenis-jenis Belanja Daerah dalam Permendagri 26 Th. 2006
           Efisiensi dan efektivitas anggaran sangat mutlak diperlukan dalam APBD
     agar tidak terjadi disorientasi, khususnya mengenai anggaran belanja daerah.
     Hal     ini   dikarenakan   anggaran    belanja   daerah   rawan     akan   kasus
     penggelembungan dana alokasi yang berbuntut pada kasus korupsi.
           Di dalam Permendagri 26 Th. 2006, disebutkan beberapa jenis belanja
     daerah, diantaranya:
     - Belanja pegawai                             - Belanja hibah
     - Belanja barang & jasa                       - Bantuan sosial
     - Belanja modal                               - Belanja bagi hasil
     - Belanja DPRD                                - Belanja bantuan keuangan
     - Belanja kepala &wakil daerah                - Belanja tidak terduga
     - Dana penanggulangan bencana                 - pendanaan Pilkada
     - Belanja subsidi



                                                                                    3
B. STUDI KASUS
  1. Potret Anggaran Belanja Daerah Th. 2007 Kab. Bandung
        Berdasarkan berita yang dimuat di koran harian Kompas Bandung,
     disebutkan bahwa telah terjadi banyak kebocoran pada RAPBD 2007 Kab.
     Bandung. Pernyataan tersebut dimulai dari temuan-temuan FDA (Forum
     Diskusi Anggaran) ketika menganalisis enam RKA (Rencana Kegiatan dan
     Anggaran) dari beberapa dinas sebagai sampel, yaitu Dinas Pekerjaan Umum,
     Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
     Kesehatan, dan Dinas Permukiman dan Tata Wilayah. Pemborosan terjadi
     karena ketidaksesuaian dengan Permendagri No 26/2006 mengenai tata cara
     penyusunan APBD 2007 atau keputusan bupati mengenai standar harga.
        Dari 77 kegiatan Dinas Pendidikan ternyata sudah ditemukan pemborosan
     sebanyak Rp 81,5 miliar yang berasal dari penggelembungan accress
     (kebutuhan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, pangkat, tunjangan
     keluarga, dan penambahan jumlah pegawai karena mutasi) melebihi
     ketentuan, yaitu 17,5 persen dan harga satuan belanja barang. Ironisnya,
     masyarakat sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk
     mendapatkan pelayanan pendidikan, dengan alasan keterbatasan anggaran.
        Sementara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, FDA menyoroti rencana
     pembangunan Gedung Kesenian yang menghabiskan Rp 19 miliar, Rp 16
     miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 3 miliar untuk pembangunan gedung.
  2. Potret Anggaran Belanja Daerah Th. 2007 Kota Malang.
        Sementara itu yang terjadi di kota Malang menurut berita yang dimuat
     pada Radar Malang (Koran harian Jawa Pos) ditemukan adanya anggaran
     dana bantuan sosial yang besarnya mencapai Rp. 33 miliar dalam APBD
     2007. Anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat untuk
     kegiatan-kegiatan sosial. Untuk bantuan keuangan sosial kemasyarakatan
     sebesar Rp 4,993 miliar. Sedangkan untuk dana bantuan keagamaan
     dianggarkan senilai Rp 1,7 miliar, bantuan sosial kepemudaan Rp 500 juta,
     bantuan sosial organisasi pelajar dan kemahasiswaan Rp 500 juta.



                                                                               4
Untuk mengakses dan mendownload tugas kuliah ini selengkapnya
              anda harus berstatus Paid Member




                                                                5
                                                         5

								
To top