Perbankan Wajib Ikuti Sertifikasi Resiko

							Perbankan Wajib Ikuti Sertifikasi Risiko
JAKARTA, (PR).-
Bank Indonesia mewajibkan perbankan nasional mengikutkan pegawai dan direksinya
memiliki sertifikasi manajer risiko, untuk bisa menyeimbangkan target keuntungan
dengan risiko yang dihadapi.

"Pada saat ini baru Bank Indonesia saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan
program sertifikasi risk manager, sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri
perbankan yang diawasinya," ujar Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullan
dalam sambutannya saat peluncuran program sertifikasi manajemen risiko di Jakarta,
Rabu (7/7).

Dikatakan, menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas
fungsional bank maka Bank Indonesia bersama para regulator perbankan serta komunitas
perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya, para
pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara
keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah
kebijakannya.

Hal tersebut terus diupayakan, terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan
Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan
manajemen risiko secara efektif.

"Dengan peningkatan kualitas SDM sebagai hasil dari program ini, sebenarnya kita
merespons beberapa permasalahan yang dihadapi sekaligus," ujarnya. Masalah itu,
pertama, mengantisipasi kemungkinan implementasi Basel II di bidang risk management
sebagai best practices perbankan dalam jangka menengah-panjang.

Kedua, peningkatan kompetensi SDM perbankan di bidang risk management, berarti juga
akan akan dapat menutup berbagai kelemahan dalam sistem dan infrastruktur operasional
perbankan yang saat ini masih ada. Ketiga, program sertifikasi risk manager ini pada
dasarnya akan mempercepat proses penguatan institusional perbankan. Secara
fundamental, penerapan risk management oleh perbankan akan mendorong diterapkannya
pula prinsip good corporate governance dan peningkatan kehati-hatian dalam kegiatan
operasional sehari-hari. (A-80)***
 www.pikiran-rakyat.com/cetak/0704/08/0603.htm

Mandiri dan IBM Kembangkan Pendidikan TI Perbankan
Selasa, 29 Juni 2004
Oleh : Dede Suryadi
Bank Mandiri dan IBM Indonesia melakukan kerjasama untuk mengembangkan center of
excellence dalam bidang pendidikan aplikasi perbankan berbasis teknologi informasi.
Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri dan IBM akan menyediakan perangkat keras Server
AS/400 untuk simulasi aplikasi perbankan dan pelatihan bagi para pengajar diberbagai
universitas untuk mempersiapkan para mahasiswanya dalam memenuhi kebutuhan SDM
di industri perbankan.

Selain dari perangkat keras Server AS/400 dan aplikasi simulasi core banking yang akan
diberikan Mandiri, perangkat lunak yang juga akan disediakan oleh IBM terdiri atas
OS/400 V5R2, aplikasi Websphere Development Studio dan beberapa program lisensi
yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya aplikasi core banking tersebut.

Diungkap E.C.W. Neloe, Presdir Bank Mandiri, perguruan tinggi yang akan menerima
bantuan ini adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB),
Universitas Hasanudin (Unhas), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi
Surabaya (ITS) dan Universitas Sumatera Utara (USU). Melalui kerjasama ini, pihaknya
berharap perguruan tinggi dapat menyediakan pendidikan bermutu tinggi guna memenuhi
kebutuhan tenaga kerja profesional di bidang TI perbankan. “Kerjasama ini merupakan
program Mandiri Peduli Pendidikan dalam mewujudkan corporate social responsibility,”
katanya.

Di samping menyediakan produk perangkat keras dan lunak, Mandiri dan IBM juga akan
membantu universitas dalam memberikan pelatihan bagi para dosen, melaksanakan
instalasi fasilitas dan mengembangkan materi kuliah bagi para mahasiswa. Di lain pihak,
universitas tersebut akan menyediakan tenaga pengajar untuk dilatih dalam upaya
menumbuhkembangkan minat mahasiswa mempelajari aplikasi perbankan sebagai salah
satu alternatif non kurikuler mereka.

Menurut Neloe, peranan TI di bidang perbankan semakin lama semakin besar dan
strategis. Dan, berdasarkan pengalaman, saat ini sulit sekali mendapatkan SDM di bidang
tersebut yang siap pakai dari lulusan perguruan tinggi. Karena itulah, pihaknya merasa
terpanggil untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan SDM yang siap pakai.
"Untuk mewujudkan hal itu, Bank Mandiri memilih IBM yang sudah sangat piawai dan
berpengalaman dibidangnya untuk bersama-sama memberikan bantuan dan perhatian
serius di bidang TI perbankan ini," ujarnya.

Sementara itu, Betti Alisjahbana, Presdir IBM Indonesia, mengungkapkan, perbankan
adalah sektor industri yang sangat padat kandungan teknologi informasinya. Untuk itu,
dibutuhkan tenaga terampil di bidang TI perbankan dalam jumlah yang banyak. "Inisiatif
ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara demand dan supply tenaga siap
pakai di bidang TI perbankan," kata Betti.

(swa)
URL : http://www.swa.co.id/primer/manajemen/sdm/details.ph

EKONOMI


Bank Temui Kendala Bantu UKM
Pontianak, 10 Oktober 2001 14:38
Dalam upaya mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) terdapat
beberapa kendala yang akan dihadapi bank sebagai salah satu lembaga yang dapat
memberikan bantuan.

Kepala kantor Bank Indonesia (BI) Pontianak, Amin Sisworo, di Pontianak, Rabu,
menyatakan krisis moneter yang terjadi pertengahan 1997, membuktikan sektor usaha
kecil menengah merupakan sektor usaha yang relatif tahan terhadap gejolak ekonomi.

Amin yang menjadi pembicara pada Seminar Peranan Perbankan dalam Pengembangan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kalbar itu menyatakan keberadaan UKM telah
membantu mempertahankan pondasi ekonomi bangsa yang hampir rapuh karena krisis
ekonomi.

Namun disisi lain, salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam upaya
pengembangan UKM, yakni masih relatif rendahnya akses UKM dalam memperoleh
permodalan dari perbankan. "Terutama karena sistem dan prosedur perbankan yang
dirasakan berbelit-belit serta adanya keharusan penyediaan jaminan," katanya.

Kepala BI itu juga menjelaskan kendala (dari bank) yang melatarbelakangi sulitnya pihak
perbankan memberikan bantuan kredit UKM, diantaranya relatif tingginya biaya
transaksi kredit, terbatasnya jaringan kantor dan SDM, sumber dana yang diperoleh dari
masyarakat memiliki biaya dana yang relatif mahal.

Selain itu, bank juga sulit mencari UKM yang layak dan dapat memenuhi persyaratan
teknis perkreditan, serta terbatasnya akses informasi mengenai UKM yang layak untuk
dibiayai.

Kendala juga ditemui pada pengusaha kecil, meliputi manajemen sumber daya UKM
yang relatif rendah, terutama dari sisi manajerial, administrasi dan inovasi usaha. Faktor
lainnya, berkaitan dengan masih terbatasnya akses pemasaran hasil produksi UKM,
teknologi yang diterapkan UKM relatif sederhana, terbatasnya permodalan, dan akses
informasi mengenai peluang pengembangan usaha dan pengetahuan mengenai kredit
perbankan.

Namun demikian, dalam pelaksanaanya, Amin Sisworo menyatakan peran perbankan
Kalbar dalam pemberdayaan UKM, relatif baik. Itu ditunjukkan dengan besarnya
penyaluran kredit usaha kecil (KUK) yang jumlahnya sampai dengan Juli 2001 tercatat
Rp678 miliar atau 32,67 persen dari total kredit perbankan.

"Jumlah itu cenderung meningkat dari 22,09 persen (1997) menjadi 29,27 persen (1998),
meski pada 1999 mengalami penurunan. Namun pada 2000-2001 (Juli) portofolio KUK
kembali menunjukkan peningkatan," katanya.

Pada seminar yang dihadiri instansi terkait seperti Bappeda, Badan Pengembangan
Ekonomi dan Koperasi, kalangan LSM, dan pengusaha kelas menengah dan kecil di
Kalbar itu, Amin menyarankan agar dibentuk forum komunikasi UKM yang dikoordinir
Pemda, juga dilakukan penyusunan database/profil UKM yang dapat diakses oleh sumber
pembiayaan seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Dalam memberikan pelayanan perbankan kepada UKM dan nasabah lainnya, harus
dilakukan secara berkesinambungan, sehingga dapat menjamin kelangsungan pelayanan
bagi peminjam dan menjaga keamanan para penyimpan dana, katanya.

http://www.gatra.com/artikel.php?id=11394

Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syari‟ah

oleh : Dr. H. Amir Mu‟allim, MIS.




MSI-UII.Net - 13/8/2004


Pendahuluan
Konferensi Negara-negara Islam sedunia, 21-27 April 1969 memberi dampak positif
berupa perkembangan bank Islam atau bank syari‟ah di berbagai negara yang ditengarai
lebih dari 200 lembaga keuangan dan investasi syari‟ah yang berkembang sejak tahun
1975. Pada tahun tersebut, perkembangan sistem ekonomi syari‟ah secara empiris diakui
dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB).

Di Indonesia, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama kalangan pengusaha
muslim sejak 1992 telah beroperasi sebuah bank syari‟ah, yaitu Bank Muamalat
Indonesia (BMI) yang sistem operasionalnya mengacu pada No. 72 tahun 1992 tentang
bank bagi Hasil. Pada tahun 1998, disahkan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998
tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Secara legal, perbankan
syari‟ah telah diakui sebagai subsistem perbankan nasional.

Di tengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syari‟ah, pada tahun
1997 krisis ekonomi datang menerjang memporak-porandakan sistem perbankan
nasional. Sebagaimana diungkap oleh Warkum, mulai bulan Juli 1997 sampai dengan 13
Maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank
lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi. Pada Oktober 2001, sebagaimana laporan
Majalah Investasi[1] terjadi lagi satu bank konvensional yang dibekukan atau Bank Beku
Kegiatan Usaha (BBKU). Dari 240 bank sebelum krisis, kini hanya tinggal 73 bank
swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah.[2]

Di antara lembaga keuangan syari‟ah yang berkembang secara pesat di tengah sistem
perbankan yang sedang sakit adalah antara lain bank syari‟ah, BPRS dan BMT. Bank
Syari‟ah berkembang berdampingan dengan bank-bank konvensional. Hal tersebut
dibuktikan dengan munculnya Bank BNI Syari‟ah, Bank Mandiri Syari‟ah, Bank
Bukopin Syari‟ah, Bank Danamon Syari‟ah, BII Syariah. Di samping itu berkembang
juga lembaga keuangan syari‟ah yang bersifat mikro, yang bergerak di kalangan ekonomi
bawah, yaitu BMT (Baitul Maal wat-Tamwil).

BMT berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan
bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. BMT berupaya mengembangkan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil
berdasarkan prinsip syari‟ah dan prinsip koperasi. Sebagaimana diungkap oleh Pusat
Inkubasi usaha kecil, BMT pada akhir tahun 1997[3] berjumlah 1.501 BMT.
Perkembangan BMT ini tidak selalu bagus, bahkan ada BMT yang kemudian tumbang,
gagal, rugi dan kemudian mati, tidak berjalan lagi. Penyebab kegagalan pengelolaan
BMT tersebut, yaitu antara lain; Pertama, kurangnya persiapan sumber daya manusia
(SDM) pengelola, baik dari sisi pengetahuan atau keterampilan dalam mengelola BMT,
terutama masalah pengguliran pembiayaan. Kasus riil adalah banyaknya pembiayaan
yang tidak tertagih (pembiayaan macet). Kedua, lemahnya pengawasan pada pengelolaan,
terutama manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola BMT.

Berkaitan dengan permasalahan yang pertama adalah adanya ambivalensi antara konsep
syari‟ah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan. Terdapat ketidakcocokan
(kalau tidak dibilang penyimpangan) dari garis syari‟ah yang telah disepakati. Hal ini
menyebabkan kurangnya kepercayaan dari para nasabah ataupun masyarakat calon
nasabah. Di lain pihak, pembinaan terhadap nasabah BMT juga merupakan hal yang
signifikan terhadap keberlangsungan BMT. Hal ini berkaitan dengan kelancaran
pembayaran uang modal dan bagi hasil dari nasabah. Kemacetan pembayaran modal atau
kerugian yang dialami nasabah mempunyai dampak terhadap kesehatan BMT. Selain itu,
menurut Muhammad “perkembangan sektor perbankan yang terlalu cepat dengan tidak
disertai infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah
kegiatan usaha, dan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dapat
menimbulkan masalah perbankan.”[4]

Kompleksitas persoalan yang ada di sebagian lembaga keuangan syari‟ah tersebut,
menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaannya di antara
lembaga keuangan konvensional.



Pandangan Sinis terhadap Sistem Perbankan Syari‟ah

Maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syari‟ah tersebut dipandang sinis oleh
beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan
Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap Bank Syari‟ah
sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau
perguliran modal. Bahkan beberapa ilmuwan muslim ada yang mengecam perbankan
syari‟ah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan
transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya. Dengan kata lain,
bertentangan dengan semangat syari‟ah. Dipertanyakan apakah penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan usaha-usaha bank-bank Islam tersebut, yang notabene bermaksud
untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar risiko dipikul bersama,
apakah memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah dalam
pelaksanaannya ternyata hanya penggantian istilah belaka?[5]

Lebih tegas lagi, Sutan Remy menyatakan bahwa pengamatan atau penelitian beberapa
ilmuwan Islam menyebutkan bahwa bank-bank Islam dalam penyelenggaraan kegiatan
usahanya, ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi risiko, tetapi mempertahankan
praktek pembebanan bunga. Dengan kata lain, menghindarkan risiko dengan cara yang
licik.

Para peneliti dan ilmuwan muslim tersebut juga mengemukakan ketidaksetujuannya
apabila mudharabah dipakai sebagai dasar kegiatan perbankan Islam. Mereka
mengemukakan tiga alasan atas penolakan sebagai berikut: Pertama, perjanjian
mudharabah telah dikembangkan di abad pertengahan sesuai keadaan-keadaan tertentu
pada waktu itu. Perjanjian ini tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan validitas
kepada pelaksanaan aktivitas-aktivitas keuangan modern dalam masyarakat industri yang
kompleks. Pendapat ini didasarkan kepada asumsi bahwa para ahli hukum dan ahli
teologi muslim mutakhir tidak memiliki hak untuk melakukan penafsiran ulang atas asas-
asas hukum yang terdahulu, yang telah merupakan ijtihad. Dengan kata lain mudharabah
yang dikembangkan di abad pertengahan adalah untuk waktu dan untuk keadaan ekonomi
pada waktu itu, tidak dapat ditafsirkan atau dimodifikasi oleh para ahli hukum dan ahli
teologi muslim masa kini untuk keadaan ekonomi atau untuk keperluan pada waktu ini
yang telah berbeda dengan keadaan ekonomi pada abad pertengahan itu. Kedua,
perjanjian mudharabah juga telah ditolak berdasarkan alasan politis-ideologis (political-
ideological grounds). Bank-bank Islam yang didirikan oleh kapitalis muslim, akan
mengeksploitasi para penabung kecil melalui penggunaan instrumen-instrumen keuangan
yang agamis sebagai sarana yang legal. Sebagaimana diuraikan di atas, risiko bank yang
terjelek yang akan dialaminya sebagai mudharib bila terjadi kerugian atas transaksi
mudharabah itu ialah hanya sekadar menerima remunasi atas jerih payahnya bukan
berupa memikul risiko finansial. Ketiga, diperkenalkannya mudharabah sebagai alternatif
dari transaksi keuangan berdasarkan bunga (interest) telah dkecam berdasarkan alasan
bahwa mudharabah akan menciptakan atau meningkatkan pasar uang yang informal yang
berdasarkan bunga. Para penabung akan memilih untuk meminjamkan dana untuk
mereka agar memperoleh harga atau bunga yang tersembunyi di dalam pelunasan jumlah
pokok daripada menyimpan dana itu pada bank yang berdasarkan mudharabah yang
berisiko. [6]

Sinisme tersebut tidak terlepas dari pengaruh ekonomi kapitalis yang sudah mendarah-
daging di masyarakat, terutama anggapan ekonomi kapitalis bahwa tidak ada bank tanpa
bunga. Sistem ekonomi kapitalis yang sudah merajalela dan menguasai dunia seakan
merupakan keadaan yang memaksa bagi umat Islam untuk menerapkan kaidah ushul Fiqh
“ad dhorûrôtu tubîhul mahdlûrôt”. Seharusnya, pengamat dan peneliti muslim menyadari
bahwa yang terjadi pada dunia sekarang ini adalah ketidakadilan akibat dari kesalahan
sistem ekonomi yang diterapkan (salah satunya). Keadilan adalah sesuatu yang sangat
prinsipil dalam Islam, oleh karenanya mereka harus menyadari bahwa ketidakadilan
tersebut harus dihilangkan dengan eksplorasi sistem-sistem alternatif, dan sistem
ekonomi Islam, dengan perbankan syari‟ah salah satunya. Dalam eksplorasi ini, seperti
ketidaktepatan (atau bahkan mungkin penyimpangan yang disadari dan diterjang) konsep
mudharabah harusnya memperoleh kritik untuk menyempurnakannya, bukan kecaman.

Selain itu, kecaman-kecaman yang dialamatkan untuk sistem perbankan syari‟ah,
memang sebagai suatu tantangan. Hal ini karena sistem perbankan Islam dengan konsep
bagi hasilnya akan mempunyai implikasi kepada menanggung beban risiko secara
bersama. Dan Hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Renald Khasali, “bahwa seseorang
dalam mengkalkulasi uang akan bersifat rasional.”[7] Artinya, dengan kalkulasi rasional
apabila ada sistem yang akan merugikannya, maka ia akan bersifat depensif. Bahkan
penelitian di Jordan menghasilkan temuan yang mencengangkan bahwa motivasi agama
bukan merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan untuk memilih bank syari‟ah,
tetapi motivasi yang kuat adalah berdasarkan pada motif profit oriented. Artinya,
masyarakat Jordan lebih berorientasi profit daripada agama dalam memilih bank.[8]

Namun kasus di Jordan tersebut, tidak terjadi di sebagian negara-negara yang telah maju
sistem perbankan syari‟ahnya. Faktor agama merupakan faktor berpengaruh yang paling
kuat. Keterpanggilan konsumen perbankan syari‟ah (bank Islam) di negara-negara
tersebut lebih disebabkan oleh panggilan keagamaan untuk melakukan transaksi bisnis
sesuai dengan ajaran syari‟ah Islam ketimbang pertimbangan-pertimbangan lainnya.
Namun tentu saja, pengaruh ini tidak bisa digeneralisir ke seluruh negara-negara yang
sudah mengembangkan sistem perbankan syari‟ah lainnya.



Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap Lembaga Keuangan Syari‟ah
Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari‟ah di antaranya dapat diwakili
dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syari‟ah. Penelitian berkaitan persepsi
atau pandangan masyarakat terhadap bank syari‟ah telah banyak dilakukan. Di antaranya
adalah penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia[9] bekerjasama dengan beberapa
lembaga penelitian yang berusaha untuk memetakan potensi pengembangan Bank
Syari‟ah yang didasarkan pada analisis potensi ekonomi dan pola sikap/preferensi dari
pelaku ekonomi dan jasa Bank Syari‟ah. Selain itu juga untuk mempelajari karakteristik
dan perilaku dari kelompok masyarakat pengguna dan calon pengguna jasa perbankan
syari‟ah sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran bagi bank-Bank
Syari‟ah. Penelitian tersebut dilakukan di seluruh Pulau Jawa dengan mengambil sampel
di beberapa kabupaten dan kotamadya, yang dibagi menjadi tiga wilayah penelitian: Jawa
Barat, Jawa Tengah/DIY dan Jawa Timur.

Dari penelitian tersebut terungkap bahwa 95% responden berpendapat bahwa sistem
perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi.
Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kesan umum yang ditangkap oleh
masyarakat tentang Bank Syari‟ah adalah (1) Bank Syari‟ah indentik dengan bank
dengan sistem bagi hasil, (2) Bank Syari‟ah adalah bank yang Islami. Namun
berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jawa Barat 8,1% responden yang
menyatakan bahwa Bank Syari‟ah secara ekslusif hanya khusus untuk umat Islam. Selain
itu juga terungkap bahwa pengetahuan masyarakat tentang sistem perbankan syari‟ah
relatif tinggi. Meskipun demikian pemahaman mengenai keunikan produk/jasa Bank
Syari‟ah secara umum masih rendah. Faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk
menggunakan jasa perbankan syari‟ah untuk masyarakat Jabar dan Jatim ternyata lebih
didominasi oleh faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan.
Sedangkan untuk masyarakat Jateng faktor pertimbangan agama adalah motivator
penting untuk mendorong penggunaan jasa Bank Syari‟ah. Penelitian yang dilakukan di
Jabar mengungkapkan bahwa masyarakat non nasabah yang diberi penjelasan tentang
produk/jasa Bank Syari‟ah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih Bank
Syari‟ah, namun sebaliknya, nasabah yang telah menggunakan produk/jasa Bank
Syari‟ah sebagian mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena
faktor pelayanan yang kurang baik atau keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip
syari‟ah.

Pandangan atau persepsi kalangan masyarakat, adalah sebagai berikut: Penelitian di salah
satu BMT di Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa BMT mempunyai andil yang sangat
besar bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Keberadaan BMT di Kota
Banjarmasin sangat dirasakan oleh nasabahnya terutama dalam hal membantu pembiyaan
modal usaha dan meningkatkan penghasilan. Kualitas hidup masyarakat yang menjadi
mitra BMT semakin membaik.[10]

Selain itu, penelitian yang berjudul Penerimaan Masyarakat atas keberadaan BMT MUI
dilihat dari perilaku anggotanya di Sleman Yogyakarta,[11] mendukung hasil penelitian
di atas. Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BMT MUI, meskipun ada sebagian
kecil masyarakat yang belum bisa menerima sepenuhnya, secara umum dapat
dikategorikan baik, baik terhadap prinsip yang dianutnya, konsep dasar, maupun terhadap
fasilitas dan pelayanannya.

 Penelitian tersebut, yang jumlah respondennya 80 orang menyebutkan bahwa
masyarakat mengenal BMT (37 orang) berasal dari BMT langsung, 2 orang dari koran
atau selebaran dan promosi, 22 orang dari teman dan 4 orang dari saudara. Lebih dari
Sekitar 47% responden menyatakan setuju dengan visi dan Misi BMT, 38% yang lain
menyatakan setuju. Terhadap prinsip menghindari riba, 43,75% sangat setuju dan 45%
setuju; terhadap sistem jual beli dan bagi hasil, 45% menyatakan sangat setuju, 37,5%
menyatakan setuju. Terhadap produk BMT, 27,5% menyatakan sangat setuju, 48, 75%
setuju. Artinya rata-rata responden setuju.

Penelitian di Magelang, menyatakan bahwa persepsi atau pandangan terhadap lembaga
keuangan syari‟ah adalah mampu menjadi alternatif lembaga keuangan konvensional.
Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa masyarakat memilih lembaga keuangan
syari‟ah sebagai mitra adalah karena menerapkan syari‟ah (40%), sedangkan sisanya
memberikan klausul akan memilih kalau didukung oleh profesionalitas yang sebanding
dengan bank-bank konvensional. Dari 150 responden, 72% (41 responden) menyatakan
setuju atas keberadaan BMT Kharisma di Kotamadya Magelang.
Namun demikian tidak sepenuhnya masyarakat memandang bahwa lembaga keuangan
syari‟ah, terutama bank mempunyai dampak positif terhadap perkembangan ekonomi.
Hal ini dikarenakan terjadi kasus-kasus yang menorehkan tinta hitam pada perkembangan
lembaga keuangan Islam. Misalnya, di daerah Kalimantan pernah didirikan Lembaga
keuangan syari‟ah yang modalnya diambil dari bank konvensional yang besar. Sekitar
satu tahun kemudian lembaga tersebut kolaps dan pemiliknya tidak bertanggungjawab
atas kredit macetnya. Pemilik dan penanggungjawab lembaga keuangan syari‟ah tersebut
melarikan diri.

Kasus-kasus tersebut, menurut pengatan penulis tidak hanya terjadi sekali, namun terjadi
berulang kali di tempat lain, seperti terjadi di kasus di Tegal.[12] Pada lembaga keuangan
tersebut menerapkan sistem mudharabah muqayyadah fi an-nisbah bi al miyyah, yaitu
asumsi perhitungan nisbah yang ditetapkan 2.5% berdasar jumlah pembiayaan yang
dikelurkan, sehingga mekanisme ini menyerupai perhitungan bunga. Walaupun tidak
separah seperti kasus di Kalimantan, namun hal tersebut mempengaruhi persepsi
masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, terutama tingkat kepercayaan
masyarakat.

Pengelola lembaga keuangan tersebut berargumen bahwa hal tersebut dapat ditolerir
karena „urf dan trend ekonomi global yang sudah memasyarakat. Selain itu, argumen
yang lain adalah perhitungan nisbah tersebut tidak mutlak seperti perhitungan bunga (rate
interest system), karena tidak ada pelipatan ganda (ad‟âfan mudâfah) untuk
keterlambatan mengangsur (fleksibel dan tidak kaku dalam penerapan).



Meningkatkan Profesionalitas, Mengangkat Citra & Menebarkan Rahmah
Perjuangan Sistem ekonomi Islam sebagai sistem alternatif setelah kegagalan sistem
komunisme dan kapitalisme mensejahterakan manusia dan mengangkat kemanusiaan,
masih sangat panjang. Rentang waktu pertengahan abad 20 sampai awal abad 21 adalah
titik tolak dari perkembangan sistem ekonomi Islam. Pelan namun pasti sangat
diharapkan sistem ekonomi Islam akan membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil
„alamin bukan hanya di dataran ide ataupun konsep, namum terimplementasi dan
membumi.

Mempelajari permasalahan-permasalahan yang melingkupi lembaga keuangan syari‟ah
dan nilai-nilai positif yang telah ada, maka lembaga keuangan syari‟ah harus segera
meningkatkan profesionalitas, sehingga akan dapat mengangkat citra. Secara detail,
keterkaitan lembaga keuangan syari‟ah dengan konsumennya akan sangat dipengaruhi
oleh komitmen untuk inovasi yang terus menerus dan pandangan yang seimbang
mengenai penelitian dalam pengambilan keputusan. Lembaga keungan syari‟ah dapat
melakukan manajemen pemasaran yang lebih baik. Pada prinsipnya, para pemasar dan
mereka yang berusaha mempengaruhi perilaku konsumen terletak pada empat premis
yang esensial:
1. Konsumen adalah raja. Konsumen memiliki kemampuan penuh menyaring semua
upaya untuk mempengaruhi mereka, dengan hasil bahwa semua yang dilakukan oleh
perusahaan niaga harus disesuaikan dengan motivasi dan perilaku konsumen.

2.   Motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. Prediksi yang
sempurna tidak dimungkinkan, tetapi hasil strategis sangat meningkat melalui penelitian
yang dijalankan dan dimanfaatkan dengan benar.

3.   Perilaku konsumen dapat dipengaruhi melalui kegiatan persuasif yang menanggapi
konsumen secara serius sebagai pihak yang berkuasa dan dengan maksud tertentu.

4.   Bujukan dan pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan secara sosial
asalkan pengamanan hukum, etika, dan moral berada pada tempat untuk mengekang
upaya manipulasi.

Menurut Engel (1994) setidaknya ada tiga hal yang mempengaruhi perilaku konsumen
yaitu:

1.    Pengaruh lingkungan. Konsumen hidup di dalam lingkungan yang kompleks.
Perilaku keputusan mereka dipengaruhi oleh: (1) budaya; (2) kelas sosial; (3) pengaruh
pribadi; (4) keluarga; dan (5) situasi.

Budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol bermakna lainnya
yang membantu individu berkomunikasi, membuat tafsiran, dan melakukan evaluasi
sebagai anggota masyarakat. Cara-cara budaya untuk mempengaruhi konsumen adalah
dengan mempengaruhi struktur konsumsi, mempengaruhi bagaimana individu mengambil
keputusan, dan budaya adalah variabel utama di dalam penciptaan dan komunikasi di
dalam produk.

Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka
berdasarkan posisi ekonomi mereka di dalam pasar. Keanggotaan kelas ada dan dapat
dideskripsikan sebagai kategori statistik. Dari penelitian kelas sosial oleh Gilbert dan
Kahl, ada sembilan variabel yang berpengaruh yaitu yang dibagi kepada tiga macam
variabel yaitu: (1) variabel ekonomi yang meliputi pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan;
(2) variabel interaksi yaitu prestise pribadi, asosiasi, dan sosialisasi; (3) variabel politik
yaitu kekuasaan, kesadaran kelas dan mobilitas.

Pengaruh pribadi kerap memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan
konsumen, khususnya bila ada tingkat keterlibatan yang tinggi dan risiko yang dirasakan
dan produk atau jasa memiliki visibilitas publik. Ini diekspresikan baik melalui kelompok
acuan maupun melalui komunikasi lisan. Kelompok acuan adalah jenis apa saja dari
agregasi sosial yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku, termasuk kelompok primer,
kelompok sekunder dan kelompok aspirasional. Pengaruh terjadi dengan tiga cara: (1)
utilitarian (tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok dalam berpikir dan
berperilaku); (2) nilai ekspresif (mencerminkan keinginan akan asosiasi psikologis dan
kesediaan untuk menerima nilai dari orang lain tanpa tekanan); dan (3) informasional
(kepercayaan dan perilaku orang lain diterima sebagai bukti realitas).

Keluarga sangat penting di dalam studi perilaku konsumen karena dua alasan. Pertama,
keluarga adalah unit pemakaian dan pembelian untuk banyak produk konsumen. Kedua,
keluarga adalah pengaruh utama pada sikap dan perilaku individu. Dalam perilaku
konsumen adalah berguna untuk mempertimbangkan dampak potensial dari faktor
lingkungan di dalam tiga bidang utama: komunikasi, pembelian, dan situasi pemakaian.
Keefektifan pesan pemasaran mungkin sering bergantung kepada latar komunikasi.
Dampak iklan TV, sebagai contoh, mungkin sebagian ditentukan oleh acara di mana iklan
itu muncul.

2.    Perbedaan dan pengaruh individual. Dalam hal ini ada 5 hal penting di mana
konsumen mungkin berbeda: (1) sumber daya konsumen; (2) motivasi dan keterlibatan;
(3) pengetahuan; (4) sikap; dan (5) kepribadian, gaya hidup dan demografi.

Konsumen memiliki sumber daya utama yang mereka gunakan dalam proses pertukaran
dan melalui proses ini pemasar memberikan barang dan jasa. Ketiga sumber daya ini
adalah ekonomi, temporal dan kognitif. Secara praktis, ini berarti bahwa pemasar
bersaing untuk mendapatkan uang, waktu dan perhatian konsumen. Persepsi konsumen
mengenai sumber daya yang tersedia mungkin mempengaruhi kesediaan untuk
menggunakan uang atau waktu untuk produk. Jadi, ukuran kepercayaan konsumen
mungkin berguna dalam meramalkan pengembangan usaha masa datang berdasarkan
kategori produk.

Kebutuhan adalah variabel utama dalam motivasi. Kita didefinisikan sebagai perbedaan
yang disadari antara keadaan ideal dan keadaan sebenarnya, yang memadai untuk
mengaktifkan perilaku. Bila kebutuhan diaktifkan, hal ini menimbulkan dorongan
(perilaku yang diberi tenaga), yang disalurkan ke arah tujuan tertentu yang sudah
dipelajari sebagai insentif. Sedangkan keterlibatan adalah faktor penting dalam mengerti
motivasi. Keterlibatan mengacu pada tingkat relevansi yang disadari dalam tindakan
pembelian dan konsumsi. Bila keterlibatan tinggi, ada motivasi untuk memperoleh dan
mengolah informasi dan kemungkinan jauh lebih besar dari pemecahan masalah yang
diperluas. Kebutuhan tersebut dikategorikan atas kebutuhan fisiologis, keamanan, afiliasi
dan rasa dimiliki, prestasi, kekuasaan, ekspresi diri, urutan dan pengertian, pencarian
variasi, dan atribusi sebab akibat.

Pengetahuan konsumen terdiri dari informasi yang disimpan di dalam ingatan. Pemasar
khususnya tertarik untuk mengetahui pengetahuan konsumen. Informasi yang dipegang
oleh konsumen mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola konsumsi. Analisis
kesadaran dan citra sangat berguna untuk menjajaki sifat pengetahuan produk. Pemasar
juga harus mempertimbangkan pengetahuan pembelian berkenaan dengan kepercayaan
yang dipegang oleh konsumen mengenai di mana dan kapan pembelian harus terjadi.
Pengetahuan konsumen adalah bidang lain yang patut dipertimbangkan. Perluasan
pengetahuan seperti ini dapat menjadi jalan yang berarti untuk meningkatkan penjualan.
Analisis terhadap sikap konsumen dapat menghasilkan manfaat diagnostik maupun
prediktif. Mengidentifikasi pangsa pasar yang reseptif, mengevaluasi kegiatan pemasaran
yang sekarang dan yang potensial, dan meramalkan perilaku masa datang adalah sebagian
dari cara-cara utama di mana sikap dapat membantu pengambilan keputusan pemasaran.
Sikap didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh. Intensitas, dukungan, dan kepercayaan
adalah sifat penting dari sikap. Masing-masing sikap ini akan bergantung pada kualitas
pengalaman konsumen sebelumnya dengan obyek sikap. Ketika konsumen
mengakumulasi pengalaman baru, sikap dapat berubah.

Kepribadian didefinisikan sebagai respon yang konsisten terhadap stimulus lingkungan.
Tiga teori terhadap studi kepribadian mencakupi psikoanalisis, sosio-psikologis, dan
faktor-ciri. Gaya hidup adalah pola di mana orang dapat menghabiskan waktu serta uang.
Gaya hidup adalah hasil dari jajaran total ekonomi budaya, dan kekuatan kehidupan
sosial yang menyokong kualitas manusia sekarang.

3.    Proses Psikologis. Proses ini meliputi tiga hal yaitu: (1) Pengolahan informasi; (2)
Pembelajaran; dan (3) Perubahan sikap dan perilaku. Pemrosesan informasi terdiri dari
lima tahap: pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan dan pemerolehan kembali.
Pembelajaran kognitif berkenaan dengan proses mental yang menentukan retensi
informasi. Karakteristik konsumen maupun produk harus diperhitungkan dalam
pengembangan strategi komunikasi. Motivasi konsumen, pengetahuan, ketergugahan,
suasana hati, ciri kepribadian dan sikap yang sudah ada dapat mempengaruhi secara kuat
dampak dari komunikasi persuasif. Begitu pula tahap siklus hidup produk, penempatan
yang diinginkan, dan kinerja produk dalam hubungannya dengan pesaing akan
memainkan peranan utama dalam pembentukan aktivitas seperti ini.

Trend mutakhir di dalam afiliasi dan sikap agama disertai dengan sekulerisasi lembaga
agama – atau hilangnya fungsi agama. Menurut tesis yang dikembangkan oleh Francis
Schaeffer, agama menjadi terkotak-kotak dan kehilangan sebagian dari kapasitasnya
untuk memutuskan nilai-nilai dan struktur sekuler. Namun, meskipun agama melemah
sebagai pengaruh lembaga agama masih penting bagi individu. Penelitian menyimpulkan
bahwa agama mempengaruhi kehidupan di dalam kawasan pribadi lebih besar daripada di
ranah publik. Secara spesifik pengaruh agama sangat kuat pada kehidupan keluarga,
sedang pada kehidupan kerja, dirasa minim dalam politik. Di kalangan fundamentalis,
pengaruh itu lebih meresap di dalam semua bidang kehidupan. Agama khususnya penting
untuk keluarga, tetapi di kalangan orang yang tidak mempunyai afiliasi kelembagaan
historis, keterlibatan agama mungkin berfungsi sebagai pengganti untuk keterlibatan
keluarga bagi konsumen yang bercerai, menjanda dan tidak menikah.[13]



Selain prinsip-prinsip di atas, hasil penelitian tentang Kriteria pemilihan Bank Syari‟ah di
DIY tahun 2003[14] dapat dipakai sebagai tolok ukur operasional untuk meningkatkan
profesionalisme kinerja Lembaga Keuangan Syrai‟ah:
Tabel Kriteria pemilihan Bank Syari‟ah di DIY

tahun 2003

No
Kriteria Muslim
Nonmuslim
Mean Rank
Mean
Rank

1
 Pelayanan cepat dan efisien
 1.25
 1
 1.25
 1

2
 Kredibilitas bank
 1.29
 2
 1.33
 3

3
 Kredibilitas manajemen bank
 1.31
 3
 1.40
 4

4
 Luasnya range pelayanan
 1.44
 4
 1.53
 6

5
 Reputasi dan Image Bank
 1.46
 5
 1.46
 5
6
 Keramahan Personel bank
 1.54
 6
 1.63
 8

7
 Bimbingan pembuatan Laporan keuangan
 1.72
 7
 1.95
 14

8
 Biaya pinjaman yang rendah
 1.78
 8
 1.63
 8

9
 Istilah pembiaaan yang menarik
 1.81
 9
 1.61
 7

10
 Lokasi dekat tempat tinggal
 1.90
 10
 1.76
 10

11
 Biaya jasa yang rendah
 1.83
 11
 1.83
 11

12
 Bagi hasil; funding yang tinggi
 1.93
12
1.31
2

13
 Sambutan bank yang diberikan
 1.96
 13
 1.89
 12

14
 Hak istimewa bagi pemegang rekening
 2.00
 14
 1.98
 15

15
 Kenyamanan interior
 2.04
 15
 1.37
 17

16
 Pengiklanan di media massa
 2.04
 16
 2.52
 20

17
 Lokasi dekat dengan tempat kerja
 2.12
 17
 2.92
 20

18
 Tampilan luar bank
 2.22
 18
 1.47
 18
19
 Rekomendasi teman
 2.30
 19
 2.31
 21

20
 Tempat parkir yang luas
 2.32
 20
 2.31
 16

21
 Counter dalam bank yang menarik
 2.42
 21
 2.48
 19

22
 Rekomendasi keluarga
 2.48
 22
 2.97
 22




Dari tabel di atas terlihat bahwa konsumen (muslim dan nonmuslim) dalam memilih
lembaga keuangan (dalam penelitian tersebut Bank) mempunyai 22 kriteria sebagaimana
di atas. Kriteria Pelayanan yang cepat dan Efisien menempati Ranking 1, baik bagi
konsumen muslim maupun nonmuslim (dalam kolom Rank; sedangkan untuk Kolom
Mean adalah rerata tabulasi, semakin kecil rerata berarti semakin banyak individu yang
memilih kriteria-kriteria tersebut). Hal ini menunjukkan sangat penting bagi lembaga
keuangan syari‟ah untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan efisien dalam
meningkatkan daya tariknya terhadap konsumen, baik sasarannya umat muslim maupun
nonmuslim.

     Rangking kedua dari kriteria pemilihan di atas adalah Kredibilitas Bank untuk
konsumen muslim, dan rangking ketiga bagi konsumen yang nonmuslim. Rangking
kedua bagi konsumen nonmuslim adalah bagi hasil yang tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa secara operasional, lembaga keuangan syari‟ah dapat meningkatkan daya tariknya
bagi konsumen muslim dengan meningkatkan kredibilitas lembaganya –sebagai prioritas
kedua setelah pelayanan yang cepat dan efisien-; dan meningkatkan besarnya bagi hasil
sebagai prioritas kedua dengan sasaran konsumen yang nonmuslim.

       Ke-22 rangking di atas, dari pertama hingga yang ke 22 secara berurut dapat
dijadikan prioritas dalam meningkatkan profesionalisme lembaga keuangan syari‟ah,
yang pada gilirannya akan berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap lembaga
keuangan syari‟ah. Semakin profesionalisme lembaga keuangan syari‟ah, maka akan
semakin baik persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syari‟ah.
Semakin banyak partisipasi umat atau masyarakat terhadap lembaga keuangan syari‟ah
berarti semakin sempit jangkauan sistem ribawi, yang berarti semakin luas tebaran
rahmah dalam masyarakat atau umat.


Penutup
Untuk menciptakan lembaga keuangan syari‟ah yang ideal masih perlu kerja keras dari
seluruh umat Islam, terutama para praktisi dan pemikir-ilmuwan muslim. Virus
asymmetric information problem, diverse collection, moral hazard dapat dieliminasi
dengan sistem kesungguhan dan ketakwaan, sehingga reward dan punishment menjadi
senjata diri dalam berwirausaha. Penilaian masyarakat tentang lembaga keuangan
syari‟ah menjadi modal dasar untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya sehingga
pada saatnya nanti lembaga keuangan syari‟ah dapat meningkatkan manajemen yang
lebih profesional dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syari‟ah.




Daftar Bacaan


Ahmad Dahlan, 2002, “Implementasi Pembiayaan Mudarabah di BMT Mentari Bina
Artha Tegal (Studi Kasus tahun 1996-2001),” Tesis MSI UII Yogyakarta.



Muhammad Syafi‟i Antonio, 1999, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan,
Jakarta, BI dan tazkia Institute.



Muhammad, 2002, Manajemen Bank Syari‟ah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.



Patimatu Jahra, 2002, “Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin,” Tesis MSI
UII Yogyakarta.
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, t.t., Pedoman Penilaian Kesehatan BMT: Baitul Maal
wat Tamwil Balai Usaha Mandiri Terpadu, Jakarta: PINBUK



-------------------------------------------, t.t., Peraturan dasar & Contoh AD-ART BMT:
Baitul Maal wat Tamwil Balai Usaha MandirI Terpadu, Jakarta: PINBUK.



Prospektif, “Langkah Menyelamatkan Dana Simpanan di Unibank”, Majalah Mingguan
Investasi, No. 52, Vol. 35, 11 November 2001.



Sholihin, 1999, Perilaku Konsumen Terhadap Produk BMT (Studi Kasus di BMT
Kharisma Magelang Jawa Tengah), Tesis MSI UII, Yogyakarta.



Suhardin, 1999, BMT sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat (Studi tentang
Penerimaan Masyarakat atas Keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman DIY, Tesis
MSI UII, Yogyakarta.



Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.



Tim Trainer, 2003, Laporan Tim Trainer Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMT,
kerjasama Magister Studi Islam UII, PUKTEL TELKOM Divre IV dan BMT Safinah,
Yogyakarta, MSI UII.



Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, 2000, Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank, Jakarta: Salemba Empat.
Warkum Sumitro, 1997, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait
(BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.




--------------------------------------------------------------------------------

[1] Prospektif, “Langkah Menyelamatkan Dana Simpanan di Unibank”, Majalah
Mingguan Investasi, No. 52, Vol. 35 (11 November 2001), hal. 46.

[2] Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait
(BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia, cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997), hal. 109.

[3] Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Pedoman Penilaian Kesehatan BMT: Baitul Maal
wat Tamwil Balai Usaha Mandiri Terpadu, (Jakarta: PINBUK, t.t.), hal. i.

[4] Muhammad, Manajemen Bank Syari‟ah, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002), hal.
4.

[5] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 117.

[6] ibid., hal. 118.

[7] Republika, 27 Juni 2003, hal. 2.

[8] Cengiz Erol dan Radi El-Bdour, Attitudes, behavior, and patronage factors of bank
customers toward Islamic Bank, International Banking & Marketing Vo. 7, No. 6:31-7,
1989, dalam Mursyid, Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari‟ah di Kota
Samarinda, Tesis MSI UII Yogyakarta, 2003.

[9] Bank Indonesia. Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah
di Pulau Jawa. (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2000).

[10] Patimatu Jahra, Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin, Tesis MSI UII
Yogyakarta tahun 2002.

[11] Suhardin, BMT sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat (Studi tentang
Penerimaan Masyarakat atas Keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman DIY, Tesis
MSI UII Yogyakarta, 1999.

[12] Ahmad Dahlan, 2002, Implementasi Pembiayaan Mudarabah di BMT Mentari Bina
Artha Tegal (Studi Kasus tahun 1996-2001), Tesis MSI UII Yogyakarta.
[13] Engel, James F. et.al., Perilaku Konsumen. Terjemahan dari Consumer Behavior.
(Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).

[14] Tim Trainer, Laporan Tim Trainer Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMT,
kerjasama Magister Studi Islam UII, PUKTEL TELKOM Divre IV dan BMT Safinah,
Mei 2003, Yogyakarta, MSI UII.



http://www.msi-uii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=63

Intermediasi Perbankan Belum Banyak Berarti
BANDUNG, (PR).-
Ketua Kadinda Kota Bandung H. Herman Muchtar mengakui kendati suku bunga SBI
(Sertifikat Bank Indonesia) sudah mengalami penurunan menjadi sekira 9% dan sejumlah
bank mulai beranjak menurunkan suku bunga pinjaman akhir-akhir ini, kalangan
perbankan (swasta nasional maupun rekap) masih menetapkan tingkat bunga pinjaman
modal kerja yang cukup tinggi dan bervariasi sekira 17-19%. Hal itu mengindikasikan
pula, fungsi intermediasi perbankan masih belum banyak berarti bagi dunia usaha dan
ragu-ragu untuk menyalurkan kredit selama ini.

"Perbankan harus konsisten menjalankan fungsi intermediasinya. Untuk itu, perbankan
harus terus menurunkan suku bunga pinjaman modal kerja agar dunia usaha kembali
bergairah. Ya, bagi kalangan usaha idealnya bunga pinjaman maksimal sekira 16%
dengan kondisi bunga SBI yang sedang turun ini," jelas Herman di Bandung, Selasa
(8/7).

Menyinggung daya serap kredit oleh kalangan usaha yang dinilai masih juga rendah
selama ini, Herman mengatakan justru karena tingkat bunga kredit yang masih tinggi
itulah para pengusaha menjadi enggan meminjam, meski pihak perbankan sebenarnya
memiliki dana untuk salurkan kredit. "Kalau bunganya tinggi kan pengusaha masih
mikir-mikir dulu untuk pinjam. Meski, misalnya, perbankan menawarkan dana kredit
yang tidak sedikit," ungkapnya.

Diakui, dengan kondisi perekonomian saat ini, peran intermediasi perbankan menjadi
sangat strategis untuk lebih mampu menggerakkan sektor usaha riil yang produktif.
Dengan kondisi ini, mau tidak mau pihak perbankan terus meningkatkan peran
intermediasi terutama dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha riil di tengah
jumlah pengangguran yang semakin bertambah.

Herman menambahkan, pengembangan dunia usaha memang sangat luas dan saling
terkait tidak hanya dari aspek kredit (permodalan), namun juga berhubungan dengan
aspek lainnya seperti produksi, pemasaran, pengembangan SDM (sumber daya manusia),
kemampuan manajemen, dll. Aspek-aspek ini pun diakui masih belum dapat kita
optimalkan selama ini.
Di Kota bandung sendiri, misalnya, secara makro, laju pertumbuhan ekonominya pada
tahun 2003 bertahap mengalami kenaikan menjadi 4-5%, setelah sempat mengalami
minus (negatif) ketika krisis moneter mulai berlangsung. Namun, bila pertumbuhan
ekonomi ini dapat terus ditingkatkan, tentu dapat menggerakkan kembali dunia usaha,
sekaligus menambah lapangan kerja. Mengingat setiap satu persen pertumbuhan
ekonomi, diperkirakan mampu mengatasi sekira 40 ribu pengangguran.

"Sebenarnya, Kota Bandung memiliki potensi yang besar pada setiap sektor usaha
ekonomi. Namun, yang menjadi kendala selama ini yaitu upaya pengembangan SDM dan
kemampuan manajemen yang diakui masih rendah. Hal itu harus segera kita sikapi
bersama, terlebih dengan visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa pada tahun 2004," lanjut
Herman. (A-68)***


 SUPLEMEN




IKLAN


http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0703/09/0603.htm

Semakin pesatnya pertumbuhan beberapa institusi ekonomi yang berbasis pada prinsip
syari'ah di Indonesia seperti Bank Syariah pada berbagai tingkatan, asuransi syari'ah dan
lain-lain tentu merupakan kenyataan yang menggembirakan. Namun penyediaan dan
pembinaan SDM yang memadai untuk memenuhi kebutuhan institusi ekonomi yang
menggunakan prinsip syariah tersebut masih sangat terbatas. Oleh karenanya diperlukan
suatu langkah strategis dan riil diantaranya adalah perlunya fasilitas pendidikan berbasis
Syariah Islam untuk menyediakan SDM yang berkualitas, beriman dan bertaqwa.

Menyadari kondisi dan permasalahan di atas, maka Universitas Widyagama Malang
membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat dari berbagai
disiplin ilmu untuk mengikuti pendidikan profesional dengan jenjang pendidikan
Program Diploma III Keuangan dan Perbangkan Syariah.

Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Widyagama Malang
dirancang untuk mendidik para lulusan SMU/SMK/MA dan yang sederajat untuk
menjadi SDM yang profesional, berkualitas dengan metode pengajaran teori, kasus, dan
praktek secara seimbang.



Visi :
--------------------------------------------------------------------------------
Menjadi program studi yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi ahli
madya di bidang keuangan dan perbankan syari'ah, bercirikan religius, ilmiah dan
profesional, tetap memiliki nilai kebangsaan, mampu mandiri serta sesuai kebutuhan
pengguna.



Misi :
--------------------------------------------------------------------------------


Menyelenggarakan pendidikan untuk menghantarkan peserta didik menjadi sumber daya
insani (SDI) yang mampu dan unggul bersaing dalam memenuhi tenaga kerja
dalambidang keuangan dan perbankan syari'ah maupun konvensional, dilandasi oleh
prinsip religius ilmiah dan profesional agar bermanfaat bagi masyarakat dan dakwah
syari;ah.
Mengembangkan ilmu dan pengetahuan praktis (applied science) yamg berlandaskan
syari'ah, religius, ilmiah dan profesional menuju tercapainya sumber daya insani (SDI)
yang bermanfaat bagi masyarakat dan dakwah syari'ah.
Mengambil peran yang sebesar-besarnya untuk dapat dijadikan pilihan rujukan bagi
publik dalam membantu pemecahan problematika luas masyarakat ekonomi syari'ah.




Tujuan :
--------------------------------------------------------------------------------


beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME , berjiwa pancasila dan memiliki integritas
yang tinggi.
menguasai metode dan mampu melakukan analisis kelayakan dalam bidang pembiayaan
yang berbasis Syari‟ah.
mampu membuat dan membentuk program dalam sistem informasi perbankan Syari‟ah,
yang memiliki kekhususan dibanding dengan sitem perbankan konvensioanal.
mampu menganalisa sitem operasional perbankan Syari‟ah sehingga dapat menguasai
seluk beluk sistem pengendalian manajemen perbankan Syari‟ah.
mampu melakukan tugas-tugas sebagai pemasar jasa-jasa perbankan Syari‟ah dan
produk-produknya, karena pemasar adalah ujung tombak dalam uasaha perbankan.
mampu mengembangkan (development)produk produk bank Syari‟ah,agar tidak
mengalami kejenuhan pasar,sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup perbankan
Syari‟ah.
mampu menciptakan lapangan kerja,dengan kemampuan yang dimiliki untuk mendirikan
sebuah lembaga keuangan mikro Syari‟ah,BPR Syari‟ah maupun bank umum Syari‟ah.
Kurikulum dan Metode Pengajaran :
--------------------------------------------------------------------------------

Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Widyagama
diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester dengan bobot 110 SKS yang
dirancang untuk 6 Semester (3 tahun)

Metode pengajaran diselenggrakan dengan sistem kuliah klasikal, diskusi dan presentasi
kasus bisnis, diskusi dengan pakar dan praktisdi, studi visit ke perusahaan, magang ke
lemabag-lembaga syari'ah, praktek laboratorium dan penulisan karya lapangan.

Dalam menyelenggarakan pendidikan dilakukan hubungan (link) dengan berbagai pihak,
antara lain dengan Bank BNI Syariah Malang, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank
Bhakti Haji Syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), CIBERD (Unair
Surabaya), ABSINDO, BI, PINBUK, UII Jogjakarta, Asuransi Syariah dan Masyarakat
Ekonomi Syariah baik Regional Jawa Timur maupun Malang Raya.
 http://www.widyagama.ac.id/index.php?item=10