Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD by DadangSolihin

VIEWS: 10,414 PAGES: 16

Seminar Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo; Clarion Hotel & Convention-Makassar, 4 April 2009

More Info
									BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di
http://www.ziddu.com/download/4168041/2009_011_Wajo.pdf.html

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• • • • • • • Isu d M I dan Masalah P b l h Pembangunan D Daerah h Apa Tujuan Pembangunan? Pembangunan Daerah Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Penyusunan RPJMD

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Pengantar: Lontarak Gowa
• “Punna tenamo naerok ripakaingak karaeng maggauka Nganre ngasemmi sosok pabbicaraia P i k bbi i Punna majai gauk l j i k lompo ri l l i lalang pakrasanganga Punna tenama tumangasseng ri lalang pakrasanganga Punna tenamo nakamaseangngi atanna karaeng maggauka”. Sebuah negeri akan rusak oleh lima sebab: 1. 1 kalau raja yang memerintah tidak mau dinasihati lagi; 2. kalau para hakim dan pejabat kerajaan makan sogok; 3. kalau terlampau banyak kejadian besar dalam suatu negara; p y j g ; 4. kalau tidak ada cendekiawan dalam suatu negara besar; dan 5. kalau raja tidak menyayangi rakyatnya.

•

Wasiat Mangkubumi Gowa I Mangadakcinna Daeng Sitaba pada abad ke 17 (Abidin,1999) ke-17 (Abidin 1999)
www.dadangsolihin.com 5

Apa Tujuan Pembangunan? pa ujua e ba gu a
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (l 1 P i k d hid (levels of living) setiap orang, b ik l f li i ) i baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (f 3 P i k t k b b (freedom/democracy) setiap orang. d /d ) ti antar daerah antar sub daerah

How?
1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). y y g 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan).

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan d P b daerah pada h k k h d hakekatnya adalah upaya terencana d l h untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan d P b daerah j h juga merupakan upaya untuk k k memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang d l ilih dapat dil k k masyarakat b i t dilakukan k t bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan d P b daerah dil k h dilaksanakan melalui penguatan otonomi k l l i i daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, pemerintah dunia usaha swasta, dan masyarakat swasta masyarakat. •

Pembangunan Daerah (4)
Pemerintahan (l i l if eksekutif, d yudikatif) memainkan peran P i h (legislatif, k k if dan dik if) i k yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat b M k t berperan d l dalam penciptaan i t k i sosial, ekonomi i t interaksi i l k i dan politik.

•

• •

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi 1 P b Ek i Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional b l i l belum merata d menunjukkan k ti t dan j kk ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial g Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah 3 P b P Wil h Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya k M kapasitas d k t it dan ketersediaan sumberdaya t di b d tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. g y g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 P b S b d Al d Li k Hid Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, p pencemaran lingkungan ( , udara, suara, sampah). g g (air, , , p ) Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih f fungsi l h pertanian produktif menjadi l h permukiman i lahan t i d ktif j di lahan ki secara signifikan.

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. P b 5 Pembangunan SDA d LH (lanjutan) dan (l j ) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas k P l kawasan H t T i d k Hutan Tropis dan kawasan resapan air, i serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam g p , banjir dan longsor y g j gempa, j g yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus 6 P l h Kh Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat k t Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas p g keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Pergeseran Paradigma:
From G Government to Governance tt G

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. iji k

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, pemerintah civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d
19 www.dadangsolihin.com 20

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

Troika

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta

Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Definisi Perencanaan Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa P d l h k k i d k depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

www.dadangsolihin.com

26

Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y
www.dadangsolihin.com 27

Fungsi/Manfaat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan
• • • • Sebagai p g penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

28

Proses Perencanaan
20 Tahunan

Perencanaan dan Penganggaran: Dari RPJP sampai APBD p
5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana / pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. RPJM/D Proses Teknokratik: gg g p Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: P ti i tif Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: a sa a a e u ut jenjang pemerintahan. Dilaksanakan menurut je ja g pe e ta a
www.dadangsolihin.com RPJP Nasional
Diacu

RKA-KL

Rincian Ri i APBN

Pemerin ntah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

Pe emerintah h Daerah

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

Renja j SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
29
29 www.dadangsolihin.com

UU KN
30

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (R t KL) L b (Renstra j Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. (Ps 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL Pi i (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)

DAERAH
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (RPJP D h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah P k tD h (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah j Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. (Ps 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD Pi i (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
31

www.dadangsolihin.com

Kegagalan Perencanaan (1)
1. 1 Penyusunan perencanaan tidak tepat mungkin karena: tepat, informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak pernah bisa mungkin p g terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan t k i perencanaan di b ik teknis diabaikan. ti b

Kegagalan Perencanaan (2) g g ( )
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya mendukungnya.

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti p g paradigma y g ternyata tidak sesuai g yang y dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, Misalnya orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi p falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan S permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

Sistem Perencanaan yang Berhasil
• • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat d usaha swasta. d l h k t dan h t • •

Perencanaan yang Ideal
Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; t t i h d t t h tetapi harus b l j t sehingga menjamin berlanjut hi j i adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). d ti t ) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

•

• •

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

www.dadangsolihin.com

39

www.dadangsolihin.com

40

Checklist: RPJMD yang Berkualitas Checklist: RPJMD yang Berkualitas 
Adanya keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya l i 2. Profil Daerah dan Prediksi ke depan 3. 3 Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 4. Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5. Isu Strategis Daerah 6. Rumusan Tujuan 7. Rumusan Strategi 8. Rumusan K bij k 8 R Kebijakan 9. Rumusan Program Pembangunan Daerah 10. 10 Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 11. Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD 12. Kemudahan RPJMD dalam mendukung terlaksanannya rencana
www.dadangsolihin.com 41

1. 1
• • • • • •

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.

Arah Pembangunan J A hP b Jangka P j k Panjang D Daerah h Agenda dan Strategi Pembangunan Nasional yang relevan dan berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah Pola, Struktur, dan Arah Pemanfaatan Ruang Daerah serta Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah Kondisi dan Pencapaian Daerah dalam mewujudkan Agenda Pembangunan Regional dan Global Kebijakan, Strategi, Kebijakan Strategi dan Program untuk masing-masing SKPD masing masing Indikasi Program Tahunan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

www.dadangsolihin.com

42

2. 2
• • •

Profil Daerah dan Prediksi ke Depan
• • •

3. 3

Visi Pembangunan Daerah Jangka  Menengah

Sistematika yang j l mencakup semua aspek pembangunan Si ik jelas k k b Menguraikan kondisi saat ini dengan menggunakan data dan informasi terkini Menguraikan permasalahan dan potensi yang ada untuk masingmasing aspek pembangunan dan/atau fungsi pemerintahan daerah disertai di t i analisis yang j l li i jelas Prediksi kebutuhan untuk pencapaian kinerja masing-masing aspek p pembangunan dan/atau fungsi p g g pemerintahan daerah 5 tahun ke depan

Rumusan visi menggambarkan arah yang j l tentang k di i R i i b k h jelas kondisi masa depan yang ingin dicapai Penjelasan yang lebih operasional mengenai pernyataan visi Penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah dan relevansinya terhadap permasalahan dan potensi pembangunan daerah d h Rumusan visi sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah j g panjang jangka p j g

•

•

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

44

4. 4
• • •

Misi Pembangunan Daerah Jangka  Menengah
• • •

5. 5

Isu Strategis Daerah Isu Strategis Daerah

Rumusan misi menunjukkan d R i i j kk dengan j l upaya-upaya yang akan jelas k dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Daerah Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah Rumusan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, R i i di d k b h i k sederhana dan mudah diingat

Mengacu pada aspek pembangunan d / M d k b dan/atau f fungsi-fungsi if i pemerintahan daerah yang diuraikan dalam profil daerah. Ditentukan berdasarkan kriteria yang logis dan mudah dipahami serta didukung oleh argumen yang jelas dan beralasan. Ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan permasalahan masing-masing aspek pembangunan. i i k b

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

46

6. 6
• • • •

Rumusan Tujuan Rumusan Tujuan
• • •

7. 7

Rumusan Strategi Rumusan Strategi

Diturunkan secara lebih operasional d i masing-masing misi Di k l bih i l dari i i i i pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah isu isu Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami Memenuhi kriteria SMART (sederhana, dapat diukur, mudah dicapai, realistis, dan memiliki kerangka waktu)

Disusun b d Di berdasarkan sintesa pemetaan k k k i kekuatan d k l dan kelemahan h internal, serta peluang dan tantangan eksternal. Menjelaskan cara yang akan ditempuh, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dapat menjembatani pilihan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai t j t k i tujuan.

www.dadangsolihin.com

47

www.dadangsolihin.com

48

8. 8
• •

Rumusan Kebijakan Rumusan Kebijakan
• • • • • •

9. 9

Rumusan Program Pembangunan  Daerah

Rumusan K bij k pembangunan d R Kebijakan b daerah di h dirumuskan d k dengan jelas dan mudah dipahami. Rumusan Kebijakan yang disusun memperhatikan ketersediaan SDM dan sumber daya keuangan daerah.

Mengacu pada k M d kerangka f k fungsi pemerintahan d i i h daerah. h Mencantumkan sasaran program atau target kinerja mengacu pada target pembangunan lebih luas Mencantumkan lembaga (SKPD) yang terlibat. Mengindentifikasi aspek kewilayahan (lokasi program) Mencantumkan pagu indikatif. Mencantumkan kerangka waktu pelaksanaan program.

www.dadangsolihin.com

49

www.dadangsolihin.com

50

10. 10
• • • • •

Rumusan Arah Kebijakan Keuangan  Daerah
• • • • • •

11. 11

Keterkaitan antar Elemen Dokumen  RPJMD

Rumusan A h K bij k K R Arah Kebijakan Keuangan D Daerah memuat d membahas: h dan b h Analisis sumber pendapatan daerah Analisis belanja daerah daerah. Analisis pembiayaan daerah. g g Isu-isu strategis keuangan daerah. Arah kebijakan kerangka fiskal daerah.

Keterkaitan visi d misi d K k i i i dan i i dengan tujuan pembangunan. j b Keterkaitan Strategi dengan sintesa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dinyatakan dalam profil daerah. Keterkaitan strategi dengan tujuan pembangunan. Keterkaitan kebijakan dengan strategi dan tujuan. Keterkaitan program dengan tujuan pembangunan. Keterkaitan program dan strategi.

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

12. 12
• •

Kemudahan RPJMD dalam  Mendukung Terlaksanannya Rencana

Pola Pikir Integrasi Perencanaan dengan Implementasi Pelaksanaan  Pembangunan Kabupaten Wajo
Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo (RPJP-D untuk 20 tahun) Kebijakan Dasar j Perencanaan Pembangunan
Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Wajo g y p j (RTRW untuk 20 tahun) Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo (RPJM-D untuk 5 tahun)

Dokumen RPJMD memuat i dik i program untuk penyusunan D k indikasi k rencana tahunan 5 tahun ke depan. Dokumen RPJMD memuat perkiraan kebutuhan sumber daya keuangan dan sumber-sumber pendanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Dokumen RPJMD memuat kerangka regulasi yang diperlukan. D k tk k l i di l k

•

Elaborasi Perencanaan Pembangunan dalam Program, Kegiatan, Anggaran Pembangunan Penataan dan Pengembangan Kebijakan Daerah: eb ja a ae a • Sektoral/ Bidang/ Fungsi • Integrasi antar Sektor/ Bidang/ Fungsi atau Cross-cutting

RPJM-D Kabupaten

RTRW Kawasan

Renstra SKPD

Kawasan Andalan*) Kawasan Strategis*) Kawasan Perlindungan*) Kawasan Lain*)

www.dadangsolihin.com

53

integrasi perencanaan dan implementasi www.dadangsolihin.com

Kawasan Lain*)
*) tergantung pada visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Wajo

54

Outline RPJMD berdasarkan PP 8/2008 berdasarkan 8/
1. 1 Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, i i tujuan d sasaran 5 Vi i misi, t j dan 6. Strategi dan arah kebijakan 7. 7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 9. Penetapan indikator kinerja daerah 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1) Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1)
Bab I Pendahuluan Latar Belakang Penyusunan RPJMD Landasan Hukum Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Kedudukan K d d k RPJMD d dengan D k Dokumen P Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan 1.1. 11 1.2. 1.3. 1.4. 14

www.dadangsolihin.com

55

www.dadangsolihin.com

56

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2) Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2)
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah status kondisi, situasi, pengkajian kinerja daerah, status, kondisi situasi capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 2.2 2.3 23 2.4 2.5 2.6 26 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Kondisi Geografis Daerah Pelayanan Umum Ketertiban dan Ketentraman Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pendidikan Pariwisata dan Budaya Pendidikan Perlindungan sosial g Keuangan Daerah Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
www.dadangsolihin.com 57

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3) Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3)
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) o s) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Mengemukakan secara jelas visi, misi d agenda ( M k k j l i i i i dan d (program) ) Kepala Daerah Terplih 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

www.dadangsolihin.com

58

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4) Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4)
Bab V Tujuan Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tujuan, Strategi Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 5.2 5.3 53 5.4 Tujuan Strategi Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5) Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5)
Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6 3 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan og a as e aya a 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

www.dadangsolihin.com

59

www.dadangsolihin.com

60

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6) Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6)
Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja R j SKPD d dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non g p p Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7) Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7)
Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan d i i f i i h daerah h 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu ( g (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. 6 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

www.dadangsolihin.com

61

www.dadangsolihin.com

62

Tentang Narasumber

www.dadangsolihin.com

63

www.dadangsolihin.com

64


								
To top