Docstoc

Panlak Bantuan Pengemb SMK RSBI

Document Sample
Panlak Bantuan Pengemb SMK RSBI Powered By Docstoc
					                                       No. 13 – 2 – PS – 2009




 TAHUN 2009
Bantuan Pengembangan SMK
Rintisan SBI




Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
                          i
Departemen Pendidikan Nasional
2009
                          KATA PENGANTAR

Kebijakan pokok Departemen Pendidikan Nasional untuk mewujudkan (1)
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan
pencitraan publik, menjadi acuan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi program-program Pembinaan SMK.

Program-program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai janji
kinerja yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Direktorat
Pembinaan SMK 2005 - 2009. Pada tahun anggaran 2009, pendanaan
Program Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat
Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi).
Program Bantuan yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan
melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
Institusi terkait dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan program yang
dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan
pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk
bantuan langsung ke SMK.

Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan
program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan,
mekanisme        pelaksanaan,    pemanfaatan       dana,       ketentuan
pertanggungjawaban fisik dan keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan.
Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas
Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan
menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Panduan
Pelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini masih terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang
berlaku.

                                           Jakarta, Februari 2009
                                           Direktur Pembinaan SMK


                                           Dr. Joko Sutrisno
                                           NIP. 131 415 680

                                   i
                     DESKRIPSI PROGRAM
          BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RINTISAN SBI
                        TAHUN 2009


1.   NO. PANDUAN      :   13 – 2 – PS – 2009

2.   NAMA PROGRAM     :   BANTUAN PENGEMBANGAN SMK
                          RINTISAN SBI
3.   TUJUAN PROGRAM   :   Mendukung SMK untuk dirintis menjadi SMK
                          Bertaraf    Internasional,     dalam rangka
                          pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan
                          9 Penjaminan Mutu dengan fokus:
                          a. Pemenuhan secara bertahap standar
                              sarana dan prasarana meliputi peralatan,
                              perabot dan rehabilitasi ruang;
                          b. Peningkatan mutu pembelajaran;
                          c. Peningkatan mutu manajemen SMK.

4.   SASARAN          :   210 ( dua ratus sepuluh) paket

5.   NILAI BANTUAN    :   Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
                          per paket

6.   PEMANFAATAN      :   1. Pengadaan peralatan praktik siswa dengan
     DANA                    mengutamakan produk peralatan yang
                             dibuat/dirakit di dalam negeri termasuk
                             pengembangan bahan ajarnya;
                          2. Rehabilitasi bangunan dan Pembenahan
                             infrastruktur;
                          3. Pengadaan perabot;
                          4. Proses Sertifikasi ISO 9001 :2008 dan
                             pengembangan manajemen sekolah;
                          5. Peningkatan partnership;
                          6. Penerapan konsep teaching industry pada
                             pembelajaran;
                          7. Penerapan pembelajaran berbasis TIK,
                             kompetensi produktif dan adaptif;
                          8. Pembinaan kepribadian siswa;

7.   PRINSIP DASAR        1.   Direktorat PSMK melakukan sosialisasi dan
                                ii
     PEMBERIAN              koordinasi    program     dengan    Dinas
     BANTUAN                Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
                       2.   Proposal disusun oleh SMK dan diketahui
                            oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
                            serta   direkomendasikan     oleh   Dinas
                            Pendidikan Provinsi;
                       3.   Kewenangan        penetapan       bantuan
                            sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
                            SMK.

8.   PERSYARATAN   :   1. Bagi SMK pengusul baru:
     PENERIMA            1) Diprioritaskan minimal mempunyai siswa
                            700 orang (pulau Jawa) dan 500 orang
                            (luar Pulau Jawa) kecuali untuk program
                            khusus antara lain SMK yang memiliki
                            Bidang Studi Keahlian Seni dan
                            Kerajinan;
                         2) Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
                            luas lahan untuk kelompok teknologi
                            minimal 15.000m2 dan kelompok non
                            teknologi minimal 10.000 m 2;
                         3) SMK calon yang memiliki profil sesuai
                            dengan potensi awal minimal (entry
                            point) SBI yang telah ditetapkan;
                         4) Dinyatakan layak berdasarkan hasil
                            penilaian proposal, evaluasi profil awal
                            dan verifikasi;
                         5) Diprioritaskan     bagi   sekolah    atau
                            pemerintah daerah yang mempunyai
                            program pengembangan SBI;
                         6) Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
                            minimal       1     Program      Keahlian
                            berakreditasi A;
                         7) SMK yang mengusulkan proposal untuk
                            dikembangkan menjadi SMK SBI yang
                            diketahui     oleh    Dinas    Pendidikan
                            Kabupaten/Kota dan direkomendasikan
                            oleh Dinas Pendidikan Provinsi.


                       2. Bagi SMK yang sudah memperoleh
                           iii
                                bantuan RSBI :
                                1. Sama dengan persyaratan SMK yang
                                   baru mengusulkan bantuan seperti
                                   point 1;
                                2. Bagi SMK yang tahun 2008 dan tahun-
                                   tahun sebelumnya telah memperoleh
                                   bantuan pengembangan rintisan SMK
                                   bertaraf    internasional, diwajibkan
                                   menyusun laporan dan perkembangan
                                   pencapaian kinerja;
                                3. Menyusun resume bantuan yang
                                   pernah diterima oleh sekolah dari
                                   Direktorat Pembinaan SMK sejak tahun
                                   2005 serta menyampaikan hasil
                                   kerjanya.

9.   JADWAL KEGIATAN   :   No              KEGIATAN        WAKTU (2009)
                           1.         Penerimaan
                                      Rancangan           Februari
                                      Program/Proposal
                           2.         Evaluasi /seleksi   Februari -Maret
                                      proposal
                           3.         Verifikasi          Maret - April
                           4.         Bimbingan Teknis    April
                                      dan Penetapan 1
                           5          Bimbingan Teknis    Mei
                                      dan Penetapan 2
                           6.         Penyaluran dana     April-Mei
                                      tahap 1
                           7.         Penyaluran dana     Mei-Juni
                                      tahap 2
                           8.         Supervisi           September
                           9.         Pelaksanaan         April-Mei 2010
                                      program
                           10.        Laporan             Oktober
                                      pelaksanaan (mid
                                      term)




                                 iv
10.   LAYANAN     :   Subdit Pembelajaran
      INFORMASI       Direktorat Pembinaan SMK
                      Ditjen Mandikdasmen
                      Komp. Depdiknas Senayan Gedung E Lt. 12/13
                      Telp. 021 – 5725477,5725474
                      Website : www.ditpsmk.net
                      E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com




                           v
                                            DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
  A. Latar Belakang .................................................................................... 1
  B. Tujuan ............................................................................................... 1
  C. Dasar Hukum dan Kebijakan ................................................................ 1
  D. Sasaran .............................................................................................. 3
  E. Hasil yang diharapkan ......................................................................... 3
  F. Nilai Bantuan ...................................................................................... 5
  G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................... 5
  H. Jadwal Kegiatan ................................................................................. 6
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 7
  A. Organisasi .......................................................................................... 7
  B. Tugas dan Tanggungjawab .................................................................. 7
     1. Direktorat Pembinaan SMK .............................................................. 7
     2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................................ 7
     3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................................... 8
     4. Sekolah .......................................................................................... 8
     5. Komite Sekolah ............................................................................... 9
     6. Tim ................. ............................................................................. 9
     7. Panitia Pengadaan Barang/Jasa ..................................................... 11
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN RANCANGAN
  PROGRAM/PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA ..........................12
  A. Persyaratan Penerima Bantuan ......................................................... 12
  B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan .................... 13
  C. Bimbingan Teknis .............................................................................. 16
  D. Penyaluran Dana ............................................................................. 16
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
   DANA ............................................................................................17
  A. Ketentuan Penggunaan Dana ............................................................. 17
  B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ............................................. 17
BAB V PELAPORAN..............................................................................19
BAB VI PENUTUP ................................................................................20
LAMPIRAN ..........................................................................................21




                                                    vi
                                BAB I
                            PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
   Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan
   adalah tersediannya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas yakni
   memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan industri dan
   sektor-sektor lainnya. Keunggulan komparatif (Comparative Advantage)
   saja tidak cukup, dibutuhkan juga keunggulan kompetetif (Competitive
   Advantage) tenaga kerja yang akan memasuki persaingan pasar tenaga
   kerja. Menyiapkan SMK Bertaraf Internasional, pada dasarnya
   merupakan upaya menyiapkan lulusan SMK untuk bisa bersaing dan
   mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan mampu bersaing dengan
   tenaga kerja asing yang datang untuk mengisi lowongan yang ada di
   Indonesia. Berkaitan dengan kondisi dan kesiapan sekolah-sekolah
   menengah kejuruan yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan untuk
   mencapai kompetensi yang berkualifikasi internasional, maka Direktorat
   Pembinaan SMK sampai dengan tahun 2008 telah merintis 200 SMK
   Bertaraf Internasional (SMK-SBI) yang tersebar di kabupaten/kota.

   Program pengembangan SMK Bertaraf Internasional dilandasi oleh
   Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
   Pendidikan Nasinonal pasal 50 yang mengamanatkan Pemerintah dan
   Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan
   pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan
   menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

   Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK pada tahun anggaran
   2009 akan memberikan dana bantuan kepada 210 SMK untuk
   mempercepat pencapaian SMK Bertaraf Internasional sesuai dengan
   profil yang ditetapkan.

   Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Panduan
   Pelaksanaan Bantuan bagi SMK yang dikembangkan menjadi SMK
   bertaraf internasional.


B. Tujuan
   Mendukung SMK untuk dirintis menjadi SMK Bertaraf Internasional,
   dalam rangka pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan 9
   Penjaminan Mutu dengan fokus:
                                 1
    a.   Pemenuhan secara bertahap standar sarana dan prasarana yang
         meliputi peralatan, perabot dan rehabilitasi ruang;
    b.   Peningkatan mutu pembelajaran;
    c.   Peningkatan mutu manajemen SMK.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan
   Dasar hukum pemberian program bantuan adalah :
   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
        Nasional;
   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
        Negara;
   4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
        Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
   5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
        dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
        Pemerintahan Daerah;
   6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
        Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota;
   7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
        Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;
   8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
        Nasional Pendidikan;
   9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
        Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
   10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
        Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
        Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
   11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
        dan Tugas Pembantuan;
   12. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
        Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;
   13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
   14. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005 tentang
        Pedoman Pembayaran APBN;
   15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005
        tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen
        Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;


                                  2
    16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2008
        tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan
        Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009;
    17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007
        tentang     Alokasi,   Klasifikasi, Mekanisme   Belanja,    dan
        Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan
        Nasional.
    18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 664/A.A3/KU/2009
        tanggal 2 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat
        Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan
        SMK, Ditjen Mandikdasmen tahun anggaran 2009;
    19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005
        tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;
    20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang
        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
        Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
        Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
        tahun Anggaran 2009;
    21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
        Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2009 Nomor 0111.0/023-03.1/-
        /2009 tanggal 31 Desember 2008
    22. Renstra Depdiknas 2005 – 2009;
    23. Surat Dirjen Mandikdasmen No. 905/C1.C3/KU/2006 tanggal 13
        Februari 2006 tentang Rekening Sekolah;
    24. Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen No.348/C/KU/2009 tanggal 23
        Januari 2009 perihal petunjuk pelaksanaan penggunaan dana
        bantuan sosial Ditjen Mandikdasmen tahun anggaran 2009;
    25. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2005 – 2009.

D. Sasaran
   210 SMK terpilih yang akan dirintis menjadi SMK Bertaraf Internasional
   tersebar di seluruh Provinsi.

E. Hasil yang diharapkan
   Terwujudnya 210 SMK rintisan SBI yang dapat mencapai profil SMK
   Bertaraf Internasional melalui evaluasi dan supervisi hingga SMK yang
   memperoleh bantuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok tahapan
   pembinaan dengan rincian sebagai berikut:



                                   3
1. Tahap 1: Tahap Pengembangan (Development). Tahap ini adalah
   bagi SMK yang mendapat bantuan pengembangan rintisan SBI
   mulai tahun 2009 dan SMK yang masih dikembangkan untuk
   memenuhi kinerja/melaksanakan program pengembangan sbb :
   a. Rintisan     Penerapan     Sistem   manajemen Mutu    ISO
       9001:2008/9001:2000;
   b. Penyusunan Bahan Ajar/modul bahasa Indonesia dan bahasa
       Inggris minimal dua program keahlian;
   c. Komitmen antar       stake holder ;
   d. Pembenahan Infrastruktur ;
   e. Penyusunan rencana strategis;
   f. Preparasi sumber daya pendidikan.

2. Tahap 2 : Tahap Pemantapan (Establishment). Tahap ini adalah
   bagi SMK yang mendapat bantuan pengembangan rintisan SBI
   mulai tahun 2008.
   a. Penetrasi pasar ( market penetration ) artinya, SMK sudah
       memiliki pelanggan baik pelanggan penerima lulusan maupun
       pelanggan penerima produk dan jasa yang dihasilkan SMK.
   b. Pencitraan Nama ( Brand Image) : SMK Bertaraf Internasional
       sudah dikenal dan mulai diminati :
            1) Bagi masyarakat berminat untuk mengikuti pendidikan di
                SMK tersebut;
            2) Bagi industri yang merekruit lulusan SMK tersebut
                menjadi karyawan dan teknisi di industrinya;
            3) Bagi Pendidikan lanjutan/ Politeknik/ Pendidikan Tinggi
                berminat menerima lulusan SMK tsb sebagai peserta
                didik dan bahkan memberi beasiswa
   c. Mampu memobilisasi sumber daya , artinya SMK sudah mulai
       mampu menghasilkan dan memobilisasi sumberdaya yang
       dibutuhkan;
   d. Membuat dan melaksanakan program unggulan;
   e. Melaksanakan       standardisasi  kompetensi      keahlian yang
       dijalankan;
   f. Memiliki jaringan pemasaran lulusan dan produk/ jasa yang
       dihasilkan;
   g. Aktif melaksanakan Promosi baik secara regional dan maupun
       secara nasional.



                                4
   3. Tahap 3 : Tahap Pertumbuhan (Growing Up). Tahap ini adalah bagi
      SMK yang mendapat bantuan pengembangan rintisan SBI mulai
      tahun 2006 dan 2007.
      a. Kemandirian : memiliki derajad kemandirian dalam hal
          pengelolaan, menghasilkan sumber daya, inovasi produk dan
          jasa, promosi, proses pembelajaran, produksi alat bantu
          pembelajaran, kewirausahaan, penerapan ICT dan manajemen
          sekolah berbasis mutu.
      b. Mendukung pertumbuhan kawasan : sebagai institusi yang
          berperan serta dalam pengembangan pertumbuhan daerah serta
          mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dimana SMK tersebut
          berada.
      c. Mendukung peningkatan daya saing daerah : sebagai bagian dari
          nilai tambah daya saing daerah dalam mengelola dan
          memanfaatkan sumberdaya lokal.
      d. Panen (Yield crop ): yaitu kondisi SMK yang sudah mampu
          menghasilkan sumberdaya untuk mendukung operasional
          sekolah dan pengembangan institusinya minimal 30 % dari
          keseluruhan sumberdaya yang dibutuhkan.
      e. Professional dalam melayani pasar sasaran di daerahnya dan
          kawasan sekitarnya.

F. Nilai Bantuan
   Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per paket

G. Karakteristik Program Bantuan
  1. Bantuan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80
     tahun 2003 dan perubahannya;
  2. Bantuan pengembangan rintisan SMK-SBI ini diperuntukan bagi
     pengembangan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
  3. Dalam hal sekolah melakukan pengadaan peralatan dan perabot,
     dapat dilakukan dengan cara merakit sendiri dengan ketentuan tetap
     mengikuti prosedur Keppres No. 80 tahun 2003 dan perubahannya;
  4. Dalam hal bantuan ini digunakan untuk melaksanakan rehabilitasi
     bangunan,     pembenahan     infrastruktur   dan   pengembangan
     manajemen, harus dilakukan dengan cara swakelola;
  5. Bantuan Pengembangan Rintisan SMK- SBI diberikan secara utuh dan
     tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun
     oleh pihak manapun;
  6. Jangka waktu penggunaan dana maksimal 12 (dua belas) bulan sejak
     diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan dimulai proses
                                  5
     pengadaannya paling lambat 12 (dua belas) hari setelah dana
     diterima;
  7. Bantuan Pengembangan SMK Rintisan SBI dikelola secara transparan,
     menganut      azas   efisien  dan     efektif     serta     dapat
     dipertanggungjawabkan.

H. Jadwal Kegiatan

     No                      KEGIATAN                 WAKTU (2009)
      1.   Penerimaan Rancangan Program/ Proposal     Februari
      2.   Evaluasi /seleksi proposal                 Februari -Maret
      3.   Verifikasi                                 Maret - April
      4.   Bimbingan Teknis dan Penetapan 1           April
      5    Bimbingan Teknis dan Penetapan 2           Mei
      6.   Penyaluran dana tahap 1                    April-Mei
      7.   Penyaluran dana tahap 2                    Mei-Juni
      8.   Supervisi                                  September
      9.   Pelaksanaan program                        April-Mei 2010
     10.   Laporan pelaksanaan (mid term)             Oktober




                                  6
                            BAB II
            ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan
Pengembangan SMK SBI dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi
   Organisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan SMK SBIakan
   melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
    1. Direktorat Pembinaan SMK;
    2. Dinas Pendidikan Provinsi;
    3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
    4. Sekolah (SMK);
    5. Komite Sekolah;
    6. Tim Pengembangan SMK SBI.;
    7. Panitia Pengadaan peralatan/perabot/rehabilitasi;
    8. Tim Pemeriksa dan Penerima peralatan/perabot/rehabilitasi;

B. Tugas Dan Tanggung Jawab
   Setiap unsur yang terlibat dalam Pengembangan SMK Bertaraf
   Internasional sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung
   jawab sebagai berikut:

   1. Direktorat Pembinaan SMK
      a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan
          Pengembangan SMK SBI;
      b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dan penyampaian
          dokumen;
      c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
      d. Menetapkan penerima dana bantuan;
      e. Melakukan Bimbingan Teknis bagi SMK penerima bantuan;
      f. Mengatur tata cara penyaluran dana dan menyalurkan dana ke
          SMK penerima bantuan;
      g. Melaksanakan     monitoring       dan    evaluasi   pelaksanaan
          Pengembangan SMK SBI.

   2. Dinas Pendidikan Provinsi
      a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan
         institusi terkait;

                                   7
   b. Merekomendasikan dan mengusulkan SMK yang layak mendapat
      dukungan untuk dirintis menjadi SMK bertaraf internasional;
   c. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan pembinaan
      terhadap SMK penerima bantuan;
   d. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
      pelaksanaan program;
   e. Melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan program
      penggunaan dana bantuan.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
   a. Menyetujui dan mengesahkan rancangan program/ proposal
      Bantuan Pengembangan rintisan SMK SBI;
   b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
      kegiatan program pengembangan rintisan SMK bertaraf
      internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan rintisan
      SMK bertaraf internasional dari sekolah;
   d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
   e. Menerima hasil bantuan peralatan SMK rintisan SBI dari SMK
      Negeri Penerima bantuan yang selanjutnya dicatat sebagai aset
      Pemeritah Kabupaten/Kota;
   f. Mengetahui serah terima hasil bantuan peralatan SMK rintisan
      SBI dari SMK Swasta Penerima bantuan ke Yayasan yang
      selanjutnya dicatat sebagai aset Yayasan yang diperuntukan bagi
      SMK Penerima bantuan dan tidak dapat dipindahkan;

4. Sekolah
   a. Kepala Sekolah bersama Tim Pelaksana Pengembangan rintisan
      SMK-SBI, Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Kompetensi Keahlian
      menyusun program pengembangan rintisan SMK -SBI;
   b. Menyusun proposal bantuan pengembangan rintisan SMK - SBI;
   c. Kepala Sekolah membentuk Tim Pelaksana Pengembangan
      Rintisan SMK-SBI dan Panitia Pengadaan dan Penerimaan
      Peralatan, perabot, pengembangan manajemen, rehabilitasi dan
      pembenahan infrastruktur SMK Rintisan SBI yang unsurnya
      antara lain dari Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi
      Keahlian dan Guru Kejuruan sesuai bidangnya;
   d. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian bersama
      dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang relevan di Direktorat
      Pembinaan SMK;

                               8
   e. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan pengembangan
      rintisan SMK-SBI;
   f. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik,
      pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pengembangan
      rintisan SMK-SBI;
   g. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan
      pengembangan rintisan SMK-SBI kepada Direktorat Pembinaan
      SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi, disetujui oleh Dinas
      Pendidikan Kabupaten/Kota;
   h. Melakukan serah-terima aset hasil pengadaan pengembangan
      rintisan SMK-SBI; kepada :
       Dinas Pendidikan Kab/Kota yang selanjutnya dicatatkan
         sebagai aset Pemerintah Kab/Kota bagi SMK negeri;
       Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan
         bagi SMK swasta, yang diperuntukan bagi SMK Penerima
         bantuan dan tidak dapat dipindahtangankan;

5. Komite Sekolah
   a. Memberi masukkan Kepada Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana
      pengembangan rintisan SMK-SBI tentang kesempurnaan
      program pengembang rintisan SMK-SBI;
   b. Bersama Kepala Sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim
      Pelaksana Pengembangan Rintisan SMK-SBI dalam pelaksanaan
      implementasi bantuan;
   c. Bersama sekolah mengupayakan adanya dana pendamping
      pengembangan rintisan SMK-SBI;
   d. Bersama sekolah mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan
      pengembangan rintisan SMK-SBI;

6. Tim Pelaksana Pengembangan SMK- SBI
   Tim Pelaksana Pengembangan SMK SBI adalah tim yang diangkat
   oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan, dan mempunyai
   tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, dan
   pelaksanaan pengembangan SMK SBI agar diperoleh hasil yang
   memenuhi persyaratan teknis.

   Tim Pelaksana Pengembanganan SMK SBI terdiri dari:
   a. Ketua Tim merangkap anggota adalah unsur sekolah yang
      bersangkutan;
   b. Pengelola keuangan merangkap anggota (berasal dari unsur
      sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan);
                             9
c. Sekretaris merangkap anggota adalah guru SMK yang
   bersangkutan;
d. Anggota lain berjumlah minimal 2 orang berasal dari unsur
   komite sekolah dan unsur masyarakat.

Tim Pelaksana Pengembanganan SMK SBI bertugas:
a. Membuat program kerja pelaksanaan yang memuat :
   1) Formulasi dari konsepsi pengembangan SMK-SBI;
   2) Jadwal dan urutan pengembangan;
   3) Rencana kebutuhan anggaran pengembangan;
   4) Kegiatan survey tentang spesifikasi dan harga peralatan/
       perabot dan program lain yang dibutuhkan dalam
       pengembangan rintisan SMK-SBI;
   5) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK-
       SBI ;
b. Membuat rekapitulasi pembelanjaan/pengeluaran yang dibeli dan
   diadakan dari Toko/Leveransir atau pihak lain dengan dilengkapi
   bukti nota/faktur penerimaan secara rinci dan kuitansi.
c. Membuat pembukuan penggunaan dana Pengembangan rintisan
   SMK SBI dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
   1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana harus
       dibukukan secara rinci;
   2) Pembukuan ditutup setiap akhir bulan;
   3) Bukti-bukti pembayaran/kuitansi diberi nomor urut sesuai
       tanggal transaksi sebelum dibukukan pada Buku Kas Umum;
   4) Buku Kas Umum tidak boleh ada bekas hapusan/tip-ex, jika
       ada kesalahan menulis agar dicoret dan dikoreksi, kemudian
       diparaf oleh bendahara;
   5) Setiap laporan penggunaan dana dibundel beserta lampiran
       bukti-bukti pembayaran dan nota/faktur penerimaan
       barang/bahan serta upah kerja sesuai dengan urutan nomor
       bukti;
   6) Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana sewaktu-
       waktu dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang ataupun
       masyarakat.

d. Membuat laporan-laporan yang terdiri dari :
   1) Laporan Pembukuan Bulanan;
   2) Laporan kemajuan pekerjaan fisik dan biaya;
   3) Membuat laporan hasil pelaksanaan Pengembangan rintisan
      SMK-SBI dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban
                          10
           penggunaan dana bantuan (antara lain: kuitansi,
           faktur/nota, bukti setor pajak) dan teknis ( antara lain: RAB,
           rekapitulasi pengadaan dan kegiatan yang dilaksanakan,
           anggota Tim Pelaksana Pengembangan SMK-SBI ) dilengkapi
           foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan, dan disampaikan
           kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Kepala Dinas
           Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi.

7. Panitia Pengadaan Barang/Jasa
   Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia yang di bentuk dan
   ditetapkan oleh Kepala SMK penerima bantuan, untuk dana bantuan
   yang pemanfaatannya untuk pengadaan peralatan/perabot
   Pengembangan rintisan SMK- SBI Tugas dan tanggungjawab panitia
   adalah sebagai berikut:
   a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pengadaan;
   b. Menyiapkan dokumen pangadaan;
   c. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Harga
       Perhitungan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE);
   d. Menyampaikan undangan/pengumuman kepada calon peserta/
       rekanan calon penyedia barang;
   e. Memberikan penjelasan pekerjaan kepada calon penyedia barang
       dan jasa dan membuat Berita Acara;
   f. Mengadakan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran serta
       membuat berita acara;
   g. Mengadakan penilaian teknis serta membuat Berita Acara;
   h. Mengadakan evaluasi/penilaian harga penawaran dan membuat
       Berita Acara;
   i. Melakukan klarifikasi, baik teknis maupun harga jika diperlukan;
   j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan peralatan;
   k. Mengusulkan calon pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa
       dilampiri dengan laporan dan dokumen kepada Kepala Sekolah.




                                11
                       BAB III
          PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN
   RANCANGAN PROGRAM/PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA


A. Persyaratan Penerima Bantuan
   Memuat persyaratan bagi penerima bantuan baik bersifat teknis maupun
   administrasi.

   1. Persyaratan Teknis

       a. Bagi SMK pengusul baru:
          1) Diprioritaskan minimal mempunyai siswa 700 orang (pulau
              Jawa) dan 500 orang (luar Pulau Jawa) kecuali untuk
              program khusus antara lain SMK yang memiliki Bidang Studi
              Keahlian Seni dan Kerajinan;
          2) Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki luas lahan untuk
              kelompok teknologi minimal 15.000m2 dan kelompok non
              teknologi minimal 10.000 m 2;
          3) SMK calon yang memiliki profil sesuai dengan potensi awal
              minimal (entry point) SBI yang telah ditetapkan;
          4) Dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian proposal,
              evaluasi profil awal dan verifikasi;
          5) Diprioritaskan bagi sekolah atau pemerintah daerah yang
              mempunyai program pengembangan SBI;
          6) Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki minimal 1 Program
              Keahlian berakreditasi A.
          7) SMK yang mengusulkan proposal untuk dikembangkan
              menjadi SMK SBI yang diketahui oleh Dinas Pendidikan
              Kabupaten/Kota, dan rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi.

       2. Bagi SMK yang sudah memperoleh bantuan RSBI :
         1) Sama dengan persyaratan SMK yang baru mengusulkan
            bantuan seperti point 1;
         2) Bagi SMK yang tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya telah
            memperoleh bantuan Pengembangan RSBI SMK, wajib
            menyusun laporan dan perkembangan pencapaian kinerja
                                  12
           (Format Lampiran 3 : Perkembangan Kinerja Rintisan SMK
           Bertaraf Internasional);
        3) Melaporkan resume, peruntukan dan hasil bantuan yang
           pernah diterima oleh sekolah dari Direktorat Pembinaan SMK
           sejak tahun 2005 serta menyampaikan hasil kerjanya. (Format
           Lampiran 4 : Pemanfaatan bantuan Direktorat pembinaan
           SMK)

   2. Persyaratan Administrasi
      1) Telah menyerahkan proposal/rancangan pengembangan SMK
         bertaraf internasional;
      2) Surat Persetujuan calon SMK Bertaraf Internasional dari
         Pemerintah Kabupaten/Kota;
      3) Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi;
      4) Ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
         melalui Surat Penetapan/Surat Keputusan.

B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan
   Mekanisme   pengajuan    rancangan     program/proposal bantuan
   Pengembangan Rintisan SMK- SBI sebagai berikut :

   1. Sekolah
      Sekolah menyusun usulan proposal selanjutnya mengajukan kepada
      Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan.

   2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
      Dinas Pendidikan Kab/Kota mensahkan usulan rancangan
      program/proposal yang memenuhi syarat, dan selanjutnya oleh
      sekolah usulan rancangan program/proposal dikirim ke Direktorat
      Pembinaan SMK dengan alamat :

      Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
      u.p. Kepala Subdit Pembelajaran
      Kompleks Depdiknas Gedung E lantai 12-13,
      Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
      Jakarta Pusat 10270

                                 13
3. Dinas Pendidikan Provinsi
   a. Dinas Pendidikan Provinsi dapat merekomendasi atau
      mengusulkan SMK yang layak dicalonkan atau diteruskan
      menjadi rintisan SMK-SBI;
   b. Dalam hal Pemerintah Provinsi memiliki program pengembangan
      pembangunan SMK baru yang dirintis menjadi SMK-SBI UPT
      Provinsi, maka Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengusulkan
      bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK.

4. Direktorat Pembinaan SMK
   a. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Pembelajaran
       menerima usulan rancangan program/ proposal yang diajukan
       dari Sekolah;
   b. Membentuk Tim seleksi/penilaian usulan rancangan program/
       proposal;
   c. Tim melakukan seleksi/penilaian terhadap usulan rancangan
       program/ proposal yang diusulkan sesuai dengan kriteria yang
       telah ditentukan dan disepakati bersama;
   d. Tim melakukan verifikasi ke SMK yang usulan rancangan
       program/ proposalnya dinyatakan lulus seleksi;
   e. Tim membuat laporan hasil seleksi/verifikasi yang dituangkan
       dalam format laporan, serta mengusulkannya kepada Direktur
       Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
   f. Menetapkan SMK penerima bantuan melalui surat keputusan
       Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.




                              14
     Alur Pengajuan Rancangan Program/ Proposal


                    Proposal              Dinas Pendidikan
Sekolah + Komite
                                          Provinsi
Sekolah/Yayasan
( Membuat
  proposal)
                                     Usulan



Dinas Kab/Kota
(pengesahan               Dit.Pembinaan
proposal)                      SMK
                                                             Tidak




                                Tim                 Seleksi &
                               Penilai              Verifikasi


                                                           Ya

                                                   Penetapan
                                                     SMK



                   Bimbingan                      Tanda Tangan
                     Teknis                      Surat Perjanjian




                                                    verifikasi
                         15
C. Bimbingan Teknis
   Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima
   bimbingan teknis oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
   SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi :
   1. Konsepsi pengembangan program;
   2. Strategi pelaksanaan program bantuan;
   3. Pemanfaatan Dana bantuan;
   4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
   5. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan.

D. Penyaluran Dana
   1. Dana bantuan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari
      Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen
      Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau
      yayasan ) melalui prosedur penyaluran sebagai berikut :
        a. Segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi oleh
            penerima bantuan (sekolah) Pejabat Pembuat Komitmen
            menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
            selanjutnya diteruskan ke Biro Keuangan;
        b. Biro Keuangan berdasarkan usulan SPP dari Pejabat Pembuat
            Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang
            selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta III;
        c. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan usulan SPM dari Biro
            Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
            (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Penyalur Bantuan;
        d. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta III, Bank penyalur
            bantuan mentransfer dana bantuan ke rekening bank
            penerima (sekolah).

   2. Penyaluran Dana Bantuan disampaikan secara penuh/utuh tanpa
      potongan pajak ke rekening bank atas nama sekolah. Kewajiban
      pajak atas penggunaan dana bantuan diselesaikan oleh sekolah
      penerima dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-
      undangan yang berlaku.




                                  16
                       BAB IV
 KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA


A. Ketentuan Penggunaan Dana
   Penggunaan dana Bantuan Pengembangan Rintisan SMK- SBI tahun
   2009 dipergunakan antara lain untuk :
   1. Pengadaan peralatan praktik siswa dengan mengutamakan produk
      peralatan yang dibuat/dirakit di dalam negeri termasuk bahan
      ajarnya;
   2. Rehabilitasi bangunan dan Pembenahan infrastruktur;
   3. Pengadaan perabot;
   4. Proses Sertifikasi ISO 9001 :2008 dan pengembangan manajemen
      sekolah;
   5. Peningkatan partnership;
   6. Penerapan konsep teaching industry pada pembelajaran;
   7. Penerapan pembelajaran berbasis TIK, kompetensi produktif dan
      adaptif;
   8. Pembinaan kepribadian siswa.


B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
   Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:
    1. Setiap       penggunaan       dana     bantuan      harus    dapat
         dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
         administrasi dan keuangan;
    2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk
         kepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait
         dikemudian hari;
    3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
         meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
    4. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai
         peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian
         barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran,
         termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang
         berlaku;
    5. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas
         Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan
         barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai denga
         ketentuan yang berlaku;

                                   17
6. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi,
   keuangan dan teknis kepada Direktur Pembinaan SMK, Jakarta
   dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
   Dinas Pendidikan Provinsi;
7. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana
   bantuan, maka Kepala Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai
   peraturan yang berlaku.




                            18
                             BAB V
                          PELAPORAN


Laporan pelaksanaan Bantuan pengembangan rintisan SMK-SBI mengacu
kepada Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan yang dikeluarkan
Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat memberikan
data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal
pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan hasil pelaksanaan harus menjelaskan tentang :
1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa kuitansi,
    nota/faktur pembelian, bukti setoran pajak;
2. Dokumentasi pengembangan rintisan SMK-SBI;
3. Berita Acara serah terima hasil bantuan peralatan/perabot antara
    Kepala Sekolah dengan:
     Dinas Pendidikan Kab/Kota yang selanjutnya dicatatkan sebagai
        aset Pemerintah Kab/Kota bagi SMK negeri;
     Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan bagi
        SMK swasta, yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan
        dan tidak dapat dipindahkan;


Laporan akhir pelaksanaan disusun oleh Sekolah dan disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktorat Pembinaan
SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan tersebut disampaikan kepada:

                  Direktur Pembinaan SMK
             u.p. Kepala Subdit Pembelajaran
        Kompleks Depdiknas Gedung E Lantai 12-13
             Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
                       Jakarta 10270




                                19
                                BAB VI
                               PENUTUP

Pengembangan SMK-SBI merupakan pilar utama pengembangan
peningkatan mutu di SMK. Ketercapaian mutu SMK ditandai dengan
pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan serta 9 Penjaminan Mutu SMK –
SBI. Untuk itu setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Bagi sekolah yang mengajukan
proposal pengembangan SMK-SBI harus melengkapi data pendukung yang
dianggap penting.

Dengan tersusunnya panduan pelaksanaan (Panlak) ini diharapkan SMK
dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui upaya
pengajuan proposal program bantuan yang ditawarkan oleh Direktorat
Pembinaan SMK tahun 2009.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan
program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu
memahami isi Panduan Pelaksanaan program bantuan ini, sebelum
memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan
demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Program bantuan Pengembangan Rintisan SMK-SBI tahun 2009 ini akan
berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan
mengikut sertakan seluruh warga sekolah dan stakeholders, ikut terlibat
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan.
Untuk itu koordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan
selama penyelenggaraan Sekolah bertaraf Internasional.




                                   20
                       LAMPIRAN
1. Sistematika penyusunan proposal Pengembangan SMK Bertaraf
   Internasional tahun 2009;
2. Potensi Awal Minimal (Entry Point) SMK SBI;
3. Perkembangan Kinerja Rintisan SMK Bertaraf Internasional;
4. Pemanfaatan Bantuan dari Direktorat PSMK tahun 2005-2008.




                                 21
                                                         Lampiran 1

           SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
  PENGEMBANGAN SMK BERTARAF INTERNASIONAL TAHUN 2009

Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam
evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika seperti
berikut ini :

1. Bagian Depan; meliputi :
    Halaman sampul
    Halaman Identitas Sekolah;
    Halaman Pengesahan;
    Halaman Kata Pengantar;
    Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi; meliputi :
Bab I PENDAHULUAN
       A. Latar Belakang
       B. Visi dan Misi
       c. Tujuan dan Sasaran

Bab II POTENSI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH
       A. Potensi dan Kelemahan Internal
       B. Potensi dan tantangan Eksternal
       C. Pemecahan dan Alternatif Pmecahan
       D. Program Keahlian yang dikembangkan

Bab III PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SBI
        A. Pengembangan Komponen Pendidikan
        B. Pemenuhan Utilitas

Bab IV SUMBER PENDANAAN
       Dana Bantuan dari Pusat sesuai penetapan dari Direktorat PSMK.


Bab V   PENUTUP



                                    22
LAMPIRAN
  -   Daftar rencana pengembangan SBI
  -   Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  -   Copy SK pengangkatan Kepala Sekolah yang disahkan pejabat
      berwenang
  -   Copy Sertifikat Akreditasi Sekolah
  -   Luas dan Denah SMK
  -   Data jumlah siswa (peserta didik) 3 (tiga) tahun terakhir
  -   Data kelulusan tahun terakhir
  -   Foto copy Rekening Sekolah




                                23
                                                             Lampiran 2
              POTENSI AWAL MINIMAL (ENTRY POINT)

1.   Kurikulum
     Telah menerapkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi
     atau kurikulum yang berlaku.

2.   Bahan Ajar
     Dipenuhi dalam pelaksanaan program untuk mencapai profil akhir.

3.   Buku Pegangan
     Dipenuhi dalam pelaksanaan program untuk mencapai profil akhir.

4.   Proses Pemelajaran
     Sebagian pelaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan dalam bahasa
     Inggris atau bahasa asing lain, khususnya sesuai dengan hasil
     kesepakatan dengan Institusi Pasangan.

5.   Institusi Pasangan
     Telah memiliki Institusi Pasangan baik dalam negeri maupun luar negeri
     yang telah secara aktif bekerja sama dalam merencanakan,
     melaksanakan      dan     mengevaluasi     pelaksanaan   pemelajaran;
     pelaksanaan magang industri dan rekruitmen tamatan dan
     training/magang guru.

6.   Siswa
     a. Nilai rata-rata Ujian Nasional 2 tahun terakhir untuk mata
         pelajaran:
         1) Matematika : 50% mencapai nilai 6
         2) Bahasa Inggris : 50% mencapai nilai 7
         3) Bahasa Indonesia : 50% mencapai nilai 7
     b. Untuk mata pelajaran komponen produktif, 50% telah memiliki
         sertifikat   kompetensi      yang diterbitkan oleh Industri/
         Asosiasi/Institusi Pasangan.

7.   SDM
     a. Memiliki minimal 1 orang Guru Bahasa Inggris telah    bersertifikat
        setara dengan nilai TOEIC minimum 500;
     b. Memiliki minimal 1 orang Guru per mata pelajaran untuk Normatif
        dan Adaptif dengan latar belakang pendidikan yang relevan;

                                    24
     c.   Memiliki minimal 4 orang Guru spesialisasi bidang produktif yang
          relevan dan sekurang-kurangnya 1 orang Guru telah bersertifikat
          kompetensi di bidangnya;
     d.   Kepala sekolah telah mempunyai sertifikat dalam bidang talent
          scouting /manajemen/kepemimpinan.

8.   Sarana dan Prasarana
     a. Telah memiliki bangunan yang dipergunakan sebagai tempat siswa
         untuk melaksanakan kegiatan mata pelajaran diklat normatif,
         adaptif maupun produktif dan telah memenuhi persyaratan baik
         dari segi jenis, jumlah dan persyaratan teknis (dibuktikan dengan
         foto kondisi saat ini yang meliputi R teori, R. praktik adaptif, R
         praktik produktif/bengkel, perpustakaan dan ruang penunjang
         lainnya termasuk data inventaris bangunan yang telah diberi
         keterangan kondisi saat ini);
     b. Telah memiliki sebagian besar perabot yang dipergunakan sebagai
         sarana bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan mata pelajaran
         normatif, adaptif maupun produktif dan telah memenuhi
         persyaratan baik dari segi jenis, jumlah dan persyaratan teknis
         (dibuktikan dengan data inventarisasi perabot yang telah diberi
         keterangan kondisi saat ini);
     c. Telah memiliki sebagian besar peralatan         yang dipergunakan
         sebagai sarana bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan mata
         pelajaran      adaptif maupun produktif dan telah memenuhi
         persyaratan baik dari segi jenis, jumlah dan persyaratan teknis /
         spesifikasi (dibuktikan dengan data inventarisasi peralatan yang
         telah diberi keterangan kondisi saat ini).

9.   Komite Sekolah
     Komite Sekolah telah terbentuk dan telah memiliki anggaran dasar dan
     rumah tangga dibuktikan dengan SK Komite Sekolah dan dokumen
     AD/ART.

10. Organisasi, manajemen dan Administrasi
    a. Memiliki SK Pendirian dan sertifikat akreditasi mengenai status
       kelembagaan sekolah (lampirkan bukti);
    b. Memiliki visi, misi dan Rencana Strategis;
    c. Memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
       (RAPBS) tahun 2009.


                                    25
                                                             Lampiran 3
        Perkembangan Kinerja Rintisan SMK Bertaraf Internasional

        Tahun Bantuan Pengembangan RSBI : 2006/2007/2008 *
                    ( *Uraikan sesuai Tahun Bantuan )

No       Pemanfaatan Bantuan             Kinerja          Jumlah
                                                          Bantuan
                                                          ( Rp )
A        Peningkatan Akses
    1    Adanya bengkel standart
    2    TUK
    3    Lulusan ke Luar negeri
    4    Digital Library / Self Access
         Study
B        Peningkatan Mutu
    5    4 Mata pelajaran Berbahasa
         Inggris
    6    Adanya bengkel advance
    7    Score TOEIC siswa rata-rata
         >400
    8    Teaching Factory
    9    Program ICT
C        Pencitraan
 10      Manejemen berbasis ISO
 11      Partner Institusi LN + DN
 12      Green School

Catatan :
1. Pemanfaatan bantuan dikatagorikan dalam 3 aspek yaitu : Peningkatan
    Akses, Peningkatan Mutu dan Pencitraan.
2. Uraian dari 3 katagori di atas, disesuaikan dengan realitas program dan
    kinerja yang dihasilkan sekolah. Jadi setiap SMK dimungkinkan berbeda.
3. Uraian harus dirinci setiap tahun bantuan, baik untuk tahun 2008, 2007,
    maupun 2006.




                                         26
                                                            Lampiran 4

     Pemanfaatan Bantuan dari Direktorat PSMK tahun 2005-2008


No      Jenis Bantuan              Pemanfaatan          Jumlah
                                   Bantuan              Bantuan
                                                        ( Rp )
A       Tahun 2005
    1
    2
B       Tahun 2006
    1
    2
    3
C       Tahun 2007
    1
    2
    3
D       Tahun 2008
    1
    2
    3

Catatan :
1. Jenis bantuan adalah bantuan block grand yang diterima oleh SMK,
    misalnya : TUK, Perpustakaan, RKB, ISO dll.
2. Pemanfaatan bantuan adalah penggunaan secara global bantuan yang
    diterima.
3. Jumlah bantuan adalah jumlah bantuan dari Direktorat Pembinaan SMk
    yang diterima oleh SMK.
4. Jenis bantuan yang diterima oleh tiap SMK berbeda satu dengan yang
    lain, sehingga dimungkinkan setiap SMK tidak pernah terima bantuan,
    menerima satu jenis atau beberapa jenis bantuan.




                                   27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:3169
posted:8/30/2010
language:Indonesian
pages:34