Docstoc

MUSLIM INDONESIA SUATU KRITIK DIRI

Document Sample
MUSLIM INDONESIA SUATU KRITIK DIRI Powered By Docstoc
					MUSLIM INDONESIA: SUATU KRITIK DIRI
Oleh : Redaksi 28 Oct, 05 - 4:00 pm



                               KATA PENGANTAR PENULIS ( Indraganie )
                               MINIMAL sejak abad ke-16 penduduk yang mukim di kepulauan yang
                               disebut dengan Nusantara –terutama kaum Muslim yang notabene kini
                               dikenal mayoritas– mendapat musibah yang hingga kini masih
                               berdampak, bahkan ada kecenderungan dilestarikan oleh para elitnya.
                               Musibah dimaksud adalah kehadiran imperialisme Barat dengan
                               berakibat keterbelakangan bangsa ini, serta konflik intern yang sudah
                               ada sejak pra kolonial atau juga sebagai akibat taktik devide et impera
                               kolonial yang menyisakan sosok-sosok anteknya. Musibah tersebut
                               mungkin merupakan “peringatan keras” dari tuhan sebagai balasan
                               tidak atau kurang amanahnya bangsa ini, dengan beban tanggung
                               jawab terberat adalah kaum Muslim.

                             Indonesia dengan wilayah luas, alam kaya dan letak strategis telah
                             diperlakukan dengan ceroboh oleh penghuninya. Kaum Muslim
cenderung lebih menyikapi jumlah mayoritas dengan sikap mentang-mentang dan kurang menilai
sebagai amanat dan tanggung jawab, padahal proses pemurtadan kaum Muslim terus berlangsung
namun tidak disadari. Konflik sesama, praktek korupsi, pelanggaran hak asasi, pencemaran
lingkungan dan pengerukan sumber alam secara rakus adalah contohnya.

Kitab dan sunnah begitu jelas mengecam dan mengancam kemunkaran tersebut di atas. Akibatnya,
bangsa ini layak mendapat berbagai musibah karena “syarat-syarat” yang mengundang musibah
tersebut telah terpenuhi. Berbagai usaha keluar dari krisis lebih cenderung hanya menghasilkan
debat pro dan kontra. Seakan bangsa ini tidak mendapat pencerahan: berputar-putar dari masalah
ke masalah.

Ketika masuk abad ke-16 penduduk Nusantara terpecah-pecah dengan berbagai perbedaan semisal
suku bahkan marga. Belum ada “bangsa Indonesia”, namun yang ada adalah “bangsa Jawa”,
“bangsa Sunda”, “bangsa Dayak”, “bangsa Bugis, “bangsa Aceh, “bangsa Minang” dan sebagainya.
Perpecahan tersebut telah dimanfaatkan dengan cerdik oleh kolonialis.

Kesepakatan untuk membentuk bangsa baru tercapai setelah seantero Nusantara dicengkeram
kolonial Barat –yaitu Belanda– tepatnya oleh suatu peristiwa yang disebut “Soempah Pemoeda
1928”. Suatu langkah yang minimal sebagian sesuai atau bermanfaat bagi ukhuwwah Islamiyyah,
namun perlakuan yang ceroboh terhadap keragaman tersebut berakibat bangsa berjumlah yang
berjumlah sekitar 210 juta jiwa (tahun 2000) –terbesar nomor 5 di dunia– terancam pecah lagi.

Aspirasi rakyat untuk mendapat peran besar mengatur kampung halamannya di Aceh, Timor
Lorosae dan Papua disikapi dengan pelanggaran hak asasi melalui penetapan status daerah operasi
militer, berakibat tuntutan “cerai” dari Indonesia sedemikian bergaung. Bahkan Timor betul-betul
“cerai” dan membentuk negara sendiri pada 2002 – dengan dukungan “pemain lama” imperialis
yang berselubung PBB supaya terkesan sah menurut hukum internasional.

Kaum Muslim –yang merupakan wujud yang mewakili bangsa ini– menjadi bahan pelecehan bangsa
atau umat lain: ditekan untuk melaksanakan agenda non Muslim atau mendapat resiko dituduh
“teroris” atau “ekstremis”. Layak diketahui bahwa dari sekitar satu milyar Muslim sedunia terdapat
sekitar sekitar 168 juta Muslim Indonesia, artinya jelas bahwa Indonesia berpenduduk Muslim
terbesar di kolong langit ini.

Walaupun kaum Muslim bukan mayoritas di dunia namun mereka berjumlah sekitar 1/6 atau 16%,
suatu jumlah yang relatif signifikan. Layak jika kaum Muslim dituntut memberi persentasi
sumbangsih bagi kemanusiaan minimal sejumlah itu. Fakta yang ada justru memilukan dan
memalukan, sumbangsih kaum Muslim sebesar itu konon hanya 1% saja! Jika sumbangsih kaum
Muslim sedunia cuma sebegitu, bagaimana dengan sumbangsih Muslim Indonesia?

Menyimak fakta tersebut, penulis sebagai bagian dari kaum Muslim, tergerak untuk mencoba
melakukan kritik diri. Penulis menilai bahwa kaum Muslim menghabiskan sebagian besar waktunya
dengan mencari kesalahan orang lain sebagai penyebab buruknya nasib umat, padahal kekurangan
diri tak kurang pula jumlahnya. Bahwa penjajahan non Muslim sebagai penyebab memang betul,
tetapi hal tersebut dapat terjadi karena –selain dari nafsu serakah imperialis– juga dari kelalaian
umat sendiri yang memberi peluang semisal perpecahan dan kejumudan.

Contoh lain kebobrokan umat, faham materialisme dan hedonisme yang disusupkan Barat sukses
mempengaruhi cara kaum Muslim memperlakukan alam: dikeruk sebanyak mungkin untuk
keuntungan sesaat tapi sadar tidak sadar dianggap sebagai keuntungan jangka panjang, sering
tanpa perbaikan kembali mutu lingkungan. Polusi disebabkan antara lain karena penggunaan
kendaraan pribadi yang sulit dihitung. Orang tergerak memilikinya lebih cenderung karena gengsi –
suatu perasaan yang muncul dari godaan materialisme– ketimbang kebutuhan. Mungkin suatu kritik
diri harus mendapat perhatian terlebih dahulu.

Kepada beberapa fihak yang telah membantu penulis menyusun karya ini, semoga tuhan
membalasnya sebagai amal shalih. Mohon maaf kepada mereka karena penulis tidak menyebut
nama-nama.

Penulis sadar, bahwa karya ini masih belum sempurna. Semoga dengan masukan dari pembaca
akan tampil perbaikan.

Harapan penulis semoga karya ini memberi pencerahan kepada umat dan menjadi amal shalih bagi
penulis. Amiin ya rabbal ‘alamiin.



Jakarta, Desember 2004
Dzulqaidah 1425


INDRAGANIE

Kata Pengantar Redaksi Swaramuslim


Kami   percaya bahwa bangsa Indonesia, khususnya ummat Islam, mempunyai
berbagai aspirasi yang seharusnya mendapat wadah penampungan yang memadaia.
Namun sayangnya berbagai media yang ada, suratkabar, majalah, tabloid, meskipun
berbendera Islam, tetap saja tidak bisa menjadi wadah yang diinginkan bagi ummat
untuk menyalurkan aspirasinya.

Swaramuslim, sesuai dengan namanya (SWARA), menyadari hal ini dan berusaha
menjadikan situs ini sebagai sebuah penampungan bagi aspirasi ummat, apakah itu
berupa opini, laporan, artikel, bahkan elektronic book, untuk ditayangkan sekaligus
untuk dikritisi.

Tulisan karya akh Indra Ganie ini, merupakan proyek pertama kami menerbitkan
elektronic book, yang secara khusus hanya terdapat di Swaramuslim. Segala isi yang
terkandung di dalam e-book ini, tentu saja merupakan tanggung jawab moral dan
intelektual penulisnya, karena kami hanya sekedar menampungnya.

Buku berjudul Muslim Indonesia: Suatu Kritik Diri hanyalah salah satu dari empat
karya akh Indra Ganie yang sudah kami terima, dan masih dalam proses editing
seperlunya. Insya Allah akan ditayangkan satu per satu dengan jangka waktu yang
cukup antar satu judul dengan judul lainnya.

Perlu diketahui, akh Indra Ganie adalah karyawan swasta di Jakarta, bukan aktivis
Islam dan berbagai status lainnya yang berlabelkan Islam, namun ia punya ghirah,
punya kepedulian terhadap aspek tertentu Islam (dalam hal ini aspek sejarah).
     Semua tulisannya dikerjakan di sela-sela kesibukannya sebagai seorang
     profesional di bidangnya.

     Pembaca, antum pun dapat menuruti jejak akh Indra Ganie ini. Tidak semua
     tulisan harus terbit dalam bentuk buku dan dipajang di berbagai toko buku,
     apalagi bila mengingat betapa panjangnya sebuah perjalanan yang harus
     ditempuh oleh seorang penulis, untuk bisa sampai ke toko buku. Setelah terbit
     pun, penghargaan (honor) yang bisa dinikmati belum tentu memadai dibanding
     dengan jerih payah menulis. Begitulah ironinya.

Maka, bagi antum yang punya bahan tulisan, namun karena satu dan lain hal tidak
juga sampai ke toko buku, kirimkanlah ke swaramuslim, semoga saja pemikiran
yang mencuat dari karya tulis itu dapat menjadi pelajaran berharga bagi saudara-
saudara kita, dan menjadi amal shalih yang menolong kita di akhirat kelak.

Jakarta, September 2005

KATA PENGANTAR PENULIS


M   INIMAL sejak abad ke-16 penduduk yang mukim di kepulauan yang disebut
dengan Nusantara –terutama kaum Muslim yang notabene kini dikenal mayoritas–
mendapat musibah yang hingga kini masih berdampak, bahkan ada kecenderungan
dilestarikan oleh para elitnya. Musibah dimaksud adalah kehadiran imperialisme
Barat dengan berakibat keterbelakangan bangsa ini, serta konflik intern yang sudah
ada sejak pra kolonial atau juga sebagai akibat taktik devide et impera kolonial yang
menyisakan sosok-sosok anteknya. Musibah tersebut mungkin merupakan
“peringatan keras” dari tuhan sebagai balasan tidak atau kurang amanahnya bangsa
ini, dengan beban tanggung jawab terberat adalah kaum Muslim.

Indonesia dengan wilayah luas, alam kaya dan letak strategis telah diperlakukan
dengan ceroboh oleh penghuninya. Kaum Muslim cenderung lebih menyikapi jumlah
mayoritas dengan sikap mentang-mentang dan kurang menilai sebagai amanat dan
tanggung jawab, padahal proses pemurtadan kaum Muslim terus berlangsung namun
tidak disadari. Konflik sesama, praktek korupsi, pelanggaran hak asasi, pencemaran
lingkungan dan pengerukan sumber alam secara rakus adalah contohnya.

Kitab dan sunnah begitu jelas mengecam dan mengancam kemunkaran tersebut di
atas. Akibatnya, bangsa ini layak mendapat berbagai musibah karena “syarat-syarat”
yang mengundang musibah tersebut telah terpenuhi. Berbagai usaha keluar dari
krisis lebih cenderung hanya menghasilkan debat pro dan kontra. Seakan bangsa ini
tidak mendapat pencerahan: berputar-putar dari masalah ke masalah.

Ketika masuk abad ke-16 penduduk Nusantara terpecah-pecah dengan berbagai
perbedaan semisal suku bahkan marga. Belum ada “bangsa Indonesia”, namun yang
ada adalah “bangsa Jawa”, “bangsa Sunda”, “bangsa Dayak”, “bangsa Bugis,
“bangsa Aceh, “bangsa Minang” dan sebagainya. Perpecahan tersebut telah
dimanfaatkan dengan cerdik oleh kolonialis.

Kesepakatan untuk membentuk bangsa baru tercapai setelah seantero Nusantara
dicengkeram kolonial Barat –yaitu Belanda– tepatnya oleh suatu peristiwa yang
disebut “Soempah Pemoeda 1928”. Suatu langkah yang minimal sebagian sesuai
atau bermanfaat bagi ukhuwwah Islamiyyah, namun perlakuan yang ceroboh
terhadap keragaman tersebut berakibat bangsa berjumlah yang berjumlah sekitar
210 juta jiwa (tahun 2000) –terbesar nomor 5 di dunia– terancam pecah lagi.

Aspirasi rakyat untuk mendapat peran besar mengatur kampung halamannya di
Aceh, Timor Lorosae dan Papua disikapi dengan pelanggaran hak asasi melalui
penetapan status daerah operasi militer, berakibat tuntutan “cerai” dari Indonesia
sedemikian bergaung. Bahkan Timor betul-betul “cerai” dan membentuk negara
sendiri pada 2002 – dengan dukungan “pemain lama” imperialis yang berselubung
PBB supaya terkesan sah menurut hukum internasional.

Kaum Muslim –yang merupakan wujud yang mewakili bangsa ini– menjadi bahan
pelecehan bangsa atau umat lain: ditekan untuk melaksanakan agenda non Muslim
atau mendapat resiko dituduh “teroris” atau “ekstremis”. Layak diketahui bahwa dari
sekitar satu milyar Muslim sedunia terdapat sekitar sekitar 168 juta Muslim
Indonesia, artinya jelas bahwa Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di kolong
langit ini.

Walaupun kaum Muslim bukan mayoritas di dunia namun mereka berjumlah sekitar
1/6 atau 16%, suatu jumlah yang relatif signifikan. Layak jika kaum Muslim dituntut
memberi persentasi sumbangsih bagi kemanusiaan minimal sejumlah itu. Fakta yang
ada justru memilukan dan memalukan, sumbangsih kaum Muslim sebesar itu konon
hanya 1% saja! Jika sumbangsih kaum Muslim sedunia cuma sebegitu, bagaimana
dengan sumbangsih Muslim Indonesia?

Menyimak fakta tersebut, penulis sebagai bagian dari kaum Muslim, tergerak untuk
mencoba melakukan kritik diri. Penulis menilai bahwa kaum Muslim menghabiskan
sebagian besar waktunya dengan mencari kesalahan orang lain sebagai penyebab
buruknya nasib umat, padahal kekurangan diri tak kurang pula jumlahnya. Bahwa
penjajahan non Muslim sebagai penyebab memang betul, tetapi hal tersebut dapat
terjadi karena –selain dari nafsu serakah imperialis– juga dari kelalaian umat sendiri
yang memberi peluang semisal perpecahan dan kejumudan.

Contoh lain kebobrokan umat, faham materialisme dan hedonisme yang disusupkan
Barat sukses mempengaruhi cara kaum Muslim memperlakukan alam: dikeruk
sebanyak mungkin untuk keuntungan sesaat tapi sadar tidak sadar dianggap sebagai
keuntungan jangka panjang, sering tanpa perbaikan kembali mutu lingkungan.
Polusi disebabkan antara lain karena penggunaan kendaraan pribadi yang sulit
dihitung. Orang tergerak memilikinya lebih cenderung karena gengsi –suatu
perasaan yang muncul dari godaan materialisme– ketimbang kebutuhan. Mungkin
suatu kritik diri harus mendapat perhatian terlebih dahulu.

Kepada beberapa fihak yang telah membantu penulis menyusun karya ini, semoga
tuhan membalasnya sebagai amal shalih. Mohon maaf kepada mereka karena
penulis tidak menyebut nama-nama.

Penulis sadar, bahwa karya ini masih belum sempurna. Semoga dengan masukan
dari pembaca akan tampil perbaikan.

Harapan penulis semoga karya ini memberi pencerahan kepada umat dan menjadi
amal shalih bagi penulis. Amiin ya rabbal ‘alamiin.
Jakarta, Desember 2004
Dzulqaidah 1425


INDRAGANIE

BAB I PENDAHULUAN

A. Sekilas Asal Muasal Bangsa Indonesia


B  ERDASARKAN penelitian arkeologis, bangsa Indonesia –kecuali sebagian besar
bagian timur– adalah termasuk rumpun Melayu sebagaimana penduduk Asia
Tenggara lainnya yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Laos, Thai dan
Myanmar (dulu Burma). Adapun bagian timur Indonesia termasuk rumpun Melanesia
atau ras Pasifik.

Rumpun adalah keluarga bangsa atau bentuk kumpulan beberapa bangsa. Rumpun
Melayu berasal dari wilayah yang kini masuk Provinsi Yunnan, bagian selatan
Republik Rakyat Cina. Dalam istilah lama dikenal pula dengan nama “India
Belakang”. Mereka mulai tersebar ke seantero Asia Tenggara sekitar 3000-2000
tahun sebelum Masehi karena didesak oleh rumpun lain yaitu Mongoloid.

Rumpun Mongoloid mencakup beberapa bangsa yang kita kenal dengan Cina, Korea,
Jepang, Tibet, Manchu dan Mongolia. Suku-suku dari Rumpun Melayu yang menjadi
cikal bakal bangsa Indonesia pindah ke gugusan pulau yang tersebar luas di selatan
daratan Asia Tenggara, yaitu Nusantara. Diperkirakan mereka pindah karena konflik
intern serumpun atau langsung setelah terdesak oleh Rumpun Mongoloid. Dengan
demikian mungkin dapat dinilai bahwa bangsa Indonesia dasarnya adalah bangsa
pecundang. Jarang menang jika ada pertarungan atau persaingan dengan bangsa
lain karena moyangnya demikian.

Perpindahan massal tersebut dikelompokkan dengan istilah Melayu Tua. Maka, citra
bangsa ini sebagai pelaut atau minimal keturunan pelaut agaknya perlu ditinjau
ulang –termasuk kalimat lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut– karena mereka
mengarungi lautan bukan karena jiwa pelaut tetapi terusir dari kampung
halamannya di benua Asia dan berlayar ke gugusan Nusantara.

Sekitar 300 tahun sebelum Masehi terjadi gelombang kedua yang dikenal dengan
sebutan Melayu Muda. Mereka telah mengenal logam untuk kebutuhan perkakas,
setingkat lebih tinggi dari para migran gelombang pertama yang masih
menggunakan batu.

Bagi penduduk Nusantara, periode 3000 tahun sebelum Masehi hingga 500 tahun
sesudah Masehi lazim disebut pra sejarah karena belum mengenal tulisan. Maka,
pembagian periode pra sejarah atau mencari nama-nama pribadi jauh lebih sulit.
Peninggalan yang sampai kepada kita hanyalah fosil, perkakas dan perhiasan yang
tersebar dalam beberapa situs arkeologi.

Istilah pra sejarah mungkin terkesan membingungkan atau janggal karena ilmu yang
mempelajari periode tersebut adalah juga sejarah, mengingat sejarah adalah ilmu
yang mempelajari kehidupan masa lalu, terlepas dari soal terdapat warisan tertulis
atau belum. Kalau boleh usul, istilah pra sejarah diganti dengan istilah “pra tulisan”.
Pelan tapi pasti, penduduk kuno tersebut menata hidup di tempat yang baru.
Kehidupan berkelompok mengharuskan mereka untuk memilih minimal 1 orang
untuk memimpin demi keteraturan masyarakat. Dengan demikian mereka mengenal
dasar-dasar demokrasi. Masalah bersama dibahas bersama –lazim disebut
musyawarah– dan pemimpin melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Hasil
pembahasan yang telah disetujui bersama atau mayoritas peserta, lazim disebut
mufakat. Dengan memiliki pemimpin, suatu kelompok mengenal dasar-dasar
pemerintahan atau tata negara karena seorang pemimpin mustahil mampu bekerja
sendiri. Dia perlu bantuan beberapa orang untuk diberi tugas, dengan demikian
bangsa ini boleh dinilai telah mengenal apa yang kini lazim disebut kabinet.

B. Hubungan Awal Dengan Bangsa Asing

Asal muasal peradaban adalah dunia Timur, sekitar 5000-3000 tahun sebelum
Masehi muncul peradaban di Mesir, Mesopotamia (kini mencakup ‘Iraq, Kuwait dan
sedikit Turki), Arabia, India dan Cina. Melalui proses waktu yang relatif lama
peradaban tersebut tersebar dan ada yang terhubung satu sama lain, secara
langsung maupun dengan perantara. Barat menerima pengaruh Timur antara lain
dari bangsa-bangsa Mesir, Asyur, Funisia, Arab, Akkadia, Israel dan Babilonia.
Awalnya tumbuh di wilayah yang kini masuk Yunani, kemudian diwarisi oleh Romawi.

Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Alexander yang Agung mencoba mempersatukan
Barat dan Timur –termasuk peradabannya– dengan peperangan dan penaklukan.
Pada awalnya, dia mengikuti pendapat umum di dunia Yunani bahwa bangsa Yunani
adalah bangsa beradab dan non Yunani adalah bangsa biadab. Ketika dia
menaklukkan dunia Timur dari Mesir hingga India, dia sadar bahwa umumnya
bangsa-bangsa yang sukses ditaklukan adalah bangsa yang telah memiliki
peradaban canggih jauh sebelum ada peradaban Yunani. Bahkan Yunani mengambil
dari Timur.

Ambisi mempersatukan dua dunia tersebut menghasilkan peradaban baru yang lazim
disebut Hellenisme, suatu peradaban yang berumur panjang dengan Romawi dan
Byzantium sebagai pengawalnya. Wilayah bekas taklukan Yunani di Asia Barat
sempat dikuasai kedua negara tersebut.

Romawi mencapai puncak kejayaan pada periode Kaisar Augustus (36 tahun
sebelum Masewhi hingga 14 tahun sesudah Masehi).

Sementara itu Cina terkesan “kekar” untuk ditaklukan, bahkan bangsa tersebut
berambisi memperluas kekuasaan.

Antara abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-3 sesudah Masehi, Cina dikuasai
oleh Dinasti Han. Periode tersebut termasuk masa kejayaan Cina, penaklukan yang
dilaksanakan oleh dinasti tersebut sebagian besar kini masih menjadi wilayah Cina.
Sebagaimana halnya Alexander, Cina juga sadar bahwa penaklukan ke arah barat
mempertemukannya dengan bangsa-bangsa beradab. Di Asia Tengah – yang lazim
disebut Turkistan– bertemulah jalur penaklukan Yunani dengan jalur penaklukan
Cina. Mungkin dari peristiwa tersebut muncul cikal bakal jalur darat legendaris yang
dikenal dengan sebutan silkroad (jalan sutra), jalur penghubung Barat-Timur via
darat yang dipakai mungkin hingga abad-19, dan kini sedang diusahakan
menghidupkannya kembali.
Hubungan Cina-Romawi diperkirakan bermula sekitar awal Masehi, ketika Dinasti
Han berkuasa di Cina dan Kaisar Augustus berkuasa di Romawi.

Sementara jalur sutera makin terkenal, berangsur-angsur hubungan Barat-Timur via
laut melalui Asia Tenggara dirambah.

Yunani dan Romawi telah mengenal jalur laut ke India, dari orang India mereka
samar-samar mengetahui bahwa wilayah lebih jauh ke timur terdapat gugusan
kepulauan yang luas –mengingat pelayaran orang India telah menjangkau Cina.
Berdasar info dari mereka pakar geografi Ptolemy di Mesir membuat peta yang
samar-samar pula tentang Nusantara.

Selain musafir India, para musafir dari Arab dan Persia juga berlayar sejauh Cina.
Dalam perjalanan mereka singgah di Asia Tenggara, termasuk kepulauan Nusantara.
Kepulauan tersebut juga menyediakan beberapa barang dagangan semisal kapur
barus, kemenyan, kulit harimau dan kayu. Mereka tertarik singgah, bahkan
bermukim, karena kesuburan tanah dan kekayaan alam Asia Tenggara.

Para musafir Cina merantau sejauh pesisir timur Afrika dan Laut Merah, dengan
demikian mereka bertemu langsung dengan orang Barat.

Penduduk Nusantara sempat dikenal sebagai perantau, sejak zaman pra tulisan (pra
sejarah), wilayah jelajah mereka terbentang dari pantai timur Afrika hingga gugusan
pulau Pasifik Barat. Kemungkinan besar ada pertemuan dengan orang Barat, ketika
itu imperialisme Barat mencakup Asia Barat dan Afrika Utara.

Pertemuan dengan berbagai bangsa asing memperkenalkan penduduk Nusantara
yang masih primitif dengan arus besar peradaban Timur. Berangsur-angsur mereka
mengenal pembuatan busana, aneka menu, bahasa, huruf dan berbagai seni. Namun
yang terpenting adalah mereka mengenal agama, norma yang disampaikan Tuhan
kepada manusia melalui para nabi. Kelak mayoritas bangsa ini menganut agama
“impor”, penganut agama “asli” atau agama “suku” cenderung bermukim lebih ke
pedalaman.

Munculnya kerajaan di Nusantara mungkin dapat menjadi ukuran seberapa banyak
peradaban yang diterima bangsa ini. Sejauh yang diketahui, kerajaan tertua adalah
Kutai di Kalimantan sekitar abad 4-5. Minimnya peninggalan yang sampai kepada
kita mungkin dapat menjadi ukuran bahwa peradaban impor yang diterima juga
minim. Berbeda dengan Kerajaan Majapahit misalnya, warisannya relatif lebih
banyak sehingga dapat dinilai bahwa peradaban impor yang diterima juga banyak.
Layak diketahui bahwa Majapahit berlangsung antara abad 13-16. Pada periode itu
bangsa ini telah 1000 tahun mengenal peradaban.

Walaupun peradaban telah hadir di sebagian besar Nusantara, sifat asli bangsa ini
yaitu barbarisme masih belum hilang. Praktek korupsi dan pelanggaran hak asasi
adalah contoh nyata yang masih hadir hingga kini. Sesungguhnya kedua perilaku
tersebut merupakan “pengembangan” dari praktek kanibalisme dan vandalisme yang
dilaksanakan oleh moyang bangsa ini saat pra sejarah.

Kanibalisme yang berciri dasar memakan manusia dalam arti sebenarnya –seperti
layaknya menyantap hewan– dikembangkan menjadi praktek korupsi, yaitu
“menyantap” yang bukan haknya semisal uang negara atau perusahaaan. Adapun
vandalisme yang memiliki ciri dasar merusak benda dikembangkan menjadi praktek
kekerasan semisal pertumpahan darah dan perusakan aset, dengan berbagai istilah
semisal “perang”, “rusuh” atau minimal corat-coret di tempat umum.

Riwayat bangsa ini penuh dengan kekerasan yang berakibat “banjir darah” dan
menciptakan “killing field” di negeri ini. Dengan demikian agama atau perkara ruhani
lain hanya diperlakukan –yaitu difahami dan diamalkan– sebatas ritual semisal
shalat, puasa dan haji. Namun keshalihan ritual tersebut tidak atau hanya sedikit
berdampak pada keshalihan sosial. Berbagai perselingkuhan seperti menipu atau
mencuri seakan menjadi “amal wajib” sehari-hari disamping shalat 5 waktu setiap
hari. Ingat kepada Tuhan hanya terbatas di tempat ibadat semisal Masjid, Gereja
atau Vihara. Adapun di tempat usaha –apalagi di tempat hiburan– Tuhan terlupakan.
Seakan-akan keberadaan Tuhan hanya di tempat ibadat, selah-olah Tuhan tidak
hadir atau tidak “kontrol” ke mana-mana. Orang cenderung lupa, bahwa Tuhan tidak
dibatasi ruang dan waktu.

C. Sekilas Tentang Imperialisme Barat dan Dampaknya

Sifat dasar barbarisme tersebut –yang mungkin sempat berkurang akibat pengaruh
Timur– kembali bertambah dengan kehadiran imperialisme Barat pada abad ke-16.
Imperialisme berakibat capaian prestasi –yaitu kemakmuran dan kecerdasan– yang
pernah diraih semisal Sriwijaya dan Majapahit menjadi rusak atau hilang.
Keterbelakangan –berupa kemiskinan dan kebodohan– menjadi ciri bangsa ini dan
kelak cenderung dilestarikan –ketika kemerdekaan telah diraih– oleh para elite
sendiri yang tidak amanah terhadap jabatan. Mungkin layak dikatakan bahwa abad
ke-16 adalah periode “jahiliyah” bagi Asia Tenggara. Khusus Indonesia, saat
proklamasi kemerdekaan 1945 sekitar 90% rakyatnya buta huruf. Bangsa ini
kembali ke titik nadir.

Imperialisme Barat semakin memeriahkan negeri ini dengan pertumpahan darah,
perlawanan terhadap imperialisme berbuah perang dengan segala keburukannya –di
samping berbagai kisah heroik dan patriotik. Bangsa ini makin akrab dengan
kekerasan, pelanggaran hak asasi tidak berkurang.

Imperialisme Barat juga sempat memperkenalkan bentuk perselingkuhan yang lebih
canggih, misalnya yang lazim disebut korupsi. Praktek ini adalah bentuk pencurian
atau ketidak-jujuran yang lebih berat. Sebelum hadir imperialisme, mungkin bangsa
ini hanya mengenal jenis pencurian yang relatif sederhana yang tentu berakibat
kehilangan yang relatif kecil, misalnya maling jemuran atau maling sandal. Tetapi
korupsi berakibat hilangnya uang negara atau perusahaan yang kadang mampu
menuntun pada pengeroposan, bahkan kebangkrutan.

Perusakan mental bangsa ini sangat sukses dilaksanakan oleh Vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC), perusahaan dari Belanda yang dibentuk pada 1602 dan
tamat pada 1799. VOC dikenal dengan perusahaan raksasa yang penuh dengan
praktek KKN dan pelanggaran HAM, kedua hal itulah yang dipelajari dan
dipraktekkan oleh bangsa ini. Ketika kolonialisme Belanda berpindah dari swasta ke
negara –yaitu kepada Hindia Belanda, praktek korupsi berangsur-angsur berkurang
namun pelanggaran hak asasi masih berlangsung– bahkan lebih kejam. Gabungan
antara sifat dasar bangsa ini yang memang barbar dengan dampak penjajahan
berakibat bangsa ini lebih jahiliyah dibanding sebelumnya.

Walaupun Belanda paling lama menjajah Nusantara tetapi bukan yang pertama
hadir, sebelumnya ada bangsa Portugis. Bangsa tersebut hadir pertama kali pada
1509 di Asia tenggara, tepatnya Kesultanan Malaka. Malaka ketika itu pusat kegiatan
internasional terbesar di wilayah tersebut. Kegiatan mencakup antara lain da’wah,
dagang dan diplomatik. Namun negara tersebut mengalami proses pembusukan
dengan ciri perpecahan intern keluarga istana, Sultan Mahmud Syah berselisih
dengan putra dan bendaharanya. Hukuman mati terhadap bendahara berakibat
negara tersebut kehilangan seorang pejabat yang sedemikian handal.

Akibatnya, walaupun Malaka sempat melawan dengan gigih serbuan pasukan
Portugis namun akhirnya tamat juga riwayatnya. Tahun 1511 –saat peristiwa
tersebut terjadi– bolehlah dinilai sebagai awal periode jahiliyah Asia Tenggara,
karena sejak itu “penampakan” imperialisme Barat tidak dapat dicegah lagi. Bangsa-
bangsa Barat lain beramai-ramai berebut rezeki berupa tanah jajahan. Ketika Perang
Pasifik mulai pada tanggal 7 Desember 1941, hanya Muangthai yang masih merdeka,
selebihnya dicengkeram imperialis dengan berbagai istilah: colony, commonwealth,
overseas atau protectorate.

Usaha perbaikan bukan tak ada, sebagaimana telah disebut terdapat berbagai kisah
heroik dan patriotik di seantero Nusantara. Perang Jawa (1825-1830), Perang Paderi
(1821-1837), Kebangkitan Nasional pada awal abad-20, Revolusi 1945 (1945-1950)
dan “Revolusi Darul Islam” (1949-1965) adalah beberapa contoh upaya lepas dari
imperialisme Barat sekaligus menata ulang kehidupan bangsa ke arah yang lebih
beradab dari sebelumnya, minimal meraih capaian kemanusiaan yang pernah dimiliki
pada pra kolonial, yaitu kemakmuran dan kecerdasan. Namun kesuksesan masih
jauh dari bangsa ini, bukan jarang usaha-usaha demikian mendapat tantangan dari
dalam, dengan dukungan dari luar.

Insya Allah, dalam tulisan berikut penulis coba membahas beberapa kebobrokan
bangsa ini, yang mungkin sekitar separuhnya adalah warisan kolonial.

BAB          II         TAYANGAN           STASIUN           TELEVISI          KITA


SEKITAR 15-20 tahun yang lalu (dihitung dari tahun 2000) kita mungkin tak dapat
membayangkan bahwa suatu saat negeri ini akan dihiasi oleh berbagai stasiun
televisi swasta. Pertelevisian nasional didominasi oleh stasiun televisi pemerintah
yaitu TVRI, yang bernaung di bawah Departemen Penerangan. Program-programnya,
tidaklah mengherankan, berisi hal-hal yang sesuai dengan selera pemerintah. Dalam
suasana pemerintah Orde Baru yang kurang atau mungkin bahkan tidak demokratis,
praktis rakyat tidak memiliki banyak pilihan menonton acara televisi yang sesuai
dengan seleranya. Hanya segelintir masyarakat yang dapat menikmati tayangan
alternatif (televisi asing) melalui parabola, mengingat untuk memilikinya relatif
mahal.

Program-program TVRI periode Orde Baru mungkin juga dapat disaksikan pada
negara-negara yang memiliki pemerintahan yang relatif otoriter: cenderung
monoton. Mungkin begitulah ciri pertelevisian nasional di negara-negara yang tidak
demokratis.

Sekitar tahun 1989 kita mengenal televisi swasta pertama yaitu RCTI, stasiun
televisi swasta yang dikenal luas dimiliki oleh anggota Keluarga Cendana. Demikian
pula sekitar tahun 1990, muncul SCTV, tahun 1991 muncul TPI dan terus
bermunculan Indosiar dan ANTV. Kehadiran mereka sedikit banyak menyajikan
tayangan alternatif yang sesuai dengan selera masyarakat. Namun pembatasan
mengenai apa yang boleh dan yang tak boleh ditayangkan masih terasa. Program
diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah masih sangat kurang –untuk
tidak                    mengatakan                    tidak                 ada.

Revolusi 1998 yang melengserkan simbol Orde Baru yaitu Soeharto (lahir tahun
1921) dari jabatannya sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, mengubah
banyak hal. Berbagai hal-hal yang sekian lama dinilai tabu dibahas pada periode
kekuasaannya begitu cepat diungkap atau disebar luas, semisal berbagai praktek
pelanggaran HAM dan praktek KKN. Gairah masyarakat untuk lebih berpartisipasi
menentukan nasib bangsa dan negara –yang tentu terkait dengan nasib mereka
sendiri– seakan mendapat “angin surga”. Para pejabat dan aparat –baik sipil dan
militer– yang sekian lama cenderung dinilai sewenang-wenang sempat terpojok dan
menjadi       obyek      sikap    kritis      masyarakat,     terutama     LSM.

Angin surga kebebasan tersebut merambah pula ke dalam dunia pertelevisian kita.
Program-program yang disajikan lebih bervariasi dan “berani”. Beberapa stasiun
televisi                            baru                               muncul.

Namun perkara berani atau bervariasi agaknya makin lama makin melampaui batas,
kian jauh dan menyimpang dari ukuran yang patut. Penulis menilai bahwa
betapapun variatifnya acara televisi, program-program yang disajikan agaknya dapat
dibagi dalam beberapa kelompok semisal telenovela, film India, sinetron, musik
dangdut dan tayangan misteri. Acara-acara demikian nyaris ada pada setiap stasiun.
Seiring perjalanan waktu, mulai ada yang mengkritisi hal demikian.

Sebagai contoh, kita simak tayangan musik dangdut dan misteri. Jika kita
mencermatinya, nyatalah bahwa penampilan para artis dangdut makin lama makin
berani dalam arti pamer aurat dan gerak-geriknya cenderung erotis. Pada umumnya
mereka adalah generasi muda. Penampilan tersebut sempat menimbulkan
keprihatinan para seniornya. Para senior merasa telah bersusah payah mengangkat
martabat musik dangdut dari musik yang dinilai pinggiran atau kampungan menuju
level terhormat di pentas nasional, bahkan internasional. Penampilan seronok para
artis muda tersebut dinilai dapat menjerumuskan musik dangdut hingga menjadi
musik                                                                   comberan.

Mengenai tayangan misteri, ini tak terlepas dari peradaban kita (Timur) yang
meyakini sesuatu yang ghaib. Ini mungkin dapat difahami, bahwa perkara ghaib
sangat terkait dengan agama yang memang lahir di Timur semisal Hindu, Budha,
Konghucu, Nasrani dan Islam. Bahkan sebelum ada agama, manusia –terutama di
Timur– meyakini bahwa di balik segala yang tertangkap panca indera juga terdapat
alam yang misteri, yaitu alam yang terdapat kekuatan atau kuasa besar mengatur
segala yang ada –yang lazim disebut Tuhan atau Dewa/i, ruh, setan atau hantu.
Kepercayaan itulah yang agaknya dieksploitasi habis-habisan oleh (setiap) stasiun
TV. Bahkan untuk pembuktian alam ghaib, beberapa orang bersedia menjadi peserta
“survey” dengan istilah seperti “uji nyali” dan “uka-uka”. Si peserta ditinggal
sendirian di tempat yang dinilai angker pada malam hari, umumnya berakhir jam
05.00.

Dalam konteks Indonesia yang notabene mayoritas Muslim, tak pelak bahwa
tayangan tersebut merusak mental masyarakat. Masyarakat seakan dituntun untuk
percaya alam ghaib melenceng dari batasan yang ditetapkan agama Islam –lazim
disebut syirik– dan umbar aurat. Tayangan tersebut boleh dibilang menguntungkan
stasiun bersangkutan ditinjau dari banyak iklan yang menghiasi acara tersebut,
perkara dampak terhadap masyarakat itu soal lain. Serahkan saja pada diri masing-
masing                                                                 penonton.

Bagi yang cermat menyimak, tayangan yang dinilai merusak mental masyarakat
adalah hasil dari peradaban kapitalisasi global yang berfokus mencari untung
(materi) belaka tanpa peduli dampak moralnya. Jika menyebut kapitalis, hampir
pasti bahwa yang teringat adalah dunia Barat. Bahkan ada yang menilai bahwa
tayangan yang disajikan kepada masyarakat Indonesia bukan sekadar mencari
untung, tapi terselip suatu misi tertentu yaitu penjajahan budaya atau norma atau
pernah penulis baca dengan istilah penetrasi budaya. Memang penetrasi di bidang
budaya merupakan bagian dari imperialisme Barat selain dominasi di bidang politik
dan eksploitasi di bidang ekonomi. Walaupun cara dan wujudnya mungkin berbeda
sesuai    dengan      perjalanan    zaman      namun    dasarnya    tetap  sama.

Untuk menghadapi penjajahan model itu, bukanlah dengan cara militer yang
didukung persenjataan paling canggih, karena norma adalah sesuatu yang abstrak
tetapi hidup atau ada di masyarakat. Maka harus dihadapi dengan cara yang abstrak
pula.

Sejauh ini agama adalah cara yang tepat untuk menangkal dampak merusak dari
tayangan TV, baik diberikan di rumah/keluarga –dan ini yang paling dasar– juga
diberikan di lembaga pendidikan. Dinilai sebagai cara yang tepat karena agama
memiliki serangkaian hukum atau moral yang bila dilanggar akan menemui akibat
yang lazim disebut dosa, semacam noda atau cacat yang harus dibereskan oleh
hukuman dalam tempat yang sering digambarkan secara mengerikan yang lazim
disebut                                                                neraka.

Dalam ghaib, Tuhan menjelaskan bahwa yang pertama dan utama ghaib adalah
Tuhan itu sendiri. Manusia dituntut percaya ghaib dengan mendahulukan percaya
kepada Tuhan, Dzat yang Maha Ghaib. Dengan kepercayaan dasar demikian manusia
diarahkan percaya bahwa Tuhan mampu menciptakan makhluk ghaib.

Untuk menutup kemungkinan manusia memperlakukan perkara ghaib melenceng
dari batasan yang ditetapkan-Nya, Tuhan menjelaskan bahwa makhluk ghaib juga
dibebani kewajiban mengabdi kepada Tuhan dan segala perilakunya juga dimintai
pertanggung jawaban, sama halnya dengan manusia. Setahu penulis, antara
makhluk ghaib dan manusia diizinkan saling berhubungan dalam lingkup tauhid,
bukan                                                                  syirik.

Mengenai seni, agama menjelaskan bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Tentu saja
mampu menciptakan yang indah-indah semisal hutan hijau, langit cerah serta sungai
yang bagai berlenggak-lenggok. Manusia hanya meniru ciptaan tersebut dengan
menyimak alam sekitar. Manusia diizinkan mengungkapkan rasa indahnya dengan
tujuan makin mencintai sumber keindahan yaitu Tuhan sendiri. Mengumbar gerakan
dan pakaian seronok tentunya tidak termasuk yang mendapat izin Tuhan.

Tetapi maksud akhir agama bukanlah untuk menuntun orang menggembirakan
dengan surga dan menakuti dengan neraka, tetapi menuntun manusia untuk hidup
dan mati sesuai kehendak Tuhan sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang
diberikan kepada kita, termasuk nikmat hiburan. Dan hal tersebut memiliki peluang
berguna menyikapi berbagai tayangan TV yang telah merambah ruang privat kita
yaitu       kamar         tidur        atau        (mungkin)         WC            kita.

Kaum Muslim jelas mendapat tanggung jawab berat menyelamatkan Indonesia dari
dekadensi moral karena mayoritas penonton adalah kaum Muslim pula. Sikap kritis
terhadap tayangan TV perlu ditampilkan, bagaimanapun orang membuat stasiun TV
dan menyusun acaranya tidak terlepas dari perhitungan dagang, jika bicara soal
dagang orang cenderung lebih mengutamakan untung –tentu dalam arti materi–
tanpa atau sedikit mempedulikan dampak moral. Sadar atau tidak sadar para pemilik
modal melaksanakan agenda imperialis. Gerakan imperialis menetapkan bahwa
penjajahan dapat dilaksanakan melalui media elektronik –hampir pasti menjadikan
kaum Muslim sebagai target utama, di Indonesia telah tersedia para anteknya yang
siap                melaksanakan                program                 tersebut.

Kegagalan imperialis Barat dalam perang salib (1095-1291) disimak dengan cermat.
Kaum Muslim sulit dijajah kalau imannya belum diperlemah atau moralnya belum
dirusak. Media elektronik dapat berperan ampuh menyebarkan faham yang
mengagungkan nikmat lahir atau duniawi, yang lazim disebut hedonisme. Tepat
peringatan Muhammad menjelang akhir hayat bahwa kaum Muslim akan takluk
karena cinta dunia dan takut mati. Dua perasaan itulah yang menjadi target bidik
untuk di tumbuh-kembangkan oleh imperialis Barat.




BAB III PRAKTEK
KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME


K  ETIKA gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa bergulir menuntut perbaikan,
satu di antara yang menjadi sorotan adalah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ada juga yang menambah dengan kroniisme. Penulis cenderung menempatkan
kroniisme ke dalam nepotisme karena nepotisme memiliki cakupan yang lebih luas.
Nepotisme mungkin dapat didefinisikan dengan bentuk hubungan berdasar rasa
keterikatan tertentu yang menjadi dasar utama pemberian dan penerimaan jabatan
tertentu. Jenis keterikatan tersebut beragam semisal karena satu daerah, satu suku,
satu almamater dan satu keluarga. Kroniisme adalah bentuk nepotisme berdasar
rasa keterikatan sebagai kawan.

Kolusi dapat didefinisikan dengan bentuk hubungan berdasar persamaan
kepentingan tertentu, antara fihak yang memiliki jabatan publik dengan fihak
anggota masyarakat tertentu, yang ingin mendapat keuntungan dengan imbalan
membagi hasil keuntungan tersebut kepada yang memiliki jabatan tersebut. Bentuk
hubungan ini dapat tercampur dengan motif nepotisme atau juga tidak.

Korupsi dapat didefinisikan dengan bentuk perselingkuhan berdasar pemanfaatan
wewenang yang dipercayakan padanya untuk hal-hal yang tak sesuai dengan tujuan
pemberian wewenang tersebut.

Sejauh ini penulis belum mengetahui kapan dan siapa-siapa yang pertama kali
berbuat hal-hal tersebut di atas. Untuk konteks Indonesia, setahu penulis adalah
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang mempraktekkan tersebut.

VOC dibentuk berdasarkan pertimbangan untuk menghilangkan persaingan antara
para pedagang Belanda sebagai akibat diketahuinya jalur laut menuju Nusantara,
yang merupakan sumber rempah-rempah yang sangat dicari di Eropa. Jalur tersebut
dirambah pertama kali oleh Belanda berdasar data-data yang didapat dari kegiatan
spionase terhadap Spanyol-Portugis. Untuk waktu yang lama Belanda bermusuhan
dengan kedua bangsa tersebut.

Cornelis de Houtman –seorang taruna angkatan laut– mendapat kehormatan
memimpin suatu rombongan menempuh jalur yang terbilang sulit tersebut. Dia tiba
di pelabuhan Banten pada 1596, yang kelak merupakan peristiwa besar bagi Belanda
maupun Indonesia. Kehadiran dia merupakan awal hubungan Belanda-Indonesia.

Ketika itu Banten termasuk kerajaan penting di Nusantara, negara tersebut
menguasai selat strategis, yaitu Selat Sunda, terlebih lagi setelah para musafir dari
berbagai bangsa menghindari Selat Malaka karena penaklukan Kesultanan Malaka
oleh Portugis. Banten juga menguasai Lampung, wilayah penghasil rempah-rempah
walaupun mungkin tidak semelimpah sebagaimana di Maluku. Namun kelak Banten –
sebagai akibat penjajahan asing yang lama– dikenal sebagai daerah terbelakang:
penuh kemiskinan dan kebodohan. Padahal Banten termasuk memiliki jasa besar
dalam membangun peradaban sekaligus dalam berjuang melawan penjajahan,
setidaknya untuk ukuran Indonesia. Dengan segala keterbatasan atau
penderitaannya, Banten sanggup menampilkan tokoh-tokoh terbaiknya, umumnya
ulama sekaligus pahlawan.

Sejak perjalanan pertama yang dinilai sukses itu, berlomba-lombalah warga Belanda
menghimpun dana dan mengirim ekspedisi ke Nusantara –dikenal dengan istilah
wilde vaart– muncul persaingan tak sehat karena nafsu besar meraih untung dengan
cara apapun.

Pemerintah Belanda –dikenal dengan Republik 7 Negeri Belanda Bersatu– mencoba
menghimpun mereka ke dalam satu wadah tunggal yaitu VOC dengan hak monopoli,
hak yang sesungguhnya hanya berlaku untuk 21 tahun tetapi kemudian dengan licik
menjadi berkepanjangan hingga perusahaan tersebut bangkrut.

Hak lain yang luar biasa adalah VOC boleh membuat perjanjian, membangun
benteng, membentuk tentara dan menyatakan perang. Dengan demikian VOC
memiliki posisi bermuka dua, yaitu pedagang dan pemerintah –suatu hak yang
kemudian justru mempersulit VOC sendiri.

Dengan kehadiran VOC, maka praktis tertutup peluang untuk membentuk
perusahaan lain, karena VOC memegang monopoli di Belanda maupun seberang
lautan. Dengan mudah VOC hidup tanpa saingan dengan sesama orang Belanda,
suara-suara protes dengan relatif mudah dibungkam mengingat orang-orang yang
ada di perusahaan memiliki hubungan –semisal keluarga– dengan orang-orang yang
ada di pemerintahan. Ini memang kolusi dan nepotisme asli!

Ada pepatah bijak power tends to corrupt (kekuasaan cenderung korup) dan VOC
mengamalkannya dengan murni dan konsekuen – meminjam istilah rezim Soeharto.
Wewenang luar biasa tersebut membuka lebar berbagai bentuk perselingkuhan:
berbohong ke atas berdusta ke bawah.

Ketika VOC bangkrut, segala aset dan hutang piutang diambil alih oleh pemerintah.
Untuk memulihkan kebangkrutan tersebut dari mana lagi kalau bukan dari Moii Indie
–sebutan lain untuk surga tropis Nusantara. Maka dikenallah berbagai praktek
eksploitasi ekonomi yang lebih kejam, karena dilaksanakan oleh pemerintah melalui
Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan bukan lagi oleh swasta yang nota bene
memang bertujuan cari untung, antara lain yang dikenal dengan istilah cultuurstelsel
yang pada prakteknya dikenal dengan istilah Indonesia tanam paksa. Para petani
dipaksa menanam beberapa jenis tumbuhan bernilai komoditi yang ketika itu laku di
Eropa.

Mudarat akibat praktek KKN telah disimak dengan cermat oleh orang Belanda,
mereka bertekad tidak mengulangi kesalahan melalui VOC. Arus uang dan barang
diperiksa seteliti mungkin, jika ada penyimpangan sedikit saja maka si pelaku
mendapat hukuman. Sepengetahuan penulis tidak ada surat peringatan pertama,
kedua hingga ketiga. Peringatan sudah diberikan ketika mulai diterima masuk kerja.

Ketika bangsa Belanda say goodbye kepada praktek KKN, bangsa Indonesia justru
melaksanakannya setelah menyadari bahwa perilaku tersebut dinilai menarik.
Tertarik karena bangsa ini memang memiliki “fitrah” selingkuh: mencuri atau
berbohong. Agaknya bangsa ini jika ingin sesuatu menempuh cara mencuri, sampai
punya bahasapun agaknya dari hasil curian bahasa asing. Betapa banyak istilah-
istilah asing yang menghiasi kosakata bahasa Indonesia! Suka tak suka agaknya kita
dituntut mengakui hal ini sebagai bagian dari kritik diri bahwa bahasa Indonesia
adalah bahasa asing yang dicuri bangsa Indonesia.

Kembali ke soal KKN, seiring berjalan waktu, praktek tersebut menjadi budaya,
suatu tata nilai yang jauh lebih sulit diubah dibanding dengan kebiasaan, karena
telah menjadi aset kolektif, yaitu bangsa, dan bukan oknum.

Bagaimana posisi kaum Muslim terkait dengan ini? Tak pelak lagi bahwa umumnya
para koruptor adalah kaum Muslim –sebagai konsekuensi atau resiko kaum
mayoritas di negeri ini. Dengan “sukses” kaum Muslim sebagai mantan murid VOC
mengamalkan KKN. Hampir dari level terbawah hingga teratas adalah maling atau
neo-kanibalis. Pesan-pesan dalam kitab dan sunnah yang mengingatkan bahwa
jabatan adalah amanat dengan pertanggung jawaban yang mengerikan kelak di
akhirat cenderung kurang disimak. Maka coba periksa apa yang tidak dikorup,
bahkan bantuan untuk korban bencana pun tidak dilewatkan untuk dikorup. Tak
heran begitu banyak yang tidak sampai kepada yang berhak.

Jika kita ingat pencuri, kemungkinan besar yang teringat adalah bahwa pelakunya
adalah orang miskin. Karena tak punya pilihan lain untuk mengisi perut, dia
menempuh langkah itu. Tetapi Indonesia menyajikan suatu keanehan yang parah,
para koruptor hampir semua adalah bukan orang miskin: mereka punya jabatan,
dapat gaji layak dan disediakan fasilitas, tetapi justru mereka lebih maling dari pada
maling!

Seakan belum cukup keanehan itu, dengan uang haram mereka menunaikan ibadah
haji atau ‘umrah. Mungkin mereka sanggup berulangkali bolak-balik ke tanah suci
dengan uang tersebut. Atau jika mereka tersangkut hukum karena itu, pergi haji
atau ‘umrah menjadi dalil yang cukup jitu menghindar dari jerat hukum.

Penulis mendapat info dari satu anggota keluarga, yang karena satu dan lain hal
harus berurusan dengan aparat. Sang oknum terkesan berusaha mempersulit urusan
tersebut yang ternyata –sudah menjadi rahasia umum– dia berusaha mengamalkan
“UUD secara murni dan konsekuen”, yang agaknya sesuai dengan apa yang dia
terima dalam penataran P4 ala rezim Soeharto. Yaitu tentu saja yang dimaksud
bukan Undang Undang Dasar tetapi “Ujung Ujungnya Duit”. Mereka diperas dengan
berbagai macam dalih. Salah satu dalihnya adalah karena si oknum aparat tadi perlu
uang untuk biaya ‘umrah. Coba renungkan, beribadat dengan uang hasil perbuatan
mungkar! Sesuatu hal yang mungkin tidak masuk akal bagi bangsa lain, sekafir
apapun ia, tetapi masuk akal bagi bangsa Indonesia.

Runtuhnya rezim Soeharto akibat gerakan reformasi sempat menumbuhkan harapan
bagi pendamba keadilan di negeri ini, tetapi untuk kesekian kali agaknya harapan
harus pupus untuk beberapa lama karena penguasa berikutnya –termasuk ketika
dipimpin seorang kiyai– hanyut dengan gaya rezim sebelumnya. Praktek KKN makin
menjadi-jadi.

Ada lagi pemahaman keliru yang menjangkiti umat, bulan Ramadhan mestinya untuk
latihan kendali diri, untuk diterapkan pada 11 bulan lainnya. Istilah muluknya “11
bulan dijadikan Ramadhan” yaitu berarti perilaku shalih selama Ramadhan
dipraktekkan pula pada bulan-bulan yang lain. Namun yang difahami (dan
dipraktekkan) adalah 11 bulan untuk “suka-suka” –termasuk mencari rezeki haram–
dan 1 bulan dalam Ramadhan untuk “bersih-bersih”. Setelah itu selama 11 bulan ke
depan kembali semau gue. Tak heran jika bangsa ini sulit mendapat rahmat dan
barokah.

Masih terkait dengan harta, zakat yang mestinya diambil dari harta halal untuk
“membersihkan” harta dan pemiliknya –karena sekian persen dari harta tersebut
merupakan hak orang lain yang dititipkan Allah kepada insan yang mendapatnya–
ternyata dipahami secara keliru pula. Tahu bahwa dia meraih rezeki haram dengan
cara bathil, dia pakai untuk ibadat sosial semisal zakat, infaq dan shadaqah dengan
harapan dosa-dosa dari rezeki haram tersebut berkurang atau hapus sama sekali.
Mungkin terfikir, disamping dosa karena korupsi tentu ada pahala karena memberi.
Yah, sejelek-jeleknya dapat nilai 50-50. Jika harus masuk neraka, minimal dia
sempat menikmati dunia.

Untuk memberantas KKN memang tidak mudah karena dari ‘kebiasaan’ menjadi
budaya. Budaya adalah jenis perilaku yang lebih sulit karena telah menyebar dalam
level nasional. Tetapi perlu ada usaha memberantasnya walaupun perlu perjuangan
ekstra keras dalam jangka waktu amat panjang. Misalnya, pertama, dapat dimulai
dengan tidak menshalatkan mayat orang yang terkait dengan kasus korupsi.
Langsung saja mayatnya dimasukkan ke kubur!

Kedua, berbagai organisasi sosial hendaknya memiliki nyali untuk menolak
sumbangan dari orang yang terkait dengan kasus KKN, hingga kasus tersebut jelas
dengan hasil dia dinyatakan tidak bersalah.

Ketiga, mengumumkan nama-nama yang terkait kasus tersebut –semisal di tempat-
tempat umum– dapat dijadikan upaya lain memberantas kasus korupsi. Tanpa
bermaksud mengabaikan asas “praduga tak bersalah”, sosialisasikan nama-nama
tersebut dengan judul atau keterangan “para tersangka” atau “nama-nama
bermasalah”. Istilah tersangka atau bermasalah mengandung pengakuan bahwa
nama-nama tersebut belum tentu bersalah. Namanya juga tersangka, mungkin ya
mungkin tidak bersalah. Namun hal tersebut dapat menjadi peringatan awal bagi
warga untuk memberi sanksi sosial semisal menjaga jarak atau tidak memberi
jabatan apapun hingga mereka terbukti secara hukum tidak bersalah. Dengan
demikian diharapkan para tersangka tersebut tergerak untuk berusaha menjernihkan
kasusnya karena merasa “gerah” dengan sanksi sosial tersebut jika didiamkan saja.
Para tersangka tersebut hendaknya juga mencakup para hamba hukum, sudah
menjadi rahasia umum pula bahwa antara hamba hukum dengan tersangka terjadi
kolusi. Begitu muncul SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan), segera usut
sebab-sebabnya.

Seseorang yang sejak mencalonkan atau dicalonkan menempati jabatan tertentu
perlu diperiksa hartanya dan diumumkan. Begitu pula ketika dia selesai masa
jabatannya. Dari situ dapat diperbandingkan berapa hartanya ketika mulai
mencalonkan/dicalonkan dengan jumlah harta saat dia berhenti.

BAB IV KEKERASAN / PELANGGARAN HAM


M  ENJELANG rezim Soeharto jatuh oleh gerakan reformasi, bangsa ini harus
membayar mahal demi jatuhnya rezim tersebut dengan kerusuhan di beberapa kota
yang menewaskan sekitar 2.000 orang. Awalnya dipicu oleh tewasnya beberapa
mahasiswa akibat tembakan aparat ketika mereka berdemo, bahkan aparat
menyerbu masuk kampus dan melakukan kekerasan. Entah siapa yang
memanfaatkan peristiwa tersebut, kerusuhan tersebut berkobar dengan sasaran
warga keturunan Cina walaupun jumlah pribumi yang menjadi korban masih lebih
banyak.

Dalam waktu singkat citra Indonesia sebagai “etalase” masyarakat majemuk yang
harmonis atau ramah jatuh ke titik nadir di dalam maupun di luar negeri. Kaum
Muslim untuk kesekian kalinya mendapat citra buruk sebagai “doyan kekerasan” oleh
massa media tertentu – dalam maupun luar negeri – ketika beredar info bahwa para
pelaku kekerasan terhadap warga keturunan Tionghoa konon berteriak “Allahu
Akbar” saat beraksi.

Masyarakat terkejut, mereka heran kenapa bangsa yang dikenal ramah berubah
cepat menjadi garang, gemar dengan kekerasan. Maka berlomba-lomba para intelek,
pengamat atau apalah istilahnya memberi pendapat ini-itu tentang penyebab
kekerasan. Bukan jarang pendapat mereka tidak menjernihkan masalah namun
justru mengeruhkan masalah.

Terlepas dari masalah siapa yang umat mayoritas di negeri ini, sesungguhnya
penjelasan asal-muasal kekerasan tersebut tidak sulit dicari. Kekerasan atau
pelanggaran HAM memang sudah lama akrab dalam riwayat bangsa ini, atau
memang sudah fitrahnya. Riwayat bangsa ini penuh dengan kekerasan hingga
berdarah-darah, jadi bukan perkara baru.

Dalam sejarah bangsa ini banyak terdapat kisah peperangan yang bukan hanya
melawan penjajah tetapi juga sesama saudara. Perang antar pangeran dan antar
kerajaan lazim terjadi, perebutan kekuasaan putra mahkota sepeninggal ayahanda
begitu meriah menghiasi sejarah Indonesia. Ini berakibat tanah Indonesia tidak ada
yang bersih dari tumpahan darah, termasuk yang sehari-hari kita pijak kini. Agaknya
hal ini perlu disimak oleh masyarakat –termasuk orang-orang yang disebut pakar
atau kaum intelektual– supaya tidak menghasilkan pendapat yang terkesan pandir.

Sejak lama telah jelas bagi penulis, bahwa apa yang dinamakan ramah-tamah,
sopan santun, budi luhur yang dilekatkan atau dipromosikan bangsa ini
sesungguhnya hanya mitos, kedok atau kosmetik belaka, supaya terkesan cantik.
Rezim Soekarno dan Soeharto dengan cerdik menampilkan citra bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang santun untuk melanggengkan kekuasaannya. Untuk
memastikan bahwa bangsa Indonesia hidup penuh harmoni atau adem ayem,
mereka menggunakan sikap represif, hingga menyentuh hal yang sedemikian pribadi
yaitu kebebasan berfikir atau berpendapat –yang hampir pasti jika dilonggarkan
akan menimbulkan peluang beda pendapat atau polemik. Polemik dinilai
mengganggu harmoni atau ketertiban umum. Harmoni adalah konsep yang konon
sangat dijunjung tinggi dalam budaya yang melatari kedua tokoh tersebut yaitu
budaya Jawa. Berbeda pendapat cenderung dinilai tidak praktis.

Harmoni palsu tersebut terbongkar ketika mereka digulingkan, terjadi kekerasan
yang mengerikan. Konon peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru meminta tumbal
sekitar 1.500.000 orang. Peralihan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi konon
mengorbankan nyawa sekitar 2.000 orang. Tampillah sifat asli bangsa ini yang jauh
dari beradab. Sesungguhnya dalam riwayat bangsa ini, di Jawa justru lebih sering
terjadi pertumpahan darah dan pelakunya tentu umumnya dari suku Jawa –yang
dikenal sebagai suku paling santun di Indonesia. Tambahan pula, sedikit yang tahu
bahwa selama perioda Orde Baru ada sekitar 3.200.000 orang yang tewas dalam
berbagai pelanggaran HAM. Kasus Timor Timur, Aceh, Papua, Lampung, Tanjung
Priok hanya sedikit contoh!

Harap simak kembali sejarah, apakah Indonesia –atau Asia Tenggara– tempat lahir
peradaban semisal agama, seni atau filsafat? Penelitian yang telah dilaksanakan
sejak lama membuktikan bahwa wilayah tersebut bukan tempat lahir peradaban
tetapi impor peradaban. Hubungan dengan bangsa asing semisal Cina, India, Persia,
Arab dan bangsa-bangsa Eropa berakibat bangsa-bangsa Asia Tenggara mengenal
peradaban. Bangunan masjid dikenal dari Arab, bangun candi dikenal dari India,
bangun klenteng dikenal dari Cina dan bangun gereja dikenal dari Eropa. Adapun
bangsa-bangsa Asia Tenggara hanya mampu menumpuk batu-batu dengan susunan
tak berketentuan bentuknya untuk tempat pemujaan, hidup di gua atau di atas
pohon karena tidak tahu teknik bangun rumah. Bahkan huruf pun juga harus impor
karena tak mampu mencipta sendiri semisal Sansekerta –Pallawa dari India– yang
kelak menjadi huruf Jawa.

Kalau boleh penulis sebut contoh, sekitar 100-150 tahun lalu terhitung dari tahun
2000 masih ada di Indonesia praktek kanibal yaitu di pedalaman Sumatera Utara
dan Irian Jaya. Di pedalaman Kalimantan terdapat tradisi mengayau (penggal
kepala). Ini adalah contoh bahwa bangsa ini memang akrab dengan kekerasan atau
kekejaman. Kehadiran para misionaris asing berangsur-angsur mengurangi tradisi
tersebut.

Setelah tahu latar belakangnya, peluang untuk mencari “obatnya” mungkin relatif
lebih mudah.

Bangsa ini harus berani jujur dengan mengakui sifat barbarnya –terutama para
inteleknya. Masyarakat jangan lagi dibohongi dengan berbagai sanjungan diri sendiri,
jangan lagi waktu dan tenaga dihabiskan untuk mencari kekurangan bangsa lain –
nyata maupun khayal. Usut segala pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan
umumkan kepada masyarakat. Beberapa peristiwa yang dinilai heroik-patriotik
dalam sejarah nasional perlu ditinjau kembali, apakah terdapat unsur pelanggaran
HAM. Jangan cuma pelanggaran HAM oleh penjajah yang ditampilkan tetapi juga
pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh para aktivis kemerdekaan, yang lazim
disebut “pejuang” atau “pahlawan” tersebut. Karena para pejuang adalah manusia
pula dan bukan malaikat, perjuangan mereka tak lepas dari kesalahan bahkan
kekejaman.

Jika masyarakat telah sadar siapa dirinya, barulah sajikan pelajaran nilai-nilai adab
semisal agama. Ini memang suatu proses yang panjang, mahal dan sulit tetapi
sudah mendesak untuk segera dilaksanakan. Bangsa ini sudah menghabiskan
waktunya demi kebohongan dan para intelek perlu bertanggung jawab membongkar
atau mengakhirinya. Jangan ragu mengungkap pelanggaran HAM yang dilaksanakan
oleh orang-orang yang diakui pahlawan atau pejuang. Jika yang bersangkutan masih
hidup upayakan untuk diadili, masalah apakah akan ada pertimbangan kemanusian
yang akan meringankan hukuman itu soal lain. Jika yang bersangkutan sudah tiada,
tetap diusut dan dipublikasikan.

Sekadar membuka wacana, penulis ambil perioda Revolusi 1945 –periode yang
diagungkan atau dikeramatkan sebagai titik puncak perjuangan bangsa ini meraih
kemerdekaan. Beberapa peristiwa yang dinilai heroik-patriotik diduga terdapat
pelanggaran HAM. Begitu kekuasaan Jepang menyusut dan proklamasi diumumkan,
di Aceh, Sumatera Timur, Banten dan pantura Jawa Tengah berkobar peristiwa yang
disebut “revolusi sosial”. Intinya, mengganti para pejabat-aparat lama –yang dinilai
antek atau minimal dekat dengan rezim asing baik Barat maupun Jepang– dengan
orang-orang yang revolusioner. Dalam praktek, pergantian tersebut sering disertai
pertumpahan darah atau tindak main hakim sendiri.

Peristiwa yang mendahului dan menyertai Hari Pahlawan tidak terlepas dari
pelanggaran HAM fihak-fihak yang terlibat. Pada hemat penulis, kita tak perlu lagi
membahas pelanggaran yang dilaksanakan oleh penjajah karena sejak kecil kita
sudah ditanamkan bahwa penjajah yang pernah bercokol di Indonesia adalah kejam.
Maka tiba waktu membahas pelanggaran yang dilaksanakan oleh para aktivis
kemerdekaan. Penulis mendapat info dari sumber Barat, bahwa pernah terjadi
pembantaian terhadap sekitar 100 warga Barat mantan tawanan Jepang. Truk yang
mengangkut mereka dicegat aktivis dan kemudian dibakar. Sumber lain mengatakan
ada upacara minum darah para warga Barat sebelum pergi berperang.

Tersebut pula peristiwa yang mendahului dan menyertai Palagan Ambarawa, para
aktivis menerobos kamp kemudian menembaki warga Barat mantan tawanan
Jepang. Demikian pula nasib para penghuni kamp di Depok, sekitar 30 km selatan
Jakarta, mereka digiring keluar dan dibunuh.

Di Bandung, peristiwa Bandung Lautan Api 1946 mungkin mirip dengan peristiwa
bumi hangus di Dili pasca jajak pendapat pada 1999. Banyak aset sipil –bahkan
sebagian besar– dibakar.

Pada bulan Agustus 1946, terjadi pembantaian terhadap 18 warga Barat di desa
Balapulang. Mereka disuruh menghormat bendera Merah Putih kemudian dipukul dan
ditusuk hingga tewas.

Kalau boleh penulis usul, perlu dibentuk tim pencari fakta kasus pelanggaran HAM
selama perioda 1945-2005, diawali sejak tahun 1945 karena ketika itu bangsa ini
memiliki negara atau pemerintahan sendiri yang notabene bertanggung jawab
terhadap penghargaan HAM. Tetapkan kriteria bahwa pelakunya adalah orang
Indonesia dan korbannya adalah orang Indonesia maupun non Indonesia. Suatu
pekerjaan yang tidak mudah namun perlu dilaksanakan supaya menjadi pelajaran
berharga –tepatnya kritik diri– untuk bangsa ini, agar tidak mengulangi hal yang
sama di masa depan.
BAB V PERUSAKAN ALAM


AGAKNYA mayoritas orang tidak keberatan jika Indonesia dinilai sebagai firdaus
tropis atau sepotong surga yang dipindah ke bumi. Seabrek dalil diajukan untuk
meyakinkan siapapun: tanah yang subur, hutan ijo royo-royo, hanya kenal dua
musim, wilayah luas, letak strategis, sumber alam kaya dan aduhai masih banyak
lagi pujian lainnya. Memang sulit untuk dibantah, kehadiran beberapa bangsa asing
untuk berdagang, bermukim bahkan ada juga yang menjajah membuktikan kedua
ungkapan tersebut di atas. Mestinya atau idealnya, bangsa ini menjadi makmur.

Namun di dunia ini ternyata banyak terjadi hal yang tak ideal, tak logis atau tak
semestinya. Dan Indonesia menjadi contoh sempurna betapa kejanggalan tersebut
hadir dan setia mendampingi negeri dan tentu saja bangsa ini. Bangsa ini
terbelakang: miskin dan bodoh menaunginya, bahkan diperparah oleh berbagai
perusakan alam. Sulit dijelaskan dari mana berawal seperti sulit menjelaskan duluan
ayam apa telur. Apakah keterbelakangan tersebut menggoda orang merusak alam
ataukah perusakan alam tersebut berakibat keterbelakangan, terutama kemiskinan?

Bagi orang yang percaya ada Tuhan, semua sepakat bahwa alam adalah ciptaan-
Nya. Dalam kitab suci, Tuhan mencipta alam baik adanya untuk jenis makhluq yang
dimuliakan-Nya: insan. Tuhan karena kasihnya berbagi wewenang –meski terbatas–
pada manusia untuk hadir, menikmati, dan jangan lupa, melestarikan. Tujuannya
supaya nikmat tersebut dapat hadir berkesinambungan. Tuhan menetapkan norma-
norma untuk dipatuhi manusia berikut hukuman untuk memperkecil peluang
manusia selingkuh. Ia menetapkan jika mematuhi norma-Nya, selamatlah manusia,
namun jika melawan maka otomatis hukum Tuhan yang bekerja dalam alam –lazim
disebut Sunnatullah– akan menggilasnya, bahkan gilasannya dapat menimbulkan
kematian. Contoh sederhana, hukum Tuhan menetapkan bahwa jika hutan ditebang
seenaknya maka banjir dan tandus akan terjadi. Jika membuang limbah seenaknya,
pencemaranlah yang terjadi. Dapat terjadi di udara, di darat maupun di laut. Bahkan
hal tersebut telah disebut dalam kitab suci “telah terjadi kerusakan di darat dan di
laut akibat perbuatan manusia…” Artinya perusakan alam telah terjadi sejak zaman
nabi dan turun wahyu, sudah terjadi sejak ribuan tahun dari zaman kita.

Tuhan menjelaskan bahwa ada ayat tertulis dan tak tertulis, yang tertulis lazim
terhimpun dalam kitab suci. Bagaimana ayat yang tak tertulis? Ya, alam itulah. Alam
banyak menyajikan ayat-ayat bukti kesempurnaan Tuhan. Ayat bisa bermakna
pertanda. Manusia diperintah untuk berfikir bahwa alam adalah fasilitas yang diberi
Tuhan supaya hidup menjadi mudah, nyaman atau praktis. Ujung-ujungnya adalah
dengan demikian bangkit rasa syukur yang diwujudkan antara lain dengan terus
membina hubungan dengan Tuhan –semisal dengan menyembahnya– serta
melestarikan alam hingga akhir zaman. Hanya Tuhanlah yang berhak membinasakan
alam ini –antara lain dengan gempa atau kiamat sekalian– dan perbuatan Tuhan
tidaklah ditanya, tetapi perbuatan insan yang akan ditanya Tuhan kelak. Inilah yang
nyaris tidak pernah dibahas dalam berbagai pendidikan agama: di sekolah, di
masjid, di majlis ta’lim, tabligh akbar atau di mana saja. Maka kaum Muslim
Indonesia termasuklah menjadi “terdakwa merusak alam” sebagaimana disindir
dalam kitab suci tersebut di atas.

Perusakan alam Indonesia nyaris merambah segala segi: pencemaran darat, udara,
air; penggundulan hutan, pemboman ikan dengan akibat merusak terumbu karang,
penggalian pasir yang berakibat menggelamkan pulau atau longsor dan
pembangunan di wilayah resapan air. Pelakunya bukan hanya orang yang menengah
ke bawah yang umumnya karena desakan kebutuhan hidup namun juga –yang
justru lebih berakibat parah– pelakunya adalah orang menengah ke atas, yang nota
bene berpendidikan tinggi dan bermodal besar.

Kadang terjadi semacam kerja sama antara kedua kelompok tersebut: si miskin
mendapat imbalan untuk merusak alam demi mengeruk untung untuk si kaya, si
kaya cenderung terlindung si miskin jika bisnisnya terancam oleh pengusutan hamba
hukum. Umumnya para hamba hukum hanya mampu menciduk para pelaksana di
lapangan yang umumnya si miskin, adapun si kaya cenderung tak tersentuh. Bahkan
untuk memastikan untuk aman, si pelaku bisnis bersekongkol dengan para hamba
hukum, tentunya dengan imbalan yang menggiurkan, dan sukses! Para hamba
hukum di Indonesia umumnya bergaji pas-pasan atau memang dasarnya serakah,
walaupun bergaji cukup, dia ingin dapat lebih! Lagi-lagi terkait korupsi, kolusi dan
nepotisme!

Bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 dapatlah dinilai sebagai
memorandum keras dari Tuhan terhadap insan. Peringatan bahwa manusia adalah
penghuni atau tegasnya bagian dari alam walau statusnya khalifah, bukan penguasa
alam. Begitu mudah gelombang tersebut menyapu daratan karena wilayah pesisir
tidak terlindung oleh hutan bakau, padahal konon hutan bakau mampu meredam
gelombang tersebut hingga sekitar 40 persen. Bukan rahasia lagi jika banyak
wilayah hutan bakau di Indonesia rusak (atau sengaja dirusak) lagi-lagi karena motif
ekonomi: perut atau duit! Ada yang digusur untuk pemukiman mewah, pertambakan
atau diambil kayunya. Dan untuk Indonesia, sebagian besar korban adalah kaum
Muslim. Tidak peduli apa yang bersangkutan tekun shalat, tahan puasa, bolak-balik
ke tanah suci, khusyu’ doa dan zikir berjam-jam. Tuhan tetap marah jika ciptaan-
Nya dirusak!

Namun, dari balik musibah tersebut ternyata terselip kekuasaan Tuhan yang lain:
beberapa masjid relatif masih utuh. Dapatlah ditafsirkan –walaupun mungkin
terkesan dangkal– bahwa Tuhan masih memberi kesempatan bagi yang masih hidup
untuk taubat dan bangkit dari musibah berawal dari masjid. Adapun yang tewas,
semoga tuhan mengampuni mereka. Amiin.

BAB VI FANATIK TAPI MUNAFIK


S ATU di antara perilaku luhur yang konon dimiliki bangsa Indonesia adalah
beragama atau religius. Seabrek contoh dicoba diajukan untuk membuat percaya
dalam dan luar negeri bahwa bangsa ini shalih dengan agama yang dianutnya,
antara lain rajin ke tempat ibadah semisal Masjid, Gereja atau Vihara. Kaum Muslim
–dengan rasa berat hati penulis jadikan contoh mengingat mayoritas di Indonesia–
seakan terkesan begitu shalih. Umat begitu antusias ke Masjid untuk shalat atau
menyimak ceramah, berpuasa sunnah selain wajib di bulan Ramadhan, kadang ada
yang bolak-balik ke tanah suci untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Namun
apa output segala ibadat atau keshalihan ritual terhadap kehidupan sosial, atau
apakah keshalihan ritual menjamin terbentuk keshalihan sosial seperti jujur, rajin,
tepat waktu, sopan atau berbagai disiplin lainnya?

Kasus Indonesia jelas membuktikan bahwa keshalihan ritual belum tentu sejalan
dengan keshalihan sosial. Kedua hal tersebut seakan sulit menyatu bagai sulitnya air
berlarut dengan minyak. Bahkan mungkin Indonesia dapat menjadi wakil dari
keadaan tersebut di dunia Muslim. Korupsi menempati nomor 6 di dunia dan
pornografi menempati urutan kedua, jelas membuktikan bahwa kehidupan ritual dan
sosial seakan berjalan sendiri-sendiri. Indonesia tetap atau masih dikenal sebagai
negara korup, preman, mistik atau segala jenis kebobrokan hukum/moral lainnya.

Bangsa Indonesia mengalami masalah kepribadian ganda dalam soal adab. Dasar
atau fitrah yang memang barbar ditambah penjajahan yang demikian lama agaknya
menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang (mungkin) paling bejad.

Kebejadan paling dasar bangsa ini dapat disimak dari mental syiriknya. Sebelum
bangsa ini mengenal agama dari luar, berbagai pemujaan terhadap berbagai sosok
yang dinilai besar, indah, mengagumkan atau menakutkan semisal pohon besar,
batu besar, gunung, matahari atau petir telah berlangsung lama. Hal tersebut masih
bertahan walau secara formal telah menganut agama tertentu.

Ziarah kubur yang dimaksudkan untuk mengingat mati dan akhirat diselewengkan
menjadi ‘ritual’ untuk memohon berkah atau selamat kepada orang yang telah
menjadi bangkai atau tulang belulang, karena dinilai sebagai sosok keramat atau
suci. Kebejadan lain yang menyertainya adalah bahwa berkah atau selamat yang
dimaksud lebih cenderung bercorak duniawi ketimbang ukhrawi semisal minta harta,
jodoh, anak, disukai lawan jenis atau disayang atasan.

Coba tengok ke tempat ziarah di seantero Nusantara semisal Banten, Cirebon,
Demak, Imogiri bahkan di kota-kota besar semisal Jakarta. Para pengemis –asli
maupun palsu– dengan sigap memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk minta-
minta sedekah kepada peziarah, ditambah tukang copet yang tanpa segan-segan
beraksi di tempat yang dinilai keramat tersebut.

Faham pra Islam lain yang masih bertahan adalah ritual seperti selamatan sekian
hari untuk yang mati: 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Pada mulanya para ulama pada
awal masa da’wah Islam di Jawa membiarkan tersebut untuk sementara.
Pertimbangannya, masyarakat Jawa yang baru mengenal Islam tidak kaget karena
terbiasa dengan ritual tersebut sebagai dampak pengaruh Hindu-Budha sekitar 1500
tahun lamanya.

Sebagai awal perubahan, pelan-pelan mereka mengubah mantra dengan do’a.
Permainan wayang –yang akrab dengan masyarakat Jawa– diselipkan dengan pesan-
pesan Islami. Namun kebiasaan tersebut menjadi berkepanjangan karena da’wah
terhambat oleh konflik dengan imperialis Barat. Kekuatan asing tersebut bahkan
bergabung dengan kekuatan yang masih berfaham pra Islam untuk menghambat
da’wah Islam yang murni sesuai dengan kitab dan sunnah.

Konflik berkepanjangan dengan konspirasi anti Islam tersebut berakibat banyak aset
umat semisal masjid dan pesantren rusak, para ulama banyak yang tewas, hilang
atau ditangkap. Dampaknya, rakyat yang waktu itu masih mengenal Islam sebatas
kulit, menjadi kehilangan tuntunan. Rakyat kembali melaksanakan ritual pra Islam
dicampur dengan Islam, hal yang berlangsung hingga kini.

Potensi umat terkuras oleh perang sehingga da’wah menjadi terbelakang.
Terpeliharalah “penyakit” umat yang terangkum dalam singkatan TBC (Tahyul,
Bid’ah, Churafat) hingga kini. Kaum Muslim cenderung menerima apa saja yang
dikatakan ulama atau kiyahi tanpa mencoba mengolah dengan logika (taqlid),
umumnya banyak terdapat di pesantren. Berbagai ritual yang tak jelas sumbernya
atau sulit dipertanggung jawabkan secara ‘aqliyyah maupun naqliyyah bermunculan
di tengah umat (bid’ah), jika ada yang menyangkal langsung ditanggapi dengan
emosional, bukan rasional.

Faham yang bukan-bukan semisal sekian hari setelah kematian arwah si mati akan
mengunjungi rumah keluarganya juga masih belum lenyap. Padahal dalam ‘aqidah
Islam jika seseorang telah mati maka arwahnya berada di alam barzakh, bukan
gentayangan di dunia.

Praktek mistik semisal santet, adalah bentuk praktek pra Islam yang masih lestari
bahkan di daerah-daerah yang dikenal dengan kental nuansa Islami semisal Banten
dan Jawa Timur. Hal tersebut diperparah karena praktek tersebut tidak segan-segan
menyelewengkan ayat-ayat al-Qur-an atau do’a-do’a Islam lainnya, semisal untuk
memikat lawan jenis, mencelakakan orang yang dibenci atau disayang atasan. Ada
yang mempelajari dan mengamalkannya sendiri, ada pula yang minta bantuan
kepada orang-orang yang ahli tentang itu, lazim disebut dukun.

Memang, pada hakekatnya kejahatan adalah kebaikan yang diselewengkan. Tuhan
telah menciptakan alam semesta –termasuk dunia– dalam keadaan baik, tetapi
dirusak, diselewengkan oleh manusia sehingga dunia betul-betul menjadi rusak.
Namun ironisnya, dunia yang kelak disalahkan sebagai penyebab “kerusakan”
manusia, padahal dunia adalah ciptaan Tuhan jua sebagai bentuk kasih-Nya kepada
insan.

Penyelewengan sesuatu kebaikan berlaku juga untuk al-Qur’an, banyak ayat-ayat
yang dipakai untuk yang bertentangan dengan hakekat ayat itu sendiri. Contoh yang
sederhana mungkin begini, jika al-Qur’an dibaca dari kanan ke kiri insya Allah akan
menjadi rahmat atau berkah, namun jika dibaca dari kiri ke kanan atau dibolak-balik
begitu rupa bukan mustahil menjadi santet atau sihir.

Penulis pernah menemukan kitab-kitab yang menggunakan huruf atau bacaan
berbahasa Arab untuk tujuan sihir atau apalah istilahnya, lazim dikenal dengan
sebutan mujarabat. Isinya antara lain tolak bala terima laba. Inilah tantangan berat
atau kerja besar bagi para intelek Muslim –atau apapun istilahnya– untuk
melanjutkan da’wah yang tertunda akibat penjajahan yang lama, kembali pada
pemurnian dan juga pembaharuan pemahaman agama.

Namun, da’wah yang mungkin begitu giat dilaksanakan agaknya mendapat
hambatan –sadar maupun tidak– justru dari para intelek itu sendiri, ‘kegagalan’ para
ahli agama adalah menyampaikan pesan-pesan agama yang membumi atau terkait
langsung dengan corak hidup sehari-hari, sehingga secara sadar tidak sadar turut
melestarikan kesenjangan antara hidup ritual dengan sosial. Mereka cenderung
membahas perkara yang kurang memiliki kejelasan kaitan antara agama dengan
dunia semisal cerita-cerita seputar suasana surga dan neraka, atau mereka
menyampaikan pesan-pesan agama yang masih bersifat umum, cenderung kurang
memberi contoh konkrit dalam hidup sehari-hari.

Memang, surga dan neraka atau tegasnya akhirat itu ada, namun bagaimana cara
menyikapi akhirat selama hidup di dunia? Jika hal tersebut dibahas, penulis ulangi,
masih bersifat umum semisal ajakan “mari beriman atau bertakwa kepada tuhan”.
Tetapi apakah contoh konkrit iman atau takwa dalam hidup sehari-hari? Akibat
kegagalan tersebut, tidak heran jika kita mungkin pernah menyaksikan atau bahkan
diri sendiri merasakan hasil “masuk masjid tobat keluar masjid kumat”, yaitu kumat
selingkuhnya atau maksiatnya semisal bohong atau korupsi.

Cenderung terabaikan bahwa kesempatan beragama justru ketika masih hidup di
dunia, bukan di akhirat. Di akhirat, kita mendapat balasan berdasar perilaku hidup di
dunia. Dengan demikian, faham sekuler tidak mendapat tempat dalam Islam. Islam
tidak mengenal pemisahan antara agama dengan dunia semisal politik dan ekonomi.
Namun justru kita tanpa sadar atau kadang sadar membuat pemisahan antara kedua
hal tersebut. Kita rajin shalat misalnya, namun juga rajin korupsi.

Kebejadan berikut adalah kecenderungan bangsa ini menggunakan agama sebagai
kedok, atau membawa-bawa ayat dan hadits jika berbicara padahal perilakunya
diketahui menyimpang dari perkataannya. Mengenai ini penulis sering bertemu
dengan orang-orang demikian. Contohnya dalam hal perkawinan, penulis sering
dipertanyakan status lajangnya: mengapa belum juga menikah. Ketika penulis
memberi beberapa alasan intelek, mereka dengan sigap berdalih, “Menikah itu
sunnah rasul, lho…”

Penulis yakin bahwa bangsa ini pasti tetap berkeinginan dan melaksanakan
pernikahan, walaupun tidak ada sunnah rasul. Coba kita tinjau sejarah, bangsa ini
mengenal ‘budaya kawin’ jauh sebelum mereka mengenal sunnah rasul, atau
tegasnya jauh sebelum kenal agama. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7
sesudah Masehi, padahal penduduk Nusantara sudah ada sejak sekitar 3000-2000
sebelum Masehi. Ketika mereka mengenal agama (Islam), mereka agaknya
mendapat peluang menjadikan agama sebagai kosmetik untuk urusan syahwat
tersebut supaya terkesan elegan. Padahal, bangsa ini pada dasarnya adalah bangsa
terbelakang, fikirannya tak jauh dari selangkangan. Karena itu sulit mendapat
pencerahan yang akan menuntun kepada kemajuan atau capaian kemanusiaan.

Tambahan pula, jika ingin bersunnah rasul kenapa cuma menikah yang disebut-
sebut? Padahal, yang namanya sunnah rasul tidak hanya menikah. Kedisiplinan,
rajin, teliti, jujur mencari rezeki atau seluruh perbuatan yang tergolong amar ma’ruf
nahyi munkar, adalah sunnah rasul. Bukankah rasul banyak memberi contoh
perilaku demikian?

Inilah suatu bukti bahwa betapa dangkal kaum Muslim Indonesia memahami agama
Islam. Pada hakikatnya bangsa ini tidak beragama, mereka sibuk mencari dunia:
yang kaya menambah kekayaannya dan mengamankan asetnya, sedangkan si
miskin jungkir balik demi sesuap nasi, sehingga tidak sempat membaca buku agama.
Namun konyolnya, jika ada kasus yang sedikit terkait dengan agama, mereka
beramai-ramai berebut omong agama, semua ingin didengar pendapatnya.
Mendadak semua menjadi “pakar” agama.

Langkah untuk memperbaiki umat di Indonesia adalah terus menerus memberi
pemahaman agama sesuai sumber aslinya. Jangan buru-buru menyatakan secara
resmi negara ini menjadi negara Islam, apa gunanya syari’at Islam secara formal
tercantum dalam konstitusi atau hukum tertulis lainnya jika umatnya belum faham
atau siap? Islam mengutamakan isi, bukan kulit. Jika rakyat dengan sadar atau
faham agama, tanpa mencantumkan syari’at pun dalam berbagai produk hukum,
otomatis Indonesia akan menjadi Islami.

Pembentukan berbagai partai berasaskan Islam atau beramai-ramai ulama masuk
partai politik atau menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, belum dapat menjadi
ukuran bahwa Indonesia menjadi Islami. Begitu banyak parpol Islam justru
menunjukan bahwa kaum Muslim terpecah-belah, padahal agama menyuruh umat
bersatu. Ulama masuk parpol atau berpolitik praktis berakibat ulama punya musuh
politik, padahal ulama justru harus berada di atas semua golongan. Ulama menjadi
anggota dewan perwakilan rakyat justru membuat asyik mengurus jabatan atau
mempertahankan jabatan, bukan mengurus atau membela umat.

Bahkan ada kecenderungan ulama menjadi selebritis selain para artis, politisi atau
atlit, ini mengandung resiko bahwa mereka akan berjarak dengan umat, yang
mayoritas justru menengah ke bawah. Padahal ulama harus “merangkul” semua
golongan. Serahkan politik, hukum atau ekonomi kepada ahlinya, namun ulama
mesti menjadikan yang bersangkutan sadar atau faham untuk berperilaku agamis,
semisal menjaga batas halal dan haram dalam bidang yang dijalaninya, bukan mesti
menjadikannya hafal ayat dan hadits. Ini sedikit contoh saja.

Masih ada lagi kebejadan yang tak disadari padahal telah menempatkan Indonesia
dalam peringkat 2 di dunia, yaitu pornografi, mencakup pula prostitusi. Praktek
korupsi –yang lebih banyak bikin heboh– ternyata menempatkan Indonesia “hanya”
pada peringkat 6 dunia.

Di beberapa negeri yang kita nilai bejad, ternyata berlaku pembatasan terhadap
pornografi. Di Indonesia, bacaan dan tontonan porno begitu mudah dijangkau oleh
yang mereka yang berusia “di bawah umur” semisal terang-terangan digelar di tepi
jalan atau minimal disamarkan dengan bacaan atau tontonan “halal” yang didapat
dengan bisik-bisik. Belum lagi termasuk situs internet mudah ditemukan asal tahu
alamatnya, cukup diawali dengan membuka search engine Google. Dengan demikian
pornografi merambah ke dalam rumah, dapat diintip tanpa perlu keluar rumah.

Keajaiban Indonesia dalam urusan syahwat tersebut adalah, betapa ada daerah-
daerah yang dikenal begitu agamis ternyata banyak menghasilkan pelacur dengan
berbagai istilah. Mengenai ini kalau boleh penulis sebut antara lain adalah Cirebon.
Daerah ini dikenal dengan kebiasaan nikah muda –umumnya ketika panen–
mengingat daerah tersebut terdapat lahan pertanian yang begitu luas, atau para
orangtua menjodohkan anak pada usia muda untuk lekas bebas dari tanggung
jawab. Pasangan muda tersebut cenderung boros, uang hasil panen tersebut dipakai
untuk membeli perabotan dan perhiasan. Ketika masa paceklik, mulailah barang-
barang tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hingga habis. Kurang nafkah
berakibat muncul cekcok suami-istri hingga cerai, jadilah perempuan tersebut
menjadi ”janda kembang” atau “janda muda”.

Ada juga yang bercerai karena perkawinannya tidak didasarkan cinta, melainkan
karena menuruti kehendak orangtua. Untuk bertahan hidup mereka memilih
prostitusi di dalam maupun di luar daerahnya, bahkan dengan dukungan orangtua.
Tidak jarang ada orangtua yang menjual putrinya kepada sindikat prostitusi. Konon
hal tersebut telah berlangsung turun temurun, faktornya karena kemiskinan atau
memiliki budaya materialistis atau konsumtif, yaitu ingin hidup enak dengan jalan
pintas.

Penulis pernah melakukan semacam survey di lokasi prostitusi di dekat Merak,
Banten. Dari beberapa orang yang penulis tanya ternyata mereka berasal dari satu
kampung yang sama di daerah Cirebon. Sebelumnya, penulis pernah dengar dari
seorang teman yang berasal dari Cirebon, bahwa desa tersebut memang gudangnya
pelacur. Motif yang mereka ajukan cenderung klasik: masalah ekonomi.
Daerah tersebut juga dikenal sebagai gudang kekerasan, sejak lama tawuran antar
kampung terjadi. Agaknya, jalur Pantura (pantai utara) merupakan daerah Latinnya
Indonesia: berdarah panas, emosional, fanatik namun munafik. Getol beribadat
(ritual) namun getol pula bermaksiat! Ini pekerjaam serius bagi para intelek yang
mendambakan suasana agamis di negeri ini.

Cara yang dapat ditempuh untuk maksud tersebut di atas adalah bahwa selain
da’wah dengan mulut (da’wah bil lisan), juga da’wah dengan praktek (da’wah bil
haal). Jangan umat hanya diceramahi agama, padahal perutnya lapar atau bajunya
kurang bahan. Tetapi, perbaiki juga kehidupan sehari-hari mereka. Islam tidak
mengenal pemisahan urusan dunia dengan akhirat, ritual dengan sosial atau
pemisahan antara material dengan spiritual. Semua terkait erat karena dunia atau
materiel juga anugerah Tuhan, maka didapat dan dipakai juga sesuai dengan
kehendak Tuhan.

Dengan demikian memberantas kemiskinan dan kebodohan harus disadari sebagai
bagian dari ibadah, bukan cuma shalat, puasa, doa-doa atau ngaji-ngaji! Jelaslah
bahwa bersekolah, berdagang, berpolitik juga dapat bernilai ibadah. Jelaslah bahwa
hal ini bukan cuma tugas ulama, kiyai, ajengan tetapi juga presiden, menteri,
gubernur, jenderal dan sebagainya. Da’wah dengan perbuatan lazim dikenal dengan
istilah “da’wah bil haal”. Sungguh tepat sabda rasul, “kefakiran dapat menyebabkan
kekafiran”. Miskin dapat menggoda orang menjadi penipu, pencuri, perampok,
pembunuh atau pindah agama!

BAB VII PERPECAHAN DAN KELALAIAN


ADA akibat sampingan –dalam arti buruk– dari jumlah mayoritas. Kaum Muslim
Indonesia agaknya memenuhi ramalan Muhammad tentang nasib kaum Muslim
sepeninggalnya. Menjelang wafat, beliau bersabda, “Kelak kalian akan jatuh hina,
berpecah-belah dan menjadi rebutan umat lain bagai sajian yang terhidang di meja.”
Beberapa sahabat bertanya, “Apakah karena jumlah kami sedikit ya rasul?” Jawab
nabi, “Tidak! Jumlah kamu banyak bagai buih di lautan, tetapi kamu terjangkit
penyakit ‘al-wahnu’, yaitu cinta dunia takut mati. Tuhan kelak akan mencabut rasa
takut dari musuh kalian dan memberikan pada kalian”.

Dari riwayat tersebut dapat diambil pelajaran yaitu:

1. Berpecah belah dapat menciptakan kelemahan karena musuh dapat memukul
satu demi satu. Terbukti bahwa kaum Muslim terpecah dalam berbagai faham,
ideologi, madzhab, sekte atau entah apalagi istilahnya –yang memberi peluang
terjadinya cekcok yang berdarah-darah. Sebagai contoh adalah Libanon, negeri
sekecil itu terdapat kaum Muslim yang terpecah antara Suni, Syi’ah dan Duruz
sehingga justru non Muslim yang terkesan mayoritas. Demikian pula dengan ‘Iraq,
kaum Muslim terpecah berdasar agama dan bangsa. Kaum Suni terpecah antara
Arab, Kurdi dan Turki. Selain itu ada pula bangsa Arab yang menganut Syi’ah.

2. Kaum Muslim menjadi rebutan bagai hidangan di meja sesuai dengan fakta bahwa
sebagian besar kaum Muslim menempati bumi yang kaya, luas dan strategis.
Indonesia adalah contoh yang jitu, sejak abad-16 menjadi rebutan imperialis Barat
karena negerinya menggiurkan dan penduduknya terpecah-belah. Adapun dunia
Arab kaya dengan minyak bumi dan terbagi menjadi sekitar 20 negara. Turkistan
atau dikenal juga dengan Asia Tengah, kaya dengan gas bumi namun terbagi
menjadi 5 negara bekas pecahan Uni Soviet dan diincar oleh AS, Rusia, Cina dan
Israel. Adapun Turkistan Timur, lazim disebut “Sinkiang” atau “Xinjiang” dikuasai
RRC, konon daerah tersebut kaya dengan uranium (bahan pembuat nuklir).

3. Jumlah bagai buih di lautan, sindiran terhadap jumlah banyak tapi ringan bagai
buih. Artinya kaum Muslim tidak bermutu, mudah terombang-ambing oleh berbagai
permainan musuhnya. Ada yang pro salibis, ada yang pro komunis dan ada yang pro
paganis. Walaupun kaum Muslim bukan mayoritas di kolong langit, namun jumlah
sekitar 16 persen di dunia bukanlah sedikit. Dan di Indonesia, walaupun ummat
Islamnya merupakan mayoritas namun belum pernah parpol berasas Islam meraih
suara mayoritas. Kaum Muslim cenderung memilih parpol yang berasas lain
walaupun anggotanya mayoritas Muslim namun menentang penerapan syari’at Islam
di Indonesia. Banyaknya parpol berasas Islam bukan menunjukkan kekuatan namun
justru menunjukkan perpecahan, mestinya parpol berasas Islam cukup satu. Jumlah
bagai buih menunjukkan mayoritas kaum Muslim –lagi-lagi Indonesia adalah contoh
yang tepat– masih terperangkap dalam keterbelakangan. Kemiskinan dan
kebodohan nyata atau mudah dijumpai di negeri yang kaya sumber alam dan luas
ini. Indonesia terbelit hutang dari fihak non Muslim –yang berpotensi sebagai musuh
dan memang ada yang menjadi musuh– yang justru memiliki sumber alam yang
jauh lebih miskin dan wilayahnya jauh lebih sempit.

4. Kelalaian karena memiliki jumlah mayoritas di beberapa negeri berakibat kaum
Muslim tidak sadar bahwa jika warga dunia –yang sekitar 6.000.000.000 (tahun
2000) – dibagi antara Muslim dan non Muslim, maka nyatalah bahwa kaum Muslim
hanya sekitar 1/6 jumlah penduduk dunia. Selebihnya berpotensi sebagai musuh,
dan memang banyak yang menjadi musuh. Ada salibis, zionis, komunis, paganis dan
sebagainya. Belum termasuk kaum Muslim yang menjadi antek, semacam “musang
berbulu ayam” atau “musuh dalam selimut”. Mereka telah disebut dalam point 3,
mereka menentang niat mewujudkan Indonesia yang Islami. Ada kelalaian lain yang
juga penulis temukan di Indonesia, tanpa disadari kaum Muslim terjadi pemurtadan
yang disokong dari luar. Kaum Muslim Indonesia merasa masih berjumlah sekitar
85%.

Perpecahan dan kelalaian tersebut memenuhi syarat untuk mengundang musibah
bagi kaum Muslim. Kedua hal tersebut bahkan cenderung dilestarikan oleh elit
bangsa sendiri yang tidak amanah terhadap kekuasaan dan kekayaan. Penumpasan
gerakan Darul Islam, kasus Tanjung Priok, Lampung dan Aceh hingga kini tidak jelas
pengusutannya. Cap sebagai “teroris” dan “ekstremis” terhadap para aktivis Muslim
justru lebih banyak diberikan oleh orang-orang yang beridentitas Muslim pula –
umumnya para elit. Sadar tak sadar mereka melaksanakan agenda para musuh
Islam baik luar maupun dalam, supaya dipuji antara lain sebagai “moderat”,
“demokratis”, “menjunjung hak asasi manusia” atau “modern”.

Sesungguhnya, gerakan anti Islam telah ada sejak pra Islam. Dalam al-Qur’an,
tuhan memberi info bahwa kehadiran Islam dan Muhammad telah diberitakan
kepada para nabi sebelum beliau. Tuhan telah membuat perjanjian kepada seluruh
nabi bahwa mereka akan saling membenarkan, mengakui dan menyampaikan info
tentang nabi terakhir dan agama terakhir. Dalam suatu hadits, tersebutlah bahwa
Adam telah diberi tahu. Inti pesan para nabi tersebut, “Jika kamu ketemu dia, ikuti
dia.” Dalam beberapa kitab suci terdapat –walaupun mungkin tidak sejelas yang
diharapkan– info agama dan nabi terakhir yang mengarah pada Islam dan
Muhammad. Namun, sepeninggal para nabi tersebut, umat yang bersangkutan
“menyensor” sebanyak mungkin ayat yang terkait dengan itu, sehingga perlu suatu
keahlian tertentu untuk menemukan info yang “lolos” dari penyensoran tersebut.

Gerakan tersebut terbukti ada ketika menjelang Muhammad lahir. Kerajaan Persia
misalnya, mengirim agen rahasia untuk mencarinya. Juga ketika terjadi
pemberontakan terhadap pemerintahan Muslim di Madinah pasca Muhammad, dua
negara super power yaitu Persia dan Bizantium diam-diam bersepakat meredakan
permusuhan lama untuk membantu kaum pemberontak, walaupun agama resmi
yang mereka anut memiliki dasar yang berbeda.

Persekongkolan anti Islam terulang kembali ketika perang salib (1095-1291), Hulagu
Khan, cucu kaisar Mongolia yaitu Jenghis Khan, menghancur-leburkan peradaban
Muslim di Baghdad pada 1258 adalah dalam rangka kerja sama dengan imperialis
Barat mengepung dunia Muslim dari dua front.

Di Indonesia, persekongkolan anti Islam juga terjadi. Majapahit dan Pajajaran
mencoba menjalin hubungan dengan imperialis Barat yaitu Portugis, bahkan
Pajajaran melangkah lebih jauh yaitu saling mengirim utusan dan membuat
perjanjian. Ketika itu 2 negara tersebut menuju proses keruntuhan akibat
perselisihan intern. Kaum Muslim tampil sebagai kekuatan baru untuk mencegah
krisis multi dimensi di Jawa, yang dipimpin oleh Demak. Demak sadar bahaya
imperialis tersebut dan bertekad membendungnya mengingat Portugis sudah
bercokol di Malaka dan Pasai –bekas kesultanan– serta mengincar Jawa yang
merupakan “jantung” Nusantara.

Usaha Portugis menguasai Jawa dengan Sunda Kelapa sebagai titik awal dapat
digagalkan oleh Demak. Usaha imperialis Barat menjajah Jawa “tertunda “ sekitar
100 tahun.

Beberapa kisah yang diberikan penulis menunjukkan bukti tak terbantahkan bahwa
non Muslim mungkin saja berpecah belah sejauh tidak terkait dengan Islam, namun
begitu terkait maka mereka satu suara, satu bahasa, satu cara, satu gaya dan satu
kerja melawan Islam. Hal tersebut masih berlangsung, Peristiwa “11 September
2001” kembali membuktikan. Walaupun hinga kini pelaku sesungguhnya masih
samar –dan itu diakui oleh beberapa kalangan di AS– namun sudah terbentuk
“paduan suara internasional” melawan Islam dengan berkedok melawan terorisme.
Layak diprihatinkan bahwa kaum Muslim ada yang ikut paduan tersebut. Ini
sekaligus membuktikan ramalan nabi tersebut di atas.

Perpecahan berupa madzhab dan sekte menambah kelemahan umat, umat terkesan
lupa bahwa Muhammad membawa Islam tanpa madzhab! Tegasnya hanya ada 1
Islam! Tidak ada madzhab ini, itu, anu! Madzhab muncul sekitar 150 tahun
sepeninggal nabi dan apa yang disebut “imam madzhab” tidaklah bermaksud
mencipta madzhab. Mereka hanya bersikap, “Pendapat saya begini….., mungkin
salah mungkin benar…..” Mereka melarang untuk terpaku pada 1 pendapat saja,
antara mereka juga saling menghargai. Celakanya, umat di kemudian hari
mempersempit agama dengan bermadzhab-madzhab.

Penulis berpendapat –berdasar riwayat tersebut di atas– bahwa madzhab adalah
bid’ah dan terbukti bahwa hal tersebut tidak membawa manfaat, kaum Muslim
terpecah-belah. Perlu ada suatu gerakan berkesinambungan menghapus madzhab,
kembalilah kepada kitab dan sunnah.
BAB             VIII            BEBERAPA              USAHA              PERBAIKAN


SETELAH   pembaca “disuguhi” info tentang kejahiliyahan bangsa ini, khususnya
kaum Muslim, mengingat mayoritasnya, rasanya kurang adil jika tidak dijelaskan
bahwa ada beberapa usaha perbaikan. Manusia tidak ada 100% jahat dan juga tidak
ada 100% baik, hal tersebut berlaku juga untuk bangsa Indonesia. Layak diketahui
bahwa riwayat bangsa ini juga terdapat sosok-sosok terbaiknya, terlepas apakah
usaha mereka sukses atau gagal. Manusia mungkin wajib usaha, tapi tidak wajib
hasil.

Sesungguhnya begitu banyak usaha perbaikan dalam rangka meraih kembali capaian
prestasi kemanusiaan bangsa ini sejak abad ke-16, awal perioda jahiliyah akibat
kehadiran imperialis Barat. Tegasnya usaha perbaikan tersebut muncul nyaris
bersamaan dengan usaha merusak bangsa ini oleh imperialis dan anteknya.

Setelah memikirkan sematang mungkin, penulis hanya menjelaskan lima peristiwa
atau usaha perbaikan, terlepas dari soal sukses atau gagal. Kelima peristiwa tersebut
memiliki bobot pembaharuan yang relatif sangat jelas, bukan sekadar perjuangan
anti imperialis untuk mempertahankan tatanan yang ada. Walaupun Perang Aceh
adalah perjuangan anti kolonial yang terlama di Nusantara atau mungkin terlama di
Asia Tenggara, dengan korban sedemikian mengerikan, namun perjuangan tersebut
tidak memiliki bobot pembaharuan. Para aktivis anti kolonial hanya membela tatanan
yang ada selama berabad-abad dari pengaruh yang dinilai buruk yang dibawa
kolonial. Tidak nampak usaha atau unsur perubahan dengan niat menuju tatanan
yang       lebih    baik,     apapun       istilahnya,    ke      zaman        depan.

Kesultanan Aceh tidak melaksanakan pembaharuan padahal ancaman perluasan
kolonial, walau secara samar, sudah ada sejak akhir Perang Napoleon. Berdasar
ketetapan para pemenang, wilayah jajahan Belanda yang sempat direbut Inggris
harus dikembalikan kepada Belanda. Dan berdasar pengalaman yang lalu, Belanda
pasti melanjutkan usaha perluasan wilayah jajahan, yang sempat tertunda akibat
VOC bangkrut dan Revolusi Perancis I (1789-1815). Revolusi tersebut sempat
menempatkan Belanda di bawah kekuasaan Perancis. Kelak niat tersebut terbukti
dari beberapa manuver politik dan militer Belanda di Sumatera yang makin
mendekati wilayah taklukan Aceh, namun entah kenapa Aceh tidak segera
melaksanakan                                                      modernisasi.

Berbeda hal dengan Jepang. Begitu diketahui nafsu imperialis Barat ingin
menempatkan Jepang di bawah kuasa mereka sebagai dampak “Perjanjian Shimoda”
1854, sekelompok samurai menyadari betapa penting melaksanakan modernisasi.
Rezim Shogun (1192-1868) yang dinilai sebagai penghalang pembaharuan,
ditumbangkan melalui revolusi yang tanpa diduga berkepanjangan hingga 1945,
ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II (tanggal 1 September 1939 hingga 2
September). Revolusi tersebut mencakup pembangunan dan peperangan, walau
akhirnya Jepang kalah perang namun pembaharuan yang dilaksanakan pada abad
ke-19 tersebut menjadi dasar atau ilham kebangkitan Jepang pasca Perang Dunia II.

Pembaharuan yang ditempuh Jepang ketika itu agaknya memakai konsep “mengalah
untuk menang”. Untuk meredam nafsu imperialis Barat, dengan cerdik Barat
dirangkul dengan cara meniru kemajuan mereka. Para intelek Barat diundang untuk
membangun Jepang, hasilnya “oke punya”: pada awal abad-20 Jepang boleh
dianggap canggih setaraf Barat dan terhindar dari penaklukan oleh Barat hingga
1945.

Berikut penulis coba jelaskan 5 peristiwa atau usaha perbaikan tersebut di atas.

A.                  Perang                   Paderi                  (1821-1837)

Perang ini boleh dinilai sebagai revolusi karena bobot pembaharuan yang berawal
dari Arabia, walau hanya sebatas bidang agama. Di Arabia, muncul suatu revolusi
yang dikobarkan oleh gerakan yang disebut “Muwahhid” namun lebih dikenal sebagai
“Wahhabi” sejak 1744. Muhammad bin ‘Abdul Wahhab (1703-92) adalah seorang
ulama asal Najad (kini nama provinsi dalam Kerajaan Arab Saudi) yang merindukan
kehidupan Islami yang murni sesuai kitab dan sunnah. Dia menyaksikan bahwa di
kampung halaman maupun dalam perantauannya, dalam rangka belajar agama,
nampak pemahaman dan pengalaman Islam yang menyimpang. Faham taqlid, bid’ah
dan khurafat merajalela, suasana yang menguasai sebagian besar dunia Muslim
bahkan                                  hingga                              kini.

Dia menulis buku berjudul “Kitab al-Tauhid” yang berisi pemikirannya tentang
pemurnian dalam keagamaan, yang segera mendapat tantangan dari masyarakatnya
sendiri. Namun dia cukup beruntung, seorang kepala suku bernama Muhammad bin
Sa’ud mendukung da’wahnya. Persekutuan erat “2M” tersebut mengawali “Revolusi
Wahhabi I” (1744-1818). Walaupun revolusi ini gagal akibat ditumpas Kerajaan
Turki, gerakan tersebut sempat bangkit beberapa kali dan sukses meraih kekuasaan
di Arabia, “jantung” dunia Muslim, dan membentuk Kerajaan Arab Saudi pada
23/9/1932.

Sebelum dipukul mundur, kaum Wahhabi sempat merebut Hijaz, termasuk wilayah
“Haramayn” (Makkah-Madinah dan sekitarnya). Mereka merusak atau menjaga
beberapa situs sejarah Islam yang dinilai rawan pengeramatan semisal rumah
tempat lahir Muhammad di Makkah. Di makam beliau di Madinah, mereka melarang
peziarah mencium, mengusap atau menangisi makam. Mereka menilai hal tersebut
adalah                   bid’ah                 dan                   syirik.

Faham Wahhabi diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-18. Beberapa orang
Arab konon masuk ke Banten dan Jawa Tengah, namun rezim kolonial Belanda
menangkap                 dan                mengusir                 mereka.

Faham Wahhabi sempat menancap kuat pengaruhnya di Minangkabau. Konon faham
tersebut masuk tahun 1803 dengan kedatangan kembali beberapa ulama dari ibadah
haji. Kemungkinan mereka berada di Haramayn ketika wilayah tersebut sempat
direbut gerakan tersebut. Mereka terkesan dengan faham tersebut dan berniat
menyebarkannya                di              kampung                halaman.

Ketika itu keadaan Minangkabau tak jauh beda dengan Arabia, walau Islam hadir
sejak abad ke-16, dari gerakan penaklukan oleh Aceh, namun perilaku masyarakat
begitu jauh dengan agama. Adu ayam, isap candu dan minum tuak merajalela, tentu
saja faham syirik semisal keramat kubur juga tak ketinggalan ikut menghiasi.
Imperialisme Barat turut menyumbang kebobrokan tersebut, Belanda bercokol di
Padang sejak 1660. Sejak itu muncul banyak penindasan yang berbuah perlawanan
pribumi               dengan               akibat             keterbelakangan.

Setiba di kampung halaman, mereka segera bergerak membenahi masyarakat.
Da’wah tidak hanya dilaksanakan dengan ceramah tetapi juga dengan bakti sosial,
kelak terbukti di mana pun bahwa da’wah memang tak cukup hanya dengan bicara.
Amal sosial yang menjawab kebutuhan setempat justru sering menentukan sukses
atau                   gagal                da’wah                  tersebut.

Sebagai hasil kekalahan Kaisar Napoleon Bonaparte, telah disebut bahwa jajahan
Belanda yang sempat direbut Inggris harus dikembalikan kepada Belanda.
Minangkabau sempat mengalami apa yang disebut “interregnum Inggris” (1795-
1819). Sir Thomas Stanford Raffles sempat menjelajah pedalaman Minangkabau
sejauh Danau Singkarak bahkan mencoba berhubungan dengan gerakan “Paderi”,
yaitu sebutan bagi gerakan berfaham Wahhabi tersebut di atas, namun tak berlanjut
lebih jauh karena keburu Belanda datang. Belanda menerima kota Padang pada
1819 dan pos Inggris di pesisir barat Sumatera, dari Natal hingga Bengkulu, tuntas
diserahkan            kepada             Belanda             pada            1825.

Ketika Raffles mencoba berhubungan dengan gerakan Paderi, gerakan tersebut
terlibat konflik dengan tokoh adat yang konon bahkan berakibat pembunuhan massal
anggota istana Pagaruyung. Dengan sedikit pengecualian, boleh dibilang sebagian
besar         pedalaman        Minangkabau       telah      dikuasai    mereka.

Mengenai nama “Paderi” ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa
nama tersebut berasal dari Pedir, nama pelabuhan di Aceh tempat singgah jama’ah
haji. Pendapat lain menyebut bahwa nama tersebut berasal dari terjemahan bahasa
Belanda “priester” yang sesungguhnya adalah untuk pendeta Nashrani. Mengingat
ketika itu belum ada terjemahan tepat dalam bahasa Belanda untuk ulama, maka
istilah ulama diterjemahkan saja dengan priester, yang bermakna pendeta atau
paderi.

Gerakan Paderi kelak dipimpin oleh seorang ulama yang dikenal dengan nama
“Tuanku Imam Bonjol” (1775-1864). Nama Bonjol berasal dari desa yang tepat
dilintasi garis khatulistiwa, nama aslinya adalah Peto Syarif. Bonjol kelak menjadi
pusat,        atau        semacam        ibu      kota      gerakan        tersebut.

Begitu Padang dikembalikan kepada Belanda, James Du Puy melihat peluang bagus
untuk menguasai pedalaman Minangkabau dengan cara merangkul kaum adat. Kaum
adat semisal penghulu atau datuk merasa keberatan menghapus praktek maksiat
semisal main judi dan minum tuak, demikian pula ada ulama yang menolak faham
Wahhabi karena faham TBC (Tahyul, Bid’ah dan Churafat) sangat menguntungkan
mereka, mereka tak suka jika umat mampu bersikap kritis terhadap mereka. Mereka
menilai   Belanda   akan    melindungi  mereka    dan     kepentingan   mereka.

Dengan “pancingan” berupa serangan oleh pasukan Belanda ke desa Sulitair pada
1821, berkobarlah Perang Paderi –dengan sempat diselingi gencatan senjata– hingga
Imam Bonjol ditangkap pada 1837 dalam perundingan, mirip dengan kasus
penangkapan Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa atau “Perang
Diponegoro”.

Ada kesan Perang Paderi kurang dikenal, mungkin tenggelam oleh nama besar
Perang Diponegoro yang berkobar bersamaan dan juga oleh Perang Aceh kemudian.
Padahal perang ini memiliki corak yang berbeda dengan perang-perang sebelumnya
yaitu  bobot    pembaharuan      yang   terkandung  dalam    gerakan   tersebut.
Gerakan Paderi adalah gerakan reformis –bahkan revolusioner– pertama di
Nusantara, yang menjadi cikal bakal gerakan berbobot serupa kelak. Walaupun
rezim kolonial sukses menumpasnya, faham yang dibawanya tetap hidup, bahkan
menyebar              walau             dengan              nama              lain.

Faham Wahhabi muncul di Jawa dengan wujud organisasi Muhammadiyah yang
berdiri pada 1912, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Jogjakarta. Juga, Persatuan
Islam (Persis) oleh Ustadz Ahmad Hassan di Bandung. Kedua organisasi tersebut
masih ada saat ini. Di Minangkabau dikenal antara lain “Kaum Muda”, “Sumatera
Thawalib” dan “Persatuan Muslim Indonesia”. Muhammadiyah juga berkembang
pesat                                di                             Minangkabau.

Hasil lain perang tersebut adalah masyarakat Minangkabau menempatkan agama di
atas budaya –minimal teoritis– dengan rumusan “adat basandi syara’, syara’ basandi
kitabullah”. Praktek maksiat menurun begitu drastis setidaknya beberapa tahun
pasca                                                                      perang.

B.                   Perang                    Jawa                    (1825-1830)

Perang ini adalah hasil dari kumpulan kekecewaan yang meluas di Jawa Tengah
namun merambat ke sebagian besar Jawa Timur dan sedikit Jawa Barat. Artinya
jelas, perang tersebut mencakup sebagian besar Jawa, karena itu Belanda menyebut
dengan Perang Jawa dan Indonesia mengenalnya dengan Perang Diponegoro karena
dipimpin oleh seorang pangeran dari Kesultanan JogJa yaitu Diponegoro (1785-
1855), yang bernama asli Ontowiryo anak Sultan Hamengkubuwono III dari selir.

Tempat di mana imperialis Barat mendapat pijakan kuat pertama di Jawa adalah
Jayakarta, setelah membakar kota tersebut dan membangun ulang dengan nama
Batavia pada 1619. Kota tersebut terletak di antara dua kerajaan yang berhasrat
“menelannya” yaitu Banten dan Mataram. Mataram pernah mencoba menyerbu dua
kali dan berakhir gagal, Banten sering menyerang aset Barat di daerah pinggiran
kota.

Waktu berjalan terus, kuasa Belanda makin kuat dan pesat. Namun pembusukan
akibat praktek KKN di tubuh VOC dan perlawanan pribumi berakibat kebangkrutan
dan lemah terhadap serbuan luar, yaitu Inggris. Pada 1799 VOC tutup dan segala
aset       dan       hutang      diambil        alih     oleh      pemerintah.

Suasana Eropa yang gawat akibat Revolusi Perancis juga berdampak ke seluruh
jajahan Barat di seberang laut. Belanda seakan terbelah: ada yang pro Perancis dan
ada yang anti, adapun keluarga monarki mengungsi ke Inggris. Inggris merasa
mendapat mandat merebut jajahan Belanda sekaligus cemas jika wilayah tersebut
menjadi pangkalan Perancis, suatu hal yang kelak terbukti. Pasukan Perancis tiba di
Jawa untuk memperkuat pulau tersebut dari serbuan pasukan Inggris.

Napoleon memilih tokoh yang dinilai kuat untuk menjaga Jawa yaitu Marsekal
Hermann Willem Daendels. Dia tiba di Anyer pada 1808 dan segera bertindak. Untuk
mempertahankan Jawa dia memerintahkan kerja rodi membangun jalan raya lintas
Jawa dari Anyer ke Panarukan, sekitar 1.000 km. Pembangunan tersebut meminta
tumbal besar nyawa warga, hingga kini jalur tersebut masih dipakai. Dia juga
membuat beberapa peraturan yang melukai perasaan beberapa elit di Jawa semisal
pangeran,                             bahkan                              sultan.

Daendels diganti dengan Jenderal Janssen pada 1811, yang hanya berkuasa singkat
karena pasukan Inggris menyerbu Jawa. Perioda kekuasaan Inggris di Jawa juga
menampilkan                                                             Raffles.
Secara menyeluruh perioda kekuasaan Inggris di Jawa tidak nyaman bagi pribumi
walaupun konon relatif sedikit lebih manusiawi dibanding Belanda. Perkembangan,
atau lebih tepat keresahan perioda ini kelak makin mengarah kepada suatu perang
berikut di Jawa, yaitu perang yang dinilai sebagai peristiwa penting bagi sejarah
Jawa karena beberapa hal:

   1.   Perang terbesar di Jawa terakhir pada perioda pra 1945 dengan korban
        sekitar 200.000 orang termasuk sekitar 15.000 orang yang berdinas militer
        Belanda serta menguras kas negara Belanda sekitar 20.000.000 gulden.
   2.   Peristiwa yang memisahkan dua zaman yaitu zaman “ancient regime” para
        raja Jawa dengan zaman kolonial Barat yang penuh. Hasil perang tersebut
        memperjelas kedudukan para raja Jawa sebagai bawahan Barat. Sebelumnya
        – minimal teoritis – status para raja Jawa selevel dengan kolonial Barat.
   3.   Bagi pribumi, perang tersebut merupakan revolusi karena untuk pertama kali
        terjadi perlawanan dari satu di antara beberapa keraton di Jawa Tengah yang
        memiliki bobot faktor sosio-religi dan bukan sekadar perselisihan keluarga
        keraton. Seorang pangeran mampu memiliki kharisma besar terhadap rakyat
        luas karena mampu “mengelola” kebencian terhadap rezim kolonial, dia
        seakan membawa semacam harapan baru yaitu kehidupan yang lebih baik
        berdasar agama atau “membersihkan tanah Jawa” melalui proses perang
        sabil untuk mengusir kolonial. Boleh dibilang dia sosok “ratu adil” atau “Imam
        Mahdi” menurut alam fikiran orang Jawa –suku mayoritas di Nusantara.
        Walaupun Diponegoro dinilai oleh sebagian orang masih jauh dari “potongan”
        Muslim ideal dalam arti berfaham Islam murni, karena masih terkait dengan
        faham mistik Jawa, sulit dibantah bahwa dia serius melaksanakan ajaran
        agama sejauh yang dia tahu dan dia mampu. Dia menilai dirinya sebagai “alat
        kehendak tuhan” konon berdasar pertemuannya dengan penampakan Nyi
        Roro Kidul, nama siluman penguasa laut selatan Jawa. Sang ratu konon
        berkata, “… ini kehendak Tuhan, nasib Jawa telah ditakdirkan. Kamu yang
        melaksanakan tugas karena tak ada orang lain…”

Dalam korespondensi selama perang, dia memakai gelar “Sultan Ngabdulkamid
Erucakra Kabirul Mukmin Sayidin Panatagamaning Jawa Kalifat Rasulullah” dan
berulang-ulang menyatakan maksudnya yaitu “membentuk negara berdasar Islam di
tanah Jawa”. Tak ada beda tujuannya dengan gerakan Paderi di Minangkabau.

Perang ini dimulai dari proyek pembangunan jalan raya oleh pemerintah kolonial
melalui tanah milik pangeran tanpa izin, dan berakhir dengan penangkapan
pangeran            ketika          berunding           di          Magelang.

Usai perang, rezim kolonial mencoba mencegah kebangkitan pribumi, terlebih yang
berbasis agama. Pemerintah segera mengundang para misionaris dan zending untuk
menyebar pengaruh Barat lebih giat. Beberapa markas dibangun semisal di
Magelang, Salatiga dan Ambarawa. Persis di jantung Jawa! Perbedaan antara Muslim
“mutih” dan “abangan” diperbesar untuk memecah belah umat. Umumnya kelompok
abangan cenderung kepada Belanda, atau Barat pada umumnya. Sejak dulu mereka
menentang corak Indonesia yang Islami, sadar tak sadar mereka menjadi antek
imperialis Barat walau di antara mereka aktif melawan rezim kolonial. Namun
mereka tidak menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan. Inilah yang turut
menyebabkan kelak Revolusi 1945 gagal lepas dari pengaruh Barat dan makin
menjauhkan           Indonesia         dari         tujuan         kemerdekaan.
C.         Kebangkitan           Nasional          (awal          abad          20)

Perjuangan melawan imperialis Barat sejak 1511 praktis memakai apa yang disebut
dengan “sistek” (sistem senjata teknologi), hal tersebut berlangsung hingga awal
abad ke-20, dan gagal mengusir mereka. Mengenai teknologi militer, bangsa ini
boleh dinilai setaraf dengan Barat hingga sekitar setengah pertama abad ke-19.
Berkat “Revolusi Industri” terlebih dahulu dikenal Barat pada pertengahan abad ke-
18, untuk pertama kalinya Barat mengungguli Timur dalam banyak bidang, termasuk
teknologi. Penduduk Nusantara turut merasakan dampak keunggulan Barat akibat
revolusi tersebut, Barat mampu menambah jumlah dan mutu hasil teknologinya
karena sebagian tenaga manusia dapat diganti dengan tenaga mesin.

Selain itu Barat memiliki keunggulan dalam konsep yang disebut “sissos” (sistem
senjata sosial), mereka –khususnya Belanda– boleh dibilang masyarakat yang lebih
seragam dibanding Timur, khususnya Nusantara. Belanda telah membentuk diri
menjadi satu bangsa sejak abad-16, ketika menyatakan lepas dari Spanyol dan
membentuk “Republik Tujuh Negeri Belanda Bersatu”. Jelas, bahwa Belanda lebih
dahulu menyadari betapa penting persatuan dan kesatuan bangsa dibanding
penduduk                                                             Nusantara.

Ketika imperialisme Barat hadir, Nusantara terbagi-bagi dalam beberapa suku atau
kerajaan. Belum ada bangsa Indonesia, yang ada ialah bangsa Jawa, bangsa Sunda,
bangsa Minang, bangsa Aceh, bangsa Bugis, bangsa Ambon dan lain-lain. Pembagian
tersebut adalah peluang untuk perpecahan dan Belanda memanfaatkannya dengan
cerdik. Bukan jarang pecah belah dapat tercipta antara satu keluarga monarki
semisal perselisihan antara Sultan ‘Abdul Fattah Ageng Tirtayasa dengan anaknya
yaitu Sultan ‘Abdul Qahhar di Banten, yang berakibat Banten kalah melawan
Belanda. Konsep pecah belah dan jajah tersebut dikenal dengan “devide et impera”.

Perpecahan di bidang sosial dan ketertinggalan di bidang teknologi berpadu
menuntun        pribumi       menuju         kekalahan       berturut-turut.

Pada awal abad ke-20 tampil suasana baru dalam percaturan dunia, yang sedikit
banyak berdampak ke Nusantara atau lazim dikenal ketika itu dengan “Hindia
Belanda” (Nederlands Oost Indische). Sejak pertengahan abad ke-19 muncul
gerakan humanisme di Belanda yang mengkritik kezhaliman rezim kolonial.
Dipelopori antara lain Van Deventer dan Douwes Dekker, gerakan tersebut mencapai
hasil pada awal abad ke-20 dengan perubahan sikap pemerintah Belanda untuk
menciptakan hubungan saling menguntungkan antara Belanda dengan rakyat Hindia
Belanda namun dalam lingkup kekuasaan Belanda. Sikap tersebut dikenal dengan
istilah eereschuld atau de etische politiek yang sering diterjemahkan dengan politik
balas budi. Konsep ini berdasar pemikiran bahwa Belanda telah sangat berhutang
budi kepada bangsa Hindia: banyak mengambil namun nyaris tak memberi sedikit
pun. Singkatnya, “menjajah boleh saja tapi yang manusiawi dong”.

Berbagai perangkat kemudian mengalir dari Eropa ke Hindia, pembangunan jalur rel,
jalur aspal, sekolah, irigasi dan sebagainya dilaksanakan untuk mensejahterakan
rakyat. Pendidikan dilaksanakan walau terkesan pilih kasih dan materi pendidikan
diarahkan untuk melayani Belanda, bukan memimpin Hindia Belanda. Kelak dari
pendidikan tersebut muncul lapisan intelek pribumi, suatu hal yang tidak diinginkan
oleh rezim karena mereka akan membangkitkan kesadaran rakyat untuk faham hak
dan       kewajibannya,       dan      kecemasan       itu      terbukti      nanti.
Namun Belanda harus menempuh resiko itu supaya tidak terus menerus dikecam
sebagai           pelit,         rakus              atau            biadab.

Boleh dibilang bersamaan waktunya, dunia Timur mulai bangkit. Gerakan tersebut
muncul antara lain di Cina, India dan Mesir. Kebangkitan Timur yang spektakuler
saat itu adalah Perang Rusia-Jepang (1904-1905) yang berakhir dengan
kemenangan Jepang. Peristiwa itu membangkitkan rasa percaya diri Timur dan
menggoyang mitos keunggulan ras Barat. Agaknya awal abad ke-20 adalah awal
Renaissance                                                              Timur.

Versi sejarah yang resmi menyebut bahwa Indonesia mengalami apa yang disebut
dengan Hari Kebangkitan Nasional adalah dengan lahir organisasi bernama Boedi
Oetomo (Budi Utomo) pada 20 Mei 1908. Agaknya hal tersebut perlu penelitian ulang
mengingat organisasi tersebut tidak mencerminkan kebangsaan dan kerakyatan
namun kesukuan dan keelitan. Budi Outomo hanya menerima suku Jawa dan Madura
serta elit pula. Penulis cenderung berpendapat bahwa kebangkitan nasional dimulai
dari pembentukan Jamiyyatul Khairiyyah pada 1901. Walaupun dibentuk oleh
keturunan Arab namun terbuka bagi Muslim lain, umat mayoritas di Indonesia
sehingga             dapat          mewakili          bangsa           Indonesia.

Ada pula yang berpendapat bahwa Kebangkitan Nasional dimulai dari pembentukan
Serikat            Dagang            Islam             pada             1905.

Seiring berjalan waktu, muncul berbagai organisasi, ada parpol ada ormas semisal
Muhammadiyah, Nahdhatul ‘Ulama, De Indische Partij, Indische Social
Democratische Vereeniging, Partai Nasional Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen
Bond, Jong Islamieten Bond dan lain-lain. Mereka turut memberi pencerahan
terhadap rakyat sesuai dengan faham dan kapasitasnya, dan kelak muncul 3
kelompok ideologi utama yang menjadi campuran dahsyat sekaligus goyah
menghadapi imperialis yaitu, nasionalis, agamis dan komunis. Tiga kelompok
tersebut akan saling bentrok hingga berdarah-darah bahkan ketika perjuangan
kemerdekaan belum selesai. Kini yang tersisa adalah kelompok nasionalis dan
agamis       karena     komunis       ditumpas      pada      Revolusi     1965.

Perioda ini mulailah muncul benih-benih rasa senasib dan sepenanggungan sehingga
dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda beberapa tokoh pergerakan sepakat
untuk membentuk bangsa baru yaitu Indonesia. Penulis menilai ini adalah suatu
pencerahan yang cemerlang karena rakyat seantero Nusantara –dengan Muslim
sebagai mayoritas– dipersatukan, suatu langkah awal atau cikal bakal menuju
ukhuwwah Islamiyyah. Penulis teringat kutipan dalam kitab suci, “… ingat ketika
kamu dahulu saling bermusuhan maka tuhan melunakkan hatimu dan dengan
nikmat tuhan kamu menjadi bersaudara…,” dan juga, “… berpeganglah pada tali
tuhan             dan          jangan            kamu           bercerai-berai…..”

D.                  Revolusi                   1945                   (1945-1950)

Pembaharuan yang dilaksanakan Jepang sejak Restorasi Meiji ternyata membawa
Jepang ke arah pembangunan sekaligus peperangan. Jepang agaknya menilai bahwa
memperkuat diri dengan modernisasi tanpa menambah wilayah tidaklah cukup.
Jepang boleh dibilang terkepung oleh imperialis Barat: di Utara terdapat Kerajaan
Rusia dan Amerika Serikat, di Timur terdapat jajahan Jerman dan Inggris, di Barat
terdapat Cina yang keropos akibat rezim yang korup dan dikeroyok oleh Inggris,
Perancis, Jerman, Rusia, AS, Italia. Di Selatan terdapat jajahan Barat berlapis-lapis
yaitu Spanyol (kemudian AS) di Filipina dan Inggris di Hongkong, Malaya dan
Kalimantan Utara serta Birma (kini Myanmar), Belanda di Indonesia dan Perancis di
Indocina. Untuk memastikan bahwa Barat tidak masuk Jepang maka perlu pula
meniru mereka –selain di bidang sosio-teknologi– dalam hal imperialisme, dengan
menaklukan wilayah seluas mungkin maka kekuatan Barat dapat dijauhkan dari
wilayah                                                                     Jepang.

Penaklukan juga dibutuhkan untuk mendapat wilayah sumber alam dan pemasaran
bagi                                                       produk-produknya.

Penaklukan pertama oleh Jepang adalah belahan selatan pulau Sakhalin milik Rusia
pada 1875, kemudian menyusul Kepulauan Ryukyu (1879), belahan selatan
Manchuria (1905), Formosa (kini Taiwan) (1895), Korea (1910), dari Perjanjian
Versailles 1919 mendapat jajahan Jerman yaitu Kepulauan Mariana, Kepulauan
Marshall, Kepulauan Karolina dan Kepulauan Palau, wilayah Manchuria milik Cina
direbut pada 1931 dan usaha Jepang untuk menaklukan seluruh Cina berakibat
Perang Cina-Jepang II (tanggal 7 Juli 1937 hingga 2 September 1945). Sejak itu
Jepang           mulai          panen           kecaman           internasional.

Langkah Jepang di Asia Tenggara diawali dengan masuk ke Indocina Perancis tanpa
perlawanan pada 1940. Tujuannya pokoknya adalah firdaus tropis Hindia Belanda.
Setelah melalui ketegangan politik yang ditutupi oleh sopan santun diplomasi antara
Jepang dengan AS-Inggris-Belanda maka berkobar Perang Pasifik atau Perang Asia
Timur Raya (tanggal 7 Desember 1941 hingga 2 September 1945) sebagai bagian
dari Perang Dunia II yang dimulai pada 1 September 1939. Untuk kedua kalinya
Jepang meruntuhkan mitos keunggulan ras Barat dengan mengalahkan mereka dan
merebut wilayah sekitar 21.000.000 km2 termasuk jajahan Barat, hanya dalam
waktu delapan bulan. Kekaguman, kecemasan dan akhirnya kebencian bermunculan
–bahkan sempat bercampur– baik bagi Timur maupun Barat akibat pendudukan
Jepang    yang     konon    lebih     menindas      dibanding   imperialis   Barat.

Pasukan Jepang hanya butuh waktu 3 bulan untuk merebut Hindia Belanda, yang
dipertahankan oleh AS, Inggris, Australia dan Belanda. Kemenangan Jepang tersebut
sungguh memukul martabat Belanda sebagai majikan Hindia Belanda. Rakyat seakan
tersentak oleh kesadaran betapa palsu propaganda atau mitos keunggulan ras Barat.

Namun layak disayangkan, Jepang tidak memanfaatkan kekaguman bangsa Timur
dengan pendudukan yang ramah di wilayah taklukannya. Jepang ternyata juga
meniru Barat dalam soal keunggulan ras, Jepang tidak mau begitu saja disamakan
dengan ras Timur lain. Terbukti mereka menganggap diri sebagai saudara tua,
makna saudara tua ternyata menganggap boleh berbuat apa saja. Jepang meniru
Barat soal keunggulan ras bahkan lebih jauh, menganggap diri sebagai keturunan
dewa yang berpuncak pada Tenno Heika. Perilaku kejam terhadap sesama Timur tak
terhindarkan    dan    berakibat    muncul     kebencian    dan     perlawanan.

Belum setahun pendudukan, rakyat mengalami kekurangan dan ketakutan.
Romusha, juugun ianfu adalah sedikit contoh yang membangkitkan luka di hati
rakyat. Namun di balik kesempitan ternyata masih terdapat kesempatan, beberapa
jabatan yang diharamkan untuk pribumi selama zaman kolonial Belanda menjadi
dihalalkan. Kesempatan lain adalah latihan militer, pribumi direkrut ke dalam
organisasi semisal Pembela Tanah Air dan Heiho (cikal bakal tentara nasional).
Menjelang usai perang, persiapan menuju kemerdekaan dilaksanakan antara lain
dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
dan        Panitia       Persiapan         Kemerdekaan         Indonesia.

Ketika Jepang menyerah, dengan sigap para aktivis kemerdekaan memanfaatkannya
antara lain dengan proklamasi kemerdekaan, mensahkan konstitusi, menyusun
pemerintahan dan pembentukan tentara. Dengan jelas dalam konstitusi menjelaskan
tujuan kemerdekaan yang intinya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Tujuan tersebut jelas merupakan niat perbaikan mutu bangsa ini yang kembali ke
titik     nadir      akibat     penjajahan        yang     demikian       lama.

Para aktivis kemerdekaan menghadapi tantangan berupa serbuan dari luar dan
perpecahan di dalam. Tiga kelompok besar yang muncul ketika perioda Kebangkitan
Nasional melanjutkan persaingan mendapat peran lebih dalam negara yang baru
lahir tersebut, belum lagi dengan berbagai kelompok aktivis tingkat lokal yang
bertindak         liar,       sulit      patuh        pada          pemerintah.

Melalui kehadiran pasukan Persemakmuran Inggris yang mendapat mandat
melaksanakan tugas pendudukan berdasar Konferensi Potsdam, aparat sipil dan
militer Belanda –lazim disebut Netherlands Indies Civil Administration bertindak
sebagai penguasa di (bekas) jajahannya untuk memulihkan tatanan kolonial. Kaum
Republik bereaksi keras dan beberapa pertempuran berkobar. Inggris mencoba
mengurangi korban dengan mengajak Republik dan NICA menyesuaikan keinginan
dalam                                                               perundingan.

Dalam tubuh Republik, perbedaan tentang bentuk dan arah masa depan Indonesia
sempat berkurang karena perjuangan melawan kolonial menuntut perhatian penuh,
namun konflik berdarah tak terhindarkan. Kelompok komunis mencoba membentuk
negara sendiri berdasar faham komunis menimbulkan Madiun Affair 1948, yang
dapat ditumpas oleh gabungan nasionalis-agamis. Pada 1949 kelompok agamis yang
lazim disebut Darul Islam pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo membentuk
negara alternatif yang disebut Negara Islam Indonesia. Tentu dengan berasas Islam.
Kelak Revolusi Darul Islam dinilai sebagai pemberontakan terbesar –dalam arti
terlama              dan              terluas–             pasca             1945.

Revolusi 1945 agaknya gagal mengantar Indonesia mencapai tujuan kemrdekaan.
Walau terjadi pemindahan kekuasaan sebagai hasil Konferensi Meja Bundar 1949,
struktur dan kultur kolonial tetap utuh, walau sementara melemah. Hal ini terjadi
karena Republik didominasi bukan oleh kelompok agamis, umumnya mereka berlatar
belakang pendidikan Barat ketika perioda kolonial. Tak mengherankan jika mereka
cenderung antipati jika nilai-nilai Islam berlaku. Akibatnya, yang muncul adalah
kemerdekaan melaksanakan pengaruh Barat dan bukan memulihkan keunggulan
nilai Islam yang sempat tenggelam akibat penjajahan. Proklamasi NII adalah reaksi
terhadap                            kejahiliyahan                       tersebut.



E.            Revolusi            Darul             Islam             (1949-1965)

Pada hakikatnya gerakan ini tidak jauh berbeda dengan Paderi dan Diponegoro,
membersihkan Nusantara dari imperialisme non Muslim, terutama Barat, sekaligus
mewujudkan tatanan masyarakat yang Islami yang sekian lama tertunda akibat
konflik                           dengan                            imperialis.
Perbedaannya adalah, Imam Bonjol dan Diponegoro belum memiliki konsep yang
nyata tentang tatanan masyarakat Islami. Memang Diponegoro jelas berniat
mewujudkan negara Islam namun konsepnya belum terjabarkan, yang mungkin
terbayang olehnya adalah masyarakat –tegasnya negara– Islami terwujud jika
individunya memahami dan mengamalkannya. Belum terjabarkan susunan negara,
rancangan konstitusi, konsep politik, ekonomi dan hukum berdasar syari’at.

Kartosoewirjo-lah yang relatif lebih maju beberapa langkah dibanding kedua tokoh
tersebut. Walaupun revolusinya ditumpas kelompok sekuler, dia sukses mewujudkan
tatanan masyarakat Islami dalam bentuk negara berdasar syari’at dalam teori dan
praktek. Pemikiran tentang masyarakat Islam telah ditulis dengan lugas selama
perioda kolonial Belanda, bahkan pembinaan kader-kader Muslim sempat terwujud
dalam lembaga pendidikan yang disebut “Institut Suffah” di Malangbong. Lembaga
tersebut sempat ditutup pemerintah pendudukan Jepang namun dibuka kembali
bahkan         dengan         menambah         kurikulum       ilmu       militer.

Ketika pasukan Republik harus mengosongkan Jawa Barat sebagai hasil Persetujuan
Renville 1948 yang cenderung merugikan Republik, dia mempersiapkan
pembentukan negara idamannya antara lain dengan menulis konstitusi, menyusun
pemerintahan dengan segala kelengkapannya dengan konsep pelaksanaan teknis
yang                                                                      jelas.

Negara tersebut sungguh terwujud pada 7 Agustus 1949 yang mencakup –minimal
teoritis– seantero bekas wilayah Hindia Belanda, negara tersebut sungguh
merupakan     alternatif bagi Republik  Indonesia   yang  bercorak  sekuler.

Berbasis di Jawa Barat, Kartosoewirjo sempat memperluas pengaruhnya ke sejumlah
wilayah                                                                   yaitu:

1. Jawa Tengah, dirintis oleh Amir Fatah Wijayakusumah dan Kiyahi Somalangu.
2. Aceh, dirintis oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh (1900-1987).
3.      Kalimantan       Selatan,      dirintis    oleh    Ibnu      Hadjar.
4. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dirintis oleh Kahar Muzakkar.

Berbagai usaha untuk mendamaikan kedua negara tersebut berulang dilaksanakan
namun gagal, karena pengaruh kelompok sekuleris yang terdiri atas nasionalis dan
komunis. Mereka agaknya terpengaruh oleh didikan Barat yang diterima, bahwa apa
yang disebut negara Islam adalah “monster” atau “berbahaya”. Pemerintah Republik
cenderung menonjolkan pendekatan militeristik dibanding politis atau agamis, yang
berakibat NII tertumpas dan sekian lama difitnah sebagai “pemberontak”,
“ekstremis”                          atau                              “separatis”.

Dengan suasana yang relatif lebih demokratis pasca rezim orde baru, perlu
penelitian ulang secara serius tentang NII dan segala yang terkait dengannya.

BAB IX PENUTUP


MEMBAHAS berbagai kekurangan dalam bangsa ini terutama kaum Muslim, dengan
tujuan supaya kita bangsa Indonesia tidak terjebak dengan sikap “semut di seberang
laut tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak”. Jangan sampai kita lebih tahu
kekurangan orang lain tetapi tidak tahu kekurangan diri sendiri. Bila kita mmapu
mencari kekurangan orang lain, maka orang lain pun mampu mencari kekurangan
kita. Pepatah bijak “hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung-hitung orang lain”
sungguh kena buat kita renungkan.

Perbaikan yang kita inginkan bukan perkara mudah. Apalagi, alam dan manusia
Indonesia telah dirusak berlama-lama dan beramai-ramai, jelas pemulihannya juga
harus berlama-lama dan beramai-ramai pula. Namun masih lebih baik jika pelan tapi
pasti. Pencerahan tidak harus menyenangkan, kemungkinan hal itu ada resiko justru
akan melenakan kita. Terkadang perlu juga terapi yang menyakitkan, bukan hanya
terhadap penyakit jasmani namun juga penyakit ruhani. Kerusakan yang ada di
Indonesia jelas didominasi oleh kerusakan atau penyakit ruhani.

Saat ini keadaan bangsa Indonesia mirip dengan bangsa Arab menjelang lahir
Muhammad: jahiliyah selama sekitar 500 tahun. Ketika itu bangsa Arab mengalami
proses kemunduran hingga mencapai titik nadir karena pembusukan di dalam dan
penjajahan di luar, walaupun tidak mencakup seantero Arabia. Demikianlah
Indonesia kini, proses ke titik nadir terjadi sejak tahun 1500-an, yang bila
direntangkan hingga kini (2000-an) akan didapat rentang waktu sekitar 500 tahun.
Tak mengherankan jika bangsa ini kini tak jauh berbeda dengan kelompok
masyarakat lain yang telah dimusnahkan total oleh Tuhan karena bobroknya
sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur-an. Namun bangsa Indonesia mungkin relatif
‘beruntung’ karena sejak Muhammad, tidak ada lagi hukuman berupa pemusnahan
total suatu ras. Hukuman diperingan dengan berbagai musibah bersifat sporadis atau
insidentil, semacam sentilan atau jeweran Tuhan.

Jelaslah bahwa jahiliyah di negeri ini ada yang berkait satu sama lain semisal
korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya menguras uang negara namun juga
merusak alam karena berasal dari sifat rakus. Jelaslah bahwa ritual ibadah harus
termanifestasikan ke dalam amal sosial yang nyata. Misalnya, Syahadat adalah
didikan dasar percaya kepada satu Tuhan dan menghindarkan syirik semacam
keramat kubur dan santet. Shalat adalah didikan dasar bersih dan cermat, zakat dan
puasa adalah didikan dasar tidak pelit dan tidak rakus. Ini sekadar contoh sederhana
namun dampaknya tidak dapat diremehkan, perilaku kaum Muslim di Indonesia
justru jelas menunjukkan bahwa ritual dan sosial seakan terputus atau terpisah.

Sadar tak sadar, kaum Muslim beriman dalam pengakuan namun sekuler dalam
perbuatan, inilah warisan imperialisme Barat. Faham yang lahir di dunia Barat akibat
pergolakan antara pendeta dan sarjana pada perioda yang disebut abad pertengahan
(476-1492) dan Renaissance sekitar abad ke-15 yang menghasilkan pemisahan
urusan gereja dan negara, dibawa ke negeri jajahan dengan sebutan pemisahan
antara negara dengan agama, suatu hal yang berbeda maksud di antara keduanya.

Barat (mungkin) masih menerima agama sebagai sumber moral, yang mereka tolak
adalah ikut campur gereja dalam urusan negara. Islam tidak mengenal pemisahan
negara dengan masjid karena kedua lembaga tersebut asalnya tidak menyatu,
berbeda dengan hubungan negara-gereja di dunia Barat sejak abad ke-4 yang
memang (pernah) menyatu. Gereja ikut campur urusan negara semisal raja dilantik
oleh pejabat gereja, di bidang hukum negara dan gereja saling tukar perkara.

Adapun pengurus masjid tidak mengurus pelantikan kepala negara, tidak ada
susunan organisasi semacam paus, kardinal dan uskup. Pengurus masjid bukanlah
tempat para jama’ah mengaku dosa dan tidak berwenang memberi ampun.
Pengurus masjid bukanlah pejabat yang berwenang mengucilkan atau memvonis
murtad dan kafir umat yang menyimpang. Berbeda dengan gereja pada masa
lampau, gereja memiliki pengadilan sendiri dan hukuman sendiri.

Yang diajarkan dalam Islam, bahwa tuhan mengawasi ke mana-mana. Manusia
dituntut untuk sadar bahwa tuhan tidak hanya ada di masjid namun hadir di mana-
mana. Dengan demikian perilaku manusia selalu dalam lingkup ibadah semisal dalam
mencari rezeki atau berpolitik. Wallahu’alam bishshawwab.

DAFTAR PUSTAKA
   1.    Bencana Kaum Muslim Indonesia 1980-2000, Al-Chaidar dan Tim Amnesti
         Internasional, Penerbit Wihdah Press, Jogjakarta.
   2.    Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Cornelis van Dijk, Penerbit Pustaka
         Grafiti Press, Jakarta.
   3.    Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang
         Khatulistiwa 1945/1949, Pierre Heijboer, Penerbit Grasindo-KITLV, Jakarta.
   4.    Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII SM. Kartosoewirjo, Al-Chaidar,
         Penerbit Darul Falah, Jakarta.
   5.    Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, Al- Chaidar,
         Penerbit Darul Falah, Jakarta.
   6.    Perang Pasifik, PK. Ojong, Penerbit Kompas, Jakarta.
   7.    Sejarah Indonesia Modern, MC. Ricklefs, Penerbit Gadjah Mada University
         Press, Jogjakarta.
   8.    Banten Dalam Pergumulan Sejarah : Sultan, Ulama Dan Jawara, Nina H.
         Lubis, Penerbit LP3ES, Jakarta.
   9.    Asal Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy Dan Lukisan Raden Saleh, Dr.
         Peter Carey, Penerbit LkiS Pelangi Aksara, Jogjakarta.
   10.   Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajdid, Drs. H. Musthafa Kamal P., Drs. HA.
         Rosyad Sholeh, Drs. H. Chusnan Jusuf, Penerbit Citra Karsa Mandiri.
   11.   Seri Perang Dunia II: Sesudah Perang - Asia, Penerbit Pustaka Time-Life
   12.   Roma Masa Kekaisaran, Moses Hadas, Penerbit Pustaka Time-Life
   13.   Kisah Kisah Zaman Revolusi, Rosihan Anwar, Penerbit Pustaka Jaya
   14.   Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang, Rusli Amran, Penerbit Sinar Harapan,
         Jakarta.
   15.   Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, HJ. De Graaf,
         Penerbit Pustaka Utama Grafiti & KITLV, Jakarta.
   16.   Fiqh Islam, H. Sulaiman Rasjid, Penerbit Attahiriyah.
   17.   Tauhid, Imam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab, Penerbit Mitra Pustaka.
   18.   Dari Perbendaharaan Lama, Hamka, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta.
   19.   Rangkaian Cerita Dalam al-Qur-an, Bey Arifin.

				
DOCUMENT INFO
Description: JUST CHECK IT OUT..........!!!