Docstoc

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARPERUSAHAAN

Document Sample
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARPERUSAHAAN Powered By Docstoc
					                                 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
                                               ANTARA
                            PT. HOKLOKSIU SANJOYO (AJBS GROUP)
                                               DENGAN
                                         PT. SUKSESINDO
                             Nomer: 638 / I / HRD.DX /L SS / IX / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

   I   Nama            : H. Faris Ardiansyah
       Jabatan         : General Manager
       Alamat : Jl. Semarang 116 D-E Surabaya

       Bertindak untuk dan atas nama PT. Hokloksiu Sanjoyo (AJBS Group),selanjutnya disebut sebagai
       Pihak Pertama.

   II Nama           : PC.BUDI SOEGIARTO
      Jabatan        : Direktur
      Alamat : Jl. Mayjen Sungkono Komplek Darmo I Blok II B No 8-9 Surabaya

       Bertindak untuk dan atas nama PT. Suksesindo sebagai Perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh
       disebut sebagai Pihak Kedua.

Pada hari ini Senin tanggal 28 September 2009, masing-masing pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerja
sama dalam hal penyediaan jasa tenaga kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

                                                Pasal 1
                                                UMUM
   1. Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan jasa tenaga kerja yang
      digunakan atau ditempatkan di Pihak Pertama.
   2. Permintaan jasa tenaga kerja dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan
      menyebutkan syarat-syarat kualifikasi, jumlah dan lama pemakaian secara tertulis sesuai kebutuhan
      Pihak Pertama.
   3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib memenuhi dan mengikuti semua peraturan dan ketentuan
      yang telah disepakati bersama.

                                            Pasal 2
                                  STATUS DAN JOB DESCIPTION
   1. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan permintaan dari Pihak Pertama dan apabila
      diperlukan maka kebutuhan sebagai tenaga kerja dapat diperpanjang, ditambah, dikurangi,
      dirumahkan,diliburkan atau diberhentikan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis oleh Pihak
      Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak pemberitahuan
      diterima oleh Pihak Kedua sebelum atau segera bila ada pelanggaran peraturan perusahaan Pihak
      Pertama.

   2. Job Discription Tenaga Kerja :
       1. Memulai kerja dengan melakukan pengecekan tugas atau pekerjaan yang tertunda serta
           merencanakan terlebih dahulu tugas-tugas sesuai skala prioritas sebelum dikerjakan.
       2. Melakukan fungsi-fungsi sebagai karyawan :
            Mengerti pekerjaan sesuai dengan Job Discription.
            Melakukan pelayanan terhadap tamu atau costumer dengan baik dan tanpa harus
              mengecewakan sesuai dengan ketentuan perusahaan Pihak Pertama.
            Bersikap sopan, santun serta berpakaian seragam rapi sesuai dengan ketentuan pihak
                pertama.
               Murah senyum.
               Menjaga keutuhan dan kejujuran karyawan Pihak Pertama.
               Saling berkoordinasi dengan sesama rekan kerja dan atau pihak atasan.
               Siap ditempatkan di semua cabang store AJBS Swalayan

                                         Pasal 3
                        PERSYARATAN / SPESIFIKASI TENAGA KERJA
   1   Kriteria tenaga kerja (disesuaikan dengan kriteria dari Pihak Pertama) dan akan ditentukan
       dikemudian hari.
   2   Pihak Pertama berhak menolak tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua,apabila teryata tidak
       sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan Pihak Kedua wajib menggantikannya
       segera paling lambat 1 hari kalender sejak pemberitahuan diterima oleh Pihak Kedua.

                                               Pasal 4
                                            TATA TERTIB
Tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua wajib menaati ketentuan / peraturan yang berlaku di lingkungan
kerja Pihak Pertama antara lain:
    1 Tenaga kerja wajib menjaga dan memegang teguh kerahasiaan Pihak Pertama dan atau Pihak
        Kedua dengan tidak memberikan keterangan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tentang hal-
        hal yang bersifat rahasia

                                        Pasal 5
                           HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Kewajiban Pihak Pertama :
  1 Berkewajiban memberikan product training kepada tenaga kerja dari Pihak Kedua yang
       ditempatkan di area Pihak Kedua.
  2 Berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian yang bersifat obyektif, adil dan
       berimbang terhadap kinerja tenaga kerja dari Pihak Kedua.
  3 Berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap jasa tenaga kerja dan jasa pelayanan
       penyediaan tenaga kerja yang ditagihkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan bersama
       (terlampir) maksimal 14 hari kalender dari tanggal pembayaran gaji pekerja.
  4 Bahwa kewajiban tersebut termasuk kewajiban membayar Managemen Fee (10%) dari total seluruh
       tagihan [ Jasa Tenaga Kerja (UMK) + Jamsostek + Kesehatan + Seragam ]
  5 Berkewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga kerja Pihak Kedua yang telah
       bekerja lebih dari 3 bulan.
  6 Berkewajiban memberikan seragam kepada tenaga kerja Pihak Kedua.

Hak Pihak Pertama :
   1 Berhak mendapatkan pelayanan penyediaan tenaga kerja dari Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi
       yang telah ditetapkan seperti sebelumnya.
   2 Berhak melakukan pengaduan (complain) atas kinerja dari Pihak Kedua apabila tenaga kerja
       tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang
       telah di tetapkan oleh Pihak Pertama.
   3 Berhak meminta ganti personil / tenaga kerja yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas sesuai
       tanggung jawabnya ataupun tidak disiplin.
   4 Berhak mendapatkan tenaga kerja pengganti maksimal 1 X 24 jam sejak surat pengaduan (complain)
       di terima oleh Pihak Kedua untuk :
        Tenaga kerja yang tidak dapat hadir di tempat \ berhalangan hadir baik karena ijin sakit atau
            mengundurkan diri.
   5. Berhak melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga kerja Pihak Kedua secara obyektif dan adil
       berimbang.

                                                Pasal 6
                             HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Kewajiban Pihak Kedua :
  1 Berkewajiban menyediakan tenaga kerja untuk Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi yang telah di
       tetapkan oleh Pihak Kedua.
  2 Berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku tenaga kerja yang
       ditempatkan di perusahaan Pihak Pertama.
  3 Berkewajiban memberikan tenaga kerja pengganti untuk tenaga kerja yang tidak dapat hadir di tempat
       kerja: maksimal 1 X 24 jam sejak surat pemberitahuan diterima.
  4 Berkewajiban memberi tenaga kerja pengganti kepada Pihak Pertama terhadap tenaga kerja yang
       dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik: maksimal 1 X 24 jam sejak surat pengaduan
       diterima Pihak Kedua.
  5 Berkewajiban memberikan PA tehadap karyawan yang mana penilaian PA dilakukan oleh Pihak
       Pertama.
  6 Berkewajiban memberikan slip upah kepada seluruh karyawan yang telah di tempatkan di AJBS
       Swalayan.
  7 Berkewajiban memberikan Tunjangan (Jamsostek + Kesehatan) kepada seluruh tenaga kerja.
  8 Berkewajiban untuk menyediakan back up tenaga kerja.

Hak Pihak Kedua :
   1 Berhak mendapatkan pembayaran tepat waktu dari Pihak Pertama sesuai dengan perjanjian yang
       disetujui bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
   2 Berhak untuk melakukan penyesuaian gaji dalam penagihan jika ada perubahan keputusan pemerintah
       misalnya ada keputusan upah minimum kabupaten / kota (UMK).
   3 Berhak mendapatkan pembayaran management fee atas pelayanan jasa penyediaan tenaga kerja dari
       Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan.
   4 Berhak mendapatkan penilaian yang obyektif, adil dan berimbang dari Pihak Pertama atas jasa
       penyediaan tenaga kerja yang diberikan pihak Pihak Kedua kepada Pihak Pertama

                                        Pasal 7
                            HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Kewajiban Tenaga Kerja Pihak Kedua
  1 Wajib tepat waktu ditempat kerja minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja dimulai.
  2 Wajib mengikuti dan menataati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
  3 Wajib menjalankan tugas dan fungsinya sebagai karyawan dengan cekatan, ramah, teliti dan
       bertanggungjawab.
  4 Wajib menjaga kerahasian Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua dengan tidak memberikan
       keterangan apapun dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tentang hal – hal yang bersifat rahasia.
  5 Wajib mengganti barang yang hilang (shringkate) yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan
       cara diangsur dan atau potong gaji.

Hak Tenaga Kerja Pihak Kedua
   1 Berhak mendapatkan pembayaran gaji dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua sesuai dengan
      kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik mengenai jumlah maupun waktunya.
   2 Berhak untuk mendapatkan penyesuaian gaji jika ada perubahan keputusan pemerintah misalnya jika
      ada keputusan upah minimum Kabupaten / Kota (UMK).
   3 Berhak mendapatkan THR (untuk tenaga kerja yang telah lebih dari 3 bulan; prorate) dari Pihak
      Pertama melalui Pihak Kedua.
   4 Berhak mendapatkan seragam yang disediakan oleh Pihak Pertama melalui Pihak Kedua
   5 Berhak mendapatkan libur mingguan 1 (satu) minggu sekali dan libur hari besar nasional / agama
      (tanggal merah) sebagaimana yang telah di tentukan dalam kalender” kecuali store AJBS tetap buka
      dengan perhitungan sebagai lembur pada hari libur nasional / libur agama.”
   6 Berhak mendapatkan waktu libur kerja.

                                                Pasal 8
                                          JAM KERJA
1  Ketentuan jam kerja untuk karyawan
        STORE                           Jam Operasinal
                           Senin – Sabtu               Minggu
      Banyuwangi
                       08.00 – 17.00 WIB                Libur
2. Jika karyawan bekerja melebihi jam kerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat 1 diatas maka
   jam kerjanya akan dihitung sebagai lembur.
3. Prosedur lembur mengikuti ketentuan pasal 9.

                                             Pasal 9
                                            LEMBUR
1   Pihak Pertama berhak untuk meminta tenaga kerja Pihak Kedua untuk melakukan lembur apabila
    diperlukan.
2   Ketentuan akan melaksanakan lembur harus terlebih dahulu mengisi Surat Perintah Kerja Lembur (
    SPKL ) yang sudah ditanda tangani oleh Pihak Pertama.
3   SPKL disediakan oleh Pihak Pertama.
4   Ketentuan upah dan jam kerja lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenaga kerjaan
    dengan upah minimum kerja yang berlaku.

                                          Pasal 10
                                   SANKSI DAN LAIN-LAIN
1 Selama hubungan kerja antara karyawan Pihak Kedua dan Pihak Pertama berlangsung , maka
  karyawan Pihak Kedua wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan Pihak Pertama, serta tunduk
  pada standar pekerjaan dan peraturan / ketentuan yang berlaku beserta perubahan, penambahan dan
  atau perpanjangannya.
2 Karyawan Pihak Kedua wajib (i) menjaga nama baik dan reputasi dimana karyawan Pihak Kedua
  ditempatkan; (ii) mematuhi dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan
  aturan yang berlaku; dan (iii) mentaati dan melaksanakan setiap kewajiban dan peraturan di store
  (AJBS Group).
3 Pihak Pertama berhak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku, sewaktu-waktu
  dapat memutuskan Perjanjian dengan karyawan Pihak Kedua dengan tidak memberikan ganti
  kerugian apapun bila ternyata tenaga kerja Pihak Kedua melakukan kesalahan antara lain:
  a Penipuan, pencurian dan penggelapan / uang milik orang lain atau milik relasi Pihak Pertama
      dimana karyawan pihak kedua ditempatkan.
  b Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pihak Pertama dan atau
      merugikan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
  c Pihak Kedua memahami dengan seksama atas target yang diinginkan oleh Pihak Pertama baik
      secara lisan maupun secara tulis yang akan diberikan langsung oleh Pihak Pertama.
  d Mabuk atau minum minuman keras yang memabukkan menggunakan obat bius atau
      menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja yang
      dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
  e Melakukan perbuatan asusila ataupun melakukan perjudian ditempat kerja.
  f Melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu Pihak Pertama
      dan atau teman sekerja memperdagangkan barang terlarang baik didalam maupun di luar Pihak
      Pertama.
  g Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar karyawan Pihak
      Pertama / lain dan atau Pihak Pertama, keluarga Pihak Pertama atau rekan sekerja.
  h Menghasut Pihak Pertama atau teman sekerja atau melakukan sesuatu perbuatan yang
      bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    i.   Dengan ceroboh atau sengaja, merusak, merugikan atau membiarkan dirinya atau teman
         sekerjanya dalam keadaan bahaya.
    j.   Membongkar atau membocorkan rahasia Pihak Pertama, data atau informasi berkaitan dengan
         ketentuan dan peraturan operasional antara lain kebijakan internal dan sistem prosedur serta
         produk milik store, atau mencemarkan nama baik karyawan Pihak Pertama atau keluarganya
         yang seharusnya dirahasiakan.
    k. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih
         berlaku.
    l. Menjanjikan sesuatu hak/barang kepada pengguna jasa layanan sebagai hadiah / bonus diluar
         ketentuan yang ada dan meminta jasa imbalan kepada pengguna jasa layanan.
4    Tindakan pelangaran disiplin akan diambil oleh Pihak Pertama terhadap tenaga kerja Pihak Kedua
     yang melanggar peraturan tata tertib dalam bentuk Surat Peringatan (SP), dan Pemutusan Hubungan
     Kerja (PHK) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku pada saat
     perjanjian di tandatangani oleh para pihak (PERMENAKER No.5/MEN/1993, TGL 27 FEB 1993).
5    Surat Peringatan (SP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana di jelaskan diatas (ayat 5)
     harus melalui Pihak Kedua dahulu.
6    Pihak Pertama melalui Pihak Kedua akan memberikan Surat Peringatan (SP) apabila tenaga kerja
     Pihak Kedua melakukan pelanggaran tata tertib kerja ataupun melanggar ketentuan dan prosedur
     yang berlaku di store. Surat peringatan ini dapatdi berikan secara tidak urut dinilai dari besar kecilnya
     kesalahan Pihak Kedua.
7    Dalam hal karyawan Pihak Kedua ingin mengundurkan diri/ berhenti bekerja sebelum berakhirnya
     masa berlaku perjanjian maka tenaga kerja Pihak Kedua harus :
       a. Menyelesaikan segala bentuk kewajiban yang menjadi tanggungan tenaga kerja.
       b. Maka Pihak Kedua wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Pihak Pertama/ Pihak
           Kedua paling lambat 1 bulan (30 hari) kalender sebelum tanggal efektif berhenti bekerja.

                                           Pasal 11
                                     PROGRAM JAMSOSTEK
1  Pihak Pertama akan mengikut sertakan karyawan Pihak Kedua pada program JAMSOSTEK
   sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya biaya pengobatan / kesehatan tenaga kerja
   Pihak Kedua disediakan sejalan dengan program tersebut. Sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan
   yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak (PERMENAKER
   NO.5/MEN/1993).
2 Pihak Pertama harus mengikut sertakan karyawan Pihak Kedua dalam program JAMSOSTEK
   yang total tagihannya sebesar 6,24% dimana 4,24% ditanggung oleh Pihak Pertama dan 2%
   ditanggung oleh tenaga kerja sendiri.
3 Program JAMSOSTEK diikutkan meliputi :
   a. Jaminan kecelakaan kerja.
   b. Jaminan kematian.
4. Tenaga kerja Pihak Kedua berhak juga mendapatkan asuransi kesehatan (rawat inap)

                                   Pasal 12
                  PENAGIHAN PEMBAYARAN DAN MANAGEMENT FEE
1. Waktu Penagihan.
   a. Penagihan Pihak Kedua dilakukan setiap tanggal 26 – 1 setiap bulannya.
   b. Waktu penagihan (memasukkan invoice) akan dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
      satu hari setelah tanggal penggajian tanaga kerja Pihak Kedua yang dipekerjakan Pihak
      Pertama.
2. Waktu Pembayaran.
   a. Pembayaran dilakukan 1 minggu setelah penggajian.
   b. Pembayaran dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai imbalan atas jasa
      penyediaan tenaga kerja.
   c. Waktu jatuh tempo pembayaran adalah selambat-lambatnya dari 15 hari kalender setelah tanggal
      penggajian Pihak Kedua.
3. Cut Off Penggajian.
      Perhitungan penggajian yang dibayarkan kepada tenaga kerja dimulai tanggal 16-15 bulan
      berikutnya setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap tanggal 25 tiap bulannya.
4. Jumlah Pembayaran
            Besarnya pembayaran adalah hasih dari penjumlahan komponen gaji pokok (UMK) +
            JAMSOSTEK (4,24%) + komponen lain-lain kalau ada + MANAGEMENT FEE 10%.

                                                Pasal 13
                                             FORCE MAJEUR
    1   Bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti permasalahan hukum dan ketenaga kerjaan
        maka Pihak Pertama tidak di ikut sertakan dalam permasalahan tersebut karena hal tersebut
        merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
    2   Dalam hal terjadi Force Majeur yang diakibatkan kejadian-kejadian alam Gempa Bumi, Banjir besar,
        Peperangan dan atau yang lainnya maka para pihak harus memberitahukan kepada pihak lain satu hari
        kalender setelah kejadian Force Majeur dinyatakan aman terkendali secara tertulis dan akan
        mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari Force Majeur tersebut serta cara
        penyelesaiannya.

                                                 Pasal 14
                                              KERAHASIAAN
    1    Para pihak sepakat untuk saling menjaga informasi dan kerahasiaan sehubungan dengan perjanjian ini.
    2    Apabila terjadi informasi yang akan disampaikan kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak
         sehubungan dengan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memberitahukan terlebih dahulu informasi
         tersebut kepada pihak lainnya dan dengan persetujuan pihak lainnya.

                                                    Pasal 15
                                      JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini dimulai sejak ditanda tangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 28
September 2009 sampai dengan 27 September 2010 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak.
    1 Apabila Pihak Pertama tidak bermaksud memperpanjang perjanjian kerja sebagaimana disebut pada
        ayat 1 dalam pasal ini, maka Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak
        kedua minimal 30 hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
    2 Berakhirnya perjanjian ini apabila :
         Kegiatan pekerjaan ini telah diakhiri oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

                                           Pasal 16
                                AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN
   1    Berakhirnya perjanjian kerja ini maka para pihak wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
        masing-masing.
   2    Dengan berakhirnya perjanjian ini para pihak berhak meminta atau memiliki kembali semua sarana dan
        prasana baik itu data-data ataupun barang-barang pendukung yang disediakan oleh para pihak pada
        waktu perjanjian kerja ini dinyatakan berakhir.
   3    Jika salah satu pihak masih mempunyai kewajiban apapun kepada pihak lainnya maka atas kewajiban
        tersebut pihak lain yang mempunyai tanggungan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan dan atau
        melaksanakan kewajiban tersebut.
   4    Apabila sebelum masa perjanjian ini berakhir Pihak Pertama memutuskan hubungan kerja sama
        dengan Pihak Kedua tanpa pemberitahuan sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 ayat 3 maka Pihak
        Pertama akan dikenakan pinalti yang besarnya sebesar tagihan bulan sebelumnya.
   5    Apabila sebelum masa perjanjian ini berakhir Pihak Pertama memutuskan hubungan kerjasama
        dengan Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu maka Pihak Kedua beserta tenaga
        kerjanya tidak lagi dikenakan beban biaya pengganti Shrinkage dan atau sisanya.

                                             Pasal 17
                                   PENYELESAIAN PERSELISIHAN
   1    Segala sesuatu yang mungkin timbul di kemudian hari akibat pelaksanaan perjanjian ini baik karena
        perbedaan pendapat atau penafsiran maupun sebab lainnya akan diselesaikan secara musyawarah
        mufakat dan kekeluargaan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
   2   Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan tidak berhasil, maka Pihak
       Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikan secara jalur hukum yang berlaku dengan mengambil
       tempat pengadilan negeri Surabaya.




                                             Pasal 18
                                         SURAT MENYURAT
Para pihak sepakat bahwa untuk alamat surat menyurat masing-masing dialamatkan pada:
Pihak Pertama
    Nama      : PT. HOKLOKSIU SANJOYO (AJBS GROUP)
    Alamat    : Jl. Semarang 116 D-E Surabaya
    Up        : H. Faris Ardiansyah
    Jabatan   : General Manager
Pihak Kedua
    Nama      : PT. SUKSESINDO
    Alamat    : Jl. Mayjen Sungkono Komplek Darmo Park I Blok II B No 8-9 Surabaya
    UP        : Budi Soegiarto
    Jabatan   : Direktur

                                               Pasal 19
                                              LAIN-LAIN
   1   Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dikemudian hari dalam
       bentuk ADDENDUM (Perjanjian tambahan).
   2   Sepanjang mengenai penyelesaian perjanjian ini para pihak sepakat untuk melepaskan /
       mengesampingkan pemberlakuan pasal 1266 KUHPerdata dimana salah satu jika ingin membatalkan
       perjanjian ini tidak perlu lagi untuk mendaftarkan pembatalan ke Pengadilan Negeri.
   3   Seluruh lampiran-lampiran, apabila ada yang melekat pada perjanjian ini baik yang dibuat sekarang
       atau dikemudian hari merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
   4   Apabila dalam masa perjanjian kontrak ada perubahan baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis
       maka akan diatur dikemudian hari dalam bentuk ADDENDUM (Perjanjian tambahan).

                                                Pasal 20
                                               PENUTUP
   1   Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani diatas materai secukupnya oleh Pihak
       Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
   2   Bahwa dengan ditanda tangani kontrak ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua benar-benar
       telah membaca, memahami dan mengerti tentang isi dari perjanjian ini.




   PIHAK KEDUA                                                    PIHAK PERTAMA
  PT. SUKSESINDO                                              PT. HOKLOKSIU SANJOYO
Budi Soegiarto   H. Faris Ardiansyah
  Direktur        General Manager

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:19981
posted:8/29/2010
language:Indonesian
pages:8