Sangkertadi - POKOK PIKIRAN PENATAAN DESA

Document Sample
Sangkertadi - POKOK PIKIRAN PENATAAN DESA Powered By Docstoc
					                   POKOK-POKOK PIKIRAN UNTUK PENYUSUNAN
                    PETUNJUK TEKNIS PENATAAN RUANG DESA
                                            Prof.Dr.Ir.Sangkertadi, DEA
                                          (Ir – Arsitektur, ITS, Dr –I NSA de Lyon, France)
                    Pengajar di Pasca Sarjana Manajemen Perkotaan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
                                                      Anggota IAP,
                                                t_sangkertadi@yahoo.com


Abstraksi
Dalam konteks nasional, menyambut Hari Tata Ruang Dunia 2008 (World Town Planning Day 2008) oleh Menteri PU, pesan
yang ingin disampaikan dalam peringatan ini adalah pertama, pentingnya penataan ruang dalam rangka pembangunan
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedua sarana menyebarluaskan hasil-hasil penataan ruang
kepada masyarakat, dan ketiga mengajak semua meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Jadi
penekanan yang perlu ditonjolkan dalam hal tersebut adalah pada aspek manfaat dan proses penataan ruang. Terbitnya UU No
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
merupakan hasil keputusan yang bijaksana dari suatu proses panjang mengenai perhatian pemerintah terhadap pentingnya
penataan ruang dari ruang yang berskala nasional hingga wilayah perdesaan. Selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah
penjabaran yang lebih rinci dan bersifat aplikatif dan implementatif dari kebijakan (UU dan PP) tersebut, misalnya mengenai
standar analisis sampai pada tata cara partisipasi publik dalam suatu proses penataan ruang, khususnya pada kawasan
perdesaan. Tulisan ini, didasari pada pola pikir bahwa penataan ruang desa dan perdesaan menjadi awal berpijaknya penataan
ruang untuk skala yang lebih makro. Atau dapat dikatakan sebagai pendekatan ”bottom - up” dari sudut pandang hirarki
kewilayahan. Dalam UU tentang penataan ruang juga dijelaskan bahwa hal mengenai penataan ruang kawasan perdesaan akan
diatur dalam peraturan pemerintah. Karena itu, perlu dipikirkan hal-hal penting menyangkut tata cara yang lebih teknis dan dapat
diterapkan secara mudah dan efektif pada tingkat budaya masyarakat perdesaan, selain harus pula mengikuti kaidah ilmiah dan
regulasi yang ada.



I. PENDAHULUAN
Dengan terbitnya UU no 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka berkembanglah berbagai pemikiran
menuju ketertiban penataan ruang, baik pada skala nasional sampai pada skala lingkungan atau kawasan mikro
dalam pengertian luasan dan hirarki kewilayahan. Hal mengenai penataan ruang Desa termaktub dalam Bagian
Kelima dari UU tersebut, yakni mengenai Penataan Ruang Kawasan Perdesaan. Terinci pula dalam aturan tersebut
bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten adalah bagian
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Dibagian lain terdapat indikasi, bahwa kedalaman rencana tata ruang
perdesaan harus mencapai pada tingkatan rencana rinci (Pasal 51), dan berdasarkan rencana rinci, maka dapat
disusun suatu peraturan zonasi. (Pasal 14). Apa yang dimaksud dengan rencana rinci tersebut perlu diatur dengan
suatu peraturan pemerintah bahkan sampai pada petunjuk teknis pada tingkatan Ditjen. Apabila sudah sampai pada
tahap rincian, maka sudah dapat dibedakan proses penataannya baik untuk sasaran areal Desa, Perdesaan,
Kelurahan, maupun ;pada tingkatan lingkungan atau kawasan tertentu. Dalam tulisan ini penekanan hanya
difokuskan pada sasaran ruang wilayah Desa. Sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundangan (UU no
26/2007, UU No 32/2004, PP No 72/2005) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan pula bahwa Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau
dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai
desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-
Undang mengenai pemerintahan daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya
dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah
ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa
                                                                                                                              1
geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena
transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi
desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Jelas bahwa masyarakat atau penduduk Desa diberi peran yang sangat baik dan mendasar untuk berpartisipasi
dalam mengurus wilayahnya, yang dalam hal ini termasuk dalam hal menata ruang wilayahnya. Dengan demikian,
maka proses partisipasi publik dalam penataan ruang desa, menjadi komponen yang utama untuk menjamin
keberhasilan perwujudan ruang sesuai kaidah dan norma-norma yang ada.

Pendekatan rencana rinci penataan ruang melalui berbagai petunjuk teknis, pernah terbit seiring dengan usia
Republik ini, baik oleh Departemen Dalam Negeri, Depatemen PU, maupun oleh instansi teknis lainnya. Namun
demikian, seiring berkembangnya sistim pemerintahan dan perkembangan model penataan ruang dalam masa
kontemporer ini, maka tetap diperlukan suatu peninjauan kembali terhadap berbagai petunjuk teknis tersebut.


II. PROSES PENATAAN RUANG DESA
         Proses penataan ruang desa dalam tulisan ini menekankan pada model penataan ruang berbasis partisipasi
publik. Publik diajak untuk turut memikirkan, merencanakan, dan memantau serta mengawasi perkembangan tata
ruang bagi wilayahnya. Pihak ahli dan lembaga pemerintahan diatasnya, cukup bertindak sebagai fasilitator dan
penasihat. Transfer pengetahuan dan proses edukasi pada publik diharapkan berjalan dengan baik melalui
penerapan model ini. Diagram alir pola pikir tentang model ini dapat dilihat pada gambar 2. Pada saat tahap awal
perencanaan, pihak publik sudah harus terlibat, kemudian pada saat proses analisisnya juga diperlukan suatu bentuk
workshop / kerja-bareng/ studi-bareng untuk merumuskan atau menetapkan skala prioritas dalam perencanaan.
Penetapan visi, misi dan tujuan tata ruang desa, dilakukan pada saat proses ini.
Frekuensi dan tingkat atensi keterlibatan publik dalam proses penataan ruang menunjukkan pola peningkatan dari
awal proses sampai pada prosedur pemantauannya. Sementara itu, frekuensi para ekspert justru semakin menurun
beriringan dengan telah terjadinya proses edukasi dan transfer pengetahuan kepada publik (gambar.1)
Pemberdayaan masyarakat yang terkait dalam proses partisipasi publik dalam penataan ruang ini memiliki makna
bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat.



 Tingkat
 keterlibatan

                            Ekspert                         Publik




                                                    Waktu
                   Perencanaan           Pemanfaatan           Pengendalian

Gambar 1. Komposisi tingkat keterlibatan publik dan ekspert terhadap waktu dalam proses penataan
ruang desa


                                                                                                                2
    TAHAP PENDAHULUAN :                         Pendataan :
    Peran utama oleh :                                  Demografi
             Expert                                     Ekonomi
             Pemerintah Kabupaten                       Penggunaan Lahan
                                                        Tata Bangunan dan Infrastruktur
    Kontrol oleh :                                      Regulasi Wilayah
              Stake Holder                              Transportasi
              Pemerintah Desa                           Geografi Fisik
                                                        Hasil Studi Terdahulu
                                                        Estimasi Proyeksi

    TAHAP PENETAPAN TUJUAN,
    SASARAN DAN PRIORITAS                       INPUT DARI PARTISIPASI PUBLIK (Proses Workshop)
    PERENCANAAN                                         Analisis SWOT
                                                        Prioritasisasi Sasaran dan Tujuan
    Peran Utama oleh :
               Stake Holder                     Stakeholders :
               Pemerintah Desa                            Kelompok Usaha
    Fasilitator :                                         Kelompok Pemuda
               Expert                                     Kelompok Tokoh Adat/ Tokoh Masyarakat/
               Pemerintah Kabupaten                       Tokoh Agama
                                                          Pemerintah Desa


    TAHAP PENGEMBANGAN
    KOMPONEN / ITEM PERENCANAAN :

    Peran Utama Oleh :                          TAHAP PEMATANGAN & PENGESAHAN
             Expert                             RENCANA
                                                Peran Utama Oleh :
                                                         Expert
                                                         Publik
    TAHAP DRAFT RENCANA                                  Pemerintah Desa
    Peran Utama Oleh :                                   Pemerintah Kabupaten
             Expert


                                                TAHAP PEMANTAUAN & PENGENDALIAN
    TAHAP PENETAPAN REVIEW /                    PELAKSANAAN
    REVISI                                      Peran Utama Oleh :
    Peran Utama Oleh :                                   Pemerintah Kabupaten
             Stake Holder                                Pemerintah Desa
             Pemerintah Desa                             Kelompok / Lembaga Adat/ Lembaga
             Pemerintah Kab                              Masyarakat yang dibentuk untuk itu

    PROSESI PENYELESAIAN
    PELANGGARAN/ SANKSI :

    Peran Utama Oleh :
             Lembaga Adat (Apabila Ada)
             Pengadilan ad hoc (apabila   Gambar 2. Diagram Alir garis besar proses penataan ruang
             diperlukan)                  perdesaan berbasis partisipasi publik
             Pengadilan Negara
`

                                                                                                   3
                                                   TAHAP WORKSHOP                 TAHAP DRAFT
                                                   PARTISIPASI PUBLIK             RENCANA




Januari       Pebruari      Maret         April          Mei        Juni   Juli          Agustus   September      Oktober   Nopember   Desember



                                                                                                                     TAHAP
                                                                                                                     PEMANTAUAN &
                                                                                                                     PENGNDALIAN



                 TAHAP                             PROSES EDUKASI            PENETAPAN TUJUAN,       TAHAP
                 PENDAHULUAN                       PUBLIK & TRANSFER         SASARAN &               PEMATANGAN &
                                                   PENGETAHUAN               PRIORITAS ITEM          PEGESAHAN
                                                                             PERENCANAAN             RENCANA



                 Pendataan dan Pra                 Analisa                   Konsep & Rencana        Finalisasi
                 Analisa



Gambar.3. Garis Besar proses perencanaan dengan skala waktu.




                                                                                                                                             4
III. HAKEKAT FUNGSI dan PERAN DESA :

Dalam UU No 27/2006 Tentang Penataan Ruang, ditekankan fungsi desa sebagai wilayah yang memiliki kultur agro
secara dominan, sebagaimana didefinisikan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sementara itu
dalam PP no 72/2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain (misalnya
Kampung, Nagari, dll) selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jelas bahwa terdapat dua hakekat fungsi desa yakni fungsi kewilayahan dan fungsi hukum dalam
pengaturan pembangunannya. Adanya fungsi hukum tersebut, menjadi dasar pengembangan prosedur partisipasi
publik dalam proses pengaturan pembangunan melalui penataan ruang.

Dalam hal penataan ruangnya, terkait dengan fungsi kegiatan dalam ruang, dimana dalam kawasan perdesaan
kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan
terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (penjelasan UU No 26/2007). Selanjutnya dikaitkan dengan kondisi nyata,
terdapat sejumlah penyebutan fungsi desa yang mengacu pada karakter, potensi atau andalan perkonominya,
semisal sebutan terhadap :
         Desa industri kerajinan perak
         Desa industri kerajinan kulit
         Desa industri kerajinan gerabah
         Desa industri kerajinan perkayuan
         Desa pariwisata
         Desa nelayan
         Desa Agropolitan
         Dll.

Penyebutan desa tersebut, dalam keterkaitan ruang wilayah Kabupaten atau Kota, merupakan bagian dari fungsi
spasial dalam wilayah tersebut. Kawasan andalan dalam wilayah Kabupaten/Kota dapat terletak di perdesaan yang
memiliki spesifikasi tertentu yang menjadi dasar penyebutannya.
Tidak boleh terdapat konotasi bahwa Desa adalah masa lalu yang tidak modern dan Kota adalah masa kini atau
masa depan yang sudah modern. Baik desa maupun kota sama-sama memiliki derajat kepemilikan budaya yang
setara. Perbedaannya adalah pada jenis budaya yang dominan dimasing-masing wilayah. Yang di desa cenderung
berbasis budaya pengelolaan sumber daya alam, dan di kota cenderung berbasis budaya sumber daya buatan.
Keduanya berkembang dengan sentuhan teknologi dan ilmu pengetahuan kontemporer.


IV. ARAH PERENCANAAN TATA RUANG DESA BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK
Sebagaimana termaktub dalam UU Penataan Ruang, bahwa perencanaan tata ruang Perdesaan pada hakekatnya
tergolong pada tipe rencana rinci, yang dengan demikian maka hasil akhirnya dapat diwujudkan menjadi peraturan
zonasi. Petunjuk teknis atau pedoman mengenai rencana rinci sudah pernah diterbitkan oleh instansi teknis
beberapa tahun lalu, misalnya oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Umumnya dalam
pedoman tersebut dilandasi oleh pendekatan yang bersifat akademis semata, belum terinci menyangkut proses
edukasi dan keterlibatan pada masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pendekatan baru berbasis partisipasi
masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang paling dekat dengan objek penataan ruang dan sumber daya alam
yang ada di dalamnya dan yang pertama menerima akibat dari pengelolaan ruang. Karena itu bila masyarakat ingin
ikut serta dalam pengendalian tata ruang agar sesuai dan mempertimbangkan kebutuhan mereka, sebaiknya
masyarakat menggunakan hak mereka untuk berperanserta.


                                                                                                             5
Beberapa pokok pikiran mengenai proses pembuatan rencana rinci berbasis partisipasi publik ini adalah sebagai
berikut:

A. Proses Pendataan dan Pra Analisa
Pendataan misalnya mengenai demografi seringkali mendapatkan kendala ketersediaan data atau kesimpangsiuran
data antara satu instansi dan instansi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan masyarakat yang turut
melakukan pencacahan data langsung (data primer) dipandu dan dievaluasi oleh ekspert. Demikian pula pendataan
lain seperti kondisi geografi fisik, infrastruktur, dll, diperlukan keterlibatan masyarakat disertai bukti-bukti nyata
keterlibatan tersebut. Perlu diperjelas tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang bertugas melakukan
pengumpulan data, sehingga pada tabel data atau sketsa peta disebutkan sumbernya yang berasal dari masyarakat
sendiri. Pada saat itulah, proses transfer pengetahuan atau proses edukasi dari ekspert kepada masyarakat sudah
mulai berjalan dan berhubungan pula dengan proses edukasi akan pentingnya ketertiban dan disiplin pendataan.
Masyarakat perlu diberi edukasi mengenai pembacaan dan interpretasi peta serta memahami makna dan manfaat
dari peta. Bagaimanapun, dalam konteks tata ruang, peta menjadi ujung visualisasi dari penyajian suatu kondisi.
Peraturan Pemerintah mengenai skala peta untuk tata ruang, tetap menjadi andalan. Bagi masyarakat awam,
kebanyakan akan lebih mudah memahami penataan ruang dengan melihat peta dibandingkan harus mencermati isi
tulisan dari suatu produk tata ruang. Namun demikian, masyarakat juga perlu mendapat edukasi untuk dapat
memahami dan menginterpretasi isi dari suatu produk tata ruang.

B. Proses Analisa.
Dalam proses analisa, lebih banyak dilakukukan pendekatan berlandaskan kaidah akademik yang lebih banyak
dikuasai oleh ekspert. Namun demikian bukan tidak mungkin terdapat peluang keterlibatan masyarakat, misalnya
analisa tentang sistim sosial budaya yang harus mengacu pada tata cara atau adat setempat. Dalam proses ini,
masyarakat perlu diberi informasi dasar mengenai pemakaian SNPM (Standar, Normalisasi, Pedoman dan Manual
yang dipergunakan) pada proses analisis, sehingga dengan demikian maka mereka akan yakin terhadap kebenaran
dan kelayakan dari hasil suatu analisis. Apabila terjadi suatu anomali pada proses analisa oleh ekspert, perlu juga
diberitahukan kepada masyarakat dimana diperlukan langkah-langkah tertentu sesuai kesepakatan agar hasil
analisa menjadi normal kembali, misalnya dengan kesepakatan tentang pengambilan asumsi untuk menambah atau
menyempurnakan kelengkapan data. Karena dalam proses analisa ini juga terdapat unsur edukasi, maka dalam
proses ini diperlukan suatu bentuk workshop dilokasi perencanaan, yang dipandu oleh ekspert.

C. Proses Pematangan dan Pengesahan Rencana
Dalam tahapan ini, partisipasi publik mendapat peran yang cukup baik, karena sebelumnya telah terlibat dalam
proses edukasi dan transfer pengetahuan dalam proses pendataan maupun proses analisa. Masyarakat akan
mendapat peran semakin strategis karena berhubungan dengan pengambilan keputusan terhadap penetapan skala
prioritas untuk pengembangan ruang desa. Pada saat dilakukan proses pengesahan, yang dapat berupa Peraturan
Daerah Kabupaten atau Peraturan Desa (apabila dimungkinkan secara hukum, misalnya berdasarkan hukum adat),
maka terdapat optimisme akan dukungan dari masyarakat, sehingga proses pengesahan dapat terlaksana efektif
dan efisien. Permasalahan selama ini, bahwa sudah terdapat banyak hasil studi tata ruang, namun ternyata hanya
sedikit yang sudah mendapat pengesahan dalam bentuk produk hukum. Dengan pola partisipasi publik ini maka
permasalahan tersebut dapat terhindarkan. Dalam menentukan pilihan mengenai bentuk peraturan yang diinginkan
perlu dipertimbangkan bahwa peraturan desa harus mengacu pada peraturan kabupaten, propinsi dan national dan
tidak boleh menetapkan sanksi yang lebih tinggi daripada peraturan daerah dari kabupaten. Dalam hal pengesahan
berupa Peraturan Desa melalui proses hukum adat, perlu mendapat kepastian keabsahan dari hukum adat tersebut
apakah sudah mendapatkan pengakuan secara resmi dari Pemerintah. Kemungkinan diperlukan terlebih dahulu
suatu yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pemberlakuan hukum adat dalam tata ruang. Dari yurisprudensi
tersebut, menjadi landasan hukum penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai pemberlakuan hukum adat
untuk produk hukum penataan ruang Desa. Diusulkan agar pihak instansi (Departemen Pekerjaan Umum) yang
memiliki lingkup tugas dalam hal tata ruang wilayah, perlu mendapatkan informasi konprehensip menyangkut hukum
adat daerah mana saja yang tidak bertentangan dengan hukum negara dan yang selanjutnya dapat diangkat sebagai
landasan hukum bagi penerbitan peraturan desa tentang tata ruang desa.


                                                                                                                    6
V. PENUTUP
Dalam proses penataan ruang desa senantiasa diperlukan pendekatan komprehensip antara bidang sosial budaya
dan rekayasa dengan melibatkan komponen masyarakat desa sebagai penghuni/pemakai ruang, serta keterlibatan
ekspert sebagai pihak yang memiliki kemampuan akademis dalam menjabarkan dan merumuskan secara lebih
teknis. Unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa atau sejenisnya dengan istilah lain, disertai dengan
perangkat kelembagaannya termasuk Badan Permusyawaratan Desa, dan para komponen masyarakat adat, perlu
mendapat pemberdayaan yang berkesinambungan mengenai penataan ruang ini. Tulisan diatas hanya merupakan
pokok-pokok pemikiran yang sekiranya bermanfaat bagi upaya penerbitan peraturan perundangan yang bersifat
lebih teknis menyangkut tata cara penataan ruang desa. Sebagai lampiran dari tulisan ini, disajikan beberapa hasil
penjelajahan melalui teknologi informasi mengenai produk tata ruang desa di negara lain.


Keterangan Publikasi

Tulisan ini , hak cipta pada penulis, pernah disampaikan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Sulawesi Utara, dalam rangka menyambut Hari Tata Ruang Dunia 2008, dan Hari Bakti PU,
Desember 2008, atas permintaan Bidang Tata Ruang Dinas PU Sulawesi Utara c.q. J.
Manginsela, ST.




                                                                                                                7
                 Perlunya Pemberlakuan Hukum Adat Dalam
                  Penyelenggaraan Penataan Ruang DESA

 “Bersama Menata             Penetapan Pemberlakuan
 Ruang untuk                  suatu Hukum Adat pada
                               Desa tertentu melalui                     3
 Semua”
                                 Yurisprudensi MA

                                                              Perda Kab. Mengenai
                                            2               pemberlakuan Hukum Adat
                         1                                   dalam Tata Ruang Desa
   Tata Cara Adat             DIusulkan untuk Disahkan              tertentu
   Yang Berlaku di              secara resmi menurut
    Suatu Desa                 Peraturan Perundangan                          4
                             Negara sebagai Hukum Adat
                                    yang berlaku
Rembug                                                            RTRW Desa
Desa                    Model Penataan Ruang yg :           Perda Desa Tentang Tata
                        •Direncanakan bersama             Ruang Berbasis Hukum Adat
Partisipatif            •Dipahami bersama                        -Tata Ruang Sosial
Demokratis/ Aspiratif   •Disepakati bersama                      -Tata Ruang Fisik Lingk.
Edukatif                •Dilaksanakan bersama                    -Tata Ruang Ekonomi
Transparansif           •Untuk Tujuan Bersama
Akuntabel                                                Sanksi menurut hukum adat,
Ref : Prof.Dr.Ir.Sangkertadi                               Social punishment , dlll



                                                                                            8
LAMPIRAN




                               Laporan Hasil Workshop
Peta Zonasi Penggunaan Lahan




                                                        9
LAMPIRAN




                                                              Memasukkan sketsa dalam peraturan tata ruang




Peta tata ruang desa




Contoh sebagian daftar isi dari peraturan zonasi tata ruang
desa



                                                                                                             10
11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:516
posted:8/27/2010
language:Indonesian
pages:11