Tayangan Kasubdit PA Memorandum Program Berbasis Kinerja 050810

Document Sample
Tayangan Kasubdit PA Memorandum Program Berbasis Kinerja 050810 Powered By Docstoc
					Direktorat Bina Program
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum




          Memorandum Program
    dan Penganggaran Berbasis Kinerja
   Bidang Cipta Karya Tahun 2010 – 2014
                               Disampaikan dalam acara
                  Workshop Penguatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
              Dalam Membangun Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya
                      Melalui Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota

                                  Jakarta, 5 Agustus 2010
Daftar Isi
   Memorandum Program
    Pengertian Memorandum Program Bidang Cipta Karya
    Struktur Program Penganggaran Mulai Tahun 2011 dst
    Fungsi Memorandum Program Bidang Cipta Karya
    Mekanisme Penyusunan Memorandum Program Bidang Cipta Karya 2010 – 2014
    Readiness Criteria
    Format Sandingan Long List Rincian Kegiatan dengan Target Output Renstra
    Contoh Long List Usulan Memorandum Program
    Contoh Ringkasan Kesepakatan Bersama Memorandum Program
    Exercise Rencana Pembiayaan Renstra Cipta Karya per Propinsi per Tahun

   Penganggaran Berbasis Kinerja
    Penganggaran Berbasis Kinerja
    Maksud Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
    Keterkaitan Kinerja dan Anggaran
    Struktur Anggaran
    Perubahan Paradigma Pemrograman dan Penganggaran di Ditjen Cipta Karya
    Hubungan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Bidang Cipta Karya
    Kebijakan Penyusunan Anggaran
    Lima Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Kinerja Dalam RKAKL
                                                                                2
Pengertian Memorandum Program Bidang Cipta Karya
  Memorandum program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari dokumen
   RPIJM bidang Cipta Karya kabupaten/ kota yang telah disusun dengan
   mempertimbangkan kemampuan pembiayaan kab/kota dari aspek teknis, biaya dan
   waktu.
  Memorandum program investasi harus dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang
   diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/Walikota/Gubernur selaku
   kepala daerah.
  Program investasi bidang Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan
   Kab/Kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kab/Kota tsb.
  Dokumen rencana program investasi tersebut dilengkapi aspek legalitas yang
   diwujudkan dalam kesediaan Bupati/Walikota selaku penyelenggara pembangunan
   daerah untuk melaksanakan program investasi yang telah diusulkan.
  Penyusunan rencana program investasi tersebut ditekankan aspek keterpaduan antara
   pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang PU/Cipta Karya,
   yang akan mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi
   Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai
   dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
  Untuk memberikan dasar hukum dari program investasi yang diusulkan Kabupaten/Kota
   diperlukan lembar kesepakatan Bupati/Walikota untuk melaksanakan dan mendanai
   program investasi bidang PU/Cipta Karya yang merupakan bagian dari memorandum
   program.
                                                                                          3
Struktur Program Penganggaran mulai TA 2011... dst

                                          Kebijakan
                                                           Kebijakan berjalan:
                                                              meliputi program-program
                               program           program
                                                              /kegiatan/output dan komponen
                                                              yang telah ditentukan dalam
                    kegiatan          kegiatan
                                                              anggaran sebelumnya dan
               output            output
                                                              merupakan baseline (angka dasar)


        Komponen          Komponen
         kegiatan          kegiatan



    Satu program terdiri dari beberapa kegiatan, program berada di level eselon I

    Satu kegiatan dapat terdiri dari beberapa output, kegiatan berada di level eselon II

    Output merupakan barang atau jasa yang dihasilkan pada tingkatan kegiatan

    Komponen /komponen kegiatan: yaitu proses yang dipergunakan dalam rangka mencapai output
Fungsi Memorandum Program Bidang Cipta Karya


   Sebagai dasar dalam penentuan dukungan Pemerintah pusat
    kepada Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan bidang cipta
    karya.

   Mendorong komitmen Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam
    menyusun program investasi bidang cipta karya dalam RPIJM,
    serta memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan,
    terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintahan
    Kabupaten/Kota seperti dari Pemerintahan Propinsi,
    Pemerintahan Pusat, masyarakat, Pinjaman Luar Negeri ataupun
    kerjasama dengan pihak swasta.




                                                                   5
    MEKANISME PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA 2010-2014
          TAHAPAN KEGIATAN                                                 MEKANISME PELAKSANAAN

     Konsolidasi, Identifikasi rincian                                                       RPIJM Kabupaten/
                                                                                                                   Konsolidasi, mengidentifikasi rincian
1    kegiatan & output RPIJM Kab./             RPIJM     RPIJM    RPIJM    RPIJM    RPIJM        Kota Final
                                                                                                                   kegiatan & output RPIJM Kab./ Kota
                                                                                            (yang sudah dinilai)
                   Kota

                                         Menyusun Long List yang berisi : daftar rincian kegiatan dan output RPIJM kab/kota (misal: sistem
                                         penyediaan air minum di kab. A, sistem pengelolaan sampah, sistem jaringan drainase, sistem
      Penyusunan Long List rincian
2         kegiatan Kab./ Kota
                                         penanganan kawasan kumuh..dsb) yang akan dibiayai oleh APBN dan APBD. Long list tsb merupakan
                                         tahap awal Penyusunan Memorandum Program disusun berdasar prioritas/kebutuhan mendesak
                                         dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan ” .

                                         Penyaringan/seleksi terhadap Long List rincian kegiatan berdasarkan kemampuan
      Pembahasan dengan Satgas           pembiayaan APBD Kab/Kota/Provinsi dan sasaran RENSTRA Ditjen Cipta Karya 2010-2014.
                Provinsi :
3       Penyaringan Long List &          Rincian kegiatan dalam Long List usulan daerah disandingkan dengan output Target Renstra
      Penyandingan jumlah output
                                         Ditjen Cipta Karya 2010-2014 serta target Millenium Development Goals 2015 yang tertuang
     usulan rincian kegiatan dengan
      output Target Renstra Ditjen       dalam Road Map MDGs Ditjen Cipta Karya.
      Cipta Karya 2010-2014 serta
              target MDGs
                                         Sandingan dibahas Satgas Provinsi bersama Tim Pusat untuk disesuaikan dengan alokasi
                                         pagu per propinsi sesuai kemampuan pembiayaan APBN Pusat/ Pagu Renstra


      Pembahasan dengan Satgas           Hasil tersebut kemudian dibahas di tingkat kabupaten/kota untuk disusun kesepakatan memorandum
4         Kabupaten/Kota                 program yang lebih detail, termasuk memastikan komitmen Dana Daerah untuk Urusan Bersama/
                                         DDUB

       Penyiapan Memorandum              Hasil kesepakatan bersama Satgas Kabupaten/Kota dijadikan Draft Memorandum Program bidang
5             Program                    Cipta Karya Kabupaten/Kota, berisikan rincian kegiatan yang siap dibiayai oleh APBN dan APBD

         Penandatanganan
6       Memorandum Program
                                         Hasil kesepakatan dimintakan persetujuan ke Bupati/Walikota, Gubernur dan Ditjen Cipta Karya
                                                                                                                                                      6
Readiness Criteria
     1. Ada rencana kegiatan rinci (Jelas)
     2. Ada Indikator kinerja untuk monitoring
     3. Kesiapan lahan, sudah tersedia lahan
     4. Tersedia DED
     5. Khusus pembangunan TPA dan IPAL
        sudah tersedia dokumen AMDAL
     6. Tersedia Dana Daerah Untuk Urusan
        Bersama (DDUB)
     7. Jelas unit pelaksana kegiatan
     8. Jelas institusi pengelola, pasca
        konstruksi
FORMAT SANDINGAN LONG LIST USULAN RINCIAN KEGIATAN DENGAN TARGET OUTPUT RENSTRA 2010-1014

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PROVINSI : .......
                                                                                                                                                                                        SANDINGAN
                                                                                                                                                                 PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-)           Lokasi                     TARGET RENSTRA S/D 2014
    KODE KEGIATAN                             OUTCOME/OUTPUT/ URAIAN KEGIATAN                                                    HARGA                                                             kelurahan                                   ALOKASI
                                                                                                                                          VOLUME   SATUAN                  APBD          APBD                  Tahun Anggaran    JUMLAH
                                                                                                                                 SATUAN                         APBN                            /Desa/Kecamata                                  BIAYA
                                                                                                                                                                           PROV.       KAB/KOTA                                  OUTPUT
                                                                                                                                                                                                       n                                       RENSTRA
          (1)                                                        ( 2 ) & (3)                                                 (4)      ( 5a )   ( 5b )       (6)        (7)          (8)          (9 )          ( 11 )        ( 12 )        ( 13 )
1   PENGEMBANGAN             01 Penyusunan NSPK Nasional bidang permukiman (Kegiatan pusat non Fisik)                                                NSPK                                                                           NSPK
    PERMUKIMAN:              02 Penyusunan NSPK daerah bidang permukiman (non-fisik)                                                                Laporan                                                                        Laporan
    Pengaturan, Pembinaan,   03 Pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur                                           Laporan                                                                        Laporan
    Pengawasan dan              Perkotaan/SPPIK (non-fisik)
    Penyelenggaraan dalam    04 Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan                                    Laporan                                                                        Laporan
    Pengembangan                dan Perdesaan (non-fisik)
    Permukiman               05 Pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan (non-fisik)                              Kawasan                                                                         Kawasan

                             06 Pendampingan diseminasi, sosialisasi, diklat dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta                        Laporan                                                                        Laporan
                                dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman (non-fisik)
                             07 Penyediaan PS penanganan kawasan kumuh di perkotaan (Fisik)                                                         Kawasan                                                                        Kawasan
                             08 Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur pendukungnya (Fisik)                                                     Twin Block                                                                     Twin Block
                             09 Penyediaan PS kawasan permukiman RSH, Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah                                Kawasan                                                                        Kawasan
                                (fisik)
                             10 Penanganan Prasarana dan Sarana (PS) permukiman di kawasan rawan bencana (fisik)                                    Kawasan                                                                        Kawasan
                             11 Penyediaan PS di kws Perdesaan Potensial/Agropolitan/Minapolitan (fisik)                                            Kawasan                                                                        Kawasan
                             12 Penyediaan PS Pendukung kegiatan Ekonomi dan Sosial Wilayah/PISEW (fisik)                                          Kecamatan                                                                      Kecamatan
                             13 Peningkatan Kualitas PS Permukiman di Desa Tertinggal, desa kumuh nelayan, Pembangunan                               Desa                                                                           Desa
                                Prasarana Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/ PNPM Mandiri.(fisik)
                             14 Peningkatan kualitas PS lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (fisik)                     Kawasan                                                                         Kawasan
                                SUB TOTAL PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                      -           -           -
2   PENATAAN BANGUNAN        01 Penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kegiatan Pusat non fisik)                                   NSPK                                                                           NSPK
    DAN LINGKUNGAN:          02 Bantuan teknis dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan                                        Laporan                                                                        Laporan
    Pengaturan, Pembinaan,      Lingkungan kepada Kabupaten/Kota (non-fisik)
    Pengawasan dan           03 Fasilitasi penyusunan RTBL kepada Kabupaten/kota (non-fisik)                                                        Laporan                                                                        Laporan
    Penyelenggaraan dalam    04 Fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) kepada kabupaten/kota                         Laporan                                                                        Laporan
    Penataan Bangunan dan       (non-fisik)
    Lingkungan Termasuk      05 Fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi Kawasan (non-fisik)                                 Kawasan                                                                         Kawasan
    Pengelolaan Gedung dan   06 Fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (non-fisik)                                        Kawasan                                                                         Kawasan
    Rumah Negara
                             07 Fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan                               Kawasan                                                                         Kawasan
                                Bersejarah (non-fisik)
                             08 Fasilitasi penguatan kelembagaan PBL, pelatihan (TOT), penyelenggaraan bangunan gedung,                             Laporan                                                                        Laporan
                                penataan lingkungan dan pendataan serta pengelolaan gedung dan rumah negara (non-fisik)

                             09 Fasilitasi Pemda dalam melaksanakan pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk                                  Laporan                                                                         Laporan
                                gedung dan rumah negara (non-fisik)
                             10 Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan gedung negara dan bersejarah (Fisik)                                            Kawasan                                                                         Kawasan
                             11 Pengembangan PS pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada kabupaten/kota                               Kota/Kab                                                                        Kota/Kab
                                (fisik)
                             12 Pengembangan PS Aksesibilitas pada Bangunan Gedung kepada kabupaten/kota                                           Kota/Kab                                                                        Kota/Kab
                             13 Peningkatan PS Penataaan dan Revitalisasi Kawasan (Fisik)                                                          Kawasan                                                                         Kawasan
                             14 Peningkatan Kualitas PS Ruang Terbuka Hijau/RTH di lingkungan permukiman (Fisik)                                   Kawasan                                                                         Kawasan
                             15 Peningkatan kualitas PS lingkungan permukiman Tradisional dan Bersejarah (Fisik)                                   Kawasan                                                                         Kawasan
                             16 Pengembangan PIP2B (provinsi)                                                                                      Provinsi                                                                        Provinsi
                             17 Pendampingan pemberdayaan komunitas masyarakat desa/kelurahan melalui PNPM Mandiri-                                 Desa                                                                            Desa
                                Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
                                SUB TOTAL PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN                                                                                             -           -           -


                                                                                                                                                                                                                                                        8
FORMAT SANDINGAN LONG LIST USULAN RINCIAN KEGIATAN DENGAN TARGET OUTPUT RENSTRA 2010-1014

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PROVINSI : .......
                                                                                                                                                                                            SANDINGAN
                                                                                                                                                                     PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-)           Lokasi                     TARGET RENSTRA S/D 2014
     KODE KEGIATAN                                OUTCOME/OUTPUT/ URAIAN KEGIATAN                                                      HARGA                                                           kelurahan                                  ALOKASI
                                                                                                                                                VOLUME   SATUAN                APBD          APBD                  Tahun Anggaran    JUMLAH
                                                                                                                                       SATUAN                       APBN                            /Desa/Kecamata                                 BIAYA
                                                                                                                                                                               PROV.       KAB/KOTA                                  OUTPUT
                                                                                                                                                                                                           n                                      RENSTRA
           (1)                                                            ( 2 ) & (3)                                                  (4)      ( 5a )   ( 5b )     (6)        (7)          (8)          (9 )          ( 11 )        ( 12 )       ( 13 )
 3   PENYEHATAN                 01   Penyusunan NSPK Pengelolaan air limbah (Kegiatan Pusat)                                                              NSPK                                                                          NSPK
     LINGKUNGAN                 02   Penyusunan NSPK pengelolaan drainase (Kegiatan Pusat)                                                                NSPK                                                                          NSPK
     PERMUKIMAN:                03   Penyusunan NSPK pengelolaan persampahan (Kegiatan Pusat)                                                             NSPK                                                                          NSPK
     Pengaturan, Pembinaan,
                                04   Bantek, Bintek, dan Pendampingan SSK pengelolaan air limbah (non-Fisik)                                             Laporan                                                                       Laporan
     Pengawasan dan
                                05   Bantek, Bintek, dan Pendampingan SSK pengelolaan drainase (non-Fisik)                                               Laporan                                                                       Laporan
     Penyelenggaraan Sanitasi
     Lingkungan (air limbah,    06   Bantek, Bintek, dan Pendampingan (SSK) pengelolaan Persampahan (non-Fisik)                                          Laporan                                                                       Laporan
     drainase) serta            07   Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan pengelolaan air limbah (non-Fisik)                     Laporan                                                                       Laporan
     Pengembangan Sumber        08   Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan pengelolaan drainase (non-Fisik)                       Laporan                                                                       Laporan
     Pembiayaan dan Pola        09   Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan pengelolaan persampahan (non-                          Laporan                                                                       Laporan
     Investasi Persampahan      10   Fisik)
                                     Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan air limbah (non-Fisik)                                                 Laporan                                                                       Laporan
                                11   Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan persampahan (non-Fisik)                                                Laporan                                                                       Laporan
                                12   Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan drainase (non-Fisik)                                                   Laporan                                                                       Laporan
                                13   Pembangunan PS air limbah dengan sistem Off-site, IPAL terpusat , skala kawasan kota                                Kawasan                                                                       Kawasan
                                14   Pembangunan PS air limbah dengan sistem On-site, pengelolaan Air limbah di kawasan                                  Kawasan                                                                       Kawasan
                                     permukiman RSH
                                15   Pembangunan jaringan drainase perkotaan termasuk Kota Besar, metropolitan                                           Kota/Kab                                                                      Kota/Kab
                                16   Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui                              Laporan                                                                      Laporan
                                     kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (non-fisik)
                                17   Peningkatan/pembangunan Tempat Pembuangan Akhir(TPA) dan infrastruktur pendukungnya                                 Kota/Kab                                                                      Kota/Kab
                                18   Pengadaan Sarana (peralatan) pengumpul sampah                                                                       Kawasan                                                                       Kawasan
                                19   Pembangunan PS sampah terpadu 3R                                                                                    Kawasan                                                                       Kawasan
                                     SUB TOTAL PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN                                                                                            -           -           -
 4   AIR MINUM: Pengaturan,     01   Penyusunan NSPK air minum (Kegiatan Pusat non-fisik)                                                                  NSPK                                                                          NSPK
     Pembinaan, Pengawasan,     02   Penyelenggaraan pengembangan SPAM di kabupaten/Kota sesuai NSPK / Fasilitasi Penyusunan                              Laporan                                                                       Laporan
     Pengembangan Sumber             Rancangan Perda Air Minum (non- Fisik)
     Pembiayaan dan Pola        03   Pendampingan dan Penetapan Rencana Induk SPAM (non- Fisik)                                                           Laporan                                                                       Laporan
     Investasi dan              04   Penyelenggaraan pembinaan, pendidikan dan pelatihan (Diklat) air minum kepada                                        Laporan                                                                       Laporan
     Penyelengaraan serta            kabupaten/Kota/PDAM (non- Fisik)
     Pengembangan Sistem        05   Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan air minum di kab/kota (non- Fisik)                          Laporan                                                                       Laporan
     Penyediaan Air Minum       06   Pembinaan, Bantuan Teknis dan Manajemen Pengelola Air Minum PDAM (non-Fisik)                                          PDAM                                                                          PDAM
                                07   Pembinaan, bantek bagi pengelola air minum non-PDAM (non-Fisik)                                                     non-PDAM                                                                      non-PDAM
                                08   Penyusunan pra-studi kelayakan KPS untuk PDAM (non- Fisik)                                                           Laporan                                                                       Laporan
                                09   Fasilitasi dan kajian PDAM dalam mendapatkan pinjaman dari bank (non- Fisik)                                          PDAM                                                                          PDAM
                                10   penyusunan studi alternatif pola pembiayaan pengembangan SPAM (non- Fisik)                                           Laporan                                                                       Laporan
                                11   Menyelenggarakan Kampanye Hemat Air dan Perlindungan Sumber Air Baku (non- Fisik)                                     Lokasi                                                                        Lokasi
                                12   Pilot project edukasi/Percontohan reuse dan daur ulang air limbah (Fisik)                                             Lokasi                                                                        Lokasi
                                13   Pengembangan PS Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan (Fisik)                                   Kawasan                                                                       Kawasan
                                14   Fasilitasi Pengembangan PS Air Minum Perkotaan/ IKK (Fisik)                                                            IKK                                                                           IKK
                                15   Fasilitasi Pengembangan PS Air Minum Perdesaan (Fisik)                                                                 Desa                                                                          Desa
                                16   Fasilitasi Kapasitas Produksi Terpasang untuk menangani Kawasan Pemekaran, Pulau Terluar,                            Kawasan                                                                       Kawasan
                                     Perbatasan, Terpencil, KAPET (Fisik)
                                17   Fasilitasi Kapasitas Produksi terpasang mendukung Pelabuhan Perikanan (Fisik)                                       Kawasan                                                                       Kawasan

SUB TOTAL AIR MINUM                                                                                                                                                        -           -           -
TOTAL PROPINSI                                                                                                                                                             -           -           -
Contoh Long List Usulan Memorandum Program Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Kapuas Hulu
                                                                                                                                PEMBIAYAAN ( x Rp 1.000,- )
                                                                                                                   HARGA                                             RENCANA
KEGIATAN                 KOMPONEN /RINCIAN KEGIATAN                             LOKASI           VOLUME SATUAN
                                                                                                                  SATUAN                  APBD          APBD       PELAKSANAAN
                                                                                                                               APBN
                                                                                                                                          PROV        KAB/KOTA
1. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                    21,731,636 12,640,000      270,000
           Pengembangan PS Kawasan Agropolitan
         1 Pemb. Jalan Poros Desa                                      Kab. Kapuas Hulu             1000   m'         3,900   3,900,000                                2011
         2 Pemb. Jalan Poros Desa                                      Kab. Kapuas Hulu             1000   m'         3,900   3,900,000                                2012
         3 Pemb. Jalan Usaha Tani                                      Kab. Kapuas Hulu             1000   m'         1,000   1,000,000                                2011
         4 Pemb. Jalan Usaha Tani                                      Kab. Kapuas Hulu             1000   m'         1,000   1,000,000                                2012
         5 Gazebo                                                      Kab. Kapuas Hulu                1   Unit     125,000     125,000                                2012
         6 Dermaga                                                     Kab. Kapuas Hulu                1   Unit     250,000     250,000                                2012
           Pengembangan Kws RSH Komp. Perumahan PNS
         1 Pemb. Jalan Poros                                           Kab. Kapuas Hulu             1000   m'         1,300   1,300,000                                2011
         2 Pemb. Jalan Poros                                           Kab. Kapuas Hulu             1000   m'         1,300   1,300,000                                2012
         3 Pemb. Jalan Poros                                           Kab. Kapuas Hulu             1000   m'         1,300               1,300,000                    2013
         4 Pemb. Jembatan                                              Kab. Kapuas Hulu                1   Unit     450,000    450,000                                 2011
           Bangunan Kawasan perbatasan perb BDC/PPLB Badau
         1 Jalan Poros PPLB 2 jalur (L = 7 m/jalur) aspal              Kab. Kapuas Hulu              108   m'        35,000               3,780,000                    2011
         2 Jalan Poros PPLB 2 jalur (L = 7 m/jalur) aspal              Kab. Kapuas Hulu              108   m'        35,000               3,780,000                    2012
         3 Jalan Poros PPLB 2 jalur (L = 7 m/jalur) aspal              Kab. Kapuas Hulu              108   m'        35,000               3,780,000                    2013
         4 Drainase Utama (50 x 50)                                    Kab. Kapuas Hulu               36   m'         2,500                              90,000        2011
         5 Drainase Utama (50 x 50)                                    Kab. Kapuas Hulu               36   m'         2,500                              90,000        2012
         6 Drainase Utama (50 x 50)                                    Kab. Kapuas Hulu               36   m'         2,500                              90,000        2013
           Pengembangan PS kws Perbatasan Kapuas Hulu PPLB kws Perbatasan Kapuas Hulu
         1 Peningkatan Jalan Poros Desa L = 3 meter                    Desa Tupak                   3500   M            720   2,521,061                                2011
         2 Pembuatan Jembatan Uk.7 m x 5 m                             Desa Tupak                      3   Unit     280,000     840,000                                2012
         3 Pembuatan Box Culvent Uk. 7 x 1.5 x 2 m                     Desa Tupak                      5   Unit      70,000     350,000                                2012
         4 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa L = 3 meter               Desa Umar Tanjung            1000   M            720     720,303                                2011
         5 Pembuatan Jembatan Uk.5 m x 3 m                             Desa Umar Tanjung               2   Unit     150,000     300,000                                2012
         6 Pembuatan Box Culvent Uk. 5 x 1.5 x 2 m                     Desa Umar Tanjung               6   Unit      50,000     300,000                                2012
         7 Peningkatan Jalan Kota L = 3 meter                          Desa Puring Kencana          3000   M            720   2,160,909                                2012
         8 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa L = 3 meter               Putussibau, Desa Bungan      1200   M            720     864,364                                2011
         9 Pembuatan Jembatan Uk.5 m x 3 m                             Putussibau, Desa Bungan         2   Unit     150,000     300,000                                2012
        10 Pembuatan Box Culvent Uk. 5 x 1.5 x 2 m                     Putussibau, Desa Bungan         3   Unit      50,000     150,000                                2012
Contoh Long List Usulan Memorandum Program Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Kapuas Hulu
                                                                                                                                  PEMBIAYAAN ( x Rp 1.000,- )
                                                                                                                      HARGA                                             RENCANA
KEGIATAN                    KOMPONEN /RINCIAN KEGIATAN                                 LOKASI     VOLUME SATUAN
                                                                                                                     SATUAN                  APBD         APBD        PELAKSANAAN
                                                                                                                                 APBN
                                                                                                                                             PROV       KAB/KOTA
2. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN                                                                                              3,870,000          0     1,350,000
         1 Pelatihan Teknis Tenaga Pendata Bangunan Gedung dan Keselamatan Gedung                      1   Laporan     250,000    250,000                                 2011
         2 Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kab Kapuas Hulu           1   Laporan     250,000    250,000                                 2011
         3 Penyusunan RTBL di Kabupaten Kapuas Hulu                            Kab. Kapuas Hulu        1   Laporan     450,000                             450,000        2011
         4 Penyusunan RTBL di Kabupaten Kapuas Hulu                            Kab. Kapuas Hulu        1   Laporan     900,000                             900,000        2012
         5 Bantek Penyusunan RTBL                                              Kab. Kapuas Hulu        1   Laporan     100,000    100,000                                 2011
         6 Bantek Penyusunan RTBL                                              Kab. Kapuas Hulu        1   Laporan     200,000    200,000                                 2012
           Penataan dan Revitalisasi Kawasan
         1 DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kraton Selimbau               Selimbau                1   Laporan      85,000      85,000                                2011
         2 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kraton Selimbau         Selimbau                1   Laporan      75,000      75,000                                2011
         3 Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kraton Selimbau             Selimbau                1   Laporan   1,500,000   1,500,000                                2011
                                                                               Tj
         4 DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Rumah Betang Ds.Tanjung KarangKarang                  1   Laporan      85,000      85,000                                2011
                                                                               Karang
         5 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Rumah Betang Ds.Tanjung Tj Karang               1   Laporan      75,000      75,000                                2011
                                                                               Tj
         6 Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Rumah Betang Ds.Tanjung KarangKarang                1   Laporan   1,250,000   1,250,000                                2012
Contoh Long List Usulan Memorandum Program Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Kapuas Hulu
                                                                                                                         PEMBIAYAAN ( x Rp 1.000,- )
                                                                                                             HARGA                                         RENCANA
KEGIATAN                  KOMPONEN /RINCIAN KEGIATAN                              LOKASI   VOLUME SATUAN
                                                                                                            SATUAN                  APBD          APBD   PELAKSANAAN
                                                                                                                        APBN
                                                                                                                                    PROV        KAB/KOTA
3. PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN                                                                                     5,230,000   5,288,300     9,119,488
          Bantuan Teknis Persampahan Terpadu Berbasis Masyarakat          Kapuas Hulu           1 paket        30,000     30,000                              2010
          Penyusunan DED TPA Baru &UKL-UPL                                Kapuas Hulu           1 paket       200,000    200,000                              2010
          Peningkatan Pengelolaan TPA/ Sanitary Landfill/ Sistem Regional
          Pembangunan TPA Sistem Sanitary Landfill                        Kapuas Hulu           1   paket   5,000,000   5,000,000                             2013
          Kegiatan Sosialisasi dan Pembuatan Revisi Perda                 Kapuas Hulu           1   paket     342,400                             342,400     2011
          Kegiatan Sosialisasi dan Pembuatan Revisi Perda                 Kapuas Hulu           1   paket     428,000                             428,000     2012
          Kegiatan Sosialisasi dan Pembuatan Revisi Perda                 Kapuas Hulu           1   paket     535,000                             535,000     2013
          Penambahan Sarana Persampahan                                   Kapuas Hulu           1   paket     203,200                             203,200     2011
          Penambahan Sarana Persampahan                                   Kapuas Hulu           1   paket     254,000                             254,000     2012
          Penambahan Sarana Persampahan                                   Kapuas Hulu           1   paket     317,500                             317,500     2013
          Peningkatan Kualitas TPA
          Penyusunan DED TPA                                                                    1 paket       562,500                             562,500     2011
          Penyusunan DED TPA                                                                    1 paket       703,200                             703,200     2012
          Penyusunan DED TPA                                                                    1 paket       879,000                             879,000     2012
          Pengembangan Pengelolaan Sanitasi
          Perencanaan Teknis Pembangunan MCK                                                    1   paket     166,300                              166,300    2011
          Pengawasan Teknis Pembangunan MCK                                                     1   paket     104,000                              104,000    2011
          Pengawasan Teknis Pembangunan MCK                                                     1   paket     208,000                              208,000    2012
          Pembangunan MCK                                                                       1   paket   2,078,300                            2,078,300    2011
          Pembangunan MCK                                                                       1   paket   2,338,088                            2,338,088    2012
          Bantuan Teknik Bidang PLP (Drainase)
          Pengembangan Program dan Perencanaan Pembangunan Sistem Drainase
          Penyusunan Detail Drainase                                      Kapuas Hulu           1   paket     394,815                 75,200                  2011
          Pengawasan Teknis Pemb. Drainase                                Kapuas Hulu           1   paket     328,500                 62,500                  2011
          Pengawasan Teknis Pemb. Drainase                                Kapuas Hulu           1   paket     328,500                 78,200                  2012
          Pengawasan Teknis Pemb. Drainase                                Kapuas Hulu           1   paket     328,500                 97,800                  2013
          Pengembangan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
          Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong                     Kapuas Hulu           1 paket       979,057               1,304,800                 2011
          Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong                     Kapuas Hulu           1 paket       979,057               1,631,000                 2012
          Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong                     Kapuas Hulu           1 paket       979,057               2,038,800                 2013
Contoh Long List Usulan Memorandum Program Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Kapuas Hulu
                                                                                                                                 PEMBIAYAAN ( x Rp 1.000,- )
                                                                                                                   HARGA                                               RENCANA
KEGIATAN                 KOMPONEN /RINCIAN KEGIATAN                           LOKASI           VOLUME SATUAN
                                                                                                                  SATUAN                    APBD         APBD        PELAKSANAAN
                                                                                                                                APBN
                                                                                                                                            PROV       KAB/KOTA
4. AIR MINUM                                                                                                                   46,458,000          0    50,840,000
           Bantuan Teknis / Bantuan Program Penyehatan PDAM
           Bantuan Teknis / Bantuan Program Penyehatan PDAM                                           1 Laporan     300,000      300,000                                 2011
           Pembangunan SPAM Di Desa Rawan Air,Pesisir dan Terpencil
           Pembangunan Jaringan Air Minum                                                             1 Paket      3,300,000   3,300,000                                 2011
           Pembangunan Jaringan Air Minum                                                             1 Paket      2,750,000   2,750,000                                 2012
           Pengembangan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Perbatasan
           Peningkatan Jaringan Air Bersih kws perbatasan             Kws perbt.kwsn BDC/PPLB Badau   1   Paket    2,000,000   2,000,000                                 2011
           Peningkatan Jaringan Air Bersih kws perbatasan             Kws perbt.kwsn BDC/PPLB Badau   1   Paket    2,000,000   2,000,000                                 2012
           Peningkatan Jaringan Air Bersih kws perbatasan             Kws perbt.kwsn BDC/PPLB Badau   1   Paket    2,000,000   2,000,000                                 2013
           Perencanaan Teknis Jaringan Air Bersih                                                     1   paket      638,800     638,800                                 2011
           Perencanaan Teknis Jaringan Air Bersih                                                     1   paket      798,500     798,500                                 2012
           Pengawasan Teknis                                                                          1   paket    6,586,500                             6,586,500       2011
           Pengawasan Teknis                                                                          1   paket      421,900     421,900                                 2012
           Pengawasan Teknis                                                                          1   paket      527,400     527,400                                 2013
           Pengawasan Teknis                                                                          1   paket      659,300     659,300                                 2014
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perkotaan                                                    1   paket    8,233,200                             8,233,200       2011
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perkotaan                                                    1   paket   10,291,500                            10,291,500       2012
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perkotaan                                                    1   paket   12,864,400                            12,864,400       2013
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perkotaan                                                    1   paket   12,864,400                            12,864,400       2014
           Prog Pembangunan PS Air Minum Kawasan Perbatasan                                           1   paket    2,437,400   2,437,400                                 2011
           Prog Pembangunan PS Air Minum Kawasan Perbatasan                                           1   paket    3,046,800   3,046,800                                 2012
           Prog Pembangunan PS Air Minum Kawasan Perbatasan                                           1   paket    3,808,500   3,808,500                                 2013
           Prog Pembangunan PS Air Minum Kawasan Perbatasan                                           1   paket    4,760,700   4,760,700                                 2014
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perdesaan                                                    1   paket    2,950,000   2,950,000                                 2011
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perdesaan                                                    1   paket    3,687,500   3,687,500                                 2012
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perdesaan                                                    1   paket    4,609,400   4,609,400                                 2013
           Prog Pembangunan PS Air Minum Perdesaan                                                    1   paket    5,761,800   5,761,800                                 2014
TOTAL                                                                                                                          77,289,636 17,928,300    61,579,488
CONTOH RINGKASAN KESEPAKATAN PEMBIAYAAN BERSAMA MEMORANDUM PROGRAM
PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN KAPUAS HULU
                                                             2011 - 2014
                                                    SUMBER PEMBIAYAAN (Rp. 1000,-)
                          KEGIATAN                                                          APBD                    KETERANGAN
                                                     APBN                APBD PROV.      KABUPATEN/
                                                                                            KOTA
                                  (1)                  (2)                  (3)                 (4)                    (5)
 1   PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                           21,731,636           12,640,000              270,000

 2   PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN                    3,870,000                 -             1,350,000

 3   PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN                    5,230,000           5,288,300           9,119,488

 4   AIR MINUM                                         46,458,000                  -            50,840,000
     TOTAL                                             77,289,636           17,928,300          61,579,488




         (....................)                (.....................)                    (.....................)
            DJCK                                  Gubernur                               Bupati/Walikota
15
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Penganggaran Berbasis Kinerja

 Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan
   memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
   keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi
   dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
 Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan
   indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari
   setiap program dan jenis kegiatan.
 Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya
   satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan
   prakiraan maju pada program yang bersangkutan.
Maksud Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

  (Penjelasan PP No. 21 tahun 2004)

      Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari
       penggunaan sumber daya yang terbatas
      Tujuan dan indikator kinerja yang jelas akan:
        mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas
           dalam pemanfaatan sumber daya, dan
        Memperkuat proses pengambilan keputusan
           tentang kebijakan dalam jangka menengah
1.Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian
   anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output
   sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga
   akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah
   alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan
   sumber daya.
2.Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan
   harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas
   dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi
   masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka
   pencapaian output kegiatan.
3.Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau
   Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu
   pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
   dapat berupa indikator input, indikator output atau indikator
   outcome.
KETERKAITAN KINERJA DAN ANGGARAN

         LEVEL                                     DEP/LEMBAGA
        NASIONAL                                                                Program
                              Target Kinerja

                                                                                 Outcome
                                   Total Rp
                                                      ESELON I
        PRIORITAS           Indikator Kinerja                                 Indikator Kinerja
                                Nasional


                              Target Kinerja                                     Total Rp

         FOKUS                     Total Rp       ESELON II/SATKER
        PRIORITAS                                                               • Fungsi dan Sub
                                                                                  Fungsi;
                            Indikator Kinerja                                   • Prioritas atau Non
                                Nasional                                          Prioritas.

                                                KEGIATAN         KEGIATAN
        KEGIATAN                                PRIORITAS        TUPOKSI
        PRIORITAS

                                                        Output dan              Indikator
                                                         Volume      Jml Rp
 Output dan            Indikator                                                 Kinerja
  Volume      Jml Rp                                      Output
                        Kinerja
   Output
STRUKTUR ANGGARAN
                STRUKTUR ANGGARAN

     P R OG R AM        OUT C OME


     K E G IAT AN     OUT P UTUT
                        OUT P P UT
                           OUT

     K E G IAT AN     OUT P UTUT
                        OUT P P UT
                           OUT



                      S UB O UT P UT


                     K OMP ON E N
                       K OMP ON E N
                         K OMP ON E N

                             S UB
                                S UB
                        K OMP O NE N
                                   S UB
                           K OMP O NE N
                              K OMP O NE N


                         DE T IL
                                DE T IL
                       B E L A NJ A DE T IL
                             B E L A NJ A
                                    B E L A NJ A
Perubahan Paradigma
Pemrograman dan Penganggaran di Ditjen Cipta Karya

 • Project Approach menjadi
   Program Approach
 • Program Approach diawali
   dengan penyiapan strategi
   pengembangan
   kabupaten/kota berbasis
   RTR Kab/Kota dan RPJM
   Daerah
 • Penyusunan RPIJM yang
   bersifat multi- sektor, multi-
   tahun dan multi- pendanaan
 • Penyusunan RKAKL
   berbasis RPIJM
Hubungan Perencanaan & Penganggaran
Pembangunan Bidang Cipta Karya
                                          Renstra   Pedoman   Renja       Pedoman   RKA-               Rincian
                                            KL                 KL                    KL                 APBN
Pemerintah
  Pusat                            Pedoman Bahan          Diacu   Bahan

                     RPJP    Pedoman RPJM    Dijabarkan                   Pedoman
                                                        RKP                         RAPBN                APBN
                    Nasional        Nasional

Sinkronisasi dan
 integrasi Pusat/      Master                RPIJM            Memorandum            TOR/FS/   Dokumen kelayakan
 Daerah/Swasta/         plan               Bid PU/CK            proyek               DED      (tdk sekedar shopping lis
   Masyarakat



                     RPJP       Pedoman   RPJM      Dijabarkan RKP        Pedoman
                                                                                    RAPBD                APBD
                     Daerah               Daerah              Daerah

Pemerintah                         Pedoman Bahan          Diacu   Bahan
  Daerah
                                          Renstra             Renja       Pedoman    RKA-                DPA-
                                           SKPD               SKPD                   SKPD                APBD


                    UU Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

                                                                             UU Keuangan Negara
    Kebijakan Penyusunan Anggaran
               specific
                   measurable

                          attributable
                                 relevant

 Direktorat                              timely
 (Eselon 2)

 Kegiatan      Perumusan




                                                                  Efisiensi
                indikator                                                       Tinggi
Sub Kegiatan                                                                    Sedang

  Output                                                                        Rendah


                Assessment                        keberlanjutan                   manfaat
                 capaian




                                                                  Efektivitas
                                                                          Skenario
                                                                           KPJMD
      Komponen
      Pokok
PENDEKATAN ANGGARAN            SATUAN KERJA MEMPUNYAI
KINERJA DALAM RKA-KL           KELUARAN YANG JELAS &
                               TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI
                               PELAKSANAAN KEGIATAN


SATUAN KERJA SEBAGAI
PENANGUNGJAWAB
                               PERHITUNGAN ANGGARAN
PENCAPAIAN
                               DIDASARKAN PADA STANDAR
KELUARAN/OUTPUT
                               BIAYA (BERSIFAT UMUM DAN
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
                               BERSIFAT KHUSUS


RANGKAIAN TINDAKAN YG
DILAKSANAKAN SATUAN KERJA       PEMBEBANAN
SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA    ANGGARAN PADA
UNTUK MENGHASILKAN              JENIS BELANJA YANG
KELUARAN/OUTPUT YANG            SESUAI
DITENTUKAN
MERINCI: fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan,
 sub sub kegiatan kemudian dijabarkan ke dalam
 PENGKODEAN.
Untuk fungsi, sub fungsi sampai kepada sub kegiatan diambil
 dari RKA/KL (sub sub kegiatan tidak ada). Harus di generate.
Mendefinisikan masalah (kriteria) belanja, apakah belanja
 modal atau belanja barang.
 Misal belanja sosial (PPIP), tidak bisa dalam bentuk meter
 jalan, tapi harus dalam bentuk desa (ada berapa desa),
 sampai dengan jumlah desa yang ditangani. Fungsi PPIP:
 apakah untuk pengembangan wilayah atau pengentasan
 kemiskinan. Cek konsistensi dari 2008. Kasus trash rack
 akan masuk ke mana (apakah masuk sub kegiatan atau Cuma
 item dari sub-sub kegiatan).
Diharapkan kode internal sudah dapat dikeluarkan. Itu yang
 sudah dikeluarkan.
Ada evaluasi kinerja anggaran (ada indikator kinerja
  anggaran), ada input, output, dan
  outcome/effectiveness indicators.
Terlebih dulu ditentukan tidak bisa top down, tapi dari
  kegiatan yang telah dilaksanakan.

Input indicator: melaporkan sumberdaya yang digunakan
  untuk menjalankan suatu keigatan atau program.
Output indicator: melaporkan unit barang/ jasa yang
  dihasilkan suatu kegiatan atau program.
Outcome: melaporkan hasil (termasuk kualitas
  pelayanan).
Input – Program & Kegiatan – Output & Outcome
                                            Outcome




Input:           Program/
Pendanaan                                Output         Outcome
                 Kegiatan



                                           Outcome
                 Feed Back / Indikator
                       Kinerja
   “Efisiensi”                              “Efektivitas”
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1006
posted:8/25/2010
language:Indonesian
pages:29