Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Pedoman Binwas Transfusi Dinkes - DOC

VIEWS: 899 PAGES: 16

									                                                     Lampiran
                                                     Keputusan Menteri Kesehatan
                                                     Nomor :
                                                     Tanggal :


     PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
                        OLEH DINAS KESEHATAN


I.   PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
     Landasan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di Indonesia selama ini adalah
     PP No 18/1980 tentang transfusi darah, serta Permenkes No 478/1990 dan SK Dirjen
     Yanmedik No.1147/1991 sebagai pelengkap PP tersebut. Pada PP No 18/1980 tersebut
     dinyatakan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfusi darah ditugaskan
     kepada Palang Merah Indonesia, atau instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam
     pelaksanaannya selama ini terkesan bahwa penyelenggaraan pelayanan transfusi darah
     seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab PMI melalui UTD PMI saja tanpa ada
     keterlibatan Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Daerah.
     Dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, maka PP 18/1980 tidak lagi dapat
     mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di Indonesia.
     Sejalan dengan hal tersebut di atas telah dilakukan revisi PP tersebut, dimana dalam
     revisi PP tersebut telah ditegaskan bahwa pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi
     maupun kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyediaan darah yang aman dalam
     jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
     Peranan Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan secara jelas telah ditegaskan
     dalam UU No 32 thn 2004 tentang pemerintah daerah yaitu : urusan wajib yang menjadi
     kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang
     meliputi beberapa bidang termasuk penanganan bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam
     Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar
     Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa salah satu
     pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah pelayanan obstetri dan
     neonatal emergensi dasar dan komprehensif dengan indikator kinerjanya antara lain
     akses terhadap ketersediaan darah dan komponennya yang aman untuk menangani
     rujukan ibu hamil dan neonatal.
     Oleh sebab itu pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota perlu
     memperhatikan pelayanan darah di daerahnya masing-masing sehingga tersedia darah
     yang aman, mudah diakses, jumlah cukup dan tepat waktu. Dengan demikian pelayanan
     darah harus diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan setempat.


B. Tujuan
1.   Umum :
     Terselenggaranya pelayanan darah yang aman dan berkualitas, sesuai dengan standar
     yang didukung oleh kerjasama yang baik dari seluruh stakeholders.

2.   Khusus :
     1. Dinas Kesehatan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan
        darah aman di wilayahnya.
      2.   Tersedianya acuan dalam pembinaan pelayanan darah aman oleh Dinas Kesehatan
           di wilayahnya.
      3.   Dinas Kesehatan dapat memahami dan membantu penyelesaian permasalahan
           pelayanan darah aman di wilayahnya.
      4.   Dinas Kesehatan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan
           darah aman di wilayahnya masing-masing.


C. Sasaran
      1. Petugas Dinas Kesehatan Provinsi,Kab/Kota
      2. Pemerintah Daerah
      3. Manajemen RS
      4. Petugas Unit Transfusi Darah (UTD)
      5. Petugas Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
      6. Lembaga terkait lainnya


II.   PELAYANAN TRANSUSI DARAH
A. Pengertian/definisi
      Pelayanan transfusi darah : Upaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari serangkaian
      kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian donor, pengambilan, pengamanan,
      pengolahan, penyimpanan darah dan tindakan medis pemberian darah kepada resipien
      untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
      Unit Transfusi Darah : adalah unit yang berfungsi sebagai pengelola penyediaan darah
      transfusi yang aman, berkualitas dan efektif, mulai dari pengerahan donor darah sukarela
      resiko rendah sampai dengan pendistribusiannya kepada rumah sakit.
      Bank Darah Rumah Sakit: merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang
      bertanggung jawab atas tersedianya darah yang telah di uji saring dan dalam jumlah
      yang cukup di RS untuk memenuhi kebutuhan tindakan medis transfusi yang aman,
      berkualitas sebagai pendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.


B. Prinsip Pelayanan Transfusi Darah Aman
      Pelayanan transfusi darah aman harus memenuhi beberapa prinsip yaitu :
      1.   Darah berasal dari donor sukarela, sehat dan memenuhi kriteria sebagai donor
           darah resiko rendah (low risk donor) terhadap tertular penyakit infeksi menular lewat
           transfusi darah.
      2.   Seluruh proses pengamanan & pengolahan, penyimpanan serta kualitas bahan
           habis pakai sesuai Standar
      3.   Distribusi dilakukan dengan rantai dingin oleh petugas yang berwenang serta
           mengikuti standar prosedur operasional (sistem distribusi tertutup)
      4.   Pemakaian secara rasional, indikasi dan pemilihan komponen berdasarkan analisa
           medis yang tepat.
a. Proses pelayanan :

    Bagan 1.



                   Garis Besar Proses Pelayanan Darah :


  Masyarakat                    UTD                     RS/BDRS                Masyarakat yang
                                                                                Membutuhkan


                                                    •Bank Darah:
  Pendonor           •Rekruitment Donor
                                                                                •Biaya
                     •Seleksi Donor                      - Penyimpanan/stock
  •Sukarela
                                                                                •Ketepatan indikasi
                     •Pengambilan Darah                    darah yang telah
  •Pengganti                                                                    dan waktu
                     •Pengamanan                           aman
                                                                                pemberian
                     •Pengolahan darah                   - Cross Match
                                                                                •Manfaat & side efek
                     •Penyimpanan                   •Penentuan Indikasi

                     •Distribusi/Transportasi       •Pemberian transfusi

                     • pencatatan dan pelaporan     •Reaksi transfusi
                                                    •Pencatatan & Pelaporan

                                                UTDRS




  Darah adalah materi biologis yang di produksi oleh tubuh manusia dalam jumlah yang
  terbatas dan belum dapat disintesis di luar tubuh. Pengadaannya hanyalah dari
  donasi secara sukarela yang dilakukan oleh para donor darah. Diluar tubuh manusia,
  darah merupakan materi biologis yang labil. Untuk mempertahankan viabilitasnya
  diperlukan nutrien dan antikoagulan serta persyaratan suhu tertentu. Disamping itu
  pemberian transfusi darah mempunyai resiko penularan penyakit Infeksi Menular
  Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dan reaksi transfusi hemolitik.
  Pelayanan transfusi darah dimulai dengan melakukan Rekruitment calon donor yaitu
  mengumpulkan orang-orang yang bersedia menjadi donor darah. Ini dapat dilakukan
  oleh PMI, masyarakat, puskesmas maupun instansi-instansi sebagai upaya
  membantu kelancaran tugas UTD. Selanjutnya dilakukan seleksi donor untuk
  mendapatkan donor sukarela dengan resiko rendah. Seleksi dilakukan melalui
  anamnesa (menganalisa gaya hidup/lifestyle calon donor dan menentukan bahwa
  calon donor bukan dari golongan resiko tinggi mengidap penyakit menular melalui
  darah, maupun penyakit-penyakit yang dapat membahayakan pendonor bila darahnya
  diambil),dan pemeriksaan fisik. Bila calon donor diyakini sehat dan siap mendonorkan
  darahnya maka dilakukan pencatatan identitas, pemberian kode donor, pemeriksaan
  Hemoglobin dan golongan darah , selanjutnya dilakukan pengambilan darah donor
  dan ditampung dalam kantong darah berukuran 250 cc/350 cc serta diambil sampel
  darah untuk pemeriksaan ulang golongan darah ABO, Rhesus dan uji saring, yaitu
  pemeriksaan terhadap penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (ILMTD)
  antara lain: Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C, dan anti-HIV. Untuk daerah dengan
  prevalensi malarianya tinggi dapat ditambah dengan pemeriksaan malaria darah. Bila
  darah sudah dinyatakan terbebas dari penyakit IMLTD selanjutnya dilakukan
  penyimpanan atau dilakukan pemisahan komponen sesuai kebutuhan.
  Kantong-kantong darah selanjutnya didistribusikan ke bank-bank darah rumah sakit
  sebagai stock di RS atau dilakukan penyimpanan sementara di UTD. Distribusi
  harus dilakukan oleh petugas, karena pada dasarnya pelayanan transfusi darah
  adalah memakai sistem distribusi tertutup dengan rantai dingin, karena dalam
  pendistribusian, kantong darah memerlukan perlakuan khusus agar tidak terjadi lisis.
  Rumah sakit harus selalu mempunyai stock darah aman siap pakai di unit BDRSnya,
  untuk memudahkan dan memotong waktu bila ada pasien yang membutuhkan
  transfusi. Proses yang terjadi di rumah sakit adalah penentuan indikasi oleh dokter,
  serta penentuan bentuk darah yang dibutuhkan (whole blood, ataupun komponen
  darah), disini yang berperan adalah dokter dalam menentukan ketepatan kebutuhan.
  Dokter akan membuat surat permintaan berupa formulir permintaan darah ke BDRS,
  selanjutnya petugas BDRS akan melakukan pemeriksaan golongan darah resipien
  dan darah donor serta uji silang serasi. Darah yang telah diuji dan dinyatakan sesuai
  diserahkan kepada dokter yang meminta atau perawat yang diberi kewenangan
  melakukan tindakan memasukkan darah kedalam tubuh resipien (transfusi) dengan
  sebelumnya memastikan resipien telah siap untuk menerima transfusi dan kecepatan
  transfusi telah ditentukan. Sebelum dokter/perawat memasukkan darah ke tubuh
  resipien, dokter/perawat wajib mengecek ulang nama dan golongan darah resipien
  agar tidak terjadi kesalahan pemberian transfusi. Selanjutnya petugas tetap harus
  memantau gejala yang mungkin ditimbulkan akibat transfusi ini dan bila terjadi harus
  segera menghentikan transfusi dan melakukan penanganan terhadap reaksi
  transfusi yang terjadi dengan mengirimkan kantong darah secara keseluruhan dan
  darah resipien setelah transfusi ke BDRS untuk dilakukan pemeriksaan ulang uji
  silang serasi sebelum dan sesudah transfusi.
  Mulai proses pengambilan darah dari vena donor sampai proses memasukkan darah
  kedalam tubuh resipien perlu diperhatikan standar prosedur operasional (SPO)
  yang harus diikuti secara konsisten. Karena kesalahan yang terjadi pada setiap
  langkah kegiatan tersebut akan berakibat fatal bagi resipien, bahkan dapat
  membahayakan pendonor maupun petugas kesehatan.

b. Distribusi tertutup dengan rantai dingin:
  Upaya mewujudkan pelayanan transfusi darah yang aman dan berkualitas
  membutuhkan peran aktif dari berbagai stakeholders. Salah satu yang sangat
  mempengaruhi kualitas pelayanan adalah sistem distribusi tertutup.
  Dalam sistem distribusi tertutup ini, darah dari donor sukarela maupun pengganti
  yang telah melalui proses seleksi, di sadap kedalam kantong darah, dan dilakukan uji
  saring terhadap IMLTD (Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah) dan pengolahan
  darah sesuai dengan standar prosedur operasional oleh UTD. Darah yang telah
  dinyatakan memenuhi kriteria aman, disimpan dalam Blood Bank Refrigerator, dan
  dalam periode, dan jumlah tertentu didistribusikan dengan rantai dingin ke BDRS dan
  disimpan di Blood Refrigerator BDRS sebagai stock di RS untuk memenuhi kebutuhan
  pasien. Pada sistem distribusi tertutup ini keluarga pasien tidak lagi dilibatkan sebagai
  pelaksana distribusi.
Bagan 2. Sistem distribusi tertutup dengan rantai dingin :


                                  Distribusi Tertutup

                                                                         UTD
                   RUMAH SAKIT         NOTA KESEPAKATAN)


     BD-RS
                                                                                                    DDS
                                                                                          BLOOD
    -Stok Darah
                                       PREDIKSI KEBUTUHAN
    -Cross Match
                                                                          *REKRUITMEN DDS
                                                BLOOD                     *SELEKSI DONOR
                                             TRANSFUSION
          TRANSFUSI                                                       *PENYADAPAN DARAH
                                               SERVICE
                                                                          *UJI SARING
                                                                           & “PEMISAHAN KOMPONEN
                                                                          *PENYIMPANAN
                                                                          *DISTRIBUSI
                                                                          *RUJUKAN
                                                                                                   MOBILE UNIT



                                                                 BLOOD




                                 DISTRIBUSI & TRANSPORTASI OLEH PETUGAS




Keterangan :
   1. Unit Transfusi Darah (UTD): melakukan rekruitmen Donor Darah Sukarela (DDS) baik
       langsung atau melalui mobile unit. Sebelum penyadapan darah dilakukan seleksi
       donor. Hasil penyadapan darah di uji saring dan pemisahan komponen. Selanjutnya
       darah disimpan untuk kemudian di distribusikan ke Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
       melalui petugas kesehatan sesuai dengan prediksi kebutuhan darah di BDRS.
   2. Banyaknya darah yang perlu disiapkan oleh UTD sesuai dengan prediksi kebutuhan
       RS yang dilayani dan dilakukan dengan manajemen donor yang baik.
   3. Distribusi dari UTD ke BDRS sepenuhnya dilakukan oleh petugas secara berkala
       sesuai prediksi kebutuhan RS pada kurun waktu tertentu.
   4. BDRS membuat prediksi kebutuhan yang disampaikan kepada UTD sebagai salah
       satu mekanisme kerjasama antara UTD dan BDRS berdasarkan nota kesepakatan.
   5. BDRS: melakukan stok darah serta melakukan uji cocok serasi (crossmatch) terlebih
       dahulu sebelum darah diserahkan kepada petugas ruangan untuk dilakukan tindakan
       medis transfusi darah kepada resipient.


    c. Jejaring pelayanan darah Kab/Kota
         Pelaksanaan pelayanan transfusi darah di Kabupaten/Kota, membutuhkan kerjasama
         yang erat antara rumah sakit dan UTD yang didukung oleh Dinas Kesehatan. Jejaring
         ini merupakan wadah komunikasi aktif antar stakeholder, sehingga permasalahan
         yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya pelayanan yang berkualitas dapat
         dihindari atau ditanggulangi sehingga darah yang tersedia merupakan darah yang
         aman, bebas dari penyakit IMLTD (Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah), tidak
         rusak maupun kadaluarsa serta mudah diakses dan jumlah cukup sesuai kebutuhan
         (bagan 3).
       Bagan 3
                     JEJARING PELAYANAN DARAH
                         DI KABUPATEN/KOTA
    KERJASAMA SECARA TERSISTEM dan didukung oleh Nota Kesepakatan


           Dinas
           kesehatan

                                                                     PASIEN YG
                                       RS (BDRS)                     MEMBUTUHKAN
                                         -Darah aman
                                         -Jumlah cukup
           UTD PMI                       -Tepat waktu                       Org donor darah lain
                                         -Akses mudah
                                         -Rational use                Motivasi donor        PDDI

            Donor sukarela             MASYARAKAT                                         PMI
                                       UMUM



                                                          PEMDA
Keterangan :
  1. Jejaring dibentuk dengan SK Walikota/Bupati, dan diprakarsai oleh Dinas Kesehatan
      sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan setempat.
  2.   Anggota jejaring terdiri dari Petugas Dinas Kesehatan, Petugas BDRS,
       Direktur/manajemen/komite medik RS, kepala dan petugas UTD PMI, organisasi PMI,
       organisasi donor darah, dll.
  3.   Setiap anggota jejaring memiliki visi dan misi yang sama yaitu mewujudkan pelayanan
       transfusi darah aman, jumlah cukup, tepat waktu dengan akses yang mudah serta
       pemakaian secara rasional dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan menjadi
       tanggung jawab bersama. Diharapkan dengan adanya jejaring/wadah ini, segala
       permasalahan ketersediaan darah aman dapat ditanggulangi secara cepat dan
       dengan dukungan dari semua pihak.
  4.   Motivasi donor merupakan tanggung jawab bersama untuk mencapai tersedianya
       donor sukarela sesuai kebutuhan.
  5.   Mekanisme pelayanan di suatu kabupaten perlu disepakati bersama dengan
       manajemen yang baik (manajemen donor, manajemen pelayanan), sehingga donor
       berhubungan dengan UTD PMI, sementara pasien merupakan tanggung jawab RS.
  6.   Org PMI, PDDI dan org donor lain mendukung penuh upaya motivasi donor.
  7.   Manajemen donor oleh UTD PMI sangat tergantung dari kemampuan RS
       memprediksi kebutuhan darahnya dan di informasikan kepada UTD PMI.
  8.   Pertemuan jejaring dilaksanakan secara berkala dengan dana dari Dinkes/Pemda
       untuk sharing informasi dan penyelesaian masalah. Penanggung jawab kegiatan
       adalah Dinkes.

Pada tingkat Propinsi perlu dibentuk pula jejaring tingkat propinsi, yang bermanfaat untuk
penanggulangan masalah dan kerjasama antar kabupaten.


Bagan 4

   JEJARING PELAYANAN
   DARAH PROPINSI
                                                         UTD        Dukungan         Dinkes/
                                                       PEMBINA
                                                                                     Pemda

                                                                 BDRS    BDRS



                            UTD-C                 UTD-C                    UTD-RS


          BD-RS                                             BD-RS

          BD-RS                                             BD-RS

       Keterangan :

       UTD      : Unit Transfusi Darah
       UTD-C    : Unit Transfusi Darah – Cabang
       UTD-RS   : Unit Transfusi Darah – Rumah Sakit                      Garis Pelayanan
       BD-RS    : Bank Darah – Rumah Sakit
                                                                          Garis Pembinaan dan Koordinasi




Keterangan :
  1. Jejaring dibentuk dengan SK Gubernur, dan diprakarsai oleh Dinas Kesehatan
      Propinsi sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan tingkat propinsi
  2.   Anggota jejaring terdiri dari Dinas Kesehatan Propinsi,                 UTD Pembina, Jejaring
       Kabupaten.
  3.   Setiap anggota jejaring memiliki visi dan misi yang sama yaitu mewujudkan pelayanan
       transfusi darah aman, jumlah cukup, tepat waktu dengan akses yang mudah serta
       pemakaian secara rasional dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan menjadi
       tanggung jawab bersama tingkat propinsi.
  4.   Jejaring Propinsi sebagai koordinator pelaksanaan pelayanan transfusi darah tingkat
       propinsi,sehingga terwujud hubungan kerja antar kabupaten dan propinsi.Dimanapun
       masyarakat dalam propinsi ini mempunyai akses yang mudah kepada pelayanan
       transfusi darah aman karena diupayakan oleh seluruh kabupaten dan propinsi.
  5.   UTD PMI / Pemda yang berada di Ibukota Propinsi dan dinyatakan sebagai UTD
       Pembina oleh Depkes mempunyai tanggung jawab membina UTD yang berada di
       Kabupaten (baik UTD PMI maupun UTDRS) dan merupakan pusat rujukan propinsi.
  6.   Dinas Kesehatan Propinsi bersama UTD Pembina secara berkala melakukan visitasi
       ke jejaring pelayanan Darah Kabupaten (UTD, RS dan dinkes)
  7.    Pertemuan jejaring tingkat Propinsi minimal 1 tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh
        jejaring pelayanan darah Kabupaten, hasil pertemuan dilaporkan kepada Gubernur
        dengan tembusan keseluruh Bupati/Walikota.


III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

A. Organisasi

             STRUKTUR ORGANISASI


                                                              PP 18/1980
                                           DEPKES
                                                                                  PP.PMI

                                                                        UTDP
            DINKES                                                                PD.PMI
                                            DINKES
            PROP                            PROP
                                                          UTD D/                   PC.PMI
                                                          PEMBINA

                 DINKES                    DINKES                       DINKES
                 KAB/KOTA                  KAB/KOTA                     KAB/KOTA




                                     RS/BDRS             UTD C
            RS/UTDRS                                                           RS/UTDRS



       Keterangan:
       Garis merah    :   Pelaporan
       Garis Biru     :   Pembinaan dan pengawasan
       Garis hitam    :   Koordinasi

       Struktur organisasi pembinaan dan pengawasan pelayanan transfusi darah di
       Indonesia:
       1.   Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab dan
            pembina pelayanan darah di Indonesia (sesuai amanat UU No 23 Tahun 1992
            tentang Kesehatan)
       2.   PMI Pusat, Daerah dan Cabang bertanggung jawab dalam penggalangan donor,
            bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan terkait
       3.   Unit Transfusi Darah (UTD) PMI/UTD Pemerintah, bekerja secara terintegrasi
            dalam system kesehatan suatu daerah dan bertanggung jawab kepada Dinas
            Kesehatan setempat.
       4.   Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) adalah pelaksana pelayanan darah yang
            merupakan bagian manajemen di Rumah Sakit.
       5.   Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) adalah pelaksana pelayanan darah
            yang merupakan bagian manajemen di Rumah Sakit pada daerah yang tidak
            mempunyai UTD.
    6.   Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) dan LSM; adalah lembaga
         masyarakat yang berperan sebagai pendukung dan observer yang peduli terhadap
         pelayanan darah aman.

B. Tugas Pokok dan Fungsi :
    Adapun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur terkait dalam pelayanan transfusi darah :
    1.   Kementerian Kesehatan :
            Menyusun kebijakan, standar, pedoman
            Fasilitator
            Regulator
            Monitoring dan evaluasi
            Pembinaan dan pengawasan secara nasional
    2.   Dinas Kesehatan :
            Fasilitator dan regulator dalam perwujudan pelayanan transfusi darah yang
             berkualitas di daerahnya
            Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang
            Memberikan izin sementara/rekomendasi
    3.   Palang Merah Indonesia : bertanggungjawab mengerahkan dan melestarikan
         donor darah.
    4.   UTD PMI/UTD Pemda :
           Pelaksana penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan efektif,
            serta sesuai standar, mulai dari rektruitmen donor, seleksi donor, pengambilan
            darah, uji saring IMLTD, pemisahan komponen, penyimpanan sementara
            sampai pada pendistribusiannya ke BDRS.
           Melaksanakan tugasnya secara terstandar dan terintegrasi dengan jajaran
            kesehatan lainnya dibawah koordinator Dinkes.
           Melakukan penelitian dan pengembangan dan fungsi rujukan
    5.   BDRS : Menjalin hubungan kerjasama dengan UTD untuk menyediakan darah
         transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup di rumah sakit.
         Kegiatan yang dilakukan adalah menghitung prediksi kebutuhan, melakukan
         permintaan darah aman ke UTD, menerima/memperoleh darah dari UTD, melayani
         permintaan dari klinisi di ruangan, uji cocok serasi, pemeriksaan golongan darah,
         penyampaian kepada petugas ruangan yang akan melaksanakan tindakan medis
         transfusi, pencatatan dan pelaporan, termasuk kejadian reaksi transfusi.
    6. UTDRS: Mempunyai peran gabungan antara UTD dan BDRS dengan tupoksi sbb :
        Mulai dari pengambilan/rekruitmen donor darah, uji saring IMLTD, pemisahan
        komponen sampai dengan uji cocok serasi, pemeriksaan golongan darah,
        perencanaan kebutuhan, melayani permintaan para klinisi, pencatatan pelaporan
        dan rujukan.
         Catatan: rekruitmen donor darah dilakukan oleh UTDRS dengan bantuan
         lembaga/institusi lainnya seperti Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI),
         lembaga pemerintah atau lembaga swadaya yang mempunyai kemampuan dalam
         bidang motivator/rekruitmen donor darah.
    7.   PDDI : Perhimpunan Donor Darah Indonesia, mempunyai fungsi sebagai
         pelestarian donor termasuk motivator dan rekruitmen donor darah.
C. Jenjang Pembinaan & Pengawasan
     Pembinaan dan pengawasan pelayanan darah dilakukan secara berjenjang mulai dari
     Pusat sampai ke daerah oleh semua instansi terkait dalam pelayanan darah sesuai
     dengan tugas pokok dan fungsinya

      (bagan 5).




                     PEMBINAAN & PENGAWASAN
                       Binwas Pelaksanaan Pelayanan darah dilakukan secara berjenjang

                              JENJANG                 INSTANSI
                                                   -DEPKES
                               PUSAT               -RS VERTIKAL
                                                   -UTDP PMI



                                                   -DINKES PROP
                                                   -RS PROP
                              PROPINSI             -UTD Pembina



                                                   -DINKES KAB/KOT
                              KAB/KOTA             -RSD KAB/KOT
                                                   -UTDC PMI/UTDRS




D.    Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan


                     RUANG LINGKUP
                     PEMBINAAN & PENGAWASAN
                                                  DEPKES



                                          DINKES PROP/KAB/KOTA



                                                PROSES
                      INPUT                                                    OUT PUT
                                                   UTD
              Pemerintah,PMI Kab/Kota                                           DINKES
                                              RECRUITMEN
              -Administrasi                   DONOR                            -Akses
              -Kepegawaian                    SAMPAI DGN
                                                                               -Ketersediaan
              -Barang                         DISTRIBUSI
              -Keuangan,dll                   DARAH AMAN



                                             TIM AKREDITASI
                                              RS/UTDRS/UTD
      Keterangan :
      1. Tingkat Pusat :
           Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi
            Membuat Kebijakan (EQAS, evaluasi reagen dan kantong darah dsb),
             standar,law enforcement (pelaksanaan Undang-Undang ), pedoman, akreditasi,
            Pengawasan dan pembinaan skala Nasional
            Penetapan UTD Pembina
            Membangun jejaring pelayanan darah tingkat pusat


      2. Tingkat Propinsi
           Dinas Kesehatan Propinsi, Unit Transfusi Darah Pembina, Organisasi Profesi tingkat
           prop.
            Pelaksanaan kebijakan, standar, pedoman
            Pembinaan dan pengawasan kebijakan, standar, pedoman di Kab/Kota.
            Membangun jejaring pelayanan transfusi darah di provinsi.


      3. Tingkat Kab/Kota
           Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Unit Transfusi Darah Cabang/UTDRS, Bank
           Darah Rumah Sakit)
            Membangun jejaring pelayanan darah kab/kota
            Melaksanakan koordinasi pelayanan transfusi darah
            Melaksanakan pelayanan darah yang berkualitas


E.    Sumber Dana
      1.    APBN
      2.    APBD Provinsi
      3.    APBD Kab/kota
      4.    Sumber dana lainnya yang tidak mengikat


IV. PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
A. Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawas (Binwas)
     Pelaksanaan pelayanan transfusi darah masih ada yang tidak sesuai dengan standar
     yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dibentuk tim binwas untuk mengendalikan
     pelayanan transfusi darah agar tetap aman sampai kepada masyarakat yang
     membutuhkan.
     Tim binwas terdiri dari unsur terkait dengan pelayanan transfusi darah yang dibentuk di
     berbagai jenjang, mulai dari Pusat sampai dengan Kabupaten/kota. Kegiatan dilakukan
     secara periodik agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaan, permasalahan serta
     pemecahannya. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan serta evaluasi.
   Ditingkat pusat Kemenkes dibantu oleh organisasi profesi dan departemen terkait lain
   maupun LSM atau dibentuk Komite nasional transfusi darah.Ditingkat Propinsi Binmwas
   dilakukan oleh Tim propinsi, di Kabupaten kota binwas dilakukan oleh dinas kesehatan
   dan jejaring pelayanan transfusi darah Kabupaten.
   Tingkat propinsi melakukan binwas ke kabupaten, dengan penekanan pada teknis
   pelaksanaan untuk keamanan dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh UTD di
   kabupaten, BDRS dan jejaring Kabupaten. Karena lebih bersifat teknis dan manajemen
   distribusi darah antar kabupaten maka Dinas Kesehatan Propinsi perlu bekerjasama
   dengan UTD Pembina dan dapat membentuk tim Binwas Propinsi.

   Tim Binwas Di Provinsi
   1.   Surat Keputusan (SK) Tim Binwas :
        a.   Lembaga yang menerbitkan SK : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
        b.   Masa berlaku : 1 (satu) tahun
   2.   Ketua tim : Dinas Kesehatan Provinsi
   3.   Anggota tim minimal satu orang dari setiap elemen yang terdiri dari :
        a.   Unsur UTD Pembina
        b.   Unsur PEMDA Provinsi (Biro yang membidangi kesehatan/sosial),
        c.   Unsur Dinas Kesehatan Provinsi (Sub Dinas terkait),
   Tingkat Kabupaten, tidak perlu dibentuk Tim Binwas tetapi lebih sebagai pelaksanaan
   tugas Dinkes sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan tingkat kabupaten. Hasil
   dan tindak lanjut binwas perlu dibawa ke jejaring untuk didiskusikan dan upaya perbaikan
   bersama.


B. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
   1.   Pertemuan tahunan dalam rangka koordinasi lintas sektoral dengan seluruh
        stakeholders,
   2.   Pertemuan berkala Tim Bin-Was, minimal 2 kali pertahun (sesuai kebutuhan),
   3.   Pembinaan :
        a. Metode pembinaan supervisi, analisa laporan, pelatihan, konsultasi teknis, dsb
        b. Instrumen Bin-Was :
              Supervisi : dengan daftar tilik, wawancara, dokumen dan observasi.
        c. Materi Pembinaan:


   PUSAT :
       Tentang kondisi umum kualitas pelayanan transfusi darah aman di suatu daerah
       Tentang penerapan kebijakan secara umum pada pelaksanaan pelayanan transfusi
        darah aman dan permasalahan di lapangan
       Mapping kondisi pelayanan transfusi darah aman di seluruh wilayah indonesia.
       Untuk tujuan mendeteksi permasalahan umum & spesifik dilapangan serta upaya
        penyelesaian.
   DAERAH (Propinsi, Kab/Kota):
       Tentang kondisi umum kualitas pelayanan transfusi darah aman di wilayahnya
       Tentang penerapan kebijakan secara umum pada pelaksanaan pelayanan transfusi
        darah aman dan permasalahan di lapangan
       Mapping kondisi pelayanan transfusi darah aman di wilayah indonesia nya.
       Untuk tujuan mendeteksi permasalahan umum & spesifik dilapangan serta upaya
        penyelesaian.
       Untuk mendeteksi penerapan teknis pelayanan transfusi darah aman dan upaya
        peningkatan kualitas teknis pelaksanaan di lapangan (administrasi, kepegawaian,
        SOP, alat, reagen, keuangan, rekruitmen donor sampai dengan kerjasama dan
        distribusi yang aman, akses serta ketersediaan darah.


C. Tata Cara Pelaporan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan
   Pengawasan
   1.   Bentuk laporan dan format seragam dan disesuaikan dengan kebutuhan data yang
        dapat dianalisa serta sebagai dasar untuk memberikan berdasarkan hasil temuan
        pembinaan,
   2.   Pelaporan : minimal setahun 2 kali,
   3.   Pengiriman laporan dari Tim Bin-Was ke Pimpinan Daerah setingkat dengan
        tembusan ke Tim Bin-Was pada tingkat yang lebih tinggi.
   4.   Tindak lanjut hasil Bin-Was sesuai rekomendasi tim berdasarkan hasil temuan
        pembinaan
        Untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelayanan darah, perlu
        dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
        Kegiatan evaluasi meliputi :
        Pemantauan di setiap jenjang tentang input, proses dan output dengan
        menggunakan sistem pelaporan seperti pada bagan dibawah ini dan sesuai dengan
        kerjasama jejaring pelayanan transfusi darah aman.


V. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
   Untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelayanan darah, perlu dilakukan
   evaluasi pelaksanaan kegiatan.
   Kegiatan evaluasi meliputi :
   Pemantauan di setiap jenjang tentang input, proses dan output dengan menggunakan
   sistem pelaporan seperti pada bagan dibawah ini :
1.    Sistempelaporan


             SISTEM PELAPORAN

                                                           PP 18/1980
                                         DEPKES
                                                                             PP.PMI

                                                                    UTDP
             DINKES                                                          PD.PMI
                                          DINKES
             PROP                         PROP
                                                       UTD D/                 PC.PMI
                                                       PEMBINA

                DINKES                   DINKES                     DINKES
                KAB/KOTA                 KAB/KOTA                   KAB/KOTA




                                   RS/BDRS            UTD C
          RS/UTDRS                                                         RS/UTDRS



     Sistem pelaporan dilakukan secara berjenjang.
     Kabupaten/kota
     Setiap BDRS, UTDRS dan UTDC PMI melaporkan hasil rekapitulasi kegiatan (yang ada
     pada masing-masing institusinya) minimal 3 (tiga) bulan sekali ke dinas kesehatan
     kabupaten/kota. Selanjutnya dinas kesehatan kabupaten/kota memberikan umpan balik
     atau rekomendasi.

     Provinsi
     Setiap BDRS, UTDRS dan UTDD PMI melaporkan hasil rekapitulasi kegiatan (yang ada
     pada masing-masing institusinya) minimal 3 (tiga) bulan sekali ke dinas kesehatan
     provinsi. Selanjutnya dinas kesehatan provinsi memberikan umpan balik atau
     rekomendasi.

     Pusat
     Setiap BDRS, UTDRS dan UTD P PMI melaporkan hasil rekapitulasi kegiatan (yang ada
     pada masing-masing institusinya) minimal 3 (tiga) bulan sekali ke Kementerian Kesehatan.
     Selanjutnya Kementerian Kesehatan memberikan umpan balik atau rekomendasi.
  Catatan :
   Setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/kota melaporkan rekapitulasi dari institusi
      pelayanan darah (UTD, BDRS, UTDRS) kepada dinas kesehatan provinsi.
      Selanjutnya dinas kesehatan provinsi menyampaikan hasil rekapitulasi institusi
      pelayanan darah di kabupaten/kota ke Departemen Kesehatan.
   Akreditasi terhadap proses pelayanan darah yang aman perlu dilakukan secara
      periodik (minimal setahun sekali) di UTD dan UTD/UTDRS secara berjenjang. Hal ini
      dilakukan untuk menjaga kualitas/mutu pelayanan darah. Pelaksanaan akreditasi
      dilakukan oleh tim yang telah dibentuk sebelumnya, rutin (laporan bulanan, hasil
      EQAS) berjenjang.

2. Supervisi
  Merupakan salah satu cara dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan darah
  baik di BDRS maupun UTD/UTDRS. Supervisi dilakukan di setiap jenjang dengan
  menggunakan daftar tilik (terlampir) dan dilakukan secara tim/jejaring yang diketuai oleh
  sektor kesehatan.
  Jejaring yang terdiri dari unsuk kesehatan, PMI, UTD, Pemerintah Daerah (Pemda) serta
  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebaiknya telah dibentuk di setiap jenjang agar
  memudahkan pelaksanaan kegiatan.

3. Analisa
  Analisa hasil supervisi/pembinaan teknis serta laporan periodik hendaknya dilakukan
  untuk mendapatkan gambaran/pemetaan keadaan pelayanan darah. Hasil analisa dapat
  digunakan sebagai bahan perencanaan serta rencana tindak lanjut kegiatan.
  Hal-hal yang perlu dianalisa meliputi :
  a. Input :
       Administrasi
       Kepegawaian
       Barang
       Keuangan
  b. Proses : rekruitmen donor sampai dengan distribusi darah yang aman
  c. Output :
       Akses
       Ketersediaan darah.

4. Umpan Balik (berjenjang)
  Hasil dari analisa tim akan dijadikan perencanaan dan evaluasi bagi wilayah dan institusi
  tekait sehingga umpat balik dilakukan oleh instansi Kementerian Kesehatan, Dinas
  kesehatan Provinsi maupun kabupaten/kota baik ke jajaran kesehatan maupun instansi
  terkait dengan pelayanan darah (UTD/UTDRS dan BDRS).

5. Rekomendasi
  Rekomendasi perlu dilakukan oleh instansi terhadap jajarannya (Rumah Sakit terhadap
  BDRS/UTDRS dan UTD Pembina terhadap UTDD/UTDC).
  Demikian juga tim jejaring c/q/ sektor kesehatan (Kementerian Kesehatan, Dinas
  Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota) terhadap instansi terkait pelayanan darah aman.
VI. PENUTUP

   Pelayanan transfusi darah merupakan pelayanan kesehatan yang melibatkan
   masyarakat sebagai donor darah sukarela serta melalui berbagai proses yang terstandar
   untuk menghasilkan pelayanan transfusi darah aman. Pelaksanaan prosedur yang tidak
   sesuai atau tidak berkualitas dapat menimbulkan resiko bagi pasien maupun petugas.
   Ketersediaan darah aman yang mudah di akses sangat mempengaruhi kualitas
   pelayanan di RS disamping dapat menghindarkan pasien dari kematian ataupun tertular
   penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan
   sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan perlu melakukan pembinaan dan
   pengawasan secara efisien terhadap kualitas pelayanan transfusi darah untuk menjamin
   dan memastikan kualitas dan akses pelayanan transfusi darah setempat.



                                          Ditetapkan di Jakarta
                                          Pada tanggal

                                          MENTERI KESEHATAN,




                                          ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

								
To top