Docstoc

pedoman Pengelolaan BDRS

Document Sample
pedoman Pengelolaan BDRS Powered By Docstoc
					                                                    Lampiran
                                                    Keputusan Menteri Kesehatan
                                                    Nomor :
                                                    Tanggal :


         PEDOMAN PENGELOLAAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)


I.   PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
     Salah satu indikator kesehatan suatu Negara adalah MMR (Maternal Mortality
     Rate). MMR di Indonesia saat ini mencapai 307, berarti terjadi 307 kematian ibu per
     100.000 kelahiran hidup (SKRT,2003). Bila dibandingkan dengan negara-negara
     anggota ASEAN yang lain, maka angka kematian ibu di Indonesia masih sangat
     tinggi. Penyebab utama kematian ibu melahirkan adalah perdarahan yaitu sekitar
     28% sampai 48 % (SKRT 2001). Sehingga dapat dikatakan bahwa tingginya angka
     kematian ibu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pelayanan darah.
     Pentingnya penyelenggaraan pelayanan darah di suatu negara serta
     teridentifikasinya masalah pelayanan darah di Indonesia telah mendorong World
     Health Organization (WHO) untuk mengisyaratkan kepada pemerintah Indonesia
     bahwa perlu dibentuk National Blood Policy sebagai regulator dalam pelaksanaan
     pelayanan transfusi darah di Indonesia.
     Sejarah perkembangan pelayanan transfusi darah dimulai pada tahun 1950 yang
     dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia, dan pada tahun 1980 terbit Peraturan
     Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah.
     Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pengelolaan dan pelaksanaan usaha
     transfusi darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia, atau instansi lain yang
     ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penyelenggaraan usaha transfusi darah
     tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhannya dalam menunjang pelayanan
     kesehatan.
     Palang Merah Indonesia melaksanakan tugasnya melalui 187 Unit Transfusi Darah
     (UTD) yang tersebar di 185 Kabupaten/Kota, penyebarannya kurang merata, yaitu
     60% terdapat di Jawa dan Madura, 15% di Sumatera, 8% di Kalimantan, 4% di
     pulau-pulau lain, 3% di Bali dan 2% berada di Papua. Selain UTD PMI, terdapat
     juga 46 Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) di 46 Kabupaten/Kota dan 1
     UTD Pembina milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh UTD siapapun
     pemiliknya, dalam menjalankan kegiatannya harus mengikuti peraturan Perundang-
     undangan dan standar Pemerintah.
     Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan darah yang dilaksanakan
     UTD PMI dan UTDRS belum merata. Dari 457 Kabupaten/Kota di Indonesia baru
     231 Kabupaten/Kota yang memiliki UTD. Permasalahan bertambah besar karena
     teridentifikasi bahwa tidak semua UTD PMI dan UTDRS mampu memberikan
     pelayanan yang berkualitas dan mencukupi kebutuhan setempat.
     Masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan darah baik dari segi
     kecukupan, kualitas maupun ketepatan waktu. Selain itu perhatian para klinisi dan
   Rumah Sakit juga masih kurang. Sebagai akibatnya keluarga pasien terpaksa
   harus ikut berjuang untuk mendapatkan darah transfusi yang dibutuhkan tanpa
   memperhatikan keamanan dengan menghubungi sendiri UTD terdekat yang
   memiliki stok darah.
   Pelayanan darah yang berkualitas, aman, tersedia tepat waktu, dapat dicapai
   apabila pelayanan berjalan dengan sistim tertutup, dimana rumah sakit tidak lagi
   menyerahkan upaya memperoleh darah transfusi kepada keluarga pasien, tetapi
   seluruh mekanisme pelayanan dilaksanakan oleh petugas. Hal ini dapat
   dilaksanakan apabila rumah sakit sebagai pengguna darah transfusi, mempunyai
   Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagai unit pelaksana pelayanan transfusi
   darah yang bekerjasama melalui Ikatan Kerjasama dengan UTD.
   Pada bulan April 2007 dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
   423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses
   Pelayanan Darah. Salah satu point yang tercantum pada Keputusan Menteri
   Kesehatan tersebut adalah bahwa setiap Rumah Sakit harus memiliki BDRS. Hal
   ini dimaksudkan agar pelayanan darah dilakukan dengan distribusi tertutup oleh
   petugas dan menggunakan prinsip rantai dingin sehingga setiap Rumah Sakit harus
   memiliki Unit BDRS sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pelayanan
   transfusi darah di Rumah Sakit dan melakukan pemeriksaan crossmatch sebelum
   darah diberikan kepada Pasien. Unit BDRS ini harus selalu memiliki stock darah
   yang telah aman (non reaktif pada uji saring IMLTD) yang berasal dari UTD
   setempat. Bagi Rumah Sakit di daerah yang tidak memiliki UTD PMI atau UTD PMI
   tidak berfungsi maka harus membangun UTDRS dimana selain menyimpan darah
   yang telah aman, UTDRS yang memilki tanggung jawab menyiapkan darah aman
   yang berasal dari donor darah sukarela yang memiliki resiko rendah terhadap
   penyakit infeksi serta melakukan pemeriksaan uji saring terhadap IMLTD (HIV,
   Hepatitis B, Hepatitis C, sifilis).
   Ketersediaan darah aman di Rumah Sakit merupakan salah satu Standar
   Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang berarti setiap Rumah Sakit harus memiliki
   stock darah aman 24 jam di BDRS atau UTDRS serta manajemen pelayanan
   transfusi darah.
   Agar Unit BDRS dapat berjalan dengan baik dan terstandar maka dibutuhkan
   pedoman pelaksanaan yang dipakai sebagai acuan bagi seluruh Rumah Sakit
   dalam melaksanakan pelayanan darah yang berkualitas.


B. Tujuan
   1. Umum :
     Terlaksananya pelayanan transfusi darah aman di Rumah Sakit dengan sistem
     distribusi  tertutup  serta     berkualitas,  terkoordinasi  dan   sesuai
     dengan standar.
   2. Khusus :
      Tersedianya acuan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan
      transfusi darah yang berkualitas (aman, tepat waktu, efisien,akses mudah,
      rasional) sebagai pendukung pelayanan prima Rumah Sakit.
C. Sasaran
   1. Petugas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit
   2. Petugas Unit Transfusi Darah PMI
   3. Petugas Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota
   4. Para Direksi dan Komite Medik Rumah Sakit
   5.   Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.


II. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
A. Definisi
   Pelayanan transfusi darah: upaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari
   serangkaian kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian donor, pengambilan,
   pengamanan, pengolahan, penyimpan darah dan tindakan medis pemberian darah
   kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
   Setiap kegiatan pelayanan transfusi darah harus dikerjakan sesuai Standar
   Prosedur Operasional (SPO) karena kesalahan yang terjadi pada setiap langkah
   kegiatan tersebut akan berakibat fatal bagi resipien, dan juga dapat membahayakan
   pendonor maupun petugas kesehatan yang melaksanakan. Rangkaian kegiatan
   distribusi darah sampai ke pasien/resipien harus dilakukan hanya oleh petugas
   dengan menggunakan peralatan khusus (coolbox) dan sesuai SPO.


B. Proses Penyedian Darah
   Pelayanan transfusi darah dimulai dengan melakukan pengerahan calon donor yaitu
   mengumpulkan orang-orang yang bersedia menjadi donor darah, dapat dilakukan
   oleh PMI, UTD, RS, masyarakat, termasuk Perhimpunan Donor Darah Indonesia,
   LSM, Puskesmas maupun instansi-instansi sebagai upaya membantu kelancaran
   tugas UTD.
   Setelah identitas donor dicatat selanjutnya dilakukan seleksi donor darah untuk
   mendapatkan donor darah sukarela dengan resiko rendah. seleksi dilakukan melalui
   anamnesia dan menganalisa gaya hidup calon donor serta menentukan bahwa
   calon donor darah bukan dari golongan resiko tinggi pengidap penyakit infeksi yang
   dapat ditularkan melalui transfusi darah maupun penyakit-penyakit yang dapat
   membahayakan pendonor bila darahnya diambil, diikuti dengan pemeriksaan fisik
   oleh petugas kesehatan/dokter serta pemeriksaan kadar hemoglobin. Bila calon
   donor dinilai sehat pada saat itu dan siap mendonorkan darahnya maka dilakukan
   pengambilan darah donor dan ditampung dalam kantong darah sesuai kebutuhan
   (single, double, triple/quadriple bag) sebanyak 250/350 cc dan sebagian (5 – 10 cc)
   disimpan dalam tabung kecil sebagai sample darah untuk pemeriksaan golongan
   darah, Rhesus dan uji saring penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
   (IMLTD) yaitu Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV dan lain-lain sesuai kebutuhan.
   Untuk daerah dengan prevalensi malarianya tinggi dapat ditambah dengan
   pemeriksaan malaria darah. Kantong darah dan tabung sample diberi kode khusus
   yang sama. Sementara pemeriksaan dilakukan terhadap sample darah, kantong
   darah di karantina. Setelah hasil pemeriksaan didapat maka selanjutnya dilakukan
   pencatatan dan tindak lanjut terhadap kantong darah yaitu dimusnahkan bila hasi uji
   saring reaktif dan disimpan atau dilakukan pemisahan komponen bina non reaktif.
   Kantong darah yang dinyatakan non reaktif terhadap penyakit IMLTD tersebut baik
   dalam bentuk komponen ataupun masih dalam bentuk whole blood siap
   didistribusikan atau dilakukan penyimpanan sementara di UTD sebelum
   didistribusikan ke BDRS. penyampaian darah ke Rumah Sakit harus dilakukan oleh
   petugas UTD atau BDRS dengan menggunakan coolbox. Semua kegiatan diatas
   harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO). Penyerahan darah yang
   aman dari UTD ke BDRS harus sesuai SPO dan dilengkapi dengan berita acara
   penyerahan.


C. Pedoman Transfusi Darah Aman
   Proses yang terjadi di Rumah Sakit adalah dimulai dari penentuan indikasi yang
   tepat oleh dokter, serta penentuan jenis komponen darah yang dibutuhkan. Dokter
   akan mengisi formulir permintaah darah yang disiapkan oleh Rumah Sakit dengan
   format standar UTD. Formulir permintaan tersebut disampaikan ke BDRS disertai
   dengan sampel darah resipien yang terbaru. Selanjutnya, petugas BDRS akan
   melakukan pemeriksaan golongan darah (ABO dan Rhesus) resipien dan
   pemeriksaan konfirmasi golongan darah pada kantong donor darah yang ada dalam
   stock. Selanjutnya dilakukan uji silang serasi antara darah resipien dan darah dari
   kantong darah yang akan diberikan. Kantong darah yang kompatibel diserahkan
   oleh petugas BDRS kepada perawat bangsal dengan memperhatikan prinsip rantai
   dingin darah (darah dijaga selalu berada di suhu 4° C) disertai formulir laporan yang
   harus dikembalikan ke BDRS setelah tindakan medis selesai dilakukan.
   Kantong darah yang dinyatakan kompatibel tersebut diserahkan kepada perawat
   yang diberi kewenangan melakukan tindakan transfusi darah pada resipien dibawah
   pengawasan dokter. Perawat ruangan harus melakukan pemantauan reaksi
   transfusi, minimal 15 menit pertama pada setiap pemberian kantong darah yang
   ditransfusikan. Bila terjadi reaksi transfusi darah maka harus segera dilakukan
   penanganannnya sesuai dengan SPO dan pelaporan kepada BDRS sebagai
   feedback. Selanjutnya secara berkala BDRS melaporkan kejadian reaksi transfusi
   ke UTD pengirim sebagai feedback.
D. Institusi dan Unsur yang Berperan dalam Pelayanan Transfusi Darah Aman



    Masyarakat                UTD                  RS/BDRS                 Masyarakat yang
                                                                            Membutuhkan


    Pendonor       •Rekruitment Donor           • Bank Darah:              • Biaya

    •Sukarela      •Seleksi Donor               • Penyimpanan/stock        • Ketepatan indikasi dan
                                                  darah yang telah           waktu pemberian
    •Pengganti     •Pengambilan Darah
                                                  aman                     • Manfaat & efek
                   •Pengamanan
                                                • Uji Silang serasi, dan     samping
                   •Pengolahan darah              gol. darah ABO/Rhesus
                   •Penyimpanan                 • Penentuan Indikasi
                   •Distribusi/Transportasi     • Pemberian transfusi
                   • pencatatan dan pelaporan   • Reaksi transfusi
                                                • Pencatatan &
                                                  Pelaporan
                                      UTDRS




   Keterangan gambar: pada daerah yang tidak memiliki UTD PMI sebagai penyedia
   darah aman di wilayah tersebut maka harus didirikan UTDRS yang menjalankan
   fungsi UTD dan BDRS.
   Unsur-unsur yang berperan dalam pelayanan transfusi darah mencakup:
   Pemerintah dan Pemerintah Daerah, UTD PMI/Pemerintah Daerah, Rumah Sakit
   (UTDRS, BDRS, para Klinisi), dan masyarakat.
   Masing-masing unsur mempunyai peran dan fungsi, serta saling berkoordinasi aktif
   untuk menghasilkan pelayanan darah yang aman dan berkualitas.

   Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah)
   Menjamin ketersediaan darah yang aman, mudah diakses, dalam jumlah yang
   cukup dan tepat waktu melalui sistim dan pendanaan sebagai upaya melindungi
   masyarakat terhadap pelayanan yang tidak akuntabel.

   Peran Kementerian Kesehatan :
   - Menyusun kebijakan pelayanan transfusi darah secara nasional
   - Menyusun standar dan pedoman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan
     transfusi darah yang aman
   - Sebagai Fasilitator
   - Sebagai Regulator
   - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi
   - Menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara nasional

   Peran Dinas Kesehatan :
   - Sebagai fasilitator dan regulator dalam pewujudan pelayanan darah yang
     berkualitas di daerahnya.
   - Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
   - Memberikan izin/rekomendasi operasional UTD (Dinkes Prop) sesuai dengan
     peraturan.
   - Mengkoordinasi jejaring pelayanan transfusi darah di daerahnya.

   Peran Masyarakat
   Sebagai donor darah sukarela dan bertanggung jawab, menyadari bahwa darah
   yang dibutuhkan adalah darah yang terbebas dari penyakit serta ikut memotivasi
   masyarakat lainnya menjadi donor darah sukarela secara rutin.

   Peran Palang Merah Indonesia/PMI
   - Sebagai motivator donor.
   - Mendukung upaya pelaksanaan dan pengembangan pelayanan transfusi darah
     nasional

   Peran Rumah Sakit
   - Menyiapkan unit BDRS sesuai estándar yang ditetapkan.
   - Mendukung dan mengawasi pelayanan BDRS sebagai bagian dari unit
     pelayanan Rumah Sakit
   - Membentuk Komite/Panitia transfusi darah Rumah Sakit untuk membuat
     kebijakan-kebijakan mengenai estándar dan pelaksanaan pelayaan transfusi
     darah di Rumah Sakit

   Peran Unit BDRS :
   - Pelaksana manajemen dan teknis pelayanan transfusi darah di Rumah Sakit.
   - Menghitung prediksi kebutuhan darah aman dan menginformasikan ke UTD agar
     dapat disiapkan.
   - Menyediakan stock darah yang telah aman di Rumah Sakit untuk memenuhi
     kebutuhan Rumah Sakit selama 24 jam.
   - Menjalin kerjasama dengan UTD untuk menyiapkan stock darah yang telah aman
     siap pakai selama 24 jam perhari.
   - Menerima permintaan dari ruangan, menyiapkan darah yang dibutuhkan,
     melakukan pencatatan dan pelaporan termasuk reaksi transfusi yang terjadi.
   - Melakukan uji cocok serasi dan melaporkan kembali ke UTD bila terjadi reaksi
     transfusi.
   - Melakukan pencatatan dan pelaporan termasuk evaluasi penggunaan darah
     secara rasional.
   - Sebagai anggota aktif jejaring pelayanan darah setempat.


E. Pengelola Penyediaan Darah Aman : Unit Transfusi Darah
   1. Definisi :
      Unit Transfusi Darah adalah unit yang berfungsi sebagia pengelola penyediaan
      darah transfusi yang aman, berkualitas dan efektif, mulai dari pengerahan donor
      darah sukarela resiko rendah sampai dengan ketersediaan darah aman serta
      pendistribusiannya kepada Rumah Sakit.
2. Organisasi :
   UTD dapat merupakan suatu unit pelaksana dari PMI (UTD, P. PMI, UTD, D
   PMI, UTD, C. PMI) ataupun Rumah Sakit (UTD RS) dan Pemerintah Daerah.

3. Peran dan Tanggung Jawab UTD :
   a. Mengerahkan dan melestarikan donor darah sukarela tanpa pamrih dari
      masyarakat resiko rendah.
   b. Melakukan seleksi donor darah.
   c. Melakukan pengambilan darah donor.
   d. Melaksanakan pemeriksaan gol darah dan rhesus donor.
   e. Melaksanakan uji saring darah donor terhadap penyakit infeksi menular
      lewat transfusi darah (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis).
   f. Melakukan pemisahan darah menjadi komponen-komponennya.
   g. Melaksanakan penyimpanan darah sementara.
   h. Melakukan distribusi darah dengan rantai dingin ke BDRS.
   i. Melakukan seluruh prosedur sesuai standar (SPO).
   j. Merencanakan jumlah produksi darah transfusi yang aman, sesuai laporan
      pemakaian, rencana kebutuhan rumah sakit, manajemen donor dan flow
      darah aman untuk menjamin ketersediaan darah.
   k. Melakukan      penyelidikan   kejadian     reaksi transfusi dan kasus
      inkompatibilitas.
   l. Melakukan pengembangan teknologi transfusi darah dibawah bimbingan RS
      pendidikan.
   m. Membuat Ikatan kerjasama dengan Bank Darah RS yang dilayani.
   n. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan rumah sakit-rumah
      sakit pengguna darah dalam jejaring pelayanan darah Kabupaten/Kota.
   o. Berkoordinasi dengan Dinas Propinsi dan UTD-UTD kabupaten lain dalam
      jejaring pelayanan darah tingkat propinsi.
F. Pelayanan Transfusi Darah Dengan Sistem Distribusi Tertutup dan Metode
   Rantai Dingin
   Pelayanan darah yang berkualitas adalah pelayanan darah dengan sistem distribusi
   tertutup dengan metoda rantai dingin sesuai standar, yaitu pelayanan yang
   dilakukan seluruhnya oleh petugas kesehatan dan UTD dengan memperhatikan


                          Gambar Distribusi Sistem Tertutup



                                                                        UTD
                  RUMAH SAKIT         NOTA KESEPAKATAN)


    BD-RS
                                                                                                   DDS
                                                                                         BLOOD
   -Stok Darah
                                      PREDIKSI KEBUTUHAN
   -Cross Match
                                                                         *REKRUITMEN DDS
                                               BLOOD                     *SELEKSI DONOR
                                            TRANSFUSION
         TRANSFUSI                                                       *PENYADAPAN DARAH
                                              SERVICE
                                                                         *UJI SARING
                                                                          & “PEMISAHAN KOMPONEN
                                                                         *PENYIMPANAN
                                                                         *DISTRIBUSI
                                                                         *RUJUKAN
                                                                                                  MOBIL UNIT



                                                                BLOOD




                                DISTRIBUSI & TRANSPORTASI OLEH PETUGAS




   suhu penyimpanan darah saat didistribusikan. Pada sistem distribusi tertutup ini
   keluarga pasien tidak lagi dilibatkan sebagai pelaksana distribusi.
   Keterangan gambar :
    Penyadapan darah dari donor darah sukarela dapat dilakukan di gedung UTD
     ataupun mobile unit.
    Pengumpulan darah dari donor sukarela resiko rendah di UTD maupun melalui
     mobile unit dilakukan oleh petugas-petugas yang berkompeten dan berwenang.
    Di UTD kemudian dilakukan pengamanan darah dengan melakukan uji saring
     IMLTD dan pengolahan komponen.
    Darah yang telah dinyatajab aman dan sesuai dengan prediksi kebutuhan BDRD,
     dikirim secara berkala ke BDRS oleh petugas dengan sistem rantai dingin
     dilengkapi dengan berita acara penyerahan.
    RS memiliki stock darah aman dan melayani permintaan ruangan/klinisi serta
     melakukan uji silang serasi.
    Kerjasama UTD dan Rumah Salit didasari oleh nota kesepakatan agar tidak
     terjadi kesalah pahaman di kemudian hari.
G. Jejaring Pelayanan Darah yang Berkualitas dan Memenuhi Kebutuhan
   Pelaksanaan pelayanan darah di kabupaten/kota membutuhkan kerjasama yang
   erat antara rumah sakit dan UTD yang didukung oleh Dinas Kesehatan dan
   masyarakat. Jejaring ini merupakan wadah komunikasi aktif antar unsur-unsur yang
   terkait dengan pelayanan darah, sehingga permasalahan yang dapat menyebabkan
   tidak terwujudknya pelayanan yang berkualitas dapat dihindari atau ditanggulangi.
   Darah yang tersedia merupakan darah yang aman, tidak rusak maupun kadaluarsa
   serta mudah diakses dan jumlah cukup sesuai kebutuhan.

   Gambar Konsep Jejaring pelayanan darah Kab/Kota


                    JEJARING PELAYANAN DARAH
                        DI KABUPATEN/KOTA
           Kerjasama Secara Tersistem dan Didukung oleh Nota Kesepakatan


            Dinas
            kesehatan

                                                        PASIEN YG
                                 RS (BDRS)              MEMBUTUHKAN
                                   -Darah aman
                                   -Jumlah cukup
            UTD PMI                -Tepat waktu
                                   -Akses mudah
                                   -Rational use         Motivasi donor    PDDI

             Donor sukarela      MASYARAKAT                               PMI
                                 UMUM



                                                   PEMDA


   Ketiga unsur (UTD PMI, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan) membangun suatu
   wadah dan sistem komunikasi yang intens dengan tujuan yang sama yaitu
   mewujudkan pelayanan transfusi darah yang berkualitas dengan indikator; tersedia
   darah aman, jumlah cukup, tepat waktu, mudah di akses dan pemakaian rasional.

   Dalam melakukan upayanya ketiga unsur ini didukung oleh Pemda, PMI, PDDI/org
   donor darah serta masyarakat umum setempat. Dalam wadah ini perlu juga
   ditegaskan komitmen seluruh unsur bahwa, donor sukarela diarahkan ke UTD PMI
   sementara pasien hanya berhubungan dengan RS. Mekanisme kerjasama antara
   UTD PMI sebagai pemasok dan BDRS sebagai pengguna darah aman dituangkan
   dalam surat kesepakatan bersama yang disaksikan oleh Dinas Kesehatan.
   Kerjasama dalam wadah ini perlu mengatur peran dan fungsi masing-masing unsur
   serta saling menghargai dan menghormati fungsi dan peran satu dan lainnya.

   Skema diatas adalah gambaran jejaringan pelayanan darah kabupaten/kota yang
   memiliki UTD PMI. Pada daerah yang tidak memiliki UTD PMI maka, jejaring
   dibentuk oleh RS/UTDRS dengan Dinas Kesehatan setempat dan masyarakat.

   Pada keadaan bencana yang membutuhkan banyak persediaan darah, maka untuk
   mencukupi kebutuhan darah tersebut Dinas Kesehatan sebagai koordinator jejaring
   pelayanan darah harus berkoordinasi dengan satuan kerja penanggulangan
   bencana di daerah bencana terkait dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   -   Kecukupan persediaan darah
   -   distribusi darah
   -   pendanaan
   -   dsd


III. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

A. Definisi
   Bank Darah Rumah Sakit merupakan suatu unit pelayanan di Rumah Sakit yang
   bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas
   dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah
   Sakit.


B. Fungsi BDRS
   Fungsi BDRS adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan
   kebutuhan darah untuk transfusi di Rumah Sakit sebagai bagian dari pelayanan
   Rumah Sakit secara keseluruhan.


C. Tugas BDRS
   1. Menyiapkan SPO setiap langkah kegiatan
   2. Merencanakan kebutuhan darah di RS bersangkutan.
   3. Menerima darah dari UTD yang telah memenuhi syarat uji saring (non reaktif)
       dan telah dikonfirmasi golongan darah.
   4. Menyimpan darah dan memantau suhu simpan darah.
   5. Memantau persediaan darah harian/mingguan.
   6. Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus pada kantong darah
       donor dan darah resipien.
   7. Melakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah resipien.
   8. Melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah
       ABO/Rhesus ke UTD secara berjenjang.
   9. Menyerahkan darah yang cocok untuk pasien pada dokter yang meminta atau
       petugas rumah sakit yang diberi kewenangan.
   10. Melacak penyebab terjadinya reaksi transfusi.
   11. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas BDRS dalam pendidikan
       dan pelatihan di bidang transfusi darah.
   12. Turut aktif dalam sub komite tranfusi darah.
   13. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia RS
       dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanna transfusi darah di Rumah Sakit.
   14. Melaksanakan penelitian praktis untuk peningkatan mutu pelayanan transfusi
       darah.
   15. Melakukan pencatatan dan pelaporan.


D. Organisasi BDRS
   BDRS merupakan suatu unit pelayanan yang berada di bawah wakil Direktur
   Pelayanan Medik/bagian pelayanan/bagian dari laboratorium Rumah Sakit, yang
   dikepalai oleh seorang dokter dan memiliki petugas pelaksana. Dalam pelaksanaan
   teknis, unit berkoordinasi dengan UTD dan Dinas Kesehatan setempat dalam
   jejaringan pelayanan darah Kabupaten/Kota serta merupakan bagian dari jejaring
   pelayanan darah provinsinya.


E. Ketenagaan
   BDRS dipimpin oleh seorang dokter yang telah dilatih dalam bidang transfusi darah.

   Sebagai pelaksana teknis laboratorium/tenaga teknis medik adalah Paramedis
   Teknologi Transfusi Darah (PTTD) atau analis yang sudah dilatih di bidang transfusi
   darah sesuai standar (minimal 80 jam) yang tersertifikasi melalui
   pusdiknakes/pusdiklat Kemenkes. Selain itu diperlukan pula tenaga administrasi dan
   tenaga pekarya untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh BDRS.


F. Monitoring dan Evaluasi
   Sistem monitoring dan evaluasi kinerja BDRS dilakukan melalui supervisi, laporan
   rutin BDRS dan Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal.
   Pembinaan secara berjenjang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari :
   1. Kementerian Kesehatan
   2. Dinkes Prop dan UTD Pembina Prop, Balai Lab
   3. Dinkes Kab.
   Dalam akreditasi Rumah Salit, pelayanan darah melalui BDRS ini merupakan salah
   satu pelayanan yang dinilai.


G. Pencatatan dan Pelaporan
   BDRS harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang mencakup seluruh
   kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan darah di Rumah Sakit.

   1. Pencatatan
      Pencatatan dilakukan pada setiap tahap kegiatan di BDRS setiap hari, mencakup
      permintaan darah ke UTD, penerimaan darah dari UTD, penyimpanan darah,
      pencatatan suhu tempat penyimpanan darah, permintaan darah dari tiap unit,
     pemeriksaan golongan darah (ABO/Rhesus) dan uji silang serasi, pengeluaran
     darah serta kegiatan lain yang dilaksanakan oleh BDRS sesuai dengan standar
     yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pelacakan.


   2. Pelaporan
      Laporan terdiri dari laporan harian, bulanan dan triwulanan. Yang dilaporkan
      adalah persedian darah, pelayanan permintaan darah (jumlah permintaan,
      jumlah darah yang diberikan, jenis darah, pengembalian darah dan alasannya
      serta darah kadaluarsa) dan reaksi transfusi.

   3. Alur pelaporan

          DIREKTUR

                                             RL

                     pelaporan                    DINKES


                                                   pelaporan

            BDRS                                   UTD
                                 pelaporan

              pelaporan


                           ruangan
                           Unit



      Laporan dikirim secara berjenjang : BDRS – UTD dan RS – Kepala Dinas
      Kesehatan Provinsi, Kab/Kota.


H. Pembiayaan
   1. Biaya pelayanan darah di Rumah Sakit adalah Biaya Pengganti Pengolahan
      Darah (BPPD) dan jasa pelayanan dengan tidak untuk mencari keuntungan
      (nirlaba).
   2. Biaya pelayanan darah di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atau
      Pemda setempat dengan tidak untuk mencari keuntungan.
   3. Biaya pemeriksaan ulang uji saring darah terhadap penyakit infeksi menular tidak
      dimasukkan kedalam biaya pelayanan darah di Rumah Sakit.
   4. BDRS mengganti biaya pengolahan di UTD sebesar BPPD dikurangi biaya uji
      silang serasi dan pemeriksaan golongan darah.
I.   Standar Prosedur Operasional (SPO)
     Dalam melaksanakan tugas, BDRS wajib membuat dan melaksanakan tugasnya
     sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang meliputi :

     -   SPO perencanaan kebutuhan darah
     -   SPO permintaan darah ke UTD
     -   SPO penyimpanan darah/komponen darah
     -   SPO monitoring suhu alat penyimpanan darah
     -   SPO validasi reagen
     -   SPO Kalibrasi alat
     -   SPO perawatan alat
     -   SPO cara pemakaian alat
     -   SPO persiapan sampel pemeriksaan
     -   SPO pemeriksaan golongan darah ABO/Rhesus
     -   SPO uji silang serasi
     -   SPO penerimaan sampel darah dan format permintaan darah
     -   SPO darah titipan yang telah dilakukan uji silang serasi
     -   SPO pengeluaran darah
     -   SPO pengembalian darah
     -   SPO pelacakan reaksi transfusi
     -   SPO pencatatan
     -   SPO pelaporan
     -   SPO rujukan
     -   SPO permintaan darah cito
     -   SPO penanganan limbah infeksius
     -   SPO kewaspadaan universal


IV. STANDAR BANK DARAH RUMAH SAKIT

Standar berguna untuk mengukur kinerja agar mencapai hasil yang diinginkan.
Ruang lingkup Standar BDRS meliputi :
A. Standar Fasilitas dan Alat
   Standar 1 : Standar Ruangan
   Standar 2 : Standar Peralatan Kerja dan Kantor
   Standar 3 : Standar Alat dan Bahan Habis Pakai

B. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)
   Standar 4 : Standar Jenis Tenaga
   Standar 5 : Standar Kompetensi

C. Standar Mekanisme Pelayanan
   Standar 6 : Permintaan Darah Rutin
   Standar 7 : Permintaan Darah dalam Keadaan Khusus
   Standar 8 : Penerimaan Darah
   Standar 9 : Penyimpanan Darah dan Komponen
   Standar 10 : Penyerahan Darah ke Dokter yang Meminta Melalui Perawat yang
                diberi Wewenang
   Standar 11 : Pengembalian darah ke UTD
   Standar 12 : Pemusnahan Darah
   Standar 13 : Pencatatan
   Standar 14 : Pelaporan

D. Standar Sistem Pembiayaan
   Standar 15 : Biaya Pelayanan darah

E. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja
   Standar 16 : Pencegahan Ancaman Bahaya
   Standar 17 : Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja jika terjadi bahaya di
                 Laboratorium BDRS
   Standar 18 : Pengelolaan Limbah Laboratorium Kesehatan

Penjabaran Standar :
A. Standar Fasilitas dan Alat :
   Standar 1 : Standar Ruangan
   1. Lokasi mudah dijangkau dari berbagai unit pelayanan di Rumah Sakit.
   2. Luas minimal 20 m2 dengan cahaya dan ventilasi yang cukup serta ber-AC,
      termasuk ruang administrasi secara terpisah.
   3. Fasilitas air mengalir dan listrik yang memadai, generator atau UPS yang mampu
      mem-back up refrigerator agar stabilitas suhu tetap terjaga.
   4. Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci tangan dan bak cuci alat.
   5. Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl), sudut lantai melengkung.


   Standar 2 : Standar Peralatan Kerja dan Kantor
   1. Meja laboratorium dilapisi dengan Tacon (pinggiran melengkung)
   2. Kursi laboratorium
   3. Meja statis dengan beton untuk centrifuge
   4. Meja tulis dan kursi
   5. Mesin ketik/komputer+printer
   6. Lemari arsip
   7. Telepon
   8. Komputer dengan software + printer untuk RS tipa A/B pendidikan
   9. Modem untuk RS tipe A/B pendidikan
Standar 3 : Standar Alat dan Bahan Habis Pakai
No                     Jenis Peralatan                        Jumlah Minimal
 I Paket A Peralatan Utama
   1. Blood Bank 100 – 280 liter (tergantung                 1 unit
       kebutuhan)
   2. Serofuge (dengan 2 macam rotor  tabung kecil          1 unit
       ukuran 12 x 75 mm dan besar ukuran 5 ml)
   3. Dry incubator                                          1 unit
   4. Microscope binoculer                                   1 unit
   5. Medical refrigenerator (tidak mutlak)                  1 unit
   6. Plasma extractor                                       1 unit
   7. Set alat uji silang serasi metode Gel/microplate       1 unit
   8. Tube sealer                                            1 unit
   9. Cool box dengan fasilitas 2 – 5 kantong                5 – 10 unit
   10. Cool box untuk transportasi dengan fasilitas min.     1 unit
       20    kantong      (tidak   mutlak,   tergantung
       kesepakatan dengan UTD)

 II    Paket B Peralatan Penunjang
       1. Tabung reaksi ukuran 12 x 75 mm                    300 buah
       2. Rak tabung                                         7 buah
       3. Gunting                                            4 buah
       4. Artline spidol                                     2 buah
       5. Blood grouping plate                               5 box
       6. Pasteur pipette plastik                            1 box
       7. Object glass                                       3 box
       8. Timer                                              4 buah
       9. Labu Semprot                                       4 buah
       10. Baskom stainless steel                            4 buah
       11. Jas Laboratorium                                  2 x jlh petugas
       12. Kacamata pelindung                                3 buah
       13. Wadah infeksius                                   1 buah

 III   Paket C PBahan Habis Pakai                       Untuk Kebutuhan
                                                        sebulan dengan 5
                                                           pasien/hari

       1.   Reagen untuk pemeriksaan golongan
            darah ABO dan Rhesus :
            a. Anti-A, Anti-B                       7 Set (@ 10 cc)
            b. Anti-D (lgM)                         7 vial (@ 10 cc)
            c. Test Cell (sel A, B, O)              Secukupnya
       2.   Pembuatan coombs control sells Anti-D   1 vial (@ 10 cc)
            (lgG)

       3.   Bovine Albumin 22 %                     10 vial @ 10 cc
       4.   Coombs Serum                            7 vial @ 10 cc
       5.   NaCl 0,9 %                              10 kolf @ 1 L
         6.    Cairan desifectant
               a. Cairan      Hypochlorite     5     % 4 botol
                  (diencerkan 1:9)
               b. Cairan antiseptik dan pelarut lemak 3 botol
                  (resiguard)
               c. Sabun cair antiseptik (chlorhexidin) 5 botol

         7.    Sarung tangan sekali pakai              10 box
         8.    Masker sekali pakai                     2 box
         9.    Tissue gulung                           15 gulung
         10.   Tabung disposible (ukuran 5 cc )        5 box
               dengan tutup ulir untuk sampel


B. Standar SDM
   Standar 4 : Standar Jenis Tenaga
   1. Dokter : kepala BDRS adalah seorang dokter yang mempunyai sertifikat
      pelatihan bank darah rumah sakit.
   2. Tenaga laboratorium : minimal memiliki 5 orang pelaksana teknis laboratorium
      yaitu Teknisi Transfusi Darah (TTD) atau analisis yang telah mendapat pelatihan
      BDRS.
   3. Tenaga administrasi : minimal 1 orang tenaga administrasi
   4. Tenaga pekarya : minimal 1 orang pekarya


   Standar 5 : Standar Kompetensi
   1. Kompetensi kepala BDRS : mempunyai pengetahuan tentang manejerial
      pengelolaan transfusi darah dan BDRS.
   2. Kompetensi petugas teknis BDRS mempunyai sertifikat pengetahuan dan
      keterampilan tentang :
      a. Transportasi darah
      b. Penerimaan darah dan mengetahui tanda-tanda darah rusak
      c. Penyimpanan darah
      d. Pemeriksaan golongan darah
      e. Pemeriksaan uji silang serasi
      f. Pemantapan mutu internal
      g. Penyerahan darah keapda dokter yang meminta atau perawat yang diberi
         wewenang.
      h. Pencatatan, pelaporan, pelacakan dan dokumentasi
      i. Kewaspadaan universal (Universal Precaution)
C. Standar Alur Pelayanan
   Standar 6 : Permintaan Darah Rutin
   1. Permintaan darah ke UTD sesuai kesepakatan dengan UTD dan tertuang dalam
      Ikayan Kerjasama (IKS).
   2. Tersedia SPO
   3. Transportasi distrubusi darah dengan menggunakan coolbox transportasi darah


   Standar 7 : Permintaan Darah dalam Keadaan Khusus
   Permintaan dalam keadaan khusus adalah dalam keadaan darurat, jika persediaan
   darah di BDRS sudah habis sesuai kesepakatan dengan UTD dan tertuang dalam
   IKS.
   1. Permintaan darah diluar perencanaan rutin, misalnya permintaan dalam bentuk
      komponen darah, Rhesus negatif, darah langka dan pada Kejadian Luar Biasa
      (KLB).
   2. Formulir permintaan diisi lengkap dan ditandatangani oleh kepada BDRS atau
      petugas yang diberi wewenang oleh kepada BDRS.
   3. Tersedia SPO permintaan darah dalam keadaan khusus.


   Standar 8 : Penerimaan Darah
   Mekanisme penerimaan darah sesuai kesepakatan yang tertuang dalam IKS.
   1. BDRS menerima darah aman dari UTD setempat sesuai permintaan, bila tidak
      sesuai dengan permintaan dicatat atau disesuaikan dengan kesepakatan yang
      tertuang dalam IKS.
   2. Petugas pengantar darah dari UTD maupun petugas penerima darah di BDRS
      bersama-sama menilai kondisi darah dan mampu mengenali tanda-tanda fisik
      darah aman dan standar labelling.
   3. Dibuat berita acara
   4. Tersedia SPO penerimaan darah dari UTD


   Standar 9 : Penyimpanan Darah dan Komponen
   1. Penyimpanan darah dan komponen dilakukan dalam tempat dan suhu optimal
      yaitu:
     No        Jenis Darah               Tempat                   Suhu
      1   Whole Blood             Blood Refrigerator      2°C – 6°C
      2   PRC                     Blood Refrigerator      2°C – 6°C
      3   Washed Red Cells        Segera dipakai
      4   Trombosit *             Platelet Refrigerator   20°C – 24°C
      5   Cryoprecipitat*         Freezer                 ≤ - 18°C
      6   FFP*                    Freezer                 ≤ - 18°C
      Khusus untuk RS tipe A/B Pendidikan

2. Penyimpanan dengan sistem First In First Out (FIFO)
3. Tersedia SPO penyimpanan darah


Standar 10 : Penyerahan Darah ke Dokter yang Meminta Melalui Perawat yang
Diberi Wewenang
1. Penyerahan darah dilakukan berdasarkan permintaan dokter dengan formulir
   permintaan
2. Petugas BDRS meneliti formulir permintaan darah/pengeluaran darah dan label
   kantong darah


Standar 11 : Pengembalian darah ke UTD
Pengembalian darah ke UTD sesuai kesepakatan dan tertuang dalam IKS.


Standar 12 : Pemusnahan Darah
1. Darah yang akan dimusnakan sesuai standar pengelolaan limbah rumah sakit
   adalah darah yang kadaluarsa atau rusak
2. Tersedia SPO pemusnahan darah


Standar 13 : Pencatatan
Pencatatan dilakukan pada setiap tahap kegiatan secara lengkap yaitu
1. Permintaan darah rutin dan khusus ke UTD
2. Penerimaan darah rutin dan khusus dari UTD
3. Berita acara penerimaan darah dari UTD
4. Dokumentasi permintaan darah dari para klinisi lengkap dengan indikasi, jenis,
   dan jumlah darah beserta identitas pasien
5. Pemeriksaan golongan darah pasien/darah donor, uji cocok serasi dalam
   lembar kerja.
6. Dokumentasi darah titipan dan pemakaian darah
7. Darah yang harus dikembalikan ke UTD
8. Tentang kebutuhan darah yang tidak terpenuhi
9. Hasil monitoring dan evaluasi
10. Validasi reagen, kalibrasi alat, pencatatan suhu alat simpan darah.
11. Reaksi transfusi
   Standar 14 : Pelaporan
   Yang dilaporkan : penerimaan, penyimpanan. penyampaian, pemakaian, logistik
   dan persediaan darah. reaksi transfusi.
   1. Laporan rutin adalah laporan kegiatan secara rutin yang dibuat secara teratur dan
      tepat waktu disampaikan kepada Direktur RS, UTD dan Dinkes setempat.
   2. Laporan rutin terdiri dari : laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan
   3. Laporan insidentil adalah laporan yang dibuat pada keadaan khusus, misalnya
      terjadi reaksi transfusi, disampaikan kepada komite medik RS dan UTD setempat
      dengan tembusan ke Dinkes setempat.
   4. Analisa efisiensi dan ketepatan pemakaian darah/komponen (catt: SPO
      penggunaan setelah crossmatch, rata-rata perpasien ).


D. Standar Pembiayaan
   Standar 15 : Biaya Pelayanan Darah
   Biaya pelayanan darah di RS terdiri dari komponen biaya BPPD, bahan habis pakai
   dan jasa pelayanan


E. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja
   Standar 16 : Pencegahan Ancaman Bahaya
   Ancaman bahaya yang mengakibatkan resiko gangguan kesehatan dan
   keselamatan bagi petugas BDRS perlu diidentifikasi dan dilakukan pencegahan
   yaitu :

   1. Ruangan
      a. Keberhasilan ruang selalu terjaga
      b. Permukaan meja kerja selalu dibersihkan setelah selesai bekerja dan ketika
         terjadi tumpahan bahan
      c. Lantai bersih, kering, tidak licin dan ada saluran pembuangan
      d. Suhu ruangan antara 22° - 27°C dengan kelembaban nisbi 50-70%.
      e. Udara dalam ruang dibuat mengalir searah (dari ruang bersih ke ruang kotor)
      f. Dinding dicat dengan bahan epoksi, permukaan rata, mudah dibersihkan,
         tidak tembus cairan dan tahan terhadap desinfektan.
      g. Pintu ruangan harus selalu tertutup jika petugas sedang bekerja, mereka
         yang tidak berkepentingan dilarang masuk


   2. Peralatan
      a. Sarung tangan dilepas bila menerima telepon
      b. Penyimpanan jas laboratorium tidak dalam satu lemari dengan pakaian lain
         yang dipakai di luar ruangan BDRS
   c. Diwajibkan memakai sarung tangan plastik karet tipis selama bekerja
   d. Penyimpanan peralatan sesuai dengan standar prosedur operasional.


3. Sistem / Prosedur
   a. Penggunaan bahan-bahan sesuai dengan ukuran
   b. Semua SPO yang tersedia harus dilaksanakan dan diperhatikan untuk
      mencegah atau meminimalisasi bahaya atau kecelakaan akibat kerja
   c. Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantung plastik sesuai dengan kode
      dan warnanya untuk dikelola
   d. Seluruh petugas laboratorium harus selalu mencuci tangan setelah
      menangani bahan infeksius dan sebelum meninggalkan ruangan
      laboratorium
   e. Jas laboratorium hanya boleh dipakai di ruang laboratorium


4. Petugas
   a. Makan, minum, merokok, menyimpan makanan serta menggunakan kosmetik
      di dalam ruang BDRS tidak diperkenankan
   b. Pakailah kacamata pelindung, kaca pelindung wajah (visors) atau alat
      pelindung diri lainnya jika menangani obyek yang mudah menyemprot atau
      memantul ke tubuh kita.
   c. Seluruh petugas yang menangani bahan infeksius harus memakai sarung
      tangan untuk menghindari penularan melalui kontak langsung dengan
      spesimen darah.


Standar 17 : Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja jika terjadi bahaya
di Laboratorium BDRS
Jika terjadi kecelakaan atau kedaruratan, harus dilakukan tindakan segera
(emergency respon) dan melakukan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
agar tidak terjadi akibat yang fatal baik bagi petugas, tempat dan lingkungan kerja.


Standar 18 : Pengelolaan Limbah Laboratorium Kesehatan
Laboratorium kesehatan termasuk laboratorium BDRS dapat menjadi salah satu
sumber penghasil limbah cair, padat dan gas yang berbahaya bila tidak ditangani
secara benar. Penanganan dan penampungan limbah terdiri dari :


1. Menyediakan sarana penampungan untuk limbah yang memadai, diletakkan
   pada tempat yang tepat, aman dan hygienis.
2. Pemisahan limbah untuk memudahkan mengenal berbagai jenis limbah yang
   akan dibuang dengan cara menggunakan kantong berkode (kode warna)
3. Pengelolaan limbah infektif dengan cara desinfeksi, dekontaminasi, sterialisasi
   atau insinerasi.




                                     Ditetapkan di Jakarta
                                     Pada tanggal

                                     MENTERI KESEHATAN,




                                     ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:5302
posted:8/25/2010
language:Indonesian
pages:21