RANBAT MASY. DALAM PENATAAN RUANG PERKOTAAN by wuj11310

VIEWS: 181 PAGES: 72

									RAN/BAT MASY. DALAM
  PENATAAN RUANG
    PERKOTAAN
                   Oleh :
            Dr. MUH. DIMYATI, MSc
     Direktorat Penataan Ruang Nasional



   DIKLAT PENATAAN RUANG PERKOTAAN
        Makasar, 21 Agustus 2003
Kata kunci:
1. PERAN/PELIBATAN
2. MASYARAKAT
3. PENATAAN RUANG
4. PERKOTAAN
Bagaimana KONSEP &
Langkah Operasional?

PERAN/PELIBATAN MASYARAKAT
dalam PENATAAN RUANG
PERKOTAAN
              1. INTRO
PERSEPSI MEMPENGARUHI CARA KITA MEMANDANG
CARA KITA MEMANDANG MEMPENGARUHI
BAGAIMANA KITA BERPERILAKU


DUA ORANG DAPAT MELIHAT HAL YANG SAMA,
TIDAK SALING SEPAKAT NAMUN SAMA-SAMA BENAR
HAL INI BUKAN MASALAH LOGIS TAPI PSIKOLOGIS

PARADIGMA MERUPAKAN SUMBER DARI SIKAP
DAN PERILAKU KITA. PARADIGMA TAK BISA
DIPISAHKAN DARI KARAKTER. KITA BENAR-BENAR
TAK DAPAT MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN JIKA KITA
BERBICARA DAN BERJALAN SECARA BERBEDA
DENGAN CARA KITA MELIHAT.
1. INTRO    (1.2)

DIMANA KITA BERDIRI BERGANTUNG
DARIMANA KITA DUDUK

KITA MELIHAT DUNIA BUKAN SEBAGAIMANA
DUNIA ADANYA, MELAINKAN SEBAGAIMANA KITA
ADANYA ATAU SEBAGAIMANA KITA
TERKONDISIKAN UNTUK MELIHATNYA

JIKA KITA INGIN MEMBUAT PERUBAHAN
KUANTUM (PERUBAHAN MENDADAK DAN
JANGKA PANJANG) YG BERARTI, KITA PERLU
MEMPERBAIKI PARADIGMA DASAR KITA
1. INTRO   (1.3)


APA YANG KITA LIHAT SANGAT
BERKAITAN DENGAN SIAPA KITA. KITA TIDAK
DAPAT MENGUBAH CARA PANDANG KITA TANPA
SEKALIGUS MENGUBAH KEBERADAAN KITA,
DAN SEBALIKNYA

UNTUK BERHUBUNGAN SECARA EFEKTIF
DENGAN SIAPAPUN KITA HARUS BELAJAR
MENDENGARKAN, DAN INI MEMERLUKAN
KEKUATAN EMOSIONAL. MENDENGARKAN
MEMERLUKAN KESABARAN, KETERBUKAAN,
DAN KEINGINAN UNTUK MENGERTI
     2. P E N G E R T I A N
• Partisipasi
   Atau biasa dikenal juga dengan istilah peranserta, adalah
      berkenaan dengan keikutsertaan dalam satu atau beberapa
      bagian dari suatu siklus proses kegiatan/pembangunan.

• Pemberdayaan
   menguatkan dan memampukan

• PELIBATAN (involvment – ada intervensi)
   Pihak yang satu (Pemerintah) lebih berperan dari Pihak
     yang lain (Masyarakat & Swasta)
     Pedoman Pelibatan => untuk Pemerintah (Pemda)
     Pedoman Peranserta => untuk semua pihak
PENGERTIAN (2.2)


• Komunitas
   Kelompok individu/masyarakat yang hidup dan saling
     berinteraksi dalam daerah atau satuan wilayah
     tertentu.

• Forum Warga
   mereka berserikat

• MASYARAKAT
   Orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat
    hukum adat, atau badan hukum – termasuk swasta.
    (VS Pemerintah)
PENGERTIAN (2.2)
• PENATAAN RUANG
   Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
     pengendalian pemanfaatan ruang (Pemanfaatan
     resources untuk generasi sekarang dan mendatang
     dengan prinsip seimbang dan lestari).

• Rencana Tata Ruang
   Hasil perencanaan tata ruang

• Pemanfaatan Ruang
   Rangkaian implementasi rencana – dgn jangka waktu

• Pengendalian Pemanfaatan Ruang
   Rangkaian      proses    menahan    dan   mendorong
      (pengawasan dan penertiban)
PENGERTIAN (2.3)

      APA ITU KOTA ?

  KONSENTRASI PENDUDUK
   SOSIAL DAN EKONOMI
     PELAYANAN JASA
PENGERTIAN (2.4)


     KAWASAN KOTA ?

  Kws dg kegiatan ekonomi
  utama non agri. (UU 24/92)

  Bag. Kab/Kota, Kota baru,
  Daer. berbatasan (UU 22/99)
 PENGERTIAN (2.5)

             PERKEMB. KWS KOTA
< 100 ribu         Kecil
500 ribu
                 Sedang
1 juta
               Besar
> 1juta
                Metropolitan
                                                          Propinsi      Kriteria 2000       Kriteria 1980

PENGERTIAN (2.6)                                   Jawa Tengah
                                                   DI Yogyakarta
                                                                                 28,34%
                                                                                 38,58%
                                                                                                    16,77%
                                                                                                    28,31%
                                                   Jawa Timur                    28,51%             14,93%
                                                   Bali                          34,22%             15,78%
  FAKTA                                            NTB                           23,90%             10,81%

  SEBARAN KOTA                                     NTT                            6,12%               4,33%
                                                   Kalimantan Barat               6,92%               4,13%
                                                   Kalimantan Selatan             8,75%               4,13%
                                                   Kalimantan Tengah              4,68%               2,34%
    Propinsi       Kriteria 2000   Kriteria 1980
                                                   Kalimantan Timur              12,39%               8,35%
DI Aceh                   8,12%          5,23%
Sumatera Utara           14,88%          1.10%
                                                            Propinsi           Kriteria        Kriteria
Sumatera Barat           20,04%         13,01%
                                                                                2000            1980
Riau                     14,36%         10,67%
                                                   Sulawesi Selatan               13,52%          10,67%
Jambi                    10,77%            ,89%
                                                   Sulawesi Tengah                  6,76%           4,46%
Sumatera Selatan         12,38%          9,05%
Bengkulu                 10,17%          6,03%     Sulawesi Tenggara                7,22%           3,74%
Lampung                   8,67%          5,43%     Sulawesi Utara                 17,17%            8,72%
DKI Jakarta               100%            100%     Maluku                           5,58%           3,68%
Jawa Barat               31,07%         17,67%     Irian Jaya                       3,44%           2,25%
PENGERTIAN (2.7)

Jumlah desa kota tumbuh pesat 4963

Tingkat urbanisasi (Desa to Kota):
• Jawa-Bali > 28%
• Sumatra 20%
• Sulawesi 18%
• Kalimantan 13%
• Maluku & Papua 6%
3. L A T A R B E L A K A N G

   Paradigma baru ranmasy
   UU No. 24/1992
   PP No. 69/1996
   TAP MPR IV/MPR/2000
   UU No. 22/1999
   Hasil Rakernas BKTRN Surabaya (Juli 2003)
 LATAR BELAKANG                       (3.2)


PARADIGMA BARU RANMASY



   Masyarakat sebagai raja penguasa –berarti rakyat berdaulat

   Good Governance –mengedepankan pengawasan/peran masy.

   Mendorong kemitraan –ini berarti peran masyarakat

   Pemberdayaan Masyarakat –berarti masy. perlu diperkuat
LATAR BELAKANG                      (3.3)




Pasal 12 UU No.24/1992 bahwa penataan ruang dilakukan oleh
Pemerintah dan Masyarakat

Hal tersebut berarti bahwa dari saat lahirnya UU 24/92 masyarakat
sudah diperankan sebagai mitra (secara hitam diatas putih) tetapi
dalam operasionalisasinya masih belum dilaksanakan.

Hal tersebut terkait dengan perangkat dan kesiapan serta sikon
(pendidikan masyarakat)

Kini saatnya untuk memulai (momentumnya tepat)
LATAR BELAKANG                    (3.4)



PP 69/1996 tentang Pelaksanaan dan Hak dan Kewajiban, serta
Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan
Ruang

Terdiri dari 6 Bab dan 31 Pasal

Bab 1 Ketentuan Umum –1 pasal
Bab 2 Pelaksanaan hak dan Kewajiban Masy. –6 pasal
Bab 3 Bentuk Peran Serta Masyarakat –13 pasal
Bab 4 Tatacara Peran Serta Masyarakat –9 pasal
Bab 5 Pembinaan Peran Serta Masyarakat –1 pasal
Bab 6 Ketentuan Penutup –1 pasal
LATAR BELAKANG                       (3.5)



Diatur secara jelas hak, kewajiban, bentuk dan tatacara peran serta
dalam setiap tahapan penataan ruang.
Masyarakat sebagai pelaku dan Pemerintah fasilitatornya.

HAK ATAS RUANG (psl 2)
• Berperanserta
• Mengetahui
• Menikmati manfaat
• Mendapat ganti
LATAR BELAKANG   (3.6)



 KEWAJIBAN ATAS RUANG

• Memelihara kualitas
• Tertib
• Mentaati
LATAR BELAKANG                     (3.7)



TAP MPR IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah

Bahwa salah satu kebijakan otonomi daerah diarahkan pada
pencapaian “peningkatan pelayanan publik dan pengembangan
kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah”.

Hal tersebut jelas menunjukkan pemberian kesempatan kepada
masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai proses
penyelenggaraan pembangunan, termasuk penataan ruang
LATAR BELAKANG                       (3.8)


UUNo.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang
bottom up mechanism sangat besar

Memberi legitimasi kewenangan kepada Daerah

Pasal (taru) menegaskan bahwa proses penyusunan rencana tata
ruang mengacu aspirasi bawah – Penataan ruang Propinsi
mengacu penataan ruang Kab/Kota dan seterusnya.

Hal tersebut berarti peran masyarakat sangat diperhatikan, karena
unit paling kecilnya adalah masyarakat (termasuk individu)

Artinya secara teoritis penataan ruang seharusnya sangat aspiratif.
Prakteknya? Kita lihat bersama.
 LATAR BELAKANG                       (3.9)

   Hasil Rakernas BKTRN Surabaya Juli 2003

1. 7 butir Kesepakatan para Gubernur se Indonesia
   0 penguatan peran dan fungsi Gubernur dlm taru
   0 meningkatkan keterpaduan kebijakan krn tarunas-kab satu
   0 proaktif dalam pengendalian dan penyelesaian konflik
   0 aktif dalam penyempurnaan UU 24/92
   0 pelimpahan sebagian kewenangan taru ke Gub
   0 pemberdayaan TKPRD
   0 tingkatkan fasilitasi kepada PemProp dalam taru

2. Rumusan pokok-pokok hasil Rakernas
    0 Pengaturan Tarunas (7 item)
    0 Penguatan peran Daerah Dalam taru (3 item)
 LATAR BELAKANG                      (3.10)

2. Rumusan pokok-pokok hasil Rakernas
    0 Pengaturan Tarunas (7 item)
       a RTRWN sbg perangkat integrasi NKRI
       b Penanganan kawasan perbatasan antar negara
       c Taru pesisir, laut dan pulau kecil
       d Penyelesaian peraturan perundangan taru
       e Kawasan perbatasan Kasaba (KalSerawakSabah)
       f RTRW Jawa-Bali
       g RTRW Kalimantan, Sumatra, Sulawesi

   0 Penguatan peran Daerah Dalam taru (3 item)
       a Penyelenggaraan taru di daerah
       b Kelembagaan koordinasi taru Nas dan Daerah
       c Penanganan perbatasan antar daerah
 LATAR BELAKANG                        (3.11)

Sambutan Presiden RI
 Kita sering melanggar norma yang telah kita sepakati bersama.
   Untuk itu Penataan ruang hendaknya dapat diselenggarakan
   sebaik-baiknya, secara konsisten, lebih terbuka dan dengan
   kearifan
Sambutan Menko Perekonomian
 Dalam memecahkan permasalahan bangsa (taru) kita harus
   mengacu pada visi taru (integrasi darat, laut dan udara dan
   pengendalian taru)
Sambutan Menkimpraswil
 Masyarakat perlu dan harus berpartisipasi dalam taru agar taru
   lebih berkualitas
Sambutan Mendagri
 Keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan dan produk yang
   ada disosialisasikan, Pemerintah jangan terlalu dominan
 4. POTRET DAN UPAYA
PELIBATAN MASYARAKAT
Pemerintah telah dan terus melakukan berbagai skeme
mendorong ranmasy dalam berbagai bentuk -GG
IPGI (Indonesian Partnership on Local Governance
Initiative), mencoba melakukan proses riset aksi di tiga kota
sebagai upaya membangun body of collective knowledge
tentang partisipasi dan good governance.
BUILD (Breakthrough Urban Initiatives for Local
Development), mengembangkan inovasi manajemen perkotaan
di 9 kota di Indomesia.
URDI (Urban and Regional Development Institute), melalui
program Local Government Best Practise mencoba
mengidentifikasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan
dan diimplementasikan Pemerintah Daerah.
POTRET DAN UPAYA                  (4.2)



 CSO’s (Civil Society Organisation), mengakatalis proses
 kesadaran menuju good governance di Indonesia, dengan:
 - Awareness Raising
 - Policy Advocacy
 - Institution Building
 - Capacity Building
 PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), melalui program hibah
 yang diberikan kepada Pemerintah, NGO’s, CBO’s dan
 Universitas.
 USAID (United States Agency for International
 Development), mendorong penyusunan Program Dasar
 Pembangunan Perkotaan (PDPP).
POTRET DAN UPAYA                (4.3)


   Departement for International Development (DFID)
   melalui program hibah dan asistensi bagi pemerintah dan
   civil society dalam kerangka pengurangan kemiskinan.

   Gesellschaft fur Technische Zusammenarbiet (GTZ),
   concern dalam pemberdayaan masyarakat melalui antara
   lain program technical cooperation.
   Bank Dunia, melalui program pinjaman, hibah dan investasi
   yang diberikan kepada pemerintah maupun masyarakat
   sipil.

   ADB (Asian Development Bank) melalui program pinjaman
   dan technical assistence yang diberikan kepada pemerintah
   dan masyarakat sipil untuk memperbaiki kualitas
   governance.
     PERINGKAT DAYA SAING DAERAH


     Propinsi      IPTEK   SDM   Governance
DKI Jakarta          1      1       21
DI Yogya             2      2        8
Jawa Timur           3      5       16
Bali                 4      7        5
Jawa Barat           5      4       19
Lampung              6     10       15
Kalima. Selatan      7     16       17
Sulawesi Selatan     8     14        7
Sulawesi Utara      9    9    20
Jawa Tengah         10   3    4
Sumatra Utara       11   8    22
Kalimantan Timur    12   6    2
Maluku              13   12   14
Sumatra Barat       14   13   11
Sumatra Selatan     15   11   18
Sulawesi Tengah     16   15   9
Kalimantan Tengah   17   15   1
Nusa Tenggara Barat    18       24       13
Sulawesi Tenggara      19       19       3
Riau                   20       20       10
Bengkulu               21       18       25
Jambi                  22       17       6
DI Aceh                23       22       26
Irian Jaya             24       26       24
Kalimantan Barat       25       23       23
Nusa Tenggara Timur    26       25       12



Sumber: DAYA SAING DAERAH, 2002, ARMIDA AS
     5. ISU-ISU STRATEJIK
 Kebijakan Pemerintah belum sepenuhnya berorientasi
  (berpihak) kepada masyarakat.
 Pendidikan masyarakat sebagian besar masih relatif
  rendah
 Belum tertatanya kelembagaan peranserta masy.
 NSPM belum cukup dan kurang sosialisasi
 Belum    optimalnya     kemitraan   Pemerintah   dan
  Masyarakat (swasta dan pers)
      6. KONSEP PERAN SERTA
     /PELIBATAN MASYARAKAT
6.1 KONSEP PERAN SERTA/PARTISIPASI - keikutsertaan
    hanya merupakan cara/metode untuk mencapai
      tujuan.Yang penting adalah tujuannya sendiri (tujuan taru)




      Pemerintah VS Masyarakat (dan swasta)
      (fasilitator)  (Pelaku Utama)
  Agar tujuan tercapai keputusan harus berada ditangan
                      pelaku utama
KONSEP RAN/BATMASY                          (6.2)

Peran serta sering disalahartikan (dipraktekkan) mobilisasi

Ada pergeseran peran Pemerintah dari ROWING (mendayung) ke
  STEERING (mengarahkan/menfasilitasi)
MEMFASILITASI –menciptakan kondisi sehingga yang disepakati
  terwujud

Bisa diartikan idealnya:
Yang menentukan arah adalah KITA (dominasi Pemerintah -TOR)
Yang bertanggungjawab sampai ke tujuan adalah TUKANG
   PERAHU (sekarang seharusnya Masyarakat -Pelaku)

Implementasi peran tersebut BERTAHAP.
KONSEP RAN/BATMASY                            (6.3)

Jadi peran Pemerintah dalam pembangunan adalah menciptakan
   kondisi (infrastruktur, environment, perundangan, kelembagaan
   dsb)

Lalu dimana posisi PENGENDALIAN-nya?
  -seperti wasit, misal keluarkan KARTU KUNING, MERAH dsb
  (ini tugas Pemerintah)

Apakah masyarakat SIAP?
  Disinilah perlunya pemberdayaan pada sebagian besar
  masyarakat saat ini
KONSEP RAN/BATMASY                          (6.4)

Pemberdayaan, bukan delegasi

DELEGASI: define the task (arahkan – cara terserah)
PEMBERDAYAAN: define how to do it (sama-sama –beri
  kemampuan)
  => perkuatan komunitas (masyarakat)
  => penciptaan kondisi yang kondusif

Pengalaman menunjukkan bahwa selalu ada sekitar 2% dari setiap
  komunitas yang adil dan arif.
KONSEP RAN/BATMASY                         (6.5)


JENJANG PERAN SERTA                   Non-partisipatif
                              8       • Rekayasa sosial
                          7           • Terapi
                      6               Bersifat simbolis
                  5                   3. Informasi
              4                       4. Konsultasi
          3                           5. Penentraman
      2                               Pengendalian/kedaulatan
  1                                   6. Kerjasama/mitra
                                      7. Pendelegasian
                                      8. Kontrol sosial
Perbedaannya terlihat pada arus informasinya
“Sejauh menguntungkan masyarakat maka akan berjalan cepat”
KONSEP RAN/BATMASY                         (6.6)



 CIRI PARTISIPASI YANG TIDAK DIMANIPULASI :

  - Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua pihak yang
    terlibat.

  - Ada tindakan untuk mengisi kesepakatan tersebut.

  - Ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab.

  - Ada kesetaraan.

  - Pro Aktif.
KONSEP RAN/BATMASY                        (6.7)

6.2 KONSEP MASYARAKAT
   Opposite (partnernya) Pemerintah, jadi termasuk
    Swasta dan Pers, bisa individu maupun kelompok
   Pada TK Nas-Lembaga/Asosiasi Nas, TK Prop-
    Lembaga/Asosiasi Prop, TK Kab/Kot/Rinci –
    Lembaga/Asosiasi Kab/Kot, Pokmasy, Individu
   Untuk lebih memahami keterhubungan antara
    Pemerintah (fasilitator) dan Masyarakat (termasuk
    swasta sebagai Pelaku Utama) dalam pembangunan perlu
    diperkenalkan konsep stakeholder (dalam penataan ruang)
   Komponen stakeholder dalam taru adalah:
     Pemerintah, PemProp, PemKab/PemKot
     Masyarakat
     Swasta (dan Pers –bisa masuk kategori Masyarakat)
KONSEP RAN/BATMASY                    (6.8)



 KATEGORI STAKEHOLDER
 • Stakeholder yang berwenang mengambil/ membuat
   kebijakan :
   a. Eksekutif, seperti Bappenas, Depkimpraswil
   b. Legislatif, seperti DPR, DPRD I, DPRD II
   c. Yudikatif
 • Stakeholder yang terkena dampak dari kebijakan :
   a. Orang per orang
   b. Kelompok warga setempat
   c. Warga sesuai dengan kelompok kegiatannya
KONSEP RAN/BATMASY                      (6.9)



• Stakeholder yang mengawasi kebijakan :
  DPR, DPRD I dan DPRD II, LSM, Pers/Media massa,
  Forum Warga, Partai Politik, Asosiasi Profesi, Perguruan
  Tinggi.
• Stakeholder kelompok Interest dan Presure Group yang
  terkait kebijakan :
  Partai Politik, LSM, pengusaha, Forum Warga, Asosiasi
  Profesi, Perguruan Tinggi, Kelompok Mediasi.
• Stakeholder yang mempunyai kepentingan agar kegiatan
  atau kebijakannya berjalan :
  a. Presure Group
  b. Kelompok Pendukung
KONSEP RAN/BATMASY                            (6.10)


6.3 KONSEP RAN/BAT MASY dalam TARU
      mendorong masyarakat untuk menuntut hak dan
       melakukan kewajibannya dengan cara menciptakan
       kondisi yang kondusif untuk mewujudkan yang telah
       disepakati oleh semua pihak (resources serta lingkungan
       yang sustain dan lestari). Basis utama pendekatan ini
       adalah community driven planning


Konsep tersebut bisa dijabarkan kedalam prinsip-prinsip dan
tujuan peran/pelibatan masyarakat yang harus dijadikan acuan
dalam implementasinya.
KONSEP RAN/BATMASY                       (6.11)



PRINSIP RAN/BAT MASY

 Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang menentukan
  dalam proses penataan ruang.
 Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses
  penataan ruang.
 Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai
  kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya.
 Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap
  menegakkan etika (Good Governance).
 Memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional.
KONSEP RAN/BATMASY                         (6.12)



 TUJUAN RAN/BAT MASY
  Menumbuhkembangkan semangat akuntabilitas atau
   kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan
   stakeholder lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai
   dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan
   bahwa masyarakat bukanlah obyek pemanfaatan ruang, tetapi
   justru merekalah pelaku dan pemanfaat utama yang
   seharusnya terlibat dari proses awal sampai akhir dalam
   memanfaatkan dan mengendalikan ruang.
  Mendorong masyarakat dan civil society organization atau
   lembaga swadaya masyarakat untuk lebih berperan dan
   terlibat dalam memanfaatkan dan mengendalikan ruang.
KONSEP RAN/BATMASY                      (6.13)


 Penataan ruang yang ran/bat masy pun tak bisa
   diperankan stand alone tetapi harus diposisikan
   sebagai alat. Alat apa?
 Penataan   ruang merupakan alat keterpaduan
   pembangunan lintas sektor dan wilayah.

 Dengan penataan ruang diharapkan pengembangan
   wilayah dapat direkayasa sesuai dengan tujuan yang
   ingin dicapai.
KONSEP RAN/BATMASY                                            (6.14)



  Taru dalam Bangwil                                       PERKEMBANGAN
                                                           DENGAN INTERVENSI
                                                           SEBESAR DELTA


         PERKEMBANGAN YANG ADA                             PERKEMBANGAN
                                                           TANPA INTERVENSI
             MASA LALU
                                                                 MASA YAD

                                         0                        T


                                   SAAT INI

                                                : Besaran interfensi

Interfensi/rekayasa dilakukan untuk:
- mengarahkan bangwil sesuai/mendekati skenario
- bisa memanfaatkan alat Penataan Ruang
- Action Program yang jelas, terukur dan termonitor
KONSEP RAN/BATMASY                               (6.15)


 MASYARAKAT MADANI sbg tujuan??

•   Prof. Naquib Al Attas (Cendekiawan Malaysia) :
    madani  turunan dari Bahasa Arab :
     1) madani  madinah, berarti kota  Masyarakat Kota,
     2) madani  tamaddun atau madaniyyah, yang berarti peradaban
          (civility atau civilization)  Masyarakat yang Berperadaban


•   Masyarakat madani bisa berarti sama dengan civil society, yaitu
    masyarakat yg menjunjung tinggi nilai2 peradaban. Ini berarti suatu
    masyarakat yg warganya menjalankan fungsi masing2 scr profesional
    dgn menjunjung tinggi hak dan kewajiban.

•   Paradigma masyarakat madani lebih relevan untuk masyarakat ideal
    masa depan daripada civil society.
7. KENDALA UTAMA RAN/BAT MASY

   Rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran implementatif,
    konsistensi, dan komitmen di kalangan masyarakat akan peran (hak
    dan kewajiban) yang seharusnya dapat dilakukan.

   Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada
    masyarakat dan belum tingginya kesungguhan Pemerintah dalam
    mendukung dan mengalokasikan resources dalam perencanaan dan
    pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat tidak terlibat
    langsung dalam pembangunan.

 Kurang terbukanya para pelaku pembangunan (masih adanya
  gap feeling) dalam menyelenggarakan proses penataan ruang
  yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.
  KENDALA UTAMA             (7.2)




 Masih     rendahnya    upaya-upaya    pemerintah   dalam
  memberikan informasi (sosialisasi dan kampanye publik)
  tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang
  diselenggarakan sehingga masyarakat merasa pembangunan
  yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.

 Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi
  kepentingan bersama (common interest), akan tetapi dalam
  prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama.
 Masih sedikitnya produk pengaturan yang mengacu
  paradigma yang menempatkan komunitas sebagai subyek
  atau pelaku pembangunan.
        8. BENTUK DAN TATACARA
        RAN/BATMASY DALAM TARU

A. Bentuk-bentuk        ran/bat    masyarakat    dalam
   penyusunan RTRW Propinsi:
 Pemberian        masukan    dalam    penentuan   arah
   pengembangan;
 Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah
   pembangunan;
 Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Propinsi;
 Pemberian informasi atau pendapat dalam pernyusunan
   strategi penataan ruang;
 Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan
   RTRW Propinsi;
 Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 Bantuan tenaga ahli.
BENTUK DAN TATACARA               (8.2)


 B. Bentuk-bentuk ran/bat masyarakat dalam
    penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat berupa:
  Pemberian        masukan   dalam    penentuan    arah
    pengembangan;
  Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah
    pembangunan;
  Pemberian masukan dalam perumusan RTRW
    Kabupaten/Kota;
  Pemberian informasi atau pendapat dalam pernyusunan
    strategi penataan ruang;
  Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan
    RTRW Kabupaten/Kota;
  Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
  Bantuan tenaga ahli.
BENTUK DAN TATACARA          (8.3)



 C. Tatacara ran/bat masyarakat dalam
    penyusunan RTRW Prop/Kabupaten/Kota
    dapat berupa:

    Lisan disampaikan kepada pejabat sesuai
     tingkatan rencana penataan ruangnya
    Tertulis disampaikan kepada pejabat sesuai
     tingkatan rencana penataan ruangnya
BENTUK DAN TATACARA                   (8.4)


D. Tatacara ran/bat masyarakat dalam pemanfaatan
   ruang dapat berupa:
D.1. MEKANISME PEMANFAATAN
1. Adjustment/Penyesuaian
   Pada     proses    Adjustment   RTRWNas/Prop./Kab./Kota,
   stakeholder     yang   membuat/    mengambil   kebijakan
   mensosialisasikan dan mengadaptasikan kepada stakeholder
   yang akan terkena dampak langsung pembangunan

2. Penyusunan Program Pemanfaatan
   - Penentuan Program dan Kegiatan
   - Penentuan Tahapan
BENTUK DAN TATACARA                 (8.5)



 3. Penyusunan Pembiayaan Program
   Dilakukan oleh stakeholder yang akan melaksanakannya

 4. Pengurusan Proses Perijinan
   Masyarakat perlu diberitahu seluruh proses perijinan yang
   dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan proses dan
   kewenangan yang ada

 5. Pelaksanaan Pembangunan
      Survey
      Investigasi
      Desain
      Konstruksi
      Operasional & Pemeliharaan
BENTUK DAN TATACARA                  (8.6)



D.2. PROSEDUR PEMANFAATAN

  1.   Tingkat Nasional
        Berupa pemberian data atau informasi dan disampaikan
          kepada Menteri terkait secara tertulis selambatnya 30
          hari setelah disosialisasikan dan diadaptasikan.
  2.   Tingkat Propinsi
        Berupa pemberian data atau informasi dan disampaikan
          kepada Gubernur secara tertulis selambatnya 30 hari
          setelah disosialisasikan dan diadaptasikan.
  3.   Tingkat Kabupaten/Kota -/Rinci
        Berupa pemberian data atau informasi dan disampaikan
          kepada Bupati/Walikota secara tertulis selambatnya 30
          hari setelah disosialisasikan dan diadaptasikan.
BENTUK DAN TATACARA          (8.7)



D.3. KELEMBAGAAN PEMANFAATAN

  • Tingkat Nasional  BKTRN (Badan Koordinasi
    Tata Ruang Nasional)
  • Tingkat Propinsi  TKPRD Propinsi (Tim
    Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
  • Tingkat Kabupaten/Kota  TKPRD
    Kabupaten/Kota
  • Tingkat Grass Root  LSM atau Forum Warga
BENTUK DAN TATACARA            (8.8)



D.4. KOMUNIKASI, SOSIALISASI, & BANTEK

  • Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan,
    bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan,
    bantek, bantuan hukum, diklat;
  • Menyebarluaskan informasi mengenai penataan
    ruang melalui media massa maupun media elektronik
    kepada semua stakeholder;
  • Pertemuan Forum Warga atau pertemuan antar
    stakeholder.
  • Apabila masyarakat belum paham terhadap upaya
    sosialisasi/kampanye  perlu Bantuan Teknik 
    pendampingan secara intensif.
BENTUK DAN TATACARA              (8.9)



E. PENGENDALIAN PEMANFAATAN

  • Masyarakat sebagai pengawas langsung
  • Menyampaikan langsung kepada Pimpinan
    /penanggung jawab
  • Menggunakan semua media yang tersedia
  • Bisa dilakukan setiap saat
           9. AGENDA RAN/BAT MASY
           DALAM PENATAAN RUANG
   Menyusun NSPM dalam berbagai aspek Ran/Bat Masy
   Public awareness
   Public services
   Public campaign
   Mengembangkan sistem informasi penataan ruang yang
    partisipatif
   Mengembangkan jejaring kemitraan dan mendorong
    perkuatan kelembagaan
   Mendorong perkuatan peran Lembaga Daerah (DPRD,
    Pokmasy, Pers dll)
   Meningkatkan sosialisasi dan Bantek taru kepada stakeholder
   Mengkaji dan mengevaluasi „apa yang telah dan sedang
    terjadi dalam ran/bat masy‟ taru
        10.
Contoh skala mikro
    di Jepang
 Population & GDP Per Capita
       Growth in Japan
Year     Population   GNP/GDP Per Capita
         (×1,000)           (US$)
1946      75,750             52
1950      83,200             395
1960      93,419            1,381
1970      103,720           5,880
1980      117,060          17,098
1990      123,611          28,991
1999      126,686          32,585

                          ($1=\120)
  Community Development in Japan
       -especially on organization (jichikai) -

• Administration Units
 - 47 Prefectures
 - 3,224 Municipalities (May, 2001)
      City    : 670 (shi)
      Town : 1,988 (cho)
      Village : 566 (son or mura)
  (mainly categorized by population size)
  Community participation in
 development activities in Japan
• Community participation in rural areas


          neighbourhood association



  “jichikai”, “chonaikai”, “ku”, etc. Kampung
               Community-based Organizations
                  in Indonesia and Japan

                                                      Leaders’ meeting /
Village         Desa / Kelurahan   Cho / Son
                                                      Coordinating board




Settlement       Kampung / RW          Shuraku ≒ Jichikai




Neighborhood          RT                       Kumi




Household             KK                        Ie


                  Indonesia                    Japan
       Sections in jichikai

                  Leader, sub-leader,
                     accountant




  Section for         Section for       Section for
general affairs        culture          agriculture
        A case in Kaminaka Town,
                   Fukui Prefecture

- Number of population : 8,077
- Number of households : 2,086
- Number of settlements:    44
                 Kaminaka Town
               Kaminaka (community development) method
1963~1965: “Community college” founded.      → Learning about community
           development and local politics (two people from each settlement).

1964~1973: Period of settlement reorganization.
           Subsidies from central government → Reorganization of
           settlement → Small groups in each settlement → Recreational
           events and community development plan.

1974        A new mayor elected. → Establishment of a new method for
            community development based on the settlement reorganization
            → “Planning committees” in all settlements

1975        All settlements drew out “settlement plans”


1976        Master development plan by cho → Settlement planning and its
            implementation → “Kaminaka method” developed.
  Structure of jichikai in Kaminaka Town

                                   Group for singles

                                   Group for young wives

                                   Group for young husbands

    Class          Committee of
                                   Group for middle-aged wives
    leader         group leaders
                                   Group for middle-aged husbands

                                   Group for senior wives

                        class      Group for senior husbands


Planning Committee      ku



  Section leaders meeting          Sections
Planning process in Kaminaka Town
       Each group

              ①


          class

              ②



   Planning committee

              ③


  General meeting of all
      households                                ⑤



              ④                      Leaders committee
                                     in old municipality

                                                ⑥


              Administration of Kaminaka Town



                             ⑦
Improvement of living environment in
           Kaminaka Town
   –   Each group makes a draft development plan.

   –   Planning committee draws up “settlement plan” based on the
       drafts.
   –   Meeting of all households approves the plan.
   –   Shuraku presents “Settlement plan” to the cho. The plan is
       evaluated by administration.
   –   The committee adjusts the plans of neighbouring
       settlements.
   –   The committee presents the plan of old municipality to the cho.

   –   The cho implements the plan as public works. In order to carry
       out the plan, “shuraku” must bear 30% of the total budget.
       10. P E N U T U P
 Penataan    Ruang yang meliputi perencanaan,
  pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang
  mutlak dibutuhkan dalam ranngka menjamin hak
  kepemilikan stiap orang, mewujudkan kesejahteraan
  sosial dan mengelola perkembangan pembangunan
  yang terjadi.
 Dalam    rangka mewujudkan penyelenggaraan
  penataan ruang tersebut perlu terus didorong untuk
  memberi peran dan melibatkan masyarakat dengan
  pendekatan community driven planning.
 Dengan meningkatnya peran serta / pelibatan
  masyarakat dalam penataan ruang maka masyarakat
  madani yang berbasis good governance dapat
  diwujudkan,      yang    pada     akhirnya    semakin
  meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan
  di daerah. Dengan demikian pembangunan akan
  berjalan dengan basis transparansi, akuntabilitas,
  berorientasi    proses    (akhlak    oriented),   dan
  berorientasi/berpihak pada rakyat.

								
To top