Docstoc

Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD yang Berkualitas

Document Sample
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD yang Berkualitas Powered By Docstoc
					                                                    www.dadangsolihin.com   2




                         Materi
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah
•   Kegagalan Perencanaan
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan
    Ideal
•   Indikator Kinerja
•   Rencana Pembangunan Jangka
    Menengah Daerah (RPJMD)




                        www.dadangsolihin.com   3   www.dadangsolihin.com   4
         Proses Perencanaan                                                       Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                Pendekatan Politik:                                                                NASIONAL                                       DAERAH
                Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana                      Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
                pembangunan hasil proses politik (public choice theory of           R       P b
                                                                                    Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan
                                                                                                                                R       P b                       Perda
                                                                                                                                                                  P d
                planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.         Jangka Panjang Nasional                     Jangka Panjang Daerah
                                                                                                              (Ps. 13 Ayat 1)                                (Ps. 13 Ayat 2)
                                                                                    (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
                Proses Teknokratik:
                                                                                    Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
                Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh                Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
                lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional                    Nasional                                    (RPJM-Daerah)
                bertugas untuk itu.                                                 (RPJM-Nasional)

                Partisipatif:                                                       Renstra K    t i
                                                                                    R t Kementerian /           Peraturan
                                                                                                                P t             R t Satuan Kerja
                                                                                                                                Renstra S t   K j               Peraturan
                                                                                                                                                                P t
                                                                                    Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,                                          (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
                antara lain melalui Musrenbang.
                                                                                    Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
                                                                                    Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
                Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                    Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
                Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.                          Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
                                                                                    (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                           www.dadangsolihin.com                              5                                    www.dadangsolihin.com                                        6




 Syarat Dokumen Perencanaan                                                                      y
                                                                                                Syarat Perencanaan
          S.M.A.R.T
          SMART
                                                                                  Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Specific:
1 Specific:       Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan           1 T j an akhir yang dikehendaki
                                                                                  1. Tujuan       ang dikehendaki.
                  jelas;
                                                                                  2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur                    mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
               baik bagi indikator kuantitif maupun k lit tif
               b ik b i i dik t k      titif        kualitatif;
                                                                                  3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
   Achievable:
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;                                4. Masalah-masalah yang dihadapi.
4. Relevant:
   Relevant:      Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target              5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
                  output dalam rangka mencapai target outcome yang                   pengalokasiannya.
                  ditetapkan; serta antara target outcome dalam                   6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
                  rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
                                                                                  7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
        Bond:
5. Time Bond:     Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
                                                                                  8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
                                                                                     pelaksanaannya.
                                                                                     pelaksanaannya
                           www.dadangsolihin.com                              7                                    www.dadangsolihin.com                                        8
       g
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•    Sebagai penuntun arah
•    Minimalisasi ketidakpastian
•    Minimalisasi inefisiensi
     sumberdayay
•    Penetapan standar dan
     pengawasan kualitas




                              www.dadangsolihin.com                          9                              www.dadangsolihin.com               10




         Apa Itu Pembangunan?
          p            g                                                                                      How?
Pembangunan adalah:                           Tujuan Pembangunan:                 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
    proses perubahan ke             1.   Peningkatan standar hidup (levels               antar daerah
    arah kondisi yang lebih              of living) setiap orang, baik                   antar sub daerah
    baik                                 pendapatannya, tingkat konsumsi
                                         pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                                                                keadilan).
                                                                                         antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
    melalui upaya yang                   kesehatan, pendidikan, dll.              2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    dilakukan secara                2.   Penciptaan berbagai kondisi yang         3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    terencana
    terencana.                                   ki k tumbuhnya rasa
                                         memungkinkan t      b h
                                                                                  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                         percaya diri (self-esteem) setiap
                                         orang.                                   5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                    3.
                                    3    Peningkatan kebebasan                       agar bermanfaat bagi g
                                                                                      g                                   g     generasi masa
                                                                                                        g generasi sekarang dan g
                                         (freedom/democracy) setiap orang.           datang (berkelanjutan).
                                                                 Todaro, 2000


                              www.dadangsolihin.com                          11                             www.dadangsolihin.com               12
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                     PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                    • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                            ketimpangan
                             memadai dan                            • Memberdayakan            p y
                                                                                             Upaya terencana untuk
                              berkualitas                             masyarakat                                                      Upaya untuk memberdayakan
                                                                                             meningkatkan kapasitas
                                                                    • Mengentaskan                                                    masyarakat di seluruh daerah
                                                                                              Pemerintahan Daerah
                                                                      kemiskinan.
                                                                    • Menambah lapangan
                                                                      kerja.                  Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
                                              Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian   kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
                                                 kondusif             SDA                      profesional dalam:                            masyarakat untuk:
                              Pemanfaatan
                           sumber daya secara
                               berkualitas
                Koordinasi yang                                                             Memberikan pelayanan kepada                 Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                                  baik, maju,
                                                                                                                                        yang lebih baik maju dan
                 stakeholders                                                               masyarakat,
                                                                                                                                        tenteram,
                                                                                            Mengelola sumber daya                       Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                            ekonomi daerah.                                        diri.
                                                                                                                                        dan harga diri
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                             13                               www.dadangsolihin.com                          14




                                                                                                       Pergeseran Paradigma:
                        PEMBANGUNAN DAERAH                                                          From Government to Governance
                             Dilaksanakan Melalui:

    Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                                               Good Governance
         Daerah                       Sumberdaya

                        Keseimbangan Peran Tiga Pilar

       Pemerintahan                   Dunia Usaha                 Masyarakat
                                                                                                      Government                               Governance
       Menjalankan dan                                                                        Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik
    menciptakan lingkungan      Mewujudkan penciptaan          Penciptaan interaksi                                   hal-hal
                                                                                              negara untuk mengatur hal hal          adalah urusan bersama
    politik dan hukum yang        lapangan kerja dan           sosial, ekonomi dan            publik,                                pemerintah, civil society dan
     kondusif bagi unsur-            pendapatan.                      politik.                Aktor di luarnya hanya dapat           dunia usaha sebagai tiga aktor
           unsur lain.                                                                        disertakan sejauh negara
                                                                                                            j      g                 utama.
                                                                                              mengijinkannya.
                                    www.dadangsolihin.com                             15                               www.dadangsolihin.com                          16
             Pelaku Pembangunan:
             P di
             Paradigma Governance
                       G                                                                  Model Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                    transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                    Sektor Swasta     Sektor Publik        Sektor Ketiga
                                Tenaga Kerja
                 Kontrol                          Kontrol                           Tingkat        Perusahaan        Organisasi              LSM
                                                                                 Supranasional
                                                                                   p              transnasional   Antar Pemerintah      Internasional


      Dunia Usaha 
                                Pemerintah                   Masyarakat               g
                                                                                   Tingkat                                                Ormas/LSM
        Swasta                                                                                    Perusahaan
                                                                                   Nasional        Nasional        GOVERNANCE              Nasional

                     Nilai                     Redistibusi
               Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                           Melalui Pelayanan
                                                                                    Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                   Pasar                                          Subnasional         Lokal            Lokal

         sendi sendi          dipenuhi,
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan                                                                 (Kamarack and Nye Jr., 2002)
 Good.
                              www.dadangsolihin.com                         17                             www.dadangsolihin.com                           18




Pelaku Pembangunan: Stakeholders                                                                            Troika

                        STATE                         CITIZENS
                       Executive                      organized into:
                       Judiciary           Community-based organizations
                      Legislature          Non governmental
                                           Non-governmental organizations
                                              Professional Associations
                     Public service
                                                  Religious groups
                        Military                  Women’s groups
                         Police                         Media

                                    BUSINESS
                             Small / medium / large enterprises
                                Multinational Corporations
                                    Financial institutions
                                       Stock exchange


                              www.dadangsolihin.com                         19                             www.dadangsolihin.com                           20
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                               y                                   Perumusan Visi Daerah
                                                                                        Stakeholders

  Masyarakat,
  Bangsa dan
  Bangsa,
    Negara                                Masyarakat
                                                                         PEMDA
                                                       VISI
                                   Pemerintah

Good Governance          Dunia Usaha
                         D i U h




                  www.dadangsolihin.com                       21          www.dadangsolihin.com        22




  Perumusan Visi Daerah
                                Stakeholders




                  PEMDA




                  www.dadangsolihin.com                       23          www.dadangsolihin.com        24
                                                          1/4            Kegagalan Perencanaan                                       2/4
        Kegagalan Perencanaan
                                                                  Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
                                                                  seharusnya.
    y
Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:                                        kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
                                                                    dengan pelaksanaannya.
  informasinya kurang
     g p
  lengkap,                                                          aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
  metodologinya belum                                               masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
  dikuasai,                                                         tidak mendukungnya.
  perencanaannya tidak
  realistis sehingga tidak
  mungkin pernah bisa
  terlaksana
  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
  pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                        www.dadangsolihin.com                25                         www.dadangsolihin.com                        26




                                                          3/4                                                                        4/4
        Kegagalan Perencanaan                                            Kegagalan Perencanaan
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai        Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat                 kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
                                                                  k hid           i        i       li k il k li
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

 Misalnya, orientasi                                                 Perencanaan di sini tidak memberikan
 semata-mata pada                                                    kesempatan berkembangnya prakarsa
 pertumbuhan yang                                                    individu dan pengembangan kapasitas
 menyebabkan makin                                                   serta potensi masyarakat secara penuh.
 melebarnya k
    l b      kesenjangan.
                    j                                                Sistem ini bertentangan dengan hukum
 Dengan demikian, yang                                               penawaran dan permintaan karena
 keliru bukan semata-mata                                            pemerintah mengatur semuanya.
 perencanaannya, t t i
                   tetapi                                            Perencanaan seperti inilah yang disebut
 falsafah atau konsep di                                             sebagai sistem perencanaan terpusat
 balik perencanaan itu.                                              (centrally planned system).


                        www.dadangsolihin.com                27                         www.dadangsolihin.com                        28
                         y g
      Sistem Perencanaan yang Berhasil                                  Perencanaan yang Ideal
•   Sistem perencanaan yang                           •    Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    mendorong berkembangnya                                                                         prosesnya.
                                                           dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
    mekanisme pasar dan peran                         •    Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    serta masyarakat.                                      pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
•   Dalam sistem ini perencanaan                             d
                                                           adanya k     j
                                                                   kemajuan t                dalam k
                                                                             terus-menerus d l           j ht      dan
                                                                                                    kesejahteraan, d
    dilakukan dengan menentukan                            jangan sampai terjadi kemunduran.
    sasaran-sasaran secara garis                      •    Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    besar.                                                   l k             tidak dapat h
                                                           pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                                                                         t hanya dilih t d i satu sisi ( t
•   Pelaku utamanya adalah                                 sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    masyarakat dan usaha swasta.                           keutuhan konsep secara keseluruhan.
                                                      •    Mengandung sistem yang d
                                                           M       d     i t      dapat b k b
                                                                                      t berkembang ( learning and
                                                                                                   (a l   i     d
                                                           adaptive system).
                                                      •    Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                         www.dadangsolihin.com   29                               www.dadangsolihin.com                      30




                                                                   Pengertian Indikator




                                                          Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
                                                          p     j     p               g                       ,      gg
                                                          petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
                                                          dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).




                         www.dadangsolihin.com   31                               www.dadangsolihin.com                      32
              Pengertian Kinerja                                                Pengertian Indikator Kinerja
    Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu                   Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
    kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,                 ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
    tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)                          suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
    Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
    stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta         KEGUNAAN
    kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane             dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
    dan Johnson, 1995)                                                       pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
    Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu          petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
    kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
    sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
    banyak faktor (Bates dan Holton 1995).




                            www.dadangsolihin.com                     33                             www.dadangsolihin.com                        34




        Fungsi Indikator Kinerja                                               Kedudukan Indikator Kinerja

•   Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan                                                               Pemantauan
                                                                                Perencanaan          Pelaksanaan
    dilaksanakan                                                                                                               dan Evaluasi
                                                                                                                               d E l      i
•   Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
•   Membangun d
    M b                   k         li i dan    l   i kinerja
               dasar pengukuran, analisis, d evaluasi ki j                                             Indikator
    program pembangunan                                                                                 Kinerja

                                                                                     Kualitatif                              Kuantitatif



                                                                                                  Sasaran dan Tujuan


                            www.dadangsolihin.com                     35                             www.dadangsolihin.com                        36
                                       Logic Model Theory
                                                                                                                                                               Indikator Kinerja INPUT
                                                                      Hasil pembangunan yang 
                                                                                                                           Apa yang ingin 
                                    DAMPAK                            diperoleh dari  pencapaian 
                                                                               outcome                                        diubah
                                                                                                                                                    •   Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
                                                                                                                                                        SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
                                                                    Manfaat yang diperoleh dalam 
                                                                      jangka menengah untuk                                Apa yang ingin               untuk melaksanakan kegiatan.
                                  OUTCOME
Metode Penyusunan




                                                                    beneficieries tertentu sebagai                            dicapai
                                                                          hasil dari output                                                         •   Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
                                                                                                                                                        alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana
                                                                    Produk/barang/jasa akhir yang 
                                                                                                                           Apa yang dihasilkan          stratejik yang ditetapkan
                                    OUTPUT                                                                                   (barang) atau 
                                                                             dihasilkan
                                                                                                                             dilayani (jasa)
                                                                                                                                                    Contoh:
                                                                          Proses/kegiatan  
                                  KEGIATAN
                                                                        menggunakan input                                       Apa yang            •   Jumlah dana yang dibutuhkan
                                                                      menghasilkan output yang 
                                                                         g                   g                                 dikerjakan
                                                                            diinginkan                                                              •   Tenaga yang terlibat
                                                   Metode
                                                 Pelaksanaan                                                                                        •   Peralatan yang digunakan
                                                                    Sumberdaya yang memberikan                                 Apa yang 
                                      INPUT                              kontribusi dalam                                  digunakan dalam          •   Jumlah bahan yang digunakan
                                                                       menghasilkan output                                      bekerja
                                                                  www.dadangsolihin.com
                    Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007   37                              www.dadangsolihin.com                      38




                               Indikator Kinerja OUTPUT                                                                                                   Indikator Kinerja OUTCOME
    •                Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
                     kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
                     terdefinisi dengan baik dan terukur.                                                                                           •   Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran
    •                Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan                                                       indikator Keluaran.
                     instansi.                                                                                                                      •   Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun
    Co to
    Contoh:                                                                                                                                             produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara
    •                Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan                                                                                             outcome kegiatan telah tercapai.
                       –    Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi                                                                                •   Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
                       –           p
                            Jumlah permohonan y g diselesaikan
                                                yang                                                                                                    yang mungkin menyangkut kepentingan banyak p
                                                                                                                                                        y g     g       y g       p     g      y pihak.
                       –    Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan                                                                                     •   Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil
                       –    Jumlah jam latihan dalam sebulan                                                                                            yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat
    •                Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan                                                                                          dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
                                                                                                                                                          p g              g              y                   g
                       –    Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli                                                                                            yang besar bagi masyarakat.
                       –    Jumlah komputer yang dibeli
                       –    Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
                       –    meter panjang jalanyang dibangun/rehab

                                                                   www.dadangsolihin.com                                                       39                              www.dadangsolihin.com                      40
                   Contoh:
       Uk
       Ukuran Ki
              Kinerja I dik t Outcome
                   j Indikator O t
                                                                            Indikator Kinerja IMPACT
                                                                  •   Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
•   Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan                            diperoleh dari hasil kegiatan.
     – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan        •   Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat
     – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)                diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
     – kemenangan tim dlm setiap pertandingan                     •   Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
                                                                      dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan
•   Peningkatan langsung hal-hal yg positif                           kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
     – kenaikan prestasi kelulusan siswa
                p                                                 Contoh:
     – peningkatan daya tahan bangunan                            •   Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
     – Penambahan daya tampung siswa                                   – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
                                                                       – Peningkatan cadangan pangan
                                                                       – Peningkatan PDRB sektor tertentu
•   Penurunan langsung hal-hal yang negatif
     – Penurunan Tingkat Kemacetan                                •   Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
     – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas                       – Penurunan Tingkat kemiskinan
                                                                       – Penurunan Tingkat Kematian
                           www.dadangsolihin.com             41                                  www.dadangsolihin.com                       42




                                                                                                                                            1/2
                                                                                      Apa itu RPJMD
                                                                  •   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
                                                                      mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
                                                                      ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
                                                                      Terpilih.
                                                                  •   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
                                                                      Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
                                                                      penting pada:
                                                                      1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
                                                                      2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
                                                                          implementasinya.




                           www.dadangsolihin.com             43                                  www.dadangsolihin.com                       44
                                                                       2/2
                Apa itu RPJMD                                                               Substansi RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:                                         •   RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang                      arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
   hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;                                 •   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
2. Bagaimana mencapainya, dan;
      g              p y ,      ;                                             •   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan             •   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
   tercapai.                                                                      keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
                                                                                        kedepan.
                                                                                  tahun kedepan




                         www.dadangsolihin.com                          45                              www.dadangsolihin.com                        46




          Landasan Hukum RPJMD                                         1/5               Landasan Hukum RPJMD                                        2/5
1 UU 25/2004 tentang       Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab        3 UU 32/2004 tentang      •   Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk
  Sistem Perencanaan       Bappeda untuk menyiapkan RPJMD,                      Pemerintahan Daerah         menjabarkan visi, misi, dan program Kepala
  Pembangunan Nasional
          g                Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih                                 Daerah;
  (SPPN)                   dengan RPJMD,                                                                •   Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan
                           Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,                                                   RPJPD dan RPJM Nasional;
                           Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan                                       •   Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah
                           penyampaian RPJMD;                                                                                   daerah,        strategi,
                                                                                                            kebijakan keuangan daerah selain strategi
                                                                                                            kebijakan umum pembangunan daerah,
                           Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
                                                                                                            program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan;
                           kepala Daerah.
                                                                                                            RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;
2 UU 17/2003 tentang       Mengatur tentang peranan dan kedudukan                                       •   Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
  Keuangan Negara          RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD                                             Daerah.
                           dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan
                           Umum Anggaran (KUA) Renja SKPD RKA
                                            (KUA),      SKPD,                 4 UU 17/2007 tentang  •       Sebagai arah dan prioritas pembangunan
                           SKPD, dan RAPBD.                                     Rencana Pembangunan         secara menyeluruh yang akan dilakukan
                                                                                Jangka Panjang              secara bertahap untuk mewujudkan
                           Menekankan tentang penganggaran berbasis
                                                                                Nasional 2005-2025          masyarakat adil dan makmur sebagaimana
                              e ja (pe o a ce budgeting).
                           kinerja (performance budget g)
                                                                                                            diamanatkan oleh UUD 1945
                                                                                                            di      tk    l h UUD-1945;

                         www.dadangsolihin.com                          47                              www.dadangsolihin.com                        48
         Landasan Hukum RPJMD                                           3/5                Landasan Hukum RPJMD                                       4/5
5 UU 33/2004 tentang           Mengatur tentang peranan dan kedudukan         7 PP No 65/2005 tentang       Menekankan tentang perlunya RPJMD
  Perimbangan Keuangan         RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD             Pedoman Penyusunan          mencakup target pencapaian Standar
  antara Pemerintah Pusat      y g        p     penjabaran RPJMD.
                               yang merupakan p j                               dan Penerapan Standar
                                                                                          p                      y                  j g         g
                                                                                                            Pelayanan Minimal dalam jangka menengah
  dan Pemerintah Daerah        Menekankan tentang perlunya penyusunan           Pelayanan Minimal           dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk
                               Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran                                     target pencapaian SPM Tahunan.
                               kinerja.
                                                                              8 PP 8/2008 tentang Tata      Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,
                               Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga          Cara Penyusunan,            ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang
                               menggambarkan target capaian kinerja             Pengendalian dan            timbul dari peraturan perundangan tentang
                               pembangunan daerah sehingga mudah untuk          Evaluasi Rencana            perencanaan daerah.
                               ditransformasikan ke dalam rencana tahunan       Pembangunan
                                                                                Pembang nan Daerah
                               (RKPD).
                                                                              9 SE Mendagri 050/2020/       Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan
6 Peraturan Pemerintah         Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar           SJ Tahun 2005 tentang       RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron,
  No 58/2005 tentang                                      APBD, RKPD,
                               dalam penyusunan Rancangan APBD RKPD             Petunjuk P
                                                                                P t j k Penyusunan          d sinergi sesuai d
                                                                                                            dan i      i               kondisi dan
                                                                                                                              i dengan k di i d
  Pengelolaan Keuangan         Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai                  Dokumen RPJP Daerah         karakteristik daerah masing-masing.
  Daerah                       penerjemahan RPJMD.                              dan RPJM Daerah
                                                                                     p
                                                                                Kabupaten/Kota

                            www.dadangsolihin.com                        49                              www.dadangsolihin.com                         50




         Landasan Hukum RPJMD                                           5/5
10 Perpres No. 5/2010          Memuat strategi, kebijakan umum, dan
   tentang Rencana             kerangka ekonomi makro yang merupakan
           g
   Pembangunan Jangkag         p j                  ,    ,        g
                               penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
   Menengah Nasional           serta sebelas prioritas pembangunan nasional
   2010-2014                   dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:
                               Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,



                                                                                   RP
                               Demokratis dan Berkeadilan
                               Demokratis,       Berkeadilan.




                                                                                               R
                                                                                               RPJMD
                                                                                    PJMD




                                                                                                          RPJMD
                               Memuat rencana pembangunan yang
                               mencakup bidang-bidang kehidupan
                               masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam
                               RPJPN 2005—2025 dengan tema:
                               Memperkuat Sinergi Antarbidang
                               Pembangunan
                               Memuat rencana pembangunan kewilayahan
                               yang disusun dengan tema: Memperkuat
                               Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan
                               Antardaerah

                            www.dadangsolihin.com                        51                              www.dadangsolihin.com                         52
                                                                                  1                  Tahap Persiapan
     Step by Step Penyusunan RPJMD                                               1.   Orientasi Perencanaan Daerah
                                                                                 2.   Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
                               3                           5                     3.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
        1                     Tahap                                              4.   Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
                                                       Penyusunan
                           Penyusunan                                            5.   Orientasi Renstra SKPD
                         Rancangan Awal
                                                        Rancangan
     Persiapan                                         Akhir RPJMD               6.   Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
                          Renstra SKPD
                                                                                 7.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
                                                                                 8.   Identifikasi Stakeholder
                                                                                 9.   Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
                                                                                 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
                                                                                     RPJMD
                                    Tahap Penyusunan              Penetapan      11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
                    y
                 Penyusunan          Rancangan Akhir
                 Rancangan           RPJMD Daerah /
                                                                Perda/Perkada    12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
                 Awal RPJMD           Renstra SKPD             tentang RPJMD          stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
                                                                     6           13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
                     2                        4
                                                                                 14 P               t d dan      d     Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
                                                                                 14. Perumusan metoda d panduan J i A i i FGD d M                      b

                               www.dadangsolihin.com                        53                                    www.dadangsolihin.com                        54




2           Tahap Penyusunan Rancangan                                            3          Tahap Penyusunan Rancangan
                    Awal RPJMD                                                                    Awal Renstra SKPD
1.  Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
    Daerah 5 tahunan                                                              1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan                               2.    Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Kajian terhadap RPJMD                                                          3.    Tupoksi SKPD
      j
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
                  p                  g                p              p            4.    Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Analisis keuangan daerah                                                       5.    Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Kajian RTRW-D                                                                  6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional                                             7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat                                    8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD                                            9.    Pembahasan Forum SKPD
                      p p
10. FGDs untuk setiap Topik                                                       10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs                                         11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang                12.   Musrenbang RPJMD
    RPJMD                                                                         13.   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

                               www.dadangsolihin.com                        55                                    www.dadangsolihin.com                        56
                  Tahap Penyusunan Rancangan Akhir                                                             5               Tahap Penetapan Perda/Perkada
4
                    RPJMD DDaerah / Renstra SKPD
                                h R     t                                                                                             tentang RPJMD
                                                                                                               1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah                                                                 Kabupaten
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD                                                                   2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD                                                             3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4.
4 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD                                                              4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
                                                                                                               5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
                                                                                                               6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
                                                                                                               7.
                                                                                                               7 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan




                                       www.dadangsolihin.com                                         57                                             www.dadangsolihin.com                                    58




     Langkah Penyusunan RPJMD
                                                                                                                            Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                 1/2
                                                                                                                     http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
                             (1)         Visi, Misi, Program                                              1.       Mengakomodasi pembentukan Propinsi           4.    Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Indikator                               Kepala Daerah Terpilih                                                     Cirebon                                            Barat melalui pembangunan gedung-gedung
                                                                                                          2.       Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar         kesenian bertaraf internasional, mematenkan
                                                                                                                      Jaminan cagub-cawagub untuk                     kesenian khas Jabar.
             Bappeda menyusun                            (2)                                                                li    ik     jib belajar    didik
                                                                                                                      merealisasikan wajib b l j pendidikan     5
                                                                                                                                                                5.    P        b      dan       t
                                                                                                                                                                      Pengembangan d penataan k b li kembali
              Rancangan Awal                                        SKPD Menyusun Renstra SKPD                        dasar 9 tahun secara gratis selambat-           kawasan Jatinangor.
                  RPJMD                                  (3)
                                                                 Program SKPD                                         lambatnya 2 tahun masa jabatan.           6.    Membuat kawasan olah raga dan sarana
    a)   Visi,Misi Kepala Daerah                                                                                      Transparansi penyaluran dana bantuan            pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
    b)   Strategi Pembangunan Daerah                                                                                  p
                                                                                                                      pendidikan.                                     raga Jabar.
                                                                                                                                                                        g
    c)   Kebijakan Umum                                                                                               Membuka ruang publik untuk komunikasi     7.    Pertahankan eksistensi pasar tradisional
    d)   Kerangka Ekonomi Daerah                         (4)         Bappeda menyelenggarakan                         dengan masyarakat.                              melalui penataan berdaya saing.
                                                                       MUSRENBANG RPJMD                               Kebijakan berorientasi pemberdayaan       8.    Mengubah pola pertanian dengan pupuk
    e) Program SKPD                                                                                                   usaha kecil menengah.                           organik untuk meningkatkan hasil produksi.
                                                                                                                                             korupsi kolusi,
                                                                                                                      Pemerintahan bersih korupsi, kolusi dan   9
                                                                                                                                                                9.                                       Kab.
                                                                                                                                                                      Mendukung aspirasi pembentukan Kab Bogor
                                                                                                                      nepotisme.                                      Barat.
                                                         (5)                                                          Membuat peraturan daerah yang             10.   Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
             Bappeda menyusun                                                    Penetapan RPJMD                      transparan.                                     untuk menyelamatkan lingkungan.
           Rancangan Akhir RPJMD
                                                                                                                      Menghapus dan menindak tegas pungutan     11.   Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
    a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                       (7)                           liar.                                           pengembangan sentra tanaman hias
    b)   Strategi Pembangunan Daerah                     (6)                                                          Membasmi mafia peradilan.                       Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
    c)   Kebijakan Umum                                                          Digunakan sebagai        3.       Pemekaran Kab. Sukabumi.                     12.   Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
    d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                pedoman penyusunan                                                              13.   Perjuangkan nasib buruh Jabar.
     )
    e)   Program SKPD
         P                                                                        Rancangan RKPD                                                                14
                                                                                                                                                                14.   Perkembangan skema perekonomian yang
                                                                                                                                                                      baik.
                                       www.dadangsolihin.com                                         59                                             www.dadangsolihin.com                                    60
              Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                     2/2
       http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran                Pembebasan SPP dan bantuan buku,
                                                                                                                                    Outline RPJMD
    pendidikan 20%.                                      perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi            guru negeri dan swasta, dengan anggaran
    Jawa Barat.                                          Rp 200 miliar/tahun.
                                                                                                            1. Pendahuluan
17 P       di      t juta lapangan k j
17. Penyediaan satu j t l            kerja.              M i k tk k
                                                         Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
                                                                              j ht         t i    l l i     2 G b            k di i daerah
                                                                                                            2. Gambaran umum kondisi d   h
18. Membangkitkan industri genting Kab.                  dana talangan untuk menjamin stabilitas
    Majalaya.                                            harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200               3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang               miliar/tahun.
    belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan
                                   p                     Pembangunan j
                                                                  g      jalan dan irigasi dengan
                                                                                      g       g
                                                                                                               pendanaan
    masalah kesehatan.                                   anggaran Rp 200 miliar.                            4. Analisis isu-isu strategis;
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna              Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
    Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.              untuk operasi pasar ketika harga sembako           5. Visi, misi, tujuan dan sasaran
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga            naik.
    sukarela
    sukarela.                                            Pengembangan dan revitalisasi posyandu             6 Strategi dan arah kebijakan
                                                                                                            6.
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI             untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
    asal Jabar. Program KTP berasuransi                  50 miliar/tahun.                                   7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
    kesehatan.                                           Mendukung eksistensi praktisi perkebunan           8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas                 untuk mendapat hak guna usaha.
    waktu pelaksanaan 3 tahun masa                 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses              pendanaan
    kepemimpinan. Meliputi:                            Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
       Menyerap satu juta lapangan kerja melalui       Batununggal Kota Bandung.                            9. Penetapan indikator kinerja daerah
       pengadaan dan peningkatan UKM dengan                                                                 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
                         miliar/tahun
       anggaran Rp 200 miliar/tahun.
                                                                                                                                                                                       8/
                                                                                                                                                                           Pasal 40 PP 8/2008
                                       www.dadangsolihin.com                                      61                                           www.dadangsolihin.com                                  62




               Sistematika Penulisan RPJMD                                                        1/3                   Sistematika Penulisan RPJMD                                                  2/3
                                                   Bab I   Pendahuluan                                    2.9    Pariwisata dan Budaya                     Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
                                                   1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD                2.10   Pendidikan                                      Pembangunan Daerah
       Rencana Pembangunan                         1.2.    Landasan Hukum                                 2.11   Perlindungan sosial                             Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
      Jangka Menengah Daerah                       1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup              2.12   Keuangan Daerah                                 Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
                                                   1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen                 2 13
                                                                                                          2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan             (SMART) strategi pencapaian tujuan dan
                                                                                                                                                                 (SMART),
                                                           Perencanaan lainnya                                   Daerah                                          kebijakan yang akan ditempuh untuk
                                                   1.5.    Sistematika Penulisan                                                                                 masing-masing strategi pembangunan
                                                                                                          Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                      daerah.
                                                   Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan                               Perencanaan Terkait                      5.1   Tujuan
                                                          Permasalahan Pembangunan Daerah                 3.1
                                                                                                          31            N i
                                                                                                                  RPJM Nasional l                          5.2
                                                                                                                                                           52    St t i
                                                                                                                                                                 Strategi
                                                          Menggambarkan profil daerah, status,            3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk   5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
                                                          kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,           RPJM Provinsi)                                 pemerintahan daerah)
                                                          serta rumusan isu dan permasalahan              3.3     RPJM Provinsi                            5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
                                                          strategis dalam penyelenggaraan fungsi-         3.4     RTRW Provinsi dan RTRW                         Kerangka Pendanaan
                                                                                                                                                                       g
                                                          fungsi pemerintahan daerah secara                       Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
                                                          menyeluruh                                              Kota)                                    Bab VI Program Pembangunan Daerah
                                                   2.1    Kondisi Geografis Daerah                                                                                Untuk masing-masing program perlu
                                                   2.2    Pelayanan Umum                                  Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                dicantumkan nama program, tolok ukur dan
                                                   2.3    Ketertiban dan Ketentraman                             Daerah                                           target kinerja capaian program dan pagu
                                                   2.4    Ekonomi                                         4.1    Visi                                             indikatif
                                                   2.5    Lingkungan Hidup                                4.2    Misi                                      6.1    Program Pembangunan
                                                   2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum                    4.3    Agenda (apabila ada)                            6.1.1 Program SKPD
       Provinsi/Kabupaten/Kota                     2.7    Kesehatan                                                                                              6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                   2.8
                                                   28     Pendidikan                                                                                             6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                       www.dadangsolihin.com                                      63                                           www.dadangsolihin.com                                  64
               Sistematika Penulisan RPJMD                                                  3/3                    Contoh: Outline RPJMD DKI
62
6.2      Program Pengembangan Kelembagaan      Lampiran                                           BAB I PENDAHULUAN                          BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM
         dan Legislasi Daerah                  Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-        Latar Belakang                                   PEMBANGUNAN DAERAH
                                               kurangnya mencakup:                                   Maksud dan Tujuan                           Urusan Wajib
Bab VII Kaidah Pelaksanaan                                                                           Landasan Hukum                              Urusan Pemerintahan
        Mengemukakan tentang program dan       1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,            Hubungan RPJMD dengan Dokumen
        kegiatan pendukung yang diperlukan        I     d Permasalahan masing-masing
                                                  Issue dan P        l h      i      i               Perencanaan Lainnya                     BAB VI   ARAH KEBIJAKAN UMUM
        untuk dapat mengimplementasikan           fungsi pemerintahan daerah                         Sistematika Penulisan                            KEUANGAN DAERAH
        RPJMD secara efektif                   2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik                                                      Umum
7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,      dan Musrenbang RPJMD                            BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH            Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
        RKPD,
        RKPD dan Renja SKPD dengan RPJMD                                                             Kondisi Geografis                           Arah Kebijakan Belanja Daerah
                                               3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja                                                              Kondisi Demografi                           Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
                                                  Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        pencapaian program RPJMD                                                                     Sumber Kekayaan Alam
                                                  fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas                                                            Kondisi menurut Aspek Kehidupan         BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
        DPRD untuk memantau dan mengevaluasi   4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun        Kondisi menurut Urusan Pemerintahan             DAERAH
        RPJMD                                     lalu (Penerimaan dan Belanja)                                                                 Program Dedicated
7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas      5. Proyeksi Fiskal Daerah                          BAB III VISI DAN MISI                         Program menurut Urusan Pemerintahan
        Non Government Stakeholders untuk                                                            Visi                                       Program Kewilayahan
                                               6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
        memantau dan mengevaluasi                                                                    Misi
        implementasi RPJMD                                                                                                                   BAB      VIII PENUTUP
                                                                                                  BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
                                                                                                     Tujuan Pembangunan Daerah
                                                                                                     Strategi Pembangunan Daerah
                                                                                                     Pendekatan



                                   www.dadangsolihin.com                                    65                                   www.dadangsolihin.com                                66




                                                                                            1/3                       Evaluasi Kualitas RPJMD                                         2/3
                    Evaluasi Kualitas RPJMD
                                                                                                     4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan                                 .
      1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian                              .           pembangunan daerah sesuai dengan:
                                                                                                        p     g                          g
         pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
         pemerintahan daerah                                                                                 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
                                                                                                             mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
      2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan                             .                kelemahan (weaknesses)
         daerah
                                                                                                             Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
      3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:                                 .                mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
             Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha                                                     ancaman (threats)
             mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi                                       5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,                    .
             kelemahan (weaknesses)                                                                     dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
             Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha                                                                                 daerah.
                                                                                                        strategi dan kebijakan pembangunan daerah
             mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi                                    6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,                     .
             ancaman (threats)                                                                          strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
                                                                                                                       daerah.
                                                                                                        pembangunan daerah
                                   www.dadangsolihin.com                                    67                                   www.dadangsolihin.com                                68
            Evaluasi Kualitas RPJMD                                      3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah               .
   sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
             g               j  ,      g,               j
   keuangan daerah
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan                      .
   kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program                      .     Terima Kasih
   pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
   permasalahan strategis nasional
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif              .
    dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
    penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART                                           .



                        www.dadangsolihin.com                            69      www.dadangsolihin.com   70




                      Nama                 : Dadang Solihin
                      Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                      Pekerjaan            : Direktur Evaluasi Kinerja
                                             Pembangunan Daerah
                                             Bappenas
                      Alamat Kantor        : Jl. Taman Suropati No. 2
                                             Jakarta
                                             J k t 10310
                      Telp/Fak Kantor      : (021) 392 6248
                      HP                   : 0812 932 2202
                      Email                : dadangsol@yahoo.com


                      Websites             :
                        www.dadangsolihin.com
                        www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                        www.slideshare.net/dadangsolihin
                        www slideshare net/dadangsolihin
                        www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                        www.dadangsolihin.com                            71

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: rpjmd
Stats:
views:1025
posted:8/20/2010
language:Indonesian
pages:18
Description: Diskusi Pembangunan Daerah Pemda Kota Dumai di Santika Hotel-Bandung, 20 Agustus 2010