Dukungan Kebijakan, Kebutuhan Utama bagi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pendidikan
oleh: Putu Ashintya Widhiartha
Saat ini penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan di Indonesia belum dapat berlangsung secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena pemerintah selaku regulator belum memiliki konsep yang jelas dalam merumuskannya. Penerapan TIK lebih dimaknai sebagai penyediaan sarana dan prasarana yang didistribusikan ke unit-unit pendidikan semacam perguruan tinggi atau sekolah.
Berbagai sarana dan prasarana tersebut pada akhirnya hanya dapat dimanfaatkan seperlunya saja secara minimal sebagai akibat tidak diberdayakannya seluruh potensi. Tidak jarang terdengar banyaknya laboratorium komputer yang hanya digunakan saat extra-kurikuler komputer disekolah-sekolah. Pembelajaran melalui internet (web-based learning) yang telah tersedia di berbagai perguruan tinggi pun hingga saat ini masih tidak dapat digunakan secara optimal. Hal ini patut disayangkan karena pada umumnya infrastruktur TIK tersebut memiliki biaya penyediaan dan pemeliharaan yang cukup mahal. Sambungan internet kecepatan tinggi dengan menggunakan satelit ataupun JARDIKNAS di lingkungan pendidikan pun saat ini sebatas hanya digunakan untuk surfing di internet atau pendataan secara online. Pemerintah, terutama DEPDIKNAS, sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab terbesar di dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK di lingkungan
1
pendidikan saat ini, sebaiknya mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menentukan peruntukan dari segenap infrastruktur TIK tersebut. Patut disayangkan pemerintah sendiri tampak belum siap dan belum memiliki konsep yang matang dalam menelurkan berbagai kebijakan tentang penerapan TIK di dunia pendidikan ini.
Gambar 1 Laboratorium Komputer di berbagai institusi pendidikan sering tidak termanfaatkan secara optimal
Menurut Dr. Sheldon Shaeffer (Direktur UNESCO Bangkok), ada empat permasalahan utama yang menyebabkan pemerintah suatu negara tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang tepat agar penggunaan TIK di lingkungan pendidikan dapat berlangsung secara optimal. Keempat faktor tersebut antara lain: 1. Kurangnya Perhatian Pembuat Kebijakan Pembuat kebijakan di bidang pendidikan seringkali beralasan bahwa mereka tidak perlu mengetahui segala program dan kegiatan hingga detail terkecil. Mereka cukup mempercayakan kepada para middle-manager atau tenaga ahli yang terpercaya agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Seringkali hal ini menyebabkan mereka
2
mendapatkan masukan yang salah tentang kondisi dan realitas di lapangan. Selain itu pengetahuan dan pengalaman para pengambil kebijakan tersebut tidak akan berkembang tanpa keterlibatan secara langsung dalam berbagai program penerapan TIK. 2. Kurangnya Kemampuan dan Kapasitas Teknis Penyusunan Kebijakan TIK Kurangnya perhatian menyebabkan kemampuan dan kapasitas teknis penyusun kebijakan TIK di dunia pendidikan menjadi sangat terbatas. Di Indonesia saat ini banyak pejabat aktif di lingkungan pendidikan pada level pembuat kebijakan berusia antara 45-55 tahun. Tidak banyak di antara mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang TIK. Kebanyakan adalah orang awam yang memaknai TIK tidak lebih sebagai komputer dan internet. Jarang ada yang memiliki visi luas untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana TIK untuk proses pembelajaran atau meningkatkan taraf kesejahteraan peserta didik. Suatu ironi saat ini pelatihan-pelatihan TIK lebih banyak diikuti oleh tenaga ahli dengan latar belakang TIK yang kapasitasnya sudah sangat memadai dan bukan para pejabat pembuat kebijakan. Seharusnya pelatihan TIK justru harus diikuti dan diarahkan kepada para pejabat pembuat kebijakan tersebut. UNESCO misalnya, saat ini sangat aktif mengadakan berbagai workshop dan pelatihan TIK bagi para pembuat kebijakan pendidikan di negara-negara Asia Pasifik dan Afrika dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya TIK pada dunia pendidikan. 3. Terlalu Kuatnya Aspek Politis Aspek politis menjadi salah satu kendala di negara seperti Indonesia di mana euforia demokrasi menyebabkan segala kebijakan menjadi sering terhambat. Seringkali keputusan untuk menerapkan TIK terhalang oleh keberatan dari berbagai
3
pihak yang belum memahami manfaat TIK. Hal ini sering terjadi di DPR dan DPRD di mana para anggota dewan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang TIK. TIK selalu dianggap kalah penting dibandingkan berbagai masalah yang lebih mendesak di masyarakat. Sebaliknya bagi mereka yang memahami TIK secara menyeluruh akan dapat memahami bahwa dengan TIK banyak permasalahan pendidikan yang dapat dijawab. Selain itu banyak pelaku politik yang merasa terganggu kepentingannya dengan TIK. Sebagai contoh program pemanfaatan TIK di pemerintahan semacam e-procurement yang terbuka dan transparan akan menghilangkan persetujuan-persetujuan di bawah tangan yang justru sering menjadi komoditas para pelaku politik di Indonesia. 4. Tidak optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap TIK. Berbagai lembaga pemerintah saat ini mengembangkan TIK dalam versi mereka masing-masing. Sebagai contoh pengalaman penulis yang berada di dalam lembaga pemerintah yang terstruktur dan memiliki garis perintah yang jelas semacam Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) pun ternyata masing-masing melakukan penerapan TIK yang seringkali tumpang tindih satu dengan lainnya. Seharusnya hal seperti ini tidak akan terjadi apabila pengambil kebijakan memahami TIK dan bisa memberikan petunjuk dan batasan yang jelas kepada para bawahannya untuk mencegah tumpang tindihnya program. Kondisi ini akan jauh lebih rumit pada instansi atau unit pendidikan yang tidak berada pada satu struktur. Seperti kita ketahui bahwa sejak otonomi daerah, DEPDIKNAS tidak lagi membawahi Dinas Pendidikan di tingkat provinsi atau kota/kabupaten. Dinas
4
pendidikan menjadi lembaga yang berada di bawah pemerintah daerah setempat, termasuk di dalamnya adalah sekolah. Seringkali masing-masing pejabat di tingkat daerah tidak memiliki pemahaman yang mumpuni tentang TIK sehingga seringkali kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan TIK para pelaku pendidikan. Pada level apapun penerapan TIK tidak akan dapat optimal apabila dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Koordinasi antar lembaga yang bertanggungjawab dan memiliki kepentingan menjadi syarat mutlak keberhasilan penerapan TIK.
Bagi para pengambil dan tim penyusun kebijakan di bidang pendidikan, terutama yang awam dengan TIK, akan sangat baik apabila mempelajari terlebih dahulu berbagai referensi tentang TIK di dunia pendidikan. Banyak cerita sukses dan kegagalan yang dapat dijadikan bahan pelajaran sebelum membuat berbagai produk kebijakan yang akan berdampak luas pada masyarakat. UNESCO Bangkok misalnya, sejak 2005 telah menyusun sebuah toolkit yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan penerapan TIK di dunia pendidikan. Berbagai referensi tersebut dapat diakses melalui situs www.ictinedtoolkit.org yang berisi toolkit di atas dan dilengkapi dengan berbagai referensi pendukungnya.
5
Gambar 2 ICT in Education Toolkit (sumber UNESCO Bangkok)
6
Pada dasarnya ada beberapa aktifitas yang perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan sebelum merumuskan suatu kebijakan tentang penerapan TIK, khususnya pada dunia pendidikan. Aktifitas tersebut antara lain: 1. Memetakan terlebih dahulu kemampuan negara/daerah dalam menerapkan TIK. Seringkali suatu teknologi tinggi diterapkan tanpa melihat kemampuan para calon penggunanya. Hal ini sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah pusat atau negara-negara donor biasanya memberikan bantuan dalam berbagai bentuk proyek dan sarana TIK. Patut disayangkan seringkali niat baik ini menjadi sia-sia akibat kurangnya kemampuan sumberdaya di negara/daerah untuk menggunakan berbagai teknologi tersebut. Meningkatkan prasarana dan sumberdaya yang siap menggunakan TIK jauh lebih penting daripada pengadaan sarana TIK itu sendiri. 2. Melakukan identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan dan mencari berbagai peluang penerapan TIK pada dunia pendidikan. Sistem apapun yang berkaitan dengan TIK sebaiknya dimulai dari sebuah analisis kebutuhan. Pada dunia sains pun berbagai riset adalah untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Dengan kata lain seorang pembuat kebijakan harus memahami dulu permasalahan apa yang hendak dijawab dengan penerapan TIK. Jangan lagi menerapkan TIK hanya dalam paradigma proyek pengadaan seperti yang terjadi selama ini. Mencari dan merumuskan permasalahan dan mencari peluang penerapan TIK untuk menyelesaikannya akan lebih menjamin kesuksesan daripada membuat sebuah proyek prestisius tetapi tidak berangkat dari sebuah analisis kebutuhan. 3. Membuat sebuah master-plan atau road-map yang jelas tentang penerapan TIK di
7
dunia pendidikan beserta rencana sumber dananya. Paradigma berpikir jangka pendek sering muncul di benak para pengambil kebijakan dalam menyusun berbagai program penerapan TIK. Hal ini tidak lepas dari kondisi politis Indonesia saat ini, di mana mutasi kepemimpinan berganti dengan sangat cepat. Selain itu seringkali tidak ada acuan yang jelas yang dapat dijadikan penuntun bagi para pembuat kebijakan tersebut. Saat ini kondisi mulai membaik karena hampir tiap institusi telah memiliki unit dan staf yang bisa membantu para pejabat dalam membuat sebuah master-plan penerapan TIK. Walaupun demikian kondisi ini pada umumnya hanya terjadi di pemerintah pusat atau unit pelaksana teknisnya. Sedangkan di level pemerintahan daerah belum banyak yang memiliki road-map semacam ini. Dengan memiliki road-map penerapan TIK di sebuah institusi tidak akan berubah-ubah setiap ada pergantian kepemimpinan karena setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah mengacu pada road-map tersebut. 4. Merancang berbagai program penerapan TIK sesuai road-map Setelah tersusunnya road-map langkah selanjutnya adalah menyusun berbagai program penerapan TIK tersebut agar dapat diaplikasikan dengan baik di berbagai institusi pendidikan. Program-program tersebut dibuat untuk mencapai berbagai milestone pada road-map yang menjadi pedoman bagi penyusunan program tersebut. Fase ini pun perlu mendapat perhatian khusus dari para pengambil kebijakan karena seringkali program-program TIK yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jika program penerapan TIK ditujukan mencapai peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan maka program yang disusun pun diarahkan sebagai pendayagunaan TIK yang dapat mencapai tujuan tersebut. Berbagai program tersebut akan dapat lebih optimal dalam penyusunannya apabila pengambil kebijakan
8
memiliki latar belakang dan pengalaman dalam manajemen proyek-proyek TIK. 5. Mempersiapkan pendanaan, sumberdaya manusia dan prasarana Setelah program disusun dengan perencanaan yang baik dan terinci langkah selanjutnya adalah mencari dukungan pendanaan. Meskipun kadangkala dukungan dana ini sudah tersedia dari APBN/APBD namun seringkali seorang pengambil kebijakan juga harus pintar mencari sumber dana lain dalam mengembangkan berbagai program TIK. Sumber dana lain tersebut dapat berasal dari perusahaan swasta yang peduli dengan pengembangan TIK di pendidikan lewat berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Dapat juga melalui berbagai lembaga donor luar negeri. Aspek sumberdaya manusia selalu menjadi fokus utama bagi berbagai program pendidikan. Tidak mudah mencari tenaga ahli TIK yang mempunyai karakteristik sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Demikian pula sedikit sekali tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pemahaman baik tentang TIK. Banyak guru dan tutor ataupun staf tata usaha di berbagai lembaga pendidikan yang masih sangat awam dengan TIK. Padahal mereka adalah calon pengguna sistem yang dirancang lewat berbagai program di atas. Dari kondisi yang umum tersebut tampak bahwa dalam mempersiapkan sumberdaya manusia perlu dirancang secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dalam pengalaman penulis sendiri lebih mudah untuk memberikan berbagai bekal sebagai pendidik atau tenaga kependidikan kepada para ahli TIK yang saat ini jumlahnya semakin banyak. Cara ini lebih efektif dan cepat daripada memaksakan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mulai mempelajari TIK. Prasarana pendukung seringkali terlupakan dalam menyusun program penerapan
9
TIK. Seringkali sekolah ataupun institusi pendidikan lainnya kebingungan saat diminta mempersiapkan ruangan atau kebutuhan teknis lainnya saat hendak menerima hibah perlengkapan ataupun program-program penerapan TIK. Seorang pembuat kebijakan sejak awal hendaknya telah menyusun kebutuhan minimal dari penerapan sistem di sebuah lembaga. Dengan pedoman dan spesifikasi teknis yang jelas dan detail maka institusi pendidikan yang menjadi subyek program penerapan TIK dapat
mempersiapkan diri dengan lebih baik. 6. Mempersiapkan konten pendidikan Ditinjau dari kualitas teknis, sarana, dan dukungan sumberdaya manusia pada bidang TIK, Indonesia berada pada kondisi yang cukup membanggakan di antara negara-negara Asia Tenggara. Meskipun masih harus bersaing ketat dengan Malaysia dan Thailand dan tertinggal dari Singapura tetapi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain kuantitas dan kualitas penerapan TIK pada dunia pendidikan di Indonesia sudah sangat baik. Walaupun demikian salah satu kelemahan yang paling mencolok adalah kurangnya konten pembelajaran. Kita seringkali mengukur indikator keberhasilan penerapan TIK hanya dengan tersedianya sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Patut diingat di dunia pendidikan satu aspek penting lainnya yang harus disediakan adalah konten pembelajaran yang memadai. Guru yang menguasai TIK dan komputer generasi terbaru pun tidak akan banyak membantu peserta didik apabila tidak disertai konten yang memadai. Saat ini industri konten pembelajaran belum berkembang di Indonesia padahal peluang sangat terbuka apalagi dengan semakin mahalnya harga kertas sebagai bahan baku utama bahan belajar cetak semacam buku. Industri konten pembelajaran bukanlah industri yang membutuhkan modal besar karena termasuk di
10
dalam industri kreatif. Dengan dukungan secara sistematis dari pemerintah seharusnya industri semacam ini dapat berkebang pesat. 7. Membuat regulasi dan kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi TIK Dengan segala perencanaan dan penyediaan tersebut perlu sebuah stimulan lain yang dapat mempercepat penerapan TIK. Para pembuat kebijakan mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan berbagai regulasi untuk mendorong percepatan penerapan TIK. Seringkali penerapan TIK tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa suatu ”paksaan” berupa peraturan yang tegas dan bersifat mengikat. 8. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara komprehensif Segala program penerapan TIK tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja kepada institusi pendidikan untuk menjalankannya. Pembuat kebijakan harus pula
merumuskan berbagai program pendampingan, monitoring dan evaluasi (monev) untuk menjamin keberhasilan program. Dengan adanya pendampingan dan monev maka segala masalah dapat diminimalkan sekaligus menjamin kualitas program.
Pendampingan dan monev berguna pula untuk mencegah berbagai penyelewengan yang kadang terjadi pada berbagai proyek penerapan TIK di Indonesia.
REFERENSI Sheldon, Shaeffer. ”Policy: The Next Frontier for ICT in Education”, Microsoft FUTURES Vol 3 Issue 2, 2008 Haddad, Wadi D. “ICTs for Education: Reference Handbook”,ICT-in-Education Toolkit, 2005
11
Profil Penulis
Putu Ashintya Widhiartha lahir pada bulan Juli tahun 1977, meraih gelar sarjana Komputer dari Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tahun 2000. Gelar Master of Engineering bidang Computer Science diraih dari Ritsumeikan University Jepang tahun 2006 dengan beasiswa JICA JDS. Profesi utama sejak tahun 2001 hingga saat ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan fungsional sebagai pamong belajar pada kelompok studi teknologi informasi di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional IV Surabaya. Selain itu juga merangkap sebagai dosen luar biasa pada jurusan Teknik Informatika Universitas Widya Kartika Surabaya, Teknik Informatika Institut Informatika Indonesia Surabaya dan Teknik Komputer Politeknik NSC Surabaya. Pada tahun 2008 menjadi salah satu nominator peraih Indonesia ICT Award (INAICTA) untuk kategori e-education pada acara yang diselenggarakan oleh DEPKOMINFO.
12